Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Investasi merupakan instrumen yang penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu saja untuk mempercepat hal ini, diperlukan regulasi yang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal ke daerah daerah, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi di daerah dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Wakil Bupati Kuningan H.M Ridho Suganda, SH., M.Si secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan. Pengendalian Penanaman Modal Tahun 2022. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan. Acara yang diselenggarakan di Aula Wisma permata tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 52 orang yang merupakan anggota dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Kuningan.

Dalam arahannya, Wabup Ridho mengatakan, bahwa melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan semua peserta yang merupakan bagian dari pengawasan dapat memahami bahwa implementasi atau pelaksanaan pengawasan perizinan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha.

Penanaman modal sendiri merupakan instrumen penting dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mempercepat hal tersebut, diperlukan peningkatan penanaman modal dari para investor.

Lebih lanjut Wabup Ridho juga menyampaikan, dalam implementasi pelaksanaan penanaman modal tentu saja diperlukan pengendalian dan pengawasan agar bisa terwujud daya tarik dan daya saing investasi serta kepatuhan para investor terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Ridho mengatakan, dalam kebijakan kegiatan penanaman modal, tentu saja tidak hanya sebatas mengatur kajian pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan saja, juga mengatur tentang tata tertib laporan perkembangan penanaman modal yang telah diatur oleh Perka BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Wabup Ridho juga meminta kepada seluruh peserta yang merupakan anggota tim pengawasan pengendalian penanaman modal dari tiap-tiap pengawasan pengendalian penanaman modal dari tiap-tiap kecamatan untuk memberikan masukan dan terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauannya, sehingga menghasilkan rumusan yang komprehensif untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Dengan adanya UU Cipta Kerja maka investasi di Indonesia bisa meningkat. Tahun 2021 lalu realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah dan target tahun 2022 adalah 1.200 triliun rupiah. Hal ini sangat bagus karena semakin banyak investasi maka semakin banyak pula devisa yang masuk.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan meningkatkan bisnis dan investasi di Indonesia. UU Cipta Kerja memang menjadi ‘senjata’ untuk memperbanyak masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Sebab UU Cipta Kerja memberikan kemudahan pengurusan perizinan yang bisa dilakukan secara daring melalui Online Single Submission (OSS).

Airlangga juga mengatakan, ketika UU Cipta Kerja akan tetap berlaku, maka begitu juga dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aktivitas di sana tidak akan berhenti gara-gara UU Cipta kerja harus direvisi. Justru LPI mendapatkan suntikan modal dengan total Rp 75 miliar agar bisa bekerja baik dan mengelola investasi secara profesional.

Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan tersebut juga mengatur secara teknis kemudahan berusaha, perpajakan, UMKM dan lain sebagainya. Revisi ini tentu saja diharapkan agar UU Cipta Kerja akan semakin sempurna serta menjadi win-win solution bagi para pengusaha maupun pekerjanya, terutama di klaster ketenagakerjaan.

Selain itu, dalam klaster investasi juga diperbaiki agar benar-benar mempermudah masuknya penanam modal asing ke Indonesia sehingga lapangan kerja akan semakin terbuka dan sektor ekonomi di Indonesia khususnya di daerah semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi daerah tentu saja harus didukung dengan regulasi yang mampu menarik minat para investor selaku penanam modal. Keberadaan investasi di daerah-daerah tentu saja akan meningkatkan perekonomian serta menjadikan hal ini sebagai upaya pemerataan pembangunan sektor ekonomi yang Indonesia sentris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Pandemi Covid-19 menjadi momen bagi kelompok intoleransi dan radikal dalam membangun sebuah narasi untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal itu terutama melalui media sosial.

Seperti yang disampaikan Komjen Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa praktik delegitimasi peran pemerintah tersebut terjadi seperti pada masa awal-awal pandemi Covid-19. Dimana ada sebagian kelompok yang anti terhadap vaksin dengan menghembuskan kabar hoax.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari sekitar 273 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sekitar 202 juta jiwanya merupakan pengguna internet. Dari jumlah tersebut, 80 persennya merupakan pemilik akun media sosial dan dari pemilik akun tersebut merupakan generasi milenial dan generasi Z. Generasi inilah yang menjadi target dari kelompok jaringan teroris global, mereka menghembuskan narasi-narasi untuk membangun semangat kebencian kepada pemerintah yang sah.

Penulis berpendapat bahwa peristiwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan bersama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mencoba membangun narasi-narasi intoleransi dan radikalisasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya program-program kontra narasi yang dapat dilakukan oleh BNPT.

Media sosial menjadi salah satu tempat yang paling sering dimanfaatkan untuk menunjang eksistensi keberadaan pelaku terorisme. Mereka membutuhkan pengakuan untuk kemudian menimbulkan ketakutan yang luas melalui media sosial sehingga eksistensi mereka dapat diakui banyak orang.

Remaja maupun mahasiswa merupakan pengguna media sosial terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, Komjen Boy Rafli Amar mendorong adanya upaya dari institusi kampus untuk meningkatkan daya tahan mahasiswa dari pengaruh paham intoleransi dan radikalisme di masa pandemi seperti saat ini.
Penulis setuju dengan pendapat Kepala BNPT tersebut karena sebagai generasi yang akrab dengan dunia maya, mereka rentan terpengaruh paham intoleransi dan radikalisme yang begitu mudah disebarkan oleh kelompok intoleran serta radikal dalam media sosial.

Selain adanya upaya dari institusi kampus, perlu juga peran generasi muda, khususnya mahasiswa dalam pencegahan pemaparan paham intoleransi dan radikalisme, seperti memproduksi konten-konten kontra narasi di ruang digital. Dengan demikian, perkembangan bibit intoleransi dan radikalisme yang berbahaya bagi keutuhan NKRI dalam ruang digital dapat dihentikan.

Perkembangan media sosial juga harus diambil manfaatnya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jangan menjadi ruang yang subur bagi penyebar paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kita semua harus aktif menjadi agen perubahan yang menyebarkan kontra narasi radikalisme, menyebarkan hal hal positif yang dapat mempererat keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia terutama di masa pandemi seperti sekarang.
Narasi-narasi yang ada di media sosial dapat
memutus tali persaudaraan, tali kebhinekaan, kemudian aspek-aspek yang menjadi kendala di dalam memajukan bangsa ini harus kita waspadai bersama. Pada dasarnya seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, sepatutnya terlibat dalam upaya mencegah penyebaran dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Karena hal tersebut dapat diibaratkan sebagai virus yang masuk ke dalam tubuh, namun tidak disadari oleh manusia.

Penulis mengajak masyarakat untuk waspada terhadap konten media sosial yang memuat narasi bersifat memecah-belah persaudaraan, kebhinekaan, dan menghambat kemajuan bangsa. Jangan menerima informasi yang ada di media sosial secara mentah-mentah, perlu adanya cross check dengan berita-berita lainnya. Sehingga tidak terjadi yang namanya misinformation serta penyebaran hoax dapat dikurangi.

Untuk mengantisipasi pemanfaatan medial sosial oleh kelompok-kelompok radikal di masa pandemi ini, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Penulis juga berpendapat, agama memiliki peran yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam penafsirannya, agama harus ada pandangan yang moderat, agama harus dijadikan sumber inspirasi, menjadi sumber solusi masalah sosial, menjadi motivasi pemberdayaan umat serta merekatkan posisi sosial kemasyarakatan. Sehingga agama tidak dijadikan alasan sebagai sumber penyebab penyebaran radikalisme.

Penulis menekankan sekali lagi kepada masyarakat untuk selalu mengecek kembali kebenaran dari informasi yang didapat melalui sosial media. Apalagi disaat pandemi seperti saat ini penyebaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme kerap dilakukan kelompok radikal atau ekstremis. Masyarakat harus segera menjauhi informasi yang terbukti memuat narasi untuk memecah persatuan bangsa Indonesia, seperti narasi tentang anti Pancasila, antidemokrasi, antikebhinekaan, dan antitoleransi.

Peran organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam melakukan kontra narasi atas narasi-narasi di media sosial untuk menangkal dan melawan narasi kelompok terorisme, radikalisme, dan separatisme. Sehingga dapat meredam dan menghilangkan narasi tersebut yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Safira Juliana)*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Bali, Indonesia pada 15-16 November 2022 akan menjadi momen penting untuk mengatasi krisis global. Pada KTT G20 ini, Indonesia bertindak sebagai pemimpin atau presidensi menggantikan Italia sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang.

KTT G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Anggota G20 adalah negara-negara yang merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. KTT G20 berawal sebagai pertemuan di Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, pada tahun 1999. Pertemuan ini semakin intens dan menjadi agenda KTT Tahunan yang diikuti oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan setiap Negara Anggota G20.

Tahun ini dunia tengah mengalami krisis pasca Pandemi Covid-19, dan terjadinya konflik antara Rusia-Ukraina. KTT G20 dapat menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan krisis global yang melanda banyak negara di dunia saat ini.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai ketua presidensi G20 dalam kunjungannya menghadiri KTT G7 di Jerman. Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Presiden melanjutkan bahwa upaya ini tidak mudah, namun Indonesia akan terus berupaya yang terbaik.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen juga mengungkapkan hal yang senada dengan Presiden Joko Widodo. Dirinya menuturkan bahwa KTT G20 dapat menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk berbicara langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengenai konflik negaranya dengan Ukraina.

KTT G20 tidak hanya penting bagi negara-negara maju, melainkan juga untuk negara-negara berkembang. Karena dalam KTT G20 banyak kerjasama yang bisa dibahas oleh para pemimpin negara anggota. Kerjasama antar negara kumpulan ekonomi utama dunia dapat memiliki kekuatan politik dan ekonomi, serta memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan pasca Covid-19. KTT G20 juga dapat menjadi cara untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger yang bermakna pulih bersama, dan bangkit perkasa. Dengan tema ini Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Semoga KTT G20 dapat menjadi cara jitu bagi Indonesia dan setiap negara anggota untuk bangkit mengatasi segala krisis global yang melanda dunia saat ini. Kelak kita harap kehidupan dunia dapat lebih tentram dan damai, tanpa peperangan dan Covid-19.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Saby Kosay )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi Undang-Undang. Dengan adanya pemekaran tersebut, pembangunan Papua akan semakin cepat dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.

Pemekaran wilayah adalah permintaan rakyat Papua yang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa memang Papua butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, jika ada DOB maka pembangunan akan dilakukan hingga ke pelosok, tidak hanya di Jayapura atau kota besar lainnya saja.

Junimart Girsang, Ketua Panitia Kerja 3 Rancangan Undang-Undang pemekaran wilayah, menyatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal.

Dalam artian, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua sehingga pemekaran wilayah juga berfungsi demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sangat sering mengunjungi Papua, dan melihat sendiri realitanya. Untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih maka tidak ada cara lain kecuali pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Masih ada desa-desa di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik.

Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan provinsi baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.

Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.

Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.

Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.

Saat anak-anak bisa sekolah maka mereka juga senang karena di daerahnya sudah ada gedung sekolah yang representatif, yang dibangun berkat pemekaran wilayah. Di provinsi baru tentu wajib ada SD, SMP, dan SMA baru. Murid-murid belajar dengan rajin dan melanjutkan kuliah juga, karena memiliki dananya.

Jika banyak putra Papua yang kuliah maka setelah lulus mereka jadi sarjana dan rata-rata mengabdi ke daerah asalnya. Gaji pegawai sarjana tentu lebih tinggi dan taraf hidupnya makin naik. Ini adalah hasil dari efek domino positif dari pemekaran wilayah yang amat baik.

Oleh karena itu, masyarakat awam perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat pemekaran wilayah. Mereka akan paham bahwa kemajuan ekonomi terjadi dengan berproses, bukan dengan tiba-tiba. Jika ada DOB bukan berarti otomatis pemerintah bagi-bagi uang atau bantuan sosial. Namun kemakmuran akan muncul ketika infrastruktur di Papua dibangun sampai ke pelosok.

Ada banyak manfaat dari pemekaran wilayah dan salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan merasakan listrik masuk desa dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mereka dengan mudah bermobilitas dan jalan raya amat disyukuri, karena bisa mempermudah transportasi, padahal kondisi geografis Papua tidak bisa dikatakan ringan.

Pemekaran wilayah adalah solusi agar Papua mampu lebih maju lagi. Dengan adanya DOB tersebut, rakyat bisa lebih karena ada infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat bersama-sama mendukung kebijakan tersebut agar kesejahteraan Papua lekas terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Kata konflik dalam lingkar definisi tak hanya dimaknai sebagai suatu perjuangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hal-hal bernilai langka, seperti nilai, status, kekuasaan, maupun otoritas. Konflik sebagai sebuah kata bisa menjadi imbuhan maupun penguat dari definisi kata lain yang menyertai maupun melengkapi keutuhan suatu makna.

Dalam tataran model penyelesaian suatu permasalahan, selain rekonsiliasi terdapat satu langkah upaya penyelesaian konflik setelah melalui resolusi konflik, yaitu transformasi konflik. Dalam sebuah definisi di artikel jurnal karya Suadi Zainal (2016), disebutkan bahwa transformasi publik adalah suatu proses yang melibatkan transformasi hubungan, kepentingan, perdebatan, dan konstitusi yang menyolong kesinambungan konflik untuk mewujudkan perubahan hubungan, struktur sosial, dan perubahan keadaan yang menimbulkan konflik.

Berbeda dengan resolusi konflik yang berupaya menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah, transformasi konflik lebih mengarah pada proses perubahan sistemik. Artinya proses perubahan yang bergerak dari sistem konflik kepada sistem perdamaian. Transformasi konflik lebih menekankan pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian maupun penghilangan konflik. Sehingga tujuan utama transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan cara mengubah kekuatan negatif konflik menjadi kekuatan sosial yang lebih positif. Oleh sebab itulah, transformasi konflik mencakup penyelesaian konflik yang lebih mendalam, yaitu pembangunan perdamaian melalui struktur sosial dan budaya.

Aspek-Aspek yang Harus Ditransformasikan dalam Transformasi Konflik

Dikutip dari artikel pemberitaan Kompas.com merujuk pada literatur The Little Book of Conflict Transformation (2003) karya John Paul Lederach, menjelaskan aspek-asoek yang harus ditransformasikan dalam upaya transformasi konflik. Terdiri dari, Pertama, Transformasi Personil, merujuk pada upaya perubahan di tingkat individu, berkaitan dengan beberapa aspek seperti kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual. Kedua, Transformasi Relasional, merujuk pada upaya perubahan pola komunikasi dan interaksi yang dipengaruhi oleh konflik, termasuk upaya meminimalisasi komunikasi yang kurang bermanfaat dan memaksimalkan komunikasi yang mengarah pada saling pengertian. Ketiga, Transformasi struktur, merujuk pada upaya perubahan terhadap hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan institusi untuk memenuhi keperluan dasar masyarakat dan menyediakan akses kepada sumber daya. Terakhir, keempat yakni Transformasi budaya, merujuk pada upaya perubahan terhadap pola budaya yang memicu terjadinya konflik serta upaya pembangunan budaya yang konstruktif untuk pengendalian konflik.

Penempatan Resolusi Konflik dan Transformasi Konflik Sebagai Kerangka Utama Pemekaran Papua

Dalam sebuah forum bernama Papua Strategic Policy Forum (PSPF) yang digagas Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kegiatan dengan tema “Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik?”.

Ketua GTP UGM, Dr. Gabriel Lele menyatakan bahwa pihaknya berupaya menekankan transformasi konflik sebagai kerangka pemekaran Papua yang harus diterjemahkan dalam berbagai aspek kultural maupun struktural. Perhatian khusus tersebut tertuju pada aspek-aspek mikro seperti relasi Orang Asli Papua (OAP) serta inklusivitas politik dan birokrasi. Menurutnya, UU DOB dengan kelebihan dan kekuranganya yang disahkan beberapa waktu lalu merupakan kompromi terbaik yang dapat diambil pemerintah sampai saat ini.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito menyatakan bahwa pemekaran Papua dengan tiga provinsi baru di Tanah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat dan juga elit Papua. Namun, dalam perjalanannya timbul pro kontra sehingga pihaknya telah memetakan faktor pendukung pemekaran Provinsi Papua. Misalnya terkait konfigurasi politik lokal, khususnya polarisasi antara masyarakat pegunungan dan pesisir. Faktor lain adalah kondisi geografis yang sangat luas dan rumit, adanya aspirasi yang kuat, dan adanya best practice ketika pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) yang berhasil dengan baik.

Dalam prosesnya, pemerintah saat ini tengah menyusun roadmap pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tiga provinsi baru. Mulai dari pelantikan Pj. Gubernur, peresmian provinsi, pembentukan perangkat daerah/manajemen ASN, serta pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Di sisi lain, Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Jaringan Damai Papua (JDP) Pares L. Wenda juga menyampaikan bahwa Pemekaran harus memastikan OAP mendapatkan akses yang luas dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemekaran juga harus menjamin tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang masif dan tidak melanggar hak ulayat masyarakat. Sementara itu, Guru besar Fisipol UGM, Purwo Santoso menyatakan bahwa gagasan Papua damai tidak boleh dimaknai hanya dengan sekali dialog. Akan tetapi, harus ada proses mendialogkan data, tata berpikir, dan melekatkan dalam cara kerja birokrasi, sehingga menjadi ruh baru.

Alasan Mendasar Perlunya Pemekaran Provinsi di Papua

Timbulnya sejumlah kondisi pro dan kontra dalam kebijakan pemekaran, salah satunya dipengaruhi oleh minimnya literasi dan informasi yang diterima masyarakat terutama di tanah Papua. Sebuah konflik kemudian muncul ketika di masing-masing kubu berupaya untuk memenangkan opini yang terkadang menjadi celah pihak berkepentingan untuk melancarkan provokasi.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, juga sempat menjelaskan detail argumentasi tersebut bahwa pemekaran tiga provinsi baru di Tanah Papua bukanlah insiatif mendadak pemerintah dan DPR RI. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar munculnya usulan pemekaran Papua, antara lain bahwa pemekaran akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan Orang Asli Papua seperti memberikan ruang partisipasi yang lebih bagi Orang Asli Papua, membuka keterisolasian, dan memperkokoh Papua sebagai bagian dari NKRI. Pemekaran Papua akan mempercepat pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dan lain-lainnya.

Penjelasan sekaligus ajakan juga disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua, Willem Frans Ansanay, mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua untuk mendukung percepatan pembangunan Papua lewat Daerah Otonomi Baru (DOB). Tujuannya, untuk mendekatkan rentang kendali percepatan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di tanah Papua.

Willem Frans Ansanay juga mengajak mahasiswa Papua khususnya yang berada di Jakarta untuk maju dan giat belajar agar bisa membangun Papua dan mendukung percepatan pembangunan Papua lewat DOB. Manfaat utama dari DOB di Papua bagi mahasiswa Papua adalah memberikan kesempatan yang luas untuk ikut ambil bagian membangun Papua baik menjadi pegawai pemerintah ataupun lewat politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh: Karina Putri Achmad

Penertiban lembaga kemanusiaan yang bermasalah adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Karena lembaga kemanusiaan adalah perantara di antara manusia untuk berbagi kebahagiaan kepada yang membutuhkan.

Penyimpangan dana dari lembaga kemanusiaan yang dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia tengah menjadi isu panas yang bergulir beberapa waktu ini. Lembaga Filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan karena diduga melakukan penyelewengan dana donasi sosial dan kemanusiaan.

Dugaan penyelewengan utamanya adalah pada pemberian penghasilan yang sangat tinggi kepada jajaran petinggi ACT. Laporan dari majalah Tempo menyebutkan bahwa lembaga ini kerap melakukan potongan yang sangat tinggi terhadap total donasi yang seharusnya diterima penerima. Selanjutnya lembaga ini juga menggunakan dana operasional secara berlebihan.

Sebagai lembaga filantropi terbesar di Indoesia, pada 2018 hingga 2020 yang lalu ACT disebut mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp. 500 miliar. Dana tersebut tujuannya digunakan untuk berbagai program kemanusiaan mulai dari membantu korban bencana alam, pembangunan sekolah, maupun pembangunan tempat ibadah. Akan tetapi pada praktiknya pengelolan dana kemanusiaan tersebut diduga bermasalah, dan turut menyeret nama Mantan Presiden ACT, Ahyudin ke dalam kasus tersebut.

Ahyudin diduga memakai dana lembaga yang dipimpinnya untuk kepentingan pribadi. Dirinya disebut menggunakan dana masyarakat untuk membeli rumah dan perabotannya dengan harga tinggi. Pemborosan duit lembaga ini juga terjadi dengan pemberian fasilitas mewah dan juga gaji yang tinggi kepada jajaran petingginya. Fasilitas mewah yang diberikan ACT kepada petingginya seperti kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Honda CRV. ACT juga memberikan gaji fantastis hingga Rp. 250 juta kepada pemimpinnya. Sebuah hal yang bertolak belakang dari sifat filantropi sesungguhnya.

Filantropi adalah bentuk cinta kasih dengan cara kedermawanan kepada sesama. Semangat filantropi di Indonesia berkontribusi untuk pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Peneliti filantropi, Hamid Abidin menjelaskan bahwa ACT melakukan pemotongan yang sangat besar pada dana donasi yang dikelolanya hingga mencapai 13.5%. Dirinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya sebesar 10%, sedangkan zakat, infak, dan sedekah maksimal 12.5%.

Sebagai informasi, lembaga kemanusiaan adalah sebuah bentuk lembaga sosial yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak-pihak yang berhak menerima bantuan dari lembaga kemanusiaan ini adalah korban dari fenomena alam seperti gempa, tsunami, angin topan, banjir, gunung meletus, dan lain-lain.
Selain karena fenomena alam, mereka yang berhak menerima bantuan dari lembaga kemanusiaan adalah korban dari peperangan, kaum papa, orang sakit, dan pihak-pihak tertentu yang memang membutuhkan bantuan karena kondisi khusus.

Lembaga kemanusiaan dapat bergerak di berbagai bidang garapan. Beberapa lembaga kemanusiaan mengkhususkan dirinya bergerak untuk membantu pendidikan, buruh migrant, mengurus pengungsi, korban perang, korban bencana alam, dan lain-lain. Dari jangakauan pergerakannya, lembaga kemanusiaan ada yang bergerak di tingkat internasional, nasional, dan ada pula yang bersifat kedaerahan.
Pergerakan lembaga kemanusiaan biasanya didasari oleh latar belakang agama, suku, ras, ataupun bangsa tertentu, tetapi ada juga yang lintas semuanya. Lembaga kemanusiaan dapat dibentuk oleh pemerintah, gabungan pemerintah, dan ada pula yang dibentuk masyarakat sipil.

ACT adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang resmi diluncurkan secara hukum pada 21 April 2005. Lembaga ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat serta menjalin partisipasi perusahaan melalui program kemitraan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).

Selain memberikan gaji fantastis bagi petingginya dan pemborosan dana donasi, yayasan yang bergerak di bidang sosial ini diduga melakukan penyelewengan lain terhadap dana organisasinya. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa pihaknya telah sejak lama mendalami soal adanya kejanggalan dalam pengelolaan donasi oleh ACT.

Temuan penyelewengan dana donasi yang dilakukan ACT ini telah disampaikan ke Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan, data yang diberikan PPATK merupakan data intelijen yang masih memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut.

Pelibatan Densus 88 dan BNPT dalam kasus penyelewengan dana donasi dari ACT ini tidak terlepas dari dugaan keterlibatan ACT sebagai donatur organisasi teroris Al-Qaeda. Namun Kepala BNPT menegaskan ACT belum masuk ke dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).

Terkait dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan pihak yayasan ini, Kementrian Sosial telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

Dari kasus ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat lebih bijak bila ingin melakukan donasi. Penting pula untuk kita cermat dalam memilih perantara ataupun platform yang menyalurkan donasi kita. Kredibilitas lembaga kemanusiaan tempat kita menyalurkan donasi adalah yang utama. Jangan sampai niat kita untuk menolong sesama disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena bantuan kita kepada sesama seharusnya menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, bukan malah menjadi bahan pemuas kebutuhan sebagian petinggi organisasi penyalur donasi atau malah sampai ke organisasi teroris yang nantinya akan membawa keburukan bagi sesama manusia kelak.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat diwajibkan untuk selalu mewaspadai puncak gelombang Covid-19 yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli 2022. Bentuk kewaspadaan tersebut perlu diaplikasikan dengan menerapkan Prokes ketat saat beraktivitas dan melengkapi vaksinasi dosis lengkap maupun booster.

Pandemi Covid-19 sudah terjadi selama lebih dari 2 tahun dan masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan imunitas, karena diprediksi ada puncak serangan gelombang keempat. Per 4 Juli 2022 jumlah pasien Corona ada 1.434 orang, padahal tanggal 4 Juni hanya ada 395 pasien. Semoga selanjutnya tidak ada kenaikan jumlah pasien Corona lagi agar pandemi lekas berakhir.

Sebenarnya kenaikan jumlah pasien Corona pasca lebaran dan libur panjang sebenarnya adalah sebuah kewajaran, karena berkaca dari kejadian tahun 2020 dan 2021, selalu ada kenaikan grafik pasien Covid-19 setelah hari raya. Penyebabnya karena tingginya mobilitas masyarakat dan terjadi kerumunan. Namun masyarakat tetap harus waspada akan puncak gelombang Corona dan menjaga ketahanan tubuh agar tidak menjadi pasien berikutnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa puncak gelombang Covid-19 kira-kira terjadi minggu kedua atau ketiga bulan Juli tahun 2022. Hal ini dihitung dari 28 hingga 34 hari pasca ditemukan virus Corona varian Omicron Subvarian BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Menteri Budi melanjutkan, karena di Indonesia ditemukannya (subvarian BA.4 dan BA.5) setelah Lebaran maka puncaknya kira-kira di pertengahan atau minggu ketiga Juli 2022. Gara-gara subvarian BA.4 dan BA.5 maka kasus Corona di beberapa negara naik lagi.

Puncak gelombang Covid-19 diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat dan masyarakat diminta untuk lebih waspada. Jangan malah santai dan mengira bahwa pandemi telah usai. Padahal situasi bisa makin memburuk karena ada virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 karena mereka terbukti lebih cepat menular dan menaikkan kembali grafik pasien Corona.

Masyarakat tidak perlu panik ketika ada pengumuman puncak gelombang Corona. Mereka bisa terhindar dari Corona dengan vaksinasi sampai 3 kali dan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedua hal ini wajib dilakukan karena jangan sampai terkena virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 dan akhirnya saling menularkan.

Vaksinasi amat penting karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Jika sudah disuntik vaksin Corona dosis ketiga maka imunitasnya naik hingga 99%. Jangan sepelekan vaksinasi karena vaksin akan melindungi tubuh dari penularan Corona varian apa saja, apalagi virus ini bermutasi dan terakhir bermutasi menjadi subvarian BA.4 dan BA.5. Subvarian ini yang menaikkan lagi jumlah pasien Corona di Indonesia.

Masyarakat juga diminta untuk menghafal ciri-ciri terkena Corona varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5. Penyebabnya karena rata-rata pasien tidak terkena anosmia (kehilangan fungsi indra penciuman) yang parah, karena hanya 8% pasien yang mengalaminya. Namun mereka merasa kecapekan parah yang bahkan tidak bisa hilang setelah tidur.

Selain itu, ciri-ciri tertular Corona Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 adalah mual, sesak nafas, diare, batuk, hidung tersumbat, dan demam. Jika terkena ciri-ciri itu maka segera pergi ke Rumah Sakit untuk dites, jangan-jangan kena Corona varian Omicron subvarian BA.4 atau BA.5. Jangan anggap bahwa semua pasien yang masuk ke RS akan ‘diCovidkan’, justru ketika terbukti positif Corona akan lebih intensif perawatannya dan lekas sembuh.

Jangan menyepelekan Corona subvarian BA.4 dan BA.5 dan ketika terinfeksi malah menganggapnya seperti penyakit flu biasa karena jika sudah terbukti positif Corona, daya tahan tubuh akan menurun drastis. Tidak ada salahnya untuk tes secara mandiri, minimal rapid test, biayanya juga terjangkau. Jangan sampai sudah terlanjur kena Corona lalu menularkannya ke anak berusia di bawah 6 tahun yang belum divaksin.

Pastikan juga tubuh sudah divaksin sampai 3 dosis alias booster. Vaksin ini masih digratiskan dan Anda tinggal pergi ke Rumah Sakit terdekat untuk mencari informasi, kapan jadwal vaksin booster bulan ini. Ketika mayoritas masyarakat Indonesia sudah divaksin booster maka akan membentuk kekebalan kelompok sehingga memutus rantai penyebaran Corona. Prediksi tentang puncak Corona gelombang keempat pun tidak akan terjadi.

Untuk mencegah penularan Corona, terutama varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5, masyarakat juga wajib menerapkan kembali protokol kesehatan, terutama memakai masker. Bahkan masker dikenakan 2 lapis, yakni masker disposable dan masker kain. Pakai masker di dalam dan luar ruangan, jangan hanya memakainya saat berkendara tapi sampai tujuan malah dilepas.

Taati juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga higienitas lingkungan. Protokol kesehatan terbukti mencegah penularan Corona dan menyehatkan badan. Bonusnya, dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, maka juga mencegah penyakit berbahaya lain seperti hepatitis misterius hingga cacar monyet.

Masyarakat diminta untuk terus waspada karena diprediksi sebentar lagi ada puncak gelombang Covid-19. Serangan Corona begitu dahsyatnya dan menular ke mana-mana, oleh karena itu tetaplah menaati protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Pastikan juga sudah mendapatkan vaksin sampai dosis ketiga agar ketahanan tubuh terjaga dan dapat terhindar dari penularan Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Akhirnya Papua memiliki tambahan 3 provinsi baru secara resmi, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut adalah murni keinginan dari masyarakat Papua agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

Tanggal 30 Juni 2022 menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh rakyat Papua karena ketiga provinsi baru di Bumi Cendrawasih resmi berdiri. Masyarakat senang karena keinginan mereka dikabulkan oleh pemerintah, karena sudah sejak lama mereka merasa butuh provinsi baru. Jika ada provinsi baru maka ada pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Ketika 3 provinsi telah terbentuk maka masyarakat yang paling gembira karena keinginan mereka sudah dikabulkan oleh pemerintah. Tahun 2019 lalu perwakilan tokoh masyarakat Papua beraudensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk meminta pemekaran wilayah. Lantas keinginan tersebut dikabulkan tahun 2022 setelah melalui proses panjang.

Warga Papua bersyukur karena ada provinsi baru dan juga bersabar akan prosesnya. Mereka menyadari bahwa tahun 2020 adalah awal pandemi sehingga rencana penambahan DOB jadi tertunda, karena pemerintah fokus pada penanggulangan Corona. Setelah itu baru diadakan proses administrasi dan persyaratan lain, juga pengelompokan kota dan kabupaten mana yang ikut provinsi baru, dan kemudian provinsi itu diresmikan.

Ketika ada pemekaran wilayah maka merupakan permintaan dari masyarakat asli Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan bahwa mayoritas (82%) masyarakat Papua menyetujui terbentuknya DOB.

Mahfud menambahkan, pemerintah mengabulkan pemekaran wilayah Papua karena berdasarkan prioritas. Ketiga provinsi baru juga diatur berdasarkan dari wilayah adatnya, jadi tidak sembarangan. Jika diatur sedemikian rupa maka akan memenuhi permintaan rakyat dan memudahkan pengaturannya, karena wilayah adat dan etnisnya sama. Ketika pengaturannya mudah maka program pemerintah akan berhasil dan rakyatnya sejahtera.

Pembagian provinsi berdasarkan wilayah adat ini juga merupakan permintaan dari masyarakat Papua. Mereka memang berasal dari suku yang berbeda-beda. Khusus untuk Papua memang hak-hak masyarakat adat dihormati sehingga wajar jika pembagian wilayah adat diatur sedemikian rupa, untuk meminimalisasi konflik.

Selain itu, masyarakat meminta pemekaran wilayah ke pemerintah pusat karena wilayah Papua terlalu luas (lebih dari 300 KM2). Jika hanya ada 2 provinsi maka akan terlalu jauh ketika warga ada keperluan ke ibu kota provinsi. Namun jika ada 5 provinsi maka mereka tidak terlalu jauh ketika akan mengurus surat-surat penting atau keperluan lain ke ibu kota provinsi.

Tokoh Masyarakat dari Kabupaten Mimika, Yohanes Kemong menyetujui pemekaran wilayah, bahkan menurutnya ini adalah agenda yang tertunda sejak tahun 2003. Ia setuju akan 3 DOB karena akan mempercepat pembangunan hingga ke pelosok.
Harapannya, saat ada provinsi baru maka pembangunan infrastruktur dilakukan sampai ke distrik-distrik yang jauh dari ibu kota provinsi. Pembangunan ini yang menyejahterakan rakyat.
Dalam artian, tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah pertama yakni terbentuknya Provinsi Papua Barat. Setelah itu rupanya para tokoh masyarakat masih menginginkan penambahan provinsi. Ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi maka merasa lega karena misinya selesai.

Warga Papua mulai dari masyarakat awam hingga para tokoh menyetujui penambahan DOB, dan lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Buktinya ada banyak dukungan akan pemekaran wilayah, mulai dari aliansi mahasiswa Papua yang kuliah di Jakarta, tokoh masyarakat dan tokoh adat, hingga tokoh agama di Papua.

Banyaknya masyarakat yang setuju akan pemekaran wilayah karena mereka yakin program ini akan memajukan kehidupannya. Setelah infrastruktur terbangun maka akan mempermudah mobilitas dan mempercepat roda perekonomian. Dengan begitu maka ada efek domino positif yakni kesejahteraan rakyat.

Saat ada demo menentang pemekaran wilayah maka dipastikan bukan murni aspirasi rakyat. Malah ditengarai ada oknum yang bermain di belakangnya, karena saat ini unjuk rasa menjadi ajang bisnis alias ada orang yang mau jadi pendemo bayaran.
Demonstrasi menolak DOB juga rentan ditunggangi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Mereka memang selalu getol ingin memerdekakan diri dan ketika ada pemekaran wilayah, akan dijadikan bahan untuk unjuk rasa. Seolah-olah program ini hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, padahal manfaatnya untuk warga asli Papua.

Masyarakat Papua perlu mewaspadai ketika ada propaganda yang mengajak untuk demo menentang pemekaran wilayah. Mereka tidak boleh terpengaruh lalu berunjuk rasa tanpa tahu apa manfaatnya.
Pemekaran wilayah adalah murni aspirasi rakyat Papua. Mereka ingin agar hidupnya lebih maju dan sejahtera berkat pembangunan, dan salah satu caranya adalah dengan pembentukan provinsi baru. Pemekaran wilayah adalah untuk warga Papua, agar pemerataan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Aulia Hawa )*

Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu meringkas hiper regulasi yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut juga berdampak positif bagi pengusaha karena memudahkan perizinan, sehingga diharapkan dapat memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, UU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi para pelaku usaha. Dalam kesempatan peringatan HUT HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bahlil mengatakan, suka tidak suka, harus diakui bahwa reformasi regulasi lewat Omnibus Law Cipta Kerja betul-betul memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Bahlil, hal tersebut dibuktikan dengan foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) yang stabil tumbuh di angka 7%. Dirinya mengaku, saat keliling di hampir semua negara di Amerika dan Eropa, mereka memberikan apresiasi terhadap keberanian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka melakukan reformasi besar-besaran terhadap undang-undang.

Bahlil menyampaikan bahwa peraturan yang selama ini tumpang tindih bisa dipangkas. Namun demikian penerapanya masih belum sempurna. Setidaknya ada perbaikan serta ada kepastian karena esensi dari pada perubahan regulasi tersebut melahirkan tiga hal, yakni kepastian, transparansi dan efisiensi.

Bahlil juga menyampaikan alasan PMA selama ini tidak terlalu tumbuh seperti saat dirinya menjabat. Ternyata “tukang palaknya” terlalu banyak. Selaku pengusaha, Bahlil juga pernah merasakan ketika setiap mengurus perizinan dirinya harus menyiapkan uang terlebih dahulu untuk membayar perizinan. Namun saat ini semua sudah lewat OSS sehingga investor akan merasa nyaman.

Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja ternyata telah direncanakan sejak 20 Oktober 2019. Draft pertama UU Cipta Kerja dibuat pada Februari 2020 dan menerima banyak kritik dari kelompok Hak Asasi Manusia dan Serikat Pekerja. Akhirnya dilakukanlah revisi terhadap UU terebut dan versi barunya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, lalu diundangkan pada 2 November 2020.

Kemudahan tidak hanya dirasakan oleh pengusaha besar, namun pelaku usaha UMKM juga akan mendapatkan kemudahan. Pada UU Ketenagakerjaan sebelumnya, UMKM diharuskan untuk mengikuti proses perizinan yang sulit. Aturan ini diubah sehingga UMKM hanya perlu melakukan pendaftaran saja.

Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM sudah bisa melakukan semua kegiatan usaha termasuk yang membutuhkan izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) hingga sertifikat produk halal. Sementara itu, diberikan pula bantuan berupa perlindungan hukum jika UMKM punya masalah. Kebijakan ini dibuat melihat dari bagaimana UMKM tidak memiliki cukup biaya untuk membayar pengacara profesional.

Pemerintah juga mengungkapkan, pemberian dukungan kepada UMKM melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pemegang saham berupa pemberian pendampingan manajemen, anggaran, SDM hingga sarana dan prasarana. Dengan adanya peraturan baru ini, UMKM yang biasanya mengalami kesulitan karena kurangnya dana pengalaman hingga akses terhadap pengetahuan manajemen akan jauh dipermudah.

Tak hanya itu pengusaha yang bergerak di UMKM juga mendapatkan kemudahan untuk mengekspor produknya, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan mulai dari penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak penghasilan hingga pengajuan izin usaha tanpa biaya. Dengan demikian, diharapkan jumlah UMKM yang menyasar pasar luar negeri juga akan semakin meningkat, begitu pula dengan perekonomian Indonesia pasca pandemi nanti.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan reformasi struktural dalam bidang peningkatan SDM, akan membawa dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi.

UU Cipta kerja memiliki dampak positif bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya. Dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Alif Fikri )*

Terorisme dan radikalisme merupakan ideologi berbahaya yang dapat menyasar semua golongan termasuk abdi negara. Seluruh pihak diharapkan dapat terus mewaspadai perekrutan abdi negara sebagai anggota kelompok teror yang bisa menyalahgunakan jabatan dan fasilitasnya untuk membantu terorisme.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan abdi negara yang harus membaktikan diri pada Indonesia. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, yang ketika dilantik selalu mengucapkan sumpah setia kepada negara. Para abdi negara adalah karyawan negara yang digaji oleh pemerintah, sehingga harus membuktikan kesetiaannya pada Indonesia.

Jika sudah setia maka para ASN tidak ada celah dan mereka tidak boleh mengkhianati negara, dan ketika terbukti tidak taat maka bisa mendapatkan teguran keras. Salah satu kriteria penghianat negara adalah dengan menjadi anggota kelompok radikal dan teroris. Radikalisme dan terorisme tidak bisa diterima di Indonesia sehingga otomatis jika ada ASN yang terlibat terorisme, akan menjadi penghianat.

Sedihnya, menurut temuan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), ada 31 ASN yang terlibat terorisme sejak tahun 2010. Ke-31 orang tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme, sehingga bisa dilakukan penangkapan sebelum melakukan aksi teror. Dalam istilah hukum ini disebut dengan preventif justice.

Kombes Pol Tubagus Ami Prindani, Direktur Pencegahan Densus 88 Antiteror menyatakan bahwa pihaknya berusaha mencegah radikalisme dan terorisme di semua lapisan masyarakat, termasuk ASN. Kelompok radikal dan teroris sudah menyasar orang-orang yang ada di lingkungan pemerintah dan lembaga negara.

Dalam artian, kelompok teroris dan radikal sepertinya sengaja menyasar ASN dan penegak hukum. Penyebabnya karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat dan dihormati banyak orang. Ketika abdi negara malah jadi anggota kelompok teroris maka ia akan merekrut banyak orang awam untuk jadi kader baru, dan hal ini berbahaya karena bisa menyuburkan terorisme di Indonesia.

Kombes Pol Tubagus melanjutkan, amat berbahaya jika kelompok teroris sudah merekrut aparat penegak hukum (dan mereka juga termasuk abdi negara). Penyebabnya karena mereka dipersenjatai. Dalam artian, ketika penegak hukum malah terpapar terorisme bisa sangat gawat karena dengan senjata legal mereka melakukan tindakan ilegal, seperti penyerangan atau pengeboman.

Pemberantasan terorisme dan radikalisme di kalangan penegak hukum harus dilakukan secara ketat. Jangan sampai ada prajurit yang terbukti radikal, karena akan mendapatkan teguran keras, bahkan ancaman pemecatan. Mereka terbukti menghianati kepercayaan rakyat dan melanggar sumpah setia kepada negara, sehingga wajar jika mendapat hukuman yang sangat berat.

Di sisi lain, para ASN yang terpapar terorisme dan radikalisme juga berbahaya karena jika menyebarkan berita tentang terorisme, akan dipercaya oleh masyarakat. Dalam artian, ASN memiliki pengaruh besar di dalam pergaulan warga. Ketika mereka meng-upload berita maka akan dipercaya saja, padahal bisa saja itu hoaks dan propaganda yang sengaja dibuat oleh kelompok teroris.

Jika ada warga yang mengetahui bahwa seorang ASN terpapar radikalisme maka dapat mengadukannya ke situs aduan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Nantinya aduan tersebut akan diselidiki sehingga diketahui apakah ASN tersebut benar-benar terkena ‘racun’ terorisme atau tidak. Jika benar maka terlapor bisa mendapat hukuman, tergantung dari tingkat kesalahannya.

Herman Suyatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyatakan bahwa jika ASN tertangkap melakukan tindakan indisipliner (termasuk yang berkaitan dengan terorisme) akan ditindak tegas oleh pemerintah.

Herman melanjutkan, para ASN yang terbukti melakukan tindakan radikalisme dan terorisme akan mendapat hukuman, tergantung dari tingkat kesalahannya. Apakah mengikuti hukum kepegawaian atau terindikasi sebagai tindak hukum pidana. Jika mengikuti hukum kepegawaian maka tergantung kesalahannya, ringan, sedang, atau berat. Sanksinya bisa berupa teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, bahkan pemecatan dengan tidak hormat.

Hukuman diberikan sebagai efek jera agar tidak ada ASN atau aparat penegak hukum lain yang berani menjadi anggota kelompok radikal dan teroris. Pemerintah tidak main-main karena jika hukuman ke para pengkhianat negara itu kelas berat, mereka akan rugi. Jika dipecat dengan tidak hormat otomatis tidak akan mendapat uang pensiun.

Sementara itu, untuk memberantas radikalisme dan terorisme di kalangan ASN maka dilakukan tindakan preventif. Ketika seleksi CPNS atau seleksi taruna baru maka harus dipastikan bahwa pesertanya tidak berkaitan dengan kelompok teroris. Penyelidikan dilakukan dengan ketat dan media sosialnya ikut diteliti, karena bisa disimpulkan bahwa calon ASN merupakan simpatisan kelompok radikal dari status-statusnya.

ASN dan penegak hukum sama sekali tidak boleh berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Mereka dilarang keras jadi radikal karena sama saja jadi pengkhianat bangsa. Pemerintah berusaha mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme di kalangan ASN dengan segala cara, agar para abdi negara tidak berubah jadi kader teroris.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute