Oleh : Savira Ayu )*

Tak hanya kekayaan sumber daya alam saja yang bisa menarik minat investor untuk datang ke Indonesia, tetapi penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP dan sejumlah event dunia lainnya rupanya juga mampu mendatangkan banyak Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Indonesia saat ini telah banyak mendapat kepercayaan internasional untuk menyelenggarakan event internasional dan terbukti mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Di Kabupaten Lombok tengah misalnya, Pada 2022 saja tercatat ada 630 izin investasi yang masuk ke Lombok Tengah. Investasi terbanyak di kawasan tersebut ada di sektor jasa dan akomodasi terutama perhotelan serta penginapan. Dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M Nursiah, S.Sos.M.Si., dalam kesempatan menerima kunjungan rombongan Wakil Bupati Brebes, Jawa Tengah di kantor Bupati Lombok Tengah pada senin 27 Juni 2022 mengaku, dampak langsung pagelaran MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Mandalika, utamanya dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) belum cukup signifikan.

Di mana dari event MotoGp yang baru lalu, pendapatan yang diperoleh Lombok Tengah baru sekitar Rp 12,6 Miliar. Sementara dari event World Superbike (WSBK) jauh di bawah itu. Tapi di balik itu, dampak tidak langsungnya yang besar. Karena pagelaran skala internasional tersebut bisa menarik minat pengusaha untuk berinvestasi di Lombok, baik itu pengusaha lokal, nasional hingga internasional.

Banyaknya kegiatan investasi yang masuk, tentu saja hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Masyarakat pun juga bisa mendapat keuntungan dari kegiatan investasi tersebut.

Dengan semakin banyak investasi yang masuk kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Bagi pemerintah daerah, kegiatan investasi tersebut juga akan mendatangkan potensi-potensi pendapatan asli daerah, berupa pajak dan retribusi daerah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia harus bisa menunjukkan potensinya di kancah internasional. Dengan memiliki kualitas, daya saing serta mampu menembus ke dalam rantai nasional maupun global.

Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa sebanyak 240 pelaku UMKM dinyatakan lulus kurasi untuk berjualan dalam kegiatan MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok.

Sedangkan dari ratusan produk hasil UMKM yang mengikuti kurasi tersebut, sebanyak 375 produk UMKM Lombok Tengah bisa dipasarkan dalam ajang balap motor kelas dunia tersebut. Artinya satu pelaku UMKM memiliki produk lebih dari satu untuk bisa dipajang di stand MotoGP Mandalika.

Kabupaten Lombok Tengah juga telah menjadi pusat perhatian dengan adanya keberadaan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP. Untuk itulah, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi bagian aktif dalam membangun daerah ini. Oleh sebab itu, salah satu hal yang paling konkret yang dilakukan yakni dengan melibatkan UMKM untuk ambil bagian dalam perhelatan MotoGP mendatang.

Sementara itu, untuk mendukung perluasan pasar produk UMKM di Ajang MotoGP Mandalika serta mempermudah mengenalkan produk-produk UMKM, KemenkopUKM meluncurkan katalog yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga produk, kontak, media sosial dan marketplace dari UKM unggulan. Katalog tersebut nantinya akan dilengkapi dengan QR Code yang mempermudah calon pembeli dalam mengakses informasi mengenai produk yang dipamerkan.

Nantinya QR Code juga akan disediakan dalam bentuk standing banner dan stiker di beberapa lokasi, di antaranya Pelabuhan Bangsal, Eks Bandara Selaparang, Taman Sengkareang, Islamic Center, Pelabuhan Gili mas, Bandara BIZAM, Eks BLK Internasional, RS Mandalika, Parkir Timur, Parkir Barat, Kuta Beach Mandalika, Pasar Senggigi, STIP-BRIDA, serta lokasi dalam sirkuit.

Keberadaan sirkuit Mandalika telah terbukti membuat perekonomian masyarakat yang tinggal di Lombok mengalami peningkatan. Para investor yang menanamkan modalnya serta para pengusaha yang membuka usahanya telah mampu mengurangi angka pengangguran.

Hal ini menjadi bukti bahwa event skala internasional mampu menjadi daya tarik investasi, event internasional ini tentu saja akan diliput oleh berbagai media internasional, sehingga bukan tidak mungkin Lombok akan menjadi kawasan yang maju dan patut diperhitungkan di kancah internasional. Hal ini juga bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain jika ingin mendatangkan banyak investor.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Kalangan santri merupakan salah satu pilar untuk melawan narasi radikalisme yang saat ini masih menyebar di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya peran aktif Santri dalam menangkal radikalisme berkedok agama, penyebaran paham anti Pancasila dapat dicegah.

Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) melibatkan para santri untuk melawan narasi radikalisme yang beredar di dunia maya. Sebelumnya, BNPT mengadakan Workshop Toleransi Memperkokoh Negeri dan Pelatihan santri melalui bidang agama dan multimedia dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 14-17 Juni 2022.

Ketua Milenial Muslim Bersatu Khairul Anam mengatakan, kegiatan semacam ini patut diapresiasi. Apalagi pelatihan tersebut menghadirkan para trainer yang mumpuni di bidangnya, ini tepat sasaran karena diikuti para santri dari 10 pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan sambutannya yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan, semangat resolusi jihad yang menggaungkan Hubbul Wathan minal Iman – Cinta Tanah Air adalah bagian dari Iman.

Nisan menegaskan bahwa ini tidak boleh dilupakan dan harus terus diwariskan serta ditanamkan kepada para santri dan masyarakat secara luas. Jihad kebangsaan untuk menjaga kedaulatan NKRI harus terus digemakan dan tidak pernah selesai untuk disuarakan. Menurutnya, ancaman kedaulatan bangsa ini tidak pernah usai berbagai aksi kekerasan dan teror yang merusak perdamaian dan kerukunan masyarakat masih menjadi potensi yang mengkhawatirkan.

Selain itu, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan falsafah negara yang telah menjadi kesepakatan para leluhur bangsa ini selalu muncul di permukaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itulah, upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga nilai serta warisan para leluhur bangsa Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi.

BNPT dengan kebijakan pentahelix terus berkomitmen dan konsisten untuk mengajak seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha maupun media.

Nisan meyakini bahwa melalui kedalaman ilmu agama yang dimiliki para santri, mampu menjernihkan persoalan yang seringkali dibuat keruh oleh para teroris dengan mengatasnamakan agama. Santri milenial diharapkan tidak hanya memahami substansi keagamaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan kekinian dalam teknologi dan informasi termasuk pencegahan terorisme. Pasalnya, kelompok radikal telah banyak yang menggunakan dunia maya untuk menyebarkan propaganda dan pengaruhnya kepada para pengguna internet.

Nisan juga menjelaskan bahwa paham radikalisme, intoleran dan terorisme terus meningkat melalui narasi propaganda, provokasi dan hasutan bernada intoleran, segregasi dan nilai yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Narasi tersebut membenturkan nilai agama dengan nilai-nilai kebangsaan untuk mempengaruhi generasi muda. Oleh karena itu, kalangan santri haruslah memiliki kecakapan digital sebagai senjata dalam melawan narasi-narasi keagamaan yang kerap dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz mengungkapkan, resolusi jihad belum selesai. Sehingga semua stakeholder harus terlibat dalam menjaga serta mengembangkannya.
Sementara itu, dalam laporannya Ketua Pelaksana Kegiatan, Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan BNPT Kolonel Sujatmiko mengungkapkan, acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 10 pesantren besar di Jawa Timur. Di antaranya Ponpes Tebuireng Jombang, Ponpes Salafiyah Seblak Jombang, Ponpes Lirboyo Kediri, Ponpes Sidogiri Pasuruan, Ponpes Blokagung Banyuwangi, Ponpes Asembagus Situbondo, Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Guluk-Guluk Sumenep Madura, Ponpes Tambak Beras Jombang dan Ponpes Rejoso Jombang, hadir pula komponen pentahelix seperti para pelaku usaha dan Rektor IAIN Kediri Wahidul Anam serta kalangan media.

Dalam pelatihan tersebut, para santri dilatih untuk melakukan analisis dan literasi media sosial, pembuatan narasi perdamaian melawan propaganda radikalisme, pengelolaan serta pembuatan website, desain komunikasi visual, serta pembuatan video. Melalui pelatihan ini, para santri diharapkan dapat mengisi ruang publik di dunia maya dengan konten yang bernilai Islam yang Rahmatan Lil Alamin dan Hubbul Wathan Minal Iman.

Para santri juga telah membuat website dan media sosial bernama Santri Keren Indonesia. Secara operasional, website dan media sosial santri keren Indonesia akan terus bersinergi dan didukung oleh BNPT dalam memproduksi konten. Tentu saja konten yang berisi narasi positif di ruang publik memang sangat diperlukan guna menekan gerakan dari kelompok radikal.

Penyebaran narasi-narasi positif ternyata bisa mempersempit ruang gerak kelompok radikal yang selama ini banyak memanfaatkan ruang publik. Para santri juga sudah semestinya memiliki peran penting untuk tetap bersinergi dalam melawan narasi radikal yang mampu menyebar dengan sangat mudah di dunia maya.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Presiden Jokowi resmi menetapkan vaksinasi dosis ketiga (booster) menjadi syarat untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak. Selain itu, vaksin booster juga jadi syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Satgas Covid-19 sudah mengeluarkan surat edaran untuk kegiatan keramaian wajib menyertakan bukti vaksi dosis ketiga. Terkait izin keramaian, Presiden Jokowi juga mengingatkan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat untuk terus diperketat.

Menyikapi data terkini mengenai cakupan vaksinasi di Indonesia, penulis berpendapat agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk terus ditingkatkan. Terkhusus diluar pulau Jawa dan Bali, di mana angka cakupan vaksinasi dosis kedua masih berada dibawah 50 persen. Beberapa daerah tersebut diantaranya Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Sementara itu tingkat vaksinasi nasional dosis ketiga (booster) masih menunjukkan angka rata-rata dibawah 20 persen. Untuk itu, penulis melihat wajar jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diluar pulau Jawa dan Bali.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengumumkan PPKM di luar pulau Jawa dan Bali diperpanjang dari 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Di mana terdapat 385 kabupaten kota dengan level 1 dan hanya satu daerah di level 2 yaitu Kabupaten Sorong-Papua Barat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan rencana untuk menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Kebijakan ini akan dilakukan jika pada bulan Juli 2022, kasus aktif Covid-19 masih terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, ditemukan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara telah terjadi dengan signifikan, seperti di Prancis, Italia, hingga Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga seperti Singapura. Kabar baiknya, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Data yang penulis dapatkan dari PeduliLindungi juga menunjukkan bahwa dari rata-rata pengunjung mall perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan tentang PPKM yang kembali diperpanjang, sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat melakukan vaksinasi.

Pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

Keputusan yang dilakukan pemerintah untuk penerapan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan sudah sangat tepat, karena kenaikan kasus Covid-19 akibat varian BA.4 dan BA.5 sangat pesat belakangan ini. Varian ini tidak menimbulkan gejala yang signifikan, sehingga masyarakat yang terpapar oleh varian BA.4 dan BA.5 telat untuk mencegah paparan ke masyarakat lainnya.

Penulis berharap masyarakat tidak abai terhadap vaksinasi booster, karena dengan melakukan booster dapat mencegah paparan Covid-19 lebih baik dan apabila terpapar pun lebih mudah untuk penyembuhan. Saat ini masih banyak masyarakat yang enggan melakukan booster karena mereka meyakini bahwa sudah cukup hanya dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Padahal, dengan melakukan vaksinasi booster masyarakat akan mendapat kekebalan tubuh yang jauh lebih baik dibandingkan hanya dua kali vaksinasi.

Berdasarkan data terkini, ancaman paparan Covid-19 bukan hanya datang dari subvarian BA.4 dan BA.5 saja, tetapi juga dari BA.2.75. Data tersebut menunjukkan bahwa subvarian BA.2.75 berpotensi dapat menjadi suatu ancaman bagi kesehatan global.

Penulis berharap pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada harus lebih waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster bagi yang belum mendapatkannya. Masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi booster pun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan tidak terlalu buruk dibandingkan dengan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua maupun booster sekalipun.

Masyarakat juga harus mematuhi kembali kebijakan pemerintah yang telah memperpanjang PPKM dan diberlakukannya kembali pemakaian masker di luar ruangan. Dengan begitu, masyarakat sudah membantu pemerintah dalam mengurangi paparan Covid-19 di Indonesia.

Sekali lagi penulis berharap bahwa pemerintah tetap memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian serta melakukan vaksinasi atau booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Dengan mematuhi protokol kesehatan dan pemakaian masker kembali di ruang terbuka serta melakukan pola hidup sehat serta diikuti dengan program vaksinasi, maka diharapkan dapat menangkal dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Apabila masyarakat menjaga protokol kesehatan, akan sangat membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 agar tidak semakin tersebar luas. Walaupun tidak sepenuhnya menghilang, setidaknya Covid-19 di Indonesia tidak bertambah banyak dan besar harapan akan berubah status pandemi menjadi endemik.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pemerintah Indonesia terus mendapat apresiasi dari masyarakat atas keberhasilannya membangun Papua. Pembangunan Papua adalah bagian dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginginkan untuk membangun Indonesia dari perbatasan.
Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting dan merupakan pondasi negara untuk maju. Presiden Jokowi menjelaskan infrastruktur bisa berupa jalan desa, jembatan desa, pelabuhan kecil, serta bandara. Infrastruktur akan membawa kita untuk berkompetisi dan menang bersaing dengan negara lain.

Akselerasi pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dibangun membuat perekonomian masyarakat semakin bergeliat. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan sehingga mempercepat jalur logistik.

Pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dilakukan tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Pembangunan merata dari barat hingga ke timur Indonesia. Terkhusus di ujung timur Indonesia yakni Papua, Pemerintah Indonesia tercatat telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah selama delapan tahun terakhir terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Bumi Cenderawasih dalam rangka mempercepat terwujudnya konektivitas antar daerah di Papua. Peningkatan pembangunan selama Pemerintahan Presiden Jokowi terlihat dari pembangunan Jalan Trans Papua yang pada tahun 2022 ini, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun beberapa jembatan untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar kabupaten atau kota di Papua.

Pembangunan infrastruktur lainnya di Papua adalah dengan dibangunnya akses PON XX dengan delapan sarana olahraga, dan salah satunya adalah Stadion Papua Bangkit yang berstandar internasional. Kemudian pembangunan Jembatan Youtefa yang menjadi landmark baru Kota Jayupura. Jembatan ini mulai dibangun pada Mei 2015, dan diresmikan oleh Presdien Jokowi pada 28 Oktober 2019. Pemilihan nama Youtefa dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat adat dan sesuai lokasinya yang berada di atas Teluk Youtefa. Sebelumnya jembatan ini dinamai Jembatan Holtekamp.

Dari segi infrastruktur energi kelistrikan, keberhasilan pembangunan di Papua terlihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.
Rasio elektrifikasi di Papua yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 30,48%,melesat hingga menjadi 77% di tahun 2018. Dan pada tahun 2021 mencapai 94,55% dari target 100% pada tahun 2022.
Dari masalah tingkat kemiskinan juga turut mengalami penurunan yang disertai peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Menurut data, pada tahun 2013 angka kemiskinan di Papua mencapai 31,13%, dan kemudian menurun diangka 27,38% pada tahun 2021.

Keberhasilan pembangunan di Papua seharusnya bisa menjadi tolak ukur besarnya perhatian Pemerintah Indonesia kepada Masyarakat di Papua. Ketua Umum Caraka Muda Nusantara yang merupakan diaspora Indonesia di Turki, Adhe Nuansa Wibisono menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua khususnya Pembangunan Jalan Trans Papua dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan antar kota di sana. Proses distribusi barang juga dapat menjadi lebih lancar dan kemudian memicu tumbuhnya pusat industri baru dikarenakan konektivitas ekonomi sudah terbangun.
Mobilitas masyarakat meningkat dari wilayah pegunungan hingga pesisir pantai terhubung ke kota-kota dan juga sebaliknya.
Adhe yang merupakan kandidat penerima gelar Doktor dari Turkish National Police Academy ini juga menambahkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya membangun jalan raya bagi Rakyat Papua, tapi juga membangun “Jalan Pikiran”. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terlihat bahwa dukungan riil yang diberikan pemerintah melalui Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk putra-putri asli Papua.

LPDP adalah sebuah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kemenkeu. LPDP adalah sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, di mana dalam UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) adalah digunakan untuk fungsi Pendidikan. Berdasarkan data dari Kemenkeu, Beasiswa LPDP telah diberikan kepada Masyarakat Papua dan Papua Barat. Dari tahun 2013 hingga tahun 2021 Beasiswa LPDP kepada Masyarakat Papua telah melahirkan 493 lulusan dalam dan luar negeri yang terdiri dari 328 Magister, 160 Doktor, dan 5 orang Dokter Spesialis.

Mengenai manuver dari Benny Wenda yang merupakan ketua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan juga mengklaim diri sebagai pimpinan dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang mencari dukungan dari pihak asing terutama Parlemen Inggris beberapa waktu silam, Adhe sebagai Diaspora Indonesia turut menyampaikan pandangannya. Dirinya mengatakan bahwa Diaspora Indonesia di luar negeri perlu menyuarakan berbagai upaya baik Pemerintah Indonesia terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Papua. Jangan sampai narasi negatif yang sengaja dibangun oleh kelompok separatis mengaburkan fakta ini. Dirinya menegaskan bahwa Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, siapapun yang mencoba memisahkannya berarti mengganggu kedaulatan Indonesia.

Mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah bentuk dukungan yang dapat kita berikan sebagai Bangsa Indonesia. Pembangunan di Papua adalah langkah konkret yang diberikan Indonesia kepada Papua. Karena setiap Rakyat Indonesia berhak untuk menikmati buah dari pembangunan yakni kemakmuran dan kesejahteraan dari ujung Barat hingga Timur Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Tatang Darmadji)*

Visi Indonesia Emas di Tahun 2045 oleh Kementerian Bappenas, mempunyai 4 (empat) pilar pencapaian tujuan yang terdiri dari, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyusunan visi Indonesia Emas 2045 ini diawali dengan identifikasi hasil pembangunan yang telah dicapai selama Indonesia Merdeka, termasuk aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat di masa mendatang. Selain itu juga dilakukan pemetaan terhadap lingkungan global yang akan terjadi hingga tahun 2045 dengan dinamika yang sangat cepat diantaranya isu demografi global, meningkatnya persaingan antar kawasan dalam mendapatkan sumber daya alam, disrupsi teknologi dan informasi dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), perubahan iklim, dan isu geopolitik, serta ancaman pandemi global seperti Covid-19.

Secara keseluruhan tujuan dari pencapaian Visi Indonesia 2045 adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis.

Tahun 2045 dirasa memang masih lama, namun tujuan dibalik persiapan Indonesia emas tahun 2045 harus dilaksanakan dari jauh-jauh hari, mengingat balita-balita ataupun bayi yang baru lahir saat ini, dimasa yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara karena berada pada usia-usia produktif, dan ditangan merekalah kelak arah dan nasib bangsa akan dipertaruhkan

Pada periode ini, yaitu antara tahun 2020-2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk didominasi oleh 70% penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk penduduk berkategori tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut bonus demografi dan pencapaian Visi Indonesia di tahun 2045 saling berkaitan.

Terkait dengan hal ini, saat menghadiri Hari Lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Jakarta, Wakil Presiden Indonesia, K.H Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia perlu mewaspadai bencana demografi, yakni kondisi di mana peningkatan populasi tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Selain itu juga harus menyiapkan intelektual muda yang unggul serta memastikan potensi bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Oleh sebab itu, visi Indonesia Emas 2045 perlu diupayakan melalui penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan, pengembangan ekonomi, serta penguasaan teknologi.

Di kesempatan lain, Kepala BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Hammam Riza mengatakan BPPT siap untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam skema kerjasama multiple helix guna mendukung pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dan flagship Prioritas Riset Nasional (PRN). Untuk itu guna mendayagunakan SDM yang profesional, maka telah dilakukan persiapan antara lain membangun data based, membangun network, membangun kerja sama dengan stakeholders, serta tindak lanjut assessment manajemen talenta dan training sesuai kebutuhan, dimulai dari sekarang dan untuk masa yang akan datang.

Generasi-generasi yang cerdas, yang selalu berinovasi, berdaya saing tinggi, berjiwa sosial, memilki pemahaman nilai-nilai keagamaan, sehat jasmani dan rohani serta mampu menerima perubahan zaman harus dibentuk dan diterapkan sejak dini kepada anak-anak dan remaja Indonesia untuk menjadi pondasi awal mewujudkan impian Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045, karakter yang akan terbentuk tersebut diharapkan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang unggul dan dapat membawa Indonesia mejadi salah satu Negara maju dimasa yang akan datang.

Dalam menyambut dan mensukseskan Indonesia Emas di tahun 2045 yang begitu kompleks dan menantang, tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kerja keras pemerintah saja, namun perlu bantuan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk dapat sama-sama mempersiapkannya, penyusunan visi tersebut melalui proses yang melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, pendidikan tinggi, generasi muda, serta berbagai lembaga profesi, maupun masyarakat secara umum.
Seluruh masyarakat harus merespon visi Indonesia Emas di tahun 2045 dengan tidak ada kata selain optimis, kerja keras, kerja sama, dan pantang menyerah sebagai harga yang layak untuk dapat meraih kejayaan Indonesia Emas di tahun 2045. Seperti pepatah bijak pernah mengatakan “Gantunglah cita-cita setinggi langit, jika engkau terjatuh maka akan terjatuh diantara bintang-bintang”.

suaratimur.id – Benny Wenda, salah satu tokoh separatis Papua yang berada dibalik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kembali berulah menyerukan kemerdekaan Papua dan isu kunjungan PBB ke bumi Cenderawasih. Dirinya yang kini sedang berada di Port Villa Vanuatu dalam pertemuan Pasific Island Forum (PIF) berupaya memprovokasi para pemimpin pasifik untuk berdiskusi kembali perihal kunjungan komisaris tinggi PBB ke Papua.

Dikutip dari pemberitaan di The Guardian, dirinya menyebut bahwa para pemimpin pasifik selama ajang PIF bakal mendorong pemerintah Indonesia menyelesaikan waktu kunjungan bagi komisaris tinggi PBB ke tanah Papua dalam menyelidiki pelanggaran HAM yang sebelumnya dilaporkan. Secara sepihak, Benny Wenda juga mengklaim bahwa Papua saat ini berada dalam kekacauan yang terus menerus selama bertahun-tahun sehingga permasalahan ini perlu disorot dalam forum PIF.

Penyelenggaraan PIF ke-51 dijadwalkan berlangsung di Suva Fiji 11-17 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda bahkan mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Dewan Pemerintah Provinsi SHEFA (SPGC) dan pemerintah Vanuatu karena telah mengakui perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dan pembebasan dari pemerintah Indonesia.

Dukungan Vanuatu Terhadap Tindakan Separatis Benny Wenda

Salah satu yang membuat sosok Benny wenda tetap bertahan untuk menyebarkan isu kemerdekaan Papua adalah adanya dukungan dari beberapa pihak, salah satunya dari negara Vanuatu. Negara tersebut dikenal sangat aktif mendukung aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melepaskan diri dari Indonesia. Bahkan di negara tersebut terdapat asosiasi yang bernama Vanuatu West Papua Independence Struggle Association (VWPISA) atau Asosiasi Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Vanuatu. Selain itu juga terdapat kantor perjuangan Papua Barat.

Mengutip dari dailypost.vu, Benny Wenda dikabarkan bertemu dengan Komite Eksekutif VWPISA dan Dewan Pemerintah Provinsi (SPGC) SHEFA serta sejumlah pejabat di antaranya, Presiden Dewan Kepala Malvatumauri Willie Plasua dan Presiden Dewan Kepala Vaturisu Simeon Poilapa. Disebutkan dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda diterima SPGC sebagai tamu penting, dengan menyerahkan bendera Papua Barat kepada Presiden Malvatumauri Willie Plasua.

Selain Vanuatu, Benny Wenda juga dikabarkan telah menghimpun kekuatan di luar negeri dengan menggelar pertemuan dengan senator parlemen di Spanyol. Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota parlemen IPWP Inggris. Dalam unggahan yang diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022.

Sesumbar Benny Wenda Merespon Pengesahan UU DOB

Salah satu pihak yang tidak setuju perihal kebijakan pemekaran wilayah di Papua dimotori oleh kelompok separatis. Bagi mereka, pemekaran provinsi akan membuat kekuatannya terpecah, terbatasnya ruang gerak, dan tak mampu lagi ‘berjuang’ mempropagandakan kemerdekaan.

Sepak terjang Benny Wenda dalam hal sesumbar pernah terjadi dalam beberapa waktu. Sebelumnya, dirinya pernah mengaku telah memerdekakan Papua Barat, kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 lalu mengaku telah memperkuat departemen intelijen dengan pembentukan Badan Intelijen Papua, serta menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Beberapa sesumbar yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut ditengarai sebagai bentuk ketersudutannya merespon sikap pemerintah dalam kebijakan pemekaran provinsi di Papua. Kondisi kelompoknya yang semakin tersudut menyusul disahkannya UU DOB tersebut membuatnya mengeluarkan beberapa penyataan ancaman sebagai bentuk eksistensi yang sebenarnya bersifat delusi.

Jejak Provokatif Seorang Benny Wenda

Sejauh ini, nama Benny Wenda sudah melekat sebagai salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri terhadap NKRI.

Selain didukung Vanuatu dan merapat ke Spanyol, Benny Wenda juga diketahui hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua diklaim menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri.

Tercatat, hingga pertengahan tahun 2022, Kelompok Separatis dan Teroris Papua telah bertindak biadab menyerang dan membunuh sebanyak 25 orang, terdiri dari 7 anggota TNI-Polri dan 18 warga sipil. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang, terdiri dari 14 anggota TNI-Polri dan 3 warga sipil. Adapun dari pihak Kelompok Separatis tercatat 3 orang tewas ketika terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, terdapat 44 aksi teror selama bulan Januari hingga Juni 2022.

Adanya embel-embel pembentukan departemen intelijen adalah khayalan seorang tokoh separatis yang mengklaim memimpin pergerakan untuk lepas dari Indonesia, padahal di internal organisasinya sendiri sedang terjadi perpecahan. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Lewat pernyataannya, ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Memperjuangkan pelepasan dari sebuah negara dengan iming-iming merdeka melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau hanya berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu kelompok terjadi ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya.

Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipastikan isu provokasi kepada pemimpin pasifik untuk mendorong PBB ke Papua hanya angin lalu sebagai bentuk ketersudutannya pasca UU DOB disahkan serta mengejar eksistensi dirinya terhadap pergerakan kelompok separatis Papua.

Masyarakat Papua bisa dipastikan tak berkutik dengan isu dari seorang Benny Wenda, karena melalui pengesahan pemekaran provinsi, seluruh masyarakat menaruh harapan besar akan percepatan kemajuan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, segala niat baik dan keinginan pemerintah untuk memajukan Papua melalui pemekaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua, memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Papua agar dapat terwujud secara utuh.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)