suaratimur.id – Sejumlah pihak nampaknya masih merasa ‘penasaran’ dengan adanya pengesahan UU kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua beberapa waktu lalu. Setelah sebelumnya, sejumlah isu penolakan berupa rencana gugatan oleh aktivis muncul, kemudian aksi demonstrasi hingga ancaman kepada para pejabat terjadi melibatkan kelompok separatis Papua. Kini, narasi pemberitaan di media online mempublikasikan pernyataan dari sebuah hasil kajian berkaitan isu unsur suap dalam pembentukan DOB.

Sebuah wadah penelitian bernama Lembaga Kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat Public Virtue Research Institute (PVRI) melalui pernyataan penelitinya bernama Mohamad Hikari Ersada mendapati unsur suap dalam proses pembentukan DOB di Papua. Pihaknya meminta Polri dan KPK untuk mengusut dugaan suap dalam kebijakan pemekaran provinsi tersebut.

Usut punya usut, adanya dugaan isu suap ternyata bersumber dari ucapan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam pidatonya saat ucapan syukur penetapan DOB Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Ketua Dewan Pengurus Public Virtue, Usman Hamid menmbahkan bahwa apabila kabar tersebut benar maka proses pembentukan DOB bisa dikatakan merampas hak partisipasi orang asli Papua (OAP).

Klarifikasi Bupati Merauke Terkait Isu Suap DOB Kepada DPR

Bergerak cepat merespon isu yang beredar di media, Bupati Merauke Romanus Mbaraka secara tegas memberikan klarifikasi adanya isu miring tentang dirinya tersebut. Menurutnya isu pernyataan terkait perjuangan mendorong disahkannya revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah DOB di Papua telah dipelintir seolah-seolah telah melakukan suap kepada DPR. Menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal sehingga terkesan Yan Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk menarik kewenangan pemekaran di Papua ke pemerintah pusat kemudian meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua. Di samping itu, Romanus mengaku tak ingin persaudaraan yang sudah terjalin dari Sabang sampai Merauke tercerai-berai karena kepentingan politik tertentu. Sehingga, ia meminta semua pihak khususnya masyarakat di wilayah selatan bersinergi mendukung lahirnya Provinsi Papua Selatan.  Sebab, persetujuan DOB Papua Selatan betul-betul atas aspirasi masyarakat setempat.

Dirinya kemudian merasa heran adanya isu tuduhan menyuap anggota dewan si Senayan Jakarta sebagaimana yang ramai diperbincangkan. Ia bahkan meminta jika terdapat pihak yang kontra agar mengecek seluruh penggalan tanah di Selatan Papua. Karena pada dasarnya setuju jika menjadi provinsi. Kehadiran Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu upaya negara mendorong kemajuan serta kesejahteraan di tanah Papua. Dimana komitmen terpancang jelas bahwa OAP menjadi prioritas serta utama dalam seluruh kebijakan pembangunan serta perencanaan program pembangunan di berbagai bidang.

Permintaan Maaf Bupati Merauke Kepada DPR

Lewat klarifikasinya ini, Romanus juga menyampaikan permohonan maaf kepada dua anggota DPR bernama Yan Mandenas dan Komarudin Watubun yang disebutkannya dalam video di halaman kantor Bupati Merauke yang beredar viral di jagad maya. Menurut Romanus, dua wakil rakyat di Senayan tersebut disebut dalam pidatonya karena sudah banyak membantu terwujudnya DOB Papua Selatan. Namun, pidatonya tidak dimuat utuh sehingga terkesan mereka menerima suap untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otonomi Khusus Papua.

Pentingnya Pemekaran Provinsi untuk Masa Depan Papua

Tak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pemekaran DOB di Papua menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Papua. Munculnya pihak yang menolak dipastikan berawal dari kondisi yang dirasa tidak menguntungkan dalam kebijakan tersebut, salah satunya kelompok separatis yang merasa terimbas terbatas ruang geraknya akibat pemekaran wilayah.

Luasnya wilayah Papua yang menjadi salah satu kendala dalam beragam rantai kehidupan patut unruk diperjuangkan demi masa depan orang-orang yang mendiami. Anggota DPD dari Papua, Yorrys Raweyai, secara tegas menyatakan bahwa pemekaran provinsi adalah langkah yang sangat tepat demi masa depan Papua. Membentuk provinsi baru di Tanah Papua sangat penting karena wilayahnya yang terlalu luas sementara penduduk yang mendiami tidak lebih dari 4 juta orang. Sehingga, harus dilakukan percepatan proses pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan di Tanah Papua. Serta, melakukan afirmasi, proteksi OAP dengan mempersiapkan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang berbasis kearifan lokal.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan terus mengawal pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tiga provinsi baru tersebut tetap berjalan, sambil menunggu hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rencananya, Kemendagri akan melakukan road show di tiga DOB untuk melihat persiapan penyelenggaraan pemerintahan sebelum Pemilihan Umum Serentak di tahun 2024, sekaligus bertemu langsung dengan para bupati/ wali kota di daerah pemekaran. Pertemuan tersebut untuk berkomunikasi langsung perihal dukungan fasilitas pemerintahan yang nantinya digunakan oleh penjabat gubernur, sebelum terpilihnya gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

Kebijakan Pemekaran DOB Buka Lapangan Pekerjaan Hingga Pedalaman Papua

Dalam hal lapangan pekerjaan, pemerintah melaui Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan, menyatakan bahwa tiga provinsi baru di Papua diprediksi membutuhkan sedikitnya 3.000 pegawai pemerintah. Keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus mengamanatkan agar orang asli Papua banyak berkontribusi dalam setiap lini pemerintahan, dan undang-undang pun telah mengatakan 80 persen pegawainya adalah berasal dari orang asli Papua.

Melalui kebijakan DOB bakal memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk menjawab keluhan banyaknya sarjana yang menganggur. Sebagai contoh di Kabupaten Jayawijaya yang pernah terjadi hingga beberapa pihak melakukan demonstrasi mengkritik pemerintah setempat karena dinilai tak bisa mengatasi angka pengangguran yang terus naik hingga berada pada angka 7.125 berdasarkan data pemerintah Jayawijaya tahun 2021.

Bagi masyarakat terpelajar di Jayawijaya, Kebijakan DOB mengantar peluang sekaligus tantangan yang harus diambil hikmahnya serta mengolahnya agar menjadi sesuatu yang berguna tanpa merugikan sesama. Salah satu dari sejumlah peluang baik, misalnya bagi mereka yang selama ini memiliki kerinduan bekerja sebagai ASN, dengan masuknya DOB maka akan dibutuhkan pegawai pemerintah yang cukup banyak untuk ditempatkan pada kantor pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten di dalam provinsi tersebut, dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah ada Lapago.

Bijak Berkata-Kata Bijak Bermedia, Pemekaran Adalah Isu Seksi

Maka belajar dari kasus yang terjadi pada Bupati Merauke terkait munculnya isu suap kebijakan DOB kepada DPR. Perlu menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa di era post truth media saat ini banyak sekali peluang re-produksi konten yang dimanfaatkan atau dipelintir pihak tertentu menjadi amunisi. Terlepas dari motif yang mendasari, modus penggunaan potongan video telah menjadi salah cara untuk menggiring opini publik yang tak semuanya memiliki sisi kritis dan bijak dalam bermedia. Kebijakan pemekaran di Papua memang terbilang isu seksi. Ia ditunggu banyak pihak, namun juga dikhawatirkan sejumlah pihak. Maka sudah saatnya literasi bermedia tak hanya sekedar kegiatan aktif dalam menyerap pengetahuan sumber informasi, namun juga tentang bagaimana upaya kita untuk selalu bijak bermedia ataupun mengolah narasi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

TABANAN – Seluruh pihak harus bersinergi untuk menyukseskan KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali. Hal itu disampaikan oleh Kadis Kominfo Tabanan, I Putu Dian Setiawan yang mewakili Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam Diskusi Publik bertema ‘Optimalisasi Peran Media Massa dalam Mendukung Kesukseskan KTT G20’ yang digelar media online Suara Dewata di Warung Dadi, Tabanan, Jumat (15/7/2022).

Disamping itu, dalam Diskusi Publik yang digelar serangkaian Hari Ulang Tahun Suara Dewata yang ke-8 tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa agar KTT G20 dapat terlaksana dengan baik, Pemda Tabanan telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya melakukan perbaikan infrastruktur hingga berkoordinasi dengan objek-objek wisata yang ada di Tabanan yang berpotensi akan dikunjungi oleh delegasi.

“Meskipun Presidensi G20 akan digelar di Nusa Dua namun Pemda Tabanan juga ikut berupaya menyukseskan penyelenggaraannya. Karena sejumlah delegasi berpotensi akan berkunjung ke Tabanan, kita ketahui bersama Tabanan punya Tanah Lot, Jatiluwih, hingga Danau Beratan,” terangnya.

Maka dari itu pihaknya sangat komit dalam misi menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 tersebut.

Sementara itu, CEO http://www.infobalinews.id, Iwan Darmawan menyampaikan bahwa jelang KTT G20, media harus mampu menyajikan berita yang akurat dan terjamin kebenarannya serta bisa melawan hoax. “Dijaman sekarang informasi dengan mudah menyebar, yang terdahsyat itu lewat Instagram. Jadi bagaimana media bisa berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terburu-buru share berita,” ungkapanya.

Ditambahkan oleh I Nengah Muliarta selaku Ketua AMSI Bali, jika peran media dalam membangun bangsa ini sangat sentral melalui pemberitaan yang kontruktif dan akuntabel khususnya dalam memberitakan event-event baik berskala nasional maupun internasional.
“Pemberitaan yang positif, kontruktif dan akuntabel tentu akan meningkatkan kepercaayan organiser untuk melaksanakan event di Indonesia,” tegasnya.

Kemudian, Ketua Panitia Kegiatan, I Dewa Putu Wirajaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber dan peserta diskusi yang telah hadir dan mendukung berlangsung acara diskusi dalam menyambut HUT ke-8 suaradewata.com.

“Harapannya suaradewata.com bisa berperan dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menyampaikan berita-berita. Dan kami mengucapkan rasa syukur di ulang tahun yang ke-8, suaradewata.com telah mendapatkan sertifikasi dari dewan pers,” tandasnya.

Oleh : Dian Ahadi )*

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti membawa dampak positif karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sangat strategis dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, sehingga Indonesia tidak mengalami dampak negatif seperti krisis tahun 1998. 

Pandemi Covid-19 yang mengguncang Indonesia, tak hanya di bidang kesehatan tetapi juga ekonomi. Kondisi ini juga dialami oleh banyak negara sehingga disebut dengan krisis global. Pemerintah berusaha keras agar kondisi finansial negara tidak terlalu terganggu, dan mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank Pembangunan Asia (ASIAN Development Bank) menyatakan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia  tahun 2022 adalah sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan perkiraan dari Bank Dunia yakni 5% hingga 5,5%. Perekonomian di negeri ini memiliki prospek yang baik sejalan dengan pembatalan pembatasan mobilitas sejak kuartal ketiga tahun 2021.

Pelonggaran mobilitas memang sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa bermobilitas dengan lancar karena kasus corona mulai terkendali dan mereka sudah divaksin. Para pedagang keliling mulai tersenyum karena pembelinya berdatangan. 

Memang jualan bisa dipindah ke pasar online tetapi untuk pengantarannya tentu harus offline alias dibawa sendiri dengan motor atau mobil. Jika mobilitas dilonggarkan dan tidak ada portal-portal yang ditutup seperti pada awal masa pandemi, maka pengantaran barang akan lebih lancar. Para pedagang pun lebih tenang karena daya beli masyarakat naik berkat pengantaran yang tepat waktu.

Saat kegiatan ekonomi masyarakat lancar maka akan sangat berpengaruh bagi perekonomian negara, karena roda ekonomi bergulir dengan cepat. Dengan begitu maka masyarakat optimis Indonesia bisa keluar dari masa sulit dan ekonominya terus bertumbuh. Resesi yang mengerikan tidak akan terjadi.

Prediksi kenaikan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang sebesar 5% adalah sangat baik. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 lalu yang hanya 3,96%, bahkan tahun 2020 hanya berkisar 2%. Perlahan tapi pasti, Indonesia terus bertumbuh dari segi finansial, dan berjuang dalam mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa perekonomian Indonesia naik karena sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia. Konsumsi masyarakat pun terus membaik. Dalam artian, daya beli masyarakat membaik dan ini adalah dampak positif dari program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Salah satu poin dalam program PEN adalah melakukan perlindungan sosial melalui bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos yang awalnya berupa paket sembako kemudian dikonversi jadi uang tunai. Jika masyarakat punya uang maka akan digunakan untuk belanja beras dan berbagai keperluan lainnya.

Ketika masyarakat memegang uang bansos dan berbelanja terus, jangan dipandang negatif. Penyebabnya karena konsumsi yang banyak malah berdampak positif, dan bisa menggerakkan roda perekonomian negara, pasar juga terus dinamis karena banyak pembelinya. Uang tidak boleh diam begitu saja tetapi harus digerakkan agar kondisi perekonomian negara terus membaik.

Dampak positif dari pemberian bansos sudah terlihat dalam setahun terakhir karena pasar terus ramai dan buktinya ada kenaikan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Walau kenaikannya baru 1-2% tetapi masyarakat tetap diminta berpikiran positif. Pertumbuhan ekonomi yang naik walau tidak sampai 10% tetap wajib disyukuri karena membuktikan bahwa pemerintah terus berusaha mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi.

Lebih baik ada kenaikan pertumbuhan ekonomi walau hanya 2% per tahun, daripada mengalami stagnansi atau bahkan penurunan. Jika ada penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan sangat mengerikan karena bisa memicu resesi, dan harga-harga sembako naik drastis. Resesi juga bisa memicu penawaran hutang dari luar negeri padahal jika terlalu banyak hutang bisa membuat krisis seperti tahun 1998 lalu.

Oleh karena itu masyarakat wajib mengapresiasi pemerintah karena berjuang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memulihkan ekonomi negara. Selain itu, dalam program PEN, yang diperhatikan tak hanya warga miskin. Namun pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga diperhatikan. 

Pebisnis UMKM mendapatkan aliran bansos juga dan pemberian ini sudah diberi sejak awal masa pandemi. Mereka patut diberi bansos karena faktanya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara dan 90% pengusaha di negeri ini berstatus pedagang kecil dan menengah. Jika UMKM jaya maka perekonomian negara juga jaya.

Masyarakat yang berstatus sebagai pengusaha UMKM membantu kesuksesan PEN dengan menggunakan uang bansos untuk tambahan modal usaha, bukannya untuk keperluan yang konsumtif. Mereka menyadari bahwa uang itu berguna untuk bisnis, bukan untuk kebutuhan pribadi. Jika uangnya ‘diputar’ dalam bentuk barang dagangan maka akan menarik keuntungan yang lebih besar lagi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertambah tiap tahun dan masyarakat menyambutnya dengan positif. Jika kondisi finansial negara makin sehat maka warga optimis tidak akan terkena dampak krisis global dan terhindar dari resesi. Pemerintah membuktikan bahwa pemulihan ekonomi nasional membawa banyak efek yang positif pada perekonomian negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Abdul Karim )*

Kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi meningkat. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mengalami peningkatan sebesar 67,5%.

Presiden Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat dan kepuasan terhadap beliau terus meningkat. Presiden Jokowi juga memikirkan kebutuhan rakyat dan responsif terhadap apa yang diperlukan masyarakat. Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 yang cekatan juga dipuji oleh seluruh rakyat.

Tahun 2022 ini, sudah 7 tahun Jokowi menjadi presiden. Di masa kepemimpinan beliau yang kedua banyak sekali progress yang dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan berbagai infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga meraih prestasi dengan dipercaya menjadi penyelenggara acara-acara internasional seperti Asian Games tahun 2018 dan KTT G20 tahun 2022.

Kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga terus meningkat. Hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi meningkat jadi 67,5%. Alasan utama masyarakat puas terhadap Presiden Jokowi adalah pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil, membangun infrastruktur, orangnya merakyat dan baik.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan menyatakan bahwa amat wajar masyarakat merasa puas terhadap Presiden Jokowi karena beliau responsif membantu masyarakat, misalnya ketika harga minyak goreng naik maka bergegas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Beliau mengerti kebutuhan masyarakat sehingga cepat memberikan bantuan langsung. 

Bantuan yang diberikan kepada rakyat juga tidak hanya BLT minyak goreng, tetapi juga bermacam-macam bansos lainnya. Ketika awal pandemi maka diberi bansos berupa sembako dan akhirnya diganti dengan uang karena lebih praktis dalam pemberiannya (ke berbagai daerah). Disisi lain, jika bantuan berupa sembako, bisa saja diakali oleh oknum calon pejabat yang menempelkan stiker di bungkus bansos dan jadi kampanye ilegal.

Uang bansos juga diberikan langsung ke rekening untuk mencegah permainan oknum yang akan mengemplangnya. Presiden Jokowi memikirkan cara untuk menolong rakyat yang kesusahan di masa pandemi dan menjauhkan mereka dari oknum-oknum yang jahat. Dengan transfer maka bansos dijamin aman dan bisa dimanfaatkan untuk belanja. 

Jika masyarakat memegang uang bansos maka memang disengaja oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka malah disuruh belanja agar roda perekonomian Indonesia kembali lancar. Presiden Jokowi memikirkan cara ini agar terjadi efek domino positif, rakyat tertolong dan finansial negara juga terselamatkan.

Bansos juga diberikan ke pengusaha UMKM dan mereka memang perlu diberi bantuan. Penyebabnya karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika pengusaha kecil dan menengah tetap maju dan diberi tambahan modal oleh pemerintahan Presiden Jokowi, maka perekonomian di negeri ini akan makin dinamis, walau masih masa pandemi.

Cara mengatasi dampak pandemi ala Presiden Jokowi juga dipuji masyarakat karena tak hanya memberi bansos. Namun juga dengan menerapkan program-program yang baik untuk masa depan. Contohnya ketika awal pandemi, bulan Maret tahun 2020 lalu. Indonesia tidak di-lockdown seperti negara-negara lain dan hal ini berefek ke perekonomian, karena jika lockdown total maka perekonomian otomatis lumpuh.

Presiden Jokowi berpikiran jauh ke depan dan tak hanya memutuskan Indonesia tanpa lockdown. Beliau juga dengan cepat memesan vaksin Sinovac begitu vaksinnya sudah diproduksi massal. Vaksin juga terbukti halal MUI dan memiliki nomor BPOM sehingga masyarakat tidak takut saat disuntik. Presiden Jokowi juga jadi WNI pertama yang disuntik vaksin Sinovac untuk membuktikan keamanannya.

Vaksin juga digratiskan sehingga membantu rakyat kecil yang kondisi perekonomiannya agak oleng saat pandemi. Padahal di negara lain ada yang dipatok dengan ratusan ribu rupiah sekali suntik. Namun pemberian vaksin gratis merupakan bentuk bantuan dan perhatian dari Presiden Jokowi.

Emrus melanjutkan, dengan memberikan bantuan langsung maka Presiden Jokowi tetap berada di tengah masyarakat kecil. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur maka akan ada konektivitas antar daerah. Dalam artian, BLT dan infrastruktur sama-sama berguna bagi rakyat kecil, sehingga wajar jika masyarakat terus mencintai Presiden Jokowi.

Selama pandemi, pembangunan infrastruktur tidak berhenti dan proyek pemulihan ekonomi nasional terus dikebut. Penyebabnya karena dengan infrastruktur yang baik maka akan berdampak baik pula ke perekonomian di masa depan. Jika jalan raya berfungsi baik maka pengantaran barang jadi makin cepat dan perekonomian makin dinamis.

Hasil dari pembangunan infrastruktur terbukti ketika banyak investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka mensyaratkan jalan dan infrastruktur yang baik sebelum menanamkan modalnya. Oleh karena itu rakyat merasa bahwa infrastruktur tak hanya berguna bagi rakyat di masa kini tetapi juga di masa depan, karena banyaknya investasi berarti sebuah kemajuan bagi negeri.

Ketika kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi meningkat maka amat wajar karena rakyat memang sejak dulu mencintai beliau. Presiden Jokowi memiliki berbagai program yang memajukan Indonesia dan memakmurkan rakyat. Selain itu, dalam mengatasi pandemi Covid-19, beliau juga cekatan, cepat, dan jitu sehingga efeknya tidak terlalu terasa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah merumuskan regulasi terkait dengan Visa Second Home, di mana kebijakan ini memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) termasuk para lansia untuk tinggal menetap di Indonesia. Hal ini ditengarai dapat mendatangkan potensi investasi untuk Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Yasonnna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengatakan, visa second home memberikan kesempatan bagi warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia.

            Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna saat dirinya menghadiri diseminasi kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia terbaru di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Fransisco, Amerika Serikat.

            Yasonna menjelaskan dalam Undang-undang Cipta Kerja terdapat berbagai kebijakan baru yang dirumuskan khususnya mengenai tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tugas dan fungsi tersebut antara lain adanya badan hukum baru yaitu perseroan perorangan serta jenis visa baru yang dikenal sebagai visa second home.

            Selain digunakan oleh WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau masa tuanya di Indonesia, visa second home juga dapat digunakan oleh beberapa WNA yang tidak dapat diakomodir dengan jenis izin tinggal lainnya.

            Namun, WNA tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan terutama terkait azas manfaat yang memberikan kontribusi positif untuk peningkatan perekonomian Indonesia.

            Senada dengan hal tersebut, Pramella Yunidar selaku Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Kemenkumham mengatakan bahwa lembaga tersebut berperan dalam memberikan layanan visa dan izin tinggal atas kebijakan bagi eks WNI yang akan tinggal kembali di Tanah Air. Pramella berujar, langkah tersebut ditempuh dengan tujuan agar turut berperan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

            Mekanismenya yaitu dengan mengajukan layanan dokumen keimigrasian pada layanan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

            Eks WNI mendapat keleluasaan bekerja serta berusaha sesuai peraturan perundangan sebagai pemegang izin tinggal tetap (ITAP). Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Indonesia lebih lama dan memperoleh kesempatan memiliki properti sesuai dengan peraturan perundangan.

            Sebelumnya Yasonna Laoly juga sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) untuk membicarakan tentang second home visa. Second Home Visa ini diharapkan dapat membuka peluang investasi ke depannya. Second home visa merupakan peluang visa lima tahun untuk orang-orang yang ingin berkegiatan di Indonesia.

            Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengatakan, dengan pemberian visa jangka panjang bagi WNA, pihaknya mensyaratkan adanya deposit dana sebesar Rp 2 miliar dan Rp 2,5 miliar untuk mereka yang membawa keluarga.

            Sandiaga mengungkapkan, pihaknya menyasar pebisnis wisatawan yang masuk ke Indonesia dalam waktu 3-4 bulan per tahun saat musim dingin di negara asalnya. Konsepnya Visa Long Term stay second home untuk visa 5 tahun mereka mendepositkan uang mereka sebanyak Rp 2 miliar atau Rp 2,5 miliar jika membawa serta keluarga.

            Dengan berbekal visa second home tersebut, tentu saja akan menjadi peluang mendatangkan investasi, karena para pebisnis asing dapat investasi di Indonesia dan tinggal dalam jangka waktu yang panjang.

            Sandiaga menjelaskan, WNA boleh berinvestasi di Indonesia, Visa mereka diperbaharui setiap 5 tahun. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kualitas pariwisata dari segi lama kunjungan dan jumlah pengeluaran atau dampak Ekonomi yang lebih dirasakan masyarakat ekonomi lokal.

            Ketika kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia, sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup serius. Hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia menurun secara drastis sampai 80% yang berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Imbasnya banyak karyawan hotel yang di-PHK dan dirumahkan. Hal ini menjadi momentum bahwa visa second home merupakan pembangkit perekonomian bangsa karena potensi investasi yang besar.

            Kebijakan tersebut disambut baik oleh PSI, Shandy Adiguna selaku Direktur Luar Negeri DPP PSI mengatakan, Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia peduli, mendengarkan dan memperhatikan aspirasi diaspora selama ini yang mengharapkan Indonesia dapat menerapkan dwi kewarganegaraan. 

            Keputusan tersebut juga penting, mengingat besarnya potensi kontribusi yang dapat diberikan diaspora kepada tanah air. Negara-negara seperti India dan Filipina juga sudah menyediakan jalan bagi diasporanya untuk dapat menjalani kehidupan, berinvestasi dan berusaha di negaranya melalui status kewarganegaraan terbatas bagi mantan warga negaranya.

            Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada WNI di luar negeri, melalui kantor-kantor perwakilan RI,  baik KBRI maupun KJRI. Termasuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali maupun berkontribusi serta berinvestasi di Indonesia.

            Indonesia tengah bangkit dan berjuang, dengan adanya visa second home tentu saja akan sedikit banyak membantu proses pemulihan dengan memberikan peluang untuk menanamkan investasi dan berbisnis di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute