suaratimur.id – Kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua masih menjadi salah satu permasalahan yang terus diurai dan diselesaikan oleh pemerintah. Sejumlah pihak dari lintas bidang juga tengah memberikan alternatif masukan agar eksistensi kelompok yang kerap bertindak kejam tersebut tak lagi memperkeruh kedamaian dan menghambat upaya percepatan pembangunan di bumi cenderawasih.

Pola penanganan yang hingga kini masih terus diformulasikan melalui sejumlah upaya atau kebijakan, kadang menimbulkan tanya hingga sentimen negatif kepada pemerintah oleh sejumlah pihak. Ketegasan hingga evaluasi dari strategi menjadi hal yang dinanti publik merespon permasalahan separatis di tanah Papua yang belum juga terselesaikan. Salah satu kebijakan yang bisa dibilang terdampak adalah adanya pemekaran DOB Papua. Kebijakan yang belum lama disahkan undang-undangnya tersebut secara prinsip merupakan salah satu upaya mempercepat kemajuan dan pembangunan di wilayah Papua. Selain itu memotong masalah jarak demi pelayanan pemerintah dan aktivitas ekonomi yang lebih optimal. Sisi lain sebagai konsekuensi pemekaran adalah hadirnya sumber daya manusia dan infrastruktur baru untuk melengkapi komposisi sebuah provinsi. Termasuk didalamnya adalah penambahan kekuatan di lingkup aparat keamanan yang secara tidak langsung akan semakin mempersempit ruang gerak serta eksistensi kelompok separatis Papua. Sikap tak menguntungkan bagi kelompok tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kelompok separatis menjadi salah satu pihak yang konsisten menolak kebijakan pemekaran DOB di Papua.

Kejadian di Nduga dan Anggapan Bahwa Pemekaran Tingkatkan Konflik Bersenjata

Sebuah kejadian biadab kembali dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal dijelaskan bahwa kelompok tersebut menyerang warga sipil pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 09:15 WIT menyebabkan 10 orang tewas dan 2 luka-luka. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, belum diketahui motif penembakan yang dilakukan. Polres Nduga dibantu Satgas Damai Cartenz serta prajurit TNI terus mengejar para pelaku yang diperkirakan berjumlah 21 orang.

Satu hari sebelum kejadian, dalam pemberitaan di Jubi.id memuat pernyataan dari Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Latifah Anum Siregar bahwa pemekaran Papua untuk membentuk tiga provinsi baru akan meningkatkan konflik bersenjata di Papua. Pemekaran juga akan memperluas wilayah operasi militer jika provinsi baru membuka pintu investasi, mendirikan objek vital nasional, maupun mengamankan pemerintah daerah.

Untuk meredakan konflik bersenjata tersebut, kedua pihak yang bertikai harus bersepakat untuk menghentikan konflik. Ia meminta pemerintah meninjau kebijakan keamanan di Papua, mempertimbangkan mekanisme operasi militer lain selain perang, dan memberikan ruang bagi pemerintahan sipil di tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota untuk turut menangani dampak konflik bersenjata di Papua.

Opini serupa juga disampaikan oleh Direktur Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM), Gustav Kawer bahwa wilayah Papua telah mengalami konflik bersenjata terpanjang dalam sejarah Indonesia. Konflik tersebut telah berlangsung selama 59 tahun dihitung sejak masa transisi 1963, masa Pepera, zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman reformasi hingga masa pemberlakukan otonomi khusus bagi Papua. Akibatnya masyarakat yang harus menanggung dampak akibat konflik.

Menurutnya, konflik bersenjata di Papua dapat diselesaikan dengan cara melakukan dialog damai melibatkan pihak yang berkonflik, adanya pelurusan sejarah Papua dan penuntasan pelanggaran HAM. Selain itu perlu pengawasan yang ketat dari negara terhadap institusi TNI/POLRI terkait senjata dan amunisi yang masuk ke Papua.

Kebijakan Pemekaran Tak Berdampak Langsung Pada Konflik Bersenjata di Papua

Di sisi lain, terdapat pihak yang meyakini bahwa pemekaran provinsi bukan merupakan penyulut konflik bersenjata di Papua. Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyambut baik kebijakan pemekaran provinsi di papua. Kebijakan tersebut diyakini mampu mengurangi konflik bersenjata karena ruang gerak mereka akan semakin sempit dan mudah dibatasi. Kondisi sebelumnya dimana kelompok separatis mudah bereksistensi melalukan aksi gangguan keamanan maupun serangan. Melalui kebijakan pemekaran yang berdampak pada bertambahnya unsur, struktur, dan infrastruktur aparat keamanan akan semakin mempersempit ruang gerak kelompok separatis.

Sementara itu, Gugus Tugas Papua (GTP) UGM melalui Ketuanya Dr. Gabriel Lele menyatakan bahwa transformasi konflik sebagai kerangka pemekaran harus diterjemahkan dalam berbagai aspek kultural maupun struktural. Negara wajib memberikan intervensi secara holistik, memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek mikro seperti relasi orang Asli Papua (OAP) dengan migran, hak ulayat, perekonomian berpihak pada OAP serta inklusivitas politik dan birokrasi. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan warna dalam proses transformasi konflik. Kebijakan pemekaran provinsi merupakan kompromi terbaik yang dapat diambil pemerintah untuk sampai saat ini.

Pernyataan bahwa pemekaran merupakan kebijakan tepat juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, bahwa tiga undang-undang terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua dapat lebih menyejahterakan masyarakat Papua. Menurutnya, orang Papua tidak boleh miskin di tanah sendiri. Dirinya mengajak masyarakat untuk membangun Papua yang lebih sejahtera, dan berharap seluruh masyarakat Papua mau bekerja sama membangun sistem yang lebih baik dan mendukung pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Papua.

Menanti Evaluasi Tingkat Keamanan Papua

Perlu untuk diakui bersama, bahwa hingga saat ini situasi Papua tidak bisa dikatakan kondusif secara menyeluruh. Beberapa wilayah masih terdapat letupan dari kelompok separatis yang bergerak menunjukkan eksistensi secara bergerilya dan bertindak kejam. Kejadian penyerangan di Nduga hingga menimbulkan korban meninggal menjadi salah satu yang perlu diwaspadai hingga menjadi kajian evaluasi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta merta kemudian dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari pemekaran provinsi.

Sebagai salah satu langkah strategis, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terkait tingkat keamanan di wilayah Papua. Karena pada dasarnya permasalahan eksistensi kelompok separatis dan teroris di Papua terkait isu politik dan ideologi. Adanya pendekatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua diindikasi tidak membawa pengaruh bagi pergerakan kelompok separatis Papua. Upaya-upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapatkan resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran tiga wilayah baru di Papua. Satu hal yang menjadi misi panjang mereka adalah ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Kelompok Separatis Papua dalam pendangannya juga menilai bahwa realisasi UU Pemekaran tiga provinsi baru dianggap sebagai upaya pemerintah mendatangkan warga migran ke tanah Papua, termasuk kehadiran aparat keamanan. Hal tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak dan eksistensi serta membahayakan posisi.

Padahal, niat baik pemerintah melalui kebijakan pemekaran DOB adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih dekat dan menjangkau kampung/ distrik yang selama ini sulit dijangkau. Kebijakan DOB juga nantinya memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk menjawab keluhan masyarakat terkait permasalahan pengangguran di Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

OLEH : AGUS MAHENDRA)*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua dalam Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 30 Juni 2022. Tiga RUU yang disahkan tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Tujuan dari pemekaran tersebut dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri adalah untuk menjawab aspirasi dari berbagai elemen masyarakat papua, seperti kepala daerah, tokoh adat dan agama, serta tokoh perempuan yang datang dan menyampaikan aspirasinya langsung ke Presiden Jokowi. Pengesahan tiga rancangan undang-undang sekaligus sebagai bentuk pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

Di dalam catatan Dr.Bambang Purwoko selaku Ketua Kelompok Kerja Papua dari Universitas Gadjah Mada (UGM), pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik di Indonesia. Dokumen tahun 2008 menyebut, pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Selatan telah masuk dalam usulan undang-undang inisiatif DPR. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Otonomi Khusus Papua sejak 2001, sebagai landasan hukum mempercepat pembangunan di Papua. Pemekaran wilayah, yang sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat, harus dipandang sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan data Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait sikap pro dan kontra, terdapat 26% masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan, sekitar 14% percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik, kemudian 12% menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, sisanya mayoritas merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar dan hanya sedikit yang berpandangan sentimen terhadap RUU DOB tersebut.

Terkait pembentukan DOB di Papua, terdapat hal-hal krusial yang menjadi faktor pemerintah mempercepat RUU DOB, diantaranya kondisi geografis di papua yang masih belum sempurna, luas daerah Papua yang masih didominasi hutan, daerah pantai yang luas yang belum terkelola, daerah pegunungan yang terisolir, kondisi demografi, penyebaran penduduk yang tidak merata, kualitas SDM yang masih tertinggal, kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta masih terdapat gangguan keamanan masyarakat di Papua. Dengan kondisi tersebut tentu diperlukan solusi yang tepat, untuk memecahkan permasalahan yang ada. Salah satunya dengan cara melakukan pemekaran wilayah guna mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, mempermudah berbagai bentuk akses serta mempermudah birokrasi di wilayah Papua.

Secara umum, pemekaran wilayah Papua memang merupakan suatu keharusan karena sejumlah alasan. Bila dikelompokan kembali, terdapat 3 garis besar aspek manfaat dari pemekaran wilayah Papua, diantaranya dari aspek politik, pembagian Provinsi Papua menjadi tiga wilayah Provinsi memberikan kesempatan kepada tiga putra terbaik asli Papua untuk menjadi gubernur, dan putea-putra terbaik Papua lainnya untuk menempati jabatan-jabatan struktural di pemerintahan daerah baru, dari aspek ekonomi. Ketiga wilayah tersebut mempunyai potensi sumber alam yang sama, yakni pertambangan. Sementara, dari aspek sosial budaya, pembinaan dan pengembangan budaya serta adat-istiadat akan lebih efektif dilakukan. Pelayanan-pelayanan sosial seperti Pendidikan dan agama, sarana dan prasarananya dapat diperbaiki.  

Pemekaran yang terjadi juga akan bermanfaat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di masing-masing DOB, karena komposisi penduduk akan merata dan menyesuaikan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada. Dukungan DOB Papua ini pula datang dari para tokoh agama/pendeta di provinsi Papua dan ketua pesekutuan gereja-gereja di Papua (PGGP) Pendeta Albert dan Pendeta M.P.A Maury. Mereka menilai tujuan pemekaran untuk pemerataan pembangunan di Papua, untuk mendatangkan kesejahteraan & kemajuan di segala aspek, terciptanya keadilan untuk seluruh rakyat Papua dan akan berdampak bagi kesejahteraan usia-usia produktif yang ada di Papua dengan terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan, dan tentu akan mempercepat pembangunan di semua sektor yang berdampak langsung kepada rakyat Papua.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk membebaskan Papua dari ketersulitan ekonomi dan gangguan keamanan sebagai akar masalah yang masih belum terselesaikan sejak dulu, salah satunya dengan pemekaran wilayah, Tujuannya tentu agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua. Secara deskriptif, manfaat dari adanya pemekaran wilayah di Papua ini sama-sama bisa dirasakan dengan jelas dan lengkap. Apabila merujuk pada tujuan awal disahkannya RUU DOB yang diungkapkan oleh beberapa tokoh Negara yang terlibat maupun tidak terlibat secara langsung, keberlanjutan program yang telah disahkan oleh pemerintah ini harus diyakini sebagai langkah yang baik dan positif untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk kemajuan rakyat Papua.

Oleh : Made Raditya )*

Beberapa bulan lagi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diresmikan dan pemerintah terus mengebut persiapannya, terutama dalam bidang infrastruktur. Fasilitas pendukung dan infrastruktur dibangun sesempurna mungkin agar acara berlangsung tanpa kendala. 

Indonesia memegang rekor sebagai negara berkembang pertama yang menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan menjadi Presidensi maka posisi Indonesia di pergaulan antara negara-negara lain makin diakui. Pemerintah berusaha jadi tuan rumah yang baik, agar delegasi negara-negara anggota G20 merasa nyaman.

Tak heran, pembangunan infrastruktur makin dikebut, agar nanti KTT berjalan dengan lancar. Infrastruktur, terutama jalan, disempurnakan agar tidak ada kemacetan atau bagian jalan yang berlubang-lubang. Jika ini yang terjadi tentu akan sangat memalukan. Oleh karena itu, ditargetkan semua persiapan infrastruktur selesai pada akhir Agustus ini, dan KTT G20 dimulai tanggal 15 November 2022.

Infrastruktur berupa Jalan Tol Bali-Mandara dipersiapkan sebelum perhelatan G20 dimulai. Jalan Tol ini menghubungkan antara Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Untuk pertama kalinya Bali akan memiliki jalan tol di atas air yang merupakan terpanjang di dunia. 

Jalan ini akan sangat membanggakan karena tidak hanya membuat lalu-lintas lancar, tetapi mendukung penghijauan, dengan ditanamnya mangrove sepanjang jalan tol ini. Diprediksi, para delegasi anggota G20 akan terpukau karena melihat jalan tol di atas air dengan pemandangan yang menghijau dan menyejukkan. 

Dalam persiapan KTT G20, sejumlah fasilitas dan bangunan juga direnovasi dan dipercantik. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), menyatakan bahwa Kementerian PUPR menyelesaikan infrastruktur pendukung KTT G20. Dalam artian, sebelum KTT G20 dimulai maka semua persiapan infrastruktur harus selesai sesuai dengan target dan tidak mundur jadwalnya.

Diana melanjutkan, Kementerian PUPR merenovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan saat ini masih 59% progress fisiknya. Targetnya adalah selesai di akhir bulan Juli 2022 ini. Dalam artian, pemerintah tidak hanya mempersiapkan infrastruktur di Bali tetapi juga di Jakarta. Bagaimanapun, DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan meski KTT G20 diselenggarakan di Bali tetapi para anggota G20 bisa mengunjungi Jakarta juga.

Para anggota G20 akan melihat eloknya TMII yang menjadi miniatur Indonesia dan paham bahwa ada banyak suku dan kebudayaan di negeri ini. Diharapkan mereka akan lebih mengerti bahwa Indonesia tidak hanya punya Bali, tetapi juga daerah lain yang eksotis dan dijadikan tempat wisata yang menarik. Jika sudah paham maka mereka akan terpesona dan mengunjungi Indonesia pada musim liburan.

Renovasi TMII amat penting karena bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1975 alias 47 tahun yang lalu. Dengan perbaikan dari pemerintah maka diharapkan TMII akan makin cantik dan siap menyambut para tamu. Mereka akan senang melihat tari-tarian dan berbagai kebudayaan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Kemudian, Kementerian PUPR juga mempersiapkan pembangunan terminal VVIP (Very Very Important Person) di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Terminal ini akan jadi tempat untuk menyambut tamu delegasi dari negara-negara anggota G20. 

Pembangunan terminal ini sangat penting karena tamu internasional dari G20 tidak bisa dicampur dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Mereka berstatus tamu negara yang diistimewakan sehingga wajib turun di terminal khusus yang VVIP.

Kementerian PUPR juga memperbaiki kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Mangrove Ngurah Rai. Kawasan tersebut akan makin diperhijau dan ditata dengan apik. Rencananya, Tahura Ngurah Rai akan dijadikan showcase mangrove dan dipertontonkan kepada anggota-anggota G20. Di sana tidak hanya ada bakau tetapi juga burung dan hewan lainnya. 

Untuk menambah suasana asri sekaligus ramah lingkungan maka perbaikan di Tahura Mangrove Ngurah Rai meminimalisir penggunaan beton. Namun akan digunakan bambu dan bahan lain yang lebih eco friendlysekaligus membuat suasana makin hijau dan syahdu. Pemilihan bambu amat tepat karena kuat dan membuat Tahura Mangrove makin elok.

Dengan perbaikan di Tahura Mangrove Ngurah Rai maka pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia sangat hijau dan mendukung keseimbangan alam. Meski berstatus negara yang sedang membangun, tetapi pembangunan tersebut tidak mengesampingkan ekologi.

Untuk mendukung green living yang dikampanyekan di KTT G20 maka pemerintah juga mempersiapkan fasilitas mobil listrik yang digunakan sebagai kendaraan para tamu delegasi G20. Mereka akan naik mobil yang eco friendly ini dan akan digunakan menjadi alat transportasi delegasi untuk berpergian termasuk ke venue G20. Dengan mobil listrik maka juga diperlihatkan bahwa Indonesia sudah siap untuk berpindah ke bahan bakar energi baru terbarukan.

Pemerintah sedang mengebut persiapan infrastruktur karena sebentar lagi KTT G20 dimulai. Acara internasional ini sangat penting bagi Indonesia dalam pergaulan dunia. Oleh karena itu berbagai infrastruktur dibangun dan direnovasi agar hasilnya benar-benar sempurna.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Astari Kusuma Dewi

Pemerintah terus mengembangkan program food estate untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan di Indonesia. Krisis pangan akan menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat global selain Pandemi Covid-19 bila tidak diatasi secara optimal.

Saat ini, kondisi pangan global tidak dalam kondisi yang menguntungkan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya krisis pangan di dunia dan Indonesia. Menurut Guru Besar Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, krisis pangan dikhawatirkan muncul akibat Pandemi Covid-19, dan inflasi berlebihan di sektor pangan yang akan membuat kenaikan harga-harga bahan pangan sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya Bustanul menambahkan hal lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya krisis pangan adalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina adalah bagian dari negara-negara pemasok utama komoditas biji-bijan seperti gandum dan jagung, bahkan negara tersebut juga menjadi pemasok bahan baku pupuk. Bila perang tidak kunjung usai maka dunia akan kehilangan jutaan ton produksi gandum, jagung, barley, dan minyak nabati sehingga akan mempengaruhi produksi dan konsumsi berbagai komoditas turunannya. 

Kepala Litbang Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjri Djufri yang diwakili Kepala Pusat Penelitian Tanaman Pangan Priatna Sasmita mengatakan bahwa krisis pangan mungkin terjadi karena suplai pangan turun sementara permintaan meningkat sehingga menjadikan pasokan pangan menjadi langka dan harganya tinggi. Penurunan suplai bahan pangan dipengaruhi berbagai faktor seperti gagal panen, cuaca buruk, ongkos produksi yang tinggi, panjangnya rantai distribusi sampai terjadinya bencana alam.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan adalah semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Lahan yang sebelumnya merupakan sawah dan kebun berubah menjadi bangunan perumahan penduduk. Kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat dari waktu kewaktu, ditambah ketersediaan lahan potensial untuk lahan cadangan pangan cukup luas belum tergarap secara optimal juga menjadi faktor eksternal terjadinya krisis pangan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, untuk mengatasi ancaman terjadinya krisis pangan Indonesia perlu mentransformasikan sistem pangannya untuk fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Felippa menambahkan keterjangakauan merupakan hal yang penting, selain dari ketersediaan. Hal ini disebabkan pangan yang mudah didapat oleh konsumen akan membuat harga menjadi lebih murah bagi masyarakat,  karena pandemi menurunkan daya beli masyarakat secara umum. 

Untuk merespons masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana antisipasi krisis pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satunya adalah Program Lumbung Pangan Nasional atau disebut juga sebagai Food Estate. Program Food Estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan yang sangat luas. Program kebijakan ini juga masuk ke dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Pengembangan kawasan untuk program food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Program ini dilakukan atas Kerjasama Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah di yang ada di Indonesia.  Saat ini program food estate telah dikembangkan di berbagai daerah seperti di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. 

Hasil dari pengembangan konsep Food Estate yang telah dilaksanakan akan berguna untuk menjadi pasokan ketahanan pangan nasional, dan jika hasilnya melebihi kebutuhan domestik, maka hasilnya dapat menjadi komoditas ekspor. Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa food estate menjadi bagian penting dari pencapaian utama kementerian yang dipimpinnya yaitu menjamin ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh Rakyat Indonesia. 

Pelaksanaan food estate menurut Mentan sudah menunjukkan hasil positif di beberapa lokasi yang ditetapkan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, program food estate di lahan rawa seluas 30 ribu hektar memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, meskipun ada lahan yang eksisting, intensifikasi, dan ekstensifikasi. Dengan lahan yang gagal tidak lebih dari 200-300 hektare. Hasil produktivitas juga turut mengalami peningkatan, dimana dulu produktivitas berada di angka 2,6 ton hingga 3,2 ton per hektare, sekarang dilaporkan sudah berada di angka 4 ton per hektare.

Program food estate selanjutnya berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara juga dinilai juga cukup berhasil walaupun belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengembangan wilayah yang seharusnya mencapai 1.000 hektare baru terealisasi sekitar 215 hektare. Hal ini belum berjalan maksimal karena ada masalah tarik menarik lahan tanah adat dan penduduk setempat. Namun, program food estate di sini cukup berhasil dalam hal produksi bawang putih, bawang merah, dan kentang.

Kemudian food estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Kabupaten Sumba Tengah juga berhasil dalam pelaksanaannya. Di NTT, lahan yang digunakan mencapai 5.000 hektare dengan rincian 3.000 hektare ditanami padi, dan 2.000 hektare ditanami jagung. 

Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan di Indonesia, program food estate merupakan langkah tepat untuk menjawab tantangan krisis pangan yang terjadi. Evaluasi dalam implementasinya merupakan hal yang mutlak agar diperoleh hasil yang optimal. Dibutuhkan peran serta dari berbagai elemen untuk memperkuat perencanaan hingga pelaksanaannya seperti pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan lahan, kemudian mengembangkan kegiatan pertanian padat modal yang ramah lingkungan dengan didukung peningkatan kualitas tenaga lokal. Semoga ke depan ini menjadi langkah cerah bagi Indonesia untuk swasembada pangan di usia emasnya tahun 2045.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Aurora Putri )*

Vaksinasi merupakan kebutuhan pokok yang bertujuan agar masyarakat terhindar dari bahaya Covid-19.Vaksinasi ketiga atau vaksin booster merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan komunal, sehingga diperlukan percepatan vaksinasi Covid-19.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat cakupan vaksinasi booster di Indonesia masih relatif rendah yakni sekitar 25%. Angka Ini masih jauh di bawah standar cakupan vaksinasi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal  50% dari keseluruhan populasi.

            Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril menuturkan, masyarakat yang akan masuk ke pusat perbelanjaan atau mal, hotel dan tempat publik lainnya, nantinya akan wajib menunjukkan sertifikat vaksin booster atau dosis ketiga. Menurutnya, persyaratan vaksin booster tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, melainkan juga sebagai upaya melindungi masyarakat secara luas.

            Vaksin booster bukan merupakan kewajiban secara paksa, namun hal ini memberikan perlindungan. Bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi masyarakat di area publik. Contohnya di kendaraan publik, perlu dilindungi dan saat kegiatan berskala besar.  

            Pada dasarnya, vaksinasi Covid-19 melindungi diri agar terhindar dari gejala maupun sakit bila tertular virus Corona. Dimasukkannya vaksin booster menjadi syarat beraktivitas di ruang publik juga bertujuan untuk menggenjot cakupan booster yang masih rendah dibanding vaksinasi dosis pertama dan kedua.

            Demi upaya percepatan vaksinasi booster, Mohammad Syahril mengajak seluruh masyarakat untuk segera booster bila belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Vaksinasi Covid-19 termasuk booster tetap dibutuhkan sebagai upaya perlindungan.

            Setiap kabupaten/kota diharapkan untuk berupaya melakukan percepatan vaksinasi booster. Sentra-sentra vaksinasi hingga kerja sama TNI-Polri dan elemen masyarakat lainnya dapat semakin diperkuat.

            Vaksin booster juga resmi menjadi syarat untuk masuk ke fasilitas umum seperti mal, pusat perbelanjaan dan area publik lainnya. Aturan tersebut telah tertulis melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi masyarakat.

            SE tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 Juli 2022. Sesuai salinan SE Mendagri, penerbitan SE tersebut rupanya menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

            Bahwa diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Bunyi SE terkait vaksin booster untuk masuk fasilitas publik termasuk mal, yakni :

            Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni budaya, restoran, rumah makan, kafe, mal dan area publik lainnya.

            Arahan kewajiban vaksinasi booster untuk memasuki fasilitas publik sebagaimana SE Mendagri, ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh provinsi.

            Sementara itu, dalam SE Mendagri nomor 440/3817/SJ ini, terdapat pengecualian bagi kelompok masyarakat tertentu terkait dengan vaksin booster untuk memasuki fasilitas umum. Bagi yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi, dapat melampirkan surat keterangan dokter. Ketetapan tersebut adalah ;

            Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas kesehatan pemerintah dan anak usia di bawah 18 tahun.

            Diharapkan, bupati/wali kota melakukan sosialisasi penggunaan dan melakuan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik.        

            Pada kesempatan berbeda, Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan, ‚ÄúLebih baik Divaksin booster dibanding harus skrining tes Covid-19 dengan swab. Sesuai dari arahan Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi pernah menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi booster harus lah dipercepat. Perlu adanya inovasi dan pendekatan supaya masyarakat tergerak untuk mau mendapatkan vaksin booster.

Perlu kita ketahui juga bahwa vaksinasi juga menjadi kegiatan yang dapat mengurangi gejala berat. Evaluasi efektifitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di Jakarta, meliputi perawat, dokter, bidan , teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Pemberian vaksin booster menjadi penting karena hal tersebut akan membantu sistem kekebalan mengingat virus penyebab penyakit. Jika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi dapat mengenali dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan.

            Kekebalan komunal merupakan target yang harus dicapai oleh Indonesia untuk melepas status pandemi Covid-19. Pemberian vaksin booster akan membantu sistem kekebalan mengingat virus penyebab penyakit. Jika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi dapat mengenali dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksin booster, kekebalan komunal dapat terbentuk dan tren positif pemulihan ekonomi dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute