suaratimur.id – Eksistensi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau dalam istilah lain Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tak bisa dinilai sebelah mata, melalui berbagai jaringan dan afiliasinya, hingga saat ini masih terus bermanuver menolak setiap kebijakan pemerintah dengan melakukan gangguan keamanan maupun aksi kekerasan yang kerap menimbulkan korban, baik dari aparat maupun masyarakat sipil. Kejadian penyerangan di Nduga beberapa hari lalu menjadi cambuk sekaligus refleksi bagi kita semua bahwa kelompok tersebut masih memiliki taring dalam letupan eksistensi yang dilakukan secara bergerilya.

Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang melahirkan tiga provinsi baru di wilayah Papua kerap dituding menjadi salah satu pemicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Padahal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan memotong jarak pelayanan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wilayah yang memiliki jangkauan luas seperti Papua. Secara mendasar, konflik yang terjadi melibatkan KST Papua tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan ideologi tentang kedaulatan negara. Atas dasar tersebut pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua tak membawa pengaruh bagi pergerakan kelompok separatis untuk menuntut pelepasan diri dari NKRI. Kebijakan pemekaran dianggap akan semakin mempersempit ruang gerak kelompok tersebut akibat tumbuhnya struktur, infrasatruktur, hingga sumber daya manusia di provinsi baru. Salah satunya kehadiran dan penambahan aparat keamanan yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak kelompok tersebut.

Dorongan Sejumlah Pihak Agar Pemerintah Laksanakan Evaluasi Pendekatan Keamanan Papua

Tak ada pihak manapun yang menginginkan kejadian di Nduga terulang lagi menjadi siklus kekerasan dalam beragam modus dan jenis. Tak hanya kebijakan pemekaran, namun apapun yang dikerjakan pemerintah terhadap Papua akan ditentang oleh kelompok tersebut melalui sejumlah manuver. Tindakan kekerasan menjadi hal biadab yang dilakukan hanya demi menunjukkan eksistensi. Hingga saat ini tak bisa dimengerti terkait masih adanya pihak, seperti oknum aktivis atau elit politik yang condong berada di belakang kelompok brutal tersebut.

Sejumlah pihak secara responsif tak hanya berduka, menyayangkan, ataupun mengecam tindakan KST Papua seperti kejadian di Nduga, namun sudah pada tindakan konkrit mendorong pemerintan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua agar siklus kekerasan tak berulang dan menimbulkan banyak lagi korban.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta pemerintah agar segera lakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua. Kejadian di Nduga yang menewaskan 10 warga sipil terjadi karena eskalasi konflik bersenjata dalam tiga tahun terakhir. Tercatat selama tahun 2022 berjalan terdapat 12 insiden yang dilakukan oleh organisasi pro kemerdekaan Papua. Pemerintah perlu merespon secara mendasar agar tak lagi ada korban dengan evaluasi pendekatan keamanan. Panglima TNI misalnya dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan komitmennya untuk mengurangi pendekatan militer, demikian pula Kepala Staf Angkatan Darat yang mengemukakan pentingnya pendekatan humanis.

Sementara itu, Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth menyatakan bahwa pendekatan peningkatan kesejahteraan Papua yang dilakukan pemerintah hingga saat ini belum efektif meredam aksi separatis KST Papua atau KKB. Upaya-upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapatkan resistensi dari kelompok separatis mulai dari revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran 3 wilayah baru di Papua. Kelompok tersebut cenderung ingin memisahkan diri dari indonesia. Segala isu terkait perbaikan papua yang dilakukan oleh pemerintah selalu ditolak. Bahkan terkait kebijakan pemekaran, dianggapnya sebagai upaya mendatangkan warga migran ke tanah Papua termasuk penambahan aparat yang membuat terbatas dalam bergerak. Sejak awal, mereka ingin melepaskan diri dari NKRI melalui pergerakan bersenjata ataupun menyusup berorganisasi maupun berpolitik.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyarankan kepada kelompok bersenjata atau TPNPB agar menghentikan aksi gangguan kepada masyarakat sipil. Mereka tidak bersalah dan tidak mengetahui agenda politik apapun. Kemudian kepada pemerintah agar segera evaluasi kebijakan keamanan di Papua. Segala kebijakan pemerintah untuk kemajuan Papua harusnya didasarkan dari aspirasi rakyat akar rumput. Anggota Komisi I DPR lainnya, Dave Laksono juga menilai bahwa gerakan teroris Papua merupakan salah satu pekerjaan rumah yang jadi prioritas bagi Jenderal Andika usai dilantik sebagai Panglima TNI. Untuk menumpasnya, mantan KSAD tersebut menggunakan metode baru yang lebih lunak. Namun sejak November 2021 semakin banyak insiden penembakan yang menimbulkan korban tak hanya dari warga sipil namun juga dari aparat.

Di sisi lain, Pakar Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta menilai bahwa kejadian di Nduga merupakan motif perlawanan terhadap NKRI. Tidak hanya sekedar eksistensi, namun kelompok separatis tersebut sudah menganggap negara dan masyarakat yang pro NKRI adalah musuh. Dirinya meminta TNI/ Polri tegas, demi keselamatan masyarakat. Komnas HAM juga perlu menyuarakan isu bahwa masyarakat menjadi korban kebiadaban kelompok bersenjata yang anti NKRI. Tanpa ketegasan dari aparat keamanan, teroris Papua akan terus berulah.

Seluruh Masyarakat di Papua Berhak Dilindungi dan Mendapat Pengayoman Pemerintah

Adanya isu yang sempat mencuat terkait perbedaan suku antara masyarakat asli dan pendatang langsung dibantah oleh perangkat pemerintah Nduga. Secara mendasar, pemerintah Nduga sangat terbuka terhadap siapapun yang datang, tinggal, dan bersama-sama bekerja. Bupati Nduga, Namia Gwijangge sangat mengecam teror kelompok separatis yang kembali menelan korban. Saat ini pemerintah sedang berupaya keras memperbaiki pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi, tetapi kemudian dinodai aksi yang sangat tidak manusiawi. Semua masyarakat yang ada di Nduga, berhak dilindungi dan mendapat pengayoman dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Nduga akan bekerja sama dengan TNI dan Polri serta seluruh elemen yang ada untuk mengambil langkah dalam melindungi masyarakat. Diharapkan, teror yang terjadi pada Sabtu lalu merupakan peristiwa terakhir di Nduga maupun Papua secara umum.

Kepada masyarakat yang masih berada di Nduga, diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, tetapi harus selalu waspada. Kepada masyarakat di luar Papua, berharap agar tidak termakan isu provokatif. Pemerintah tidak akan pernah membedakan latar belakang, suku, dan agama siapa pun di Nduga. Kita sebagai sesama anak bangsa, sesama umat Tuhan, bergandengan tangan bersatu, bangun kebersamaan, kekompakan persatuan dan kesatuan.

Kebijakan DOB Merupakan Alat Angkut Masyarakat Papua Dari Kemiskinan

Salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan di berbagai bidang seperti disampaikan Bupati Nduga adalah melalui realisasi kebijakan pemekaran provinsi. Kabupaten Nduga yang berada di pegunungan Jayawijaya masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago) dengan ibu kota Wamena. Salah satu organisasi yang mendukung kebijakan pemekaran DOB Papua yakni Ikatan Alumni Jawa Timur (Ikaljatim) se-tanah Papua menyatakan bahwa pembentukan sejumlah DOB di Papua menjadi wahana penting dan strategis untuk mempercepat upaya mencapai kesejahteraan warga di wilayah tersebut. DOB merupakan alat angkut yang dapat mengangkat masyarakat Papua dari kondisi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterisolasian dan ketidakberdayaan. Pembentukan DOB di Tanah Papua akan mempercepat upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua, dimana selama ini sebagian besar daerah di pedalaman dan pesisir belum mendapatkan perhatian dan sentuhan pembangunan secara maksimal.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tampaknya akan mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang memangkas beragam peraturan yang dinilai tumpang tindih.

Khusus untuk UMKM, UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Undang-undang ini juga dinilai mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di tiap lini bisnis dan inkubasi bisnis, sehingga bisnis UMKM bisa berbasis inovasi dan teknologi.

Terkait dengan pembiayaan, UU Cipta Kerja juga mengatur penyaluran kredit yang mudah dan murah bagi kegiatan usaha. Dalam UU ini, terdapat kemudahan agunan bagi UMK yaitu tidak harus berupa aset, namun dengan kegiatan usaha itu sendiri. Selain itu, akses pembiayaan ke UMK juga diperluas mulai dari pembiayaan alternatif hingga dana bergulir. Terakhir, dengan UU Cipta Kerja, peluang dan prioritas pasar kepada produk UMKM bisa lebih luas.

Dengan adanya UU Cipta Kerja juga dapat memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM yang memperoleh NIB juga akan diperluas manfaatnya setelah ada UU Cipta Kerja. Selain mendapat izin, dengan NIB bisa membuat usaha menjadi lebih formal karena bisa sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai UMKM yang sebelumnya telah disusun dalam UU No. 20 Tahun 2008. Perubahan dan penambahan pasal tersebut merupakan wujud bantuan dan dukungan dari pemerintah dalam rangka mempermudah UMKM untuk berkembang.

Bagi UMKM yang mengajukan perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa pembebasan biaya untuk usaha mikro dan diberikan keringanan biaya untuk usaha kecil sesuai dengan Pasal 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja. Bagi UMKM, pembiayaan dapat diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta usaha besar nasional dan asing. Pembiayaan tersebut dapat berupa pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.

Pemerintah dapat pula memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya. Sedangkan bagi Usaha Menengah, pemerintah memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Bagi pelaku yang telah melakukan kemitraan, pemerintah akan memberikan insentif melalui pengembangan produk agar dapat diekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga mempermudah dalam memproses agar UMK dapat mengimpor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan/atau fasilitasi ekspor.

Selain itu Pemerintah pusat juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK diberikan sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pengalokasian DAK tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi UMKM yang terkendala untuk urusan promosi, Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD serta badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha dan/atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik yang mencakup terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, serta infrastruktur publik lainnya. Alokasi tersebut paling sedikit 30% dari luas tempat pembelanjaan pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

Salah satu yang istimewa bagi pelaku UMKM di bidang food and beverages adalah, kebijakan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Poin tersebut diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. Sesuai pasal 44 ayat 2 peraturan tersebut, jika permohonan sertifikasi halal diajukan oleh Pelaku UMK maka tidak akan dikenai biaya.

Selain itu, UMKM juga akan semakin mudah berkembang karena pemerintah telah menyederhanakan administrasi perpajakan. Bagi UMK tertentu akan mendapat insentif pajak penghasilan (PPh).
UU Cipta Kerja adalah regulasi spesial untuk pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, dengan adanya regulasi tersebut maka proses perizinan akan semakin mudah dan cepat, sehingga akan berdampak pada akselerasi perkembangan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja akan mengembangkan Sektor UMKM dengan cara mempermudah regulasi seperti perizinan ataupun izin dalam mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan para pelaku UMKM bisa menjadi penggerak perekonomian di Tanah air.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Widia )*

Melaksanakan Protokol kesehatan (Prokes) secara ketat merupakan salah satu bentuk pencegahan paling efektif untuk memutus tali persebaran Covid-19 subvarian baru dari Omicron, yakni BA.4 dan BA.5 yang belakangan dikabarkan terus mengalami kenaikan.

Setelah melewati badai pandemi Covid-19 sejak sekitar 2 tahun silam, masyarakat diimbau untuk tidak lengah begitu saja saat ini. Hal tersebut dikarenakan sifat alami yang dimiliki oleh virus adalah pasti akan terus melakukan mutasi. Terlebih kondisi atau status pandemi sendiri sampai saat ini masih belum berakhir, ditambah belakangan memang masih terus terjadi penyebaran subvarian baru di Indonesia.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR), Laura Navika Yamani mengungkapkan kalau gejala yang akan dialami oleh seseorang apabila terinfeksi BA.4 dan BA.5 sendiri akan hampir sama dengan gejala ketika seseorang terinfeksi oleh Omicron karena memang masih menurun dari varian tersebut. Namun satu hal yang dipastikan adalah, gejala itu tidak akan separah Covid-19 Varian Delta yang memakan banyak korban jiwa di Tanah Air.

Jumlah kasus terus mengalami kenaikan, namun BA.4 dan BA.5 yang ada di Indonesia sendiri bisa dikatakan dalam kondisi dan batasan yang relatif cukup aman, pasalnya memang sampai saat ini masih belum ditemui kasus kematian akibat infeksi subvarian baru tersebut, terlebih transmisinya biasanya hanyalah bersifat lokal saja.

Laura juga menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa memang sampai detik ini sangat penting yang namanya melakukan protokol kesehatan serta melaksanakan kewajiban vaksinasi hingga dosis penuh bahkan termasuk booster juga.

Menurutnya, meski virus terus melakukan mutasi, namun tindakan yang bisa diupayakan oleh manusia dalam menangkalnya masih sama saja dengan Covid-19 sejak awal. Tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan protokol kesehatan merupakan hal yang sangat esensial untuk terus dilakukan, serta masyarakat harus sadar diri untuk memproteksi dirinya menggunakan vaksin booster, yang mana di Indonesia sejauh ini sebarannya masih cukup rendah yakni di bawah 30 persen.

Lebih lanjut, Laura menjelaskan bahwa sejatinya memang setelah diberikan vaksin maka tubuh manusia akan mampu menciptakan sebuah antibodi untuk menangkal virus, namun antibodi yang terbentuk itu hanya akan bertahan sekitar 6 bulan saja. Maka, harus ada upaya untuk meningkatkan kembali antibodi dengan terus memperkuat daya tahan tubuh.

Beberapa cara bisa dilakukan, mulai dari menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin. Termasuk juga cara yang efektif untuk kembali memperkuat antibodi adalah dengan melakukan vaksinasi dosis lengkap ditambah booster. Seluruh hal tersebut merupakan rangkaian kewaspadaan yang bisa terus dilakukan oleh masyarakat.

Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan kewaspadaan adalah kunci dalam menghadapi naiknya kasus Covid-19. Bukan hanya kewaspadaan dari masyarakat saja, namun dirinya menambahkan bahwa pihak pemerintah juga harus memilikinya. Sehingga dengan kombinasi kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian dari seluruh pihak ini, maka upaya pemberantasan penyebaran BA.4 dan BA.5 akan bisa berakhir dengan sukses.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya kenaikan akan infeksi BA.4 dan BA.5 ini langsung mengerahkan jajarannya untuk sesegera mungkin kembali menggalakkan pelaksanaan protokol kesehatan khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sangatlah penting untuk membuat kebijakan agar seluruh masyarakat kembali patuh pada Prokes karena upaya pengendalian pandemi Covid-19 termasuk ancaman dari subvarian Omicron ini bisa dengan sangat efektif dilakukan, selain itu apabila kondisi Indonesia terus digempur dengan berita-berita mengenai infeksi virus yang terus menyebar, maka akan juga berdampak pada bagaimana kondisi ekonomi seluruh masyarakat. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2022 diprediksi puncak terjadinya penyebaran BA.4 dan BA.5. Maka dari itu menggalakkan protokol kesehatan harus sesegera mungkin dilakukan.

Tidak hanya sekedar berencana melakukan pengetatan kembali terkait pelaksanaan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat, namun Presiden juga akan kembali mengevaluasi kebijakan PPKM yang selama ini sudah diberlakukan di Indonesia. Semuanya demi bisa mencegah penyebaran dan memuncaknya subvarian baru dari Covid-19 tersebut.

Tentunya sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh seorang epidemiolog mengenai upaya kembali meningkatkan antibodi yang akan perlahan menghilang setelah 6 bulan, maka Pemerintah akan terus mendorong seluruh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis booster utamanya pada wilayah yang masih cukup tinggi tingkat infeksi virusnya dengan dibantu oleh seluruh jajaran Satgas terutama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam hal penanganan pandemi Covid-19 ini, memang semua pihak harus ikut turut aktif berperan mulai dari seluruh jajaran pihak berwajib, pemerintahan hingga masyarakat. Hal yang bisa diupayakan oleh masyarakat adalah dengan rajin menerapkan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun termasuk sesegera mungkin melaksanakan vaksin booster. Dengan adanya kepedulian masyarakat terhadap Prokes maka puncak kasus Covid-19 dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dian Ahadi )*

Pemerintah terus berupaya dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengurangi kerawanan terhadap utang. Upaya tersebut dilakukan demi menekan laju Inflasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa dirinya akan menurunkan defisit sebagai respons terhadap bank sentral AS The Fred yang akan menaikkan suku bunga hingga 75 basis poin. Sri Mulyani mengatakan, Defisit turun, pembiayaannya menjadi turun. Itu cara pemerintah untuk mengamankan. Dirinya mengungkapkan, saat ini Kementerian Keuangan akan fokus menjaga APBN dan mengurangi kerawanan negara terhadap utang. Hal ini dilakukan dengan menurunkan tingkat defisit hingga lebih kecil dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani selaku Bendahara Negara tersebut cukup meyakini dengan pendanaan yang cukup kuat dan sisa perhitungan negara yang cukup kuat, pemerintah mampu mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN). Sehingga dengan kenaikan suku bunga, namun kemudian issuance lebih sedikit, pihaknya berharap debt to GDP ratio bisa diturunkan.

Saat ini, perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Hal ini ditopang oleh ekspor negara yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inflasi yang stabil.

Sri Mulyani juga menuturkan, Kementerian Keuangan akan tetap menjaga supaya fundamental ekonomi Indonesia juga makin kuat, seperti tadi ekspor yang membaik, kemudian foreign direct investment (FDI) bisa masuk, pertumbuhan ekonomi juga menguat, stabilitas dan inflasi juga tetap baik.

Sedangkan, negara-negara lain pertumbuhan ekonominya sedang menurun, nilai tukarnya merosot dan inflasinya tinggi. Sehingga masuk akal jika suku bunga di sejumlah negara melonjak sangat tinggi dan menimbulkan perubahan risiko yang semakin besar bagi perekonomian negara tersebut.

Indonesia saat ini pertumbuhannya masih kuat, dan diharapkan di kuartal II juga akan tetap kuat, inflasi tetap terjaga, meskipun kita lihat tekanan memang terus-menerus dari harga komoditas.

Sebelumnya, The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen ke kisaran 1,5 persen hingga 1,75 persen demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga AS ini menjadi yang paling tinggi sejak November 1994.

Pada kesempatan berbeda, Bank Indonesia (BI) menyatakan siap untuk menaikkan suku bunga acuan apabila inflasi inti mengalami peningkatan. Inflasi inti Indonesia pada akhir Juni 2022 tercatat 2,63 persen (year on year/yoy). Inflasi inti sendiri menggambarkan pergerakan daya beli masyarakat.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi umum tercatat sebesar 4,35 persen. Realisasi ini di atas target pemerintah dalam APBN 2022 di kisaran 2-4 persen. Sampai pada bulan Juni 2022 lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap menahan suku bunga di level 3,5 persen. Pasalnya, BI melihat inflasi masih terjaga aman meski ada kenaikan.

Analis Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan BI saat inflasi menembus angkan 3 persen. Dengan kondisi inflasi inti yang masih di bawah 3 persen, ia meyakini bahwa BI masih akan tetap mempertahankan suku bunga di level 3,5 persen. Inflasi inti melambangkan pemulihan akan permintaan.

Adapun beberapa negara yang telah menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, yakni ; Sri Lanka, Brazil, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Filiphina, Rusia, Inggris, India, Korea Selatan.

Pada Juni 2022, Inflasi Amerika Serikat (AS) tembus 9,1 persen. Lonjakan indeks harga konsumen tersebut lompat karena kebijakan suku bunga The Fed. Tingkat inflasi AS itu melampaui ekspektasi para ekonom dan tercatat menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Padahal, para ekonom memperkirakan tingkat inflasi AS bisa turun sedikit dibanding Mei 2022 lalu yang sebesar 8,6 persen. Alih-alih turun, inflasi justru semakin liar menanjak.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melansir bahwa biaya hidup naik 1,3 persen selama Juni 2022, disumbang oleh kenaikan harga bensin, tempat tinggal dan makanan. Harga energi meroket 41,6 persen pada tahun lalu, sedangkan harga makanan melesat 10,4 persen. Belum lagi, biaya tempat tinggal di AS naik 5,6 persen.

Royce Mendes, Ekonom Desjardins mengatakan tingkat inflasi saat ini sangat panas dan kemungkinan akan memaksa bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga pinjamannya. Bahkan, kenaikan suku bunga bisa lebih agresif dalam beberapa bulan mendatang.

Dengan segala cara pemerintah harus terus berupaya menekan laju inflasi serta defisit APBN. Indonesia masih termasuk negara yang aman terhadap terpaan badai inflasi, sehingga kondisi ini harus dijaga agar suku bunga di Indonesia tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini tentunya perlu mendapat apresiasi dan dukungan luas masyarakat agar stabilitas perekonomian nasional dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Penyebaran radikalisme dan hoaks masih menjadi ancaman bersama di era digital seperti saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan nasionalisme yang efektif menangkal ancaman tersebut.

Seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan internet, hoaks ataupun berita bohong dapat dengan cepat menyebar ke berbagai gawai. Informasi di Internet dapat menyebar dengan sangat cepat hanya dengan 2 kali klik saja.

Masyarakat diharapkan untuk selalu bijak dalam menggunakan internet. Ada dua hal yang harus dihindari dan diwaspadai ketika kita mengakses internet, yang pertama adalah kabar bohong atau hoax dan radikalisme. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki literasi tentang wawasan kebangsaan dan kemajemukan, agar dapat menangkal kabar bohong dan paham radikalisme.

Gandi Sucipto dari Digimom Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan, berdasarkan survei, alasan seseorang mengakses internet, sebagian besar adalah untuk mendapatkan informasi. Kemudian Gandi menuturkan bahwa alasan lain adalah untuk menemukan ide dan inspirasi, serta untuk mencari teman dan keluarga, termasuk media sosial. Ia menyebutkan bahwa media sosial yang paling banyak digunakan oleh warganet di tanah air adalah WhatsApp, Instagram, Facebook serta TikTok.

Di sisi lain, tidak hanya bermanfaat, internet maupun media sosial juga mengandung banyak hal negatif seperti masifnya peredaran berita bohong atau hoax. Oleh sebab itu, warganet juga harus bijak dalam memeriksa kebenaran informasi serta dapat menyaring berita sebelum menyebarkannya ke media sosial.

Semestinya berbagai macam aplikasi media digital yang sering digunakan, seharusnya bisa menjadi ajang untuk memberikan dukungan kegiatan kolaboratif dan interaksi antar pengguna secara positif.

Staff Dokumentasi Prokopim sekaligus Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Singkawang, Charis Dominggus menuturkan, kemudahan dan semakin canggihnya teknologi digital, menjadi tantangan baru dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Dominggus mencontohkan, misal mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya nilai keopanan dan kesentunan, serta ancaman radikalisme melalui media sosial.

Radikalisme sendiri dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan sosial dan politik melalui cara kekerasan dan drastis. Anggota kelompok ini akan selalu menunjukkan bahwa ideologinyalah yang paling sempurna, dan kelompok yang berseberangan layak untuk dimusuhi bahkan kalau perlu diteror.

Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan literasi digitalnya agar bisa menangkal tebaran informasi yang mengandung terorisme dan radikalisme di dunia internet. Internet ataupun media sosial, sudah sepatutnya menjadi ruang yang mendukung untuk belajar dan berinteraksi sebagaimana yang dilakukan di dunia nyata.

Muhammad Aswad selaku Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia sekaligus Guru MA Darul Ihsan Samarinda menilai, dalam memanfaatkan media digital, warganet harus dapat mengelola rekam jejak agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Aswad, apapun aktivitas yang dilakukan seseorang di internet akan menghasilkan jejak, baik secara aktif dan pasif. Sehingga, warganet harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, yaitu dengan memeriksa kembali fakta dan memverifikasi sumbernya. Dirinya berujar, dalam memanfaatkan internet, masyarakat harus mampu menghindari konten negatif, informasi bohong, ujaran kebencian dan penghinaan, masalah judi, asusila dan pornografi, serta ancaman penipuan dan pemerasan.

Beragam hoax yang beredar di sosial media tentu saja dapat menimbulkan benih-benih permusuhan dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan hoaks merupakan bentuk nasionalisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada masa kini.

Fenomena hoax merupakan sebuah kenyataan sejarah. Keberadaannya sering kali merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sudah saatnya kita bersinergi untuk secara tegas melawan hoaks yang bisa muncul di gawai kita tanpa mengenal waktu. Apalagi dengan sebagian masyarakat yang berpendidikan rendah, mereka tentu sangat rawan akan berita yang menyesatkan.

Hoaks yang menyebar tanpa mengenal waktu tersebut bisa berdampak buruk terutama pada generasi muda pengguna gawai. Selain itu, Hoaks juga dapat memicu perpecahan, baik antar individu maupun antar kelompok tertentu. Dan yang mengerikan Hoaks dapat membuat fakta tidak lagi dipercaya, sejarah bisa bias dan menjadi keliru akibat berita-berita Hoaks yang disampaikan secara terus menerus.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital, program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif dan produktif. Kegiatan tersebut dikhususkan bagi para pegiat komunitas di wilayah Kalimantan dan Sekitarnya.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Komunitas Cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis dan kreatif di era industri 4.0.

Penguatan nasionalisme menjadi sangat penting untuk terus ditumbuhkan di era siber dan jangan sampai kecanggihan teknologi justru menggerus semangat cinta tanah air terutama bagi para warganet yang dalam kesehariannya memanfaatkan internet dalam berkomunikasi. Dengan semangat nasionalisme tersebut, masyarakat diharapkan memiliki tameng pelindung dari paparan radikalisme dan berita hoaks.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pemekaran Papua atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua menjadi topik hangat dengan berbagai manfaatnya untuk generasi penerus di Papua. DOB Papua diyakini menjadi kunci untuk kesejahteraan Masyarakat Papua dan membantu percepatan peningkatan perekonomian di Papua.

DOB Papua resmi berlaku pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun 2021-2022, pada Hari Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan disahkannya DOB Papua ini, maka Bumi Cenderawasih akan memiliki tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Provinsi Papua Tengah beribukota di Nabire, dan memiliki nama adat Mee Pago. Papua Tengah mayoritas didiami oleh suku Mee. Suku lain yang juga menempati Provinsi Papua Tengah antara lain Damal, Dani, Moni, dan Nduga.

Provinsi Papua Selatan mempunyai nama adat Anim Ha, dengan Merauke sebagai ibu kotanya. Suku yang mendiami wilayah Papua Selatan adalah Marind Anim, yang terdiri dari tujuh marga besar. Ketujuh marga tersebut adalah Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik. Selain Marind Anim, Provinsi Papua Selatan juga ditinggali oleh Suku Asmat yang terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai, dan di bagian pedalaman.

Provinsi Papua Pegunungan beribukota di Wamena, dan memiliki nama adat La Pago. Provinsi Papua Pegunungan setidaknya didiami oleh 23 suku, antara lain Dani, Dem, Ndugwa, Ngalik, Ngalum, Nimbora, Pesekhem, Pyu, Una, Uria, Himanggona, Karfasia, Korapan, Kupel, Timorini, Wanam, Biksi, Momuna, Murop, Sela Sarmi, Nayak, Nduga, dan Yali.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, H.M. Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembentukan DOB merupakan cara untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini dilakukan mengingat luas wilayah Papua yang sangat besar. Dengan dibentuknya DOB, akan mempercepat layanan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan luasnya yang sangat besar, Papua yang sebelumnya hanya memiliki dua provinsi akan menyulitkan wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan untuk mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah.
Dengan adanya DOB, maka pusat pemerintahan daerah yang baru akan lahir, dan akan lebih banyak menjangkau masyarakat untuk diberikan pelayanan.
Senada dengan pernyataan Jusuf Kalla, Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau mengatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua akan memberi kesempatan bagi generasi di Sorong Raya dan sekitarnya untuk berkembang. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka akan dibangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk meningkatkan kemampuan generasi muda.

Pembangunan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kemampuan generasi muda misalnya adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan seperti sekolah-sekolah baru akan meningkatkan kualitas generasi muda di Papua. Dengan pendidikan yang baik, akan memperbaiki taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua kelak.
Fasilitas pendidikan yang baik juga akan menjadi cara untuk memberantas angka buta huruf dan menjadi batu pijakan bagi generasi penerus Papua untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
Meningkatkan kualitas generasi penerus Papua juga telah digalakkan dengan pembangunan Papua Youth Creative Hub. Pembangunan Papua Youth Creative Hub merupakan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan porsi ruang yang lebih kepada anak-anak Papua agar lebih kreatif, berkembang, dan maju.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa banyak bibit unggul dengan talenta yang sangat baik di Papua baik di bidang sains, seni budaya, maupun bidang olahraga, dan ini menjadi tugas besar kita semua untuk menyiapkan manajemen talenta yang baik untuk menata, dan di sinilah nanti peran dari Papua Youth Creative Hub.

Selain fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas kesehatan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, penanganan, serta tempat pemulihan penyakit, kelak juga akan dibangun di wilayah pemekaran. Fasilitas kesehatan akan menjadi tempat perpanjangan tangan dari pemerintah kepada Warga Papua agar menjadi generasi yang sehat jauh dari berbagai penyakit. Selain itu fasilitas kesehatan akan menjadi tempat mengabdi dan mengaplikasikan ilmu bagi Putra-Putri Papua yang mengambil pendidikan di bidang kesehatan kepada lingkungannya.

Pelayanan masyarakat lainnya untuk pengurusan administrasi surat-surat penting seperti Kantor Kelurahan, Kantor Camat, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta kantor-kantor Dinas lainnya yang terkait juga tentu akan dibangun yang baru. Pembangunan kantor-kantor ini akan memberikan kemudahan bagi Warga Papua untuk mendapatkan pelayanan yang optimal untuk setiap kebutuhannya. Selanjutnya pembangunan kantor-kantor baru ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus segala dokumen administrasi resminya karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

DOB Papua juga akan meningkatkan keamanan bagi Warga Papua. Terbentuknya provinsi baru akan melahirkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang baru pula. Penambahan personel aparat keamanan di Papua akan membantu menjaga keamanan masyarakat dari ancaman keamanan yang akan muncul. Ancaman kerusuhan ataupun ancaman teror dari Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) kepada masyarakat dapat diminimalisir karena jumlah aparat keamanan yang bertambah dan dekat dengan masyarakat.

DOB Papua akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan di Papua. Segala dampak positif yang akan lahir di Papua adalah bentuk kecintaan Pemerintah Indonesia kepada Papua. Semoga Masyarakat Papua kelak dapat tersenyum bangga menjadi bagian dari Bangsa Indonesia dengan berbagai pembangunannya.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.