Oleh : Savira Ayu )*

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk selalu memperkuat imunitas dengan vaksinasi dan menerapkan prokes ketat dalam beraktivitas.

Ketika awal pandemi, masyarakat sempat panik karena sangat takut kena Corona. Mereka menuruti anjuran pemerintah dengan memakai masker saat keluar rumah, menaati protokol kesehatan, dan juga vaksinasi. Saat vaksin Corona baru datang di Indonesia maka disambut dengan antusias dan warga mengantri di Puskesmas dengan tertib. Mereka yang tidak kebagian jatah vaksin di Puskesmas atau Rumah Sakit lalu mendaftar vaksinasi massal yang diadakan oleh pihak swasta.

Namun setelah 2,5 tahun pandemi, kedisiplinan masyarakat mulai menurun dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka lupa tidak pakai masker atau mengenakannya hanya karena takut ditegur petugas. Poin-poin lain dalam protokol kesehatan juga dilanggar, misalnya dilarang membuat kerumunan, tetapi malah dengan sengaja membuat acara yang mengundang sampai ribuan tamu.

Begitu juga dengan vaksinasi, jika sudah sekali divaksin maka masyarakat merasa sudah aman. Padahal vaksin Corona wajib disuntikkan sampai 3 kali untuk mendapatkan imunitas tubuh yang tinggi. Malah ada kalangan masyarakat yang menolak vaksin dengan alasan yang tidak rasional dan hanya mengandalkan pengobatan herbal. Padahal vaksin Corona gunanya untuk mencegah penularan virus Covid-19 dan tidak bisa diganti dengan herbal apapun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa ke depannya program vaksinasi Corona akan dilakukan secara rutin, seperti vaksinasi meningitis atau yang lain. Pasalnya, virus Covid-19 akan selalu ada. Dengan vaksinasi Corona maka imunitas tubuh akan terjaga. Dalam artian, virus Corona tidak bisa hilang 100% dan untuk melawannya maka harus vaksinasi.

Vaksinasi harus diberikan ke seluruh kalangan masyarakat yang berusia di atas 6 tahun. Mereka tidak boleh absen karena mendapatkan injeksi vaksin adalah sebuah kewajiban. Apalagi jika resiko tinggi, yakni masyarakat yang lanjut usia atau punya penyakit bawaan, maka mau tak mau harus divaksin.

Jika seseorang sudah divaksin sampai 3 kali maka ketahanan tubuhnya meningkat hingga 90%. Imunitas ini yang dibutuhkan untuk melawan Corona. Booster sangat penting karena akan menyempurnakan ketahanan tubuh, mumpung masih digratiskan maka segera cari Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkannya.

Sementara itu, mmasyarakat yang baru sekali mendapatkan suntikan maka harus melihat jadwal selanjutnya di aplikasi Peduli Lindungi atau melihat di kartu vaksin. Dosis vaksin yang kedua harus diberi maksimal 6 bulan setelah suntikan pertama. Jika lebih maka harus diulang karena efektivitasnya sudah menurun. Oleh karena itu warga harus melihat baik-baik jadwal pemberian injeksi vaksin Covid-19 dan jangan sampai terlewat.

Kemudian, ada fenomena kartu vaksin palsu dan joki vaksin sebagai akal-akalan agar bisa melamar pekerjaan atau bepergian jauh. Masyarakat diimbau untuk tidak menyepelekan vaksinasi apalagi mencari joki vaksin hanya karena ingin mendapatkan kartu vaksin. Kecurangan ini sama saja dengan menjerumuskan diri sendiri karena akan mudah kena Corona ke depannya dan memberi uang haram kepada sang joki.

Menteri Budi meneruskan, di waktu yang akan datang vaksinasi Corona ada 2 jenis pemberian: yang gratis dan yang berbayar. Bagi masyarakat yang mampu maka dipersilakan mengambil vaksinasi berbayar, tetapi untuk yang kurang mampu bisa gratis dengan menunjukkan kartu BPJS.

Walau vaksinasi nantinya berbayar tetapi diharap masyarakat tetap mau disuntik. Kesehatan jauh lebih mahal daripada sakit akibat terkena Corona. Bayangkan ketika belum divaksin, lalu terinfeksi virus Covid-19, maka seseorang tidak bisa bekerja selama 14 hari dan akan sangat rugi dari segi biaya dan waktu.

Selain vaksinasi, maka masyarakat harus menaati protokol kesehatan, terutama memakai masker. Jangan lelah untuk mengenakan masker walau hanya ke warung di dalam kompleks perumahan. Ingatlah bahwa terjadi kenaikan kasus Corona dan jumlah pasien Covid-19 pada tanggal 1 Juli 2022 ada lebih dari 2.000 orang. Dengan memakai masker maka masyarakat akan aman dari Corona dan tidak menjadi pasien selanjutnya.

Protokol kesehatan lain juga wajib diterapkan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dll. Sudah banyak acara seperti pesta pernikahan yang digelar, tetapi penyelenggaraannya harus taat prokes. Selain mengurangi tamu undangan, makanan untuk para tamu juga dimasukkan ke dalam box untuk nantinya dibawa pulang. Tujuannya untuk taat prokes karena menghindari kerumunan yang orang-orangnya membuka masker ketika makan di acara pesta.

Kesehatan adalah nomor satu ketika masyarakat berada di masa pandemi dan seterusnya. Oleh karena itu, semua orang dihimbau untuk tetap taat prokes untuk menghindari penularan Corona. Vaksinasi juga kembali digencarkan agar semua warga yang berusia di atas 6 tahun mendapatkan 3 kali injeksi vaksin dan imunitasnya tetap terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Penyebaran paham dan ideologi radikal masih menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Apalagi di dalam era digital seperti saat ini, perkembangan media sosial yang semakin cepat menjadi salah satu peluang bagi kelompok radikal dalam menyebarluaskan paham dan ideologi mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Taufiq R. Abdulah selaku anggota Komisi I DPR RI yang mengingatkan kelompok-kelompok radikal sangat aktif mengampanyekan paham-paham radikal melalui media sosial. Bahkan mereka sampai menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk melakukan rekrutmen. Untuk mencegah penyebaran paham radikal, perlu adanya peran serta civil society untuk melakukan kontra narasi di media sosial. Upaya tersebut penting demi menjaga generasi milenial dari paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh Taufiq, bahwa perkembangan media sosial harus diambil manfaatnya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan generasi penerus bangsa. Jangan sampai kemajuan media sosial menjadi ruang yang subur bagi penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus aktif dalam menyebarkan kontra narasi radikalisme, dengan menyebarkan hal-hal positif yang dapat mempererat keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

Penulis mengajak kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap konten-konten media sosial yang memuat narasi berisi informasi yang memecah-belah persaudaraan, kebhinekaan, dan menghambat kemajuan bangsa. Jangan dengan mudah mempercayai konten yang tersebar di media sosial karena kita perlu melakukan cross check kembali kebenaran dari isi konten yang tersebar di media sosial tersebut.

Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah saat optimalisasi peran santri dalam antisipasi radikalisme yang digelar di Kudus. Para santri dari salah satu Pondok Pesantren di Kudus yang menjadi peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Salah satu santri menanyakan sikap yang harus diambil terhadap banyaknya informasi di era digitalisasi. Termasuk informasi paham radikalisme yang mudah diakses oleh semua kalangan.

Hartopo selaku Bupati Kudus mengapresiasi santri yang mau bersama-sama bersinergi untuk memerangi radikalisme. Banjirnya informasi yang tak terbendung memang menjadi dampak negatis digitalisasi. Namun, santri justru bisa mengambil bagian untuk memanfaatkan teknologi dengan dakwah mencegah paham radikal.

Paham radikal bukanlah bagian dari ajaran agama Islam, Justru radikalisme akan meruntuhkan ideologi Pancasila yang selama ini menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Para santri perlu memahami dan tidak gampang terpengaruh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, perlu menyaring informasi yang didapat sebelum disebarluaskan. Para santri pun harus memahami bahwa Islam tidak mengajarkan radikalisme dan mencemooh golongan lainnya.

Menurut penulis, para santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa harus memanfaatkan kemajuan media sosial untuk mengajak masyarakat menjauhi radikalisme. Para santri juga perlu dihimbau untuk menerapkan moderasi beragama yang telah diajarkan di pesantren.

Suhadi selaku Kepala Kantor Kemenag Kudus memaparkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam sesuai konteks dan membangun kemaslahatan uum. Suhadi menegaskan pentingnya bagi santri untuk ikut andil dalam mencegah radikalisme.

Dengan menerapkan moderasi beragama, akan menuntun para santri sejak dini agar tidak terhasut ajakan kelompok-kelompok radikal yang menyebarkan paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sehingga para santri sebagai generasi penerus bangsa tidak tercemar dengan ajaran dan paham radikal yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Selain itu, Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Makmun Rasyid ikut mendorong masyarakat untuk melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam memerangi penyebaran ideologi radikalisme.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan ditengah-tengah masyarakat seperti melakukan kontra ideologi atau kontra narasi di media sosial, penguatan moderasi beragama, serta menjaga kearifan lokal. Kegiatan kontra radikal-terorisme secara terus menerus dan efektif dilakukan oleh segenap pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat dalam melawan penyebaran radikalisme sebagaimana substansi amanat UUD 1945 untuk sama-sama menjaga NKRI.

Penulis berpendapat bahwa dengan kemajuan media sosial seperti saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik juga. Masyarakat perlu mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.

Penulis juga berpendapat bahwa pengaruh kelompok radikal terorisme tersebut berbahaya karena dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok tersebut mendapat sambutan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Menurut penulis, agama memiliki peran yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam penafsirannya agama harus ada pandangan yang moderat, agama harus dijadikan sumber inspirasi, menjadi sumber solusi masalah sosial, menjadi motivasi pemberdayaan umat serta merekatkan posisi sosial kemasyarakatan. Jadi, agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena itu agama harus dilindungi dan bukan diekspoitasi yang dapat mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok radikal.

Penulis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan karena cara tersebut tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa.
Peran organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam melakukan kontra narasi atas narasi di media sosial untuk menangkal dan melawan narasi kelompok-kelompok radikal. Sehingga dapat meredam dan menghilangkan narasi radikal di media sosial yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh: Astari Kusuma Dewi

Mendukung pelaksanaan tata kelola pupuk subsidi sudah seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat. Pengelolaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran akan membuat penyalurannya menjadi lebih optimal, sehingga mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian.

Pada 8 Juli 2022, Pemerintah resmi membatasi subsidi pupuk ke petani. Hal ini seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil menerangkan bahwa sebelum ini terdapat enam jenis pupuk yang disubsidi. Namun, menyusul terjadinya gejolak geopoitik global akibat Perang antara Rusia-Ukraina yang berimbas pada kenaikan harga pupuk dunia, maka saat ini hanya dua jenis pupuk yang disubsidi, yaitu Urea dan NPK (Nitrogen, Phospat, dan Kalium).

Ali menambahkan bila kenaikan harga energi baik minyak maupun gas turut berdampak kepada kenaikan harga pupuk global. Hal ini mengingat apabila salah satu bahan baku pupuk mengalami kenaikan, maka harga pupuk dunia pun mengalami kenaikan. Laporan dari World Bank menyatakan kenaikan harga pupuk sudah mencapai 30% di 2022.

Di dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 ini, selain jenis pupuk yang dibatasi, komoditas pupuk subsidi juga dipangkas. Sebelumnya, alokasi pupuk subsidi untuk 70 jenis komoditas, namun saat ini pupuk subsidi hanya diperuntukkan untuk 9 komoditas utama. Kesembilan komoditas utama ini adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdhalifah Machmud mengatakan jenis pupuk subsidi akan disalurkan untuk 9 komoditas utama demi mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. Saat ini Pemerintah menyediakan anggaran Rp. 25 Triliun untuk alokasi pupuk bersubsidi yang diharapkan dapat menjangkau paling tidak 16 juta petani di Indonesia.

Musdhalifah kemudian menambahkan bahwa pada saat ini tengah dilakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini dilakukan dengan digitalisasi dalam proses distribusi maupun dalam penebusan pupuk bersubsidi, juga dalam rangka penyiapan data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dirinya menyebutkan, kebijakan pupuk subsidi merupakan langkah strategis dari Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi, baik kepada petani serta untuk mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemberian pupuk subsidi akan diberikan kepada petani yang memiliki kriteria tertentu. Petani yang berhak menjadi penerima pupuk bersubsidi harus memiliki lahan garapan maksimal 2 hektare per musim, dan harus tergabung ke dalam kelompok tani serta terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian).

Simluhtan merupakan Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian, yang menyajikan database berbasis online yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pendataan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama yang akurat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penetapan kebijakan penyuluhan maupun pertanian secara luas. Simluhtan ini merupakan acuan bagi pengelola data oleh admin di pusat dan daerah dalam melakukan proses input.

Petani yang memenuhi syarat sebagai penerima pupuk bersubsidi ditetapkan di setiap tingkatan pemerintah oleh pejabat terkait. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat pusat ditetapkan oleh Kementan. Lalu alokasi di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, kemudian Bupati/Wali Kota menetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Perbaikan sistem ini dilakukan untuk memberikan kemudahan, keterbukaan, dan transparansi dari pengguna pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan Kartu Tani dan dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital. Apabila dalam penyalurannya Kartu Tani belum tersedia, maka penyaluran dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menyebut bahwa pemberian subsidi kepada pupuk Urea dan pupuk NPK dikarenakan pupuk tersebut merupakan unsur hara makro primer (utama) yang dibutuhkan oleh banyak jenis tanaman pangan. Sebagai informasi, unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar, seperti Nitrogen (N), Fosfor atau Phosphor (P), serta Kalium (K), Magnesium (Mg), Kalsium (K), Belerang atau Sulfur (S).

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal mengatakan siap untuk mendukung program pupuk bersubsudi. Dirinya memastikan bahwa pabrik pupuk urea maupun pupuk NPK beroperasi dengan baik. Pabrik Pupuk Indonesia juga mengembangkan sistem distribusi yang dapat menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Gusrizal menambahkan pada rencana kerja tahun 2022, Pupuk Indonesia merencanakan untuk memproduksi sekitar 8.096.000 ton pupuk urea dalam setahun, sedangkan untuk pupuk NPK rencana produksi sebesar 3.083.500 ton. Pupuk Indonesia, lanjut Gusrizal, berkontribusi untuk penyempurnaan pengembangan sistem digital. Dimana sistem ini disebut ritel management system, yang merupakan penebusan di kios. Selain itu, pihaknya juga sedang mengembangkan product tracking dari gudang provinsi ke gudang penyalur.

Penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran adalah langkah kongkrit yang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Implementasi pengelolaan pupuk subsidi mulai dari pengadaan, penyaluran, serta ketentuan dalam stoknya harus diperhatikan dengan cermat agar hasilnya tepat sasaran. Semoga hasil dari kebijakan ini menjadi pintu gerbang pembuka dalam upaya kita menuju swasembada pangan di Indonesia.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Bayanaka Ramadhan )*

Pemerintah terus berkomitmen guna mempercepat revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penyempurnaan regulasi tersebut penting dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan arus investasi di Indonesia.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan izin usaha demi peningkatan investasi di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi yang dibentuk dengan metode omnibus law ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan aturan terkait perizinan berusaha, tetapi juga demi menciptakan serta meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap UMKM dan industri nasional, serta meningkatkan investasi yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mengakselerasi penerapan UU Cipta Kerja, serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU/U-XVIII/2020, Pemerintah melalui satuan tugas percepatan sosialisasi UU Cipta Kerja terus membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak, guna mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna.

Kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi juga dilakukan dengan melibatkan akademisi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel by Hilton, Surabaya. Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait UU Cipta Kerja dari para dosen dan mahasiswa yang hadir. Dirinya mengakui bahwa dukungan dan aspirasi dari kalangan akademisi ini sangatlah diperlukan dalam proses perbaikan pembentukan regulasi.

Arif berujar, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi yang sangat serius dalam urusan administrasi pemerintahan, misalnya dalam proses perizinan berusaha yang sekarang diarahkan pada perizinan usaha yang berbasis risiko. Hal ini membutuhkan integrasi sistem dan koherensi aturan dari pusat sampai ke daerah. Selain memuat metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, perubahan UU PPP juga memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Terkait dengan penyiapan perbaikan UU Ciptaker yang diupayakan selesai pada tahun ini, Pemerintah terus mendorong jaring aspirasi, kajian-kajian dan perbaikan teknis pembentukan baleid tersebut.
Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sari Pramono, mengatakan UU Cipta Kerja akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dirinya menilai bahwa UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

Pramono mengatakan pengesahan UU Ciptaker dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Dengan adanya Omnibus Law juga, diharapkan regulasi tersebut dapat menarik minat investasi demi meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

Sebagai pengusaha, pihaknya berharap agar UU Cipta Kerja dapat senantiasa mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat. UU Cipta Kerja juga akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Imbasnya, hal ini akan melahirkan banyak lapangan kerja sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tujuan utama dari terbitnya UU Cipta Kerja adalah mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral.

Pengesahan UU Cipta kerja ini juga akan mendorong iklim berusaha dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

Sistem OSS yang terdiri dari sub-sistem informasi, perizinan berusaha dan pengawasan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para investor dan dunia usaha. Sistem OSS baru yang berbasis risiko tujuannya untuk lebih memudahkan para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM, melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit dan bisa dilakukan secara online. Sistem ini memungkinkan izin usaha dapat diperoleh dalam waktu singkat bahkan kurang dari 1 jam, dan ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya sistem terintegrasi yang menawarkan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan usaha, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan.

Para investor tentu saja akan merasa aman untuk berinvestasi di Indonesia, karena setiap provinsi telah dibentuk satuan tugas yang bertugas untuk mengawa semua proses perizinan agar proses yang terjadi tetap transparan dan tidak merugikan, baik itu negara maupun investor.

UU Cipta kerja dirumuskan karena pemerintah ingin agar investasi di Indonesia mampu memperkuat perekonomian negara. Oleh karena itu UU Cipta Kerja bisa menjadi regulasi yang mempu memaksimalkan peningkatan investasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Putu Prawira )*

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali turun pada Mei 2022, dengan demikian penurunan sudah terjadi dalam 3 bulan beruntun. Penurunan tersebut terjadi baik dari utang pemerintah maupun swasta. Penurunan utang ini perlu mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai wujud komitmen Pemerintah menjaga portofolio utang maupun mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa ULN bulan Mei turun 3,8 miliar US Dollar dari bulan sebelumnya menjadi 406 miliar US Dollar atau sekitar Rp 6.094 triliun (kurs tengah BI 14 Juli Rp 14.999/US Dollar). Dibandingkan Mei 2021, ULN tersebut mengalami kontraksi 2,6% year on year (yoy). Utang pemerintah tercatat mengalami penurunan 3 bulan beruntun, menjadi sebesar 188,2 Miliar US Dollar.
Sama dengan bulan sebelumnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kembali membayar Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo, serta investor asing yang banyak melepas obligasi Indonesia menjadi penyebab penurunan ULN pada bulan Mei.

Data dari BI menunjukkan pembayaran utang SBN pada Mei mencapai 1.175 miliar US Dollar dengan pokok sebesar 1,066 Miliar US Dollar dan bunga 109 US Dollar. Dalam rilis reminya BI menuliskan, Pinjaman luar negeri mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas.

Kemudian investor asing yang terus melepas SBN juga membuat ULN menurun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan pada akhir Mei kepemilikan asing di pasar SBN mencapai Rp 795,73 triliun, atau berkurang Rp 32 triliun dari akhir April.

Besarnya capital outflow tersebut akibat bank sentral Amerika Serikat (AS) yang agresif menaikkan suku bunga, sehingga memicu kenaikan imbal hasil obligasi AS. Sementara itu, berdasarkan kreditor, dari 5 besar negara hanya utang ke Hong Kong yang mengalami kenaikan.
Utang ke Singapura mengalami penurunan 3 bulan beruntun dan utang ke Jepang turun 2 bulan beruntun. Utang ke AS yang melonjak dan mencetak rekor tertinggi pada April mengalami penurunan 34 Juta US Dollar, menjadi 34,864 Miliar US Dollar.

Utang ke China juga mengalami penurunan 2 bulan beruntun. Pada bulan Mei nilainya sebesar 21,779 miliar atau Rp 326,7 triliun, turun sekitar Rp 2,9 triliun dari sebelumnya. Dari total uang ke China, utang pemeirntah hanya 1,58 Miliar, sementara utang swasta 20,19 miliar US Dollar.

Setelah mengalami peningkatan hingga 3,5 miliar US Dollar pada April, ULN swasta pada bulan Mei akhirnya mengalami penurunan 1.5 miliar US Dollar. BI menyebutkan, posisi ULN swasta pada Mei 2022 tercatat sebesar 209,4 miliar US Dollar, turun dari 210,9 miliar US Dollar pada April 2022.

Sementara persentase penurunan tersebut tercatat sebesar 0,7% (yoy). Pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo, khususnya perusahaan non-finansial menjadi pemicu penurunan ULN swasta.
Sementara menurut laporan dari BI, berdasarkan sektornya ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,4% terhadap total ULN swasta.

Dengan penurunan ULN pemerintah dan swasta tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 32,3% dari sebelumnya 32,6%. Lancarnya pembayaran utang oleh pemerintah ini rupanya didorong oleh penerimaan negara yang terus membaik. Apalagi ada lonjakan harga komoditas internasional yang muncul layaknya ‘durian runtuh’. Sehingga dalam empat bulan pertama tahun ini, APBN surplus sampai Rp 103,1 triliun atau 0,58% dari PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risoko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menuturkan, salah satu berita baiknya dengan adanya kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi seperti batubara, sawit dan sebagainya, hal itu ternyata juga berdampak terhadap membaiknya sisi penerimaan negara.

Luky juga menerangkan, jika kita lihat sampai dengan 4 bulan pertama sampai bulan April yaitu mengalami surplus, hal itu ternyata sangat jarang APBN bisa surplus sampai dengan 4 bulan pertama ini.

Pendapatan negara tercatat Rp 853,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp 750,5 triliun. Keseimbangan primer dari APBN per April 2022 juga tercatat surplus hingga Rp 220,9 triliun. Pembiayaan turun menjadi Rp 142,7 triliun. Penurunan ini tentu saja patut diapresiasi, apalagi di tengah badai inflasi yang mendera beberapa negara di dunia, Indonesia justru bisa tetap menunjukkan kekuatannya hingga mampu menurunkan jumlah ULN baik swasta maupun negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Disaat sejumlah pihak sedang berduka atas tindakan brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang melakukan penyerangan di Kabupaten Nduga hingga tewaskan 10 orang warga sipil. Muncul narasi provokatif mengatasnamakan aktivis kemanusiaan yang menuduh negara abai sekaligus meminta pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.  

Adalah seseorang bernama Martheen Goo yang menuliskan opininya pada salah satu media online, secara enteng menyebut bahwa tewasnya 10 warga sipil di Nduga yang didalamnya terdapat pendeta dan ustaz adalah karena negara abai wujudkan dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Dalam tulisan tersebut, dirinya mengklaim bahwa negara secara sengaja membuat situasi di Papua tidak aman, tidak terdapat demokrasi dan dialog, hingga tak terdapat pendekatan humanis. Mestinya negara mewujudkan Papua damai dengan cara-cara yang bermartabat. Bahkan sejumlah kebijakan untuk memajukan Papua dianggap sebagai hal yang anti kemanusiaan.

Sejumlah Upaya Pendekatan Terhadap Papua dan Banalitas Kelompok Separatis

Tak kurang dari berbagai upaya negara maupun pemerintah dalam melaksanakan pendekatan keamanan di wilayah Papua. Beragam strategi telah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan separatis di Papua. Secara umum, wilayah Papua memang belum bisa dikatakan kondusif sepenuhnya. Beberapa tempat terkadang masih terdapat gangguan keamanan hingga aksi penyerangan dari kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensinya. Adanya kejadian penyerangan di Kabupaten Nduga hingga menimbulkan korban meninggal menjadi salah satu yang perlu diwaspadai hingga menjadi kajian evaluasi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta merta kemudian dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran provinsi.

Pada dasarnya, permasalahan eksistensi kelompok separatis Papua atau istilah lainnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berkaitan dengan isu politik dan ideologi. Berbagai upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapat resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran tiga wilayah baru di Papua. Satu hal yang menjadi misi panjang mereka adalah ingin memisahkan diri dari Indonesia.  

Dalam hal kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), mereka beranggapan bahwa realisasi UU tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak dan eksistensi serta membahayakan posisi. Sejumlah narasi dari oposisi bahkan menyebut kebijakan pemekaran menjadi pemicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Padahal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan memotong jarak pelayanan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wilayah yang memiliki jangkauan luas seperti Papua. Atas dasar perbedaan ideologi dari kelompok banal yang kerap bertindak brutal tersebut, maka berbagai pendekatan kesejahetraan diindikasi tak membawa pengaruh bagi pergerakan mereka untuk lepas dari Indonesia.

Harapan adanya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua seperti yang dituliskan Martheen Goo diindikasi tak membawa pengaruh besar bagi kelompok separatis dan teroris Papua. Misi panjang mereka adalah lepas dari Indonesia bagaimanapun kondisinya. Salah satu faktor pembentuknya adalah doktrin dan pengaruh dari pemimpin kelompok tersebut. Benny Wenda misalnya, atau beberapa panglima mereka di setiap wilayah, salah satunya Egianus Kogoya yang menjadi aktor utama dalam kasus penyerangan di Nduga.

Dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika Papua lepas dari Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.    

Tanggung Jawab Negara Tindak Tegas Pelaku Penyerangan di Nduga

Isu berkaitan dengan SARA dalam beberapa kejadian terakhir sempat mencuat dan rawan ditunggangi. Kondisi di beberapa wilayah Papua saat ini terdapat rasa saling curiga antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang. Dalam perspektif kelompok separatis dan teroris, masyarakat pendatang merupakan mata-mata aparat keamanan. Sementara di mata aparat, orang hitam yang berambut keriting dianggap kelompok separatis. Hal tersebut menjadi berbahaya karena bisa salah tangkap atau salah tembak. Korban akan terus berjatuhan, sehingga situasi tersebut harus segera diputus.

Keputusan untuk bertindak tegas berarti menjadi evaluasi dari pola pendekatan keamanan di Papua yang sebelumnya cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan. Perubahan pola dengan proses penegakan hukum seyogyanya juga mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak salah sasaran. Selain itu, negara juga harus merespon perang opini publik yang terus dilancarkan kelompok separatis untuk memprovokasi publik.

Rentetan tuduhan terhadap pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM yang terus ditujukan oleh kelompok politik dan kelompok klandestin aktivis pergerakan kemerdekaan Papua pada akhirnya runtuh dengan sendirinya akibat berbagai aksi penyerangan dan kebiadaban KST Papua terhadap aparat maupun warga setempat. Upaya dari kelompok tersebut yang didukung oleh ULMWP melalui Benny Wenda dengan jaringannya di luar negeri mendatangkan simpatik dari dewan keamanan PBB untuk mendarat ke Papua dipastikan menemui titik buntu serta menelan pil malu.

Kecaman Sejumlah Pihak Terhadap Keberadaan Kelompok Separatis Papua

Hingga saat ini, sejumlah kecaman terus bermunculan terhadap keberadaan kelompok separatis Papua yang bertindak keji dan brutal di Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu. Tokoh Muda Papua, Steve Mara, mengecam tindakan keji kelompok separatis Papua terhadap warga sipil. Kelompok tersebut menamakan diri mereka tentara pembebasan yang menginginkan kemerdekaan, namun ditekankan bahwa tidak ada kemerdekaan dengan pertumpahan darah apalagi korbannya warga sipil yang tidak bersalah. Tindakan mereka tidak bisa ditolerir, karena itu tidak perlu lagi gunakan pendekatan teritorial. Orang Papua dikenal penuh kasih dan tidak punya budaya bunuh orang sembarang seperti yang dilakukan kelompok tersebut. Alam dan leluhur bangsa Papua menangis melihat tindakan keji tersebut.

Sementara itu, Ketua Adat Pemuda Papua, Jan Christian Arebo, juga turut mengecam aksi insiden pembunuhan dan pembantaian terhadap 10 masyarakat sipil di Kabupaten Nduga. Dirinya mendukung TNI-Polri untuk segera melakukan tindakan penegakan hukum dan pemulihan keamanan di Kabupaten Nduga serta meminta meminta para pegiat-pegiat kemanusiaan dan juga pegiat-pegiat HAM untuk bersuara atas aksi pembantaian yang dilakukan oleh kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya tersebut. Hal ini merupakan tindakan keji dan tidak manusiawi yang mana dari 10 orang masyarakat sipil itu ada Hamba Tuhan, seorang pendeta dan juga seorang Ustaz yang ikut menjadi korban. Agama manapun tidak mengajarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia.

Maka menjadi sesuatu yang aneh dan mencurigakan jika terdapat suatu pernyataan atau narasi dari pihak yang menuding aksi kekejaman di Nduga adalah tanggung jawab hingga kelalaian negara. Jelas dan gamblang siapa yang bertindak brutal, namun siapa yang dituduh. Jangan-jangan orang tersebut merupakan bagian dari kelompok separatis yang berusaha memutarbalikkan fakta. Tuhan yang akan membalas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Jakarta – Segala macam keputusan mengedapankan musyawarah baik dari tingkat masyarakat maupun pemerintah sehingga segala macam kebijakan benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga tidak akan terjadi konflik. Hal itu disampaikan oleh Jek Mangginom Kapisa selaku Ketua Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat dalam Podcast bertema “ DOB sebagai aspirasi OAP (Orang Asli Papua) Untuk Percepatan Pembangunan Dan Kemajuan Papua” yang digelar media online Bicara News Network pada Minggu (17/07/2022).

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa pada dasarnya pembentukan DOB ini benar-benar harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan politis saja. Pembentukan DOB ini sebetulnya juga mendorong terbukanya aksebilitas wilayah dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ia berharap SDM di Papua harus dipersiapkan terlebih dahulu agar bisa siap dalam menghadapi DOB.

Adanya DOB dinilai sangat membantu sumber daya manusia di Papua. Namun demikian Pemerintah tetap harus mengedapankan tingkat kearifan lokal di Papua. Dia pun menambahlan bahwa dengan adanya DOB akan lebih membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan tingkat pendidikan, kesehatan, maupun aksebilitas wilayah. “Namun tetap pemerintah harus harus mengedepankan kearifan lokal di tanah Papua”, ungkapnya.

“Sebagai masyarakat harus saling menghargai baik dari suku antar Papua maupun semua suku di nusantara karena negara ini merupakan terdiri dari berbagai suku”, tegasnya. DOB sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan taraf hidup manusia. Terakhir, ia juga menambahkan bahwa kearifan lokal masing-masing suku mempunyai hubungan yang sangat erat dimana hal tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, agar dapat terus mendorong kecintaan mereka terhadap NKRI.

Papua – Tokoh Muda Papua yang juga sebagai Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Papua, Steve Mara mengatakan Pemekaran 3 Provinsi Papua pasti akan percepat pembangunan karena memperpendek rentang kendali pemerintah daerah yang selama ini cakupannya terlalu luas. Pemekaran itu penting agar pengawasan hingga kepelosok dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat lebih merata di wilayah Papua yang di ketahui letak geografisnya sangat luas.
Hal Tersebut diungkapkan Steve Mara saat melakukan Dialog Daring dalam Program Sorotan di Matoa TV, Selasa, 19/7.

Steve Mara mengatakan sebelum RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) disahkan sehingga menjadi Undang – Undang prosesnya sudah berjalan semua. Pemerintah telah membuka ruang untuk masyarakat berbicara dalam rapat dengar pendapat dari berbagai tokoh di Papua untuk memberikan saran dan masukan sudah berjalan baik dan sudah dilewati.

Banyak dinamika pro dan kontra sebelum dan sudah pengesahan UU DOB merupakan hal yang biasa dalam perjalannnya semua Undang – Undang, tidak jauh berbeda dengan dibeberapa daerah lain juga, ungkap Steve.

Dengan adanya pemekaran ini telah membuat ekosistem baru dimana ekosistem ini saya pikir lebih berguna proses pengawasan dari provinsi ke kabupaten kota lebih mudah, secara tidak langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, mempercepat pembangunan, akan membuka masyarakat Papua bahwa ada proses pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tetapi sejauh ini tidak terlaksana dengan baik karena memang kendalinya yang susah, ucap Ketua LIRA Provinsi Papua.

Steve mencontohkan dibidang Pendidikan proses pengawasan terhadap guru – guru masih sangat kurang dimana akhirnya banyak siswa yang terlantar yang tidak sekolah. Selain itu, proses yang sama juga di bidang Kesehatan dimana banyak puskesmas – puskesmas yang akhirnya kosong karena kurang pengawasan dari provinsi. Jika ada sidak dari provinsi baru Puskesmas itu ramai.

Menurut Tokoh Pemuda Papua Steve Mara, mengendalikan Papua tidak bisa dengan rentang kendali yang jauh. Secara geografis Papua sangat luas. Kalau dengan rentang kendali yang jauh sama saja memperlambat pembangunan, jadi mempercepat pembangunan dengan melakukan pemerataan pembangunan artinya bukan hanya Jayapura, manokwari dan Sorong saja yang dibangun tetapi semua daerah. Besok – besok bisa dilihat pembangunan di Jayawijaya akan seperti di Jayapura, pembangunan di Merauke akan seperti di Jayapura, pembangunan di Nabire akan seperti di Jayapura, bahkan bisa menemukan di Wamena dan Puncak Jaya pembangunannya seperti di Bogor dan Bandung dengan proses percepatan dan pengawasan dilakukan secara ketat.

Saya optimis Papua akan dibangun dengan baik tapi tergantung kita orang Papua, tergantung pemimpin kita, tergantung anak – anak muda Papua yang sekarang. Jika kita ingin membangun Papua dengan baik kita tidak perlu lagi berputar di “Kotak” tolak menolak itu. Sekarang bagaimana kita mau mempersiapkan diri, membuka ruang diskusi, dan jika saya dari daerah Lapago, potensi apa yang dimiliki disana, dan jika saya dari mepago potensi apa yang harus dikembangkan di daerah tersebut, ucap Steve.

Steve Mara mengatakan jadi ini sudah ada suatu pintu yang dibuka pemerintah untuk melakukan pembangunan secara cepat namun jika orang Papua masih sibuk dengan tolak menolak dan sibuk dengan kegiatan politik maka sampai kapanpun tidak akan terbangun dengan baik. Membangun daerah ini juga tergantung bagaimana anak – anak muda Papua bisa merubah dan berperan aktif dalam pembangunan dengan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki.

Masyarakat harus siap menghadapi perubahan yang ada karena orang Papualah yang akan membangun daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat Papua harus mempersiapkan SDMnya mulai sejak dini. Para orang tua harus dapat memberikan buku bacaan dan video yang bermanfaat agar anak – anak dapat menjadi masa depan Papua dan Surga Kecil yang turun ke bumi dapat terwujud di Bumi Papua, tutup Steve.

JAKARTA – Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) optimistis kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan membawa kemajuan di bumi Cenderawasih. Kemajuan tersebut bahkan setara dengan kemajuan di Jakarta.

“Saya optimis sekali. Karena melihat pemerintah saat ini. Saya yakin Papua akan sama dengan daerah-daerah yang lain,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban dalam dialog Trijaya Hot Topic Petang, Senin (18 Juli 2022).

Menurut Ayub, DOB akan mempercepat pembangunan di wilayah otonomi baru yaitu ibu kota provinsi. Keberadaan ibu kota provinsi ini akan memperluas kabupaten-kabupaten dan aset infrastruktur ikut terbangun.

“Arus mobilitas masyarakat dari desa ke kota, dari kampung ke kecamatan, ke kota itu akan terakses dengan baik. Mereka akan menikmati pembangunan itu, dan mereka akan menikmati DOB itu dengan baik. Karena DOB itu bukan dibuat di Jawa, tapi di Papua maka yang akan menikmati DOB itu adalah masyarakat Papua sendiri,” ujarnya.

Ayub menuturkan, pembangunan di Papua selama ini terbentur masalah geografi. Medan Papua yang luas dengan pegunungan dan dataran, pembangunan tidak merata. Dengan adanya DOB, daerah yang selama ini sulit dilalui karena akses buruk, dengan sendirinya pembangunan akan berjalan.

Ayub menambahkan, DOB sejatinya merupakan aspirasi dari masyarakat Papua. Usulan pemekaran itu sudah disampaikan dengan 20 tahun lalu, yaitu sejak pemekaran Papua dan Papua Barat. Namun, pemekaran itu baru diakomodir di era Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, ketika usulan tersebut ditindaklanjuti, masyarakat Papua mengucapkan terima kasih.

“Ketika Papua dimekarkan menjadi dua, Papua Barat dan Papua, pada saat itu semua minta juga harus dimekarkan. Mau Papua Tengah, Papua Selatan, dan lain-lain. Itu tidak pernah diakomodir dan ditindaklanjuti pada saat itu. Hari ini kita berterimkasih, tanpa diminta ini dikasih,” tuturnya.

Ayub mengakui masih ada kelompok yang menolak DOB. Meski demikian, ia tidak mengetahui alasan penolak DOB. Sebab ketika bertemu dan ditanyakan alasan penolakan, kelompok itu tidak menjawab. Ayub khawatir jika penolakan DOB menjadi ranah politik yang dipergunakan untuk mengganggu maksud baik pemerintah kepada masyarakat Papua.

Ayub menyarankan, kelompok yang kontra DOB untuk menghentikan langkah itu. Ia kemudian mengajak kelompok tersebut untuk mendukung pemerintah.

“Sehingga semua dapat berjalan maksimal untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan kita orang Papua. Papua bisa terbangun dengan baik, ekonomi bertumbuh, dan pembangunan semakin gencar. Kita juga merasakan itu dan sama daerah yang ada di Jakarta, maka tidak perlu lagi untuk ke Jakarta di papua saja kita sudah bisa merasakan bilamana sudah sama dengan daerah-daerah yang lain,” kata dia.

Oleh: Namira Eka Saraswati

Kasus positif Covid-19 masih sering kita temui di sekitar kita. Melaksanakan protokol kesehatan dan mendapat vaksinasi lengkap adalah kunci bagi kita untuk terhindar dari berbagai varian virus corona.

Setelah sempat mengalami penurunan kasus aktif, Covid-19 kembali menunjukkan tren peningkatan jumlah pasien positif. Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa gelombang baru infeksi Covid-19 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini dikarenakan virus ini berjalan bebas dan banyak negara tidak efektif untuk mengelola beban penyakit berdasarkan kapasitasnya, baik dari segi rawat inap untuk kasus akut maupun peningkatan jumlah orang dengan kondisi pasca covid, yang sering disebut sebagai long covid.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Prof. Wiko Adisasmito mengatakan bahwa long covid adalah gejala sakit berkepanjangan yang diderita setelah tes Covid-19 menunjukkan hasil negatif. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) bidang Kebijakan Kesehatan dan Adjunct Professor di bidang Infectious Disease and Global Health oleh Tufts University ini menambahkan bahwa pasien yang menderita long covid tidak akan menularkan Covid-19 kepada mereka yang ada di sekitarnya.

WHO menjelaskan bahwa beberapa orang mungkin mengalami efek jangka panjang Covid-19, baik mereka yang memerlukan rawat inap atau tidak. Efek jangka panjang ini termasuk kelelahan, gejala pernapasan, dan gejala neurologis. Long covid disebabkan oleh beberapa hal seperti kerusakan jaringan tubuh akibat virus Corona, terganggunya respons imun, gangguan syaraf, dan juga karena kondisi psikologis masing-masing individu.

Diketahui bahwa kasus global Covid-19 meningkat sebesar 30% dalam dua minggu terakhir. Menurut Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan peningkatan kasus global ini sebagian besar dikarenakan munculnya sub-varian Omicron BA.4, BA.5 dan juga karena pencabutan beberapa kebijakan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial. Dengan munculnya sub-varian Omicron BA.4, dan BA.5, WHO menekankan perlunya mengurangi penularan virus karena implikasi dari pandemi yang disebabkan oleh virus pernapasan baru tidak akan sepenuhnya dipahami.

Sesuai arahan dari WHO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh masyarakat perihal keharusan memakai masker baik di dalam ataupun di luar ruangan. Presiden Jokowi juga menegaskan untuk terus melakukan vaksinasi booster. Vaksinasi booster harus terus ditingkatkan di kota-kota dengan interaksi masyarakat yang tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah, baik itu tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten serta TNI/Polri untuk terus memberikan dukungannya dalam pelaksanaan vaksinasi booster kepada masyarakat.

Pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia telah dilakukan sejak Januari 2021. Selama pelaksanaannya, pemerintah telah menyuntikkan vaksin Covid-19 pertama sebanyak 201.740.862 dosis vaksin. Selanjutnya untuk vaksinasi dosis kedua, telah disuntikkan 169.278.449 dosis vaksin kepada masyarakat. Kemudian vaksinasi dosis ketiga, atau vaksinasi booster yang mencapai 51.648.769 dosis, yang artinya vaksinasi booster baru sekitar 24,5% dari total target vaksinasi.

Rendahnya presentase pemberian dosis vaksinasi booster kepada masyarakat, adalah hal yang sangat disayangkan. Hal ini dikarenakan 81% total kasus aktif Covid-19 ini akibat dari Covid-19 subvrian BA.4, dan BA. 5. Hal ini diperparah karena Jakarta sebagai ibukota negara, 100% kasus aktif Covid-19 berasal dari varian ini.

Covid-19 subvarian BA.4 dan BA.5 ini sendiri sudah ditemukan di banyak negara. Untuk Indonesia sendiri per 9 Juli 2022, kasus positif Covid-19 terkonfirmasi mencapai 19.855 kasus dengan penambahan kasus positif harian mencapai 728 kasus. Hal yang sangat mengkhawatirkan mengingat pada Mei 2022 yang lalu sempat terjadi pelonggaran kebijakan penggunaan masker di area terbuka karena pertimbangan tren penurunan kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Kenaikan kasus aktif Covid-19 saat ini merupakan peringatan keras bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Pandemi Covid-19 yang sempat diprediksi akan menjadi endemi belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Penting bagi setiap masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk terhindar dari berbagai varian yang muncul ataupun yang mungkin muncul di masa mendatang.

Pelakasanaan protokol kesehatan harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari. Kebiasaan mencuci tangan adalah hal yang tidak boleh hilang, karena mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dapat menjadi cara untuk meminimalisir diri terhindar dari Covid-19 ataupun penyakit lainnya akibat virus dan kuman yang berada di tangan.

Kemudian memakai masker sebagai cara untuk terhindar dari Covid-19. Penggunaan masker yang benar dengan menutupi hidung dan mulut akan melindungi diri dari Covid-19 serta menjaga diri dari debu-debu yang berada di udara. Menjaga jarak saat beraktivitas di dalam dan luar ruangan juga menjadi cara jitu untuk terbebas dari Covid-19. Paparan droplets virus akibat orang yang batuk, bersin, ataupun bicara dapat dihindari bila masyarakat menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain.

Menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas adalah bagian dari protokol kesehatan yang juga harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Menghindari keramaian dengan tetap berdiam diri di rumah bila tidak ada aktivitas mendesak harus terus digalakkan. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat, bila masyarakat tidak bertemu dengan banyak orang, maka resiko diri dan keluarga tertular Corona menjadi kecil.

Pelaksanaan protokol kesehatan ditambah vaksinasi Covid-19 secara lengkap akan menjadi penangkal dari penyebaran virus Covid-19. Tak lupa pula menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga lebih siap untuk menghadapi berbagai varian Covid-19. Semoga pandemi ini benar-benar berakhir sesegera mungkin, dan kita bisa bertemu kembali dengan orang lain tanpa menggunakan masker lagi.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute