Oleh : Restu Pertiwi*)

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa vaksin booster dan protokol kesehatan menjadi perlindungan utama dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Terutama dengan adanya varian baru Covid-19, yaitu BA.4 dan BA.5 yang mendominasi hingga 81 persen varian Covid-19 di Indonesia, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan dan mendapatkan booster.

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Wiku Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Nasional, seluruh masyarakat harus terus berupaya melindungi diri dengan disiplin yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan menyegerakan untuk mendapat vaksin booster. Wiku mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan pentingnya memakai masker dimana pun berada, yang disampaikan Presiden Joko Widodo seusai pelaksanaan shalat Idul Adha, pada 10 Juli lalu.

Berdasarkan data dan fakta yang penulis temukan menunjukkan bahwa orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar akan mudah terpapar kembali, walaupun sudah mendapatkan vaksin booster. Ditemukannya reinfeksi setelah divaksin atau disebut breakthrough infection dapat terjadi pada semua orang terutama populasi rentan.
Terkait vaksinasi, pada prinsipnya memiliki tiga manfaat besar seperti mencegah terpapar, mencegah perburukan kesehatan apabila terpapar, dan mengurangi jumlah virus di dalam tubuh sehingga tidak mudah menularkan.

Namun, dari ketiga manfaat tersebut, ternyata dua manfaat vaksin yang dirasakan saat seseorang terinfeksi juga dapat menegaskan bahwa seseorang yang telah divaksin lengkap, bahkan booster sekalipun tidak menjamin akan 100 persen terhindar dan kebal dari Covid-19.

Berdasarkan sosialisasi rutin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setelah pengumuman emergency use authorization (EUA) bahwa rata-rata efikasi saat uji klinis tidak pernah mencapai sempurna 100 persen. Bahkan untuk vaksin bagi penyakit lain sekalipun. WHO sendiri telah menetapkan persentase angka efikasi ideal bagi vaksin yang layak digunakan adalah 50 persen.
Meski demikian, masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk vaksin booster karena di Indonesia semua vaksin yang ada memiliki efikasi di atas 50 persen sehingga seluruh vaksin yang ada dijamin ekeftivitasnya.

Selain itu, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri meminta Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memberikan atensi terhadap kenaikan kasus Covid-19. Pasalnya, kenaikan kasus Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, gerakan menggunakan masker perlu kembali digaungkan.

Tito menambahkan, adanya upaya penanganan pandemi Covid-19 di tengah kenaikan kasus pemaparan yang kembali tinggi dapat mengandalkan 2 strategi utama, yakni menggerakkan kembali penggunaan masker di ruang terbuka maupun tertutup serta percepatan vaksinasi booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Penulis sependapat dengan Menteri Dalam Negeri bahwa dengan melakukan vaksinasi booster setelah mendapat vaksin dosis pertama dan kedua secara lengkap diikuti dengan tetap memakai masker dapat mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

Untuk menjalankan 2 strategi utama tersebut, Tito meminta PKK untuk ikut bergerak membagikan masker, mendorong masyarakat untuk vaksinasi booster, mengkampanyekan sambil bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi booster. Hal tersebut dilakukan untuk membantu dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain PKK yang menggencarkan gerakan tersebut, Dinas Kesehatan Cianjur pun turut menggencarkan vaksinasi booster dan vaksinasi lengkap sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 varian baru. Diketahui dari dr. Irvan Nur Fauzi selaku Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, hingga saat ini pencapaian target vaksinasi booster sudah lebih dari 45 persen, sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 90 persen dari target 1,6 juta penerima di Cianjur.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, pelayanan vaksinasi di pusat layanan kesehatan masih dilakukan setiap hari dengan ketersediaan vaksin yang mencukupi, meski saat ini vaksinasi sudah tidak terpusat dan dilakukan secara massal, namun peningkatan tetap berjalan setiap minggunya.
Bahkan untuk ketersediaan vaksin di gudang farmasi Cianjur, mencapai 50 ribu dosis, termasuk di sejumlah pusat layanan kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan Cianjur mengimbau warga yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap dapat mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat.

Terkait dengan pasien yang dilaporkan positif Covid-19 beberapa waktu lalu, saat ini sudah sembuh sehingga sejak dua pekan terakhir, Cianjur sudah kembali ke nol kasus. Dinas Kesehatan Cianjur berharap agar pandemi segera usai sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali.

Lain halnya dengan Cianjur, penulis mendapati bahwa angka kasus Covid-19 di Tangerang Selatan mengalami peningkatan sebanyak 216 kasus positif dalam sehari pada Rabu, 13 Juli 2022. Dengan demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menggencarkan vaksinasi, khususnya untuk booster dengan menggandeng berbagai pihak.

Pemkot Tangsel akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, karang taruna, pramuka, dan organissasi kemasyarakatan lain, selain dengan jajaran TNI dan Polri untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster. Pemkot akan menyosialisasikan mengenai waktu dan tempat pelayanan vaksinasi. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui media sosial agar dapat tercapai ke telinga masyarakat dengan lebih cepat.

Berdasarkan hal-hal yang dilakukan oleh para PKK, Dinas Kesehatan Cianjur dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19, penulis menyarankan agar masyarakat juga turut ikut andil dengan lebih waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi bagi yang belum mendapatkannya. Masyarakat yang sudah vaksinasipun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan tidak lebih parah dari masyarakat yang belum menerima vaksinasi.

Dengan demikian, penulis berharap bahwa dengan menjalani protokol kesehatan dan melakukan pola hidup sehat serta diikuti dengan program vaksinasi, maka diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 dan memutus rantai penyebarannya di Indonesia sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Iklim investasi hijau di Indonesia kedepannya diyakini akan sangat prospektif . Hal ditunjang oleh komitmen kuat Pemerintah untuk mengembangkan investasi hijau demi mengurangi dampak perubahan iklim.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus saja mendatangkan minat para investor untuk menanamkan modal mereka karena memang secara fundamental, kondisi perekonomian di Tanah Air sangat menjanjikan. Salah satu perusahaan yang benar-benar dilirik oleh para pelaku pasar dunia atau investor asing adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero).

Emiten yang biasa juga disebut dengan PLN tersebut bahkan tidak ragu untuk memastikan kalau iklim investasi hijau yang terdapat di Nusantara memang masih sangat prospektif. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu contoh yang sudah disiapkan oleh Pemerintah mengenai pengembangan inestasi hijau tersebut adalah adanya program Energy Transition Mechanism (ETM).

Dengan adanya proyek itu, maka pembiayaan mengenai pengadaan transisi energi di Indonesia akan jauh lebih terjamin sehingga tentunya menjadi menguntungkan secara komersial. Maka dari itu, Dirut PLN menegaskan bahwa pihaknya akan terus membangun lingkungan yang kondusif untuk bisa terjadi adanya transaksi investasi, yang mana tentu dengan kontrak adil sehingga mampu menjamin keuntungan seluruh pihak terkait.

Sejauh ini Pemerintah sendiri juga sudah menyelenggarakan proyek ETM, namun untuk lebih mendukung performa proyek tersebut, maka pihak PLN juga akan mengajukan bagaimana skema investasi hijau milik mereka sehingga jika digabungkan tentu akan jauh lebih optimal untuk menjamin keuntungan secara fair.

Disamping itu, Darmawan juga menyinggung bahwa belakangan program perekonomian Dunia pasti akan terus memperhatikan bagaimana keberlanjutan lingkungan dengan salah satunya adalah menargetkan adanya carbon neutral sehingga hal ini disebut sangatlah penting untuk didukung. Bagaimanapun, menurutnya apabila kegiatan proyek perusahaan yang menghasilkan emisi karbon pasti akan memiliki dampak yang kurang baik bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan di dunia. Maka dari itu harus ada sebuah langkah kolaborasi yang apik dan dilakukan secara bersama-sama untuk menawarkan alternatif mengenai adanya hal tersebut.

Mengenai usulan dan rancangan terkait dengan proyek transisi energi yang disampaikan oleh PLN, Bill Winters selaku Standard Chartered Chief Executive memberikan respons dengan sangat positif bahkan menyatakan kalau Dunia saat ini juga sangat mendukung langkah transisi energi tersebut. Tentunya dengan paradigma etika lingkungan, maka Winters sangat mendukung upaya Indonesia untuk terus melangkah mengurangi isu emisi global.

Winters bahkan mengaku jika pihaknya sudah masuk ke tahap pemetaan untuk langkah-langkah apa saja yang selanjutnya bisa segera dilaksanakan dalam kerja sama yang akan dilakukan tersebut. Lebih lanjut, dirinya menyatakan kalau saat ini mereka membutuhkan penguatan data potensi dan juga rencana perbaikan iklim investasi supaya bisa menyatukan misi diantara kedua belah pihak.

Sementara itu, dalam salah satu forum G20 yang terdapat di dalamnya para Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari seluruh anggota memang menyatakan kalau saat ini dunia harus benar-benar lebih berfokus lagi dalam menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Titik pencapaian yang telah dicapai oleh Indonesia sendiri terkait peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada 14 Juli 2022 kemarin mendapatkan dukungan dan juga apresiasi sangat besar dari seluruh anggota G20 yang hadir.
Pasalnya transisi energi diharapkan benar-benar menjadikan situasi lebih ramah lingkungan atau nol karbon emisi bisa segera dirasakan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca adalah dengan menerapkan kebijakan pajak karbon yang dinilai sangat inovatif.

Sebagai informasi, memang dunia saat ini sangat menyorot upaya Indonesia yang dinilai perhatian terhadap isu lingkungan sehingga kepercayaan global pada Tanah Air pun semakin hari semakin meningkat. Bahkan sudah ada proyek EBT yang sedang berlangsung sampai saat ini mengenai transisi energi. Salah satu contoh konkret dari keterlibatan aktif investor asing dan ketertarikan mereka pada gagasan pengembangan ekonomi hijau di Indonesia adalah adanya keterlibatan dari Asian Development Bank (ADB) pada beberapa proyek pembangkit EBT yang dilakukan oleh PLN.

Bukan hanya ADB saja, melainkan beberapa pihak lain di dunia turut memberikan dukungan berupa pendanaan kepada PLN, yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang mana merupakan sebuah PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Tidak tanggung-tanggung, kapasitas dari PLTS tersebut bahkan mencapai sebesar 145 MWAc.

Selanjutnya, terdapat dukungan modal sebesar 380 juta US Dollar kepada PLN yang diberikan oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Perlu diketahui bahwa IBRD sendiri merupakan salah satu bagian dari World Bank Group, yang mana mereka mendukung proyek PLTA Upper Cisokan. Kemudian ada lagi pendanaan hingga sebesar 230 juta US Dollar yang diberikan oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada proyek pembangkit dengan kapasitas hingga 1.040 MW.

Dengan segala upaya yang telah diberlakukan oleh Pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan plat merah lainnya, maka tidak heran apabila prospek jangka panjang dari ekonomi hijau yang ada di Tanah Air memang sangatlah menjanjikan sehingga para investor asing diharapkan tidak ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Radikalisme merupakan paham berbahaya yang dapat mengincar siapa saja, tidak terkecuali generasi muda. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang mampu menangkal paham radikal serta intoleransi tersebut.

Radikalisme adalah paham yang sangat berbahaya dan terindikasi terus disebarkan oleh kelompok radikal. Buktinya adalah ketika ada 1 ormas yang kampanye keliling dan memviralkan khilafah, dan aparat langsung bergerak cepat untuk mengamankan para pentolannya. Jangan sampai Indonesia hancur gara-gara radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme.

Kelompok radikal bertindak licik dengan mengambil anak-anak muda sebagai kader-kader baru. Mereka berusaha agar generasi muda tertarik dengan radikalisme dan berkenalan melalui media sosial. Anak-anak muda biasanya kritis dan senang membaca hal baru, dan mereka disesatkan oleh pemikiran radikal. Jangan sampai malah banyak remaja yang merasa radikalisme itu keren karena pemikiran tersebut salah besar.

Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Komjen Pol Boy Raflli Amar menyatakan bahwa jiwa kebangsaan dan semangat generasi muda harus dijaga agar tidak disorientasi di tengah ancaman paham radikalisme dan terorisme. Jangan biarkan generasi muda di masa depan tidak mengenali bangsanya sendiri.

Dalam artian, anak-anak muda perlu diberi ‘suntikan’ semangat kebangsaan agar mereka tidak terpengaruh oleh radikalisme. Jika kaum muda paham akan nasionalisme dan mencintai bangsanya maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh radikalisme dan terorisme. Penyebabnya karena mereka sangat cinta Indonesia dan tidak mau negeri ini hancur karena diubah dengan paksa jadi sistem khilafah.

Anak-anak muda perlu diberi pemahaman bahwa nasionalisme harga mati. Seorang warga negara yang baik akan mencintai negaranya dan tidak mau bangsanya dirusak oleh paham terlarang seperti radikalisme dan terorisme.Seorang warga negara juga akan mengerti bahwa sistem demokrasi adalah yang terbaik bagi Indonesia yang pluralis, dan tidak akan cocok dengan sistem radikal, sehingga menolaknya mentah-mentah.

Jika anak muda mengerti bahwa Indonesia adalah negara yang multi etnis dan memiliki 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah, maka ia tidak akan mendukung radikalisme. Penyebabnya karena jika Indonesia dipaksakan jadi radikal, akan terjadi kekacauan sosial seperti di Afghanistan. Anak muda sangat mencintai bangsanya dan tidak mau ada kehancuran gara-gara radikalisme.

Cara untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan anak muda adalah dengan mengajak murid SMP, SMA, hingga mahasiswa untuk napak tilas ke tempat perjuangan para pahlawan. Misalnya di Tugu Proklamasi yang menjadi saksi bisa ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Bung Karno. Mereka akan paham bahwa Indonesia dibangun oleh para tokoh nasional tetapi tidak ada andil dari kelompok radikal.

Selain itu, anak-anak muda bisa diajak untuk mengunjungi museum kepahlawanan dan paham bagaimana perjuangan dan pengorbanan para prajurit di era pra kemerdekaan. Mereka juga diajak ziarah ke taman makam pahlawan (TMP) untuk melihat dari dekat bagaimana pejuang rela kehilangan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Dari situ maka rasa nasionalismenya perlahan-lahan menguat.

Setelah napak tilas dan menziarahi makam para pahlawan, maka anak-anak muda akan sadar akan pengorbanan para pejuang. Mereka rela melakukan apa saja demi Indonesia. Persatuan dan semangat pejuang mendorong kemerdekaan, dan akhirnya negeri ini diakui oleh negara-negara lain.

Namun sayangnya radikalisme akan menghancurkan kemerdekaan dan persatuan Indonesia, karena ajaran ini selalu memaksakan pendapat dan tidak sesuai dengan paham demokrasi. Anak-anak muda akan paham mengapa radikalisme terlarang di Indonesia. Dengan belajar sejarah maka mereka bertambah tebal rasa nasionalismenya dan tidak akan terbujuk oleh kelompok radikal.

Komjen Pol Boy Rafli Amar melanjutkan, perlu ada sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak muda, untuk mendeteksi radikalisme sejak dini. Dalam artian, perlu ada sensitivitas dan kolaborasi dari banyak pihak untuk mengatasi radikalisme. Sama seperti ketika ada pawai radikal, maka netizen langsung merekam dan meng-upload-nya sehingga viral di media sosial dan kemudian ditelusuri oleh pihak berwajib.

Jika semua pihak, terutama anak-anak muda, memiliki sensitivitas, maka radikalisme tidak akan tumbuh di Indonesia. Penyebabnya karena jika ada yang disinyalir radikal akan cepat diviralkan, karena anak muda cenderung suka mengunggah video ke media sosial. Berbeda jika generasi muda malah cuek-bebek, maka kelompok radikal bisa tumbuh di Indonesia karena tidak ada yang mengawasi.

Untuk mengatasi radikalisme maka anak-anak muda perlu dipantik lagi nasionalisme dan semangat persatuannya. Mereka bisa belajar sejarah dari museum dan melakukan napak tilas, agar memahami bahwa Indonesia berdiri di atas semangat persatuan walau sukunya berbeda-beda. Sedangkan radikalisme tidak menyetujui perbedaan sehingga tidak cocok di Indonesia. Dengan adanya kepedulian dan kesadaran generasi muda, maka penyebaran radikalisme dapat di Indonesia diharapkan dapat dicegah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tentu akan mampu mempercepat kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Pasalnya, DOB Papua tersebut akan memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan, sehingga mempermudah pengawasan berbagai kebijakan dan program pembangunan di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) tentunya akan terus berusaha untuk bisa mempercepat kesejahteraan dan juga pemerataan di Tanah Air, khususnya pada daerah yang selama ini kurang diperhatikan dan terkesanJawasentris. Maka dari itu di era Presiden Joko Widodo terdapat pemerataan bahkan hingga ke seluruh pelosok Nusantara termasuk Papua.

Salah satu upaya yang terus dilaksanakan adalah kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Maka dari itu Hengky Yaluwo selaku Bupati Boven Digoel Provinsi Papua menegaskan bahwa kebijakan yang saat ini diupayakan oleh Pemerintah tersebut memang mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lantaran ketika ada pemekaran wilayah, maka tentunya percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan peningkatan publik akan sangat efektif untuk dilakukan.

Selain itu, Bupati Boven Digoel ini juga menilai bahwa justru dengan diselenggarakannya kebijakan DOB di Papua, maka akan ada pembukaan lapangan pekerjaan bagi anak-anak asli Papua sehingga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Maka dengan tegas dirinya menyatakan sangat menyambut baik keputusan Pemerintah untuk mengesahkan tiga Provinsi baru yang terdapat di Papua.

Bahkan lebih lanjut, Hengky juga mengajak seluruh generasi muda di Bumi Cendrawasih untuk mampu mengambil peran mereka yakni dengan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada setelah terjadinya pembentukan DOB tersebut supaya tidak mengalami ketertinggalan dengan daerah lain terus-menerus dan agar Papua juga bisa ikut bersaing dengan kawasan lain di Indonesia.

Sejauh ini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah melakukan pengesahan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan DOB di Papua, yang mana akan dipisah menjadi tiga wilayah yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Kekhawatiran sejumlah pihak dengan adanya pemekaran wilayah ini juga sejatinya langsung terbantah karena justru kebijakan ini sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2/2021 pada Pasal 76 yang menyatakan bahwa pemekaran memang harus memperhatikan berbagai aspek seperti politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar dan juga kemampuan ekonomi.

Pendapat yang diucapkan oleh Bupati Boven Digoel tersebut ternyata juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dirinya menegaskan pula bahwa memang dengan kebijakan DOB Papua yang telah disahkan itu pastinya akan mempercepat pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sendiri.

Hal tersebut dikarenakan sejatinya usulan awal mengenai rencana untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua ini disampaikan langsung dari aspirasi masyarakat Papua mulai dari Kepala Daerah, tokoh adat, tokoh agama hingga tokoh perempuan. Sehingga jelas sekali bahwa Pemerintah sangat menerima seluruh aspirasi masyarakat tersebut. Di sisi lain, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II menyatakan kalau penyusunan terhadap 3 RUU DOB Papua memang sudah sangatlah representatif mengenai seluruh aspirasi masyarakat.

Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD juga menegaskan bahwa kebijakan DOB Papua memang sudah mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD dan juga pendanaan atau anggaran yang hendak digunakan. Dengan itu maka Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang dibutuhkan untuk kesejahteraan Papua akan langsung memprioritaskan untuk merekrut Orang Asli Papua (OAP) dengan perbandingan 8 dibanding 10.

Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan diratakan jabatannya berdasarkan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing disesuaikan dengan kuota OAP yang telah disebutkan sehingga akan ada pemerataan mulai dari tingkat kementerian, kelembagaan hingga pemda.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Junimart Girsang menegaskan kalau kebijakan Daerah Otonomi Baru di Papua memang akan sangat bermanfaat untuk mengatasi segala permasalahan dan konflik kesenjangan yang selama ini terus berhembus karena taraf hidup masyarakat secara otomatis juga akan ikut terangkat. Selain itu juga akan terjadi pengakuan serta penghormatan hak-hak dasar OAP yang mungkin selama periode sebelum Presiden Jokowi masih belum didapatkan, serta yang terakhir adalah akan terjadi tata kelola pemerintahan yang mampu diterapkan dengan sangat baik.

Bagaimana tidak, pasalnya dalam proses pembentukan RUU tersebut sendiri juga sudah menghadirkan berbagai kelompok asli Papua yang memang berkepentingan termasuk ada beberapa kali kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke serta Kabupaten Jayapura untuk bisa saling berdialog dan mengisi hal-hal yang sekiranya kurang dikehendaki.

Pada kesempatan lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan bahwa Undang-Undang mengenai pemekaran wilayah di Papua memang sangat bermanfaat karena untuk mensukseskan cita-cita dasar pendiri Bangsa untuk membuat semua rakyat bisa bersaudara tanpa pandang latar belakang bahkan hingga di sisi paling Timur Nusantara karena mereka mampu merasakan juga bagaimana dampak kemajuan ekonomi sosial serta pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Maka dari itu kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih pasti akan jauh lebih menjadi efisien serta efektif ketika Daerah Otonomi Baru Papua terlaksana. Bahkan hal tersebut sudah sangat representatif dengan mengakomodasi segala aspirasi yang telah dikemukakan oleh Orang Asli Papua. Dengan adanya DOB di Papua tersebut, berbagai kebijakan dan program Pemerintah diharapkan dapat terlaksana dan kesejahteraan rakyat Papua dapat meningkat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Guntur Eko Saputra *)

Kawasan IKN Nusantara dipastikan memiliki area hijau sebanyak 70 persen dari luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal tersebut diungkapkan oleh Valin Tsarina selaku Associate Urban Designer URBAN+ yang mengatakan bahwa sisa 30 persen area tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti diketahui, KIPP di IKN Nusantara akan dibangun berdasarkan konsep desain Nagara Rimba Nusa yang dirancang oleh URBAN+ dimana dalam konsep tersebut akan diterapkan konsep Jemari Hijau yang akan mempertahankan 70 persen area hijau. Tim arsitek URBAN+ mencoba untuk mengkonsepkan kota yang merepresentasikan kosmologi Nusantara yang terdiri atas tiga bagian yakni nilai luhur, manusia dan alam. Nilai luhur sendiri biasanya berada di perbukitan, lalu manusia direpresentasikan melalui perkotaan dan alam direpresentasikan sebagai mangrove ecopark.

Berdasarkan info terkini yang penulis dapat, proses pembangunan yang dilakukan akan mengikuti kontur dan struktur ruang di Kalimantan Timur yang cenderung berbukit-bukit. Dalam konsep pembangunan perkotaan, akan diterapkan konsep bio mimikri dari hutan Kalimantan ke bangunan. Seluruh bangunan harus dibentuk selaras dengan alam serta vegetasi lokal harus tetap dipertahankan dengan meminimalkan intervensi vegetasi. Seperti penataan bangunan vertikal yang tetap mempertahankan keberadaan vegetasi dan aliran air layaknya hutan tropis.

Valin mengatakan bahwa konsep kanopi hutan yang bisa memberikan rasa sejuk dan teduh juga bisa diadaptasi dalam desain bangunan serta pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga akan dibangun jaringan transportasi yang bisa menjangkau 80 persen area tersebut. Perlu diketahui bahwa Nagara Rimba Nusa sendiri merupakan salah satu dari sembilan kota yang terdapat di IKN Nusantara. Nantinya kawasan pemerintahan tersebut akan berdiri di lahan seluas 6.671 hektar.

Namun, penulis mendapati bahwa ada empat tantangan utama yang harus dihadapi dalam menjamin mutu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diungkapkan oleh Takehiro Yasio selaku Chief Representative JICA saat bertemu dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR.

Pertama, perlu adanya integrasi berdasarkan kondisi dasar dimana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi yang ada saat ini. Seperti pembuatan land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk pada rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, perlu adanya koordinasi infrastruktur bawah tanah yang salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas atau right-of-way (ROW) terutama untuk selokan dan struktur yang lebih besar yaitu pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, harus menyiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan diantaranya kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV.

Keempat, mengenai jaminan mutu konstruksi yang harus dibangun sebaik mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut penulis, keempat tantangan yang harus dihadapi tersebut sudah tepat diperkirakan oleh Takehiro agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat kurangnya persiapan terhadap masalah yang dapat dihadapi dalam proses pembangunan IKN Nusantara.

Senada dengan penulis, Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi yang dilakukan tim konsultan JICA tersebut terutama terkait dengan tantangan pertama, konsultan JICA sangat jeli dalam mengobservasi karena pembangunan IKN Nusantara akan bergantung dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Dengan kehadiran konsultan JICA tersebut, Basuki berharap dapat mempermudah pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terdapat dua sasaran utama dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika sehingga dalam proses pembangunannya tetap menjaga kelestarian lingkungan namun mutu konstruksi tetap maksimal.

Selanjutnya, pada tahap pertama pembangunan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan berbagai gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara, berbagai plasa seperti plasa Kebangsaan, fasilitas TNI Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bahwa intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat yang ditandai dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.

Selain itu, OIKN bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait serta menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seiring pembangunan yang segera dimulai. Harapannya penduduk lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan IKN Nusantara.

Namun menurut penulis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan mempertahankan 70 persen area hijau serta interaksi dengan masyarakat setempat. Sehingga kondisi alam yang indah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat setempat turut mendukung terhadap pembangunan IKN yang dilakukan.

*Penulis adalah kontributor Jayabaya Institute

suaratimur.id – Jamak kita akui bersama bahwa kondisi wilayah Papua memang belum terbebas dari sematan wilayah rawan konflik. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi masalah seperti ekonomi hingga ideologi masih menyisakan sejumlah gangguan yang kerap menghambat jalannya percepatan pembangunan maupun pemerataan ekonomi.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) hingga pengesahan pemekaran tiga UU provinsi masih berdampingan dengan keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) yang kerap bertindak brutal dan kejam dengan mengatasnamakan keinginan untuk keluar dari wilayah Indonesia. Adanya peristiwa penyerangan di Kabupaten Nduga menjadi refleksi sekaligus evaluasi bagi seluruh pihak. Semua mengamini bahwa kejadian tersebut jangan sampai berulang. Semua juga setuju perlunya evaluasi dan perubahan strategi dalam pendekatan keamanan di wilayah Papua

Mirisnya, di saat sejumlah pihak turut memberikan kontribusi pemikiran hingga tindakan dalam mewujudkan wilayah Papua damai, terdapat satu pihak yang merespon kebijakan pemekaran Papua dengan nada sumbang dan provokatif. Adalah Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Universitas Andalas, Feri Amsari yang menilai bahwa penyebab masyarakat Papua tidak sejahtera karena kebijakan pemerintah pusat, bukan karena jumlah provinsi di wilayah tersebut sedikit. Menurutnya, Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah kedok pemerintah pusat untuk menguasai Papua.

Pernyataan tersebut tergolong provokatif. Sebagai akademisi harusnya paham kondisi masyarakat Papua yang sensitif dan sumber pemicu konflik yang pernah timbul akibat narasi provokatif beberapa tahun silam. Sebagai seorang pengamat, sudah seharusnya berada di posisi tepat, turut memberikan andil jika memang terdapat kekurangan dalam ragam upaya untuk memajukan bumi cenderawasih. Sebuah masukan yang bersifat konstruktif adalah hal yang ditunggu, bukan kritikan dekonstruktif yang bakal lepas tangan jika nantinya berimbas pada kejadian tak diinginkan. Mulutmu Harimaumu.

Penjelasan Kembali Mengenai Tujuan Kebijakan Pemekaran Papua

Maka perlunya dijelaskan kembali mengenai tujuan kebijakan pemekaran provinsi yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu. Sudah banyak pihak yang menjadi perpanjangan pemerintah turut menyatakan tujuan dari kebijakan pemekaran provinsi. Pernyataan tersebut bahkan muncul dari beragam sisi dan bidang yang disampaikan secara lugas maupun tegas untuk memberikan pengetahuan, sosialisasi, hingga antisipasi adanya pihak-pihak yang sengaja memperkeruh situasi dengan opini yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua. Pemekaran bisa membuat pelayanan publik lebih dekat menjangkau masyarakat. Adanya sebagian masyarakat yang menolak pemekaran tak mencerminkan suara mayoritas. Secara umum masyarakat Papua mendukung kebijakan pemekaran DOB.

Sementara itu, Bupati Asmat, Elisa Kambu, secara tegas menyatakan bahwa pemekaran tiga provinsi baru di Papua bukan untuk ajang persaingan, tetapi untuk percepatan pembangunan. Hadirnya tiga provinsi baru bisa memberi dampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, rentan kendali yang selama ini menjadi masalah klasik bisa lebih mudah terjangkau dengan adanya tiga provinsi baru di Papua. Masyarakat di daerah pemekaran bisa lebih berkembang di semua sektor, mulai ekonomi, infrastruktur dan tentu sumber daya manusia.

Secara umum, pemekaran wilayah Papua merupakan suatu keharusan. Bila dikelompokan kembali, terdapat 3 garis besar aspek manfaat dari pemekaran wilayah Papua, diantaranya dari aspek politik, pembagian Provinsi Papua menjadi tiga wilayah Provinsi memberikan kesempatan kepada tiga putra terbaik asli Papua untuk menjadi gubernur, dan putra-putra terbaik Papua lainnya menempati jabatan-jabatan struktural di pemerintahan daerah baru. Dari aspek ekonomi, ketiga wilayah tersebut mempunyai potensi sumber alam yang sama, yakni pertambangan. Sementara, dari aspek sosial budaya, pembinaan dan pengembangan budaya serta adat-istiadat akan lebih efektif dilakukan. Pelayanan-pelayanan sosial seperti Pendidikan dan agama, sarana dan prasarananya dapat diperbaiki. 

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk membebaskan Papua dari ketersulitan ekonomi dan gangguan keamanan sebagai akar masalah yang masih belum terselesaikan, salah satunya dengan pemekaran wilayah. Tujuannya tentu agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua. Secara deskriptif, manfaat dari adanya pemekaran wilayah di Papua ini sama-sama bisa dirasakan dengan jelas dan lengkap. Apabila merujuk pada tujuan awal disahkannya UU DOB yang diungkapkan oleh beberapa tokoh Negara, keberlanjutan program yang telah disahkan oleh pemerintah harus diyakini sebagai langkah yang baik dan positif untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk kemajuan masyarakat Papua.

Masukan Berbagai Pihak Untuk Mengatasi Siklus Kekerasan Kelompok Separatis Papua

Tindakan brutal kelompok separatis di Papua yang melebihi sebuah eksistensi memerlukan rembug bersama dari berbagai pihak agar tak menjadi siklus yang merugikan masyarakat Papua. Koalisi Kemanusiaan Papua menyarankan adanya evaluasi pendekatan keamanan karena selama ini belum mampu menghentikan konflik bersenjata. Perlu diformulasikan kepada kebijakan sehingga menghasilkan perubahan signifikan dalam konteks perdamaian Papua. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Sukamta memberi masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan Kelompok Separatis di Papua. Pertama, mengubah pola pendekatan menjadi ofensif dengan melibatkan masyarakat sipil agar tidak salah sasaran. Serta Kedua, perang opini untuk melawan doktrinasi hingga penggalangan opini dari kelompok separatis yang bersembunyi dan belum terpetakan.

Menko Polhukam, Mahfud MD dalam pernyataannya menyebut bahwa terorisme tak selalu memiliki motif agama tertentu, melainkan bisa terkait politik dan ideologi seperti kelompok separatis di Papua. Motif politik gerakan tersebut ingin membuat Papua terpisah dari NKRI sehingga melakukan kekerasan untuk menyebarkan ideologi. Masih berkaitan dengan hal tersebut, Komnas HAM juga telah memetakan kelompok bersenjata di Papua, dimana setidaknya terdapat dua kelompok. Pertama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berada di bawah komando Organisasi Papua Merdeka (OPM), memperjuangakn Papua lepas dari Indonesia. Kedua, kelompok bersenjata yang berdiri dan mengorganisir kelompok mereka sendiri, hadir untuk kepentingan bisnis dan politik. Mereka tidak memiliki keterkaitan dengan TPNPB maupun OPM, diduga terlibat berbagai bisnis senjata api dan amunisi illegal yang selama ini terjadi di Papua.

Kepala Badang Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar menyatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi antar penegak hukum untuk mencegah siklus kekerasa kelompok separatis Papua. Multi pendekatan atau multi approach harus dilakukan, baik melalui soft approach maupun hard approach. Hard approach terutama adalah bagaimana menghentikan kekerasan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu, pihaknya juga menggandeng tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat untuk turut serta menangani konflik Papua.

Sejumlah masukan tersebut menjadi energi positif bagi aparat dan pihak terkait dalam menangani permasalahan Papua sehingga eskalasi hingga siklus kekerasan tak lagi terjadi dan memakan korban. Meskipun kritik dan saran adalah hal berbeda, tidak setiap pihak yang memberi kritik harus memberi saran dan sebaliknya. Namun juga harus memperhatikan konteksnya. Jangan sampai apa yang disampaikan berujung pada hal yang tak diinginkan. Semoga jenis pernyataan seperti yang dituangkan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Universitas Andalas Feri Amsari, selanjutnya akan lebih bijak, tepat pada waktu dan tempatnya. Kitorang Sayang Papua!

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)