suaratimur.id – Gerakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi satu permasalahan di bumi cenderawasih yang hingga kini masih diupayakan pemerintah melalui aparat dalam melakukan sejumlah pendekatan penanganan. Sejumlah kebijakan pembangunan untuk kemajuan tanah Papua selalu direspon dengan sikap resistensi yang dilakukan melalui beragam modus. Gangguan keamanan serta aksi penyerangan secara gerilya merupakan hal yang harus diantisipasi, karena semakin kesini eskalasi semakin meninggi.

Sepanjang tahun 2022 aksi teror kelompok separatis Papua telah melukai hingga membunuh warga sipil, anggota Polisi dan anggota TNI. Pada 2 Maret 2022, aksi kelompok separatis menembak karyawan Palaparing Timur Telematika yang sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Puncak, Papua. Serangan tersebut menewaskan 8 orang karyawan. Kemudian pada Sabtu 26 Maret 2022, Kelompok Separatis menyerang anggota TNI di pos Marinir Perikanan Quari Bawah, Distrik Kenyam, Nduga. Satu anggota TNI, dinyatakan gugur. Sementara sembilan anggota TNI lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Sebelumnya, teror terjadi di Kabupaten Puncak pada 19 Februari 2022 dengan mengincar warga sipil setelah menembak anggota Kopasgat di sekitar Bandara Aminggaru. Mereka juga menembaki truk milik PT. MTT. Akibat serangan tersebut, seorang warga bernama Glen Sumampo mengalami luka tembak. Terakhir di pertengahan bulan Juli 2022, serangan Kelompok Separatis di Kabupaten Nduga menewaskan 10 orang warga sipil, termasuk diantaranya Pendeta dan Ustaz. Sejumlah pihak merespon dengan mendesak hingga memberi masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi pola pendekatan keamanan.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah juga tengah menyoroti wilayah timur Indonesia melalui kebijakan pembangunan infrastruktur dan sejumlah progam di bidang ekonomi. Provinsi Papua juga baru saja mendapat tiga anak baru berupa pemekaran provinsi sebagai upaya percepatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di Papua Terus Berlanjut dan Tak Boleh Terhambat oleh Aksi Kelompok Separatis

Tak ada satupun pihak yang menginginkan kejadian aksi gangguan keamanan maupun serangan kelompok separatis terjadi lagi di belahan wilayah manapun di tanah Papua. Bahkan, isu yang berkembang serangan tersebut disinyalir melebar dan menyasar ke masyarakat pendatang di luar Orang Asli Papua (OAP).

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai dalam pernyataannya merespon kondisi tersebut bahwa kelompok separatis sedang melancarkan teror dengan menyasar pada penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk pendatang yang sedang bermukim dan bekerja di Papua. Mereka sengaja memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama di tengah upaya pemerintah membangun Papua melalui Otsus dan pemekaran provinsi, termasuk berupaya memecah belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis. Pemerintah harus mengambil langkah terukur dan terencana untuk mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespon teror demi teror yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris Papua. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga situasi kondusif di bumi cenderawasih, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus jilid II dapat berlangsung dengan baik. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan berubah menjadi kebencian serta permusuhan antarsesama.

Masyarakat Papua Terganggu dengan Keberadaan Kelompok Separatis

Di sisi lain, terjadinya penyerangan oleh kelompok separatis yang kerap menyasar warga sipil menjadi keprihatinan sejumlah pihak terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pada dasarnya, tak ada satu orang pun yang bersedia tinggal di daerah yang rawan konflik, apalagi bertaruh dengan keselamatan nyawa.

Akademisi sekaligus Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof. Muradi berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan dan memberantas keberadaan kelompok separatis di tanah Papua. Upaya tindakan tegas perlu dilakukan karena diyakini jumlah masyarakat Papua yang mengingnkan kedamaian jauh lebih besar. Mereka sangat terganggu dengan keberadaan kelompok separatis. Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua di bawah naungan NKRI. Mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan pemerintah pusat.

Menurut Muradi, secara umum terdapat tiga kelompok masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pertama kelompok masyarakat yang takut dan lebih cenderung memilih siapa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dirinya, mereka tergolong bersifat pragmatis. Kelompok kedua adalah mereka yang rela mati untuk Kelompok Separatis dan Teroris. Hal Ini yang berbahaya karena harus diakui, terdapat beberapa dari kategori ini yang berbaur dengan masyarakat dan diam-diam memberikan dukungan bahkan menyuplai kebutuhan Kelompok Separatis. Kemudian, Ketiga adalah masyarakat yang memang ingin hidup damai dan nyaman di tanah Papua. Kelompok ini jumlahnya jauh lebih besar dari pertama dan kedua. Ketikapun misalnya diadakan jejak pendapat, kelompok ketiga ini diyakini akan memenangkan dan memilih berada dalam naungan NKRI karena merasa sentuhan yang telah dilakukan pemerintah pusat banyak memberi dampak pada kemajuan masyarakat dan pembangunan di tanah Papua. Pembenahan infrastruktur, keterlibatan dan apresiasi terhadap masyarakat lokal, hingga pembangunan sosial budaya. Singkatnya, masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadan kelompok Separatis jauh lebih besar jumlahnya.

Mendukung Evaluasi dan Tindakan Tegas Pemerintah dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Rentetan aksi demi aksi yang cenderung menimbulkan korban jiwa menimbulkan dorongan dari berbagai pihak kepada pemerintah terutama aparat yang berwenang dalam masalah separatis di Papua untuk melaksanakan evaluasi pola dan strategi pendekatan keamanan.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan bahwa masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata. Yakni tak hanya pendekatan ekonomi, namun kultural hingga agama. Hal tersebut perlu didukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan dan berkesinambungan. Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Arsul Sani berpendapat bahwa masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras aksi kelompok separatis di Nduga, Papua, yang menewaskan 10 orang termasuk ustaz dan pendeta. Sasaran kekejaman mereka sudah tidak memandang bulu, bahkan sudah menyasar kepada tokoh-tokoh agama. Hal ini sudah melampaui batas nilai kamanusiaan. Kementerian Agama mendukung aparat keamanan untuk terus meningkatkan operasi militernya dalam menumpas kelompok separatis yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan teror kemanusiaan yang sangat keji dan biadab.

Negara tidak pernah mentoleransi siapa pun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban, keamanan masyarakat, hingga menimbulkan korban meninggal dunia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Jakarta – Ketua Umum Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Wawan Gunawan mengatakan masyarakat Indonesia harus dapat mewaspadai bahaya laten Khilafah karena dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Pancasila sudah teruji mempersatukan Indonesia dan Pancasila merupakan anugerah bagi Indonesia yang memiliki keberagaman.

Hal tersebut diungkapkan Wawan Gunawan dalam dialog daring di program Dialog Kebangsaan Pancasila TV di Jakarta, (21/7).

Wawan Gunawan mengatakan sejarahnya Pancasila sudah sangat Islami, bagi Kelompok Kristen Pancasila itu sudah sangat Kristiani, bagi Hindu Pancasila itu sudah sangat mengakomodir Hindu, Pancasila secara historis merupakan titik temu dari bangsa Indonesia yang berbeda.

Disisi lain ada sekelompok orang yang ingin menghilangkan jejak – jejak sejarah itu dan ingin hidup secara terkotak – kotak, ingin hidup dalam lingkungan yang dipimpin dalam sistem khilafah. Mereka memiliki ketidak puasan terhadap sistem yang sudah ada. Seharusnya jika Indonesia masih dianggap kurang, seharusnya bukan membuat rumah baru namun justru mari bagun secara Bersama – sama sehingga Indonesia dapat menjadi rumah Bersama bangsa Indonesia, ujar Wawan.

Pancasilakan sudah teruji bisa mempersatukan 15.400 pulau, bisa mempersatukan 714 bahasa, bisa mempersatukan Indonesia yang beragam ini. Pancasila merupakan anugerah bagi Indonesia, tegas Wawan.

Wawan Gunawan menjelaskan dalam konteks Indonesia yang beragam dari sisi suku, agama dan lainnya, para Pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno, Bung hatta, KH. Hasyim Ashari, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Kusumo telah memilih konsep negara Pancasila bukan konsep Khilafah. Hal ini pun sudah berdasarkan pemikiran keagamaan dan justru telah menjadi pemilikan lintas agama yang ada di Indonesia. Makanya yang menghidupi Pancasila semua agama, seperti Romo Magnis menulis konsep Pancasila dalam perspektif Katholik, kemudian almarhum Eka Dharma Putra banyak menulis Pancasila dalam konsep Kekristenan, dan Gus Dur banyak menulis Pancasila dalam perspektif Keislaman jadi Pancasila mengakomodir semuanya.

Berdasarkan Hasil survei LSI Denny JA, dalam kuran waktu 13 tahun terakhir yang pro Pancasila menurun 10 persen, yang menilai Indonesia dengan sistem NKRI bersyariat alias Khilafah naik 9 persen. Hal itu akan menjadi bahaya laten bagi eksistensi Pancasila. Jadi apa yang dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Indonesia bisa bubar dalam 30 tahun mendatang bisa jadi benar jika hal itu dibiarkan. Hal tersebut tentunya harus di waspadai, ungkap Ketum Jakatarub.

Pembubaran terhadap HTI dan FPI yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena kedua ormas tersebut secara jelas merongrong Pancasila karena sering menyebutkan Pancasila bukan dari Islam. Yang menarik pemikiran pendiri bangsa Indonesia banyak yang dari Kyai dan ahli – ahli agama yang sepanjang hidupnya sudah terus menerus di pesantren dan Islami serta dalam satu tarikan nafas juga bernegara dimana mereka menilai Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk Indonesia yang majemuk, tutur Wawan.

Menurut Wawan Gunawan, dinegara – negara lain konsep Khilafah dilarang namun luar biasanya Indonesia karena menjadi negara demokratis terbaik didunia sehingga para pendukung Khilafah bisa berbicara. Makanya aneh HTI mengkritik demokrasi padahal mereka bisa bicara karena Indonesia negara demokrasi. Jika Indonesia bukan negara demokrasi mereka tidak bisa banyak bicara.

Pemerintah telah menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Khilafah dengan moderasi beragama dengan leading sectornya Kementerian Agama. Munculnya Moderasi Beragama dilatar belakangi oleh munculnya paham keagamaan yang tidak berbanding lurus dengan paham kebangsaan. Pemerintah mengeluarkan indikator moderasi beragama ada empat antara lain beragama dan berwawasan kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap budaya lokal. Dengan empat indikator tersebut pemerintah berusaha mengatasi paham Khilafah dari perspektif politik itu, jelas Wawan.