suaratimur.id – Keterlibatan akademisi perguruan tinggi dalam partisipasi di ranah pemerintahan menjadi hal lazim dalam politik kebangsaan agar menjadi egaliter mengisi program strategi di struktur pemerintahan. Begitu juga peran akademisi diluar posisi struktur pemerintah, salah satunya diharapkan mampu menjadi kontrol sekaligus masukan bagi sejumlah kebijakan pemerintah yang sedang direncanakan maupun tengah dilangsungkan serta membutuhkan analisis dan evaluasi.

Dalam hal kebijakan pembangunan di wilayah Papua, pemerintah tak tanggung-tanggung melibatkan peran akademisi untuk meninjau bidang per bidang dari setiap masalah yang dikaji agar nantinya tepat sasaran dalam realisasi program. Termasuk lahirnya pemekaran provinsi, selain buah dari aspirasi Orang Asli Papua (OAP) selama puluhan tahun silam, juga merupakan rekomendasi dari akademisi dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan kewilayahan, adat, hingga perekonomian di tanah Papua.

Opini Negatif Terkait Tersingkirnya Masyarakat Adat Kontradiksi dengan Misi Percepatan Pembangunan Papua

Menjadi satu hal yang disayangkan ketika muncul pernyataan dari akademisi yang tanpa berpikir panjang menaruh sifat pesimis terhadap kebijakan pemekaran di Papua. Adalah Yosehi Mekiuw, seorang akademisi dari Universitas Musamus Merauke. Secara deskriptif menyatakan bahwa pemekaran Papua menjadi tiga provinsi baru akan semakin membuat masyarakat adat tersingkir lantaran terdapat eksploitasi sumber daya alam Papua. Dirinya khawatir bahwa masyarakat adat akan kehilangan hutan yang berdampak pada timbulnya persoalan serius di kemudian hari. Pasalnya, hutan merupakan lumbung pangan bagi masyarakat adat Papua.

Menurutnya, perlu langkah dan kebijakan untuk memproteksi masyarakat adat pasca pemekaran Papua. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan aturan, baik peraturan daerah maupun peraturan daerah khusus tentang proteksi hutan adat, masyarakat dan sumber penghidupannya. Pemerintah juga harus membuat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada budaya masyarakat adat setempat dan mengevaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat.  

Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Pemekaran Provinsi

Meskipun di akhir pernyataan, dirinya telah kembali pada jalurnya sebagai akademisi memberikan kontrol serta masukan terhadap kebijakan pemerintah yang tengah berjalan, namun adanya pernyataan di awal yang bersifat pesimis terkait tersingkirnya masyarakat adat perlu diluruskan kembali dalam berbagai konteks bidang. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman yang timbul di masyarakat dan berakhir kontraproduktif terhadap kebijakan yang saat ini tengah dikaji untuk masuk masa transisi pasca pengesahan UU pemekaran beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, pernah meminta pemerintah melibatkan orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, sisi ekonomi, serta keterlibatan dalam pembangunan. Pihaknya juga meminta pemerintah membatasi masuknya para migran karena dikhawatirkan jika orang luar Papua terus, maka orang asli akan termarjinalkan. Pihaknya juga meminta agar migrasi dapat dikendalikan untuk memastikan bahwa masyarakat adat akan memiliki kehidupan yang layak.

Sementara itu, Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Apabila terdapat masyarakat adat di Papua yang menolak Otsus, maka tidak tahu adat istiadat.

Kebijakan pemekaran oleh pemerintah pusat dan DPR RI harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat adat. Sebab, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menjadi hal terpenting adalah agar kePapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis karena adanya DOB.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa kebijakan DOB atau pemekaran wilayah merupakan hal penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya dapat memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal tersebut dinantikan, sehingga mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat untuk realisasi pemekaran DOB di tiga provinsi baru Papua

Pemerintah Berikan Afirmasi Masyarakat Papua dalam Pemekaran Provinsi

Jika menyimak rencana pemerintah pusat dan DPR, terdapat beberapa ruang afirmasi yang sengaja ditetapkan berkaitan dengan adanya pemekaran provinsi di Papua. Hal tersebut juga sekaligus menjawab permintaan dari Dewan Adat Papua serta menjawab pernyataan optimis dari Yosehi Mekiuw. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas menyatakan bahwa UU pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Secara lengkap, penawaran pemerintah dalam pemenuhan pegawai di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi: Pengukuhan dalam jabatan yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi induk, uji kesesuaian dalam jabatan (job fit) bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda, serta seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan UU apabila tidak terdapat kesesuaian ASN dengan jabatan yang dibutuhkan baik dari dalam lingkungan provinsi maupun luar Provinsi Papua.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja. Untuk diketahui bahwa Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat mengakomodasi OAP untuk lebih dominan dalam formasi ASN pada DOB Papua. Kebijakan tersebut nantinya dimasukkan pada salah satu pasal dalam RUU pembentukan provinsi yang saat ini sedang berproses di DPR. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80% OAP mengisi formasi ASN.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua juga dikuatkan oleh pernyataan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Toni Wanggai.  Bahwa kebijakan DOB memberi ruang kepada orang asli Papua (OAP) untuk menempati posisi di birokrasi termasuk menduduki jabatan struktural di Pemda setempat. Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktural pemerintah daerah merupakan salah satu landasan pembangunan berbasis wilayah adat untuk mempercepat pembangunan wilayah pemekaran. Masyarakat bisa turut menjaga kelestarian budaya dengan membuat program kebijakan pembangunan berbasis wilayah adat sesuai potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga pembangunan wilayah pemekaran lebih terfokus. Pembangunan berbasis wilayah adat memberikan ruang keadilan yang lebih tepat sasaran.

Maka sudah seharusnya pernyataan pesimis dari akademisi Universitas Musamus Merauke, Yosehi Mekiuw terkait pemekaran provinsi dan hubungannya dengan tersingkirnya masyarakat adat harus dicabut, karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi sebenarnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dian Ahadi )*

Kasus Corona di Indonesia naik lagi dan masyarakat diimbau untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika semua orang taat protokol maka akan menekan jumlah pasien Covid-19 yang dapat menghambat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Virus Covid-19 telah merenggut lebih dari 160.000 jiwa di Indonesia dan masyarakat tentu tidak ingin terinfeksi Corona. Apalagi jumlah pasien Covid-19 naik lagi, dan per tanggal 15 Juli 2022 ada lebih dari 3.000 orang yang kena Corona. Jumlah ini menyedihkan karena di bulan Juni 2022 lalu pasiennya ‘hanya’ 500-an per harinya.

Kenaikan jumlah pasien Corona juga berpengaruh terhadap BOR (bed occupancy rate) alias keterisian tempat tidur Rumah Sakit bagi pasien Corona. Dokter Reisa Broto Asmoro, Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, menyatakan bahwa ada kenaikan BOR sebesar 0,31 persen dalam sebulan. Jumlahnya memang tidak terlalu tinggi tetapi masyarakat harus waspada akan Corona dan selalu taat protokol kesehatan.

Dokter Reisa melanjutkan, kenaikan kasus Corona biasanya muncul 20 hingga 35 hari pasca hari raya dan puncaknya hari ke-43 sampai 65 setelah hari raya. Ia memprediksi, pada bulan keempat Juli 2022 akan terjadi puncak kenaikan kasus Corona di Indonesia. Oleh karena itu semua orang tidak boleh lengah, tetapi wajib pakai masker dan disiplin prokes.

Jika dilihat dari kenaikan BOR maka sepintas tidak terlalu tinggi, yang menandakan bahwa kebanyakan pasien Corona tidak dirawat di RS, tetapi hanya berobat di rumah. Bisa jadi mereka juga terkena gejala ringan. Namun seringan-ringannya Corona tentu badan akan menjadi demam, batuk, dan sesak nafas, serta lelah berkepanjangan. Jangan mau kena Covid-19 dan atasi dengan protokol kesehatan.

Sebelum puncak kenaikan kasus Corona terjadi maka masyarakat bisa menghindarinya dengan gaya hidup sehat, rajin makan sayur, minum air putih, olahraga, dan tentu saja taat prokes. Kemungkinan buruk bisa terjadi jika semua orang kompak untuk melawan Corona. Pandemi belum selesai dan ingat bahwa Corona masih berada di Indonesia.

Untuk mencegah penularan Corona dan menekan laju kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia maka tidak ada jalan lain kecuali vaksinasi dan protokol kesehatan (Prokes). Sejak awal pandemi masyarakat sudah diimbau untuk selalu memakai masker ketika berada di luar rumah. Ketika pandemi belum dinyatakan selesai maka harus tetap pakai masker, walau hanya pergi ke warung tetangga.

Sementara itu, WHO (World Health Organization) desak pemerintah dari semua negara di dunia untuk memasang status kedaruratan kesehatan masyarakat dan mewajibkan kembali pemakaian masker, jaga ventilasi, dan jaga jarak. Hal ini dinyatakan oleh Dirjen WHO Tedros Adanom. Pandemi belum selesai dan tiap negara harus mengumumkan resiko Corona dan langkah untuk mengamankan diri dari virus jahat tersebut.

Wajar jika WHO sampai turun tangan karena pandemi terjadi secara global. Jika semua negara kompak dalam menangani Corona dan taat protokol kesehatan, maka akan mengurangi penularan virus Covid-19. Apalagi di masa pandemi, batas antar negara sudah dibuka lagi, dan ketika semua negara taat protokol maka akan tidak menaikkan resiko penularan Corona antar warga negara asing.

Masyarakat Indonesia diharap untuk menaati perintah WHO dengan memakai masker. Bahkan mereka meminta agar masker ganda yang dikenakan alias masker sekali-pakai dan masker kain sekaligus. Penyebabnya karena virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 begitu berbahaya dan butuh masker double agar memperkuat filtrasi udara.

Begitu juga dengan poin lain dalam prokes, wajib untuk ditaati. Masyarakat diharapkan tidak hanya menghafal poin-poin dalam prokes tetapi juga menjalankannya. Misalnya disiplin dalam mencuci tangan tiap datang ke suatu tempat, atau memakai hand sanitizer.

Masyarakat juga diharapkan untuk ingat menjaga jarak dan menghindari kerumunan, alias jangan keluar rumah jika ada keramaian. Jika ada tempat umum seperti rumah makan atau Mall maka pengelolanya harus disiplin dan menjaga agar maksimal pengunjungnya 50% saja. Untuk lebih amannya maka warga yang ingin bepergian ke sana datang saat baru buka sehingga keadaan masih sepi dan bisa jaga jarak.

Taati juga prokes lain seperti mengurangi mobilitas, mandi dan ganti baju, menjaga kebersihan lingkungan,dan lain-lain. Prokes wajib ditaati karena bisa menghindarkan tubuh dari bahaya Corona. Selain itu, jika disiplin prokes maka akan terhindar dari virus, bakteri, dan penyakit berbahaya lainnya.

Disiplin dalam menaati prokes adalah sebuah kemutlakan saat pandemi. Selalu pakai masker dan menjalankan poin lain dalam protokol kesehatan. Ingatlah bahwa Corona bahaya karena bisa mengancam nyawa, oleh karena itu harus taat prokes. Sempurnakan juga perlindungan dari virus Covid-19 dengan vaksinasi, sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan kasus positif dan mempercepat transisi pandemi ke endemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Levi Raema Wenda*)

Penindakan tegas kepada Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua oleh aparat keamanan harus terus dilakukan tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada para pendukungnya. Tindakan tegas akan memberikan efek yang jelas bahwa tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KST Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok yang lahir pada tahun 1960-an. Tujuan utama dari kelompok ini adalah memisahkan Bumi Cenderawasih dari pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk mencapai tujuannya, KST Papua kerap melakukan provokasi kepada Masyarakat Papua dengan melakukan penyerangan dan tindak kekerasan ke warga sipil baik itu Orang Asli Papua, atau pendatang. Kelompok ini juga sering terlibat bentrok dengan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.

KST Papua sering menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan utamanya. KST Papua dengan berani menyusup ke dalam Lembaga Pemerintahan untuk melancarkan aksinya. Hal ini terungkap setelah pihak kepolisian berhasil menggagalkan upaya pemasokan ratusan butir amunisi kepada KST Papua. Yang lebih mengejutkan dari kasus ini adalah pelakunya yang merupakan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oknum ASN berinisial AN ini ditangkap saat memasok ratusan butir amunisi ke KST Papua di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua. Pelaku ditangkap dengan membawa uang tunai senilai Rp 450 juta serta ratusan butir amunisi. Uang tersebut akan digunakan pelaku untuk mencari amunisi yang nantinya akan dipasok ke KST Papua. Kini pelaku beserta barang buktinya telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Dari kasus ini, diketahui uang senilai Rp 450 juta ini diduga berasal dari oknum pejabat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Komisaris Besar Polisi Faizal Ramadhani, di Jayapura pada Rabu, 13 Juli 2022.

Penangkapan oknum ASN berinisial AN ini bermula dari pantauan aparat yang melihat gerak-gerik AN yang mencurigakan saat sedang mengendarai kendaraan roda dua pada 29 Juni 2022. Kemudian tanggal 2 Juli 2022, polisi menangkap T di Jayapura yang diduga menjual 160 butir amunisi kepada AN. Dan beberapa hari setelahnya Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) XVII/Cenderawasih menangkap Kopral Dua (Kopda) BI dan Kopral Satu (Koptu) TJR yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

AN yang merupakan oknum dari ASN ini, ternyata mendapatkan amunisinya tidak hanya dari Jayapura, tapi juga dari negara tetangga Papua Nugini. Kombes Faizal menjelaskan bahwa AN menyeberang ke Papua Nugini lewat wilayah Pegunungan Bintang. Untuk menghindari pemeriksaan di perbatasan, AN Kembali ke Papua melalui jalur tradisional di Kabupaten Keerom.

Setelah dari Keerom, kemudian AN bertolak ke Jayapura hendak ke Wamena (Kabupaten Jayawijaya) menggunakan sepeda motor. Sebelum sampai di Wamena, AN tertangkapdi Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Kombes Faizal kemudian mengaskan walaupun AN berstatus sebagai ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, AN merupakan anggota KST Papua di bawah pimpinan Egianus Kogoya.

Penangkapan oknum ASN Pemkab Nduga ini mendapat apresiasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri. Kapolda Papua menegaskan bahwa penangkapan AN ini akan membuat banyak nyawa terselamatkan. Hal ini dikarenakan suplai amunisi bagi KST Papua akan terhambat dan akan mengganggu aktivitas mereka. Fakhri menambahkan bahwa KST Papua selalu berupaya menembak dengan jarak dekat dari sasaran agar tidak memboroskan amunisi, dengan berkurangnya jumlah amunisi KST Papua, maka banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Pihak kepolisian juga akan mengusut sumber pendanaan KST Papua untuk menjalankan kegiatannya.

Penangkapan pihak yang mendukung operasi KST Papua ini bukanlah yang pertama terjadi. Menurut Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), sudah 51 orang ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus jual beli senjata dan amunisi di Papua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Direktur ALDP, Arum Siregar mengungkapkan bahwa penjulan senjata dan amunisi kepada KST Papua tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, tetapi juga oleh aparat TNI dan Polri. Dirinya menambahkan bahwa dari 51 orang yang terlibat, 20 orang diantaranya merupakan aparat TNI dan Polri. Sepanjang 10 tahun terakhir, pihak ALDP mencatat ada 9.605 amunisi dan 52 pucuk senjata yang nyaris dijual oknum kepaa KST Papua, dan berhasil digagalkan. Sebuah keberhasilan, mengingat bila senjata dan amunisi itu berhasil sampai ke tangan KST Papua, kemungkinan ada banyak nyawa Rakyat Indonesia yang harus dikorbankan.

Diketahui ada enam lokasi yang menjadi pintu masuk ke wilayah pegunungan yang merupakan basis lokasi KST Papua, seperti Nabire, Timika, Jayapura, dan Sorong yang menjadi akses utama jalur transaksi yang mudah masuk ke wilayah pegunungan.

Diperlukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pendukung dari KST Papua. Dengan tindakan tegas, pendukung KST Papua khususnya dari oknum ASN, ataupun TNI/Polri akan sadar dengan kesalahannya. Dengan hukuman yang jelas juga akan membuat mereka mengingat janji mereka untuk terus setia kepada Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia akan terus membentang dari Sabang sampai Merauke dan tidak ada tempat untuk gerakan separatis untuk memisahkan dirinya dari Ibu Pertiwi.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Alif Fikri )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai penyebaran radikalisme di media sosial karena kelompok teroris menggunakannya juga untuk merekrut kader-kader baru. Dengan adanya kepedulian semua pihak, penyebaran paham radikal melalui dunia maya dapat dicegah.

Kelompok teroris masih ada di Indonesia, walau ormas radikal dan teroris sudah dibubarkan tetapi penyebaran paham radikal tidak serta berhenti. Mereka memakai modus lain yakni promosi di media sosial. Dengan cara ini maka mereka berharap akan meraih simpati masyarakat, mengingat netizen Indonesia adalah salah satu dari negara pengguna internet terbanyak di dunia.

Kepala BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme) Komjen Boy Rafli Amar menyatakan bahwa paham radikalisme sudah menyebar seperti virus Covid-19. Selama pandemi, radikalisme berkembang dengan sangat cepat. Radikalisme yang berasal dari pihak luar bisa memecah-belah Indonesia. Hal ini tentu saja berbahaya bagi persatuan bangsa.

Komjen Boy Rafli Amar melanjutkan, popaganda dari kelompok radikal juga tumbuh subur melalui media sosial. Jika dulu mereka beroperasi secara diam-diam maka sekarang terang-terangan dan memanfaatkan teknologi. Kelompok radikal menggunakan media sosial tak hanya untuk mempromosikan terorisme dan radikalisme, tetapi juga untuk penggalangan dana dan perekrutan kader-kader baru.

Dalam artian, masyarakat harus makin waspada karena kelompok radikal sudah bercokol di media sosial secara terang-terangan. Mereka seakan-akan tidak takut akan keberadaan polisi siber, lalu menggunakan berbagai media sosial mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, sampai Tiktok. Tujuannya tentu untuk merekrut anggota dan menyebarkan radikalisme dan terorisme.

Modus dari kelompok radikal agar tidak dicokok bermacam-macam. Misalnya dengan membuat grup Facebook dengan status privat, di mana anggotanya tidak bisa masuk dengan sembarangan alias hanya bisa diundang oleh admin grup. Grup tersebut tidak berjudul radikal tetapi disamarkan menjadi “jihad’ atau ‘pembela kebenaran”.

Grup-grup yang ada di Facebook yang ternyata radikal harus diwaspadai karena dikhawatirkan memiliki banyak anggota yang tidak tahu modusnya. Masyarakat harus mewaspadai apa sebenarnya tujuan dari dibentuknya grup tersebut. Jangan asal masuk atas undangan admin grup lalu ternyata dipengaruhi oleh propaganda yang ia sebarkan, lantas direkrut jadi calon teroris.

Jika banyak masyarakat awam yang masuk ke dalam grup dalam media sosial tersebut maka dikhawatirkan akan banyak pula anggota dari kelompok radikal di Indonesia. Penyebabnya karena mereka terbujuk oleh judul grup yang keren, dan mengira bahwa ia akan dilatih jadi pemberani dan pembela kebenaran. Padahal yang dimaksudkan adalah menjadi jihadis dan lama-lama dibujuk menjadi pengebom dan peneror.

Oleh karena itu masyarakat terus diimbau agar menggunakan internet dan media sosial secara sehat dan bijak. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya dikenal di dunia maya. Penyebabnya karena di media sosial gampang untuk membohongi orang lain. Misalnya ada penggalangan dana yang katanya untuk korban bencana di luar negeri. Namun malah disalahgunakan jadi pengumpulan uang untuk kelompok teroris.

Beberapa waktu lalu ada penangkapan terhadap seorang mahasiswa di Malang, dan dia bertugas sebagai admin yang melakukan perekrutan di kelompok teroris dan radikal. Selain itu ia juga menggalang dana. Jangan sampai masyarakat tertipu dengan oknum seperti ini yang biasanya pura-pura memelas agar dikasihani, dan begitu berhubungan dekat malah mengajak untuk jadi radikal.

Masyarakat juga harus mewaspadai akan penyebaran radikalisme di kalangan anak muda yang ternyata juga melalui media sosial. Koordinator nasional JAMMI (Jaringan Mubaligh Muda Indonesia), Irfaan Sanoesi menyatakan bahwa masyarakat harus mewaspadai radikalisme. Keluarga harus dibentengi agar tidak terpengaruh oleh radikalisme dan terorisme.

Dalam artian, anak-anak muda saat ini menjadi sasaran kelompok radikal dan mereka dilatih agar jadi kader baru. Dengan berkenalan melalui media sosial maka kelompok radikal dengan mudah mempengaruhi mereka. Anak-anak muda yang kritis akan diajak untuk lebih berani tetapi akhirnya dibelokkan jadi keberanian yang salah, lalu dijadikan kader teroris.

Media sosial sangat berpengaruh karena informasi apapun bisa masuk ke bawah sadar dengan cepat. Hal ini yang diketahui oleh kelompok radikal dan teroris. Oleh karena itu orang tua harus memantau anaknya yang suka membuka media sosial. Mereka wajib diberi pengertian untuk tidak mengeklik sembarangan dan jangan mudah percaya dengan omongan orang di dunia maya.

Anak-anak muda harus diberi benteng yang kuat berupa nasionalisme. Jika orang tua terus mengajarkan rasa cinta kepada negara maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh bujuk-rayu kelompok radikal. Ketika direkrut maka mereka menolaknya mentah-mentah.

Masyarakat wajib mewaspadai perekrutan kelompok teroris yang dilakukan di media sosial. Jangan sampai terlalu larut di dunia maya dan akhirnya kena bujuk kelompok radikal, lalu berubah jadi sosok yang garang dan mau saja dijadikan gembong teroris. Media sosial adalah tempat untuk berteman, jangan sampai malah disesatkan oleh kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Putu Prawira )*

Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diyakini mampu merubah lanskap Ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Keberadaan aturan tersebut dapat meringkas perizinan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke Indonesia.

Indonesia membutuhkan regulasi untuk bisa menjaga ketangguhan perekonomian nasional. Regulasi yang perlu diterapkan adalah UU Cipta Kerja. Penerapan ini menjadi penting untuk Indonesia. Salah satunya mengenai perannya terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Dirinya memandang, berlakunya UU Cipta Kerja tidaklah lepas dari peran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini jadi satu amanat Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan aturan tersebut.

Suahasil menuturkan, substansi dari UU Cipta Kerja dapat mengubah landscape perekonomian Indonesia di berbagai macam sektor. Salah satunya adalah mengubah cara kerja birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sekaligus memperbaiki cara kerja birokrasi di internalnya sendiri. Dirinya menyebutkan, melakukan bisnis di Indonesia tidak sebatas transaksional antar pelaku. Lebih dari itu, ia menyebut kegiatan bisnis yang melibatkan partisipasi publik.

Partisipasi publik ini, menurut Suahasil sudah menjadi hal wajib yang juga diatur dalam UU PPP. Maksudnya, mengarah pada partisipasi publik yang berarti sesuai dengan substansi undang-undang tersebut. Terdapat 3 poin penting dalam meaningfull participation yang disebutnya. Ini menopang keberhasilan dari substansi yang diatur UU PPP dan UU Cipta kerja.

Pertama, masyarakat memiliki hak untuk untuk didengarkan. Ia menguraikan sebagai penunjang poin pertama ini, ada hak menyuarakan pendapat masyarakat. Baru selanjutnya, berhak didengarkan pendapatnya. Kedua, masyarakat memiliki hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dalam hal ini, terkait implementasi aturan, masyarakat secara melekat memiliki kedua hak tersebut. Ketiga, adanya hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diajukan. Artinya, publik perlu mengetahui kejelasan keputusan yang diambil.

Diberitakan sebelumnya, Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini merupakan hasil revisi kedua dari UU Nomor 12 tahun 2011.

Saat itu, MK menyatakan bahwa UU Cipta kerja Inkonstitusional bersyarat. Sehingga MK memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan atau revisi dengan tenggat waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan atau hingga 25 November 2023 mendatang.

Suahasil menuturkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan penyempurnaan terhadap proses pembentukan undang-undang. Melainkan menyempurnakan juga substansinya. Bagi pemerintah UU Cipta Kerja akan sangat penting karena jika diimplementasikan dengan benar, maka UU tersebut akan mengubah sendi-sendi kehidupan bernegara. Terutama yang berhubungan langsung dengan pemerintah.

Sementara itu, pemerintah telah mengklaim, implementasi UU Cipta Kerja telah berhasil mengumpulkan investasi langsung sebesar Rp 90 triliun sampai tahun 2024. Realisasi tersebut bersumber dari 4 kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya regulasi ini bermakna UU Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab sebelumnya dinyatatakan inkonstitusional bersyarat.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Makro, Kemenko Bidang Perekonomian, Elen Setiadai menuturkan, sekarang UU 13 ini berlaku, sudah ada guidance dan sudah ada metode omnibus, selain UU Cipta Kerja, ada juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebelum ada UU Nomor 13/2022, jika terdapat kesalahan seperti pengetikan tidak bisa dilakukan perbaikan. Sehingga saat ini pemerintah juga tengah melakukan perbaikan penulisan tanpa mengubah substansi UU Cipta Kerja seperti kesalahan penulisan (typo), perbaikan salah rujuk pasal dan sebagainya. Elen memaparkan, bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan perbaikan pada UU Cipta Kerja, pihaknya juga telah menyiapkan tim ahli yang akan memberikan kritikan dan masukan.

Perlu diketahui, hingga tahun 2022, investasi yang masuk berkat kemudahan dari UU Cipta Kerja tercatat Rp 60 triliun. Investasi tersebut ditujukan kepada 4 KEK baru, antara lain, KEK Gresik yang dikelola Freeport, KEK Lido oleh MNC Grup, KEK Neongsad oleh Investor Hong Kong dan KEK Batam Aero Technic dari MRO.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah mendorong ekspor smelter Bintan Alumnia dengan volume 2 juta ton per tahun. Sehingga realisasi capaian investasi asing tetap tercapai meski masih dalam suasana pandemi.

UU Cipta Kerja menawarkan beragam kemudahan, untuk para pengusaha, investor, pekerja bahkan untuk para pencari kerja. Jika MK memandang bahwa UU Cipta Kerja perlu diperbaiki, tentu saja pemerintah perlu melakukan perbaikan karena regulasi ini mampu mengubah landscape ekonomi Indonesia.

)* Penulisa adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah terus meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil yang akan melahirkan dengan program Jampersal (jaminan persalinan). Kebijakan yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut perlu mendapat apresiasi luas sebagai bentuk kehadiran negara di masyarakat.

Hamil dan melahirkan adalah kodrat setiap wanita dewasa. Namun sayangnya, biaya untuk bersalin makin naik tiap tahun. Saat ini untuk melahirkan di klinik bidan saja butuh dana 3 juta rupiah, belum biaya lain-lain seperti pemeriksaan pasca persalinan, pembelian obat dan vitamin, dll. Jika persalinannya melalui operasi caesar maka biayanya bisa melonjak jadi belasan hingga puluhan juta rupiah.

Biaya persalinan yang cukup tinggi itu tentu memusingkan bagi warga yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Oleh karena itu, ketika ada program Jampersal dari pemerintah, mereka sangat mengapresiasinya. Presiden Jokowi memerintahkan seluruh persalinan ibu hamil yang kurang mampu akan dibiayai negara.

Perintah Presiden Jokowi tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir Melalui Program Jaminan Persalinan. Peningkatan akses pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan bayinya ini disesuaikan dengan manfaat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan adanya Inpres Nomor 5 Tahun 2022 maka diharap bisa meningkatkan layanan akses kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir, serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan (juga bayinya). Setelah ada program ini maka warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan (asuransi swasta) bisa tertolong ketika akan melahirkan.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada sejumlah menteri agar program Jampersal berhasil 100%. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Juga kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para kepala daerah dan direksi BPJS Kesehatan juga wajib menyukseskannya.

Masyarakat mengapresiasi penuh program Jampersal ini karena mereka bisa melahirkan dengan gratis. Warga miskin tak perlu takut akan biaya bersalin karena sudah ditanggung oleh negara. Pemerintah benar-benar menerapkan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berisi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiayai oleh negara.

Apalagi Presiden Jokowi sampai memerintahkan beberapa menteri dan seluruh kepala daerah untuk mensukseskan program Jampersal. Berarti tidak boleh ada ibu melahirkan di seluruh Indonesia yang kesulitan biaya, karena ia bisa menggunakan Jampersal. Program ini sudah dijamin oleh pemerintah sehingga tidak boleh ada RS kelas III yang menolaknya.

Selama pandemi, makin banyak warga yang keuangannya terguncang. Jika ada bantuan Jampersal dari pemerintah, maka masyarakat miskin bisa terbantu karena tidak memusingkan biaya melahirkan yang makin tinggi. Apalagi Jampersal tak hanya untuk ibu yang melahirkan secara normal, tetapi juga untuk mereka yang harus bersalin via operasi caesar .
Jampersal bisa digunakan tidak hanya di Puskesmas, tetapi juga di Rumah Sakit Kelas III yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat.
Dengan begitu maka ibu hamil bisa memilih akan melahirkan di pusat kesehatan mana yang paling dekat dengan rumahnya. Mereka akan bersalin dengan cepat dan selamat karena bisa ditolong oleh bidan dan tenaga kesehatan di RS terdekat.

Banyaknya pilihan lokasi melahirkan dengan Jampersal juga mempersingkat antrian, sehingga ibu yang akan segera melahirkan bisa segera ditolong. Pemerintah memikirkan cara agar ibu hamil bisa bersalin dengan nyaman dan cepat, karena jika Jampersal hanya bisa dipakai di Puskesmas maka antriannya akan cepat penuh. Ibu yang akan bersalin harus segera ditolong, agar ia dan bayinya selamat.
Jampersal amat diminati oleh masyarakat karena manfaatnya sangat banyak. Selain mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayinya, Jampersal bisa juga dipakai untuk ibu yang sedang nifas. Mereka bisa mendapatkan vitamin dan obat-obatan agar pasca persalinan lebih kuat fisiknya.

Selain itu, masyarakat kurang mampu yang telah melahirkan juga bisa memasang KB melalui program Jampersal. Pilihan KB-nya juga beragam, mulai dari spiral, pil, sampai suntik. Dengan begitu maka akan juga mensukseskan program pemerintah yakni dua anak cukup. Jika pemasangan KB dipermudah maka juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yakni jarak antar anak minimal 3 tahun, demi kesehatan ibu dan anak.

Untuk memiliki Jampersal maka masyarakat miskin bisa menyiapkan dokumen di antaranya: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat pengantar dari Puskesmas atau RS rujukan. Mengurusnya juga bisa didampingi oleh Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Ketua RT serta RW setempat.

Jampersal adalah jaminan dari pemerintah agar warga miskin bisa melahirkan dengan selamat dan sehat, tanpa mengeluarkan biaya yang mencekik. Masyarakat sangat mengapresiasi pemerintah karena mempermudah mereka yang akan melahirkan. Keberadaan program ini tentu perlu mendapat apresiasi sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah/negara kepada rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, Presidensi G20 Indonesia sangat krusial dalam menyelamatkan ketahanan pangan global. Pasalnya, saat ini terjadi perang Rusia dan Ukraina.

“Posisi Indonesia sangat krusial karena sebagai presidensi G20, masalahnya jauh lebih komplek dibandingkan dengan sebelum adanya perang Rusia-Ukraina,” kata Bhima dalam dialog di radio Elshinta, Kamis (21 Juli 2022).

Menurut Bhima, meski Indonesia secara langsung tidak memiliki kepentingan terhadap Rusia dan Ukraina, namun karena Indonesia memegang kendali di dalam Presidensi G20, maka Indonesia diharapkan dapat menjembatani pihak-pihak yang berkonflik. Terutama blok barat serta Rusia dengan Tiongkok.

“Yang paling krusial adalah hambatan dalam pemulihan ekonomi. Pandemi melandai, sekarang masalah ketahanan pangan,” ujarnya.

Bhima menambahkan, sejauh ini yang bisa dilakukan dalam ketahanan pangan adalah memberi proteksi ataupun pembatasan-pembatasan pangan. Hal itu dilakukan oleh negara-negara penghasil pangan di G20, seperti India, Amerika Serikat, dan Turki. Diharapkan negara-negara yang memiliki cadangan pangan tidak melakukan pembatasan berlebihan.

“Kalau sekedar memenuhi kebutuhan di dalam negeri, membatasi ekspor dalam waktu temporer, itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau ini dilakukan lebih dari 30 negara bersama-sama melakukan proteksi ekspor pangan, maka akan memperburuk krisis pangan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Bhima, Indonesia harus memoderasi agar negara-negara penghasil pangan tidak melakukan proteksi pangan secara berlebihan.

“Tentunya juga menjaga perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan para petani. Sebab kenaikan biaya pertanian, terutama pupuk yang harganya naik 180 persen secara internasional,” jelasnya.