suaratimur.id – Belum reda dari pemberitaan serta respon sejumlah pihak terkait penyerangan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di bawah pimpinan Egianus Kogoya dengan korban tewas 10 orang warga sipil. Telah bermunculan kembali sejumlah narasi persuasif di media partisan berkaitan dengan isu dan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Sebuah logika terbalik yang dilakukan secara brutal oleh kelompok tersebut melalui jalur propaganda media.

Saat ini, evaluasi pendekatan keamanan hingga tindakan tegas tengah diupayakan aparat terhadap keberadaan KST Papua untuk mengantisipasi siklus kekerasan kembali terjadi dan menambah korban jiwa. Namun di sisi lain, pemetaan terhadap kekuatan kelompok tersebut perlu dilakukan. Selain melalui jalur peperangan angkat senjata, mereka juga bermain narasi melalui media sosial dan media online untuk mempengaruhi publik. Hingga saat ini, isu pelanggaran dan penegakan HAM masih digunakan kelompok tersebut untuk mempengaruhi dunia internasional demi terbukanya peluang lepas dari Indonesia. Padahal selama ini, merekalah justru yang melakukan pelanggaran HAM secara kejam.

Manuver Kelompok Separatis Papua Angkat Isu HAM untuk Lepas dari Indonesia Namun Justru Langgar HAM Bunuh Warga Sipil

Menko Polhukam, Mahfud MD saat merespon kejadian penyerangan di Nduga menyatakan bahwa Kelompok Separatis Papua atau banyak dikenal media sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menerus mengerek isu HAM untuk kemerdekaan, namun justru membunuh warga sipil Papua dengan keji. Oleh sebab itu, mereka telah menyiarkan hoaks ke publik internasional dalam konteks persoalan HAM. Isu yang mereka usung tak sejalan lurus dengan tindakan dan aksi teror yang mereka lakukan di tanah Papua. Tak hanya menyasar aparat keamanan, mereka juga kerap membunuh warga sipil secara kejam dengan berbagai kedok dan alasan yang tak masuk akal.

Satu hal yang menjadi kewaspadaan bersama ialah bias opini yang sering mereka kembangkan, utamanya terhadap dunia internasional. Indonesia sering dikaitkan lakukan pelanggaran HAM melalui aparatnya di Papua, namun sebenarnya yang terjadi sebaliknya.  

Pernyataan geram juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bahwa Kelompok Separatis Papua telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil dengan kedok memperjuangkan masyarakat Papua. Padahal, mereka hanya bertujuan meraup keuntungan pribadi.

Dari Maret 2010 hingga Maret 2022, Kelompok Separatis Papua telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali, yang di antaranya terjadi tindak pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintahan, sekolah dan rumah warga. Pada April hingga Juli 2022, KST Papua atau KKB telah melakukan kejahatan sebanyak 18 kali dan menewaskan 22 orang.

Kelompok Separatis adalah Musuh Masyarakat Papua

Berangkat dari hal tersebut perlu menjadi penegasan kembali kepada segenap masyarakat Papua secara khusus, masyarakat di wilayah Indonesia manapun maupun di dunia internasional bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau KKB adalah musuh masyarakat. Pemerintah melalui berbagai upaya dan pendekatan bertindak tegas terhadap kelompok yang mengarah pada disintegrasi tersebut.

Pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tidak melakukan operasi militer di Papua, melainkan melakukan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan. Saat ini, berdasar pantauan secara umum kondisi keamanan di Papua kondusif. Kekerasan yang dilakukan KST Papua hanya terjadi di sedikit lokasi, dan tidak merepresentasikan keadaan Papua.

Sementara itu, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Warinussy, juga merespon perihal aksi KST Papua bahwa pihaknya prihatin sekaligus mengecam aksi brutal kelompok tersebut terhadap warga sipil. Mengorbankan warga sipil dengan alasan apapun tidak bisa diterima di dunia ini. Sebab, warga sipil tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan. Terkait tuduhan KST Papua bahwa para korban adalah aparat keamanan yang menyamar atau sebagai intelijen, telah diklarifikasi oleh Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigjen TNO Jo Sembiring. Mereka adalah 13 warga sipil yang sehari-hari bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Para korban adalah pelaku ekonomi yang mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Senjata Makan Tuan Bernama Isu HAM

Rentetan tuduhan terhadap pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM yang terus diamplifikasi oleh kelompok politik dan kelompok klandestin aktivis pergerakan kemerdekaan Papua pada akhirnya runtuh dengan sendirinya akibat berbagai aksi penyerangan KST Papua terhadap aparat maupun warga setempat. Upaya dari kelompok tersebut yang didukung oleh ULMWP melalui Benny Wenda dengan jaringannya di luar negeri mendatangkan simpatik dari dewan keamanan PBB untuk mendarat ke Papua dipastikan menemui titik buntu serta menelan pil malu.

Melalui keterangan dari Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib menjadi ketegasan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi perihal isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pemerintah telah melayangkan surat ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PPB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Surat tersebut terkait klarifikasi dan penjelasan sejumlah pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di Papua dan Papua Barat, dimana terdapat lima isu yang menjadi fokus Dewan HAM PBB, yaitu penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, eksekusi ekstra yudisial, penyiksaan, dan pemindahan paksa.

Menanti Evaluasi Pendekatan Penanganan Kelompok Separatis Papua

Adanya sejumlah peristiwa dan kejadian kontak senjata serta penyerangan yang melibatkan aparat, kelompok separatis, hingga masyarakat sipil dalam beberapa waktu terakhir. Dibutuhkan tindakan konkrit dalam hal evaluasi berkaitan dengan pendekatan keamanan di wilayah Papua. Dalam berbagai lanskip bidang kajian kebijakan dalam negeri, sejumlah pihak juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait perubahan pola strategi dalam penanganan KST Papua. 

Mantan ketua gugus Papua UGM, Alm Bambang Purwoko pernah menyatakan bahwa pendekatan sosial budaya diperlukan untuk menangani KST Papua yang masih menunjukkan eksistensi di sejumlah wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan khususnya terhadap kelompok yang memiliki dendam masa lalu terkait dampak dari tindakan operasi TNI-Polri.

Persoalan KST Papua perlu diurai secara sinergis antara TNI-Polri dengan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk operasi militer seperti yang sekarang terjadi di wilayah rentan konflik, tidak perlu diperluas hingga wilayah kabupaten lain. Ada baiknya jika pimpinan TNI-Polri dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara sinergis dengan kepala daerah dalam upaya penyelesaian.

Tindakan kriminal oleh KST Papua memiliki berbagai ragam motif. Selain balas dendam, tindakan tersebut juga terdorong oleh alasan finansial untuk mendapatkan tebusan atau upaya untuk memperkuat jaringan kelompok mereka dengan membunuh serta merampas senjata dari aparat TNI-Polri. Dari kejadian dan fenomena-fenomena sebelumnya, tak bisa ditampik terdapat kemungkinan bahwa kelompok separatis tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik, misalnya akibat kegagalan dalam kontestasi politik di tingkat lokal ataupun kepentingan ekonomi politik dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di bumi cenderawasih.

Merujuk pada satu fokus bidang, pembangunan pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk disentuh dalam upaya mencegah kemunculan dan perkembangan kelompok separatis bersenjata. Dalam hal ini, perlu dilakukan pendekatan terhadap anak-anak muda yang bersimpati dan bergabung dalam kelompok bersenjata untuk dapat kembali mengenyam bangku sekolah. Menjadi sebuah hal dasar yang harus digarisbawahi bahwa pendidikan yang berkualitas menjadi penting dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah.

Pada akhirnya pemerintah perlu merombak pendekatan untuk meredam kelompok separatis yang hingga kini masih berupaya menunjukkan eksistensi, siklus penyerangan, serta perjuangan memerdekakan diri dari Indonesia. Evaluasi kebijakan pengamanan di Papua secara menyeluruh sangat mendesak. Penting dilakukan asesmen ulang dan penilaian terhadap para prajurit yang kini bertugas di bumi Cenderawasih, termasuk juga di ranah pimpinannya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Astrid Widia )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan aturan yang mampu menyederhanakan tumpang tindih regulasi. Dengan adanya aturan tersebut, perizinan usaha termasuk pendirian koperasi akan lebih mudah dilaksanakan. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, bahwa UU Cipta kerja memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Dirinya juga mempersilahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan syarat pendirian. Jika UU 25/1992 mengharuskan koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang. UU Cipta kerja hanya mensyaratkan minimal 9 orang. Sementara untuk pendirian koperasi sekunder, hanya dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga koperasi. Bahkan, koperasi juga bebas memanfaatkan teknologi untuk menggelar rapat.

Airlangga menilai, selain memudahkan cara kerja koperasi, penggunaan teknologi juga bisa menuntun koperasi dengan perkembangan digital. Bahkan, koperasi harus siap menghadapi digitalisasi yang bakal terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, jumlah koperasi di Indonesia memang mengalami peningkatan, namun belum signifikan. Pada 2021, jumlah koperasi di Indonesia berada di angka 127.846 unit di seluruh Indonesia. Jumlah ini bertambah sekitar ratusan ribu dari tahun sebelumnya yang hanya 127.124 unit.

Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) jumlah koperasi aktif meningkat di masa pandemi. Tercatat pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan volume usaha Rp 154 triliun dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha Rp 174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang.

Airlangga juga berharap, kemudahan pendirian koperasi yang diberikan melalui UU Cipta Kerja bisa mendongkrak peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Sebab, selain UMKM, koperasi juga merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Terlebih, UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi koperasi untuk menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Keleluasaan penerapan prinsip syariah tersebut diatur dalam beleid Pasal 86 UU Cipta kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU perkoperasian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. PP tersebut ternyata merupakan peraturan turunan dari UU Cipta kerja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, menilai adanya UU Cipta Kerja membuat koperasi dan UKM mempunyai kepastian usaha. Teten mengatakan, salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil dan menengah yang akurat. Dirinya mengatakan penyusunan data tersebut akan menggandeng BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan  by the name by address.

Selain itu, Teten juga menjelaskan PP tersebut juga mengatur tentang pengalokasian 30% area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM. Pihaknya akan bekerja sama lintas kementerian atau lembaga (K/L). Sebab, pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Pada kesempatan berbeda, Managing Director Institute of Developing Economies And Entrepreneureship, Sutrisno Iwantono menyebutkan bahwa secara keseluruhan UU Cipta Kerja khususnya klaster Koperasi dan UMKM memiliki isi yang bagus. Serta memiliki semangat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selama ini sektor Koperasi dan UMKM cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja. Bukan hanya syarat pembentukan, namun pemberdayaan koperasi juga harus diutamakan.

Dalam UU Cipta Kerja telah diatur bahwa buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan untuk memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat. Rapat anggota dapat dilakukan secara daring atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, sementara untuk koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Dengan beragam kemudahan dalam pendirian koperasi, tentu saja akan terbuka kesempatan bagi kalangan milenial untuk mengembangkan koperasi. Bentuknya pun bisa disesuaikan dengan tren kalangan muda, misalnya dengan transformasi ekonomi digital dan koperasi digital. Dengan adanya kemudahan ini, semakin banyak koperasi yang akan tumbuh dan memperkuat perekonomian nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Salsa Aulia *)

Group of  Twenty atau G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 juga telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai upaya penanganan dan pengendalian baik secara preventif, persuasif, maupun represif. Berbagai kebijakan juga ditetapkan guna mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah masyarakat tentunya berdampak pada penurunan laju perekonomian dirasakan nyata pada sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, pariwisata, industri, maupun ritel.

Saat ini, dunia kembali berada pada masa krisis keadaan ekonomi akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan ekonomi utama di dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan perekonomian di dunia.

Maka dari itu, sebagai Tuan Rumah Presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stringer”. Tema ini diangkat oleh Indonesia, mengingat dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi untuk memulihkan perekonomian dunia.

G20 atau Group of Twenty adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi Internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. 

Pesidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis. G20 Indonesia membawa dampak positif bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Berbagai event yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan G20 ini diikuti oleh hampir 21 ribu delegasi.

Indonesia saat ini telah menggelar hajatan penting, yakni Presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 yang akan datang. Jumlah delegasi KTT G20 yang akan hadir berjumlah 429, yaitu rinciannya delegasi pada level Ministrial Meeting 4.581, delegasi pada Deputies/Sherpa Meeting 1.212, delegasi Working Group Meeting mencapai 8.330 dan delegasi Engagement Groups Meeting mencapai 6.436. Bila masing-masing delegasi membawa 4 atau 5 orang maka total jumlah pihak yang akan datang pada pelaksanaan forum G20 sepanjang 2022 mencapai sekitar 100 ribu orang.

Staf ahli bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Fransiskus Xaverius Teguh, mengatakan setiap investasi yang ditanamkan Indonesia untuk menarik wisatawan berkunjung akan terbayarkan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengembangkan pariwisata berbasis event. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan salah satu contoh pariwisata berbasis event itu.

Fransiskus mengatakan pada event di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) investasinya mencapai Rp 2 triliun. Berdasarkan kajian yang dilakukan akan menghasilkan multiplier effect hingga Rp 7 triliun. Di Presidensi G20 investasinya juga ditujukan untuk daerah wisata. 

Staf Ahli Kemenparekraf mengungkapkan pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo itu dipilih sebagai tempat penyelenggaraan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium bagi turis manca negara.

Namun harus diakui bahawa kondisi pariwisata ini masih belum pulih sepenuhnya ke level sebelum pandemi. Hal itu wajar mengingat sektor pariwisata adalah sektor yang terdampak paling parah akibat pandemi. Dalam uapaya mendukung pemulihan sektor pariwisata, mutual recognition atau sikap saling mengakui langkah-langkah yang telah dilakukan negara menjadi penting, seperti pada masalah penggunaan vaksin yang diakui oleh tiap-tiap negara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Mahyudin mengatakan potensi pariwisata di Indonesia selama ini sangat besar, bahkan jika digali lagi, masih banyak tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Apalagi sebagai sumber pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan, sumbangsih sektor pariwisata juga signifikan.

Mahyudin juga menyebutkan potensi sumbangan devisa dari sector pariwisata sangat besar, begitu juga dari sisi membuka lapangan kerja. Bahkan, sektor pariwisata bisa berperan besar bagi pemulihan ekonomi daerah, terutama bagi daerah yang bergantung pada kunjungan wisata seperti bali.

Demi kesuksesan penyelenggaraan forum G20 di Indonesia, diharapkan seluruh warga Indonesia peduli dan turut ikut serta berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Indonesia ingin menunjukan leadership sekaligus memanfaatkan peluang bahwa peningkatan perekonomian dengan arah transisi energi, artinya memprioritaskan investasai-investasi baru yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjadi pimpinan bagi rencana perubahan tersebut di dunia.

* Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institut

Oleh : Pandu Wijaya Kusuma*)

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan memiliki keragaman latar belakang agama. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan.

Penulis menyadari bahwa bukan suatu hal yang mudah dalam menyatukan berbagai macam pikiran, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa.

Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu Pondok Pesantren yang berada di Berjan, Purworejo. Ganjar menyampaikan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia seperti inflasi dan intoleransi hingga situasi sosial politik dunia saat ini yang berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia.

Ganjar berharap santri dapat mengambil peran sebagai kalangan terpelajar yang mampu memberikan kemajuan di masyarakat dan memberikan kontribusinya untuk bangsa sebagai generasi penerus melalui moderasi beragama.

Penulis sependapat dengan Gubernur Jawa Tengah karena hal tersebut sangat tepat dimana para santri yang belajar tentang ilmu agama sekaligus generasi penerus bangsa ikut andil dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia melalui moderasi beragama.

Dengan kedatangan Gubernur Jawa Tengah ke Pondok Pesantren tersebut, harapannya ada banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat yang didapat dari acara sewelasan di Pondok Pesantren tersebut. Sehingga selain mendapatkan spiritualisme, juga mendapat hubungan sosial serta kemasyarakatan yang bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

Selain itu, untuk menerapkan moderasi beragama kepada masyarakat, Ahmad Muhtadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, memaparkan tentang konsep moderasi beragama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Demak.

Hal tersebut didasari dari penguatan moderasi beragama yang merupakan salah satu diantara tujuh program prioritas Kementerian Agama. Oleh karena itu, konsep moderasi agama terus dipaparkan bagaimana tentang nilai-nilai dan semangat dari gerakan moderasi beragama sebagai perekat kesatuan bangsa.

Menurut penulis, keberagaman bangsa Indonesia menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Selain menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis, keberagaman juga menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apalagi dibarengi dengan toleransi.

Dengan demikian, munculah konsep moderasi beragama yang memiliki makna memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu liberal serta toleran dengan penganut agama lain. Moderasi beragama sendiri sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yg memiliki beragam suku dan agama agar masyarakat dapat hidup dengan rukun dan damai meskipun dalam perbedaan.

Melalui konsep moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Semua mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam berkontribusi untuk merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Namun, sikap moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendirian, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama inilah yang berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa moderasi beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius, justru dengan moderasi beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang.

Dengan begitu, penulis mengajak kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan moderasi beragama, kita menjadi paham dan menyadari perbedaan adalah ketentuan Tuhan. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa.

Menurut penulis, moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang beragama secara moderat yang tidak berlebihan. Tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan, mengambil posisi ditengah-tengah. Moderasi beragama tidak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi, atau singkirkan terhadap siapapun yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama.

Selain itu, bukan hanya karena hakikat moderasi itu adalah mengajak dan merangkul mereka yang dianggap ekstrem itu ke tengah untuk lebih adil dan berimbang, tetapi juga karena beragama tidak mengenal permusuhan dan perseteruan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.

Muncul harapan bahwa sikap moderat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan, sekaligus kebhinekaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menerapkan moderasi beragama, penulis berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terus berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memiliki satu pemahaman yang sama.

Sebagai penutup, penulis kembali mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bangkit bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya pasca pandemi yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan moderasi beragama, dapat menjadi modal utama untuk merekatkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute