Oleh : Yogi Purbananda )*

Rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ke tiga negara di Asia Timur patut mendapatkan apresiasi besar karena urgensinya sangat Penting untuk masa depan seluruh pihak negara. Dengan adanya kunjungan kerja ke Asia Timur tersebut, maka Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Nama Indonesia memang belakangan menjadi semakin dikenal oleh dunia karena sumbangsihnya yang begitu besar, bukan hanya sebagai Presidensi KTT G20, namun tujuan utama yang selalu menjadi cita-cita para pendiri Bangsa untuk terus mengawal terjadinya perdamaian dunia, yang juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terus diupayakan dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu dekat, telah direncanakan sebuah kunjungan kerja yang akan beliau lakukan di tiga negara Asia Timur, yakni Korea Selatan, Jepang dan juga China. Kunjungan tersebut rencananya akan membahas kerja sama pada ranah perekonomian diantara seluruh negara, termasuk juga pada bidang perdagangan dan investasi. Hal tersebut lantaran sejauh ini memang sentimen perekonomian dunia sedang sangat negatif dengan banyaknya berhembus ancaman inflasi dan juga resesi, termasuk juga ancaman krisis ekonomi serta krisis pangan lantaran pasokan global saat ini sedang sangat terguncang.
Tak luput, sebagai negara non-blok yang akan selalu mempromosikan perdamaian dunia, maka Indonesia sendiri juga terus akan mewujudkan seluruh kawasan ASEAN menjadi damai, makmur serta stabil.
Selain itu, kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI tersebut, menurut Dinna Prapto Raharja selaku Pengamat Hubungan Internasional bahwa memang Jokowi memang saat ini mengemban sebuah tanggung jawab yang sangatlah besar dan juga sebagai salah satu upaya untuk bisa menjamin keberlangsungan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan dengan lancar.

Tentunya dengan segala ketidakpastian dalam situasi yang penuh keprihatinan seperti sekarang ini, maka salah satu langkah untuk mempermudah terlepas dari segala belenggu ancaman krisis adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain, terutama negara-negara maju karena semua pihak akan diuntungkan dalam segi pasokan pangan, energi hingga obat-obatan karena ancaman adanya pandemi COVID-19 juga masih terus menghantui.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab dari adanya kekacauan pasokan stok dunia itu adalah dampak panjang dari adanya konflik yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina yang bahkan sampai sekarang tampak masih belum mereda. Maka dari itu, pendiri lembaga Synergy Policies menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus benar-benar segera mengambil langkah dengan cepat terkait kerjasamanya pada negara-negara ASEAN tadi.

Lebih lanjut, mencoba untuk menerangkan kenapa harus Presiden langsung yang mengadakan acara pertemuan dengan negara-negara di Asia Timur adalah lantaran ternyata pertemuan yang sempat dilakukan oleh para menteri luar negeri pada rangkaian G20 lalu masih belum terealisasi arah kerja samanya. Padahal di sisi lain, seluruh negara juga harus segera mempersiapkan apabila memang terjadi masa resesi, untuk itu pertemuan mengenai pembahasan kerja sama harus benar-benar sesegera mungkin untuk dilakukan.

Tanggung jawab besar yang diemban oleh Presiden Jokowi bahkan tidak berhenti hanya sampai selesainya KTT G20 yang dilakukan di Bali saja, namun terdapat lagi dua agenda KTT yang akan diselenggarakan di ASEAN. Oleh karenanya jika pembahasan mengenai kerja sama tersebut segera dilakukan maka akan menjadi langkah yang sangatlah tepat. Pengajar Universitas Bina Nusantara (Binus) tersebut juga menerangkan bahwa pada tahun 2023 mendatang apabila tidak kunjung terjadi pembukaan pembicaraan tentang kerja sama, maka akan tentunya akan menjadi sangat sulit ke depannya.

Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI menjelaskan apa saja agenda dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya pada kunjungan di China, Presiden RI ketujuh tersebut akan melakukan pertemuan dengan Premier Le Kiqiang dan juga Presiden Xi Jinping, kemudian untuk di Tokyo sendiri akan direncanakan untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida beserta kalangan pebisnis di sana.

Sementara itu, Santo Darmosumarto selaku Direktur Asia Timur Kemlu RI menerangkan bahwa akan terdapat pula penandatanganan sejumlah MoU (nota kesepakatan) yang terjadi dengan difokuskan untuk penanganan beberapa isu yang memang sedang digarap. Salah satunya adalah terkait infrastruktur. Lebih lanjut, dirinya juga mengharapkan supaya terjadi penambahan jumlah investor asing dalam berbagai proyek perusahaan-perusahaan negara yang skalanya besar.

Perlu diketahui bahwa ketiga negara Asia Timur itu memang sejauh ini telah menjadi mitra dan menjalin kerja sama dengan cukup baik dengan Indonesia. Untuk China sendiri, mereka merupakan mitra dagang yang bahkan nilainya secara total hingga 110 miliar US Dollar, termasuk juga nilai investasi sebanyak 3,2 miliar US Dollar pada tahun 2021 lalu.

Kemudian untuk Jepang sendiri, mereka juga telah sempat menjalin kerja sama perdagangan secara bilateral dengan nilai yang melebihi 32 miliar US Dollar dengan investasi di Tanah Air mencapai 2,26 miliar US Dollar. Sedangkan Korea Selatan sendiri juga telah melakukan kerja sama dagang hingga 18,41 miliar US Dollar dengan investasinya yang mencapai 1,64 miliar US Dollar.

Sekali lagi bahwa rencana kunjungan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ke tiga negara di Asia Timur patut memperoleh apresiasi besar lantaran memang sangat penting untuk proyeksi ke depan karena akan lebih memperkuat posisi perdagangan dan perekonomian serta investasi di tengah gempuran ancaman inflasi dan resesi yang melanda dunia saat ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Aktivitas dan iklim investasi yang ada di Indonesia memang benar-benar bagus, pasalnya sudah berkali-kali selalu menembus target capaian tahunan. Hal itu membuktikan kondisi kesehatan fundamental ekonomi Tanah Air bahkan sangat menonjol jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Presiden Joko Widodo sempat memberikan target kepada angka capaian investasi tahunan yang ada di Indonesia, yakni dengan mematok pada angka Rp 856 triliun. Namun ternyata hasilnya sungguh sangat luar biasa lantaran saat ini, setidaknya investasi pada tahun 2021 yang telah diperoleh oleh Indonesia tersebut bahkan sudah melebihi target dan menembus angka Rp 901 triliun.

Tentunya dengan capaian target investasi tahunan yang telah terjadi, Eko Listiyanto selaku Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa hal tersebut pantas sekali mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. dengan adanya capaian itu, tentu citra positif Bangsa ini menjadi semakin bagus karena memang dinilai menjadi salah satu negara yang mampu bangkit dari krisis setelah pandemi COVID-19 melanda.

Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi lantaran negara-negara lain, bahkan yang termasuk dalam kategori negara maju sekalipun justru sampai saat ini masih harus terus terpuruk dan berjuang dengan gejolak COVID-19 yang menyerang mereka. Sehingga para investor memandang kalau dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang sangatlah menonjol dan memiliki proyeksi cerah ke depannya, maka akan sangat menguntungkan untuk menanamkan modal di Tanah Air.

Selain dari penanganan pandemi COVID-19 yang memang dirasa sudah sangat efektif dan berhasil, kebijakan lain dari Pemerintah juga dianggap sangatlah berpihak pada para investor. Eko Listiyanto menambahkan bahwa pengesahan UU Ciptaker menjadi dalah satu senjata pamungkas Indonesia untuk benar-benar menarik para investor.

Faktor lain yang membuat investor lebih memilih untuk menanamkan modal mereka di Tanah Air menurut Eko Listiyanto ini adalah karena adanya pertumbuhan pada sektor konsumsi masyarakat yang langsung meroket dan memang belakangan sangat bagus sekali. Bukan tanpa alasan, pasalnya salah satu hal sangat penting yang menjadi standar penilaian para pemodal adalah mereka akan melihat bagaimana pertumbuhan konsumsi masyarakat pada suatu negara, dan sekali lagi, jika dibandingkan dengan negara lain Indonesia memang paling menonjol.

Lebih lanjut, Eko Listiyanto juga menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat yang signifikan, maka secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau negara tersebut sedang bagus. Maka tentu saja hal itu akan sangat menguntungkan pihak investor lantaran mereka tidak perlu susah payah memasarkan atau mendistribusikan produk mereka, justru produk itu kemungkinan besar akan langsung didatangi oleh konsumen dengan sendirinya.

Membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19, Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) pada kesempatan lain juga mengutarakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi Tanah Air sangatlah melonjak dengan kencang pada tahun 2021. Hal itu mengindikasikan bahwa memang secara fundamental ekonomi Bangsa ini sangatlah bagus karena dapat bertahan setelah dihantam krisis pada 2020 dan berbalik arah menunjukkan performa yang sangat positif setelah dua kuartal berlalu.

Bahkan pada tahun 2020 saja, Indonesia juga sudan mencetak prestasi yang baik lantaran target capaian investasi juga sempat menembus rancangan, yang mana seharusnya ditargetkan hanya Rp 817,2 triliun, namun justru mampu mencapai Rp 826,3 triliun. Padahal kala itu masih terjadi pandemi namun para investor seakan benar-benar memiliki harapan tinggi bagi kemajuan ekonomi Tanah Air.

Ketahanan untuk menghadapi sebuah krisis dan bahkan mampu membalikkan keadaan seperti itulah merupakan salah satu kriteria terbaik para pemodal untuk bisa menanamkan dana mereka lantaran pertumbuhan masa depan yang akan terjadi pasti akan menjadi jauh lebih baik lagi. Bahkan isu ancaman inflasi dan juga resesi yang saat ini tengah menghantui dunia, khususnya di Amerika Serikat (AS) dan juga Eropa saja menurutnya Mohammad Faisal masih cukup jauh untuk berdampak pada Indonesia.

Memang akibat gejolak makroekonomi dunia yang saat ini terjadi, Indonesia sendiri sempat merasakan dampaknya, namun Direktur Eksekutif CORE ini menegaskan kalau ternyata kondisi dampak yang diterima oleh Tanah Air sama sekali tidaklah parah, tidak seperti negara-negara lainnya. Pertimbangan tersebut juga kemudian membuat pihak Bloomberg menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang minim terhadap ancaman resesi dunia, yang mana hanya berdampak sekitar 3 persen saja.

Setelah mengetahui data rilisan resmi dari pihak Menteri Investasi bahwa Indonesia mampu melampaui target tahunan investasi di tahun 2021, maka untuk target selanjutnya pada tahun 2022 ini akan lebih ditingkatkan lagi menjadi Rp 1.000 triliun. Proyeksi atau target tersebut dinilai bukanlah menjadi penghambat karena jika elihat bagaimana melesatnya pertumbuhan ekonomi Nusantara yang terus menerus mengalami pembaikan sejauh ini.

Salah satu Ekonom dari Bank Permata, Josua Pardede juga menyatakan bahwa prospek jangka panjang yang dimiliki oleh Indonesia memang masih sangatlah bagus. Dengan banyak kebijakan Pemerintah yang terus pro terhadap segala aktivitas ekonomi mulai dari ranah global dan juga ranah domestik, hal itu akan terus dipantau oleh para investor dan terus menjadikan sentimen positif untuk mereka bisa menanamkan modal.

Mulai dari tata kelola negara yang baik karena mampu bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19, yang bahkan kebangkitannya melebihi negara maju lainnya, sampai pada beragam kebijakan dari Pemerintah yang memang sangat menguntungkan untuk melakukan aktivitas bisnis hingga ketahanan yang telah teruji dari ancaman inflasi serta resesi dunia, maka tak heran target investasi yang telah dikeluarkan terus melebihi ekspektasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah setelah secara resmi merilis surat edaran mengenai pembatasan perjalanan ke luar negeri bagi seluruh pejabat dalam rangka menekan penularan COVID-19 semakin merebak di Indonesia. Larangan tersebut patut untuk mendapat apresiasi agar pejabat dapat terhindar dari penularan virus Corona yang dapat menghambat pelayanan negara.

Sampai saat ini ancaman dari pandemi COVID-19 memang belum benar-benar berakhir lantaran status pandeminya saja masih belum ditangguhkan. Selain itu bahkan di beberapa negara lain juga kembali terjadi pelonjakan kasus penularan yang harus ditangani dengan serius setelah subvarian Omicron terbaru BA.4 dan BA.5 ditemukan. Tanpa terkecuali, hal tersebut juga terjadi di Indonesia meski cenderung bisa dikendalikan.

Untuk lebih berhati-hati agar penularan tidak kembali merebak secara signifikan, maka pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) langsung membuat sebuah edaran yang tegas mengenai pelarangan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dibuatnya surat edaran tersebut tentunya untuk mencegah terjadinya kemungkinan infeksi COVID-19 yang mungkin saja bisa terjadi entah selama perjalanan ataupun selama para pejabat berada di luar sana.

Meski begitu, dalam isi surat edaran juga berbunyi seluruh kegiatan luar negeri memang untuk sementara waktu akan ditangguhkan, namun apabila memang terdapat hal yang sifatnya sangat penting dan esensial, maka masih dikecualikan karena menimbang faktor urgensinya.

Semenjak surat edaran tersebut telah resmi diteken pada Jumat (22/7) kemarin, seluruh pihak diminta untuk mengikutinya dan semua instansi harus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, pihak Kemenstneg juga akan terus memberikan evaluasi berkala mengenai kebijakan yang telah dibuat supaya bisa lebih adaptif sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 ke depannya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Kemensetneg ini sangat patut diberikan apresiasi lantaran memang belakangan kasus COVID-19 kembali terjadi peningkatan. Data dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa sudah ada penambahan kasus positif mencapai lebih dari 4 ribu orang, dengan total akumulasinya saat ini di Indonesia sudah mencapai lebih dari 6 juta orang.

Data tersebut menunjukkan kalau memang penyebaran masih cukup masif terjadi, meski tingkat kesembuhan juga sangat tinggi, yakni sudah ada lebih dari 3 ribu orang yang dinyatakan sembuh dengan total akumulatif pasien negatif COVID-19 lebih dari 5,9 juta orang. Mengenai kasus orang meninggal sendiri, bisa dikatakan persentasinya sangat kecil, yakni 13 orang dengan total akumulatif sekitar 150 ribuan orang.

Pada kesempatan yang lain, Suhajar Diantoro selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyatakan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mampu menaati pelarangan bepergian ke luar negeri ini tanpa terkecuali. Hal itu juga menyusul setelah terjadinya agenda rapat terbatas (ratas) yang langsung dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan menyampaikan kalau sudah mulai terjadi pembatasan bahkan bukan hanya pada pejabat saja, namun juga pada seluruh masyarakat, kecuali mereka memang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk sifat yang esensial saja.

Bahkan Suhajar juga menyampaikan supaya ada saling pantau dan saling mengawasi apabila ternyata mungkin masih terdapat beberapa pejabat yang tidak menerapkan aturan tersebut. Lebih lanjut, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri ini juga mengimbau kepada seluruh pejabat daerah tadi untuk lebih berfokus saja dalam upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di lapangan.

Beberapa hal yang yang penting untuk terus ditegakkan kepada seluruh masyarakat adalah supaya terus menerapkan protokol kesehatan termasuk juga para pemimpin daerah mampu untuk lebih menegaskan aturan ini. Selain itu Suhajar mengimbau supaya mereka juga terus mengakselerasi pemberian dosis vaksin secara merata dan juga termasuk memperketat kegiatan masyarakat.

Sanksi yang mungkin saja bisa dikenakan apabila ada pejabat yang ternyata melanggar ketentuan ini, sebagaimana telah terjadi pada kasus beberapa waktu lalu tatkala ternyata masih ada Wakil Bupati yang melakukan perjalanan tanpa izin jelas, maka dirinya langsung dibebastugaskan hingga 3 bulan. Maka dari itu kebijakan pelarangan bepergian ke luar negeri ini harus benar-benar ditaati oleh semua pihak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa awal mula merebaknya kasus Omicron di Indonesia memang terjadi lantaran ada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru saja pulang dari luar negeri sehingga mungkin dirinya membawa bibit virus tersebut dan akhirnya masuk ke Tanah Air. Apalagi dengan sekarang ini ketika telah terjadi mutasi dan melahirkan BA.4 serta BA.5, maka kemungkinan penularan juga akan menjadi tinggi.

Mengenai hal tersebut Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri langsung menerapkan upaya untuk melakukan pembatasan perjalanan ke luar negeri termasuk pada masyarakat sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Seluruh masyarakat juga diminta untuk memiliki kesadaran masing-masing demi mewujudkan Indonesia yang mampu pulih sepenuhnya dari pandemi.

Bukan bermaksud menekan atau menghalangi, namun memang kebijakan ini sangat penting untuk diberlakukan demi kebaikan lebih banyak manusia karena menyangkut urgensitas dari penanganan pandemi. Setidaknya ketika perjalanan ke luar negeri bisa dibatasi dengan tegas seperti ini, maka diharapkan ke depannya persentasi penularan COVID-19 menjadi lebih bisa ditekan..

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Levi Raema Wenda*)

Keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua akan menjadi penghambat utama dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraann di Papua. Hal ini dikarenakan teror keji yang kerap kali dilakukannya menyasar banyak pihak baik itu masyarakat asli Papua, pendatang, ataupun aparat TNI/Polri.

KST Papua adalah sebuah kelompok separatis yang lahir pada tahun 1960an dengan tujuan utama memisahkan Papua dari Indonesia. Dalam mencapai tujuan akhirnya, kelompok ini sering sekali melakukan berbagai aksi teror yang sangat keji dan tidak berkeperimanusiaan kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh perjuangan. KST Papua inilah yang juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah untuk membangun Papua.

Selama Bulan Juli ini sudah terdengar beberapa kasus kekejaman KST Papua kepada masyarakat. Dimulai dari penembakan yang dilakukan KST Papua dengan menewaskan 10 orang warga di Nduga, hingga yang terbaru mengenai beredarnya video amatir pemenggalan kepala kepada seorang pendulang emas tradisional di Yahukimo. Seolah aksi-aksi mengerikan ini tidak pernah kunjung usai, dan sering kali dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua ini secara tidak langsung mengganggu kerja Pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Diketahui bahwa Presiden Jokowi dengan program Nawacita berkeinginan besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bila aksi teror terus berlanjut, akan sangat sulit untuk mencapai cita-cita tersebut karena ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pekerja proyek, petugas kesehatan, atau fasilitator pendampingan program-program pemerintah.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai . Yorrys mengatakan bahwa KST Papua melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang mencari nafkah di Papua.

Yorrys yang juga merupakan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) for Papua ini menambahkan aksi KST Papua pimpinan Egianus Kogoya sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI karena aksi-aksi sporadis lainnya yang sering terjadi di Papua. Hal ini sangat disayangkan mengingat saat ini tengah dilakukan upaya dari Pemerintah dan Masyarakat Papua dalam membangun Papua melaui Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II.

Ketua Komisi II DPD RI ini meminta Pemerintah melalui aparat yang berwenang untuk secara serius dan konsisten memberangus KST Papua hingga ke akar-akarnya. Menurutnya hal ini sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas di tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh KST Papua ini juga harus teliti, cermat dan tidak boleh gegabah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengibaratkan KST Papua dalam melakukan aksinya selalu menggunakan hukum rimba, dan di sisi lain penanganan yang dilakukan oleh aparat selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Dirinya menambahkan pemerintah menghormati hukum yang berlaku kareakselena Papua merupakan bagian dari Indonesia, dan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun tangan mengusut dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan KST Papua kepada masyarakat di Papua. Dirinya pun menegaskan bahwa negara tidak akan pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban dunia.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memberikan tanggapannya mengenai kekerasan yang dilakukan KST Papua. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan masalah di Papua harus diselesaikan lewat jalur hukum, bukan semata-mata militer. Hal ini dikarenakan Papua memiliki kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik yang sistematis.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan bahwa masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan dengan mengangkat senjata. Dirinya berpendapat bahwa diperlukan usaha-usaha dari pemerintah untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, bukan hanya sebatas pendekatan ekonomi, tetapi juga pendekatan kultural hingga agama. Hal ini diperlukan agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Bila pendidikan di Papua merata, maka Masyarakat Papua lebih siap untuk menghadapi dunia tenaga kerja bila dilakukan secara berkesinambungan.

Harus diakui keberadaan KST Papua sangat merugikan dan mengancam keamanan di segala lini kehidupan di Papua. KST Papua yang kerap kali melakukan aksi teror berupa tindak kekerasan dan juga pembunuhan menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua. Penanganan KST Papua dengan melibatkan pendekatan sosial kultural dan keagamaan harus terus digalakkan. Penanganan yang tepat sesuai kaidah hukum yang berlaku oleh aparat juga harus terus diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Papua. Karena Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan akan menindak tegas segala perbuatan yang mengancam kedaulatan negara sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Seperti diketahui, radikalisme di Indonesia masih ada disekitar kita. Perilaku radikal tercermin pada sifat intoleran, memaksa perubahan tatanan, merendahkan martabat perempuan, cenderung menentang hukum positif, hingga perlawanan terhadap semua institusi negara. Dengan begitu, jika proses penguatan radikalisme tidak segera dihentikan, maka akan berpotensi mengeskalasi masalah dari waktu ke waktu.

Tidak hanya menggerogoti ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum, benih radikalisme di tengah masyarakat saat ini sedang berupaya membelah persatuan masyarakat Indonesia. Hal tersebut akan sangat berbahaya jika para penganut radikalisme tersebut mampu berperan dominan pada sistem dan tata kelola negara serta pemerintahan.

Penulis berharap pemerintah dapat membuat rumusan strategi yang persuasif untuk menghentikan proses penguatan radikalisme di segala aspek, termasuk dalam aspek birokrasi negara dan daerah. Pemerintah tidak boleh kehilangan kendali atas jalannya birokrasi.

Menangkal radikalisme memang tidaklah mudah. Apalagi jika radikalisme itu sendiri berpijak pada suatu keyakinan. Peran institusi pendidikan dan institusi agama tentu sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting adalah peran dari setiap komunitas.

Setiap pribadi dalam masyarakat Indonesia tumbuh dari budaya atau adat istiadat yang dianut orang tua dan leluhur. Dari budaya tersebut itulah lahir yang dinamakan dengan sebutan kearifan lokal.
Kearifan lokal pada semua budaya di Indonesia mengandung nilai-nilai luhur. Nilai luhur dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia mencakup rasa cinta tanah air Indonesia, mengedepankan kebersamaan, toleran dan saling menghormati, hingga tolong menolong.

Dalam setiap komunitas, selalu muncul semangat untuk hidup rukun yang bermakna keselarasan atau menghindari pertikaian. Kearifan itulah yang diwariskan kepada setiap orang di Indonesia dari generasi ke generasi.

Semua orang sudah paham bahwa radikalisme yang tumbuh sekarang ini adalah budaya luar. Maka dari itu, salah satu cara atau strategi untuk menangkal radikalisme adalah dengan menguatkan kembali nilai-nilai luhu kearifan lokal pada setiap komunitas dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai upaya dalam menangkal radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, Gerakan Sigap Sosial Kemanusiaan (GASSAK) menggelar diskusi kebhinekaan sekaligus deklarasi pernyataan sikap menolak segala bentuk radikalisme intoleran dan terorisme di Yogyakarta.

Zan Yuri Faton selaku Ketua GASSAK mengatakan bahwa gerakan radikalisme intoleran bahkan terorisme rentan muncul di tengah masyarakat. Sudah beberapa kali ada warga yang terindikasi terlibat dalam gerakan radikal intoleran. Indikasi tersebut sudah jelas dan diketahui pemerintah dan kepolisian. Salah satunya ada yang menentang budaya dan tradisi atau kearifan lokal dengan menyebut sebagai sirik.
Selalu memaksakan agama, kepercayaan atau keyakinannya yang dianggap paling benar dan mudah menuding orang lain sebagai kafir atau sesat.
Untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikal intoleran dan terorisme tersebut, pihak GASSAK menggelar diskusi yang bertema “Merawat dan Melestarikan Budaya serta Kearifan Lokal dalam Rangka Menangkal Radikalisme untuk Menjaga Kondusifitas Kabupaten Gunungkidul”.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, diskusi tersebut diikuti oleh 50 tokoh dari sembilan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Gunungkidul dan dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Polres Gunungkidul, Kodim 0730/Gunungkidul, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gunungkidul.

Menurut Zan Yuri Faton, Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang masih kental dengan budaya dan kearifan lokalnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat masih menjaga budaya gotong-royong, guyub rukun dan sikap saling peduli dengan tetap memegang tradisi leluhur.
Namun, yang harus diperhatikan adalah paham radikal intoleran mencoba mengikis budaya serta kearifan lokal yang ada di Gunungkidul. Hal tersebut jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena bertentangan dengan nilai sosial dan mencederai kemanusiaan secara universal.

Dengan demikian, GASSAK akan terus bergerak mengedukasi melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal serta kegiatan kemanusiaan. Mereka juga akan mengajak masyarakat untuk melawan dan menolak segala bentuk radikalisme intoleran dan terorisme demi terjaganya situasi yang kondusif di Kabupaten Gunungkidul.

AKP Mujiman selaku Kasat Binmas Polres Gunungkidul turut berharap bahwa GASSAK bisa membantu tugas-tugas kepolisian tidak hanya untuk membendung radikalisme intoleran dan terorisme, tetapi juga dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya.

Sementara itu, Saban Nuroni selaku Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gunungkidul mengatakan bahwa tema diskusi yang diangkat GASSAK sudah selaras dengan salah satu program Kemenag yaitu moderasi beragama. Menurut Nuroni, agama tidak mengajarkan kekerasan, sehingga radikalisme intoleran yang mengarah kepada terorisme bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Menurut penulis, radikalisme intoleran bisa berupa budaya asing yang menyasar budaya dan kearifan lokal untuk dihancurkan. Jika budaya sudah bisa dihancurkan, lama kelamaan akan merubah ideologi hingga mengganti sistem pemerintahan. Oleh karena itu, radikalisme intoleran harus dilawan dengan budaya, sehingga budaya akan dilawan dengan budaya.
Harapan kedepannya, semua elemen masyarakat Indonesia harus bertekad tidak memberi ruang bagi proses bertumbuh dan menguatnya radikalisme. Memperkokoh kembali kearifan lokal yang luhur akan memampukan bangsa dalam menangkal radikalisme.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

suaratimur.id – Setelah berulang kali menggerakkan massa melalui pengkoordinasian sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda kali ini mengeluarkan statement bernada provokasi dan negatif terhadap pemerintah yang kemudian diberitakan oleh sejumlah portal media online berjaringan. Berdasarkan track record sebelumnya, ia diindikasi terafiliasi dengan sejumlah organisasi front politik kelompok separatis, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang condong memiliki misi tuntutan referendum.

Dalam pernyataannya, dirinya secara enteng menilai bahwa pemekaran DOB di tanah Papua dibuat berdasarkan Analisa Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menuding tujuan pembentukan DOB adalah menghancurkan basis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di wilayah pegunungan Papua. Jika hal tersebut benar demikian kemudian ditunggangi elit politik lokal maka lebih baik dihentikan sebelum nantinya disahkan pada akhir Juli 2022.

Jefry Wenda juga meyakini bahwa skema kebijakan DOB tak akan pernah menyelesaikan akar persoalan Papua. Sebaliknya justru akan menambah daftar baru rentetan korban sipil maupun militer. Keberadaan sejumlah organisasi yang terkonsolidasi dalam PRP adalah untuk menghindar dari ketidakpastian hidup masyarakat Papua bersama Indonesia dan konflik panjang yang belum berujung. Di akhir pernyataan, ia juga meminta segera dibuka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Kebijakan DOB Lahir dari Keinginan Masyarakat Papua

Munculnya pernyataan provokatif Jefry Wenda seperti disengaja untuk memperkeruh situasi dan kondisi di tengah upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua. Untuk diketahui bahwa aparat saat ini tengah memastikan kondusifitas wilayah Papua pasca kejadian penyerangan di Kabupaten Nduga. Pemerintah juga tengah mempersiapkan masa transisi pasca pengesahan UU pemekaran di tiga provinsi beberapa waktu lalu.

Tuduhan Jefry Wenda terhadap BIN sebagai pihak yang mendasari analisis kebijakan pemekaran DOB seperti mempertaruhkan intelektualitasnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat Papua. Jika paham mengenai sejarah panjang pemekaran, terutama di Papua. Maka diperoleh fakta bahwa pemekaran wilayah merupakan keinginan lama dari masyarakat Papua atas kondisi demografi yang begitu luas dan cenderung dinamis. Dimana hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan yang kemudian menghambat pelayanan publik hingga pembangunan wilayah. Kebijakan pemekaran menjadi salah satu upaya pemerintah melalui dorongan tokoh masyarakat Papua untuk merespon permasalahan tersebut.

Tokoh Masyarakat dari Kabupaten Mimika, Yohanes Kemong sempat menjelaskan bahwa pemekaran wilayah adalah agenda yang tertunda sejak tahun 2003. Adanya pemekaran tiga DOB akan mempercepat pembangunan hingga ke pelosok. Harapannya, saat ada provinsi baru maka pembangunan infrastruktur dilakukan sampai ke distrik-distrik yang jauh dari ibu kota provinsi. Pembangunan ini kemudian yang menyejahterakan rakyat. Sebelumnya, pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah pertama yakni terbentuknya Provinsi Papua Barat. Setelah itu para tokoh masyarakat masih menginginkan penambahan provinsi. Ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi maka merasa lega karena misinya selesai.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai juga menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tahun 2007 yang saat itu masih menjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada 30 Juni 2022, pemerintah mengesahkan tiga RUU pembentukan tiga Provinsi di Papua.

Meski terdapat sejumlah gerakan penolakan yang terdiri dari pihak oposisi dan didukung kelompok separatis. Namun aliran dukungan kebijakan pemekaran terus berdatangan dari berbagai pihak. Terbaru, sejumlah mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan menilai keputusan pemerintah untuk menambah tiga provinsi baru di Papua merupakan langkah tepat. Menurut mereka, pemekaran memudahkan warga papua dalam demografi. Selain itu, pemekaran provinsi akan berdampak pada ekonomi masyarakat, pemerintah setempat, dan sistem keamanan yang lebih terjangkau wilayah teritorialnya.

BIN Tak Berwenang Dalam Penentuan Kebijakan Pemekaran Wilayah

Penyebutan Jefry Wenda yang mengkaitkan lembaga telik sandi BIN dalam kebijakan pemekaran wilayah juga tak memiliki dasar kuat.

BIN merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) yang ikut membantu tugas negara yang ditangani oleh Kementerian Negara. BIN memiliki fungsi penyelenggaraan Intelijen Dalam dan Luar Negeri. Menurut Perpres RI No.90 Pasal 2 Tahun 2012, BIN memiliki fungsi menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian berdasar Perpres RI No.90 Pasal 3 Tahun 2021, dijelaskan bahwa salah satu tugas BIN adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. Hal tersebut tak kemudian berkorelasi lurus dengan kebijakan pemekaran di Papua. Secara wewenang, kebijakan pemekaran wilayah merupakan wilayah Kementerian Dalam Negeri.

Sosok Jefry Wenda dan Sejumlah Pihak Pendukung Dibelakangnya

Sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya pada aksi 14 Juli 2022 lalu yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Sosok Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di pada aksi 14 Juli lalu dimana Isu referendum juga tercantum dalam salah satu tuntutan.

Siasat Kelompok Separatis Antisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa kebijakan DOB menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam hal ini juga penambahan aparat dan markas militer di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis. Sehingga, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua, termasuk melalui pernyataan Jefry Wonda.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Astrid Widia )*

Subvarian Covid-19 BA.2.75 kini telah ditemukan di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk lebih waspada dengan menerapkan prokes ketat dalam beraktivitas.

Pandemi yang diakibatkan oleh virus Covid-19 berlangsung sejak awal tahun 2020 dan belum dinyatakan selesai oleh WHO. Berbagai cara dilakukan agar penyakit ini tidak menular, dan masyarakat bersyukur karena vaksinnya sudah ditemukan. Namun permasalahan belum selesai karena cakupan vaksinasi di Indonesia belum 100% dan muncul subvarian baru dari Corona varian Omicron.

Subvarian baru Corona Omicron diberi nama BA2.75 yang ditemukan di India dan sudah menyebar ke Amerika Serikat. Dikhawatirkan subvarian ini akan menyebar pula ke negara-negara lainnya. Dalam artian, virus yang bermutasi sangat berbahaya karena rata-rata lebih ganas dan seluruh warga dunia harus mewaspadai subvarian BA2.75 ini. 

Terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi virus Covid-19 subvarian Omicron Centaurus alias BA.2.75 telah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, hingga saat ini sudah ada tiga kasus terkonfirmasi positif akibat varian tersebut. Hal tersebut disampaikan Menkes pada 18 Juli 2022 melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Direktur virologi klinis dari Mayo Clinic, Massachutes, Amerika Serikat, Matthew Binicker, menyatakan ada kekhawatiran bahwa subvarian BA2.75 menular dengan lebih cepat dan menghindari infeksi sebelumnya. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Namun di India penularannya menunjukkan peningkatan.

Dalam artian, jika seseorang pernah kena Corona maka bisa jadi ia bisa terinfeksi lagi oleh virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA 2.75. Oleh karena itu tingkat kewaspadaan masyarakat harus dinaikkan agar tidak kena Corona untuk pertama atau kedua kalinya. 

Apalagi efek Corona begitu dahsyatnya karena ada orang yang sudah sembuh tetapi terkena long Covid-19. Jika kena long Covid-19 maka daya tahan tubuhnya akan lebih rendah. Hal ini akan sangat merugikan karena imunitasnya lemah dan bisa dengan mudah diserang virus dan bakteri lain.

Selain subvarian BA 2.75 ada lagi subvarian BA.5.2.1. yang ditemukan di RRC. Kasusnya ditemukan di Distrik Pudong, Kota Shanghai, tanggal 8 Juli 2022 lalu. Shanghai telah di-lockdown dan mobilitas masyarakat dibatasi secara ketat untuk mencegah penularan subvarian Omicron ini.

Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Departemen Kesehatan akan berkoordinasi dengan WHO (World Health Organization) untuk mengetahui perkembangan subvarian Omicron yang berkembang di sejumlah negara. Kementerian Kesehatan bisa mendapat informasi yang valid dari WHO dan mensosioalisasikannya ke masyarakat.

Sosialisasi mengenai subvarian Omicron yang terbaru sangat penting karena masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap hasil mutasi Corona tersebut. Jika mereka paham bahwa subvarian Omicron lebih ganas maka akan lebih disiplin dalam menjaga imunitas tubuh dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan adalah kunci sukses dalam menghadapi ganasnya pandemi. Masyarakat Indonesia yang sudah tahu ada subvarian Omicron terbaru dan paham bahwa virus ini terus bermutasi, akan tetap memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Mereka paham bahwa masker adalah perlindungan dari droplet yang membawa virus Covid-19.

Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker maka jangan hanya dengan razia masker, karena bisa jadi masker hanya dikenakan agar tidak kena tegur petugas. Namun pemerintah daerah bisa menggalakkan lagi pembagian masker seperti dulu di awal pandemi. 

Selain itu, sosialisasi protokol kesehatan terus dilakukan, dan cara yang efektif adalah melalui sosial media. Para influencer dan selebgram bisa ditunjuk untuk jadi duta protokol kesehatan dan mereka memiliki pengaruh besar di kalangan netizen. Mereka mencontohkan bahwa memakai masker itu keren dan wajib juga untuk cuci tangan, jaga jarak, dan menaati protokol lain dalam protokol kesehatan.

Dengan cara ini maka sosialisasi protokol kesehatan  akan berjalan dengan sukses dan masyarakat kembali mengenakan masker dengan senang hati. Mereka taat protokol karena tidak mau kena Corona dan sekaligus mengikuti para idolanya yang juga disiplin prokes.

Muhaimin melanjutkan, jika sudah ada rilis resmi dari WHO, maka pemerintah bisa mengambil keputusan. Apakah ada pembatasan kunjungan dari negara-negara yang memiliki kasus subvarian BA2.75 dan BA5.2.1 atau hanya pengetatan di pintu-pintu masuk Indonesia. Mengingat Corona pertama kali masuk ke negeri ini melalui pergaulan dengan warga negara asing.

Pemerintah berusaha keras agar virus Covid-19 varian Omicron subvarian BA2.75 dan BA5.2.1 jangan masuk Indonesia. Pengetatan di bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu masuk ke Indonesia akan dilakukan dengan intensif. Para turis asing juga harus kooperatif dalam menaati peraturan di bandara, karena di masa pandemi semuanya harus disiplin, agar tidak kena atau menularkan Corona.

Subvarian baru Omicron yang ditemukan di India, Amerika Serikat, dan RRC, dan kini telah masuk Indonsia harus  membuat masyarakat makin waspada. Dengan adanya kewaspadaan tersebut, maka risiko penularan Covid-19 diharapkan dapat terus ditekan dan pemulihan ekonomi nasional dapat terus berjalan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Aditya Akbar )*

Indonesia berpeluang besar jadi pusat industri halal dunia. Penyebabnya karena sudah ada kawasan industri halal yang berskala nasional yang masih dapat dikembangkan oleh banyak investor untuk dapat menjadi industri halal dunia.

Saat ini gaya hidup halal sedang digencarkan, tak hanya mengkonsumsi makanan halal, tetapi juga wisata halal, dan produksi barang-barang yang halal. Warga Indonesia sudah memahami apa saja manfaat dari produk halal dan mereka selalu melihat label kemasan makanan atau minuman, sudah memiliki status halal MUI atau belum.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan Indonesia berpotensi besar jadi pusat industri halal dunia. Ada peluang Indonesia tak hanya jadi konsumen produk halal, tetapi juga jadi pusat industri halal dunia. Seperti meningkatkan ekspor produk halal, subsitusi produk halal (yang selama ini masih impor), dan meningkatkan investor asing.

Industri halal di Indonesia sedang digencarkan karena memang mayoritas penduduknya muslim. Pusat industri halal di antaranya ada di Sidoarjo dan Padang. Dengan berdirinya pusat industri halal maka konsumen tidak perlu khawatir karena di sana benar-benar memproduksi makanan dan minuman halal, dan prosesnya juga dijamin tidak melanggar syariat.

Berdasarkan data dari Indonesia Halal Market 2021/2022, Indonesia menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, dengan konsumsi produk halal sekitar 184 miliar Dollar AS (tahun 2020). Sedangkan investasi sektor ekonomi halal di Indonesia ada 5 miliar Dollar AS. Dengan potensi industri halal Indonesia yang sangat besar maka pemerintah terus mendorong pengusaha mengembangkan produk dan jasa halal. Masyarakat tidak hanya jadi konsumen tetapi juga jadi produsen.

Untuk mendorong pengusaha, terutama UMKM (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) agar mengembangkan produk halal, pemerintah menggratiskan biaya pembuatan sertifikat halal MUI. Para pebisnis UMKM tidak usah membayar 300.000 rupiah, tetapi bisa mendapatkannya tanpa biaya sama sekali, dengan sistem self declare.

Syarat untuk mendapatkan sertifikat halal gratis adalah pertama, pelaku UMKM membuka website lalu membuat akun SIHALAL, kemudian melakukan permohonan sertifikat halal melalui jalur self declare dan memasukkan kode fasilitator. Setelah itu ada proses validasi, verifikasi, dan ada sidang halal MUI. Baru ia mendapat sertfikat halal yang 100% gratis serta praktis, dan pengurusannya bisa dilakukan mandiri secara online. 

Jika pebisnis UMKM dipermudah untuk mendapatkan sertifikat halal maka mereka akan mendukung 100% posisi Indonesia menjadi pusat industri halal. Pengurusan sertifikat juga tidak berbelit-belit sehingga pengusaha UMKM mengurusnya dengan semangat. Industri halal di Indonesia akan makin semarak.

Ada banyak keuntungan jika Indonesia menjadi pusat industri halal. Pertama, akan ada banyak produk halal yang diproduksi dan memenuhi pasar nasional dan internasional. Nantinya konsumen di seluruh dunia akan paham bahwa Indonesia tak hanya memproduksi barang-barang yang bagus, tetapi juga halal. Dengan begitu maka pasar ekspor akan makin dinamis.

Pasar ekspor memang digenjot karena menghasilkan devisa negara yang melimpah. Faktanya, konsumen produk halal di luar negeri tak hanya negara-negara ASEAN, tetapi ke banyak negara lain. Penyebabnya karena ada banyak warga negara Indonesia yang merantau dan mereka merindukan produk Indonesia yang statusnya halal. Selain itu, warga asli negara tersebut juga menyukainya.

Jika Indonesia jadi pusat industri halal maka manfaat selanjutnya adalah menarik minat investor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Mereka memastikan bahwa produk-produk yang dibuat para pengusaha Indonesia sudah halal dan mau menanamkan modalnya. Dunia bisnis akan makin dinamis dan pemerintah optimis bisa bangkit walau masih masa pandemi.

Pemerintah juga mempromosikan Indonesia yang tak hanya memiliki produk-produk makanan dan minuman halal tetapi juga produk lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat ICEFF (Islamic Creative Economic Founders Fund) sebagai wadah untuk mendorong industri halal di bidang fashion, kriya, dan aplikasi. Dengan adanya ICEFF maka pebisnis dipertemukan dengan investor dan lembaga keuangan syariah, sehingga mereka bisa bekerja sama. Jika ada kolaborasi maka industri halal di Indonesia makin kuat dan cita-cita untuk menjadi pusat industri halal dunia bisa diraih dengan cepat. 

ICEFF mendorong agar masyarakat tak hanya jadi konsumen tetapi juga jadi produsen. Ada banyak produk Indonesia yang halal dan mampu bersaing di pasar ekspor. Jika ada bantuan dari ICEFF maka pengusaha industri halal tidak pusing lagi mencari tambahan modal, terutama jika ingin masuk ke ranah internasional.

Indonesia memiliki peluang besar untuk jadi pusat industri halal dunia. Penyebabnya karena para pengusaha dimudahkan untuk memiliki sertifikat halal MUI. Selain itu juga ada bantuan bagi para pebisnis UMKM sehingga mereka bisa terus membuat produk halal dan memasarkannya ke dunia internasional.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh: Levi Raema Wenda*)

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua kembali melakukan kekejaman kepada Masyarakat Papua. Tindak kekejaman yang dilakukan oleh KST Papua saat ini menyerupai bahkan melampaui tindakan organisasi teroris internasional yaitu Islamic State of Iraq and Syiria, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ISIS.

Kali ini KST Papua Kembali melakukan aksi brutal dan sadisnya kepada warga sipil di wilayah suku Koroway, wilayah Yahukimo, Papua. Dan yang lebih mencengangkan, kekejaman KST Papua membunuh dengan sadis warga sipil dilakukan dengan cara memenggal kepalanya kemudian direkam dalam bentuk video amatir dan dirilis oleh pihak mereka sendiri. Sebuah aksi sadis yang kerap kali kita temukan di dunia maya yang dilakukan oleh banyak militan ISIS di Suriah.

Diketahui korban bernama Azis, dan dirinya merupakan warga pendatang non Papua. Korban merupakan salah seorang pendulang emas tradisional di wilayah Kampung Kawe, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari rekaman video amatir pembunuhan sadis yang beredar luas di media sosial ini, pihak KST Papua melakukan propagandanya dengan memegang kepala korban yang telah dipenggal dan menyebut korban sebagai seorang intelijen dari Indonesia.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisan Daerah Papua (Polda Papua), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ahmad Mustafa Kamal dalam keterangan persnya telah mengkonfirmasi dan membenarkan kejadian ini. Dirinya menambahkan bahwa kasus pembunuhan dengan pemenggalan kepala ini, tengah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Pegunungan Bintang.

Dari informasi yang diperoleh, kejadian berawal ketika korban sedang menjaga kios bersama temannya. Kemudian datanglah beberapa orang tak dikenal dan langsung masuk ke dalam kios. Dua orang tak dikenal tersebut masuk ke dalam kios untuk menanyakan korban sambil memegang parang, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga di luar kios.

Kombes Pol Ahmad melanjutkan bahwa pada saat kejadian korban disuruh untuk membuka pakaiannya oleh dua orang tak dikenal tersebut. Teman korban yang ada di lokasi kejadian langsung melarikan diri ke lokasi 96, dan langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada masyarakat yang berada di lokasi 96. Saat ini Polres Pegunungan Bintang masih melakukan koordinasi untuk menuju ke lokasi kejadian guna mengevakuasi jenazah korban.

Rekaman video amatir tentang pemenggalan kepala oleh KST Papua ini dirilis oleh juru bicara KST Papua, Sebby Sambom. Sebby mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa 19 Juli, malam hari. Pelaku pemenggalan kepala ini dilakukan oleh KST Papua Kodap 16 Wilayah Yahukimo pimpinan Bocor Sobolim. 

Dari video amatir berdurasi 2 menit 50 detik tersebut terlihat sosok Bocor Sobolim bersama beberapa pengikutnya tengah membawa bungkusan kain yang di dalamnya berisi potongan kepala manusia. Bocor Sobolim yang juga merupakan pimpinan pasukan KST Papua wilayah Yahukimo ini, menuding korban merupakan seorang intelijen Indonesia dan menyamar sebagai pendulang emas tradisional di wilayah Korowai, dan memberikan ancaman serius bahwa pihak KST Papua tidak akan main-main bagi para warga perantauan di wilayah mereka.

Bentuk ancaman yang disampaikan oleh Bocor adalah bahwa pihak KST Papua tidak hanya akan membunuh kemudian membuang jenazah pendatang yang dicurigai, tapi bahkan akan membawa pulang kepala korban. Dirinya bahkan dengan berani menunjukkan potongan kepalanya di dalam video. Sebuah tindakan yang sadis serta sangat tidak berkeperimanusiaan serta tidak layak untuk ditonton khalayak umum.

Selain memberikan ancaman pembunuhan, Bocor Sobolim juga memberikan pernyataan tegas jika pihak KST Papua menolak pemekaran wilayah atau Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Dirinya selaku pihak KST Papua mengancam jika pemekaran terus dilakukan, maka warga sipil di wilayah kekuasaannya akan dijadikan sasaran pembunuhan.

Komandan Resor Militer (Danrem) 127 Praja Wira Yakhti, Brigadir Jenderal (Brigjen) Jo Sembiring membantah tudingan dari KST Papua tersebut. Brigjen Jo menyatakan bahwa korban merupakan murni warga sipil yang mencari nafkah di wilayah pendulangan emas.

Jenderal Kopassus tersebut mengakui bahwa akses ke wilayah pendulangan emas tersebut sangat jauh di dalam hutan dan hanya bisa diakses dengan helikopter. Dirinya juga menambahkan bahwa pendulangan emas di Wilayah Koroway tidak memilki aparat  termasuk pos TNI/Polri.

Kejadian mengerikan yang berulang kali dilakukan oleh KST Papua di Bumi Cenderawasih ini, seolah menjadi pengingat bagi kita semua bahwa KST Papua merupakan bagian tak terpisahkan yang menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan di Papua. Beragam tindakan anarkis hingga biadab yang dilakukannya kepada warga sipil baik Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang, serta aparat TNI/Polri dengan dalih untuk mencapai tujuan asli mereka adalah hal yang tidak pantas untuk dibenarkan. Tindakan tidak berkeperimanusiaan yang mereka lakukan kelak akan merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka, Masyarakat Papua, serta Bangsa Indonesia.

KST Papua adalah musuh kita bersama. Kita semua menginginkan Papua yang maju, aman, damai sejahtera untuk ditinggali. Tidak ada tempat untuk gerakan separatis berkedok kekerasan di Bumi Cenderawasih. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia dan selamanya akan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.