suaratimur.id – Sebuah unggahan video di media sosial yang memuat pernyataan dari sejumlah tokoh Petisi Rakyat Papua (PRP) kembali muncul menjelaskan perihal rencana aksi demonstrasi yang kembali digelar pada 29 Juli 2022 di sejumlah titik wilayah Papua. Juru bicara PRP, Jefry Wenda secara tegas menyatakan bahwa aksi yang akan digelar pada 29 Juli 2022 tersebut adalah bentuk penolakan dari kebijakan pemekaran provinsi yang akan disahkan oleh Presiden pada akhir Juli mendatang.

PRP merasa perlu kembali melaksanakan aksi dengan mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi turun ke jalan. Menurut mereka, kebijakan pemekaran Provinsi tak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk penjajahan dari pemerintah pusat terhadap masyarakat yang tinggal di tanah Papua.

Munculnya pernyataan tersebut perlu diwaspadai karena hal tersebut telah berungkali terjadi dimana berakhir dengan muatan politik yakni keterlibatan kelompok separatis yang turut menunggangi dengan tuntutan referendum. Sementara, pada akhirnya tuntutan penolakan DOB hanya menjadi pengantar untuk mencari simpati publik.

Salah Kaprah Pemahaman Kebijakan Pemekaran Adalah Bentuk Kolonisasi

Berdasarkan sejumlah narasi yang pernah diunggah oleh akun Petisi Rakyat Papua dalam beberapa waktu ke belakang. Terdapat beberapa narasi pesimistik yang disampaikan Jefry wenda, salah satunya berkaitan dengan nasib OAP ketika kebijakan pemekaran terealisasi. Mereka menganggap momentum pemekaran wilayah menjadi pintu masuk besar-besaran bagi warga pendatang untuk menduduki provinsi baru atau kasarnya disebut kolonisasi. Munculnya pemahaman tersebut mungkin juga berawal dari kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah. Atau memang banalitas dari kelompok mereka yang terlanjur condong ke arah oposisi.

Pemerintah melalui pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas telah menjelaskan bahwa UU Pemekaran provinsi memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% bukan OAP. Nantinya tiga provinsi baru tersebut membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai. Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.  Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Jejak Gerakan Provokatif Petisi Rakyat Papua Dibawah Jefry Wenda

Terhitung sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya saat ini yang mengklaim dilaksanakan serentak di beberapa kota besar di Indonesia. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal tersebut pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di aksi 14 Juli lalu, dimana Isu referendum kembali tercantum dalam tuntutan.

Dorongan Kelompok Separatis Melalui Jefry Wenda untuk Tolak DOB

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan pernah menyatakan bahwa kebijakan DOB menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam hal ini juga penambahan aparat dan markas militer di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis. Gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua, termasuk melalui pernyataan Jefry Wonda.

Sehingga ajakan untuk mengikuti aksi 29 Juli 2022 secara tak langsung adalah upaya untuk turut mendukung gerakan kelompok separatis Papua yang telah bertindak kejam terhadap masyarakat Papua sendiri. Waspadalah!

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh: Astari Kusuma Dewi

Mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait. Dengan kolaborasi yang tepat baik dari pihak pemerintah ataupun dengan pihak swasta profesional, maka Indonesia dapat menjadi negara yang berdikari dalam penyediaan pangan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa saat ini tengah terjadi kerawanan pangan di dunia yang diakibatkan oleh terjadinya berbagai isu geopolitik antar negara. Terlebih lagi, gejolak geopolitik internasional terjadi ketika masa Pandemi Covid-19 yang sudah cukup menekan produksi pangan hingga menyebabkan tingginya nilai inflasi.

Gejolak geopolitik internasional yang terjadi seperti perang antara Rusia dan Ukraina dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina menjadi bagian dari negara-negara eksportir utama komoditas biji-bijian seperti gandum, jagung, barley, hingga minyak nabati. Negara tersebut diketahui juga merupakan pemasok bahan baku pupuk untuk pertanian, dan perkebunan. Apabila perang tidak kunjung usai, maka ini akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan nasional, Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya agar tercipta ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI tengah berperan aktif dalam mendorong terlaksananya program Taksi Alsintan (alat dan mesin pertanian) yang merupakan program pemerintah dalam memperkuat produksi pangan.

Menurut Mentan, Indonesia merupakan salah satu pemasok pangan utama di dunia. Program untuk membangun pertanian bersifat mandiri serta modern menjadi hal yang sangat krusial. Oleh sebab itu, Kementan terus mendorong program 1.000 Taksi Alsintan untuk sentra-sentra produk pertanian tanaman pangan di seluruh Indonesia. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan perhatian khusus pada ketahanan pangan dengan proaktif untuk terus mendorong fasilitas pembiayaan yang berkelanjutan terutama di sektor pertanian.

Mewujudkan ketahanan pangan nasional juga membutuhkan dukungan dari pihak lainnya. PT Timah Tbk. selaku bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut memberikan kontribusinya dengan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program PPM yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. dilakukan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Program tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Jaya untuk membentuk kawasan berbasis agribisnis.

Kawasan berbasis agribisnis yang dikembangkan oleh Gapoktan Tanjung Jaya terdiri atas berbagai program pertanian yang terintegrasi. Program pemberdayaan ini diawali dengan dibangunnya rumah pembibitan tanaman, peternakan bebek, serta pengolahan kompos. Pengembangan lainnya adalah pembuatan produk olahan keripik pisang yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Kelurahan Tanjung.

Kolaborasi yang dilakukan Kementan bersama Gapoktan Tanjung Jaya dilaksanakan dengan melihat potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari program pemberdayaan yang dijalankan ini. Program pemberdayaan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat seperti dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola program, menunjang ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan gotong royong.

Ketua Gapoktan Tanjung Jaya, Hendrick M. Amin mengatakan, PT Timah Tbk. mendukung penuh program agribisnis yang mereka jalankan. Dukungan yang diberikan PT Timah antara lain pemberian bangunan dan fasilitasnya serta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggota Gapoktan Tanjung Jaya. Hendrick menambahkan bahwa untuk tahun ini kelompoknya juga mengembangkan budidaya aquaponic dan vermicomposting.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk. Yennita mengatakan bahwa PT Timah Tbk akan terus berupaya memberikan kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lainnya di Kabupaten Bangka Barat. Bagi perusahaannya, kerja sama ini adalah sesuatu hal yang baik karena keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak positif untuk mendorong masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi.

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) Budie Arie Setiadi mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dengan agribisnis ini sejalan dengan program nasional. Dirinya berharap program pemberdayaan masyarakat dengan agribisnis ini bisa dikembangkan dan dilaksanakan di daerah lainnya juga.

Selain dengan BUMN, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional Kementan juga berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kolaborasi ini tertuang dalam Adendum Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.
Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kunjungannya ke Gedung Kementan menyampaikan bahwa TNI siap untuk membantu Kementan. Hal ini karena Kementan memiliki tanggung jawab mengenai pangan, sehingga kolaborasi antar lembaga ini akan membantu mewujudkan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyatakan dukungan dari TNI ini dapat menjadi energi baru bagi Kementan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan nasional bisa terbentuk jika kedaulatan pangannya lebih dahulu tercapai.

Dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program pertanian harus masif dilakukan untuk mendukung terjadinya terciptanya percepatan swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat dan mandiri untuk menghadapi berbagai ancaman krisis global. Semoga kolaborasi dengan berbagai pihak kompeten yang terlibat ini dapat memperkuat kebutuhan-kebutuhan dasar pangan kita dan menjadikan Indonesia yang berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Seperti diketahui, pemerintah terus melakukan pematangan berbagai persiapan jelang pergelaran KTT G20 di Bali pada bulan Oktober mendatang. Salah satunya di bidang kesehatan dimana Kementerian Kesehatan akan fokus memperkuat 4 hal untuk memastikan momentum pertemuan berjalan dengan aman dan sehat.

Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan mengatakan Kementerian Kesehatan ingin memberi rasa aman kepada para peserta G20. Oleh karena itu, Budi memaparkan 4 hal yang akan difokuskan Kementerian Kesehatan dalam pematangan persiapan KTT G20 diantaranya protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi dan sistem perawatan. Keempat hal tersebut dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan satu dokumen protokol kesehatan yang akan digunakan sebagai pedoman bagi para delegasi KTT G20. Dokumen pedoman ini nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan KTT G20, dimulai dari kedatangan, selama acara, hingga kepulangan para peserta delegasi KTT G20. Namun, berdasarkan info yang penulis dapatkan, pedoman tersebut masih dalam pengembangan, dan ditargetkan draf final akan selesai pada Agustus 2022.

Kedua, seiring kemunculan Covid-19 subvarian BA.4 dan BA.5 di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan penguatan surveilans guna mencegah kenaikan kasus Covid-19, terutama menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali nanti. Penguatan tersebut dilakukan dengan memperkuat 3T (testing, tracing, treatment), pemeriksaan antigen kepada setiap delegasi, kemudian menyiapkan infrastruktur surveilans berupa alat mesin Whole Genome Sequensing (WGS) di Universitas Udayana, Bali untuk mempercepat pemeriksaan sampel.

Ketiga, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 di Bali saat ini sudah sangat baik. Namun, upaya untuk meningkatkan daya tahan melalui laju vaksinasi tetap diperlukan untuk memperkuat kekebalan tubuh di masyarakat.
Keempat, sebanyak 5 Rumah Sakit telah disiapkan untuk rujukan pelayanan kesehatan KTT G20, diantaranya adalah RSUP Sanglah, RSUD Bali Mandara, RS Siloam, RS BIMC Nusa Dua, dan RS Universitas Udayana. Selain itu, disiapkan juga fasilitas kesehatan di setiap hotel yang dijadikan lokasi pertemuan G20.

Berdasarkan keempat hal yang telah dipaparkan tersebut, penulis sangat mengapresiasi kesigapan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Dengan melakukan pematangan persiapan menjelang KTT G20 di Bali, pemerintah dapat meminimalisir terjadinya paparan Covid-19 subvarian BA.4 dan BA.5 lebih baik menjelang gelaran KTT G20 tersebut, sehingga delegasi tiap negara akan merasa aman untuk mendatangi gelaran KTT G20.

Selain itu, menurut penulis masyarakat dapat turut serta dalam melancarkan gelaran KTT G20 di Bali. Hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah tetap melaksanaan dan mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker walaupun di luar ruangan sekalipun. Mengingat pemerintah telah menetapkan untuk penggunaan masker kembali di ruang terbuka.

Dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker, masyarakat telah membantu pemerintah dalam mengurangi dan meminimalisir terjadinya paparan Covid-19 di Indonesia, terutama subvarian BA.4 dan BA.5 yang baru beberapa saat ini memasuki negara kita. Semakin banyak masyarakat yang taat protokol kesehatan, semakin cepat pula penanganan Covid-19 di Indonesia, hal ini mempengaruhi pandangan para peserta delegasi KTT G20 bahwa Indonesia sudah bergerak cepat dalam penanganan kasus Covid-19 sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman untuk mengikuti kegiatan KTT G20 di Bali nanti.

Perlu diketahui, bahwa kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali melampaui 2 ribu kasus sepekan terakhir usai sempat menurun pada hari Senin, 4 Juli 2022 dengan penambahan 1.454 pasien. Kasus aktif Covid-19 alias pasien yang membutuhkan perawatan maupun isolasi terus melonjak hingga menembus 20.535 kasus pada Minggu, 10 Juli 2022.
Menurut berita yang penulis baca, kasus terbanyak masih disumbang DKI Jakarta dengan mencatat lebih dari 10 ribu kasus per 10 Juli 2022 yang disusul Jawa Barat dengan nyaris mencatat lima ribu pasien.
Pemicu melonjaknya kembali kasus Covid-19 di Indonesia karena subvarian baru BA.4 dan BA.5. Puncak kasus sempat diprediksi oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahwa di bulan Juli diperkirakan sekitar 16 hingga 20 ribu kasus, tetapi hingga saat ini penambahan kasus Covid-19 masih terpantau fluktuatif.

Tentunya berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan perlu adanya sikap yang serius agar Indonesia terhindar dari paparan Covid-19 subvarian omicron BA.4 dan BA.5. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan tetap mengimbau masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan dan terus menggalakkan vaksinasi bagi yang belum mendapatkan vaksinasi maupun booster.

Penulis berharap, dengan tindakan yang dilakukan Pemerintah dan diikuti sikap disiplin dari masyarakat dengan taat protokol kesehatan dan sudah melakukan vaksinasi, dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia sehingga gelaran KTT G20 di Bali nanti dapat terlaksana dengan aman dan nyaman tanpa adanya kepanikan dari peserta KTT G20.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Savira Ayu )*

Di tengah kondisi perekonomian dunia serta negara-negara lain yang tengah bergejolak, tren investasi di Indonesia cenderung meningkat. Hal tersebut tentunya menjadi bukti bahwa para investor sangat memiliki kepercayaan terhadap proyeksi perkembangan investasi di Indonesia.

Para pelaku pasar dari dalam negeri bahkan pada tingkat Global pun belakangan terus memantau dan menunjukkan ketertarikan mereka untuk segera menanam modal di Indonesia. Bagaimana tidak, pasalnya target realisasi investasi yang saat ini telah terlaksana di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahkan sudah berhasil mencapai angka Rp 901 triliun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang roda perekonomian di Tanah Air setelah guncangan pandemi Covid-19 dan juga pada saat ini ketika terjadi ancaman inflasi serta resesi dunia, namun tetap memberikan performa yang melonjak. Data menunjukkan bahwa salah satu sektor yang menopang ke berlangsung perekonomian Nusantara adalah pada sektor konsumsi yang bahkan dikatakan menjadi faktor penyumbang suksesnya capaian tersebut paling besar.

Terkait hal itu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa memang terus ada penambahan dana investasi yang terjadi. Dirinya menjelaskan, pada tahun 2021 saja dalam RPJM dicatatkan kalau dana investasi yang ada di Indonesia mencapai Rp 856 triliun. Kemudian menanggapi besaran dana tersebut, sontak Presiden Joko Widodo langsung mengerahkan Menteri Investasi untuk meningkatkannya lagi menjadi setidaknya Rp 900 triliun. Namun belakangan justru target tersebut sudah terlampaui karena saat ini dana kelolaan yang ada sudah mencapai Rp 901 triliun.

Lebih lanjut, Bahlil memberikan apresiasinya setinggi mungkin kepada Presiden Jokowi karena komitmen beliau untuk benar-benar meningkatkan dana investasi di Tanah Air dan memang terbukti berhasil. Salah satu hal yang menjadi bukti konkret atas komitmen tersebut adalah adanya berbagai upaya untuk terus menggenjot peningkatan sektor perekonomian Bangsa.

Padahal di sisi lain, justru pada saat ini tidak sedikit negara-negara di dunia lainnya mengalami kemerosotan pengelolaan dana investasi mereka karena memang pandemi Covid-19 belum benar-benar menghilang serta terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan di beberapa negara. Ditambah lagi kondisi perekonomian global memang sedang lesu karena adanya ancaman stagflasi akibat inflasi yang terus bertumbuh dan juga kemungkinan terjadinya resesi.

Akibat ancaman inflasi itu, bahkan Bank Dunia langsung mengumumkan kalau mereka telah memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi di dunia pada tahun 2022, yang mana sebelumnya mencapai 4,1 persen, namun saat ini dikurangi hanya menjadi sekitar 2,9 persen saja. Hal tersebut juga terjadi pada perekonomian di Asia Timur dan juga Asia Pasifik yang menurunkan proyeksi ekonomi mereka menjadi hanya 4,4 persen dari yang sebelumnya mencapai 5,1 persen. Namun tentunya itu tidak terjadi di Indonesia lantaran justru nada optimisme terus berhembus dengan pernyataan Presiden Jokowi dan beliau justru meningkatkan proyeksi pada kuartal kedua ini.

Bahlil juga menjelaskan bagaimana sempat terjadi gejolak ketika pandemi Covid-19 melanda dunia beberapa waktu lalu secara serentak dan memakan banyak korban jiwa. Menurut keterangannya, investasi pihak asing yang ditanamkan kepada negara-negara lain di dunia serempak mengalami kemerosotan bahkan hingga -30 persen, namun yang terjadi di Indonesia hanyalah penurunan sekitar -7 persen saja.

Kemudian terdapat data yang telah dirilis oleh Kementerian Investasi mengenai bagaimana kenaikan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Data tersebut menunjukkan kalau memang ada kesuksesan kenaikan ekonomi hingga senilai 5,01 persen hanya pada kuartal pertama di tahun 2022 ini. Tidak bisa dipungkiri, menurut Bahlil hal itu bisa terjadi karena belakangan memang terjadi kenaikan konsumsi masyarakat yang cukup besar. Salah satu yang menjadi penyebab adanya peningkatan konsumsi masyarakat adalah lantaran mereka memiliki pendapatan dari lapangan pekerjaan yang belakangan juga terus terbuka sangat lebar.

Mengenai detail dari laporan itu, Bahlil menjelaskan lebih jauh bahwa sektor konsumsi sendiri memberikan sumbangsihnya sebesar 54 persen dari keseluruhan peningkatan perekonomian Nusantara. Kemudian pada peringkat kedua, terdapat sisi investasi yang menyumbangkan sebesar 32 persen dan sisanya diisi oleh aktivitas ekspor/impor serta spending yang dilakukan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, mengenai data pertumbuhan ekonomi bangsa yang terjadi pada kuartal pertama tersebut, Presiden Jokowi masih sangat optimis bahwa indonesia akan terus mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Bahkan dirinya memberikan target setidaknya pada kuartal kedua tahun 2022 ini mampu terus naik hingga menyentuh angka 5,10 persen secara tahunan.

Optimisme Presiden Jokowi memang bukan tanpa alasan. Salah satu alasan kuat adalah Pemerintah sendiri sudah memberikan komitmennya untuk terus menjaga keadaan inflasi yang terjadi di Tanah Air agar terus berada di level yang relatif aman. Selain itu berbagai upaya untuk terus mampu meningkatkan tingkat kepercayaan investor akan dilakukan pula.

Mengenai data rilisan yang menunjukkan kalau peningkatan investasi terus terjadi di Indonesia, hal tersebut jelas sekali menjadi bukti konkret bahwa para investor sangat memiliki harapan dan juga kepercayaan mereka sangat tinggi pada kondisi perekonomian di Tanah Air.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Radikalisme dan terorisme adalah musuh bersama, tak hanya bagi pemerintah tetapi bagi seluruh warga Indonesia. Jangan sampai radikalisme merusak sendi-sendi bangsa dan mengubah negeri ini menjadi hancur-lebur seperti Afghanistan dan Suriah.
Masyarakat terkejut ketika beberapa waktu lalu ada pawai yang terang-terangan mempromosikan radikalisme dan khilafah. Setelah ditelusuri oleh aparat, ternyata ada ormas yang berstatus radikal, dan pemimpinnya langsung dicokok oleh Densus 88 antiteror. Penangkapan ini wajar karena radikalisme adalah paham yang berbahaya dan menjadi musuh bersama.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa radikalisme merupakan musuh negara sehingga harus dilawan. Radikalisme adalah akar dari terorisme dan merupakan musuh negara, rakyat, dan semua kalangan. Oleh karena itu semua pihak wajib bekerja sama dalam memberantas radikalisme.

Kerja sama mutlak diperlukan untuk memberantas radikalisme karena bukan hanya tugas dari pemerintah atau aparat keamanan. Masyarakat bisa membantu untuk memberantas radikalisme juga dan berinisiatif melapor jika ada keanehan. Misalnya ketika ada ormas yang terang-terangan mempromosikan radikalisme, maka warga langsung merekamnya dan melapor ke Kepolisian.

Laporan dari masyarakat sangat berarti karena berkat rekaman tersebut, diadakan pengusutan terhadap ormas radikal dan merekapun diberantas dengan cara ditangkap pemimpin utama dan pemimpin cabangnya. Bayangkan jika warga diam saja, maka ormas tersebut akan tetap bercokol dan bisa meracuni masyarakat dengan ajaran radikal yang sesat. Radikalisme bisa terus ada di Indonesia jika seperti ini.

Masyarakat juga bisa melapor ke polisi siber jika ada akun media sosial yang radikal, dan ciri-cirinya adalah mereka mempromosikan indahnya negara khilafah, keberanian untuk berjihad, dan lain-lain. Jika memang ada akun media sosial yang ekstrim segera laporkan saja. Satu laporan sangat berarti karena bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya radikalisme.

Mahfud MD menambahkan, ketika Indonesia merdeka maka ada kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah kesepakatan luhur yang menerima perbedaan yang menjadi akar berdirinya negara, dan tidak bisa dianulir. Sementara itu, radikalisme ingin mengganti dasar negara dan menggusur Pancasila.

Padahal Pancasila adalah ajaran yang sangat luhur dan akan tetap eksis hingga ratusan tahun ke depan. Pancasila tidak akan mati atau diganti dengan yang lain, karena menjadi nilai utama masyarakat Indonesia. Jika ada Pancasila maka masyarakat Indonesia akan saling menolong dan toleransi, dan ketika radikalisme ingin menggusur Pancasila, sama saja dengan menghancurkan negara ini.

Oleh karena itu radikalisme sangat terlarang di Indonesia dan tidak boleh ada WNI yang jadi anggota kelompok radikal. Jika mereka sudah radikal maka sama saja menjadi musuh negara, karena kehilangan rasa cinta tanah air. Jangan rusak Indonesia dengan bercita-cita jadi teroris karena sama saja menggali lubang kuburnya sendiri.

Radikalisme berbahaya karena memiliki tiga unsur. Pertama adalah intoleranisme, kedua adalah pengubahan dasar negara (Pancasila), dan terakhir adalah terorisme. Ketiga hal tersebut berbahaya dan bisa merusak Indonesia. Penyebabnya karena Indonesia adalah negara majemuk dan pluralis, sehingga jika tidak ada toleransi bisa hancur-lebur ketika ada gesekan sedikit saja.

Intoleransi amat mengerikan karena bisa menghancurkan tatanan sosial di Indonesia. Ketika pemerintah mengakui 6 keyakinan di negeri ini maka tidak dengan kelompok radikal dan teroris. Mereka memusuhi dan mengajak perang dengan barbar. Padahal peperangan adalah tindak kriminal karena mereka memerangi pihak yang salah.

Jika ada intoleranisme maka umat dengan keyakinan lain akan waswas dalam menjalankan ibadahnya dan memperingati hari rayanya. Mereka takut rumah ibadahnya kena bom atau serangan dari kelompok teroris. Oleh karena itu masyarakat perlu memberantas radikalisme agar menghindari kemungkinan buruk seperti ini. Tidak akan ada perdamaian di tangan kelompok teroris.

Terorisme dan radikalisme terlarang karena menggunakan cara-cara kekerasan yang tentu saja tidak diperbolehkan, baik oleh hukum negara maupun hukum syariat. Jika ada kelompok radikal maka akan ada ancaman pengeboman, sweeping sembarangan, perusakan fasilitas umum, dll. Selain menyebabkan kerugian material, juga menyebabkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa.

Oleh karena itu masyarakat wajib memberantas radikalisme, dan jangan malah kena bujuk kelompok radikal dan teroris. Menjadi jihadis bukan berarti pahlawan, karena malah jadi kriminal dan melanggar hukum. Jika nekat jadi jihadis bahkan pengebom maka akan merugikan nyawa orang lain dan juga diri sendiri. Padahal sudah jelas bahwa menghilangkan nyawa dirinya sendiri adalah hal yang terlarang.
Masyarakat tentu tidak ingin Indonesia hancur-lebur di bawah kekuasaan kelompok teroris, seperti yang terjadi di Afghanistan. Oleh karena itu radikalisme dan terorisme wajib diberantas agar keamanan di Indonesia dapat tetap terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute