Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Astari Kusuma Dewi

Mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait. Dengan kolaborasi yang tepat baik dari pihak pemerintah ataupun dengan pihak swasta profesional, maka Indonesia dapat menjadi negara yang berdikari dalam penyediaan pangan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa saat ini tengah terjadi kerawanan pangan di dunia yang diakibatkan oleh terjadinya berbagai isu geopolitik antar negara. Terlebih lagi, gejolak geopolitik internasional terjadi ketika masa Pandemi Covid-19 yang sudah cukup menekan produksi pangan hingga menyebabkan tingginya nilai inflasi.

Gejolak geopolitik internasional yang terjadi seperti perang antara Rusia dan Ukraina dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina menjadi bagian dari negara-negara eksportir utama komoditas biji-bijian seperti gandum, jagung, barley, hingga minyak nabati. Negara tersebut diketahui juga merupakan pemasok bahan baku pupuk untuk pertanian, dan perkebunan. Apabila perang tidak kunjung usai, maka ini akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan nasional, Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya agar tercipta ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI tengah berperan aktif dalam mendorong terlaksananya program Taksi Alsintan (alat dan mesin pertanian) yang merupakan program pemerintah dalam memperkuat produksi pangan.

Menurut Mentan, Indonesia merupakan salah satu pemasok pangan utama di dunia. Program untuk membangun pertanian bersifat mandiri serta modern menjadi hal yang sangat krusial. Oleh sebab itu, Kementan terus mendorong program 1.000 Taksi Alsintan untuk sentra-sentra produk pertanian tanaman pangan di seluruh Indonesia. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan perhatian khusus pada ketahanan pangan dengan proaktif untuk terus mendorong fasilitas pembiayaan yang berkelanjutan terutama di sektor pertanian.

Mewujudkan ketahanan pangan nasional juga membutuhkan dukungan dari pihak lainnya. PT Timah Tbk. selaku bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut memberikan kontribusinya dengan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program PPM yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. dilakukan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Program tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Jaya untuk membentuk kawasan berbasis agribisnis.

Kawasan berbasis agribisnis yang dikembangkan oleh Gapoktan Tanjung Jaya terdiri atas berbagai program pertanian yang terintegrasi. Program pemberdayaan ini diawali dengan dibangunnya rumah pembibitan tanaman, peternakan bebek, serta pengolahan kompos. Pengembangan lainnya adalah pembuatan produk olahan keripik pisang yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Kelurahan Tanjung.

Kolaborasi yang dilakukan Kementan bersama Gapoktan Tanjung Jaya dilaksanakan dengan melihat potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari program pemberdayaan yang dijalankan ini. Program pemberdayaan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat seperti dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola program, menunjang ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan gotong royong.

Ketua Gapoktan Tanjung Jaya, Hendrick M. Amin mengatakan, PT Timah Tbk. mendukung penuh program agribisnis yang mereka jalankan. Dukungan yang diberikan PT Timah antara lain pemberian bangunan dan fasilitasnya serta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggota Gapoktan Tanjung Jaya. Hendrick menambahkan bahwa untuk tahun ini kelompoknya juga mengembangkan budidaya aquaponic dan vermicomposting.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk. Yennita mengatakan bahwa PT Timah Tbk akan terus berupaya memberikan kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lainnya di Kabupaten Bangka Barat. Bagi perusahaannya, kerja sama ini adalah sesuatu hal yang baik karena keberadaan perusahaan dapat memberikan dampak positif untuk mendorong masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi.

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) Budie Arie Setiadi mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dengan agribisnis ini sejalan dengan program nasional. Dirinya berharap program pemberdayaan masyarakat dengan agribisnis ini bisa dikembangkan dan dilaksanakan di daerah lainnya juga.

Selain dengan BUMN, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional Kementan juga berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kolaborasi ini tertuang dalam Adendum Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.
Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kunjungannya ke Gedung Kementan menyampaikan bahwa TNI siap untuk membantu Kementan. Hal ini karena Kementan memiliki tanggung jawab mengenai pangan, sehingga kolaborasi antar lembaga ini akan membantu mewujudkan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyatakan dukungan dari TNI ini dapat menjadi energi baru bagi Kementan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan nasional bisa terbentuk jika kedaulatan pangannya lebih dahulu tercapai.

Dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program pertanian harus masif dilakukan untuk mendukung terjadinya terciptanya percepatan swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat dan mandiri untuk menghadapi berbagai ancaman krisis global. Semoga kolaborasi dengan berbagai pihak kompeten yang terlibat ini dapat memperkuat kebutuhan-kebutuhan dasar pangan kita dan menjadikan Indonesia yang berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Tinggalkan Balasan