Oleh : Afrizal Hasan )*

Pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur di NTT demi upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal tersebut sangat menguntungkan masyarakat setempat karena akan menambah roda perekonomian mereka selaku UMKM, juga termasuk beberapa akses ke air bersih dan listrik sehingga sangat patut untuk diberikan apresiasi.

Salah satu nawacita yang memang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah menjamin adanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di Tanah Jawa saja atau Jawasentris, melainkan benar-benar semua pelosok Indonesia mampu untuk terjamah pembangunan serta fasilitas secara layak.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengunjungi langsung Labuan Bajo dalam agendanya untuk melakukan peresmian pada beberapa infrastruktur yang ada di sana. Terdapat tidak sedikit proyek pembangunan yang dilakukan, mulai dari peningkatan dari fasilitas pendukung yang terdapat di Pariwisata Loh Buaya, termasuk juga di Pulau Rinca yang menjadi salah satu bagian dari Taman Nasional Komodo serta pengerjaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pantai Marina Bukit Pramuka.

Turut menghadiri kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di NTT, Sugeng Rochadi selaku Direktur Utama Brantas Abipraya menyatakan bahwa setelah diselesaikannya dua pekerjaan proyek infrastruktur itu, pihaknya menunjukkan komitmen untuk benar-benar mendukung pembangunan sarana dan juga prasarana, yang mana tentunya sebagai upaya untuk bisa meningkatkan pariwisata destinasi super prioritas sehingga wajah dari Labuan Bajo menjadi jauh lebih cantik nantinya.

Perlu diketahui pula bahwa sejauh ini pihak Abipraya telah melaksanakan banyak pembangunan penataan ulang seperti pembangunan loket, penginapan ranger dan tour guide yang juga dilengkapi dengan pos penelitian serta pemantauan habitat komodo supaya reservasi salah satu binatang purba yang asli berasal dari Indonesia tersebut bisa terus berlangsung dengan baik. Telah dirampungkan pula pembangunan penginapan resort, pekerjaan Museum Komodo, termasuk cafe dan juga pusat souvenir, termasuk juga bangunan kantor dan tempat ibadah, gazebo hingga untuk kebutuhan medis berupa bangunan klinik dan tak lupa terdapat eksterior bangunan pusat informasi.

Lebih lanjut, untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari para pihak yang pro lingkungan karena khawatir akan adanya keterancaman pada habitat komodo, maka pihak Brantas Abipraya menegaskan bahwa proses pembangunan sarana dan prasarana yang terjadi di sana sama sekali tidak merusak atau mengganggu habitat komodo. Selain itu hal tersebut juga merupakan sebagai upaya untuk melindungi Taman Nasional Komodo yang memang sudah dimasukkan dalam World Heritage Site UNESCO sehingga memiliki legalitas berupa Outstanding Universal Value (OUV).

Mengenai penataan yang ada pada kawasan Marina-Labuan Bajo, Brantas Abipraya juga menyulapnya menjadi secantik mungkin bahkan dengan dilengkapi fasilitas kelas dunia namun juga dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan juga aspek lingkungan yang terus terjaga.

Terkait dengan upaya keberlanjutan dan juga tetap mampu menjaga lingkungan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah membangun Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) di Labuan Bajo, NTT. Pembangunan SPS itu selain akan meningkatkan kualitas pelayanan di sana, namun tentu juga akan membantu sebagai daya tarik wisatawan karena menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, bahwa suatu tempat pariwisata tentunya akan menjadi sangat nyaman apabila kebersihannya mampu terjaga dengan baik termasuk sanitasi dan juga air bersih.

Menteri Basuki juga menyatakan bahwa kebiasaan baru dari seluruh masyarakat Labuan Bajo untuk mulai lebih sadar akan kebersihan lingkungan juga harus terus dikawal serta didampingi. Untuk itu pihak Kementerian PUPR juga secara kolaboratif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan juga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat supaya lingkungan tetap terjaga.

Mengenai upaya untuk aktif serta menjaga kebersihan lingkungan di kawasan parisiwata, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah khususnya Kementerian PUPR. Menurutnya sejauh ini Pemerintah benar-benar menunjukkan komitmennya untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan bahkan di semua wilayah di Indonesia, khususnya di NTT, Labuan Bajo. Selain itu baginya, hal yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR sangatlah membantu karena habitat konservasi yang terdapat di sana menjadi jauh lebih terjaga dan terawat.

Dirut Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi berharap setelah terjadinya pembangunan yang ada di kawasan tersebut, maka nanti akan mampu untuk menjadi daya tarik baru sehingga mendatangkan banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut tentunya akan menjadi keuntungan bagi kebangkitan roda perekonomian di Tanah Air. Selain itu, juga akan terdapat banyak aktifitas seni hingga promosi UMKM yang tentunya mampu membantu perkembangan perekonomian masyarakat setempat sendiri.

Di sisi lain, telah terjadi pula peresmian yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastuktur berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II di Manggarai Barat, NTT. Dalam keterangannya, Presiden menyatakan bahwa harus ada pula integrasi lebih lanjut dari penataan kawasan termasuk ketersediaan listrik dan air supaya semuanya bisa menjadi terpadu hingga beragam kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara layak.

Maka tak henti – hentinya apresiasi memang sangat layak untuk diberikan kepada Pemerintah, khususnya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo lantaran terus berupaya untuk menjamin pembangunan yang merata di seluruh pelosok Indonesia dan tidak hanya berpusat di Jawa saja, termasuk salah satunya yang terjadi di NTT karena nyatanya akan sangat banyak menguntungkan masyarakat disana sendiri termasuk pemenuhan listrik, air bersih hingga perekonomian akan terbantu lewat UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

KST Papua ternyata memiliki kesamaan dari kelompok teroris bernama Boko Haram yang ada di Nigeria lantaran mereka tidak segan untuk melakukan tindakan sangat terkutuk berupa pembantaian warga sipil hanya supaya tujuan politis serta ideologis mereka bisa tercapai.

Ulah dari para Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua kembali menggemparkan setelah terjadinya pembantaian di Kabupaten Nduga dan juga di Pegunungan Bintang. Bahkan jumlah korban pun terus bertambah setelah pihak Kepolisian sedang menyusuri Tempat Kejadian Perkara (TKP). Seketika, Kombes Faizal Ramadhani selaku Direskrimum Polda Papua langsung melakukan upaya evakuasi jenazah yang baru saja ditemukan tersebut.

Diduga kuat bahwa jenazah itu adalah merupakan salah satu korban dari pembantaian yang mengakibatkan 10 orang kehilangan nyawanya beserta dengan dua orang lain yang mengalami luka. Kejadian pembantaian sadis itu terjadi pada Sabtu (16/7) lalu.

Mengenai hal tersebut, Ketua Pemuda Adat Saireri II Nabire Ali Kabiay menyatakan dengan tegas bahwa ulah yang dilakukan oleh KST di Nduga itu mirip seperti apa yang telah dilakukan oleh kelompok teroris Boko Haram di Nigeria. Dirinya menegaskan bahwa tindakan pembantaian bahkan hingga pemenggalan kepala yang dilakukan kepada warga sipil yang memang tidak tahu apa-apa merupakan tindakan keji dari para teroris.

Ali Kabiay mengaku sangatlah prihatin dengan kejadian semacam itu harus terjadi di tanah Papua karena warga sipil yang sama sekali tidak berdosa dan niatnya datang ke sana untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka namun malah harus dibunuh dengan sangat sadis seperti itu.

Pembunuhan yang mengakibatkan salah seorang penambang emas itu menjadi korban ternyata terjadi sejak Selasa (19/7). Sebagaimana keterangan dari Komandan Korem 172/PWY, Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring yang mengungkapkan kalau ternyata di lokasi penambangan sama sekali tidak memiliki petugas keamanan, bahkan untuk bisa mencapai lokasinya yang cukup rumit itu harus menggunakan helikopter.

Lebih lanjut, Ali Kabiay juga menambahkan bahwa besar kemungkinan kalau tindakan yang telah dilakukan oleh KST di Nduga itu memiliki motif tertentu, yakni seperti halnya pada tindakan kelompok teroris Boko Haram di Nigeria, bahwa mereka ternyata akan melakukan segala cara demi bisa memenuhi kepentingan politik serta ideologis mereka terpenuhi bahkan tidak akan segan jika memang harus mengorbankan warga sipil.

Ketua Pemuda Adat Sairei ini juga menyatakan bahwa perilaku yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris ini sama sekali tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi karena dampaknya akan menjadi rentetan panjang bagi kestabilan berjalannya negara bahkan bisa saja mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan yang sudah diupayakan oleh Pemerintah, sehingga memang harus sesegera mungkin ditindak.

Bukan hanya sekedar proses pembangunan saja, melainkan tentunya menurut Ali Kabiay bahwa dengan adanya tindakan keji seperti pembantaian semacam itu akan berpengaruh pula pada bagaimana pengembangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua sendiri lantaran seolah akan membuat citra jelek diantara warga Papua. Padahal dirinya menegaskan bahwa masyarakat Papua sendiri merupakan sebuah masyarakat yang sangat cinta damai dan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali tidak mewakili orang Papua asli.

Untuk itu, dirinya berharap semoga dengan adanya kejadian semacam ini seluruh aparat bisa segera menangkap dan menindak tegas sampai ke akarnya bahkan kalau perlu diadakan kerja sama pula kepada beberapa pihak agar pengusutan kasus ini bisa sesegera mungkin diselesaikan lantaran memang sudah sangat meresahkan.

Sebagai salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pihak TNI, jajaran dari Brigadir Jenderal JO Sembiring bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan pendataan mengenai jumlah warga yang melakukan penambangan. Hal tersebut tentu sangat berguna supaya ke depan setidaknya mampu melakukan upaya preventif supaya kejadian pembunuhan warga sipil penambang tidak lagi terjadi.

Sementara itu, terkait dengan pembantaian yang terjadi di Nduga, Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk langsung melakukan penyelidikan pada kasus pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Dirinya juga menegaskan bahwa semua orang tidak boleh menghilangkan hak hidup orang lain tanpa terkecuali.

Moeldoko juga menyampaikan bahwa Pemerintah mengutuk dengan sangat keras mengenai aksi biadab berupa pembantaian yang telah dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu.

Diketahui sebelumnya bahwa pembantaian yang mereka lakukan adalah dengan cara melakukan penghadangan kepada truk yang memang mengangkut para pendatang beserta seorang pendeta. Kemudian di tengah jalan, tidak hanya sekedar dihadang namun ternyata KST langsung memberondongkan peluru dengan senapan mesin kepada truk tersebut hingga mengakibatkan tidak sedikit korban meninggal dunia.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Maret 2022 Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua juga telah melakukan sejumlah tindakan keji hingga mengakibatkan 8 orang tewas. Bahkan bukan hanya sekedar warga sipil saja, namun aparat TNI juga beberapa harus menjadi korban dari penembakan yang dilakukan oleh KST Papua.

Tentunya meski mereka menggunakan dalih apapun dan juga pembenaran apapun, tetap bahwa pembunuhan manusia adalah hal keji yang harus ditolak dan ditiadakan. Apalagi jika hanya berharap agar tujuan politis mereka bisa tercapai kemudian harus mengorbankan nyawa orang lain, tentu itu membuat gerakan dari KST Papua sangat identik dengan kelompok teroris Boko Haram yang patut untuk ditumpas hingga keakarnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Alif Fikri )*

Banyak anggota eks Khilafatul Muslimin yang bertobat dan berikrar setia ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila. Dengan adanya ikrar setia tersebut diharapkan dapat menginspirasi anggota kelompok lain untuk melakukan hal serupa, sehingga dapat bersinergi mencegah radikalisme.

Pawai sambil membagikan brosur yang dilakukan oleh anggota Khilafatul Muslimin, membuka mata masyarakat bahwa ada ormas radikal yang terang-terangan pro khalifah. Setelah video rekaman pawai tersebut viral, pihak keamanan melakukan penyelidikan terhadap ormas tersebut dan langsung masuk dalam daftar blacklist. Pemimpinnya (Abdul Qadir Baradja) juga langsung ditangkap oleh Densus 88 Antiteror.

Setelah penangkapan Baradja maka diadakan penelusuran lagi dan ternyata Khilafatul Muslimin sudah memiliki banyak cabang di Indonesia, walau ada yang kantor cabangnya tidak aktif. Hal ini menjadi peringatan keras karena diam-diam ormas radikal menyebar dan wajib untuk diberantas.

Khilafatul Muslimin merupakan ormas terlarang dan syukurlah sekarang sudah banyak anggotanya yang bertobat. Sebanyak 4 Anggota Khilafatul Muslimin di Singkawang, Kalimantan Barat, membaca ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Dengan ikrar ini maka secara resmi mereka keluar dari Khilafatul Muslimin.

Setelah berikrar, para mantan anggota ormas tersebut mengaku akan membantu pemerintah dalam memberantas radikalisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tentu amat baik karena mereka bertobat, mengakui kesalahannya, dan ikut dalam memberantas radikalisme. Ajaran tersebut memang harus dihapuskan karena bisa menghancurkan perdamaian di Indonesia.

Salah satu mantan anggota yang berikrar, mengaku bahwa dirinya ditemui oleh pimpinan Khilafatul Muslimin (Abdul Qadir Baradja). Ia merasa biasa saja karena tidak tahu (bahwa Baradja adalah ketua ormas terlarang). Dalam artian, Baradja cs terbukti mengelabui banyak orang untuk direkrut ke dalam kelompoknya, dan membohongi masyarakat.

Baradja memang sudah dibui tetapi bukan berarti aparat menghentikan penelusuran mengenai Khilafatul Muslimin. Jangan sampai ada anak buahnya yang malah menyebarkan radikalisme, karena ormas ini ternyata memiliki banyak cabang (yang berarti ada banyak pengurusnya). Radikalisme harus diberantas dan pemurnian anggota Khilafatul Muslimin menjadi WNI yang anti-radikal serta setia pada NKRI wajib dilakukan terus-menerus.

Di Sukabumi, para anggota Khilafatul Muslimin beserta pemimpin cabangnya, juga berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Deklarasi tersebut dipimpin oleh Ketua Khilafatul Muslimin Cabang Sukabumi, Ustaz Tedja Mukti. Acara tersebut disaksikan oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Dedy Darmawansyah, perwakilan dari Kementerian Agama, para alim ulama, dan beberapa pejabat.

Kapolres Sukabumi, AKBP Dedy Darmawansyah menyatakan syukur atas kembalinya anggota Khilafatul Muslimin dan Ketua Cabangnya. Hal ini akan merubah pendidikan yang berujung kebangsaan Indonesia dan Pancasila. Ia juga memantau apakah kegiatan kebangsaannya dilaksanakan atau tidak.

Ustaz Tedja merupakan pengurus Ponpes (Pondok Pesantren) Cibuni, Sukabumi. Jika ia menyatakan ikrar setia pada NKRI dan Pancasila, maka otomatis santri-santri dan pengurus lainnya juga setia. Pihaknya tidak mau lagi terlibat radikalisme dan mengajarkannya di Ponpes tersebut.

Jika ada Ponpes yang ketahuan menyebarkan radikalisme tentu berbahaya. Namun masyarakat bersyukur karena pengurusnya menyatakan setia pada NKRI dan Pancasila, dan sadar bahwa radikalisme itu salah. Akan ada kegiatan kebangsaan yang memompa semangat nasionalisme di sana, sebagai bukti bahwa ia benar-benar setia kepada Indonesia dan bertobat dari radikalisme.

Memang belum dijelaskan seperti apa kegiatan kebangsaan yang akan dilaksanakan di Ponpes Cibuni. Namun janji seorang pengurus Ponpes diharap bisa dipegang. Bukan hanya karena pondoknya dalam pemantauan, tetapi karena dari hatinya yang terdalam, sudah meninggalkan radikalisme dan terorisme. Ia juga mengajak anggota lain dan semua yang ada di Ponpes untuk setia kepada NKRI.

Dedy Darmawansyah melanjutkan, masyarakat jangan terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam artian, jangan ada warga yang termakn hoax lalu menuduh aparat yang tidak-tidak. Padahal pemimpin Khilafatul Muslimin Cabang sukabumi sendiri yang murni ingin berikrar kepada NKRI dan Pancasila. Ia tidak dipaksa sama sekali.

Jika ada banyak anggota Khilafatul Muslimin yang berikrar setia ke Pancasila dan NKRI maka amat bagus karena mereka sadar bahwa selama ini telah tersesat, dan tertipu oleh ucapan pengurus ormas radikal tersebut. Tidak ada gunanya jadi anggota ormas radikal. Mereka ingin kembali ke pelukan ibu pertiwi dan menunjukkan kesetiaannya, dengan belajar lagi mengenai nasionalisme dan kebangsaan.

Ikrar setia dari para anggota Khilafatul Muslimin menandakan bahwa mereka keluar dari ormas radikal tersebut. Diharap lebih banyak lagi anggota yang bertobat dan turut berikrar, agar hidupnya lebih tenang. Mereka sadar bahwa radikalisme dan terorisme itu salah besar, karena bisa menggerogoti negara dari dalam. Radikalisme sangat terlarang sehingga ormas radikal harus ditinggalkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke China dengan misi khususnya ternyata membawa hasil sangat memuaskan. Hal itu disebabkan negara Negeri Tirai Bambu itu sudah berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama di bidang investasi hingga perdagangan dengan Indonesia.

Saat ini Pemerintah memang sedang terus berjuang untuk bisa segera membuat Indonesia kembali pulih sektor perekonomiannya usai pandemi COVID-19. Selain itu, belakangan juga terus adanya sentimen negatif pada ekonomi global mengenai ancaman inflasi hingga resesi yang terjadi di negara-negara besar. Maka dari itu segala upaya akan terus dilakukan demi bisa bertahan melawan berbagai guncangan tersebut.

Salah satu hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga mendapatkan banyak sekali apresiasi dari banyak pihak adalah dengan melakukan kunjungan kerja secara langsung di tiga negara Asia Timur, yakni China, Jepang dan Korea Selatan. Selain memang menguatkan posisi sebagai Presidensi G20, namun dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi juga membawa beberapa misi termasuk di dalamnya adalah upaya perdamaian dunia hingga membahas strategi investasi.

Secara garis besar memang terdapat misi khusus yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke tiga negara di Asia Timur tersebut. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa selain memang ketiga negara itu sudah menjadi mitra penting ASEAN dan juga mitra dalam konteks G20, namun sejumlah isu juga tidak bisa lepas untuk terus dibahas bersama, yakni mengenai isu kawasan dan dunia, kesehatan hingga perikanan.

Pada Selasa (26/7), Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) China, Li Keqiang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa China merupakan salah satu mitra strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan memang sejauh ini kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua negara selalu saling menguntungkan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa alasan kedatangannya ke China itu adalah untuk membahas lebih detail mengenai berbagai kerja sama khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan hingga dalam aspek maritim. Sejauh ini nilai perdagangan yang telah terjadi antara kedua negara memang cukup bisa dikatakan fantastis lantaran sudah melampaui 100 miliar US Dollar. Meski begitu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ternyata nilai tersebut masih sangat besar peluangnya untuk terus ditingkatkan.

Pada akhir prosesi pertemuan itu, secara resmi Presiden Jokowi mampu untuk kembali menarik investasi dari China. Pasalnya mereka menyampaikan sebuah komitmen untuk terus menambah impor Crude Palm Oil (CPO) hingga 1 juta ton dari Indonesia. Bukan hanya itu, namun untuk hal lain, China menyatakan bahwa akan lebih memprioritaskan apapun produk impor, khususnya di bidang pertanian hanya dari Indonesia saja.

Tak cukup sampai di sana, kedua pemimpin tersebut juga sempat membahas mengenai bagaimana kerja sama dalam bidang pembangunan yakni untuk membangun Green Industrial Park yang ada di Kalimantan Utara. Tentunya dengan segala prospek ke depan mengenai kerja sama dalam bidang perdagangan dan juga investasi ini, sangat patut kiranya langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk datang langsung ke China tersebut diberikan apresiasi besar.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah kunjungan pertama dari pemimpin dunia dari negara lain ke China secara langsung di luar pertemuan dalam ajang Olimpiade Musim Dingin di Beijing. Maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang sangatlah diperhatikan oleh China dan memiliki tempat spesial di sana.

Apresiasi lain mengenai hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh Presiden RI ke China tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus. Menurutnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan strategi sangat tepat untuk bisa mengutangi defisit perdagangan yang belakangan sedang terjadi.

Bagaimana tidak, pasalnya belakangan memang sedang ada defisit lumayan besar terkait perdagangan yang terjalin antara Indonesia dengan China sebelum keberangkatan Presiden Jokowi ke sana. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa telah terjadi defisit hingga 2,23 miliar US Dollar dibarengi dengan penurunan ekspor ke China hingga senilai 1,58 miliar US Dollar.

Ternyata penurunan yang terbesar itu terdapat pada komoditas bahan bakar mineral dan juga lemak serta minyak nabati. Maka dari itu strategi Presiden untuk langsung mendatangi PM Li Keqiang termasuk di dalamnya adalah membahas perdagangan mengenai produk-produk yang bernilai tambah tinggi jika dibandingkan dengan bagaimana persaingan perdagangan global.

Hasilnya ternyata memang sangatlah memuaskan lantaran pihak China langsung menyepakati, bukan hanya dalam segi investasi namun mereka juga langsung menegaskan bahwa akan menambah perdagangan CPO dari Indonesia hingga 1 juta ton. Ditambah lagi dengan produk-produk pertanian dari Indonesia akan jauh lebih diprioritaskan oleh China untuk diborong.

Keberhasilan misi khusus yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan terbukti mampu kembali menarik investasi dari China dan juga telah terjamin dengan komitmen mereka untuk menambah perdagangan pada komoditas CPO dan juga komoditas pertanian lainnya sudah tidak bisa dibantah lagi. Hal tersebut sangat panting untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya lantaran sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa di tengah banyaknya guncangan seperti sekarang ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ade Firmansyah )*

Banyak ahli menyatakan bahwa memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau vaksin booster akan sangat efektif mencegah dampak fatal jika seseorang terinfeksi Covid-19. Tentunya ini menjadi sangat penting untuk dilakukan lantaran belakangan kasus Covid-19 pun kembali mengalami peningkatan.

Pandemi Covid-19 memang masih belum berakhir sepenuhnya, hal tersebut terbukti dari sampai saat ini saja status pandemi belum secara resmi dicabut oleh World Health Organization (WHO), selain itu memang masih bisa dijumpai bahkan di negara-negara lain sekalipun kasus Covid-19 ternyata kembali merebak hingga membuat mereka segera melakukan tindakan entah itu lockdown ataupun pembatasan kegiatan lainnya.

Kejadian itu tak lepas juga terjadi di Indonesia. Meski sempat sangat melandai, namun belakangan ternyata kasus Covid-19 kembali menunjukkan peningkatan terutama ketika ditemukannya subvarian baru dari Omicron, yakni BA.4 dan BA.5 meski memang tidak separah pada kasus varian Delta dulu jika dilihat dari gejala dan juga dampak risikonya, namun tetap saja hal tersebut sama sekali tidak bisa dianggap remeh.

Khususnya jika ternyata orang yang terserang adalah mereka yang memiliki risiko tinggi seperti pada anak-anak, orang tua ataupun orang-orang yang memiliki komorbid sebelumnya sehingga bisa saja menambah gejala menjadi semakin berat. Pemerintah pun dalam hal itu terus menggencarkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan juga yang terpenting adalah terus memprioritaskan pemberian vaksinasi secara merata hingga di seluruh pelosok negeri.

Hal tersebut lantaran jika seseorang sudah divaksin secara penuh, apalagi sudah melakukan booster, maka bagaimanapun semisal dirinya ternyata terjangkit Covid-19, maka gejalanya tidak akan menjadi parah dan dampaknya pun tidak akan menjadi fatal sehingga tingkat pasien rawat di Rumah Sakit bisa sangat ditekan, terutama kemungkinan orang meninggal karena Covid-19 pun bisa ditekan pula.

Selain memang secara medis sudah terbukti bahwa dengan melakukan vaksin booster akan mampu mencegah berbagai dampak fatal dari keterjangkitan Covid-19, sebenarnya jika ditilik dalam perspektif lain pun justru dengan sesegera mungkin melakukan booster, maka kegiatan masyarakat akan jauh lebih mudah lantaran adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai persyaratan wajib booster jika hendak mengunjungi tempat tertentu.

Contoh sederhananya adalah ketika hendak memasuki mall atau pusat perbelanjaan lain, maka pastinya seluruh pengunjung diminta untuk melakukan scan atau screening melalui aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan atau memastikan bahwa dirinya sudah melakukan vaksin booster atau tidak. Jika masih belum, otomatis keterangan yang terdapat adalah berwarna kuning, merah atau bahkan hitam jika mereka sama sekali belum melakukan vaksin Covid-19 dan tidak akan mungkin diizinkan untuk memasuki mall tersebut.

Tentunya jika terjadi hal demikian maka akan sangat menyusahkan aktivitas dan juga produktivitas masyarakat sehari-hari jika mereka masih saja belum segera melakukan vaksin booster. Maka dari itu Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes) RI kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang mungkin masih belum melakukan vaksin booster untuk segera mengunjungi gerai vaksin atau fasilitas kesehatan terdekat.

Bahkan Menkes Budi juga menegaskan bahwa apabila masih ada masyarakat yang belum melakukan vaksin booster, maka kemungkinan dirinya untuk masuk ke Rumah Sakit jika terinfeksi COVID-19 adalah mencapai 30 kali lipat jika dibandingkan dengan mereka yang sudah tervaksin. Maka dari itu beliau terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu ragu dan khawatir lagi dan segera melakukan vaksin booster, terlebih memang hal ini sudah menjadi program prioritas dari Pemerintah dalam rangka segera mengentaskan pandemi COVID-19 di Tanah Air sehingga pemberian vaksin di manapun gratis alias sama sekali tidak dipungut biaya apapun.

Di sisi lain, Dicky Budiman selaku salah seorang Epidemiolog juga memberikan pernyataan yang serupa bahwa memang vaksin dosis ketiga atau booster itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan lantaran potensi penurunan antibodi ketika melawan BA.5, BA.4 hingga BA.2,75 akan kembali terproteksi dengan jauh lebih maksimal apabila seseorang melakukan vaksin booster, terlebih memang efektifitasnya dalam mencegah keparahan hingga kematian juga sangatlah tinggi.

Perlu diketahui bahwa data menunjukkan kalau per tanggal 26 Juli 2022 kemarin, masyarakat Indonesia secara total yang sudah melakukan vaksin Covid-19 dosis 1 dan 2 adalah mencapai 169,8 juta orang atau sekitar 81,5 persen dari target total Pemerintah, yakni 208 juta penduduk. Sedangkan masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster adalah hanya mencapai 54 juta orang saja, atau hanya sekitar 26,8 persen dari target total. Maka untuk benar-benar segera mencapai populasi yang herd immunity, setidaknya harus lebih dari 70 persen populasi masyarakat di Tanah Air yang sudah melakukan vaksin booster.

Atas berbagai hal yang telah dijelaskan, mulai dari peraturan Mendagri ketika masyarakat hendak mengunjungi pusat perbelanjaan dan juga hendak melakukan perjalanan harus divaksin, sampai pada dari segi medis yang memang telah terbukti bahwa vaksin booster akan sangat efektif untuk mengurangi risiko dampak fatal jika seseorang terinfeksi Covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu melakukan vaksinasi booster untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Suaratimur.id – Sebuah hal konyol kembali ditampakkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Dirinya baru saja mengumumkan perihal adanya Kerjasama dengan Kaledonia Baru sebagai bagian dari perjuangan Kemerdekaan Papua Barat sekaligus pembebasan kamu Melanesia.

Momentum nota kesepahaman antara ULMWP dan Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) tersebut disebutnya memiliki tujuan memerdekakan kaum Melanesia dari kolonialisme, serta kesepakatan saling mendukung perjuangan kemerdekaan. Ditandatangani oleh Benny Wenda dan Presiden Kongres Kaledonia Batu atau Kanak, Rocch Wamytan, kesepakatan tersebut juga untuk menegaskan kembali ikatan solidaritas dan persahabatan yang erat antara gerakan pembebasan Kanak dan Papua Barat. Keduanya juga menyatakan bahwa melalui kegiatan tersebut kedua pihak akan mendukung kemerdekaan pihak lain di berbagai forum domestik dan internasional, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sebuah usaha lanjutan dari seorang Benny Wenda yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menguatkan posisi ULMWP dalam misi panjang melepaskan diri dari Indonesia. Sejenak kita ingat track record dari Benny Wenda dan segenap ulahnya, bahwa hal seperti ini tak hanya sekali terjadi. Meriah di pemberitaan namun melempem di kenyataan. Itulah yang sering terjadi pada aksi di sosoknya.

Manuver Benny Wenda Mengemis Dukungan Di Berbagai Pihak Demi Kepentingan Dirinya

Tak hanya dengan Kaledonia Baru, gerakan seorang Benny Wenda menghimpun dukungan untuk kepentingannya. Sebelumnya, pentolan Kelompok Separatis Papua Barat tersebut meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim ULMWP tersebut disampaikan melalui surat kabar The Australian dan Australia West Papua Association yang berbasis di Sydney beberapa waktu lalu. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini. Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power PKC ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI). BRI adalah skema pendanaan infrastruktur global yang banyak dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.

Salah satu masyarakat Papua Barat yang mengenal Benny Wenda, Yoab Syatfle menyatakan sikap penentangan atas langkah sahabatnya tersebut. Menurutnya, Benny Wenda hanyalah pengungsi politik yang telah memperoleh suaka di Inggris. Bahkan ia juga tak mengakui jika Benny Wenda adalah Presiden sementara ULMWP seperti yang diklaimnya selama ini. Kerjasama berkedok kemerdekaan dengan Kaledonia Barat hanyalah kepentingan pribadi seorang Benny Wenda dan tidak sedikitpun untuk kepentingan ULMWP ataupun memperjuangkan misi pelepasan diri dari Indonesia.

Deklarasi dan Kerjasama yang Tak Berdasar

Klaim Pemerintahan Sementara ULMWP yang sering dilontarkan oleh Benny Wenda jika dikaji dari segi hukum telah melawan hukum nasional NKRI serta dapat ditindak hukum. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun menyatakan penolakan terhadap klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP. Pengumuman pembentukan pemerintahan sementara juga dilakukan Benny Wenda secara sepihak. TPNPB-OPM juga tak mengakui klaim terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NRPB) karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mereka menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda karena melakukan langkah yang tak masuk akal.

Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahantor Juwana menanggapi perihal kebiasaan kelompok Separatis memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingannya sendiri. Terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, dijelaskan bahwa di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya, sehingga tidak diakui negara lain. Ketika dikaitkan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara. Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara tersebut adalah negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk.

Termasuk dalam hal ini adalah adanya momentum perjanjian Kerjasama antara Benny Wenda dan Kaledonia Baru yang tak bisa diakui dan tak memiliki dasar hukum maupun administrasi.  

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga menyatakan bahwa klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

Jejak Provokatif Seorang Benny Wenda

Sejauh ini, nama Benny Wenda sudah melekat sebagai salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri dari NKRI.

Selain didukung Vanuatu dan merapat ke Spanyol, Benny Wenda juga diketahui hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua diklaim menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Benny Wenda juga diketahui bermasalah dengan internal organisasi yang diklaim dipimpinnya. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipastikan isu provokasi kepada pemimpin pasifik untuk mendorong PBB ke Papua serta Kerjasama kemerdekaan dengan Kaledonia Baru hanya angin lalu sebagai bentuk ketersudutannya pasca UU DOB disahkan serta mengejar eksistensi dirinya terhadap pergerakan kelompok separatis Papua.

Masyarakat Papua bisa dipastikan tak berkutik dengan isu dari seorang Benny Wenda, karena melalui pengesahan pemekaran provinsi, seluruh masyarakat menaruh harapan besar akan percepatan kemajuan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, segala niat baik dan keinginan pemerintah untuk memajukan Papua melalui pemekaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua, memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Papua agar dapat terwujud secara utuh.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali menggemparkan Indonesia karena mereka bertindak sangat kejam, dengan memenggal kepala warga sipil. Masyarakat pun mendukung agar Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) dan Amnesty Internasional untuk mengusut kasus kekerasan ini agar gerombolan tersebut dapat diadili.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) adalah kelompok yang menjadi kaki-tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka bertugas di lapangan untuk menyelesaikan misi pemberontakan dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Masyarakat membenci KST karena sering melakukan tindakan kekerasan dan merugikan warga sipil.

Salah satu kejadian yang membuat masyarakat murka adalah ketika KST dengan teganya memenggal kepala warga sipil bernama Azis. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua, Kombes Faizal Ramadhani menyatakan bahwa kejadiannya tanggal 20 Juli 2022, di Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pembunuhnya bernama Bocor Sobolim, yang merupakan anak buah KST Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.

Masyarakat Papua marah dan meminta Komnas HAM untuk mengusut kasus ini, karena KST menuduh Azis sebagai mata-mata aparat. Padahal dia hanya warga sipil biasa yang mencari nafkah sebagai pendulang emas. Namun ketika sedang berada di tambang emas ilegal, ia malah kehilangan nyawa akibat ulah KST. Warga sipil yang kena tindak kekerasan oleh KST selalu difitnah mata-mata dan tuduhannya terus berulang, menunjukkan ketidakpercayaan mereka.

Komnas HAM wajib mengusut kasus ini karena jangan sampai ada serangan selanjutnya. KST terbukti hanya bisa menuduh dan mengecap warga yang jadi korban adalah mata-mata. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berpikir picik dan sempit.

Padahal korbannya adalah warga sipil biasa yang tidak membawa senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Bisa jadi tuduhan mata-mata hanya alasan yang dibuat-buat. Hak asasinya diambil oleh KST dan ia kehilangan nyawa dengan sia-sia. Oleh karena itu kasus ini harus dikawal terus oleh Komnas HAM.
Komnas HAM adalah lembaga yang mengurus hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Jika ada kasus di Papua maka mereka juga menanganinya, karena mereka mengatasi kasus pelanggaran HAM tak hanya di Jakarta atau Jawa saja. Keberadaan Komnas HAM sangat berarti agar ada penegakan hak asasi manusia di Papua.

Apalagi ada rekaman video amatir di mana para anggota KST sesumbar dan dengan bangganya menunjukkan kepala almarhum Azis yang sudah terpenggal. Mereka berkata bahwa kepala tersebut disimpan di Honai. Hal ini sudah melanggar batas hak asasi manusia secara besar-besaran. KST menunjukkan bahwa mereka seenaknya mengambil hak asasi orang lain dan berhati batu.

Jika Komnas HAM turun tangan maka akan ada penyuluhan, pengkajian, dan penelitian mengenai kasus pelanggaran hak asasi di Papua. Kasus ini akan terangkat dan netizen seluruh Indonesia membaca beritanya. Mereka paham bahwa pembunuhan yang kejam selalu dilakukan oleh KST dan mereka melanggar hak asasi berkali-kali.

Selain Komnas HAM, maka kasus ini juga perlu mendapat perhatian dari Amnesty Internasional. Lembaga ini bertugas untuk memperjuangkan ketidak-adilan dan hak asasi manusia dan telah memgatasi lebih dari 10 juta kasus di seluruh dunia. Meski Amnesty Internasional memiliki Kantor Pusat di London, Inggris, tetapi mereka juga punya kantor di Indonesia.

Mengapa sampai memangil Amnesty Internasional dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Papua? Penyebabnya karena kasus ini juga perlu diangkat ke dunia internasional. Pihak KST selalu menuduh bahwa pemerintah Indonesia yang melanggar hak asasi manusia di Papua. Padahal kenyataannya merekalah yang jadi tersangka utama dalam kasus pelanggaran HAM, dan sudah dilakukan bertahun-tahun.

KST mengangkat isu pelanggaran HAM ke dunia internasional demi mewujudkan cita-citanya yaitu berpisah dari Republik Indonesia. Jika Amnesty Internasional menangani kasus ini maka akan di-blow up oleh media-media di luar negeri. Akibatnya netizen di seluruh dunia paham bahwa KST sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia berkali-kali.

Jika kasus KST viral di kalangan dunia internasional maka diharap akan menghapus dukungan dari pihak-pihak yang mendesak kemerdekaan Papua. Mereka telah dihasut oleh KST dan kelompok pemberontak tersebut playing victim dengan berpura-pura diserang hak asasinya. Padahal mereka yang tega membunuh dengan kejam dan melanggar HAM di Papua selama bertahun-tahun.

Dengan begitu maka dunia internasional tidak akan terpengaruh oleh propaganda KST dan mereka mendukung penuh Indonesia, karena Papua adalah bagian dari NKRI yang sah secara hukum nasional dan internasional. KST tidak akan mendapat bantuan, baik dari negara-negara di kawasan Pasifik maupun negara lain.

Kekejaman KST sudah melampaui batas kemanusiaan dan mereka jelas melanggar HAM. Kasus ini sangat berat karena yang dibunuh adalah warga sipil dan ia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dengan adanya keterlibatan lembaga hak asasi manusia, maka kasus kekerasan HAM di Papua yang selama ini dilakukan KST dapat segera dituntaskan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Arif Budiman )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tetap akan tetap mengutamakan keseimbangan lingkungan dan nantinya kota tersebut akan menjadi forest city. Komitmen ini terus dijaga Pemerintah karena Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia.

Saat ini Pemerintah terus berupaya memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota negara wajib sesempurna mungkin karena akan merepresentasikan wajah Indonesia. Nantinya IKN akan dinamakan ‘Nusantara’ dan menjadi kota yang ultra modern yang dinamis.

Sebelum IKN benar-benar selesai dibangun maka masyarakat masih membayangkan, seperti apa nanti kotanya? Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan bahwa proyek IKN akan berprinsip pada pembangunan hijau yang seiring dengan pemulihan lingkungan Kalimantan Timur. Nantinya fungsi lingkungan hidup akan benar-benar terjaga.

Dalam artian, pembangunan IKN benar-benar sesuai dengan keseimbangan lingkungan dan menaati aturan yang berlaku. Tidak akan ada pembangunan yang merugikan masyarakat dan membuat mereka kehilangan hutan yang menjadi kebanggaan warga Kalimantan. Pembangunan dipastikan akan menjaga lingkungan, dan IKN memang di-setting menjadi forest city.

Konsep forest city memang sesuai, karena kenyataannya Kalimantan diberi anugerah Tuhan berupa hutan yang hijau dan menyejukkan. Kota yang dibangun akan sangat modern tanpa mengesampingkan keberadaan hutan di Kalimantan Timur. Lagipula, hutan di Kalimantan tak hanya sebagai filter udara, tetapi juga jadi tempat sebagian masyarakat untuk bekerja sebagai pencari kayu bakar atau daun yang bisa dijual ke pasar.

Selain itu, forest city juga sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, bahwa 75% pembangunan IKN harus hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membuat tempat persemaian sehingga nanti tumbuh bibit-bibit pohon yang sehat. Lokasi persemaian bibit pohon ada di Desa Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan luasnya sebesar 35 hektar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa lahan untuk pepohonan di IKN ada 120 hektar, yang sekaligus jadi pusat Plasma Nutfah Nasional. Diprediksi ada 12 hingga 15 juta pohon yang dihasilkan per tahun.

Nantinya bibit akan ditanam sesuai dengan rancangan tata kota yang sudah didesain oleh planolog dalam proyek IKN. Diprediksi, ibu kota Nusantara akan menjadi wilayah yang tidak hanya ultra modern, tetapi juga sejuk karena ada banyak pepohonan di sana. Indonesia akan memiliki ibu kota yang cantik, hijau, dan membanggakan.

Gubernur Isran Noor melanjutkan, pembangunan IKN yang hijau akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan akan berkolaborasi dalam mewujudkannya. Mulai dari pemerintah daerah, kepala proyek, kepala adat, sampai tokoh masyarakat selalu mendukung pembangunan IKN.

Dalam artian, IKN yang hijau akan membuat anak, cucu, dan keturunannya menikmati segarnya udara. Tidak akan ada kegersangan di Kalimantan di masa depan setelah ibu kota dipindah ke sana. Apalagi Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Tidak akan mungkin pemerintah tega membabat hutan demi proyek IKN yang terlalu ambisius.

Kelestarian hutan Kalimantan harus dijaga karena menjadi aset dunia. Jika hutan Kalimantan berkurang drastis, tentu pemerintah akan langsung disemprit oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan WWF (World Wide Fund for Nature). Masyarakat tidak usah takut akan pembangunan yang merugikan lingkungan, karena sejak awal pemerintah sudah merancang green city sesempurna mungkin.

Jika IKN menjadi hijau karena berkonsep green city maka akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan. Dalam artian, kota ini akan sangat menarik bagi investor sehingga mereka menanamkan modal demi mewujudkannya. Jika ada banyak investor maka pembangunannya akan lebih baik lagi, dan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja pada proyek investasi tersebut.

Masyarakat tidak usah khawatir nanti akan terjadi penebangan hutan di Kalimantan Timur dalam rangka pembangunan IKN. Pembangunan proyek tidak selalu bertentangan dengan lingkungan hidup, karena pemerintah mengutamakan kehijauan di IKN. Konsep forest city sangat brilian karena diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan tidak akan ada pengurangan hutan sama sekali di Kalimantan gara-gara IKN.

Kalau ada yang bilang bahwa akan ada penebangan hutan bisa saja hanya hoaks yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak setuju akan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Memang pemindahan IKN adalah sesuatu yang mengejutkan sehingga wajar jika ada yang belum menyetujuinya. Padahal sejak masa pemerintahan Bung Karno, beliau memang bercita-cita memindahkan ibu kota ke Kalimantan agar berada di tengah Indonesia.

Pembangunan IKN akan menguatkan keseimbangan lingkungan, tak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga di seluruh Kalimantan. Tidak akan ada pembabatan hutan atau kerusakan lingkungan saat kota ini masih dalam proses pembangunan, karena konsepnya forest city. Penduduk Kalimantan dan seluruh WNI akan bangga karena punya ibu kota baru yang cantik dan hijau.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Moderasi beragama sesuai dengan prinsip Pancasila yakni toleransi dan cinta damai. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia (WNI) wajib mendalami moderasi beragama. Jika mereka paham maka tidak akan ada gesekan antar umat dengan keyakinan yang berbeda dan Indonesia tidak akan hancur akibat serangan kelompok radikal.

Akhir-akhir ini, moderasi beragama digencarkan lagi karena banyak manfaatnya. Ketika ingin meningkatkan rasa persatuan maka yang dibutuhkan adalah moderasi beragama. Penyebabnya karena jika seseorang mempraktikkan moderasi beragama maka ia tidak akan menjalankan agama ekstrim kanan atau kiri. Namun berada di tengah-tengah.

Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragam Jawa Tengah, Dr. Rozihan, menyatakan bahwa moderasi beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam moderasi beragama adalah toleransi. Moderasi artinya tidak memihak kepada pihak manapun, adil, dan tidak membenci golongan lain. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam artian, antara Pancasila dan moderasi beragama memang sejalan karena sama-sama menumbuhkan rasa toleransi yang besar. Sesuai dengan ajaran agama maka tiap umat harus hidup damai dan tidak berperang dengan umat yang memiliki keyakinan lain. Hal ini adalah toleransi karena walau keyakinannya berbeda, tetap bisa hidup berdampingan, dan memahami satu sama lain.

Toleransi adalah inti dari perdamaian dan masyarakat yang memahami Pancasila pasti mempraktikkannya. Setiap WNI yang beragama taat dan mengimplementasikan moderasi beragama, akan berada di tengah-tengah dalam bersikap. Ia akan tetap taat beragama tanpa menghina umat dengan keyakinan lain, karena yakin bahwa membina hubungan dengan sesama manusia juga berpahala.

Jika seseorang memahami moderasi beragama maka ia tidak pilih-pilih teman atau kawan-kawannya berasal dari berbagai macam latar belakang dan keyakinannya berbeda-beda. Perbedaan tidak dipermasalahkan karena ia menjunjung tinggi toleransi. Ia yakin bahwa mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama adalah saudara di dalam kemanusiaan.

Toleransi amat penting karena ada 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah dan ketika tidak ada toleransi maka bisa memicu perang di masyarakat. Namun ketika semua WNI memahami cara untuk bergaul dan saling menghormati, tanpa memandang keyakinannya apa, maka akan tercipta perdamaian di Indonesia. Dengan bertoleransi maka hidup akan lebih indah dan masyarakatnya saling bersatu-padu.

WNI yang mengimplementasikan pancasila dan memahami moderasi beragama tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang satu keyakinan, dan tidak menghina seseorang yang akidahnya berbeda. Ia memahami bahwa perbedaan itu indah. Jika ada perbedaan maka tidak akan dibesar-besarkan.

Semangat Pancasila ada dalam moderasi beragama karena dari Sila pertama saja sudah tertulis: Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap WNI yang taat beragama dan menjalankan ibadah dengan khusyuk, akan bertoleransi. Penyebabnya karena mereka juga menghormati umat dengan keyakinan lain, dan melihat contoh bahwa Nabi juga menghormati mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama.

Jika tiap masyarakat Indonesia memahami Pancasila maka mereka akan lebih mudah menerapkan moderasi beragama, terutama dalam Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika tiap WNI mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ia akan menolong orang lain dan tidak memandang keyakinannya apa?

Misalnya ketika ada kecelakaan maka masyarakat akan langsung tergerak untuk menolong karena didorong oleh rasa kemanusiaan. Ia tidak bertanya ke korban kecelakaan, “Keyakinanmu apa?” dan batal menolong karena ternyata berbeda. Namun ia langsung membawanya ke Rumah Sakit terdekat karena mengutamakan kemanusiaan dan mengaplikasikan sila ke-2 Pancasila.

Sila Persatuan Indonesia adalah yang paling sejalan dengan moderasi beragama, karena mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Tiap WNI wajib bersatu karena mereka menghayati Pancasila. Jika sudah bersatu maka tidak akan saling bertikai atau mempermasalahkan perbedaan, karena saling menghormati. Tiap WNI memahami bahwa jika ingin Indonesia maju maka harus mengutamakan persatuan. Keberadaan moderasi beragama sangat penting karena saat ini Indonesia berusaha digoncang oleh kelompok radikal yang ingin memecah-belah bangsa. Oleh karena itu tiap WNI harus memahami moderasi beragama dan juga Pancasila.

Sejak era pra kemerdekaan, bangsa ini disatukan oleh toleransi dan semangat Pancasila, oleh karena itu moderasi beragama wajib diterapkan agar terus menaikkan semangat Pancasila di Indonesia. Dalam kurikulum yang baru (kurikulum merdeka) bisa ditambahkan mata pelajaran budi pekerti yang mengajarkan tentang toleransi, persatuan, dan moderasi beragama. Murid-murid akan memahaminya sejak dini.

Moderasi beragama sangat sesuai dengan prinsip pancasila dan masyarakat Indonesia perlu memahaminya. Mereka tidak hanya menghafal kelima Sila dalam Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menerapkan moderasi beragama dan menjalankan ibadah dengan taat, tanpa lupa akan toleransi dan saling menghormati ke umat dengan keyakinan lain.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Kunjungan yang dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi ke negara-negara di Asia Timur sangat penting untuk dilakukan lantaran memiliki misi besar demi bisa menciptakan sebuah terobosan bagi perekonomian dunia sehingga mampu melawan seluruh ancaman inflasi dan resesi yang saat ini semakin mengancam.

Saat ini kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya lantaran adanya pandemi COVID-19 yang kembali merebak di beberapa negara, namun juga hal tersebut adalah lantaran sebuah dampak panjang dari konflik Rusia dan Ukraina sehingga beberapa komoditas yang seharusnya bisa dengan lancar didistribusikan menjadi terhambat. Maka alhasil, terjadi kelangkaan pasokan dan membuat harganya menjadi melambung naik, ancaman stagflasi, inflasi, resesi dan juga krisis pun semakin menghantui.

Dengan kondisi yang serba sulit seperti itu memang dibutuhkan suatu terobosan baru dalam menanganinya. Salah satu terobosan ternyata dilaksanakan oleh Presiden RI, Joko Widodo sembari rencananya untuk berkunjung ke beberapa negara di Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan.

Selain memang untuk lebih memperkuat lagi posisi sebagai Presidensi dalam Kongres Tingkat Tinggi (KTT) G20, namun Prof. Hikmahanto Juwana selaku Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke negara-negara di Asia Timur itu memang menjadi langkah yang sangatlah jitu demi bisa membuat sebuah terobosan untuk perekonomian dunia yang kini tengah dilanda serba kesulitan.

Proposal mengenai terobosan akan perekonomian dunia itu, nantinya akan langsung ditunjukkan dalam acara puncak KTT G20. Bukan tanpa alasan Indonesia menjadi negara yang sangat aktif dalam mengusung semangat terobosan ekonomi dunia ini, pasalnya Indonesia sendiri merupakan salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara sehingga memang tidak bisa dipungkiri lagi pasti memiliki tanggung jawab cukup besar untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam kestabilan dan kemakmuran, termasuk juga perdamaian di kawasan Asia-Pasifik.

Sebagai salah satu negara yang juga menjadi non-blok serta memang sudah menjadi cita-cita para pendiri Bangsa bahkan juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka giat untuk terus menjalin perdamaian bahkan menjadi negara yang akan terus menjembatani solidaritas antar negara lainnya terus dilakukan oleh Indonesia, terutama dalam kondisi yang serba genting seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia tersebut juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi China, Jepang dan juga Korea Selatan adalah sebuah tindakan yang sangatlah tepat, bukan hanya demi bisa menjalin kerja sama yang nantinya bisa saling menguntungkan secara bilateral, namun juga dalam rangka melanjutkan misi perdamaian yang beliau bawa demi konflik Rusia dan Ukraina segera berakhir terutama kepada ketiga pemmpin negara Asia Timur yang didatangi tersebut.

Prof. Hikmahanto juga melihat bahwa kunjungan yang dilaksanakan Presiden RI ketujuh itu juga demi bisa memastikan kehadiran ketiga negara Asia Timur tersebut dalam puncak acara KTT G20 yang rncananya akan diselenggarakan langsung pada November 2022 mendatang di Bali.

Sementara itu, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa memang fokus utama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan kunjungannya ke China, Jepang dan Korea Selatan adalah untuk membahas strategi penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan juga pada sektor investasi. Perlu diketahui bahwa China sendiri sejauh ini memang merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia lantaran pada tahun 2021 saja, mereka sudah memiliki nilai total perdagangan hingga sebesar 110 miliar US Dollar dengan nilai investasi hingga 3,2 miliar US Dollar. Kemudian untuk Jepang sendiri pada tahun lalu memiliki nilai perdagangan mencapai lebih dari 32 miliar US Dollar dan investasinya hingga 2,26 miliar US Dollar dan Korea Selatan pun tidak kalah, lantaran sudah ada nilai perdagangan 18,41 miliar US Dollar dengan investasi 1,64 miliar US Dollar.

Menlu Retno menambahkan bahwa bukan hanya sekedar masalah ekonomi dan perdagangan saja yang akan dibahas oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke negara Asia Timur tersebut, namun beliau juga akan memperbincangkan mengenai bagaimana perkembangan terakhir dari beberapa isu kawasan serta isu internasional karena posisi dari ketiga negara itu memang sangatlah penting di ASEAN sendiri.

Terdapat fakta unik lain di balik kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke China, karena melakukan pertemuan secara langsung dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan juga Presiden Xi Jinping. Fakta tersebut adalah ternyata Jokowi adalah pemimpin asing pertama yang akan diterima secara langsung oleh Xi Jinping datang ke negaranya selama masa pandemi COVID-19 ini di luar sebuah ajang Olimpiade musim dingin yang memang telah diselenggarakan pada awal tahun lalu.

Kemudian setelah berkunjung ke China, maka perjalanan dilanjutkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di Tokyo, Jepang beserta beberapa kalangan pebisnis di Negeri Sakura itu, serta keesokan harinya Presiden Jokowi akan langsung kembali bertolak ke Korea Selatan untuk juga bertemu dengan pimpinan negara itu.

Dengan adanya segenap permasalahan pelik yang belakangan ini terjadi, mulai dari konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina hingga dampaknya terus dirasakan sampai sektor perekonomian dunia pun ikut terguncang, tentunya Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 tidak bisa tinggal diam. Maka dari itu Presiden Joko Widodo langsung bertindak cepat dengan merencanakan agenda pertemuan dengan tiga negara Asia Timur demi membahas terobosan bagi perekonomian dunia yang sekarang sedang terus digempur sentimen negatif hingga ancaman inflasi serta resesi.