suaratimur.id – Satu hari pasca kegiatan aksi penolakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diinisiasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP). Salah satu isu pemberitaan yang menonjol ialah perihal penangkapan juru bicara PRP, Jefry Wenda. Pihak aparat keamanan terpaksa mengamankan juru bicara PRP tersebut bersama dengan Ruben Watla di Pasar Mama-mama Papua, dini hari beberapa jam sebelum pelaksanaan aksi demonstrasi.

Informasi yang saat ini sedang beredar di media sosial, bahwa keduanya tidak ada kabar dan disebut diculik oleh aparat menjelang aksi. Namun, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Mackbon menyatakan bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa terdapat orang yang masuk ke halaman pasar Mama-mama Papua padahal tempat tersebut telah tutup sejak pukul 22:00 WIT.  Sehingga berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan pengecekan dan menemukan dua orang berada di lantai tiga. Saat ini kedua orang tersebut sedang diamankan dan diperiksa penyidik di Polresta Jayapura Kota.

Penangkapan terhadap juru bicara PRP sekaligus penanggung jawab aksi demonstrasi penolakan DOB sejumlah wilayah di Papua diperkirakan juga berkaitan dengan upaya paksa untuk melakukan long march. Pihak kepolisian sebenarnya telah memfasilitasi pendemo ke DPR Papua, namun kelompok tersebut tetap bersikeras melalukan aksi secara long march yang berpotensi menimbulkan tindakan anarkis. Kta semua tahu bahwa wilayah Papua pernah terjadi kericuhan, salah satunya akibat adanya aksi long march yang berakhir tindakan anarkis.

Sosok Jefry Wenda, PRP, dan Pihak Pendukung Dibelakangnya

Terhitung, sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya pada aksi 14 Juli 2022 lalu yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Sosok Jefry Wenda justru pernah ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Ia dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di pada aksi 14 Juli sebelumnya dimana Isu referendum juga tercantum dalam salah satu tuntutan. Hal yang sama pun terjadi lagi dalam aksi 29 Juli kemarin. Tulisan tuntutan referendum bahkan lebih besar dari tuntutan awal yakni penolakan Otsus dan DOB.

Adanya penangkapan terhadap Jefry Wenda dan Ruben Watla adalah upaya pihak kepolisian untuk menggagalkan rencana aksi yang akan dilakukan secara long march. Sejak awal pihak kepolisian telah melarang model aksi tersebut dan lebih memfasilitasi pertemuan ke DPR Papua. Aksi long march berpotensi menimbulkan tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Namun PRP dibawah komando Jefry Wenda tetap ngeyel.

Aksi Demonstrasi PRP Tak Wakili Masyarakat Papua

Untuk diketahui sekaligus sebagai penegasan bahwa aksi demonstrasi penolakan Otsus dan DOB oleh PRP sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. Aksi jalanan tersebut justru banyak mendapat kecaman dari masyarakat Papua.

Maraknya aksi dari kelompok yang mengatasnamakan diri mereka PRP di kota Jayapura atau di atas Tanah Adat Tabi dalam menentang kebijakan pemerintah terkait Pemekaran DOB dan OTSUS di Papua mendapat respon keras dari Ondoafi-ondoafi di wilayah adat Sentani.

Ondoafi Yakob Fiobetau Menyampaikan bahwa masyarakat dari luar tanah adat tabi yang datang untuk hidup di atas tanah adat tabi tolong untuk bisa menghargai masyarakat adat tabi terutama masyarakat adat sentani dan tidak boleh melakukan aksi yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di wilayah adat Tabi. Selain itu Yanto Eluai selaku Ondoafi Kampung Sereh, menyampaikan dengan keras kepada kelompok siapapun yang akan melakukan aksi-aksi anarkis dan mengganggu situasi kamtibmas maka tidak boleh dilakukan diatas tanah adat Tabi karena kami anak adat Tabi ingin daerah kami maju dan berkembang.

Sejumlah isu adanya penculikan terhadap Jefry Wenda dan Ruben Watla di lini masa media sosial menjadi upaya kelompok oposisi untuk memprovokasi masyarakat Papua pasca substansi aksi demonstrasi penolakan yang ditunggangi kelompok separatis dengan isu kepentingan referendum, tak meninggalkan kesan maupun nilai di masyarakat atau pihak yang menjadi target. Aksi tersebut gagal menjadi perhatian publik. Lahir dari Jubir PRP, berakhir dengan penangkapan orang yang sama.  

Komitmen Aparat Menangani Kelompok Bersenjata di Papua

Sementara itu, merespon pasca terjadinya siklus penyerangan oleh kelompok separatis hingga memakan korban nyawa, Polda Papua menyatukan persepsi dengan berbagai pihak untuk menangani kelompok bersenjata di Papua, antara lain dengan Kodam XVII Cenderawasih dan BIN. Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri, mengatakan telah menggelar rapat koordinasi dengan Kodam XVII Cenderawasih dan BIN beberapa hari lalu. Rapat tersebut membahas langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir kelompok bersenjata gencar melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa Polda Papua juga telah memetakan enam wilayah yang menjadi basis kelompok bersenjata di Papua. Wilayah itu, yakni Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Mimika, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Ia menegaskan, aparat keamanan tidak pernah membiarkan kelompok bersenjata di Papua melakukan aksi kekerasan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Paulus Mandowen *)

Pemerintah mendukung perkembangan talenta muda Papua dalam bidang olahraga untuk terus bertumbuh dan berkembang melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan antara SMA Khusus Olahraga (Smankor) Papua dan SMA Olahraga asal Jepang Yamagata Chuou Gakkou.

Kerja sama yang dilakukan antara dua sekolah tersebut adalah terkait pembelajaran dari empat cabang olahraga. Keempat mata pelajaran cabang olahraga tersebut meliputi atletik, sepak bola, voli dan tinju. Pemilihan SMA asal Jepang dalam berkolaborasi dengan Smankor karena Jepang terkenal dengan kebersihan lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena jika Smankor Papua mempunyai atlet yang memiliki bakat namun tidak didukung dengan kebersihan maka akan percuma.

Seperti yang dikatakan oleh Rini Modouw selaku Staf Ahli Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, bahwa pengembangan talenta muda Papua penting dilakukan khususnya di bidang olahraga. Hal tersebut dikarenakan Papua dikenal sebagai gudang atlet sehingga perlu adanya mentor dan pelatih yang bagus tetapi didukung dengan dana.

Rini bersama Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi Papua serta kerja sama yang dilakukan antara kedua SMA tersebut meyakini bahwa akan membangun koneksi agar selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan memperhatikan gedung sekolah. Selanjutnya mereka akan membangun koneksi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengembangan pembangunan gedung Smankor Papua kedepannya.

Hasil dari MoU tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sehingga dalam pengembangan talenta muda Papua bisa sejalan dengan pendidikan sekolah dikarenakan pembangunan SDM sangat penting agar ketika lulusan dari Smankor Papua mempunyai karakter yang kuat.

Rencana awal kerja sama dilakukan selama tiga tahun karena selain itu pihak Smankor juga ada perjanjian kerja sama di bidang pertanian. Dengan adanya MoU tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dapat membantu dalam menyiapkan sarana prasarana seperti penyediaan jaringan internet (pemasangan wifi) dan komputer supaya para siswa bisa belajar dengan baik.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan meneruskan program Afirmasi Pndidikan Menengah (ADEM), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di Bumi Cenderawasih.

Jery Yudianto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua mengatakan bahwa kerja sama yang baik antara pihaknya dengan pemerintah pusat terus dilakukan, salah satunya pada bidang pendidikan. Menurut Jery, melalui program-program tersebut maka akan menciptakan SDM unggul di Papua, belum lagi dengan adanya beasiswa dari dana otsus sehingga dapat meningkatkan kualitas anak-anak Papua.

Penulis setuju dengan yang dikatakan oleh Jery karena dengan adanya program nasional tersebut akan memberikan kesempatan sangat luar biasa bagi orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan pendidikan lanjutan sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Cenderawasih (Uncen). Oleh karena itu, dengan hadirnya RSP ke depannya akan meningkatkan kualitas kedokteran Uncen serta disiapkan uga dokter spesialis di RSP tersebut.

Harapan kedepannya pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan SDM di Papua karena pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Papua juga membutuhkan kerja sama untuk mempercepat agar Papua bisa sejajar dengan daerah lain.

Selain dukungan di bidang olahraga dan pendidikan, pemerintah juga memberikan dukungan kepada generasi muda Papua dalam berwirausaha. Salah satunya Pemerintah Kota Jayapura bersama Prudential Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia memberikan apresiasi bisnis pengusaha muda Papua.

Kegiatan yang dibuat sebagai bentuk apresiasi kepada pengusaha muda Papua adalah diadakannya program pendidikan kewirausahaan kaum muda Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tahun 2021 sampai 2022 dan 2022 sampai 2023. Melalui program tersebut, sebanyak 25 pengusaha muda Papua telah dididik dan menerima pembekalan agar dapat mengembangkan bakat mereka di bidang kewirausahaan.

Dalam pelatihan, para peserta akan menerima life coachingtraining persiapan bisnis, pelatihan model bisnis, pelatihan literasi keuangan, dan pelatihan pemasaran digital. Training yang dilakukan sudah berjalan 2 tahap, dan sementara tahap kedua masih terus berjalan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura juga mengharapkan agar para talenta muda yang berfokus dalam berbagai bidang kewirausahaan, dapat memberikan kontribusi positifnya bagi komunitas di lingkungan masing-masing.

Penulis menyetujui dukungan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan talenta muda Papua. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, generasi muda Papua akan memiliki kualitas yang baik kedepannya, sehingga akan menciptakan SDM yang berkualitas dan dapat bersaing dengan SDM di daerah lain. SDM yang berkualitas juga secara tidak langsung turut ikut mempercepat pembangunan di Papua sehingga Papua semakin maju.

Dengan demikian, penulis mengajak para pemuda generasi penerus bangsa khususnya talenta muda Papua untuk terus mengembangkan bakat serta keahlian dalam bidang –bidang yang diminati. Harapan kedepannya semakin banyak talenta muda Papua yang dapat bersaing dikancah internasional sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat Papua itu sendiri.

*Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Malang

Oleh : Dwipa Airlangga )*

Pemerintah terus mempersiapkan strategi khusus untuk bisa menghadapi adanya ancaman inflasi, resesi hingga krisis pangan dan juga energi yang memang terus menjadi sentimen buruk pada dunia perekonomian global belakangan ini.

Ancaman krisis pangan dan juga krisis energi tengah melanda dunia sebagai akibat berkepanjangan dari konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nailul Huda selaku Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) terus memperingatkan bahwa ancaman krisis bisa jadi datang dengan lebih cepat dari perkiraan lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa indikator dari inflasi global saja semakin hari semakin meningkat. Kondisi itu juga diperparah dengan seolah tak berujungnya konflik Rusia-Ukraina sehingga membuat gandum, biji-bijian serta produk turunan lain seperti terigu harganya terus meroket.

Menanggapi hal tersebut, tentunya Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak ingin bahwa Bangsa ini juga harus menanggung dampak adanya krisis yang terjadi. Maka dari itu segenap strategi telah dipersiapkan. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa strategi kali ini sangatlah difokuskan dan khusus memang untuk persiapan apabila memang krisis pangan serta energi terjadi pada tahun 2023 mendatang. Tentunya rangkaian strategi itu merupakan arahan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo yang berguna supaya Bangsa ini sama sekali tidak terjebak pada kekalutan yang ada.

Sebagaimana proyeksi ke depan, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan optimisme lantaran secara fundamental sebenarnya kondisi perekonomian yang ada pada Tanah Air relatif kuat, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti di Uni Eropa maupun di Amerika Serikat yang tampak tidak sanggup menahan cepatnya laju inflasi.

Bagaimana tidak, pasalnya data menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia hanyalah berada pada angka 4,2 persen saja dengan perumbuhannya yang ada di lima persen. Selain itu untuk dana dari pihak ketiga yang dikucurkan di Indonesia juga masih berada pada angka yang tinggi yakni di atas 10 persen dengan pertumbuhan kredit di atas 9 persen. Maka indikasi tersebut bisa menunjukkan bahwa perekonomian di Tanah Air memang sedang terus bergerak. Sedangkan untuk rata-rata inflasi di negara Benua Biru bahkan sudah menginjak angka 8 persen. Kemudian untuk angka inflasi di negara sekelas Amerika Serikat (AS) saja bahkan sudah menembus 9,2 persen.

Lebih lanjut, mengenai data indeks keyakinan konsumen di Nusantara juga masih berada pada area optimis. Menko Ekonomi tersebut menjelaskan bahwa persentase yang terjadi bahkan melebihi 100, yakni berada pada 128 persen sehingga memang kondisi ekonomi dan juga ekspektasi yang dimiliki oleh para konsumen pada beberapa periode mendatang masih sangatlah bagus.

Rapat terbatas yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dengan membahas pengelolaan produk turunan sawit, menunjukkan bahwa dalam 26 bulan terakhir neraca perdagangan di Indonesia sangatlah positif meski sempat terjadi beberapa kasus yang kemudian menghambat kegiatan ekspor CPO. Menko sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan bahwa ketersediaan stok pangan di Indonesia bahkan sampai akhir tahun nanti masih bisa terjamin dan pada jumlah yang relatif aman termasuk juga stok beras.

Salah satu strategi yang terus digencarkan oleh Pemerintah demi bisa mengatasi ancaman krisis pangan beserta energi adalah dengan terus mendorog kegiatan ekspor lebih banyak daripada aktivitas impor. Terbukti, nyatanya memang belakangan kinerja surplus yang dicatatkan oleh perdagangan di Tanah Air bisa dikatakan tertopang dengan adanya peningkatan pesat dari kegiatan ekspor. Menurut laporan, pada kuartal pertama yakni bulan Januari hingga Juni 2022 neraca perdagangan RI mampu mencetak surplus hingga 24,89 miliar US Dollar dengan total kegiatan ekspornya mencapai 35,33 miliar US Dollar.

Maka dari itu sebenarnya Indonesia secara garis besar tidak perlu terlalu mengkhawatirkan akan bernasib sama dengan nagara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang sepertinya tidak mampu untuk mengendalikan laju inflasi. Airlangga Hatarto kembali menegaskan bahwa memang situasi perekonomian Bangsa ini sekarang relatif baik dengan potensi resesi yang bahkan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara lain karena hanya berada pada kisaran 3 persen saja.

Sementara itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan data penilaian dari IMF yang ternyata memang telah menilai bahwa Indonesia sendiri memang sekarang dalam kondisi perekonomain yang baik. Hal tersebut karena di beberapa sisinya memang terus terjadi peningkatan performa, mulai dari kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang ternyata terus mengalami surplus hingga 26 bulan beruntun seperti yang telah diuraikan, serta bagaimana sisi inflasi yang nyatanya tidak bisa bertumbuh dengan cepat seperti pada negara maju lain, yang mana di Tanah Air nilai inflasi hanya berada di bawah lima persen saja.

Dengan segenap strategi yang telah mulai diberlakukan oleh Pemerintah dan juga hasil kerja yang nyata bahwa memang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain nyatanya sangat jauh, bahwa ekonomi Tanah Air sangat perkasa dengan seluruh gempuran ancaman inflasi hingga resesi, maka krisis pangan besar kemungkinan dengan penuh optimisme tidak akan terjadi pada Bangsa ini.

)* Penulis adalah pegiat Literasi Banyumas

Oleh : Savira Ayu )*

Sebuah komitmen besar telah diucapkan oleh pihak Jepang dalam rangka menanamkan investasi di indonesia bahkan hingga senilai Rp 85 Triliun. Hal tersebut membuat kunjungan kerja dari Presiden Jokowi kembali berhasil.

Kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ke China, Jepang dan juga Korea Selatan ternyata memang terus membuahkan hasil yang sangat positif bagi perekonomian Tanah Air dan juga demi kebermanfaatan kedua belah pihak negara.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan pers yang dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Menteri Retno Marsudi menyatakan bahwa latar belakang kunjungan yang dilakukan tersebut adalah lantaran memang ketiga negara itu merupakan mitra yang sangat strategis bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Bukan hanya itu, namun Menlu juga menambahkan bahwa ketiganya juga menjadi mitra strategis bagi ASEAN juga.

Lebih lanjut, Menteri Retno pun menjelaskan bahwa terdapat fokus yang dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni dalam rangka penguatan kerja sama ekonomi, terlebih memang pada ranah perdagangan dan juga investasi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI ketujuh itu akan langsung bertemu dengan para pimpinan negara demi membahas langkah dan strategi bilateral selanjutnya, termasuk juga beliau mengadakan pertemuan langsung dengan kalangan bisnis.

Setelah dikabarkan bahwa kunjungan di China ternyata menghasilkan komitmen dari Negeri Tirai Bambu tersebut untuk memperkuat perdagangan pada sektor CPO dan juga akan memprioritaskan impor pada sektor pertanian dari Indonesia, ternyata kunjungan kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi di Jepang juga membuahkan hasil.

Hasilnya adalah terkait dengan komitmen dari Negeri Sakura untuk melakukan investasi dari perusahaan mereka. Investasi tersebut secara spesifik adalah komitmen investasi hingga sebesar 5,7 miliar US Dollar atau jika dirupiahkan akan menjadi sekitar Rp 85 triliun yang berasal dari sepuluh perusahaan Jepang.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan beberapa perusahaan besar dari Negeri Sakura tersebut turut menanamkan modalnya mulai dari Toyota, Mitsubishi, Sharp, Sojitz, Denso hingga Inpex. Komitmen yang mereka berikan diungkapkan langsung tatkala Presiden Jokowi datang dalam forum The Japan CEO Meeting 2022.

Dalam rangka menerima dan menyambut komitmen baik investasi dari Jepang tersebut, Presiden RI tersebut kemudian juga menyampaikan komitmennya bahwa akan terus menciptakan suatu iklim usaha yang sangatlah kondusif dan tentunya ramah bagi para pelaku usaha. Sebenarnya upaya ini juga sekarang juga masih terus berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pada rilis pers yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), Presiden Jokowi mengharapkan bahwa supaya Jepang akan semakin aktif lagi dalam rangka meningkatkan investasinya di Indonesia. Bagaimana tidak, pasalnya jika investasi terus ditingkatkan maka akan banyak pihak yang merasakan keuntungan mulai dari perusahaan-perusahaan Nasional bahkan juga para UMKM sehingga pasti akan mampu menggerakkan roda perekonomian Bangsa ini.

Maka dari itu, Presiden Jokowi langsung menugaskan pihak Menteri Investasi untuk melakukan pengawalan secara baik mulai dari rencana investasi, entah investasi yang baru dan juga tindakan perluasan atau ekspansi. Mengenai arahan langsung yang telah dimandatkan oleh Presiden tersebut, Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya sudah sangat siap dalam melakukan pengawalan investasi seperti pada arahan, terutama investasi dari Jepang.

Bukan hanya itu, namun Menteri Bahlil juga memiliki harapan supaya investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari Negeri Sakura itu bisa bernar-benar berjalan dengan lancar serta mampu beriringan dengan perusaha di Indonesia secara harmonis supaya terjadi keuntngan yang mampu menguntungkan semua pihak.

Menteri Investasi juga memberikan apresiasi tingginya terdahap kehadiran para CEO dan juga pimpinan perusahaan besar di Jepang serta bagaimana komitmen mereka untuk menanamkan investasi di Tanah Air. Ternyata investasi yang akan dilakukan tersebut diproyeksikan akan memiliki dampak yang sangat positif bagi ketahanan perekonomian ke depannya, lantaran memang saat ini ekonomi dunia tengah dilanda dengan ancaman inflasi serta resesi yang terus menghantui, sehingga memang sangat dibutuhkan ketahanan kuat untuk menghadapi segala macam ancaman tersebut terutama dalam ketahanan rantai pasok bagi seluruh masyarakat di kedua negara.

Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM memberikan catatan mengenai realisasi investasi yang sejauh ini telah dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia, yakni hanya pada tahun 2017 hingga pada semester pertama tahun 2022 ini sudah mencapai sebesar 20,86 miliar US Dollar dan menjadikan Jepang sebagai negara peringkat kedua terbesar dalam hal investasi di Nusantara.

Perlu diketahui bahwa investasi yang dilakukan oleh Jepang adalah kebanyakan didominasi pada sektor listrik, air dan juga gas dengan besaran hingga 7,48 miliar US Dollar, kemudian diikuti oleh sektor kendaraan bermotor dan juga alat transportasi hingga senilai 3,59 miliar US Dollar dan pada sektor perumahan, kawasan industri serta perkantoran dengan nilai hinga 2,44 miliar US Dollar.

Dengan segala upaya untuk bisa menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan juga mendukung para investor, maka tak heran perusahaan-perusahaan besar di Jepang langsung memberikan komitmen mereka untuk menanamkan investasi di Indonesia bahkan mencapai Rp 85 tirilun.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute