Diamnya Pemerintah Terkait Ajakan Dialog Benny Wenda bukan Karena Setuju atau Takut

Ketua ULMWP Benny Wenda

suaratimur.id – Bisa dibilang salah satu tokoh separatis yang banyak berhalusinasi karena obsesinya akan sebuah negara yang tak juga bersambut adalah Benny Wenda. Setelah permasalahan internal dengan organisasinya, perpindahannya ke luar negeri, hingga klaim dirinya sebagai Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi guyonan banyak pihak. Seperti belum menemukan titik kepuasan, kini dirinya mengeluarkan pernyataan yang bersifat sesumbar.

Dengan percaya dirinya, ia mengatakan telah mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog untuk pembentukan negara Papua Barat. Tak cukup disitu, dirinya juga menyampaikan bahwa telah membentuk kabinet yang terdiri dari 12 anggota, dengan Perdana Menteri Edison Waromi. Pernyataan tersebut disampaikan saat hari terakhir kunjungan di Port Vila, Vanuatu.

Benny Wenda seperti terkena gangguan obsesi, dengan keyakinannya ia menganggap bahwa Indonesia akan setuju untuk duduk berbicara tentang West Papua Freedom seperti yang dilakukan di Inggris dan Prancis. Menurutnya, Indonesia juga menerapkan taktik penundaan selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah Disarankan untuk Tidak Menanggapi

Sejauh ini, tak ada yang mengakui perihal adanya organisasi seperti ULMWP yang dipimpin Benny Wenda secara hukum maupun aturan negara tertentu. Keberadaannya hanya didukung oleh beberapa negara dengan sifat konservatif yang memiliki kepentingan terhadap wilayah Papua secara terselubung.

Menko Polhukam, Mahfud MD pernah berkomentar soal hal tersebut bahwa deklarasi ULMWP terkait adanya negara Papua Barat adalah ilusi belaka. Untuk membentuk suatu negara minimal mampu melengkapi 3 syarat yang harus dipenuhi. Yakni, rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai dan pemerintah yang berdaulat. Sementara, klaim yang dilakukan oleh ULMWP tidak memenuhi unsur tersebut. Alih-alih mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Menjadi hal yang tidak masuk akal jika pemerintah ataupun Presiden sampai menanggapi sesumbar ajakan Benny Wenda untuk berdialog, terlebih permasalahan kemerdekaan Papua. Sebelum adanya pernyataan ajakan dialog, Benny Wenda pernah beberapa kali sesumbar namun berakhir dengan sesuatu yang hambar karena tak ditemukan hasil pelaksanaannya. Pertama, dirinya mengaku telah memerdekakan Papua Barat. Kedua, mengaku telah memperkuat intelijennya untuk memperkuat perjuangan. Ketiga, menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Ajakan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia juga bukan kali pertama dilontarkan oleh seorang Benny Wenda. Presiden Jokowi juga pernah menyatakan siap berdialog dengan kelompok pro referendum, namun belum terealisasi. Menjadi akar masalah adalah terdapat perbedaaan pemahaman dialog antara kedua belah pihak, seperti format, agenda, tempat, hingga representasi dalam dialog. Pemerintah menginginkan damai, sementara Kelompok Separatis atau sering disebut Kelompok Kriminal Bersenjats (KKB) menginginkan merdeka.

Lalu apakah pemerintah layak menerima ajakan dialog? Pada akhirnya semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetap jika menoleh catatan sejarah adanya tindakan kekejaman dari kelompok separatis Papua seperti tak ada habisnya. Jika pemerintah tak jeli dalam merespon pertemuan tersebut justru bisa membuat mereka menjadi besar kepala.

Jejak Tokoh Separatis Benny Wenda

Dalam beberapa waktu terakhir, nama Benny Wenda telah melekat sebagai salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri dari NKRI.

Selain didukung Vanuatu dan merapat ke Spanyol, Benny Wenda juga diketahui hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua diklaim menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Usut punya usut, Benny Wenda juga diketahui bermasalah dengan internal organisasi yang diklaim dipimpinnya. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Lalu, apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kehaluan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipastikan isu ajakan berdialog dengan Presiden Joko Widodo hanya angin lalu sebagai bentuk ketersudutannya pasca UU DOB disahkan serta mengejar eksistensi dirinya terhadap pergerakan kelompok separatis Papua.

Masyarakat Papua bisa dipastikan tak berkutik dengan isu dari seorang Benny Wenda, karena melalui pengesahan pemekaran provinsi, seluruh masyarakat menaruh harapan besar akan percepatan kemajuan dan kesejahteraan. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi momentum penting untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Ksempatan tersebut menjadi peluang emas masyarakat Papua untuk dapat semakin berdaulat di atas tanah sendiri.

Pada akhirnya, segala niat baik dan keinginan pemerintah untuk memajukan Papua melalui pemekaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua, memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Papua agar dapat terwujud secara utuh. Tentu, pernyataan dari Benny Wenda sudah tidak relevan di situasi saat ini dimana terdapat ragam upaya pembangunan Papua, salah satunya melalui pemekaran Provinsi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan