Oleh : Syafrudin Pratama *)

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19. Konfirmasi positif Covid-19 bertambah 2.167 kasus dalam 24 jam terakhir pada Selasa, 28 Juni 2022. Dengan demikian, total Covid-19 di Indonesia menjadi 6.084.063 kasus terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data riset yang penulis dapatkan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 15.310 kasus. Jumlah ini bertambah 995 kasus dari hari sebelumnya. Pemerintah juga melaporkan sedang memeriksa 88.718 spesimen dari 62.687 orang dalam 24 jam terakhir. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus aktif Covid-19 terbanyak. Jumlahnya kini sudah mencapai 9.006 kasus Covid-19 dengan penambahan 503 kasus dari hari sebelumnya, Senin, 27 Juni 2022.

Dari total kasus tersebut, untuk DKI Jakarta sebanyak 8.375 pasien menjalani isolasi mandiri, sementara 631 lainnya dirawat di rumah sakit. Penulis menemukan kabar baik bahwa di periode yang sama, angka kematian Covid-19 terpantau rendah, yakni secara nasional penambahan kematian berjumlah dua orang, satu orang dari DKI Jakarta.

Oleh karena itu, penulis mendapati bahwa Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari mengatakan pihaknya terus mengupayakan pendeteksian dini. Upaya testing, tracing, dan treatment (3T) terus digencarkan, selain vaksinasi Covid-19 yang juga masih berlangsung dengan cakupan yang lebih luas.

Dwi mengatakan, target tes WHO adalah 1000 orang yang diuji PCR per juta populasi per minggu dan DKI Jakarta sudah mencapai target tersebut dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut dikarenakan jumlah orang yang telah diperiksa pekan lalu di DKI Jakarta mencapai 63.376 orang, sedangkan 1.037.241 orang telah menjalani tes PCR.

Tentunya berdasarkan fakta dan data terbaru mengenai Covid-19 di Indonesia tersebut, penulis menyarankan perlu adanya sikap serius agar Covid-19 khususnya varian BA.4 dan BA.5 tidak terus bertambah. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan dan terus menggalakkan vaksinasi bagi yang belum mendapatkan vaksinasi maupun booster.

Selain itu, perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari lonjakan kasus Covid-19 di Inggris, gejala yang sering dilaporkan bukanlah demam, sebanyak 69 persen masyarakat yang melapor mengeluhkan gejala berupa sakit kepala. Ciri-ciri sakit kepala yang disebabkan Covid-19 seperti sakit kepala menjadi sedang hingga sangat menyakitkan, terasa berdenyut, menekan atau menusuk, sakit kepala terjadi di kedua sisi kepala, bukan di satu area saja, sakit kepala berlangsung selama lebih dari tiga hari, dan sakit kepala tersebut cenderung muncul diawal infeksi.

Oleh karena itu, dari sudut pandang penulis, banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir paparan Covid-19. Selain taat protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, masyarakat juga bisa menjaga kekebalan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak buah, sayur, dan vitamin serta berolahraga.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa Pemerintah harus tetap memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir agar masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian dan melakukan vaksinasi/booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Penulis berharap, dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah serta diikuti program vaksinasi dan sikap disiplin terhadap protokol Kesehatan, maka akan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya varian BA.4 dan BA.5 sehingga status pandemi dapat berubah menjadi endemi.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Undang-Undang Daerah Otonom Baru (UU DOB) resmi disahkan oleh Pemerintah. UU ini disahkan lewat Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Hari Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan disahkannya UU ini, maka Papua akan memiliki tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Sebelum dilakukan pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung melaporkan ihwal pembahasan draf RUU terhadap pemekaran Papua. Beliau menyampaikan bahwa pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, serta mempercepat peningkatan pelayanan publik. Pemekaran Papua juga mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan, walaupun di seluruh Indonesia ingin melakukan pemekaran, tapi pemerintah pusat telah memberikan kekhususan kepada Papua. Pemekaran ini diperlukan karena adanya rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh. Willem menambahkan bahwa pemekaran akan membawa suatu kesejahteraan bagi Papua. Hal ini dikarenakan ke depannya akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang muncul, dan melahirkan lapangan kerja bagi masyarakat di Papua.

Pemekaran Papua juga akan menjawab tantangan masalah pembangunan di Papua. Papua yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, terkendala akan keadaan geografis dan kondisi topografinya. Setelah Papua dimekarkan maka kesulitan pembangunan yang timbul karena faktor tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan fisik pemerintahan daerah dan pusat-pusat pelayanan masyarakat yang sebelumnya berlokasi jauh dari pemukiman, dapat dipangkas dengan pembangunan di lokasi baru yang lebih menjangkau banyak masyarakat.

Pengesahan UU DOB ini akan melahirkan Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, serta Papua Pegunungan.  Provinsi Papua Tengah beribukota Nabire. Provinsi ini berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Selanjutnya adalah Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke. Provinsi ini berasal dari sejumlah wilayah di Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, serta Asmat. Terakhir Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Jayawijaya. Provinsi ini meliputi Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB  di Papua ini akan diambil dari APBN. Setelah pemerintah mengesahkan UU DOB ini maka selanjutnya adalah menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai Pilkada 2024 digelar.

Terwujudnya pemekaran provinsi yang ada di Papua ini telah menjadi mimpi yang telah dinanti oleh Masyarakat di Papua sejak lama. Perjuangan pembentukan DOB ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih dekat dengan Rakyat Papua. Karena DOB adalah bentuk cinta Indonesia kepada Papua, sebuah Mutiara Hitam di timur Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

suaratimur.id – Perjalanan panjang rencana pemekaran wilayah di Papua telah menemui titik terang. Tepat di tanggal 30 Juni 2022 lalu, pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga provinsi baru menjadi undang-undang. Negara Indonesia kini telah sah bertambah 3 provinsi, total menjadi 37 provinsi.

Berbagai respon disambut dan disiapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat di Papua sendiri. Secara legislasi, sebagai kelanjutan pengesahan tersebut pemerintah menindaklanjuti perihal pembiayaan hingga aturan dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Dalam bidang persiapan, pemerintah juga tengah memberikan jaminan perihal formasi Orang Asli Papua (OAP) yang mendominasi mengisi jabatan ASN dalam setiap wilayah provinsi baru nantinya. Selain itu, antisipasi bidang keamanan juga dilakukan aparat dengan menambah personel di beberapa titik merespon pengesahan RUU tersebut. Sambutan dari masyarakat Papua juga terlihat dengan beberapa kegiatan seperti di Merauke yang membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 76 meter menyambut disahkannya kebijakan pemekaran wilayah.

Di lain pihak, jelajah dunia maya yang sedikit banyak turut menjadi sumber sekaligus pengaruh opini publik nampak terbelah menjadi dua klaster. Pemberitaan media online dan respon positif publik perihal pengesahan kebijakan pemekaran provinsi terkonstruksi mendominasi konten dan isu. Namun, meskipun berskala kecil masih terdapat beberapa sentiment negatif yang muncul dalam merespon pengesahan pemekaran DOB menjadi sebuah provokasi hingga upaya merawat eksistensi oleh pihak tertentu. Salah satunya yang mencolok terpantau adalah komentar dari Veronica Koman.

Jejak Veronica Koman Terkait Isu Papua

Kemunculan Veronica Koman yang menyebut dirinya aktivis Hukum dan HAM sekaligus pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sempat menyita perhatian media dalam 3 tahun terakhir. Melalui beberapa cuitannya di media sosial twitter, ia kerap bersuara lantang terkait isu Papua, bahkan hingga pernah diburu polisi lantaran menyebarkan berita bohong alias hoaks. Kejadian yang terjadi pada September 2019 tersebut bermula ketika dirinya dianggap memprovokasi mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur melalui kicauan di media sosial seperti isu penembakan di asrama Papua hingga isu penangkapan 43 mahasiswa Papua. Veronica kemudian dijerat dengan UU ITE pasal 160, UU No.1 Tahun 1946 dan UU No.40 tahun 2008, ia dua kali dipanggil kepolisian namun mangkir dari pemeriksaan karena justru tidak berada di Indonesia. Veronica Koman kemudian dinyatakan sebagai buron.

Dalam pelariannya, ia membuat pernyataan di media sosial merasa menjadi korban kriminalisasi dan diintimidasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketika Kementerian Keuangan meminta Veronica mengembalikan uang beasiswa yang ia terima dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp773,87 juta. Pihak LPDP dalam keterangannya membenarkan telah menagih kembali uang beasiswa yang didapatkan Veronica Koman. Penjatuhan sanksi tersebut lantaran dirinya tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkarya di Indonesia.

Selain kasus isu hoaks tersebut, Veronica Koman juga pernah tersorot mengadu ke parlemen Australia meminta menghentikan segala tindak kekerasan yang terjadi di Papua, termasuk menunggu adanya pertemuan pemerintah RI dengan kelompok pro referendum Papua. Disamping itu, ia juga menyoroti keberadaan aparat dalam menangani eskalasi konflik di Papua yang semakin meningkat disaat aparat yang diterjunkan semakin banyak di era Presiden Jokowi.

Tak berhenti sampai disitu, Pada bulan Desember 2020 Veronica Koman juga terduga sebagai pihak yang mengibarkan bendera bintang kejora di kantor konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia.

Disebut Provokator oleh Pendiri OPM

Dalam sebuah kesempatan, secara tegas pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet menyatakan bahwa Veronica Koman sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua. Ia bukan orang Papua dan tak lebih hanya seorang provokator yang selalu memprovokasi dari pelariannya di Australia. Veronica Koman juga dianggap oleh tokoh Papua yang juga mantan Menteri Luar Negeri OPM tersebut mencari keuntungan atas kekisruhan yang terjadi. Dirinya meminta agar tidak mencampuri lagi urusan Papua.

Kembali Memprovokasi Sebut Pemekaran adalah Devide Et Impera

Seruan dari pendiri OPM tersebut nampaknya belum diindahkan oleh Veronica Koman. Selang sesaat dari keputusan pemerintah mengesahkan Undang-undang pemekaran provinsi, ia menuliskan komentarnya di media sosial twitter menyebut bahwa pemekaran Papua merupakan taktik ‘devide et impera’. Entah apa yang ada dibenak perempuan tersebut, ia selalu bersikap insecure terhadap segala kebijakan pemerintah pusat terhadap upaya pembangunan dan kemajuan Papua.

Secara harfiah, devide et impera dapat diartikan sebagai ‘pecah dan berkuasa. Strategi tersebut dipopulerkan oleh Julius Cesar dalam upayanya membangun kekaisaran Romawi dengan cara menimbulkan perpecahan di suatu wilayah sehingga mudah untuk dikuasai. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kebijakan pemekaran di papua yang didasarkan atas keterbatasan dan kendala sejumlah hal, seperti fasilitas, infrastruktur, hingga sumber daya manusia akibat wilayahnya yang terlampau luas. Pemekaran provinsi juga dimaksudkan untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) dalam membangun wilayahnya secara sosiologis dan kearifan lokal berlandaskan pada ketentuan Undang-undang dan aturan pemerintah.

Antusiasme Tokoh dan Masyarakat Papua Sambut Pemekaran Provinsi

Seperti menguatkan bahwa pernyataan Veronica Koman benar-benar tak berlaku dan tak terjadi bagi masyarakat Papua, sejumlah tokoh dan masyarakat sambut pengesahan pemekaran Papua secara antusias dan penuh dengan harapan.

Bupati Puncak, Willem Wandik menyatakan bahwa sebagai perwakilan warga Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Komisi II DPR. Pemerintah mempunyai hati besar sehingga memberikan pemekaran provinsi di Papua. Pengesahan tiga provinsi baru di Papua bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dimana daerah yang cukup jauh tertinggal, terbelakang, dengan adanya pemekaran provinsi dapat membuat satu kendali pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya, menyatakan bahwa LMA Papua mendukung DOB Provinsi Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran provinsi adalah hal yang sudah sejak lama diinginkan oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut. LMA memiliki peran strategis untuk mengawal seluruh program Pemerintah yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang. Karena itu, LMA akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dari pihak pemerintah, melalui Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran Papua penting sebagai upaya memajukan perekonomian Bumi Cenderawasih. Segala proses termasuk aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana kebijakan pemekaran telah terlewati. Pemekaran Provinsi diharapkan bisa diterima oleh semua pihak demi kemajuan pembangunan Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)