suaratimur.id – Momentum Ulang tahun kemerdekaan RI sudah seharusnya disambut dengan wajah kegembiraan dan antusiasme oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Berbagai sambutan dengan beragam kegiatan menghiasi perayaan tahunan tersebut sebagai bentuk syukur sekaligus wujud persatuan.

Namun bagi wilayah Papua yang hingga kini masih terdapat sebagian kecil pihak yang mempertanyakan status wilayah hingga upaya melepaskan diri dari negara Indonesia, akan lain ceritanya dengan mayoritas wilayah di provinsi lainnya yang telah bulat tak pernah terdapat masalah separatis.

Sebuah tulisan berbentuk opini dari seorang mahasiswa di Papua terinspirasi artikel dari pendeta bernama Sokrates Yoman yang diunggah di media sosial pada 2017 lalu berjudul, “saya tidak ikut nyanyi lagu Indonesia Raya”. Saat itu dirinya beralasan bahwa masyarakat Papua adalah bangsa yang otonom, berdiri sendiri, serta memiliki sejarah. Sehingga untuk apa harus menyanyikan lagu kebangsaan kolonial.

Untuk diketahui bahwa Socrates Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Indonesia Raya Adalah Lagu Masyarakat Papua

Meski tak secara terang-terangan menyatakan sikap penolakan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti halnya Socratez Yoman, namun opini dari mahasiswa yang mengaku berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura Papua ini cenderung provokatif. Ia hanya menanyakan kembali apakah masyarakat Papua layak menyanyikan lagu Indonesia raya pada 17 Agustus. Namun opini tersebut berpotensi dimanfaatkan dan membuka pemahaman yang salah terhadap makna perayaan kemerdekaan yang ke-77 tahun ini.

Adanya sejumlah kejadian negatif di masa lalu yang sempat membuat masyarakat Papua bergejolak hingga menimbulkan kekacauan hendaknya menjadi evaluasi hingga refleksi. Pelanggengan ingatan akan peristiwa tersebut dengan sentiment negatif tak ubahnya sebuah bentuk provokasi baru yang rawan dimanfaatkan kelompok separatis yang semakin bangga jika terdapat pihak lain melontarkan opini sejalan demi misi panjang lepas dari Indonesia.

Momentum 17 Agustus Dirayakan Seluruh Wilayah, Termasuk Papua

Adanya opini negatif terkait keikutsertaan menyanyikan lagu Indonesia bagi masyarakat Papua mungkin hanya bagian kecil dari pihak yang masih menyangsikan posisi Papua di Indonesia. Meski begitu, hal tersebut tetap perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan sebagai celah provokatif.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Papua menyambut momentum kemerdekaan Papua dengan suka cita dengan ragam kegiatan dan sambutan. Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan bahwa gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di Kabupaten Merauke oleh Menteri Dalam Negeri bukan sekedar kegiatan seremonial semata, namun menjadi momentum memupuk cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa.  Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan terimakasih karena telah memilih Merauke sebagai tempat pertama pembagian 10 juta bendera merah putih. Bendera tersebut kemudian dipasang di seluruh intansi pemerintah kantor-kantor, sekolah, tempat umum, rumah dan tempat strategis lainnya selama bulan kemerdekaan.

Dalam momentum peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI telah mendorong pemerintah untuk mengusung tema, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Hal tersebut ternyata juga memberikan kekuatan dan semangat bagi pemerintah provinsi Papua guna mewujudkan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.

Pemekaran Provinsi Menjadi Kado Masyarakat Papua di Momentum HUT RI

Sejumlah evaluasi dan kebijakan hingga kini terus dilancarkan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Salah satu kado kemerdekaan Indonesia ke-77 bagi masyarakat Papua adalah disahkannya UU pemekaran provinsi.

Seperti dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bahwa pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua bukan semata untuk membagi wilayah dan jabatan bagi pejabat baru, namun sebuah upaya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, dukungan dan kekompakan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung sekaligus menjaga stabilitas keamanan. Dirinya mengimbau masyarakat Papua dapat menjaga keamanan untuk mempercepat kesejahteraan. Pembangunan untuk kesejahteraan tak bisa terwujud tanpa didukung situasi yang kondusif dan aman, dimana selain menjaga keberlangsungan pembangunan, stabilitas keamanan juga menjadi modal dasar kepercayaan investor. Keamanan yang relatif stabil di suatu daerah akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan terbuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, hal itu akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Maka, adanya opini yang mempertanyakan kembali kelayakan masyarakat Papua untuk turut menyanyikan lagu Indoensia Raya sudah pasti modus provokasi dari kelompok separatis dengan misi lepas dari Indonesia. Terlebih, menjadi hal yang tak tahu diri jika menjelekkan Indonesia namun tetap mau menerima bantuan atau fasilitas dari pemerintah atau bahkan negara Indonesia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Kurnia Sandi )*

Tidak hanya investasi dan pendirian usaha saja yang dipermudah, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga mempermudah pendirian Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa UU Ciptaker mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

Sebelumnya, aturan untuk mendirikan koperasi salah satunya adalah adanya jumlah minimal anggota yang berjumlah 20 orang, namun UU Cipta Kerja memangkasnya menjadi 9 orang saja. Aturan ini telah tertulis pada pasal 86 angka 1 UU Ciptaker dan Pasal 3 PP 7/2021. Pemangkasan ini tentu saja akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendirikan koperasi. Karena tidak memerlukan orang yang banyak.

Selain itu, pada pasal 86 angka 6 UU Cipta Kerja, juga memperbolehkan Koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini merupakan dukungan terhadap perkembangan ekonomi Islam, mengingat semakin besarnya masyarakat yang berprinsip sesuai syariat Islam dalam berbisnis, sehingga keberadaan koperasi syariah menjadi wadah bagi mereka.

Untuk mendirikan koperasi Syariah, terdapat syarat adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah. Nantinya DPS akan mendapatkan pembinaan serta pengembangan kapasitas dari Kementerian Agama.

Hal ini tentu saja merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Keleluasaan penerapan prinsip syariah itu diatur dalam UU Ciptaker yang menambahkan pasal 44A dalam UU Perkoperasian.

Kemudahan terhadap koperasi syariah tentu saja bisa dimanfaatkan peserta majelis ilmu, pondok pesantren, organisasi Islam dan kelompok muslim lain mendirikan koperasi sehingga dapat menjadi sumber perekonomian bagi umat.

Selain itu, koperasi juga akan mendapatkan tempat spesial dalam proyek pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena Kementerian dan Lembaga Pemerintahan lain wajib menggunakan barang/jasa usaha koperasi. Kewajiban ini dilakukan dengan mengalokasi minimal 40% dari nilai anggaran belanja pengadaan barang/jasa yang dimiliki kementerian dan Lembaga Pemerintahan lain.

Kementerian BUMN bersama Pemerintah Daerah (Pemda) juga turut mendorong agar BUMN dan BUMD mengutamakan penggunaan hasil produksi dari koperasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja akan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Airlangga juga mempersilakan masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia.

Melalui UU Cipta kerja, koperasi juga bebas memanfaatkan teknologi untuk menggelar rapat, selain itu untuk mendirikan koperasi sekunder, dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga koperasi.
Airlangga menuturkan, selain memudahkan cara kerja koperasi, penggunaan teknologi juga bisa menuntun koperasi untuk akrab dengan perkembangan digital. Bahkan, koperasi harus siap menghadapi digitalisasi yang bakal terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi di Indonessia memang mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini belum signifikan. Pada tahun 2021, jumlah koperasi di Indonesia berada di angka 127.846 unit di seluruh Indonesia. Jumlah ini bertambah sekitar ratusan ribu dari tahun sebelumnya yang hanya 127.124 unit.
Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja, regulasi ini mampu mendongkrak jumlah koperasi di Indonesia.
Presiden RI sempat mengingatkan terkait dengan targetnya dalam mencetak koperasi modern berbasis digital. Dari 250 koperasi pada 2022, diharapkan naik jadi 400 di 2023 dan 500 di 2024.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mengatakan jumlah koperasi aktif meningkat walah di masa pandemi. Tercatat pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan volume usaha Rp 154 triliun dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha Rp 174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Ia mengatakan, dengan adanya UU Cipta Kerja, diharapkan Koperasi serta UMKM juga dapat tumbuh besar.

Sutrisno Iwantono selaku Managing Director Institute of Developing Economies And Entrepreneureship, menyebutkan bahwa secara keseluruhan UU Cipta Kerja khususnya klaster Koperasi dan UMKM memiliki isi yang bagus. Menurutnya, UU tersebut memiliki semangat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sutrisno menuturkan, selama ini sektor Koperasi dan UMKM cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja. Karenanya, dirinya mengatakan, bukan hanya syarat pembentukan namun pemberdayaan koperasi juga harus diutamakan.

Aturan ini tentu saja akan membuka kesempatan lebar bagi kalangan muda untuk mendukung penguatan koperasi sebagai amanat ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasilla.

Bentuknya tentu dapat disesuaikan dengan tren atau passion kalangan muda, misalnya dengan mengembangkan perusahaan rintisan atau koperasi digital. Tentunya dengan transformasi ekonomi digital dan koperasi digital. Hal ini tentu saja akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dari segi teknologi dan juga dari segi ekonomi.
Pendirian Koperasi merupakan salah satu bentuk bertumbuhnya perekonomian di masyarakat, dengan adanya kemudahan syarat pendirian, maka hal ini menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia mampu terus berkembang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disahkan dan wajib untuk dijadikan KUHP karena pro demokrasi. Pasal-pasal di dalamnya akan membentuk Indonesia menjadi lebih baik dan mengukuhkan demokrasi di negeri ini.

Pengesahan RKUHP sangat dinantikan masyarakat. Dalam revisi KUHP tersebut ada banyak perubahan, terutama menyangkut demokrasi. Perbedaan pendapat di masyarakat dianggap wajar karena bisa jadi mereka belum memahami maksud dari revisi KUHP tersebut.

Dalam Pasal 217-219 RKUHP dijelaskan bahwa tiap orang yang menghina Presiden Indonesia dan juga wakilnya akan terancam hukuman penjara. Pasal 217 menyebutkan: Setiap orang yang menghina diri Presiden/Wapres yang tidak termasuk hukuman pidana yang lebih berat dipidana dengan penjara 5 tahun.

Sementara itu, dalam Pasal 218 dijelaskan bahwa seseorang yang menyerang kehormatan harkat dan martabat Presiden Indonesia atau wakilnya akan terancam penjara 3 tahun 6 bulan. Pasal 219 juga mengatur bahwa seseorang yang menyebarluaskan gambar, rekaman, atau tulisan yang menghina kehormatan presiden dan wakilnya, terancam penjara selama 4 tahun 6 bulan.

Pasal-pasal tersebut yang dikatakan kontroversial oleh sebagian kalangan masyarakat, karena merasa pemerintah bertindak arogan. Padahal sebaliknya, pasal-pasal ini untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Lagipula, presiden adalah simbol negara dan menghina simbol negara berarti menghina negaranya juga, sehingga tidak boleh dilakukan dengan semena-mena.

Politisi Teddy Gusnaidi menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tidak perlu dijadikan polemik. RKUHP tidak melarang masyarakat untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat, tetapi melarang mereka untuk menghina kepala negara. Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan negara barbar. Bukan berarti demokrasi adalah bebas sebebas-bebasnya (liberal).

Dalam artian, masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah masih menegakkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi berarti masyarakat boleh berpendapat, dan mengambil keputusan yang menyangkut hidup mereka. WNI (warga negara Indonesia) juga diperbolehkan untuk merumuskan dan mengembangkan hukum, baik secara langsung maupun perwalian.

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya rakyat dan pemerintahan. WNI boleh ikut andil dalam pengaturan-pengaturan pemerintah (melalui wakil rakyat/anggota DPR RI), tetapi tidak boleh menghina pemerintah. Pemerintah sudah mendengarkan suara rakyat, terutama di era reformasi, tetapi jangan sampai dijelek-jelekkan.

Setelah era reformasi dimulai tahun 1998, terjadi euforia dan masyarakat merasa bebas, karena selama masa orde baru sistem demokrasi tidak diaplikasikan. Sejak era reformasi, banyak orang bebas berpendapat dan tidak takut medianya dibreidel (dihentikan secara paksa penerbitannya), atau yang paling parah adalah dipetrus. Namun sayang euforia ini membawa dampak-dampak negatif.

Euforia kebebasan berpendapat malah membuat demokrasi melenceng jauh menjadi liberal. Dengan alasan menegakkan demokrasi, maka sebagian orang mengungkapkan pendapatnya di sosial media, termasuk menghina pemerintah dan Presiden Jokowi. Padahal ini bukanlah demokrasi, melainkan liberalisasi, yang ada di banyak negara lain tetapi tidak bisa diaplikasikan di Indonesia.

Mayoritas orang yang pernah menghina pemerintah, presiden, dan wapres, adalah mereka yang tidak puas akan keputusan pemerintah. Padahal keputusan tersebut sudah di kaji secara matang, demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun ada pihak yang selalu tidak puas dan akhirnya mencela Presiden Indonesia.

Bisa jadi yang selalu menghina presiden dan wakilnya adalah mereka yang saat Pemilu lalu bukan pendukung Presiden Jokowi. Mereka merasa kecewa dan akhirnya menumpahkan kekesalannya di sosial media. Padahal jika mereka melakukannya, keadaan tidak akan berubah dan presidennya tidak berganti sampai pemilu tahun 2024 mendatang.

Teddy menambahkan, menghina tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama apapun. Oleh karena itu ia mendukung penuh pengesahan RKUHP menjadi KUHP. Dalam artian, menghina seseorang, termasuk kepala negara, adalah sikap yang menambah dosa dan melanggar norma kesopanan. Jika RKUHP diresmikan jadi KUHP maka pelaku penghinaan akan kapok karena terancam dibui.

Presiden Indonesia adalah simbol negara dan harus dijaga kehormatannya. Oleh karena itu demokrasi harus ditegakkan, yakni dengan menjaga marwah presiden dan wakilnya. Bukan berarti dengan pengesahan RKUHP, pemerintah jadi tidak pro rakyat. Justru RKUHP wajib segera dijadikan KUHP karena menimbulkan efek jera bagi penghina pemerintah, yang bisa jadi provokator dan meresahkan masyarakat.

Bayangkan jika para penghina dibiarkan saja, bagaimana dengan image Presiden Indonesia dan wakilnya di luar negeri? Mereka akan ternganga saat membaca berita-berita tentang netizen Indonesia yang mulutnya luar biasa parah dalam menghina presidennya sendiri. Sungguh memalukan, padahal masyarakat Indonesia sejak dulu dinilai sangat menjunjung tinggi adat ketimuran yang sangat sopan.

Pasal-pasal dalam RKUHP yang mengatur tentang penghina presiden dan wakilnya, dibuat untuk menjaga kehormatan kepala negara dan pemerintah. Jangan malah ‘digoreng’ dan dibuat isu, seolah-olah pemerintah tak memperbolehkan adanya kritikan. Masyarakat harap mengerti beda antara kritikan dan hinaan agar iklim demokrasi dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kosay )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai manuver Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua menjelang peringatan HUT RI ke 77. Tidak menutup kemungkinan, gerombolan tersebut akan melakukan aksi teror guna mengacaukan situasi agar perayaan HUT RI tidak berjalan lancar.

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan dirayakan meriah tiap tahunnya. Sejak awal Agustus, masyarakat sibuk menghias kampung, mempersiapkan upacara, dan lain sebagainya. Termasuk juga di Papua, warganya turut memeriahkan Agustusan dengan mengibarkan bendera merah putih dan menanamkan nasionalisme ke anak-anak.

Namun sayangnya kemeriahan agustusan di Papua terancam oleh serangan KST. Mereka merasa iri lalu mengancam warga di Bumi Cendrawasih, karena mengibarkan bendera merah putih alih-alih bendera bintang kejora (yang jadi bendera lambang kemerdekaan Papua Barat). Masyarakat wajib mewaspadai KST jelang HUT RI karena bukan tidak mungkin mereka melakukan serangan demi serangan yang membahayakan banyak orang.

Polisi terus melakukan pengamanan jelang peringatan HUT RI, di Distrik Tembagapura. Di sana bukan hanya ada tambang tembaga tetapi juga pemukiman warga yang butuh proteksi. Pengamanan dinamakan dengan Patroli Cipta Kondisi, yang dipimpin oleh Kapolsek Tembagapura AKP Ahmad Dahlan, SE. Dalam patroli ini anggotanya selain dari Polsek Tembagapura, juga dari Satgas Damai Cartenz.

Pengamanan dilakukan dengan ketat oleh pasukan Patroli Cipta Kondisi, karena Distrik Tembagapura termasuk rawan dari serangan KST. Patroli dimulai dari jalan pembuangan sampai ke Kampung Waa Banti dan Kimbeli. AKP Ahmad Dahlan, Kapolsek Tembagapura, menyatakan bahwa patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas, apalagi jelang HUT RI. Patroli juga merupakan atensi dari Kepolisian.

Masyarakat di Distrik Tembagapura merasa senang karena ada Patroli Cipta Kondisi karena mereka mendapatkan perhatian dari Polsek Tembagapura. Perhatian ini juga membuktikan bahwa polisi adalah sahabat rakyat. Atensi dari Polsek sangat berharga karena di Distrik Tembagapura rawan serangan dan pernah diduduki oleh KST tahun 2020 lalu.

Dengan pengamanan dari Polsek Tembagapura maka akan melancarkan kegiatan warga di Distrik Tembagapura dan sekitarnya. Mereka bisa mengadakan lomba-lomba tanpa takut akan serangan KST. Juga mengibarkan bendera merah putih dengan bangga lalu memotretnya dan mengunggahnya di media sosial.

Proteksi akan serangan dari KST memang wajib diketatkan karena mereka biasanya mengadakan serangan jelang peringatan HUT RI. Pertama, yang dipermasalahkan tentu pemasangan bendera, karena KST tidak suka bendera Indonesia (merah putih) tetapi meminta warga Papua mengibarkan bendera bintang kejora. Padahal warga paham bahwa bendera bintang kejora adalah lambang pemberontakan.

Masyarakat Papua tentu menolak mengibarkan bendera bintang kejora walau hanya versi kecilnya. Hal ini yang memicu konflik dan membuat anggota KST berang, lalu melakukan penyerangan. Mereka merasa terjajah oleh Indonesia dan mengajak agar OAP juga anti Indonesia, tetapi tidak mendapatkan dukungan.

Konflik lain juga muncul ketika aparat mengetatkan pengamanan di seluruh wilayah Papua. Pengamanan dilakukan untuk memproteksi warga dari serangan KST tetapi mereka malah salah dan mengartikannya sebagai ajakan perang. KST lalu menyerang aparat, baik dengan senjata tajam maupun senjata api.

Serangan KST patut diwaspadai karena tahun 2019 lalu, mereka melakukannya di Jalan Trans Wamena-Habema dan menyebabkan 2 prajurit TNI terluka. Jangan sampai serangan terjadi lagi dan menyebabkan korban luka bahkan korban jiwa. Oleh karena itu wajar jika pengamanan diperketat jelang HUT RI.

Manuver KST tidak hanya di tengah masyarakat tetapi juga di dunia maya. Masyarakat Papua patut mewaspadai karena mulai tersebar hoaks yang dibuat oleh KKB. Mereka sengaja membuat akun sosial media lalu melemparkan isu tentang pemberantasan Ras Melanesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lantas mengajak warga untuk ikut memberontak dan bersikap anti pemerintah.

Padahal tidak ada pemberantasan ras seperti itu karena melanggar hukum di Indonesia. Hoaks seperti itu hanyalah karangan KST agar mendapat simpati dari warga. Masyarakat Papua diharap teliti dan tidak terpantik emosinya, dan tetap merayakan agustusan dengan gembira.

Warga Papua wajib mewaspadai manuver KST di sosial media dan tidak turut menyebarkannya. Ingatlah bahwa KST adalah kelompok pemberontak dan mereka selalu mencari cara agar banyak pendukungnya. Mereka juga ingin saat bulan Agustus warga jangan sampai ikut merayakan HUT RI.

Masyarakat jangan terpicu oleh hoaks KST dan tetap memperingati agustusan dengan gembira. Sebagai warga negara yang baik tentu akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Juga mengibarkan bendera merah putih dengan bangga dan menolak keberadaan bendera bintang kejora.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih wajib mewaspadai manuver yang dilakukan oleh KST karena mereka biasanya melakukan penyerangan jelang HUT RI. Pengamanan di Papua juga diperketat agar mencegah serangan KST. Masyarakat bisa merayakan agustusan dengan aman tanpa takut akan KST.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Muhammad Zaki )*

Kelompok radikal ternyata mulai terus melakukan manuver mereka, terutama menjelang perayaan HUT RI seperti sekarang ini. Maka dari itu seluruh pihak harus mampu meningkatkan kewaspadaan diri demi bisa mencegah manuver kelompok-kelompok tersebut untuk melancarkan aksi terorisme.

Sebentar lagi seluruh masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-77. HUT RI tersebut merupakan sebuah momen cukup sakral dan sangat penting bagi rakyat karena menjadi sebuah pertanda awal tonggak kebangkitan Bangsa ini setelah berhasil melawan penjajah dan mengusir mereka dari Bumi Pertiwi.

Namun nyatanya menjelang perayaan HUT RI tersebut, kelompok radikal dan intoleran yang berujung pada tindak terorisme juga kian merebak. Maka dari itu sangatlah penting untuk meningkatkan kewaspadaan bersama akan potensi ancaman yang terus mereka sebarkan.

Mengenai hal itu, Ahli Kriminologi Universitas Indonesia, Arijani Lasmawati juga menyatakan hal yang sama, bahwa hendaknya bukan hanya pihak Pemerintah saja yang terus aktif untuk mewaspadai menuver kelompok radikal dan intoleran, melainkan juga harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas.

Pasalnya, Arijani menemukan dalam suatu penelitian bahwa ternyata hasil riset menunjukkan kalau belakangan para remaja merupakan pihak yang cukup banyak terlibat sebagai simpatisan dari kejahatan terorisme di Indonesia, yang mana hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang sudah disetting sebelumnya.

Menurutnya, cikal bakal para remaja tersebut bisa masuk ke dalam pusaran kelompok radikal dan intoleran adalah awalnya mereka hanyalah berfokus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya murni keagamaan saja, namun dengan cara penyampaian yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri untuk terus menyebarkan kedamaian dan cinta kasih, justru akhirnya mereka terjerembab ke dalam kelompok radikal dan intoleran.

Arijani Lasmawati menemukan fenomena cukup mencengangkan, yakni ternyata perkumpulan massa yang digalang oleh kelompok radikal dan intoleran ini terjadi dalam kondisi yang sangat besar dan padat, bahkan mereka juga sudah mulai banyak masuk di dalam media sosial dan terus menjalin perbincangan di sana.

Bukan hanya sekedar ajaran agama yang disampaikan dengan cara radikal, namun Ahli Kriminologi UI tersebut juga menemukan bahwa ternyata pergolakan politik juga bisa menjadi salah satu penyebab mengapa banyak terlahir simpatisan kelompok radikal dan intoleran, apalagi sebentar lagi Indonesia memasuki tahun politiknya dengan adanya Pemilu di tahun 2024 mendatang.

Seluruh konteks sosial tersebut, yakni ajaran agama yang kurang tepat dengan pergolakan panasnya politik yang ada, menurutnya memang sangat patut untuk menjadi sebuah kewaspadaan. Semua pihak harus terus memperhatikan bagaimana manuver yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrimis ini karena bukan tidak mungkin potensi ancamannya akan terus meningkat terutama di kalangan remaja yang akan ditarik menjadi simpatisan mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang biasanya justru kelompok radikal dan intoleran akan mulai melakukan manuver pergerakan mereka jika mendekati peringatan hari-hari besar tertentu, termasuk perayaan HUT RI.

Jangan sampai terulang kejadian terorisme yang sama ketika HUT RI pada tahun 2012 silam, yang mana kala itu terjadi penembakan di Pos Pengamanan Gemblengan, Serengan, Surakarta. Pada waktu itu pelaku berhasil mengakibatkan dua polisi mengalami luka-luka dan mereka melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah melakukan aksinya.

Adanya aksi terorisme tersebut membuat masyarakat jadi cemas hingga ada yang merasa takut untuk berjalan sendirian. Bahkan peneror yang merupakan anggota dari kelompok radikal dan intoleran juga tak ragu sama sekali untuk menembak polisi, padahal mereka adalah pengayom masyarakat.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat jika memang melihat sesuatu yang mencurigakan, misalnya ada kumpulan orang di rumah kontrakan yang jarang bersosialisasi dan tingkahnya aneh, maka bisa saja segera melaporkan ke pihak berwajib. Hal tersebut merupakan salah satu langkah kewaspadaan karena bisa jadi mereka memang merupakan kaum radikal dan intoleran yang sedang berkumpul untuk mengadakan aksi teror.

Kaum radikal dan intoleran ini memang harus diberantas agar mereka tidak menebar teror lebih banyak lagi. Hal lain yang juga bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan akan menuver kelompok radikal dan intoleran adalah dengan menggelar forum tertentu dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme khususnya, hal tersebut bisa juga melibatkan para pelajar.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Hadi Mulyadi menyatakan dengan tegas bahwa hal-hal seperti pengadaan forum untuk mencegah aksi radikalisme di kalangan pelajar sangatlah penting karena sebagai bentuk upaya melakukan tindak pencegahan sejak dini bagi generasi muda agar mereka bisa tercegah dari radikalisme dan terorisme.

Pasalnya sejauh ini memang tantangan pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme menjadi semakin berat. Sebab, kemajuan teknologi informasi kian canggih dan modern justru menjadi salah satu upaya penyebaran para propagandis kelompok radikal untuk beraksi.

Sikap waspada harus terus digaungkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan bersama-sama membantu aparat berwajib termasuk juga Pemerintah untuk melakukan pendeteksian dini jika dirasa ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar, sangat penting pula untuk terus memperhatikan para generasi muda supaya tidak mudah dicuci otaknya oleh kelompok-kelompok ekstrimis tersebut, utamanya menjelang perayaan HUT RI seperti sekarang ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sandi Kurnia )*

Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap penyebaran varian Corona Centaurus yang diyakini lebih ganas dan mudah menular. Tetaplah menjaga protokol kesehatan mendapatkan vaksinasi, dan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih.

Indonesia sudah bersiap-siap memasuki fase endemi karena jumlah pasien corona sempat turun, tetapi rencana ini bisa tertunda karena kasus covid-19 naik lagi. Data per tanggal 7 Agustus 2022, ada 5.016 pasien corona di Indonesia. Kenaikan kasus ini terjadi karena ulah virus covid-19 varian Omicron subvarian Centaurus (BA.2.75).

Masyarakat perlu mewaspadai keganasan Centaurus karena virus hasil mutasi lebih cepat menular. Kasus Centaurus pertama ditemukan di Bali, dari turis asal Australia. Pelaku perjalanan luar negeri memang lebih rawan menularkan corona dan ketika terindikasi positif covid-19, ia langsung dirawat secara intensif, sampai benar-benar sembuh.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, ada kenaikan kasus corona sebanyak 18% dan itu karena subvarian Centaurus. Masyarakat perlu mewaspadai keganasan subvarian ini agar tidak menjadi korban selanjutnya. Selama pandemi, warga dihimbau untuk selalu menjaga gaya hidup bersih dan sehat, dan mengenali ciri-ciri kena corona (terutama varian Centaurus).

Jika seseorang terinfeksi virus covid-19 varian Omicron subvarian Centaurus maka ciri-cirinya adalah demam tinggi sekali, jadi wajib untuk menyediakan termometer di rumah. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat celcius maka wajib untuk waspada dan mengisolasi mandiri agar tidak menularkan corona ke anggota keluarga lain.

Ciri kedua dari terinfeksi virus covid-19 subvarian Centaurus adalah batuk yang tidak kunjung berhenti, bahkan durasinya bisa sampai 1 jam. Batuk pada pasien corona cenderung ke batuk kering, bukan berdahak. Hidung pasien juga tersumbat dan kehilangan fungsi indra penciuman (anosmia). Sedangkan ciri yang khas dari centaurus adalah berkeringat deras di malam hari.

Masyarakat dihimbau untuk waspda jika sakit dan batuk sampai tersengal-sengal, karena bisa jadi mereka terinfeksi virus covid-19. Memang sepintas seperti demam dan pilek bisa tetapi rasanya lebih menyakitkan dan tenggorokan perih. Jika ada gejala seperti itu maka segera tes rapid atau swab, lalu konsultasi ke dokter. Ia akan memberi saran untuk opname atau isolasi mandiri saja di rumah, karena tergantung dari tingkat keparahan pasien.

Seseorang yang kena corona subvarian Centaurus bisa saja mengira dirinya kena flu biasa lalu minum obat yang bisa dibeli di warung. Namun ketika tubuhnya demam, kelelahan (yang tidak bisa hilang dengan tidur 8 jam sehari), sakit kepala, tidak punya nafsu makan, dan kena diare, maka itu adalah ciri-ciri terinfeksi Centaurus.

Jangan meremehkan penyakit di masa pandemi dan segera berobat agar mendapatkan pertolongan dengan cepat. Jika hanya membiarkan diri, minum obat biasa, dan masih beraktivitas ke luar rumah, maka pasien berpotensi jadi penyebar corona subvarian Centaurus. Ketika banyak yang melakukannya maka kasus covid-19 di Indonesia akan terus tinggi dan mengakibatkan pandemi berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Penyebaran corona subvarian Centaurus tampak dari naiknya jumlah pasien corona, dan hal ini menyedihkan karena jadwal untuk mengubah status dari fase pandemi ke endemi jadi mundur lagi. Oleh karena itu masyarakat harus waspada dan mencegah penyebaran corona, khususnya subvarian Centaurus.

Masyarakat dihimbau untuk jangan mengabaikan tubuh yang sakit dan mengira hanya pilek biasa padahal terkena corona subvarian Centaurus. Apalagi jika yang sakit adalah anak kecil (berusia di bawah 6 tahun), tentu belum divaksin karena belum ada vaksin khusus bayi dan balita, alangkah kasihan jika terinfeksi corona subvarian Centaurus. Jika tidak diobati maka yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.

Corona subvarian Centaurus menyebar dengan cepat di lingkungan yang warganya rata-rata belum mendapatkan vaksin. Oleh karena itu masyarakat yang belum divaksin diharap untuk segera ke Rumah Sakit terdekat untuk mendaftar vaksinasi, atau mengikuti vaksinasi massal yang diadakan pihak swasta. Vaksin sangat penting untuk menyelamatkan nyawa di masa pandemi.

Jika sudah mendapatkan vaksin corona dosis pertama maka masyarakat perlu juga untuk mendapatkan vaksin dosis kedua, dan jadwalnya sudah tertera di aplikasi Peduli Lindungi (atau tertulis di kartu vaksin). Namun jika sudah lebih dari 6 bulan maka harus diulang alias suntik lagi dosis pertama, karena perlindungannya sudah jauh berkurang. Oleh karena itu jangan terlambat vaksin.

Vaksin booster juga jadi cara untuk selamat dari corona subvarian Centaurus. Booster meningkatkan imunitas tubuh dan melindungi dari virus covid-19 varian dan subvarian apa saja. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan.

Masyarakat harus mewaspadai keganasan corona varian Omicron subvarian Centaurus dan menghafalkan ciri-ciri jika terinfeksi penyakit tersebut. Jika memang sakit maka segera dites dan berobat, agar lekas sehat. Untuk mencegah penularan Centaurus maka harus vaksin, taat protokol kesehatan, dan menjaga perilaku bersih dan sehat.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

suaratimur.id – Sebuah publikasi ajakan aksi kembali diunggah oleh akun media sosial Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam rangka peringatan 60 tahun rakyat Papua menggugat perjanjian New York.

Dalam keterangannya, para aktivis AMP tersebut menyebut bahwa penandatanganan perjanjian New York atau New York Agreement antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah Irian Barat, sarat kepentingan imperialis dan kolonial. Momentum tersebut disebut termasuk perjanjian bermasalah karena dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Papua, padahal berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan masyarakat Papua.

Tahun ini, bertepatan dengan 60 tahun sejak penandatanganan perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia disebut AMP masih berupaya menancapkan pengaruhnya di tanah Papua melalui kebijakan Otsus yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir. AMP mengklaim bahwa kebijakan Otsus tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana justru banyak pengiriman pasukan militer dan minimnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Termasuk tak adanya upaya untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat di Papua, sementara dari tahun ke tahun kasus pelanggaran terus bertambah.

Menurut mereka, pemerintah semakin memperparah dengan pengesahan kebijakan pemekaran provinsi yang juga tak mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua. Singkatnya, Otsus dan DOB disebut sebagai paket produk kolonial untuk meredam aspirasi politik masyarakat Papua yang menghendaki penentuan nasib sendiri.

Perjanjian New York Sah dan Tak Perlu Diperdebatkan

Salah satu ciri bahwa sebuah pergerakan memiliki tujuan murni untuk membangun masyarakat atau hanya ditunggangi oleh kepentingan tertentu berada pada simpulan akhir yang biasanya juga termuat pada poin terakhir tuntutan sebuah aksi. Penentuan nasib sendiri adalah bahasa halus yang disampaikan oleh AMP untuk menyinggung referendum di Papua. Seakan terpolakan, setiap isu dan momentum yang terjadi, entah berwujud kebijakan atau peringatan selalu berakhir dengan simpulan tersebut. Salah satunya dalam peringatan New York Agreement tahun ini.

Menjadi hal menarik untuk dikaji dalam setiap peringatan New York Agreement 1962 oleh sejumlah aktivis Papua termasuk AMP dalam bentuk ketidakpercayaan karena sistem dan mekanisme pemilihan yang digunakan di saat itu. Mengutip pernyataan dari peneliti Muda Galesong Institute Jakarta, Stefi Vellanueva Farrah bahwa hal tersebut perlu dikaji ulang berkaitan dengan sumber data dan fakta yang terjadi. Kampanye bahwa Pepera ilegal karena terjadi berbagai praktek yang tidak sesuai dengan HAM, maupun standar-standar hukum internasional, sepintas memang tampak logis dan rasional. Namun, sebetulnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya pihak asing untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Jika aspek HAM menjadi hal yang dikedepankan, mana yang kemudian lebih hakiki: melepaskan diri dari penjajah atau teknis demokrasi one people one vote? Demokrasi baru bisa dinikmati jika penjajah sudah berhasil diusir. Tidak ada demokrasi di wilayah yang sedang dijajah.

Singkatnya, kita telah berhasil mengusir penjajah dari wilayah Nusantara, dan Pepera 1969 menjadi momentum penegasan bahwa orang Papua adalah Bangsa Indonesia berdasarkan azas Possedetis Juris yang mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Bukan sebuah pekerjaan mudah bagi Bung Karno dan para founding fathers saat itu untuk menata negeri yang baru merdeka. Belanda yang sudah ratusan tahun menjajah Indonesia, enggan melepaskannya dalam tempo singkat. Maka penyerahan kekuasaan atas wilayah NKRI yang sudah diproklamirkan tersebut dilakukan secara bertahap oleh Belanda kepada Pemerintah Indonesia.

Kebijakan Otsus dan DOB Sebagai Upaya Membangun Papua

Tak dapat dipungkiri bahwa selama 20 tahun berjalannya kebijakan Otsus masih terdapat celah dan ketidaksempurnaan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Begitu pula dengan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga Provinsi wilayah Papua. Pelaksanaannya tak akan optimal jika tak didukung seluruh pihak terkait khususnya masyarakat yang berada di wilayah Papua.

Sebanyak 80% dana Otsus dipakai untuk membangun Papua secara bertahap. Kondisi Papua yang baru bergabung pada tahun 1963, hampir 20 tahun setelah era kemerdekaan berdampak pada upaya untuk mengejar pembangunan sehingga setara dengan wilayah lain. Pengutamaan pembangun infrastruktur dipengaruhi oleh kondisi geografis Papua demi kelancaran mobilitas warga. Selain itu, infrastruktur juga menjadi syarat dari para investor untuk menanamkan modal. Kerjasama tersebut terbukti menguntungkan masyarakat karena mengurangi jumlah pengangguran.

Begitu pula dengan kebijakan pemekaran yang menjadi salah satu upaya mempercepat kemajuan. Permasalahan jarak dan fasilitas yang selalu dikeluhkan masyarakat Papua menjadi tersolusikan oleh adanya pemekaran wilayah. Lahirnya kebijakan ini juga merupakan aspirasi dari tokoh dan masyarakat di Papua yang sudah sejak lama memimpikan adanya pemekaran. Adanya kebijakan pemberian kesempatan kepada orang asli Papua untuk wajib memimpin provinsi pemekaran adalah bukti perhatian besar pemerintah untuk kemajuan Papua melalui putra-putri terbaiknya.

Isu HAM dan Dominasi Kelompok Separatis Papua

Upaya AMP untuk mengubah opini publik sekaligus mendiskreditkan pemerintah melalui isu HAM sebenarnya adalah senjata makan tuan yang perlu dikaji ulang, utamanya berkaitan dengan kecenderungan sejumlah gangguan keamanan hingga aksi penyerangan yang kerap dilakukan kelompok separatis selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan catatan pihak kepolisian, sepanjang tahun 2022, pelaku yang juga sering disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut telah menyerang aparat keamanan di Papua dan Papua Barat sebanyak 8 kali. Adapun serangan kepada warga sipil terjadi sebanyak 4 kali. Bahkan, di Pertengahan bulan Juli lalu, terdapat serangan membabi buta dari KKB yang menewaskan 10 orang warga sipil di Kabupaten Nduga.  

Satu hal yang selalu menjadi fokus para aktivis hanyalah perihal pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, dimana hingga saat ini pemerintah juga terus berupaya untuk menyelesaikannya meski tak mudah secara periode waktu. Di sisi lain, mereka seakan tak mau tahu bahwa saat ini pelaku pelanggaran HAM justru banyak terjadi dan melibatkan kelompok separatis Papua. Seperti diketahui bahwa AMP memiliki hubungan kedekatan dengan salah satu front politik dari kelompok separatis yakni KNPB.  

Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat Papua terutama kalangan mahasiswanya agar mengabaikan ajakan peringatan 60 tahun New York Agreement oleh AMP yang gembar-gembor digelar di beberapa kota. Seperti yang kita ketahui bahwa AMP merupakan organisasi yang cenderung bersifat oposisi dan terbukti berafiliasi dengan kelompok separatis seperti KNPB. AMP juga menjadi salah satu pihak yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya pemekaran provinsi. Bahkan eksistensi AMP dan KNPB sendiri telah ditolak oleh masyarakat adat Papua karena termasuk menghambat kemajuan tanah Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dewi Ayu Lestari

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis, melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya. RKUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif.

Perkembangan ini berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, terutama mengenai 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Packer dalam The Limits of the Criminal Sanctions, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment) sehingga terjadi dekodifikasi hukum pidana yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam KUHP dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri.

Ada dua hal menarik yang tertuang di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dua hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhahana Putra, alasan ia mendukung segera disahkannya RKUHP karena didalam RKUHP memuat asas keadilan yang belum termaktub ke dalam KUHP saat ini. Dhahana berpendapat pada saat ada suatu case (kasus), walaupun itu ada di norma dan ada di pasal namun tidak menunjukkan keadilan, maka hakim memprioritaskan nilai-nilai keadilan.

RKUHP dinilai Dhahana sejalan dengan konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan memberikan ruang kepada si pelaku untuk memperbaiki diri, memberikan suatu tanggung jawab, juga meningkatkan pengetahuan atau keterampilan baginya supaya dapat berguna di masyarakat kelak.

RKUHP disusun dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu rekodifikasi terbuka, demokratisasi, dan modernisasi. Pada rekodifikasi terbuka, KUHP mengalami perubahan karena kondisi filosofisnya tidak lagi sesuai dengan Pancasila, sosiologis maupun yuridisnya. Kedua adalah demokratisasi. Pada saat Indonesia merdeka, demokrasi menjadi suatu pilar utama, jadi itu pun juga harus disesuaikan dengan hukum pidana. Selanjutnya adalah modernisasi. Karena ini warisan kolonial, kita ingin membuat sistem hukum yang sesuai dengan nafas Indonesia, sesuai dengan Pancasila, konstitusi, adab di Indonesia, prinsip hukum, hak asasi manusia, dan tentunya harmonisasi.

Dukungan juga datang dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo agar RKUHP segera disahkan. Sebab, KUHP yang saat ini digunakan merupakan produk kolonial Belanda. Dalam KUHP ini terdapat 628 Pasal yang berisi lebih banyak pembaruan terhadap hukum pidana di Indonesia. Hal ini menyebabkan, penerapan sanksi pidana dinilai menjadi tidak terarah pada satu pasal tertentu lantaran setiap ada undang-undang, ada pula sanksi pidananya.

Harkristuti menilai jika tidak ada pembaruan akan terjadi bermacam-macam intepretasi dan menimbulkan macam-macam sistem pula. Ia berpendapat RKUHP memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk segera disahkan agar dapat memperbaiki sistem yang ada. Guru besar Hukum Pidana ini mengatakan perbedaan antara RKUHP dengan KUHP yang sekarang hanya bisa dirasakan oleh ahli hukum.

Sementara orang awam hanya mengetahui bahwa RKUHP itu mengubah pasal-pasal penghinaan presiden, perzinaan, dan lain-lain. Meski begitu, Harkristuti mengakui bahwa RKUHP belum sempurna lantaran memang buatan manusia. Sebab itu, maka dibuka adanya dialog dan komunikasi dengan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH.Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya juga mendukung agar RUU KUHP segera disahkan. Alasannya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini dimiliki dan digunakan untuk menegakan hukum pidana di Indonesia, adalah peninggalan Belanda yang diterjemahkan dari Kitab Belanda Het Wetboek van Strafrecht. Ia berpendapat bahwa kitab yang sudah berumur seratus tahun lebih ini, sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan dan perubahan adalah keniscayaan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. RKUHP ini harus bisa menjadikan alat untuk membuat keamanan dan kenyamanan bukan untuk negara ataupun pemerintahan saja tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penuturannya, Gus Fahrur mengatakan bahwa selama 59 tahun para perumus dan penyusun RKUHP pastinya telah melibatkan para ahli dan pakar hukum di Indonesia. Tentunya perubahan RKUHP ini di susun berdasarkan kondisi perkembangan teraktual masyarakat Indonesia agar dapat menjamin perlindungan hukum yang lebih baik.

Sebuah dukungan dari para ahli yang akhirnya muncul ke permukaan, tidak serta merta tanpa penelaahan dalam waktu yang panjang. Melihat dari penjabaran mereka, RKUHP ini telah taat asas dan dinilai mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum. Selain itu, RKUHP yang telah diusulkan dinilai juga lebih dekat dengan junjungan filosofis Pancasila dan UUD 10945 serta norma masyarakat.

Oleh :Ade Zulfikar )*

Pandemi sudah terjadi selama 2,5 tahun dan saat ini kasus corona naik lagi, setelah sebelumnya ada penurunan. Data per tanggal 8 Agustus 2022, ada 4.425 pasien per harinya. Sementara lebih dari 6,2 juta warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi virus covid-19 sejak awal pandemi.

Kenaikan kasus Corona terjadi karena liburan pasca lebaran dan liburan sekolah, yang juga dipicu oleh munculnya virus covid-19 varian Omicron subvarian Centaurus. Subvarian ini lebih cepat menular dan akhirnya membuat banyak orang terinfeksi. Penyebabnya karena mereka belum divaksin dan tidak mematuhi protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan.

Sejak awal pandemi, pemerintah selalu mensosialisasikan protokol kesehatan. Memakai masker adalah kewajiban untuk melindungi mulut dan hidung dari droplet yang membawa corona. Namun menghindari kerumunan juga wajib karena bisa jadi di antara banyak orang tersebut ada orang tanpa gejala (OTG) yang menularkan virus dan akhirnya membuat lonjakan kasus corona di Indonesia.

Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika, Guru Besar Universitas Udayana Bali menyatakan bahwa lonjakan kasus corona terjadi karena kerumunan. Dalam artian, agar tidak terinfeksi virus covid-19 (terutama subvarian Centaurus) maka masyarakat jangan mendekati kerumunan. Jangan pula dengan sengaja membuat kerumunan seperti pesta pernikahan yang mengundang ribuan orang, konser dangdut, dan lain-lain.

Virus covid-19 mudah menular di kerumunan karena sifatnya yang cepat menyebar di udara yang pengap dan kotor. Sedangkan di acara yang berisi massa, udara tentu tidak bisa keluar dengan bebas, karena banyak orang berdesak-desakan. Kualitas udara juga bisa kotor karena ventilasi yang kurang bagus dan udaranya bercampur dengan keringat banyak orang, sehingga virus langsung menyebar dengan cepat.

Selain itu, di dalam kerumunan rata-rata masyarakat melepas masker karena merasa gerah dan berkeringat. Jika banyak yang melepas masker maka sangat berbahaya karena bisa jadi ada OTG dan virus covid-19 langsung menular ke banyak orang. Terjadilah klaster baru gara-gara kerumunan dan menaikkan kasus corona di Indonesia.

Hindarilah kerumunan agar nyawa Anda terselamatkan. Lebih baik mencegah untuk kena corona daripada mengobati dan akhirnya merana selama 2 minggu, apalagi ketika belum punya kartu BPJS sehingga pengobatannya mandiri. Biayanya juga sangat tinggi jika harus dirawat di Rumah Sakit. Sayangilah nyawa satu-satunya dan jangan datang ke kerumunan dengan sengaja.

Untuk menghindari kerumunan di pasar, supermarket, atau tempat umum lain, maka datanglah saat tempat itu baru dibuka. Otomatis masih sepi pengunjung dan Anda bisa belanja dengan nyaman tanpa berdesak-desakan dengan orang lain. Kerumunan bisa dihindari asal ada strateginya, jadi bukan berarti harus mengurung diri di rumah sampai masa pandemi dinyatakan selesai.

Masyarakat perlu disosialisasikan lagi mengenai pengertian kerumunan. Massa tidak hanya ada saat acara besar seperti pesta pernikahan atau konser. Namun kerumunan juga ada saat ada arisan atau acara lain yang diadakan di rumah, yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tamu datang dan duduk berdempetan sementara ruangannya sempit dan ventilasinya kurang lega, itu sudah termasuk kerumunan.

Jangan membuat kerumunan dengan sengaja karena sama saja mengundang corona masuk ke rumah. Jangan pula membuat klaster baru jika ingin pandemi segera selesai. Taatilah semua poin dalam protokol kesehatan agar selamat dari bahaya virus covid-19 dan tidak menjadi korban berikutnya.

Untuk mengamankan dari status kerumunan maka jika seseorang ingin membuat acara di rumah, maka diatur tempat dan protokolnya. Kursi untuk para tamu harus diberi jarak agar tidak membuat kerumunan. Selain itu, semua orang harus menggunakan masker dan mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, juga mengurangi kontak fisik secara langsung.

Dokter Muhammad Fajri Adda menyatakan bahwa jika masyarakat disiplin dalam menjaga jarak dan mengurangi kerumunan, maka resiko penularan corona berkurang sebesar 85%. Resiko terinfeksi virus covid-19 makin mengecil jika semua orang disiplin protokol kesehatan. Dalam artian, protokol harus dijalankan agar mengurangi kasus corona di Indonesia.

Kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan harus dinaikkan lagi. Masyarakat menyadari bahwa protokol wajib dilakukan, bukan hanya karena takut akan kena tegur tim satgas covid-19.

Untuk mengurangi kasus corona di Indonesia maka semua orang wajib untuk menaati protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan. Jangan datang ke kerumunan dengan sengaja, atau malah membuat acara yang mengundang massa. Pandemi belum selesai dan hindari corona dengan disiplin protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

Masyarakat wajib untuk selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi yang saat ini terus digencarkan Pemerintah. Dengan adanya ketaatan publik terhadap Covid-19 maka otomatis akan menekan tingkat penyebaran Covid-19 dan Niscaya Indonesia akan terlepas dari Pandemi Covid – 19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai efektif untuk mengembangkan investasi di Indonesia, meski demikian dalam perjalannnya UU ini harus direvisi setelah MK memberikan keputusan bahwa UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat.

Targetnya, revisi UU Cipta Kerja ini akan selesai pada tahun ini. Pemerintah dan DPR memiliki batas waktu maksimal dua tahun sejak amar putusan dibacakan pada 25 November 2021. Jika dalam waktu tersebut pemerintah dan DPR tidak kunjung melakukan perbaikan, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional atau melanggar konstitusi secara permanen. Sehingga hukum tersebut tidak bisa berjalan.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan monitoring atau penyesuaian dengan lintas K/L ini akan berlangsung hingga Agustus 2022 dan ditargetkan selesai tahun ini. Pihaknya optimis akan selesai sebelum waktunya. Kalau bisa tahun ini, tahun ini prosesnya akan dijaga, sehingga putusan MK harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Mahkamah Konstitusi juga telah memerintahkan agar landasan hukum terpadu segera disusun. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi pembentukan hukum sesuai dengan metode omnibus law. Undang-undang Cipta Kerja diubah untuk memenuhi cara atau metode tertentu yang baku dan standar, terutama azas pembentukan hukum, yaitu azas keterbukaan dengan memasukkan partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna.

Dalam proses pengesahannya, MK juga melihat UU Cipta Kerja tidak selaras dengan azas keterbukaan pada proses pembahasan, terutama menyangkut penggunaan partisipasi publik. Proses pembentukan sangat minim dan adanya ketentuan yang tidak sinkron pada RUU Cipta Kerja versus setelah UU Cipta kerja disahkan. Meski memutuskan bahwa UU tersebut berstigma formil, MK tidak secara tegas-tegas membatalkan UU Cipta Kerja, melainkan ‘inkonstitusional bersyarat’.

Elen mengatakan, berbagai masukan dari publik nantinya akan diinventarisasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi UU, maka akan diajukan revisi ke DPR. Sebaliknya jika tidak ada perbaikan berarti, maka tidak perlu dilakukan perbaikan.

Pada saat ini pemerintah juga tengah melakukan perbaikan penulisan tanpa mengubah substansi UU Cipta Kerja seperti kesalahan penulisan (typo), perbaikan salah rujuk pasal dan sebagainya.

Ke depannya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembetuk UU Cipta Kerja akan melaksanakan meaningfull participation atau meningkatkan partisipasi publik dengan tiga pilar. Yakni, hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya.

Sementara dari sisi pemerintah, terutama kementerian/lembaga (K/L) sebagai pembina sektor, akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk mendapatkan berbagai masukan yang akan diinventarisasi apakah berkaitan dengan substansi dalam rumusan atau sifatnya hanya implementasi di lapangan.
Jika sifatnya hanya implementasi di lapangan, kemungkinan akan berbentuk rumusan yang ada dalam peraturan pelaksanaan, seperti di peraturan menteri dan/atau sistem pelaksanaannya. Setelah Agustus 2022, akan dilihat apakah waktu inventarisasi dari pengawasan cukup atau perlu penambahan waktu.

Jika waktu dinilai kurang, akan ada arahan untuk menambah waktu pelaksanaan pengawasan UU Cipta Kerja, yang diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam UU Cipta Kerja. Jika proses perbaikan telah rampung dan telah melewati tahapan lainnya, nanti akan dilakukan pengesahan kembali revisi UU Cipta kerja tersebut melalui rapat paripurna DPR.

Perlu diketahui juga bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, investasi di Indonesia mengalami peningkatan. Tahun 2021 lalu realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah dan target tahun 2022 adalah 1.200 triliun rupiah. Hal ini tentu sangat bagus karena semakin banyak investasi semakin banyak pula devisa yang masuk.

Ini menjadi bukti bahwa UU Cipta Kerja mampu meningkatkan bisnis dan investasi di Indonesia. Regulasi tersebut menjadi senjata untuk memperbanyak masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Penyebabnya karena persyaratan untuk berinvestasi dan pengurusan izinnya bisa dilakukan tanpa datang ke kantor alias bisa dilakukan secara daring, yakni melalui online single submission (OSS).

Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara yang menjadi tujuan investasi oleh pengusaha dari negeri lain. Penyebabnya karena : pertama, sumber daya alamnya berlimpah dan masih ada yang belum diolah secara profesional sehingga para investor dengan senang hati akan saling membantu dan bekerja sama.

Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 46 peraturan presiden (perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan tersebut mengatur secara teknis kemudahan berusaha, perpajakan, UMKM dan lain sebagainya.

Revisi UU Cipta Kerja diharapkan akan menjadi win-win solution bagi para investor, pengusaha maupun pekerja. Tidak lupa di klaster investasi juga bisa diperbaiki agar para penanam modal semakin berminat untuk berinvestasi di Indonesia, di mana hal ini juga akan membuka lapangan kerja.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute