Oleh : Rebecca Marian )*

Jalan Trans Papua terus dikebut agar dapat selesai tepat waktu. Jalan ini adalah infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat Papua yang diharapkan dapat menunjang mobilitas barang dan jasa, khususnya berbagai kebutuhan dasar.

Papua adalah wilayah yang potensial untuk pariwisata dan memiliki banyak tempat favorit para turis asing, misalnya puncak Gunung Jayawijaya dan Raja Ampat. Namun ada satu tantangan ketika mengunjungi Bumi Cendrawasih yakni masalah transportasi. Akses jalannya belum sebagus di Pulau Jawa sehingga para turis harus bersabar.

Untuk menyemarakkan pariwisata di Papua sekaligus memudahkan transportasi masyarakat maka pemerintah membuat Jalan Trans Papua. Jalan ini akan menghubungkan antara Papua dengan Papua Barat, dan tidak hanya berupa jalan besar tetapi juga jalan ke distrik-distrik yang belum tersentuh pembangunan dengan optimal. Masyarakat Papua menyambut baik jalan ini karena memudahkan akses ke wilayah lain.

Endra S Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyatakan bahwa Jalan Trans Papua akan tersambung 100% dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Kurang 183 kilometer lagi maka jalan ini akan jadi sempurna, dan menjadi jalan trans terpanjang se-Papua karena total panjangnya 3.462 kilometer.

Endra melanjutkan, jalan yang belum selesai adalah koridor Jayapura-Oksibil, tepatnya di Ruas Keerom-Batom. Sementara itu, prioritas pembangunan Jalan Trans Papua adalah Ruas Jayapura-Wamena sebagai koridor logistik wilayah pegunungan, dan Koridor Manokwari-Mameh-Windesi-Kampung Muri-Kwatisore-Batas Papua.

Jalan Trans Papua wajib segera diselesaikan agar mempermudah mobilitas rakyat Papua. Kondisi geografis Papua yang unik, ada pegunungan, bukit, dan hutan, agak menyulitkan pergerakan kendaraan. Jika ada jalan raya yang representatif maka masyarakat bisa melewatinya dan mempersingkat waktu tempuh.

Andi Ashari, Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nduga, menyatakan bahwa masyarakat Nduga amat senang dengan adanya Jalan Trans Papua. Penyebabnya karena mempersingkat perjalanan. Jika dulu dari Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, ke Wamena, Jayawijaya, butuh waktu minimal sehari. Namun setelah ada Jalan Trans Papua maka hanya butuh 4 jam.

Efesiensi waktu yang seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Jalan Trans Papua maka terbukti perjalanan akan lebih singkat dan tidak lagi merepotkan warga Papua. Mereka bisa lebih hemat waktu, tenaga, dan juga ongkos perjalanan, berkat Jalan Trans Papua. Jika ada waktu yang tersisa berkat perjalanan yang lebih cepat, maka mereka akan lebih produktif.

Jika ada efisiensi waktu tempuh maka juga menguntungkan bagi warga Papua, terutama ketika keadaan darurat. Misalnya saat ada ibu-ibu yang akan melahirkan, ia bisa memperoleh pertolongan bidan dengan cepat, karena perjalanannya lewat Jalan Trans Papua. Dengan begitu maka akan menekan angka kematian ibu dan bayi.

Selain itu, ketika ada warga yang butuh pertolongan kesehatan, maka ia bisa langsung dilarikan dengan kendaraan yang dilewatkan Jalan Trans Papua. Ia bisa langsung diobati ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dan sehat kembali.

Jalan Trans Papua juga akan menggeliatkan perekonomian di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena akan ada akses jalan yang lebih mudah sampai ke pelosok, bahkan sampai ke perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Jika akses jalan lebih mudah maka perekonomian warga juga naik, karena memudahkan mereka untuk belanja bahan baku dan mengantar barang dagangan.

Dulu ketika belum ada Jalan Trans Papua, maka warga yang bermukim di tempat terpencil mau tak mau harus naik pesawat terbang. Ongkosnya sangat tinggi karena harga avtur juga lebih mahal daripada BBM jenis Premium. Namun jika perjalanan lewat darat maka akan lebih murah biayanya. Masyarakatlah yang akan diuntungkan.

Jika Jalan Trans Papua selesai 100% akan menaikkan kunjungan wisatawan, terutama turis asing, ke Bumi Cendrawasih. Mereka akan senang datang ke Papua karena akses jalannya lebih mudah dan lebih murah karena bisa jalur darat. Ketika banyak kunjungan turis maka bermanfaat bagi devisa negara dan menambah pendapatan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat.

Seluruh warga Papua mendukung penuh kelanjutan pembangunan Jalan Trans Papua, karena banyak manfaatnya. Selain dari segi ekonomi maka bermanfaat juga dari segi pemerataan pembangunan. Jika akses jalan ke daerah pelosok Papua lebih mudah, maka akan lebih mudah untuk membuat infrastruktur dan fasilitas baru bagi rakyatnya. Dengan begitu maka Papua akan lebih maju.

Pemerintah terus mengebut pembangunan Jalan Trans Papua agar lekas selesai. Jalan Trans Papua juga bermanfaat dari segi pariwisata dan akan menambah devisa negara. Keberadaan jalan Trans Papua juga diharapkan menguatkan kehadiran negara di tengah masyarakat, dalam rangka memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Stabilitas ekonomi Indonesia dan kemudahan perizinan merupakan daya tarik bagi pengembangan usaha, tidak terkecuali di bidang infrastruktur jalan tol. Di sisi lain, minat penggunaan jalan tol juga masih akan meningkat kedepannya, sehingga pengusaha diharapkan untuk tidak ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masih memiliki prospek cerah di tengah ancaman resesi global.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum (PUPR) membuka peluang investasi jalan tol dengan nilai mencapai Rp 82 triliun. Terdapat 41 ruas jalan tol sepanjang 2.500 kilomenter (Km) yang diharapkan dapat dibangun hingga tahun 2024.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), hingga Juni 2022, terdapat 2.493,42 Km jalan yang telah beroperasi di Indonesia dan tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Hingga kini terdapat 66 ruas tol yang telah resmi beroperasi seluruhnya dan 30 ruas tol sedang dalam tahap konstruksi. Di sisi lain, pemerintah juga akan segera memulai proses pembangunan jalan tol di Ibu Kota (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Sebelumnya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani dua perjanjian investasi pada jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, total nilai investasi tersebut mencapai Rp 39 triliun atau setara dengan 2,72 miliar US Dollar. INA menandatangani perjanjian induk dengan PT Hutama Karya untuk sejumlah investasi di ruas jalan tol salah satunya di Tol Trans Sumatera.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, INA juga menandatangani konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road, yang merupakan anak usaha dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT) untuk dua bagian jalan tol Trans Jawa.

Untuk investasi pada tiga ruas tol Trans Sumatera terdiri dari Tol Medan-Binjai sepanjang 17 Kilometer, Tol Bakauheni Besar sepanjang 141 km dan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km. Sedangkan untuk dua ruas Tol Trans Jawa yaitu Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 km, dan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

Sri Mulyani juga menuturkan, transaksi ini merupakan transaksi jangka panjang yang aman dan akan memberikan pendapatan stabil bagi INA, yang dimiliki oleh pemerintah secara mayoritas atau keseluruhan. Penandatanganan ini merupakan langkah konkrit pertama INA sejak membentuk dana jalan tol di tahun sebelumnya yang mencapai 3,75 Miliar US Dollar, dengan Caisse de depot et Placement du Quebec (CDPQ), APG Asset Management (APG) dan satu unit Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) sebagai rekanan investor.

Selain itu, pada waktu yang sama, transaksi ini juga memberikan dana segar baru bagi Hutama Karya dan Waskita Karya, karena kedua BUMN tersebut masih terus diberikan misi untuk pembangunan Tol Trans Sumatera yang saat ini sudah selesai untuk 6 ruas sepanjang 531 km dengan total target 24 ruas sepanjang 2.800 km.

Adapun, pembangunan Tol Trans Sumatera ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan trafik dan potensi ekonomi yang akan memberikan ketahanan ekonomi nasional. Apalagi ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada satu lokasi yaitu pulau Jawa.

Sementara itu, Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah mengatakan, sebenarnya proyek lain yang sedang dipertimbangkan untuk diinvestasikan pada tahun ini antara lain proyek pelabuhan laut, panas bumi dan kesehatan. Aset dana kekayaan yang dikelola oleh INA hampir 6 miliar US Dollar, tetapi bertujuan untuk meningkatkan angka menjadi antara 15 Miliar US Dollar hingga 20 miliar US Dollar dalam waktu tiga tahun didukung oleh bantuan dari investor bersama.

Direktur Utama PT BNI Sekuritas (BNIS) Agung Praboro mengatakan pihaknya melihat minat investasi jalan tol masih tetap tinggi ke depannya seiring dengan pembangunan jalan tol yang masih luas. Aktivitas masyarakat terlihat semakin tinggi yang terlihat dari kondisi volume trafik jalan tol yang semakin meningkat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia juga tengah bertumbuh.

Agung juga mengatakan, kondisi ini dapat membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, daerah serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas masyarakat. Dalam enam bulan terakhir, divisi Investment banking BNI Sekuritas selaku penasihat keuangan telah berhasil membantu menyelesaikan 2 transaksi jalan tol. Ke depannya, BNI Sekuritas akan terus berkomitmen dalam membantu penyelesaian transaksi jalan tol sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membangun industri jalan tol di Indonesia.

Investasi jalan tol menunjukkan optimisme Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Datangnya investor yang berminat terhadap investasi tersebut juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih stabil. Di sisi lain, kenaikan investasi di Indonesia diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Salah satu kata bijak dalam medan pertempuran pernah diucapkan oleh seorang filsuf sekaligus ahli strategi militer dari China bernama Sun Tzu. Dalam salah satu tulisannya di buku The Art of War disebutkan bahwa Pertahanan terbaik adalah menyerang. Buku yang berisi tentang strategi militer yang kemudian banyak memberikan perubahan dalam dunia militer China tersebut bahkan kemudian banyak diadaptasi oleh negara-negara lainnya.

Lain Sun Tzu, lain pula yang terjadi pada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Entah siapa yang menjadi role model atau inspirasi dalam berstrategi. Sebuah pernyataan muncul dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai Pangkodap III Darakma Ndugama, Egianus Kogoya. Dengan segala kondisi keterbatasan dan sempitnya ruang gerak akibat patroli dan pencarian aparat pasca sederet tindakan kejamnya dilakukan, ia justru mengeluarkan pernyataan ancaman.

Dalam format video yang diunggah di media sosial, dirinya menyatakan mengancam Presiden Jokowi dan Panglima TNI tidak akan mundur dan tidak takut berapapun Prajurit TNI yang dikirim ke Papua. Ia juga memohon pengertian 33 Kodal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) yang tersebar dari Merauke sampai Samarai untuk tetap kompak menumpas TNI Polri.

Sebuah strategi baru, dimana menurutnya pertahanan terbaik justru adalah dengan mengancam. Mirisnya, hal tersebut sudah sering mereka lakukan dan tak banyak berdampak terhadap kejadian selanjutnya. Pemerintah hingga masyarakat kemudian menjadi lebih hafal dan paham bahwa mereka sedang terdesak dan berusaha untuk menggertak. Terlebih adanya kebijakan DOB membuatnya semakin tak leluasa dalam bergerilya.

Sepak Terjang Egianus Kogoya

Nama Egianus Kogoya kembali menjadi perbincangan publik pasca pernyataan dirinya bertanggung jawab terhadap penyerangan di Kabupaten Nduga yang menewaskan 10 masyarakat sipil. Dari sejumlah pemberitaan media, Egianus Kogoya memang kerap melakukan aksi penyerangan. Ia merupakan putra dari seorang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah meninggal yakni, Silas Kogoya. Sebagai seorang pemimpin kelompok bersenjata, ia tergolong masih muda kelahiran tahun 1999.

Dalam aksinya, Egianus Kogoya diperkirakan memiliki anggota sekitar 50 orang. Mereka tercatat terlibat sejumlah aksi penyerangan, mulai dari penembakan pesawat Twin Otter PHK-HVU pada 2018, penyanderaan guru dan tenaga medis di Distrik Mapenduma, hingga penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo pada Desember 2018. Baru-baru ini, juga dilaporkan bahwa mereka terlibat aksi perampasan dua pucuk senjata api dari anggota Brimob di Papua. Egianus Kogoya juga disebut-sebut terlibat dalam aksi penyelundupan 615 butir amunisi berikut sepucuk senjata api jenis FN yang untungnya bisa diungkap polisi. Aksi penyelundupan amunisi dan senjata api ke kelompok Egianus Kogoya terungkap saat polisi melakukan razia di Kabupaten Yalimo pada Rabu 29 Juni 2022 lalu. Pembawa amunisi dan senjata api diketahui sebagai PNS dan sudah ditangkap.

Jejak Kebohongan Egianus Kogoya

Sebuah cerita datang dari mantan anggota Egianus Kogoya yang saat ini telah menyerahkan diri dan menyatakan kembali kepada NKRI. Adalah Tenius Tebuni yang secara tegas membongkar kebohongan para dedengkot kelompok separatis tersebut. Selama bergabung dengan Egianus, ia sering kelaparan di hutan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut para anggota kelompok separatis harus memeras masyarakat yang merupakan warga kampungnya sendiri, bahkan tak segan-segan membunuhnya. Saat itu, alasan dirinya bergabung dengan Egianus Kogoya karena dijanjikan kehidupan serba mudah dimana segala kebutuhan akan dipenuhi termasuk diberikan banyak uang. Namun seiring berjalannya waktu, ia sadar telah ditipu. Dalam cerita tersebut, dijelaskan juga bahwa kelompok separatis Papua tidak solid selalu terpecah-pecah dan bergerak sendiri-sendiri. Alasan hampir serupa juga diungkapan sejumlah mantan anggota kelompok separatis Papua Purom Wenda. Mereka mengaku diberikan janji-janji manis yang ternyata hanya kebohongan belaka.

Menanti Tindakan Tegas Aparat Terhadap Egianus Kogoya

Meskipun munculnya ancaman tersebut adalan bentuk lain dari ketersudutan, namun pemerintah melalui aparat keamanan harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan kelompok separatis Papua yang menerapkan sistem gerilya dan hit and run dalam aksi penyerangan.

Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membabi buta membalas kekejian kelompok separatis Papua. Tidak ada operasi militer, kecuali dalam keadaan menjamin keamanan masyarakat Papua. Identitas para teroris yang beraksi di Nduga, sudah dikantongi aparat penegak hukum. Pemerintah akan memburu dan menindak mereka. Untuk masyarakat Papua juga diberikan keistimewaan yakni adanya kebijakan afirmasi dimana Orang Asli Papua (OAP) menjabat sebagai kepala daerah. Selain itu juga birokrasi nasional untuk memberi tempat kepada OAP.

Adanya Kelompok Separatis papua menjadi sebuah isu karena bermotif politik dan keamanan dengan tujuan disintegrasi. Mereka menggunakan kedok perjuangan masyarakat Papua dengan tujuan mendapatkan keuntungan material kelompoknya. Para anggota kelompok separatis takut dengan capaian pembangunan Papua yang nantinya bakal menghilangkan pengaruhnya kepada mereka. Sungguh ironis, bahwa di saat Pemerintah sedang bekerja keras mempercepat kesejahteraan di Papua, para kelompok separatis tersebut justru melakukan tindakan perilaku kejam terhadap warga yang tidak berdosa dan bahkan tindakan destruktif.

Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

Jamak diakui banyak pihak, bahwa hingga saat ini situasi Papua tidak bisa dikatakan kondusif secara menyeluruh. Beberapa wilayah masih terdapat letupan dari kelompok separatis yang bergerak menunjukkan eksistensi secara bergerilya dan bertindak kejam. Kejadian penyerangan di Nduga perlu diwaspadai. Sebagai salah satu langkah strategis, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terkait tingkat keamanan di wilayah Papua. Karena pada dasarnya permasalahan eksistensi kelompok separatis dan teroris di Papua terkait isu politik dan ideologi. Adanya pendekatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua diindikasi tidak membawa pengaruh bagi pergerakan kelompok separatis Papua. Upaya-upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapatkan resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran tiga wilayah baru di Papua.

Padahal, niat baik pemerintah melalui kebijakan pemekaran DOB adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih dekat dan menjangkau kampung/ distrik yang selama ini sulit dijangkau. Kebijakan DOB juga nantinya memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk menjawab keluhan masyarakat terkait permasalahan pengangguran di Papua. Adanya ancaman dari Egianus Kogoya sudah dipastikan merupakan sebuah kepentingan pribadi yang justru jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat Papua. Terlebih ancaman tersebut ditujukan kepada Presiden. Cepat atau lambat, aparat akan menumpas keberadaan sang pemimpin muda tersebut.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)