Oleh : Savira Ayu )*

Kebijakan PSE yang telah diberlakukan oleh Kemkominfo ternyata memiliki sejumlah manfaat, termasuk mengenai penegakan kedaulatan digital sehingga Indonesia mampu untuk mengendalikan sendiri ruang digital tanpa harus dikontrol oleh kebijakan perusahaan asing.

Dengan berkembang sangat pesatnya era serba digital seperti saat ini membuat banyak arus informasi menjadi sangat mudah sekali untuk diakses, bahkan oleh siapapun. Di sisi lain, globalisasi yang membuat garis batas antar negara semakin kabur, maka tidak sedikit diantara perusahaan negara luar mampu masuk untuk membuka usaha dan menjalankan bisnisnya di Indonesia menggunakan basis digital.

Semua keterbukaan dan juga arus informasi yang begitu cepat ini memang di satu sisi sangat membuat masyarakat menjadi lebih dipermudah karena jaman sekarang untuk mencari pekerjaan atau apapun itu bisa langsung dari rumah tanpa perlu kemana-mana namun tetap terhubung dengan orang luar.

Namun di sisi lain, justru hal tersebut juga bisa saja menjadi pedang bermata dua, yakni terkait keamanan serta kenyamanan publik. Tidak sedikit justru diantara perusahaan yang bergerak di bidang digital khususnya, justru membuka bisnis mereka di Indonesia dan meraup keuntungan dari pengguna di Tanah Air namun secara ilegal (tidak mengantongi perijinan resmi dan sama sekali belum terdaftar). Hal tersebut tentu sangat rawan bagi keamanan masyarakat, karena apabila terjadi sesuatu maka tidak jelas siapa pihak yang harus bertanggung jawab, terlebih jika perusahaan tersebut berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberlakukan aturan mengenai Pengguna Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang sudah termaktub dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A. Tanujaya menyatakan bahwa kebijakan PSE yang sudah resmi diberlakukan oleh Pemerintah ini merupakan sebuah langkah awal untuk bisa menegakkan kedaulatan digital di Indonesia.

Sebagai informasi bahwa Pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah menginformasikan sejak jauh hari bahwa batas akhir waktu pendaftaran seluruh perusahaan yang bergerak di bidang digital, seperti tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yakni sejak 14 Juni 2022, kemudian terdapat pula pendaftaran dengan sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) yang paling lambat hingga 20 Juli 2022.

Alfons juga menyinggung bagaimana aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang digital namun pada sektor keuangan seperti pada aplikasi finansial, pinjaman online hingga dompet digital, apabila dengan adanya pendaftaran PSE ini maka akan dengan sangat jelas pengelolaannya mampu dibantu secara resmi oleh Pemerintah sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti penipuan yang belakangan juga marak terjadi ketika masyarakat merasa ditipu oleh pinjaman online (pinjol) ilegal dan bingung jika hendak meminta pertanggung jawaban.

Perlu diketahui bahwa memang sebelumnya sempat terjadi kasus penipuan yang bahkan melibatkan tidak sedikit masyarakat Indonesia dalam hal trading ilegal, hingga kasus pinjol ilegal. Masyarakat yang sudah sudah terlanjur menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan ilegal tersebut, tentu akan menjadi korban yang sangat dirugikan apabila ternyata sewaktu-waktu membawa kabur sejumlah uang dari nasabah.

Mengenai kedaulatan digital sendiri, maksudnya adalah bagaimana upaya kita sebagai suatu negara mampu untuk mengontrol dan mengendalikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital tersebut dengan menggunakan kebijakan pendaftaran PSE Lingkup Privat ke Kominfo. Hal ini wajib dilakukan, agar supaya mereka mengikuti aturan dari negara ini dan bukan masyarakat yang harus mengikuti peraturan dari mereka, khususnya jika merupakan perusahaan luar negeri.

Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang asing, lantaran Uni Eropa sebenarnya juga memiliki kebijakan yang serupa, yakni General Data Protection Regulation (EU GDPR) yang mengikat seluruh perusahaan ketika hendak beroperasi di kawasan mereka harus sesuai dengan perauturan yang telah mereka buat. Sebenarnya logika tersebut sangatlah masuk akal, misalnya WNA dari negara manapun, ketika dia berkunjung ke suatu tempat, maka dia wajib mematuhi segala peraturan yang ada di tempat barunya tersebut.

Oleh karenanya, Alfons kembali menekankan bahwa masyarakat Indonesia hendaknya wajib mendukung penuh upaya penegakan aturan tersebut, karena hal ini menyangkut pada bagaimana kedaulatan negara ini pada sektor digital serta bagaimana kemandirian bangsa ini diuji di ruang digital.

Kedaulatan dan ketegasan dari pemerintah dalam hal ini juga ditunjukkan dari bagaimana tidak adanya pembedaan ketika berhadapan dengan perusahaan entah itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Alfons juga menyebutkan bahwa keadilan benar-benar terjadi serta bagaimana upaya pemenuhan hak serta kewajiban dari seluruh PSE pun entah itu platform besar ataupun kecil benar-benar dipenuhi semuanya.

Selain itu manfaat lain adanya kebijakan PSE Lingkup Privat ini adalah mampu untuk memudahkan koordinasi antar instansi dari Pemerintah sendiri terkait dengan bagaimana pelayanan PSE tersebut bahkan hingga penegakan hukum semisal memang terjadi penyelewengan sehingga kedaulatan digital Indonesia benar-benar mampu untuk dikontrol oleh bangsa ini sendiri.

Diterapkannya kebijakan PSE Lingkup Privat ini sebenarnya memang sangatlah bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini wajib dilaksanakan demi mewujudkan bagaimana Indonesia mampu berdaulat secara penuh di bidang digital, sehingga sudah sepatutnya masyarakat mendukungnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aris Munandar )*

Indonesia memiliki berbagai daya tarik investasi seiring adanya kemudahan perizinan dan kepastian hukum bagi pengusaha atau investor. Berbagai kemudahan tersebut terbukti telah meningkatkan arus investasi di Indonesia.

Investasi di Indonesia telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Bahkan target realisasi investasi pemerintah Indonesia tahun 2021 telah berhasil mencapai angka 901 triliun. Angka tersebut ternyata telah melebihi target yang diinginkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi, karena berhasil mencapai target, yakni dari Rp 856 triliun menjadi Rp 901 triliun. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa pemerintah terus berbenah dan Indonesia akan menjadi negara kuat di saat negara-negara lain dalam kondisi terpuruk akibat krisis ekonomi usai pandemi Covid-19.

Penerapan UU Cipta Kerja sejauh dinilai ini belum menjadi daya tarik untuk investor, karena secara implementasi belum ada hasil maksimal dari UU Ciptaker. Artinya yang menjadi perubahan di kelembagaan belum bisa menjadi daya tarik buat investor, karena negara lain itu banyak yang berpotensi diresensi, dan itu yang membuat Indonesia menjadi kelihatan lebih baik.

Konsumsi menjadi hal dominan dalam pertumbuhan ekonomi satu negara, dan para investor akan melihat faktor ini jika mau berinvestasi di satu negara. Artinya, jelas konsumsi adalah bagian yang paling besar dan dominan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga menjadi salah satu pemikat bagi investor. Kondisi Indonesia yang tidak terpengaruh krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19, sektor konsumsi menjadi faktor penyumbang terbesar dalam kesuksesan pencapaian nilai investasi yang besar itu.

Eko juga mengingatkan pemerintah jika para investor ini suatu saat akan meninggalkan Indonesia setelah krisis ekonomi ini berakhir. Untuk itu, perbaikan harus diperhatikan oleh Pemerintah agar investor tidak berpindah ke negara lain. Caranya adalah, tetap harus memperbaiki kecepatan investasi, lalu kemudian bisa menawarkan investasi yang siap untuk mereka investor eksekusi, jadi tidak perlu menunggu lama.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sangat negatif akibat dihantam badai pandemi Covid-19, namun setelah masuk ke 2021 ekonomi Indonesia semakin membaik dan hal tersebut juga berpengaruh pada peningkatan nilai investasi.
Salah satu indikator krisis adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami pertumbuhan yang negatif dua kuartal berturut-turut, dan ini sudah dialami Indonesia pada 2020 lalu saat masa pandemi.

Menurutnya, data yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia adalah data tahun 2021, artinya Indonesia sudah masuk pada fase pemulihan usai dihantam Covid-19, hingga target investasi yang diraih saat ini tidak begitu mengejutkan. Yang dikhawatirkan saat ini adalah ancaman resesi global pasca pandemi, maksudnya resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tahun 2020. Ini adalah yang kaitannya dipicu berbagai macam faktor, juga dikhawatirkan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan di beberapa negara seperti Amerika, Eropa juga terancam sudah kontraksi diperkirakan pada tahun ini.

Jika melihat berbagai indikator ekonominya atau indikator ekonomi makro, baik itu pertumbuhan ekonomi, maupun juga inflasi maupun nilai tukar, cadangan devisa dan termasuk juga ketenagakerjaan, inflasi Indonesia memang mengalami peningkatan, tetapi tidak se-ekstrem negara lain. Jika dikaitkan dengan nilai investasi, Indonesia sudah berada di posisi pemulihan usai pandemi, yang artinya nilai investasi dipastikan baik.

Namun, tren positif ini akan dilihat pada 2022, di mana pemerintah menargetkan nilai investasi di tahun 2022 mencapai Rp 1.000 triliun, dan target ini terbilang berat dengan kondisi global saat ini. Nanti bisa dilihat bagaimana tahun 2022 ini, mestinya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga membaik.

Saat ini Indonesia memiliki tugas untuk menjaga agar Investasi di Indonesia bisa berkembang, karena dengan datangnya investasi, maka akan terbuka juga peluang pembukaan lapangan pekerjaan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Penyebaran paham dan ideologi radikal masih menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Adanya ancaman tersebut membuat Patriot Garuda Nusantara (PGN) bekerjasama dengan KKN Unsoed Purwokerto menggelar sarasehan untuk menangkal radikalisme di masyarakat.

Sarasehan unutk menangkal radikalisme masyarakat tersebut digelar di Aula Balaidesa Siwarak Kecamatan Karangreja, Purbalingga, pada Sabtu, 30 Juli 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya paham radikalisme yang ada di masyarakat khususnya di Karangreja. Saat ini gerakan radikalisme cukup masih menyasar masyarakat di Purbalingga. Hal tersebut perlu diantisipasi sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangkan tiga orang narasumber. Harapannya pemetaan dalam antisipasi gerakan radikalisme dapat terlihat dengan jelas karena akar radikalisme berawal dari cara memahami agama yang kurang sesuai. Dari hasil sarasehan ternyata ada satu hal soal pemahaman agama yang dipaksakan kebenarannya. Bahkan dari penyampaian salah satu narasumber yang merupakan mantan napiter, Sukhedi menjelaskan aksi radikalisme yang dilakukannya tergolong nekat tanpa alasan yang kuat.

Harapan dari didatangkannya napiter tersebut dalam sarasehan tersebut agar tidak ada lagi aksi radikalisme seperti penyerangan Polres yang didasari dengan ketidaksukaan dengan sistem pemerintahan yang ada.

Sementara itu, dalam mempersempit penyebaran radikalisme di Indonesia, Barisan Relawan Cinta Tanah Air (BARETTA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Optimalisasi Sikap Modrasi Beragama Guna Menangkal Paham Radikal dalam rangka menjaga toleransi dan Merawat Kebhinekaan serta Nasionalisme.

Kegiatan FGD tersebut melibatkan pelajar SMA, SMK, MA serta masyarakat Kota Pangkalpinang yang diharapkan dapat menangkal radikalisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). BARETTA bersinergi dengan pemerintah, ormas-ormas, serta seluruh masyarakat Bangka Belitung agar aman dari radikalisme.

Tujuan dilakukannya FGD tersebut agar membantu pelajar di Kota Pangkalpinang bisa memahami radikalisme dan toleransi. Harapannya sebagai penerus bangsa dan negara, para pelajar tersebut dapat terhindar dari provokasi tindakan radikalisme.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan di beberapa daerah untuk mempersempit penyebaran radikalisme tersebut, penulis mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok-kelompok radikal tidak hanya memprovokasi para pelajar generasi penerus bangsa secara langsung, namun mereka juga sangat aktif mengampanyekan paham-paham radikal melalui media sosial.

Bahkan mereka sampai menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk melakukan rekrutmen. Untuk mencegah penyebaran paham radikal, perlu adanya peran serta civil society untuk melakukan kontra narasi di media sosial. Upaya tersebut penting demi menjaga generasi milenial dari paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Menurut penulis, di era perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, perkembangan media sosial harus diambil manfaatnya untuk merekatkan persatuan dan kesatuan generasi penerus bangsa. Jangan sampai kemajuan media sosial menjadi ruang yang subur bagi penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus aktif dalam menyebarkan kontra narasi radikalisme, dengan menyebarkan hal-hal positif yang dapat mempererat keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

Penulis mengajak kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap konten-konten media sosial yang memuat narasi berisi informasi yang memecah-belah persaudaraan, kebhinekaan, dan menghambat kemajuan bangsa. Jangan dengan mudah mempercayai konten yang tersebar di media sosial karena kita perlu melakukan cross check kembali kebenaran dari isi konten yang tersebar di media sosial tersebut.

Perlu diketahui, bahwa paham radikal bukanlah bagian dari ajaran agama Islam, justru radikalisme akan meruntuhkan ideologi Pancasila yang selama ini menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Para pelajar perlu memahami dan tidak gampang terpengaruh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, informasi yang didapat harus disaring terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Mereka harus memahami bahwa Islam tidak mengajarkan radikalisme dan penghinaan terhadap golongan lainnya.

Selain itu, Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Makmun Rasyid ikut mendorong masyarakat untuk melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam memerangi penyebaran ideologi radikalisme.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan ditengah-tengah masyarakat seperti melakukan kontra ideologi atau kontra narasi di media sosial, penguatan moderasi beragama, serta menjaga kearifan lokal. Kegiatan kontra radikal-terorisme secara terus menerus dan efektif dilakukan oleh segenap pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat dalam melawan penyebaran radikalisme sebagaimana substansi amanat UUD 1945 untuk sama-sama menjaga NKRI.

Penulis berpendapat bahwa dengan kemajuan media sosial seperti saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik juga. Masyarakat perlu mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.

Penulis juga berpendapat bahwa pengaruh kelompok radikal terorisme tersebut berbahaya karena dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok tersebut mendapat sambutan dari masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Penulis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan karena cara tersebut tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa.

Peran organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam melakukan kontra narasi atas narasi di media sosial untuk menangkal dan melawan narasi kelompok-kelompok radikal. Sehingga dapat meredam dan menghilangkan narasi radikal di media sosial yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.

Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, akan membuat penyebaran radikalisme semakin sempit dan berkurang, sehingga kedepannya radikalisme tidak lagi dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa dan dapat hilang dari di Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Saby Kosay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan musuh rakyat yang selalu menghambat pembangunan. Mereka ditengarai memiliki motif ekonomi sehingga mau melakukan serangan brutal dan tega menghabisi saudara sukunya sendiri.

KST adalah kelompok pemberontak di Papua, yang merupakan anak buah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka adalah kelompok perusuh yang kerap menyerang aparat keamanan maupun warga sipil. Bahkan tidak jarang ada korban luka-luka hingga korban jiwa, padahal korbannya juga sesama orang asli Papua.

KST membuat onar dengan menembak 10 warga di Nduga pada bulan Juli 2022 lalu, dan salah satu korbannya adalah seorang pendeta. Mereka tak peduli status korban, masyarakat biasa atau seorang pendeta, tetap dihabisi dengan kejam. KST juga bertindak brutal dengan membunuh seorang pendulang emas di tambang ilegal, dan memamerkan kepala korbannya yang dipenggal.

Tokoh adat Papua Yanto Eluay menyatakan bahwa anggota KST juga anak adat Papua wilayah pegunungan. Mereka seharusnya tidak melakukan kekejaman seperti pembunuhan dan lain-lain. Yanto menduga ada motif ekonomi di balik aksi teror KST, karena saat ini keadaan finansial banyak orang sedang sulit. Aksi KST bukan murni pembelotan, tetapi lebih cenderung ke ekonomi.

Dalam artian, bisa jadi karena pandemi dan ada kegoncangan ekonomi, maka KST mendatangi pemukiman warga dan menyerbu suatu toko di Nduga sebelum melakukan pembunuhan massal. Toko kelontong itu diacak-acak dan bisa jadi mereka berniat untuk merampok isinya. Namun malah berubah haluan menjadi penyerbuan besar-besaran.

Motif ekonomi yang ditengarai menjadi penyebab KST makin brutal, adalah sebuah kewajaran. Mereka merasa hidup makin sulit, terlebih di masa pandemi. Belum diketahui bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di hutan, entah dengan bertani atau cara lain.

Ada sebuah video yang viral di Papua, dimana seorang anggota KST yang masih baru memalak kepala kampung (yang tidak disebutkan daerahnya). Anggota KST itu pura-pura meminta minum, lalu mengancam dan meminta bantuan berupa beras dan uang, yang akan diberikan kepada teman-temannya yang sedang berjuang di hutan. Dia berjanji akan kembali lagi untuk mengambilnya. Kepala kampung yang pura-pura menyetujuinya lalu menghubungi aparat keamanan.
Setelah itu, di hari yang dijanjikan, ia dan warga mengungsi dan meletakkan kardus di depan honainya. Anggota-anggota KST tertipu karena kardus itu berisi sampah, bukan makanan. Mereka tidak bisa menyerbu karena sudah diserang oleh aparat yang bersembunyi.

Dari video tersebut terlihat bahwa KST benar-benar terdesak saat hidup di dalam hutan. Video tersebut bukan berdasarkan skenario film, tetapi kejadian nyata. Terbukti KST makin kesulitan untuk makan dan berusaha survive di masa pandemi, dan semakin sering merampok masyarakat.

Motif ekonomi yang dinyatakan oleh Yanto Eluay juga terlihat ketika KST membunuh seorang pendulang emas di tambang ilegal. Mereka marah karena mengklaim bahwa tambang tersebut adalah milik KST, dan menganggap orang lain adalah saingan dan harus dilenyapkan. Padahal sudah jelas bahwa tambang tersebut ilegal dan bukan milik perseorangan, apalagi milik KST.

Dari kasus-kasus yang melibatkan KST maka terlihat bahwa hidup mereka makin mengenaskan di hutan. Entah panennya gagal atau sudah tidak ada penyokong kegiatannya. Selama ini diduga ada dalang di balik KST yang menyuplai mulai dari senjata api hingga uang/dana tunai. Namun bisa jadi sumbangannya berkurang, gara-gara pandemi yang melanda Indonesia.

Sumber dana KST memang masih diselidiki dan ketika mereka tertangkap, ada bukti transfer dari Lekagak Telenggen, untuk dibelikan senjata api. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Humas Satgas Damai Cartenz AKBP Arief Fajar. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dan polisi berusaha menangkap siapa penyumbang dana utama untuk KST.

Namun pengamat politik Al Chairi meragukan siapa penyumbang-penyumbang KST, karena bisa jadi mereka terpaksa melakukannya, karena takut kehilangan nyawa. Jika memang penyumbang terungkap maka seharusnya mereka lapor ke aparat keamanan. Bukannya terus menyumbang, karena ini justru menyuburkan aksi KST di Papua.

Motif ekonomi KST memang masih ditelusuri, apakah benar mereka semakin merana di hutan, atau penyumbangnya mulai mengundurkan diri satu-per satu. Yang jelas mereka merasakan sendiri sengsaranya bergerilya sehingga untuk sekadar minum air putih harus meminta ke penduduk setempat.
Lebih baik KST bertobat dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, daripada menenteng senjata api, kelaparan dan akhirnya merampok harta warga sipil dengan brutal. Sudah saatnya aparat keamanan tegas menindak kelompok yang terbukti tidak memiliki komitmen untuk memajukan sesama rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Indonesia masih bisa menunjukkan kekuatan ekonominya, yang ditandai dengan pertambahan pendapatan negara di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut tentu layak diapresiasi karena peningkatan pendapatan tersebut telah membawa APBN berada di level surplus.

Tidak mudah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian suatu negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, beragam program dari pemerintah telah menunjukkan hasil dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan negara.

Laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyati Indrawati, menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 73,6 triliun pada semester I-2022. Besaran surplus itu setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Hingga akhir Juni 2022, surplus APBN terbilang sangat baik apabila dibandingkan dengan akhir Juni 2021 yang tercatat defisit Rp 283,1 triliun. Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signifikan dibandingkan dengan belanja negara. Tercatat, pendapatan negara sepanjang semester I-2022 sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun. Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen (yoy). Adapun realisasi itu setara 40% dari pagu anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.714,2 triliun.

Sri Mulyani menilai, dengan adanya surplus maka pembiayaan utang juga akan mengalami penurunan. Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp 153,5 triliun atau turun 63.5 persen (yoy) jika dibandingkan pada periode sama di 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun.

Kondisi APBN di semester I luar biasa positif dengan SILPA mencapai Rp 227,1 triliun dan bahkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang menurut Perpres seharusnya Rp 840,2 triliun, tetapi kita hanya merealisasikan Rp 153,5 triliun. Angka ini turun drastis jika dibandingan dengan tahun lalu.

Indikator positif APBN di sepanjang semester I-2022 tentu saja akan menjadi hal yang baik bagi pemerintah untuk nantinya menghadapi semester II-2022, dikarenakan lingkungan global yang masih bergejolak dan berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.

Pemerintah juga akan tetap fokus dalam menjaga penerimaan negara supaya tetap stabil dan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula pada belanja negara, realisasinya akan dijaga sesuai dengan target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat.

Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa lingkungan global akan semakin bergejolak dan semakin tidak pasti. Kemungkinan terjadinya resesi dan kenaikan suku bunga semuanya akan memberikan ancaman, termasuk krisis energi dan pangan. Hal tersebut tersebutlah yang akan diantisipasi. Pihaknya mencatat, pendapatan negara yang sebesar Rp 1.317,2 triliun pada akhir Juni 2022, meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp 1.035,9 triliun atau tumbuh 52,3 persen.

Adapun penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau tumbuh 55,7 persen, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 167,6 triliun dengan pertumbuhan 37,2 persen. Kemudian pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 281 triliun atau tumbuh sebesar 35,8 persen. Sedangkan realisasi belanja yang mencapai Rp 1.243,6 triliun hingga akhir Juni 2022, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen.

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L sebesar Rp 483,7 triliun atau tumbuh 39,5 persen (yoy). Belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan hingga 10 persen, terutama di sektor non K/L karena adanya kompensasi energi yang melonjak tinggi. Realisasi belanja negara juga mendapatkan sumbangan dari realisasi transfer ke bawah dan dana desa (TKDD) yang tercatat sebesar Rp 367.1 triliun atau turun 1,8 persen.

Sementara itu, IMF (International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2022 dan 2023. IMF juga akan menyebut prospek eonomi dunia suram dan lebih tidak pasti. IMF telah memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 3,2 tahun tahun ini. Kemudian melambat menjadi 2,9 persen di tahun 2023, Angka tersebut mengalami penurunan masing-masing 0,4% dan 0,7 dari proyeksi yang dikeluarkan pada April lalu.

Penurunan proyeksi ini menunjukkan jika risiko yang diperkirakan sebelumnya kini terjadi. Beberapa di antaranya ialah inflasi global yang melonjak, perlambatan di China hingga dampak perang di Ukraina yang berkelanjutan.

Bank Dunia bulan lalu juga memangkas prospek pertumbuhan global 2022 menjadi 2,9 persen dari. Meski demikian Indonesia masih bisa menunjukkan ketahanannya terhadap badai infllasi di beberapa negara. Namun kenyataannya Indonesia menunjukkan kekuatannya hingga membuat APBN menjadi surplus. Kondisi ini tentu perlu mendapat apresiasi sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi nasional telah berada di jalur yang tepat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Sebuah klaim sesat sedang dimainkan oleh anggota organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) Lapago yang menyatakan bahwa pihaknya akan memaksakan apa yang masyarakat inginkan dengan memulangan masyarakat Indonesia yang ada di Wilayah Lapago ke wilayah masing-masing. Dasar pemaksaan tersebut disebut karena negara telah memaksakan apa yang diinginkan oleh mereka di wilayah Lapago dengan mengesahkan DOB Provinsi Papua Pegunungan.

Melalui Koodinator Bersama PRP Lapago, Namene Elopere mengatakan bahwa pejabat negara di Jakarta telah memaksakan masyarakat Papua khususnya di wilayah Lapago. Atas dasar tersebut, pihaknya dalam beberapa bulan ke depan akan memaksakan rakyat Indonesia yang ada di Lapago untuk pulang ke kampung mereka masing-masing. Langkah tersebut sebagai balasan dari aspirasi PRP yang menurutnya tidak didengar oleh negara. Sehingga kemudian secara sepihak berkeinginan paksakan keinginan rakyat dengan memaksa masyarakat Indonesia untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Secara dasar hukum, ancaman tersebut jelas menyalahi. Tak ada pihak manapun yang bisa memaksa orang pendatang atau orang Papua sekalipun untuk pergi dari wilayah domisili karena latar belakang yang tak jelas. Selain itu, dari sudut pandang kalimat yang disampaikan cenderung memposisikan diri bahwa Papua seakan terpisah dari wilayah Indonesia. Sebuah hal tak sengaja atau memang sudah diagendakan bahwa sebenarnya permintaan referendum menjadi akar dari modus ancam mengancam tersebut dengan balutan isu penolakan DOB.

Kedekatan PRP dan KNPB

Nama organisasi PRP mulai mencuat ketika beberapa kali keluar kandang melaksanakan aksi demonstrasi menolak kebijakan DOB, Otsus, hingga permintaan referendum yang tak pernah absen dari tuntutan mereka. Adanya poin terakhir tersebut bukan hal yang mengherankan. Pasalnya, dalam sejumlah aksi PRP di beberapa wilayah Papua selalu mendapat dukungan dari massa KNPB yang terkadang menjadi penyulut kerusuhan. Bahkan Juru bicara PRP, Jefry Wenda pada saat aksi di bulan Mei lalu tertangkap bersama juru bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap, termasuk anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya. Termasuk dalam hal ini adalah ancaman dari PRP Lapago. Sudah jelas bahwa motifnya bermuara pada tuntutan adanya referendum.

Aksi Penolakan DOB oleh PRP Tak Wakili Aspirasi Masyarakat Papua

Maraknya aksi demonstrasi penolakan Otsus dan DOB oleh PRP sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. Klaim bahwa organisasi tersebut terdiri dari gerakan akar rumput, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Papua yang tersebar di wilayah Papua tak bisa dipertanggung jawabkan. Aksi jalanan tersebut justru banyak mendapat kecaman dari masyarakat Papua.

Maraknya aksi tersebut bahkan mendapat respon keras dari Ondoafi-ondoafi di wilayah adat Sentani. Ondoafi Yakob Fiobetau menyampaikan bahwa masyarakat dari luar tanah adat tabi yang datang untuk hidup di atas tanah adat tabi agar menghargai masyarakat adat tabi terutama masyarakat adat sentani dengan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu situasi kamtibmas di wilayah adat Tabi. Selain itu Yanto Eluai selaku Ondoafi Kampung Sereh, menyampaikan dengan keras kepada kelompok siapapun yang akan melakukan aksi-aksi anarkis dan mengganggu situasi kamtibmas dilakukan diatas tanah adat Tabi, karena kami anak adat Tabi ingin daerah kami maju dan berkembang.

Masyarakat Wamena Dukung Kebijakan DOB

Menjadi kebalikan dari pernyataan PRP Lapago, bahwa masyarakat di Wamena tak seperti yang mereka katakan. Tak ada yang disebut pemaksaan atau penguasaan, karena kebijakan pemekaran pada dasarnya memang sebuah harapan lama dari masyarakat Papua. Mayoritas masyarakat mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya percepatan kemajuan dan peningkatan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dalam kunjungannya di Wamena beberapa waktu lalu berharap bahwa Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Hingga saat ini, Pemerintah pusat terus berikhtiar menyiapkan pembentukan DOB secara matang agar kesejahteraan masyarakat Papua semakin terangkat. Karena itu, pihaknya mengajak berbagai elemen masyarakat maupun para tokoh di Papua Pegunungan untuk menyambut pembentukan DOB dengan baik.

Adanya kebijakan DOB merupakan kesempatan emas bagi generasi di Papua Pegunungan untuk dapat memperoleh kesejahteraan lebih baik. Pihaknya atas nama pemerintah pusat memiliki harapan besar terkait pembentukan DOB Papua Pegunungan. Dirinya optimistis, ke depan seiring berjalannya waktu masyarakat akan merasakan kesejahteraan melalui dampak adanya DOB Provinsi Papua Pegunungan.

Hal serupa juga sempat dinyatakan oleh tokoh masyarakat dari daerah pegunungan tengah Provinsi Papua, Lenis Kogoya yang mendukung pembentukan DOB di Papua. Dirinya memandang bahwa perlu adanya DOB Provinsi di daerah Pegunungan tengah Papua karena sudah layak serta masyarakat telah mendambakan hal tersebut. Beberapa usulan kabupaten baru di wilayah Pegunungan Papua, misalnya Bogoga, Trikora, Baliem Centre, dan Yahukimo.

Secara tegas dirinya menyatakan, “Masyarakat yang minta pembangunan ini kami juga mau maju. Bagi yang tidak mau maju silahkan, tetapi kami yang lain tetap maju bersama pemerintah.”

Adanya ancaman dari PRP Lapago tersebut menjadi indikasi bagi pihak yang tidak mau maju. Tentunya, kita paham bahwa pihak yang menolak sebagian besar kebijakan pemerintah adalah kelompok oposisi atau separatis yang ingin lepas dari Indonesia. Silahkan nilai sendiri posisi PRP yang selalu menyisipkan permintaan referendum dalam setiap aksi penolakan pemekaran provinsi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Syafrudin Pratama *)

Seperti yang kita ketahui, Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 mengimbau kepada seluruh sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk wajib menetatkan protokol kesehatan mengingat saat ini kasus Covid-19 kembali melonjak serta ditemukan siswa di beberapa sekolah yang tertular Covid-19.

Pihak sekolah diharapkan untuk mengingatkan siswanya agar berupaya melindungi diri dalam setiap kesempatan. Seperti mengimbau kepada para siswa agar rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Perilaku hidup bersih dan sehat seperti ini harus terus diingatkan kepada para siswa agar terhindar dari paparan Covid-19.

Kemudian, pihak sekolah maupun orangtua siswa sebaiknya menyegerakan agar seluruh anak didiknya mendapatkan vaksin Covid-19 di sentra vaksinasi terdekat. Upaya tersebut dilakukan agar siswa dapat menjalankan aktivitas PTM 100 persen dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari Covid-19. Protokol kesehatan dapat diterapkan mulai dari rumah, sebelum berangkat, saat di perjalanan menuju sekolah maupun saat berada dilingkungan sekolah.

Selain itu, Dinas Pendidikan di Jawa Barat diminta untuk turut memantau protokol kesehatan di sekolah-sekolahnya dikarenakan seusai jam sekolah anak-anak kerap berkerumun tanpa menggunakan masker.

Asep Gufron selaku Ketua Satuan Tugas Harian Covid-19 Kota Bandung berharap jangan sampai kasus Covid-19 di Bandung mengalami peningkatan. Asep memaparkan bahwa selama tujuh hari sejak 20-26 Juli 2022, penambahan konfirmasi aktif Covid-19 di Kota Bandung menyentuh angka 144 kasus dengan kasus sembuh sebanyak 431 kasus.

Jika dibandingkan dengan kota atu kabupaten lain di Jawa Barat, Kota Bandung telah masuk ke dalam tiga besar wilayah kasus aktif tertinggi, sehingga penting untuk mengakselerasi vaksin booster di Kota Bandung.

Penulis mengingatkan bahwa dilihat dari jumlah kasus yang meningkat di Kota Bandung, penting untuk menerapkan dan saling mengawasi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan yang baik dan benar. Seperti memakai masker dengan benar serta tidak melepasnya saat berbicara, menggunakan sanitasi setiap atau setelah bersentuhan dengan orang lain, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Disamping itu, pemerintah pusat hingga tingkat daerahjuga harus memastikan setiap orang telah menerima vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.

Dengan belajar dari pengalaman di lonjakan sebelumnya, memakai masker dengan benar di setiap kegiatan masyarakat, serta melakukan vaksinasi booster dapat membantu menekan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus ke depannya.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memberikan catatan penting kepada sekolah yang melaksanakan PTM 100 persen agar warga sekolah, baik guru maupun murid tetap taat protokol kesehatan.

Sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi prokes di sekolah. Jangan sampai PTM 100 persen yang dilakukan tersebut menimbulkan cluster baru penularan Covid-19. Pihak sekolah juga harus memperhatikan fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan beserta sabun, toilet yang bersih, dan disinfeksi seluruh ruangan di lingkungan sekolah sehingga dapat mencegah penularan Covid-19.

Menurut penulis, sosialisasi mengenai protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan tiap sekolah terlebih saat melakukan PTM 100 persen. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan kesempatan yang baik untuk menyosialisasikan protokol kesehatan kepada siswa.

Siswa yang sudah melakukan vaksin booster akan memiliki kekebalan lebih dibandingkan dengan yang baru vaksin dua kali. Terlebih lagi dibandingkan dengan yang belum vaksin, sehingga booster berguna untuk melindungi diri dari kemungkinan paparan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Penulis berharap orang tua siswa dan pihak sekolah harus lebih waspada dengan mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi bagi yang belum mendapatkannya. Siswa yang sudah melakukan vaksinasipun harus tetap waspada karena gejala yang ditimbulkan ketika terpapar Covid-19 tidak lebih parah dari yang belum menerima vaksinasi.

Perlu adanya sikap yang serius agar Indonesia dapat mengatasi paparan Covid-19 lebih cepat khususnya di lingkungan sekolah, sehingga penyebaran tidak bertambah banyak dan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen dapat tetap berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah pengadaan vaksinasi di sekolah bekerja sama dengan sentra vaksin terdekat agar pemberian vaksinasi kepada para siswa lebih teratur sehingga semua siswa mendapatkan vaksinasi.

Selain diterapkannya protokol kesehatan yang baik di lingkungan sekolah yang menerapkan PTM 100 persen, pemerintah juga harus tetap memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa Covid-19 di Indonesia belum berakhir dan selalu menjaga protokol kesehatan saat bepergian serta melakukan vaksinasi atau booster bagi masyarakat yang belum mendapatkannya.

Dengan menjalani protokol kesehatan yang diikuti dengan program vaksinasi di lingkungan sekolah, maka diharapkan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya paparan Covid-19 kepada para siswa.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Radikalisme berbasis agama masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pendidikan keagamaan sebagai salah satu solusi untuk menangkal paham terlarang tersebut.

Radikalisme adalah paham berbahaya di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran radikalisme maka caranya adalah dengan pendidikan agama. Pendidikan yang diajarkan tidak hanya mengenai hubungan dengan Tuhan, tetapi juga sesama manusia, termasuk mereka yang beda agama. Pendidikan agama juga wajib menanamkan toleransi dan saling menghormati.

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan berlandaskan Pancasila. Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 sudah disepakati sejak era kemerdekaan, dan tidak bisa diubah dengan ajaran apapun. Namun kelompok radikal ingin mengubah wajah Indonesia dan membentuk negara khilafah serta mengajak masyarakat untuk menjadi radikal. Padahal sudah jelas, bahwasannya radikalisme dan khilafah tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang pluralis.

Kelompok radikal diam-diam dan merekrut anggotanya, agar mereka mendapatkan pendukung dalam mendirikan negara khilafah. Langkah kelompok radikal ini harus dicegah agar Indonesia tetap damai. Penyebabnya karena mereka sering memakai jalan kekerasan seperti pengeboman, untuk mencapai tujuannya. Pencegahan radikalisme menjadi program yang wajib, agar terorisme dan radikalisme tidak merusak Indonesia.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa radikalisme ada di bidang pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Orang tua harus memperkuat pendidikan agama pada anak, baru pendidikan umum. Dalam artian, untuk mencegah radikalisme maka pendidikan agama harus diperkuat, dan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah.

Pendidikan agama di rumah amat penting karena agama jadi pedoman hidup anak sampai ia dewasa. Pendidikan agama yang dimulai dari rumah wajib dilakukan karena menjadi tanggung jawab orang tua. Agama adalah pegangan manusia, sehingga orang tua mengajarkan anak untuk taat beribadah dan menjalankan perintah agama dengan hati yang ikhlas.

Orang tua mengajarkan agama ke anaknya dengan memberi tahu tata cara beribadah, hukum-hukum agama, membacakan kitab suci, dll. Selain mengajarkan ritual keagamaan, anak juga diajari mengenai menjaga hubungan baik, bukan hanya dengan Tuhan tetapi dengan sesama manusia.

Anak diajari untuk taat beribadah juga bergaul dengan manusia. Keduanya harus seimbang, dan tidak boleh hanya taat berdoa tetapi sombong dengan tetangga. Dalam menjalin hubungan antar sesama manusia juga tidak hanya dengan teman yang seagama tetapi juga beda agama.

Jika anak diajari sejak dini cara untuk bertoleransi dan bergaul dengan semua orang meski agamanya berbeda, maka ia akan paham cara untuk menjadi fleksibel di masyarakat. Indonesia adalah negara pluralis dan ada 6 agama yang diakui oleh negara. Jika ia paham toleransi maka akan menolak radikalisme karena tidak mau jadi ekstrimis seperti mereka.

Seseorang yang diberi bekal ilmu agama oleh orang tuanya sejak dini, akan jadi toleran karena memahami makna toleransi. Ia tidak akan terkena bujuk-rayu kelompok radikal dan teroris. Namun ia menggunakan logikanya dan tidak mau diajak jadi kader, yang akan menyerbu dan mengebom dengan semena-mena. Dalam ajaran agama apapun hal ini tidak dibenarkan, sehingga ia tidak mau jadi radikal.

Penguatan pendidikan agama juga dilakukan di sekolah karena anak belajar di sana minimal 6 jam dalam sehari. Dalam mengajarkan agama maka guru tak hanya memberi tahu apa saja rumah ibadah, ritual agama, dan lain sebagainya. Namun ia juga menceritakan kisah-kisah nabi yang sejak dahulu sudah toleran. Dalam berdakwah, nabi tidak melakukannya dengan pemaksaan dan kekerasan, tetapi dengan lemah-lembut.

Sang guru bisa menceritakan kisah ketika nabi memberi makan pengemis. Padahal keyakinannya berbeda dengan nabi. Pengemis yang buta selalu marah dan memaki-maki nabi, serta tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah nabi. Baru kemudian ketika nabi meninggal, ia tahu dan sangat menyesal. Inilah toleransi yang diajarkan oleh nabi dan berdakwah dengan kemanusiaan.

Guru agama tidak hanya mengajarkan tentang berderma dan amalan-amalan berpahala lain. Namun ia menekankan bahwa menjalin hubungan dengan sesama manusia juga berpahala. Walau keyakinannya berbeda, bukan berarti dimusuhi. Ia juga memberi tahu bahaya radikalisme, dan murid-murid paham mengapa tidak boleh ada terorisme dan aksi pengeboman, karena melanggar hak asasi manusia dan hukum agama.

Jika semua guru mengajarkan tentang bahaya radikalisme sejak dini maka para murid akan paham, mengapa radikalisme dan terorisme dilarang di Indonesia. Mereka mengerti bahwa terorisme akan menghancurkan perdamaian di negeri ini, dan paham radikal tidak cocok bagi negara demokrasi dan pluralis seperti Indonesia. Negara khilafah tidak akan pernah berdiri karena tidak ada pendukungnya.

Pendidikan agama yang dilakukan sejak dini, baik dari rumah (keluarga) maupun dari sekolah, akan mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia. Para murid tidak hanya belajar tentang ritual agama dan hal-hal yang mendatangkan pahala. Namun mereka juga paham cara bertoleransi, mengerti bahaya radikalisme, dan akhirnya menolak radikalisme dan terorisme di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Presiden Jokowi masuk dalam urutan ke-13 dalam daftar tokoh Muslim paling berpengaruh se-dunia. Apresiasi terhadap ketokohan beliau diberikan oleh dunia internasional, dan menunjukkan bahwa Bapak Jokowi memiliki posisi penting di dunia. Masyarakat Indonesia sangat bangga karena memiliki presiden yang sangat cakap dan memiliki pengaruh besar.

Indonesia bersatus sebagai negara berkembang tetapi tidak membuat posisi negeri ini jadi kecil, di mata dunia internasional. Buktinya Presiden Jokowi sangat dihormati di luar negeri. Bahkan beliau kembali masuk dalam daftar tokoh muslim paling berpengaruh se-dunia di urutan ke-13. Pihak yang memberikan apresasi ini adalah The Muslim 500.

The Muslim 500 adalah survey yang rutin merilis siapa tokoh Muslim berpengaruh di dunia setiap tahun. Survey ini dibentuk oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, yang berafiliasi dengan Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thoughts yang berbasis di Amman, Yordania.

Dengan masuknya Presiden Jokowi ke daftar tokoh muslim berpengaruh sedunia, menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang pemimpin. Penyebabnya karena beliau tahun lalu juga masuk dalam daftar ini, dan berarti beliau dipandang positif oleh dunia internasional.

Presiden Jokowi menunjukkan bahwa beliau memiliki kinerja yang baik, tak hanya di level nasional tetapi juga di level internasional. Bisa jadi The Muslim 500 memasukkan beliau ke daftar Muslim berpengaruh sedunia karena beliau menentang peristiwa berdarah yang ada di Jalur Gaza, Palestina. Selain itu, beliau berusaha mendamaikan konflik di Eropa Timur, dan menjadi juru damai.

Penghargaan dari The Muslim 500 sangat positif dan valid. Apalagi The Muslim 500 adalah award yang sudah ada sejak tahun 2009 lalu. Sudah jelas bahwa penghargaan ini bukan abal-abal.

Banyak tokoh dunia yang juga masuk dalam The Muslim 500, di antaranya Recep Tayyib Erdogan, pemimpin Turki. Juga ada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, pemimpin di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dianggap setara dengan pemimpin-pemimpin sedunia.

Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa masuknya Presiden Jokowi dalam daftar The Muslim 500 menjadi bukti bahwa kiprah dan kepeloporan muslim Indonesia diakui dunia. Presiden Jokowi dipandang sebagai pemimpin Islam yang perannya cukup mempengaruhi citra muslim Indonesia. Beliau berhasil membawa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang moderat.

Presiden Jokowi diberi apresiasi yang sangat baik dan mencitrakan positif Indonesia sebagai negara yang moderat dan pluralis. Hal ini patut dipuji karena memang beliau mengajarkan moderasi beragama dan tidak ekstrim (kanan maupun kiri). Dengan menggunakan sistem yang moderat maka umat dilindungi untuk beribadah dan tidak dipaksa untuk melakukannya secara berlebihan.

Indonesia menjadi negara yang moderat dan pluralis dan rakyatnya saling menghormati satu sama lain. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau mengobarkan semangat pluralisme, yang dimulai di era mantan Presiden Abdurrahman Wahid (almarhum Gus Dur). Indonesia berhasil tumbuh menjadi negara yang demokratis dan rakyatnya menjunjung tinggi toleransi.

Dengan pluralisme dan toleransi maka Indonesia berhasil menjadi negara yang ramah bagi semua orang. Toleransi menjadi kunci perdamaian di negeri ini, dan perdamaian menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa. Presiden Jokowi berhasil merangkul rakyat dari segala etnis dan keyakinan.

Penghargaan dari The Muslim 500 ini amat baik karena meningkatkan kepercayaan dunia internasional, terutama para investor asing. Mereka yakin bahwa Indonesia aman sebagai tempat untuk menanamkan modal, karena presidennya diakui oleh dunia internasional. Berarti Indonesia dipuji oleh banyak negara dan merupakan tempat yang asyik.

Investor asing, terutama dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, juga makin yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka mau masuk ke negeri ini karena Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar The Muslim 500, bersama dengan Raja Salman yang sangat mereka hormati. Posisi Presiden Jokowi seimbang dengan sang Raja dan sama-sama dihargai.

Selain itu, negara-negara barat juga yakin untuk berinvestasi di Indonesia karena Presiden Jokowi dianggap berhasil dalam memimpin negara yang moderat dan pluralis. Mereka akan merasa aman karena walau memiliki keyakinan yang berbeda, akan tetap dilindungi oleh pemerintah. Indonesia menghargai warga negaranya dan warga negara asing, walau keyakinannya tidak sama, karena berprinsip pluralisme.

Jika banyak investor yang masuk Indonesia maka akan sangat bagus, karena dana investasi bisa diputar dan dipakai untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 di negeri ini. Akan terbentuk efek domino positif, di mana penghargaan yang diterima oleh Presiden Jokowi membuat kepercayaan dunia internasional naik, para investor masuk, dan akhirnya Indonesia terbebas dari ancaman resesi global akibat ganasnya pandemi.

Penghargaan dari The Muslim 500 untuk Presiden Jokowi merupakan apresiasi dari pihak luar dan sangat baik, karena meningkatkan prestise Indonesia di mata dunia internasional. Presiden Jokowi berhasil menjadi juru damai dan memimpin negeri ini dengan moderat dan pluralis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini