Oleh : Dewi Lestari Ayu

Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US$ 23.119.
Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Pemerintah telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.

Besarnya dana yang akan dikucurkan pada pembangunan ini membuat Indonesia membuka peluang bagi negara lain untuk turut serta dalam bekerjasama, dukungan datang dari berbagai negara salah satunya Korea Selatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total investasi sebesar US$ 6,37 miliar atau Rp94,62 Triliun (asumsi Kurs Rp14.862 per dolar AS). Investasi yang cukup tinggi itu mencakup pembangunan Smart city. Dukungan Korea Selatan dalam pembangunan di IKN juga dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman Kerjasama investasi antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bersama Kementerian Investasi Korea Selatan.

Korea Selatan (Korsel) bakal turut andil juga dalam pembangunan immersed tunnel alias tol bawah laut di IKN Nusantara. Ini terjadi lewat kelanjutan kesepakatan Indonesia dengan Korsel terkait kerjasama dengan Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol bawah laut IKN masuk dalam daftar kerja sama yang ia tanda tangani bersama Wakil Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Lee Won-Jae, di Sejong, Korea.

“Bentuk kerja sama yang akan dilakukan yaitu pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya,” ujar Basuki dalam keterangan resminya Senin (1/8).

Pemerintah Korsel melalui Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, memberikan sejumlah dukungan untuk pembangunan IKN. Di antaranya dukungan teknis termasuk pengiriman 25 pegawai muda PUPR mengikuti pelatihan di Korsel.

Oleh Muhammad Kiswanto)*

Radikalisme yang dibawa oleh kelompok radikal dan teroris, bisa menggerogoti negara secara perlahan. Oleh karena itu paham ini wajib dilawan, agar Indonesia tidak rusak berat seperti Afghanistan atau Suriah. Dalam memberantas radikalisme maka masyarakat wajib bersinergi, agar paham ini tidak menyebar dan menghancurkan Indonesia.

Pengeboman dan penyerangan adalah peristiwa mengerikan yang bisa terjadi akibat ulah kelompok radikal dan teroris. Jika mereka dibiarkan saja, maka bayangkan Indonesia bisa hancur akibat keganasan radikalisme. Ketika gagal melakukan pengeboman, maka kelompok radikal mencari cara lain dengan menggalang massa dan mempengaruhi masyarakat agar mau mendukung radikalisme.

Saat kelompok radikal sudah mendekati masyarakat maka amat berbahaya karena bisa menyebabkan perpecahan di Indonesia, karena mereka dengan sengaja mengadu domba. Oleh karena itu radikalisme wajib untuk diberantas. Baik oleh aparat keamanan maupun warga sipil.

Politisi Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa bahaya radikalisme harus disadari dan dihadapi bersama, agar tidak semakin besar dan menggerogoti keutuhan Indonesia. Radikalisme masuk ke dalam alam pikir dan menggunakan berbagai cara untuk mengganggu Indonesia. Cara untuk menanggulanginya adalah dengan membumikan Pancasila

Dalam artian, radikalisme memang harus dihadapi bersama-sama. Bukankah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Dengan semangat kebersamaan dan toleransi maka semua pihak wajib untuk melawan radikalisme agar paham tersebut tidak menghancurkan Indonesia.

Memberantas radikalisme bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga pihak-pihak lain. Di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan warga sipil. Jika semua pihak bersinergi maka akan optimis dalam melawan radikalisme, sehingga kelompok radikal bisa pergi dari Indonesia.

Untuk memberantas radikalisme maka tokoh agama bisa memberi ceramah bahwa radikalisme itu tidak bisa diterima, karena menggunakan jalan kekerasan. Sedangkan di dalam ajaran agama tidak pernah diperbolehkan menyakiti orang lain, apalagi menghilangkan nyawa dengan cara penyerangan dan pengeboman.

Para tokoh agama juga menerangkan bahwa sistem khilafah yang digembar-gemborkan tidak bisa didirikan di Indonesia. Penyebabnya karena Indonesia bukanlah sebuah negara yang memakai hukum agama, seperti di kerajaan-kerajaan di Timur Tengah.

Bahkan mendiang mantan Presiden Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) juga berpendapat bahwa di dalam kitab suci disebutkan negara yang baik dan penuh pengampunan Tuhan. Dalam artian, beliau menentang sistem khilafah karena menurutnya tidak disebutkan di dalam kitab suci.

Pendapat Gus Dur diperkuat oleh Gus Nadir, seorang ulama muda. Beliau juga menyatakan bahwa di dalam kitab suci tidak disebutkan khilafah. Dalam artian, para tokoh agama tidak setuju akan khilafah dan kelompok radikal jangan mengait-ngaitkan antara agama dengan khilafah. Jika para tokoh agama berceramah seperti ini maka para jamaah akan menurut dan mereka tidak akan terpengaruh oleh bujukan kelompok radikal.

Untuk melawan radikalisme maka juga diperlukan kerja sama dari pihak sekolah. Bisa diselipkan pelajaran anti radikalisme, misalnya di mata pelajaran sejarah, kewarganegaraan, atau agama. Jika murid-murid memahami sejarah Indonesia maka mereka akan mengerti bahwa negeri ini memiliki sistem demokrasi, yang dicanangkan sejak tahun 1945. Sistem ini tidak bisa diganti dengan khilafah karena melanggar hukum di Indonesia.

Para murid akan belajar mengapa radikalisme dilarang di Indonesia. Pertama, mereka ingin menggusur demokrasi dan juga anti Pancasila. Kedua, tidak bisa mendirikan negara baru di sebuah negara, karena dianggap sebagai pemberontakan. Sehingga para murid paham bagaimana sistem hukum di Indonesia dan mengerti alasan mengapa tidak boleh ikut kegiatan dari kelompok radikal.

Para murid juga paham mengapa radikalisme dilarang, karena paham itu memang berbahaya jika menyebar dengan luas. Kelompok radikal tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pendapatnya. Apalagi mereka menggunakan cara-cara kekerasan sehingga melanggar hukum. Murid memang harus diberi pemahaman tentang bahaya radikalisme sejak awal, dan pihak sekolah mendukung pemerintah dalam melawan radikalisme dengan sosialiasi ke murid-muridnya.

Kolaborasi memang harus dilakukan karena untuk melawan radikalisme, tidak hanya tugas dari pemerintah dan Tim Densus 88, melainkan semua pihak. Masyarakat juga bisa melawan radikalisme dengan cara kompak untuk menghalau kelompok radikal dan teroris. Cara pertama adalah dengan melapor ketika ada kegiatan radikalisme yang mencurigakan.

Contohnya ketika ada penemuan cabang ormas radikal di beberapa daerah. Seharusnya masyarakat melapor jika ada ormas yang radikal, bisa ke kantor polisi atau ke aparat lainnya. Jika ada laporan maka akan diadakan penyelidikan, sehingga pemimpin ormas radikal bisa segera dicokokan, dan tidak bisa menyebarkan ajarannya.

Sinergi dalam melawan radikalisme harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya oleh pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sipil. Jika semuanya berkolaborasi maka akan optimis bisa membendung radikalisme secepatnya, dan kelompok radikal serta teroris bisa pergi dari Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Dian Ahadi )*

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan arus investasi di Indonesia. Dengan banyaknya investasi di Indonesia, maka pemulihan ekonomi yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 dapat berjalan maksimal.

Salah satu upaya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah Investasi. Pertumbuhan investasi di kuartal I/2021 tercatat sebesar Rp 219,7 triliun atau tumbuh 2,3 persen secara tahunan. Komitmen pemerintah untuk mengakselerasi reformasi struktural ini disambut secara positif oleh lembaga pemerintah, mitra pembangunan dan berbagai lembaga internasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju yang berbasis pada nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan pasca pandemi.
Berdasarkan penilaian atas ketahanan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan yang berkelanjutan, Bank Dunia mendukung pendanaan sebesar 800 juta US Dollar untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi.

Pendanaan ini akan dioperasikan melalui dua pilar. Pilar pertama bertujuan untuk mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan. Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur.

Program ini juga merupakan salah satu perwujudan dari Kemitraan Indonesia dan Bank Dunia sebagaimana tertuang dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tahun 2021-2025. Kerangka Kerja Kemitraan ini mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran.

Sementara itu Bank Indonesia meyakini, investor optimis dengan prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi di Indonesia. Hal ini ditandai netto investasi langsung pada kuartal I 2022 sebesar 4,5 miliar dolar AS. Meski demikian, ketidakpastian pasar keuangan global karena meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan rencana percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju mungkin masih menjadi faktor penentu.

Transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2022 ini defisit 1,7 miliar dolar AS, lebih rendah dibanding defisit 2,2 miliar dolar AS pada kuartal IV 2021. Salah satu penyebabnya yaitu defisit pada transaksi modal dan finansial meskipun di sisi lain transaksi berjalan menikmati surplus. Jumlah defisit transaksi modal dan finansial sebesar 1,7 milyar dolar AS pada kuartal I 2022 lebih tinggi dibanding capaian surplus pada neraca transaksi berjalan yang sebesar 0,2 miliar dolar AS, sehingga NPI kembali defisit seperti Kuartal IV 2021.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam publikasi Laporan NPI di Jakarta menyebutkan, NPI pada kuartal I 2022 tetap baik dan mampu menopang ketahanan eksternal. Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.
Sedangkan cadangan devisa hingga akhir Maret 2022 tercatat sebesar 139,1 miliar dolar AS atau secara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ditargetkan bisa mencapai 5,3 hingga 5,9 persen. Untuk mencapai target tersebut, konsumsi dan investasi akan menjadi penopang utama.
Ditargetkan, konsumsi bisa kembali tumbuh di atas 5 persen, meningkat dari tahun 2021 sebesar 2 persen. Sementara investasi di 2022 ditargetkan tumbuh di 6,1 persen. Target tersebut lebih baik dari pada masa pandemi tahun lalu, di mana investasi turun sampai 3,8 persen.

Sri menuturkan, Kinerja di Bidang Investasi dan Perdagangan, transformasi di sektor manufaktur baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi kimia dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda bagi pemulihan ekonomi. Namun yang perlu untuk terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau, di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru.

Saat ini masih terdapat ketimpangan investasi yang cukup besar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Ketimpangan tersebut bisa ditutup dengan cara mendorong investasi yang lebih berkelanjutan, khususnya di bidang energi terbarukan. Investasi berkelanjutan menjadi penting karena hal ini dapat menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada ekonomi lokal.

Masyarakat diminta untuk tidak alergi dengan investasi, karena bertujuan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya peningkatan investasi ini, maka kesejahteraan rakyat diharapkan dapat terus meningkat dan Indonesia dapat terhindar dari ancaman resesi global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Afrizal )*

Pembelajaran tatap muka (PTM) sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, setiap peserta didik dan staf pengajar diwajibkan untuk selalu taat Prokes maupun mengikuti vaksinasi guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Corona membuat para murid harus beradaptasi dengan keadaan. Pada awal masa pandemi, selama beberapa semester mereka sekolah online. Ketika kasus Covid-19 menurun dan sudah ada vaksinasi nasional maka sekolah dibuka kembali. Murid-murid boleh belajar secara langsung di gedung sekolah, tetapi harus menaati protokol kesehatan.

Ketika ada kenaikan kasus Corona maka Prokes harus dilakukan lagi dengan ketat. Sekolah yang telah memberlakukan PTM 100% harus taat Prokes dan membiasakan murid-muridnya untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Mereka juga wajib divaksin. Hal ini dinyatakan oleh Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito.

Pernyataan Profesor Wiku sangat tepat karena beberapa hari ini kasus Corona melonjak tinggi, dan jumlah pasien Covid-19 per tanggal 28 Juli 2022 adalah 6.353 orang. Tingginya kasus Corona di Indonesia tentu mengkhawatirkan karena takut ada serangan Corona gelombang keempat. Untuk menghindarinya maka semua orang harus taat Prokes di mana saja, termasuk di sekolah.

Prokes harus tetap dijaga walau pandemi sudah ada sejak 2,5 tahun lalu. Jangan melalaikan Prokes karena Corona sangat berbahaya. Para guru selalu mengenakan masker dan mengingatkan para murid untuk mengenakan masker juga, jangan hanya pakai face shield. Mereka juga mengimbau wali murid untuk membawakan masker cadangan, karena efektivitasnya hanya maksimal 4 jam.

Selain itu, para guru mengatur kelas agar bisa jaga jarak. Ketika ruangan agak terbatas dan tidak bisa membagi jumlah murid jadi 2, maka diakali dengan mengatur kursi-kursi secara proporsional. Dengan begitu maka ada jarak antar murid dan mereka lebih fokus dalam mendengarkan pelajaran.

Untuk murid TK dan SD, menjaga jarak memang agak sulit, karena di usia tersebut mereka suka bermain dan berkontak fisik dengan teman-temannya. Namun para guru dan orang tua selalu mengingatkan untuk jaga jarak dan jangan menyentuh tubuh temannya di masa pandemi.

Para murid juga diberi tahu alasan mengapa harus jaga jarak, sehingga mereka mengerti dan menghindari kontak fisik. Mereka juga diedukasi seperti apa ciri-ciri OTG (orang tanpa gejala) dan jika ada temannya yang seperti itu tidak disentuh dahinya (untuk memastikan suhu badannya panas atau tidak). Namun langsung dibawa ke UKS dan dipulangkan, untuk diperiksakan ke lab terdekat.

Pihak sekolah juga harus fleksibel. Jika ada murid yang demam atau flu ringan, jangan dipaksa untuk masuk kelas, tetapi diperbolehkan untuk istirahat di rumah. Penyakit sekecil apapun amat berbahaya di masa pandemi, sehingga para murid harus dijaga kesehatannya. Jika ada 1 murid yang kena Corona maka sekolah diliburkan sementara selama 2 minggu dan gedungnya harus disterilkan.

Poin lain dalam Prokes yang harus ditaati adalah mencuci tangan. Kebiasaan ini terlihat sepele karena ‘hanya’ membasahi tangan dengan air. Namun para guru wajib mengajarkan cara cuci tangan yang benar, minimal 20 detik, harus di bawah air mengalir, dan memakai sabun antiseptik. Pihak sekolah juga memfasilitasi dengan menyediakan wastafel atau keran-keran yang menjadi tempat cuci tangan.

Profesor Wiku menambahkan, protokol kesehatan dilakukan tidak hanya di sekolah. Namun juga di rumah dan selama dalam perjalanan pulang dan berangkat ke sekolah. Dalam artian, pemakaian masker, hand sanitizer, dan pendisiplinan dalam Prokes selalu dilakukan di mana saja. Jangan sampai di sekolah, maskernya malah dilepas begitu saja.
Para guru dan karyawan sekolah juga memberi teladan untuk selalu menjaga gaya hidup bersih dan sehat, serta disiplin Prokes. Mereka sadar bahwa para murid akan meniru apa yang dilakukan oleh sang guru, bukan hanya apa yang diucapkan. Jika semuanya disiplin Prokes maka akan terhindar dari Corona.

Vaksinasi juga wajib dilakukan untuk para murid yang berusia di atas 6 tahun. Saat ini vaksinasi massal sudah diadakan di mana-mana, mulai dari kelurahan sampai di aula kampus. Namun pihak sekolah juga bisa mengadakan vaksinasi massal, jika banyak muridnya yang belum mendapatkan vaksin. Kepala sekolah bisa menghubungi RS terdekat untuk mengetahui caranya.

Disiplin dalam menerapkan Prokes dan vaksinasi adalah cara ampuh dalam menghindari ganasnya Corona. Saat kasus Covid-19 naik drastis maka semua pihak, baik murid, guru, maupun wali murid, kompak dalam menaati Prokes. Pandemi belum selesai dan Prokes wajib ditaati, agar proses belajar-mengajar lebih lancar dan terhindar dari penularan Covid-19

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

Masyarakat mengecam dengan sangat keras kasus pembunuhan dan pembantaian yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terhadap warga sipil tak bersalah bahkan hingga membuat dua tokoh agama meregang nyawa. Rakyat Papua juga sepenuhnya mendukung aparat penegak hukum untuk tegas menindak KST.

Kebrutalan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua memang semakin menjadi-jadi dan korbannya tidaklah sedikit jumlahnya, kabar terkini sudah ada 13 warga sipil yang terbunuh lantaran aksi pembantaian di Nduga tersebut, yang mana termasuk di dalamnya adalah terdapat tokoh agama yaitu Pendeta Elias Serbaye dan juga Ustadz Daeng Marannu.

Sontak akibat kekejaman yang mengakibatkan tidak hanya warga sipil meninggal, namun juga menyebabkan tokoh agama menjadi kehilangan nyawanya, sehingga para tokoh agama juga mengecam keras perbuatan dari KST Papua tersebut. Pendeta Petrus Bonyadone selaku Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) menyatakan dengan tegas bahwa KST Papua adalah sebuah kejahatan berat.

Lebih lanjut, Pendeta Petrus menyatakan bahwa para tokoh agama tersebut sama sekali tidak memiliki kepentingan tersembunyi apapun dan memang murni melayani umat dan berada di tengah masyarakat sehingga justru seharusnya dilindungi, bukan malah dijadikan korban. Padahal kedua tokoh agama yang telah menjadi korban itu bagi Pendeta Petrus Bondanye telah berusaha untuk membela warga sipil dan berusaha untuk terus bersikap netral serta merangkul semua pihak, akan tetapi justru menjadi salah satu korban jiwa.

Maka dari itu, beliau mengaku bahwa sudah sepatutnya kasus tersebut menjadi perhatian yang sangat serius dari semua pihak, khususnya pihak berwajib supaya bisa segera mengusut dengan tuntas dan mengadili KST Papua. Terlebih agar ke depannya tidak terulang lagi hal yang sama.

Bahkan bukan hanya sekedar untuk pihak berwajib seperti TNI-Polri saja, melainkan Pendeta Petrus Bondanye menerangkan bahwa benar-benar seluruh pihak tanpa terkecuali harus ikut serta dalam menjaga perdamaian dan mampu bekerja sama untuk segera menyelesaikan kasus tersebut termasuk para tokoh adat hingga Pemerintah juga. Tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya pembantaian yang telah dilakukan dengan sangat kejam oleh KST Papua di Nduga itu akan sangat berdampak termasuk juga bisa saja menghambat masyarakat Papua sendiri.

Bukan hanya datang dari Pendeta Petrus saja, melainkan kecaman keras juga datang dari tokoh adat Papua bernama Yanto Eluay menyatakan bahwa alasan apapun sama sekali tidak bisa dipakai termasuk juga di manapun lokasinya, tetap saja kasus pembunuhan, apalagi sampai pembantaian yang mengakibatkan banyak korban jiwa harus dikecam dengan keras.

Yanto Eluay juga menyatakan bahwa seharusnya meski memiliki perbedaan pendapat atau ideologi sekalipun, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermartabat seperti itu. Lebih lanjut dirinya juga berpesan kepada seluruh aparat keamanan untuk bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik supaya bisa sesegera mungkin mendeteksi apabila ada ancaman gesekan dan tindak kekerasan utamanya di daerah yang rawan.

Di sisi lain, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati juga menegaskan bahwa kasus pembantaian tersebut harus benar-benar bisa diusut sesegera mungkin dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Bahkan dirinya sempat menerangkan bahwa salah satu cara pergerakan yang selama ini dilakukan oleh KST Papua untuk menarik simpatisan adalah dengan terus melakukan propaganda, melakukan konstruksi sosial-politik hingga membentuk opini publik melalui media lokal hingga media internasional untuk terus menghembuskan isu ketimpangan pembangunan, referendum dan juga pelanggaran HAM. Justru seharusnya Pemerintah juga harus mampu untuk menyaingi seluruh propaganda dari KST Papua tersebut.

Terlebih sebenarnya jaringan KST Papua menurut Susaningtyas ini ternyata sama sekali tidak memiliki struktur pasti dalam gerakannya, sehingga bisa dikatakan sangatlah fragmented dan bahkan setiap kelompok bisa jadi memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Maka dari itu, justru sebenarnya dengan ketidakpastian komando atau struktur yang mereka miliki, harusnya akan menjadi kelemahan mereka juga sehingga menjadi lebih mudah ditangkap.

Menurut analisa Susaningtyas, ternyata KST Papua ini memiliki sumber utama pengadaan senjata melalui hasil rampasan dan juga pencurian dari aparat TNI/Polri, termasuk juga mereka melakukan pembelian dengan jaringan penjualan senjata Papua Nugini dan Filipina Selatan. Sehingga sebenarnya jika setidaknya suplai senjata yang mereka miliki dihambat, maka tentu akan menyulitkan pergerakan mereka juga.

Perlu diketahui, bahwa sebelumnya telah terjadi peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua, tepatnya pada hari Sabtu (16/7) pagi hari waktu setempat. Kombes Ahmad Mustofa selaku Kabid Humas Polda Papua menyatakan bahwa salah satu korban dari kejadian itu adalah Ustadz Daeng Marannu, yang mana sebenarnya dirinya berusaha untuk melerai aksi KST Papua kepada warga sipil.

Akibat pembantaian yang terjadi tersebut, saat ini situasi di Kampung Nogolait terus dijaga oleh aparat demi mengantisipasi seandainya tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Kombes Ahmad Mustofa juga menambahkan bahwa sampai saat ini kasus KST Papua masih terus dalam penyelidikan dan menyatakan komitmennya untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menangkap para pelaku.

Kasus pembantaian yang telah terjadi bahkan hingga membuat tokoh agama seperti pendeta dan juga seorang ustadz menjadi korban jiwa, diharapkan menjadi kasus yang terakhir terjadi di Papua. Masyarakat pun diharapkan terus bersinergi dengan TNI/Polri untuk ikut menjaga stabilitas keamanan di Papua dan menolak keberadaan KST Papua.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Meski masih dilaksanakan dua tahun mendatang, hiruk pikuk penyambutan hingga persiapan perhelatan Pemilu 2024 telah terasa saat ini. Dalam lanskip kondisi di wilayah Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Ketuanya Timotius Murib menyampaikan kekhawatirannya terhadap warga Papua yang sebagian belum memiliki e-KTP terkait keikutsertaan dalam pesta politik lima tahunan tersebut. Kekhawatiran tersebut disampaikan perwakilan MRP saat audiensi dengan KPU di Jakarta 2 Agustus 2022 kemarin.

Menindaklanjuti kondisi tersebut dirinya lantas meminta tolong kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar warga di Papua bisa difasilitasi sehingga dapat berpartisipasi dalam Pemilu mendatang. Secara pasti dirinya tak dapat menghitung jumlah warga yang belum merekam e-KTP, namun menurutnya kebanyakan warga tersebut tinggal di 10 Kabupaten di Wilayah Pegunungan.

Adanya kekhawatiran dari MRP tersebut kemudian direspon langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang meminta bantuan MRP untuk turut mendata warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pihaknya berjanji akan mencocokkan data tersebut dengan data pemilih yang dipegang KPU. Di sisi lain, KPU juga akan membantu menyandingkan data tersebut dengan data kependdudukan. Jika terdapat warga yang belum masuk database kependudukan, maka akan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk diketahui bahwa e-KTP dipergunakan sebagai salah satu syarat pemilih dalam Pemilu.

Penjelasan KPU dan Kemendagri

Merespon adanya kekhawatiran tersebut, KPU melalui Ketuanya Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pada dasarnya hal tersebut tak hanya spesifik untuk wilayah Papua, namun dimanapun berada seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tugas KPU adalah menyediakan daftar pemilih sebagai bentuk jaminan konstitusional warga negara yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Perihal adanya kekhawatiran dari MRP terhadap data warga Papua dalam pelaksanaan Pemilu 2024 juga direspon oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa pihaknya mencatat lebih dari separuh masyarakat di Provinsi Papua belum melakukan perekaman e-KTP. Menurut catatan Kemendagri, baru 41,61% warga Papua yang sudah merekam e-KTP, sementara di Papua Barat telah mencapai 73,45%.

Terdapat beberapa tantangan dalam menggenjot perekaman e-KTP di dua provinsi tersebut, yakni kondisi geografis, keterjangkauan internet, dan budaya administrasi kependudukan yang minim. Namun, pemerintah tak tinggal diam. Kemendagri akan jemput bola menyambangi perumahan warga untuk memberikan pelayanan perekaman e-KTP.  Ditegaskan kembali bahwa warga yang belum merekam e-KTP tetap bisa ikut memilih pada Pemilu 2024. Pemerintah setempat bisa menerapkan kebijakan seperti pada Pilkada Serentak 2017. Hal tersebut menjadi salah satu jawaban dari kekhawatiran MRP terhadap sebagian warga Papua yang menurutnya bakal terancam tak dapat ikuti Pemilu akibat belum miliki e-KTP.

Pemerintah Tak Revisi UU Pemilu

Tak hanya terkait e-KTP, pihak MRP juga menyampaikan poin lain berkaitan dengan kejelasan tahapan Pemilu untuk tiga provinsi baru, dimana hingga saat ini belum terdapat kepengurusan Parpol di tiga Provinsi termuda Indonesia tersebut.  Indonesia saat ini telah memiliki 37 Provinsi namun KPU masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum persyaratan calon peserta, dimana salah satunya memiliki pengurus yang tersebar di 34 Provinsi.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tidak akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.

Mahfud MD justru mengingatkan kepada jajaran KPU untuk bersungguh-sungguh dan bekerja secara professional dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Menurutnya, apapun yang dilakukan pasti ada pihak lain yang menggugat.  Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan, sejak dulu terjadi seperti demikian. Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Berharap Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang berkomitmen untuk lebih memajukan Indonesia. Pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya.

Wapres Kantongi Usulan Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru Papua

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pemerintahan di tiga provinsi baru Papua perlahan namun pasti menunjukkan progress yang signifikan. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan telah menerima tiga usulan nama penjabat (Pj) Gubernur di tiga Provinsi Baru Papua. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang akan berlaku enam bulan setelah disahkan. Sehingga, harus terdapat tiga penjabat yang akan mengisi posisi Gubernur sebelum dilakukan pemilihan langsung (Pemilu).

Meski begitu, melalui juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyatakan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aturan-aturan, sehingga mencegah terjadinya konflik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)