suaratimur.id – Seakan belum menemukan titik jera setelah beberapa kesalahan terungkap serta adanya keterlibatan kelompok separatis dibalik organisasi tersebut. Petisi Rakyat Papua (PRP), melalui akun media sosialnya kembali mengunggah sebuah tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah masih berkaitan dengan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Dalam unggahannya, pihaknya menyebut bahwa kebijakan pemekaran provinsi Papua adalah hal yang dipaksakan untuk kepentingan investasi dan jabatan, Kebijakan tersebut juga lahir tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

Entah sebuah kesimpulan dari sumber mana, unggahan yang bersifat provokatif tersebut sangat bertentangan dengan kondisi dan fakta di lapangan. Kebijakan pemekaran adalah hal yang ditunggu oleh masyarakat Papua sejak lama. Mayoritas masyarakat adat menyambut baik realisasi kebijakan tersebut. Sejauh ini, pihak penolak kebijakan DOB terpetakan dari kelompok separatis dan kelompok aktivis seperti PRP. Itupun setelah ditelusuri keduanya ternyata saling berafiliasi.

Drama PRP Ingkari Fakta Sambutan Masyarakat Terhadap Kebijakan DOB

Tak hanya ingkar dalam penggunaan nama organisasi yang sama sekali tak mencerminkan masyarakat Papua. Setelah berkali-kali mengorganisir penolakan DOB melalui aksi unjuk rasa yang disusupi tuntutan referendum dan keterlibatan KNPB. Kelompok PRP nyatanya juga ingkar terhadap fakta dari kebijakan pemekaran provinsi yang beberapa waktu lalu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Munculnya tuduhan bahwa kebijakan DOB tak dengarkan aspirasi masyarakat Papua bertentangan dengan keinginan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang sejak lama inginkan agar wilayahnya dimekarkan. Perihal masyarakat adat tentu telah menjadi perhatian pemerintah sebelum akhirnya mengesahkan UU pemekaran DOB. Salah satunya melalui pembuatan aturan, baik peraturan daerah maupun peraturan daerah khusus tentang proteksi hutan adat, masyarakat dan sumber penghidupannya. Pemerintah juga tengah mengupayakan adanya program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada budaya masyarakat adat setempat dan mengevaluasi setiap program secara berkala.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, pernah meminta pemerintah melibatkan orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, sisi ekonomi, serta keterlibatan dalam pembangunan. Pihaknya juga meminta pemerintah membatasi masuknya para migran karena dikhawatirkan jika orang luar Papua terus, maka orang asli akan termarjinalkan. Pihaknya juga meminta agar migrasi dapat dikendalikan untuk memastikan bahwa masyarakat adat akan memiliki kehidupan yang layak.

Sementara itu, Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Apabila terdapat masyarakat adat di Papua yang menolak Otsus, maka tidak tahu adat istiadat. Kebijakan pemekaran oleh pemerintah pusat dan DPR RI harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat adat. Sebab, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menjadi hal terpenting adalah agar kePapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis karena adanya DOB.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa kebijakan DOB atau pemekaran wilayah merupakan hal penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya dapat memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal tersebut dinantikan, sehingga mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat untuk realisasi pemekaran DOB di tiga provinsi baru Papua

Pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua juga dikuatkan oleh pernyataan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Toni Wanggai.  Bahwa kebijakan DOB memberi ruang kepada orang asli Papua (OAP) untuk menempati posisi di birokrasi termasuk menduduki jabatan struktural di Pemda setempat. Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktural pemerintah daerah merupakan salah satu landasan pembangunan berbasis wilayah adat untuk mempercepat pembangunan wilayah pemekaran. Masyarakat bisa turut menjaga kelestarian budaya dengan membuat program kebijakan pembangunan berbasis wilayah adat sesuai potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing wilayah. Pembangunan berbasis wilayah adat memberikan ruang keadilan yang lebih tepat sasaran.

Dukungan Realisasi Kebijakan DOB Dari sejumlah Pihak

Perlu menjadi perhatian bersama, terlebih bagi pihak-pihak yang sampai saat ini masih di posisi menolak atau kontra terhadap kebijakan DOB. Bahwa munculnya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan DOB, pelayanan akan lebih efektif karena pemerintah makin dekat dengan rakyatnya, birokrasi pun lebih efektif dan efisien, kemudian pembangunan akan makin merata di seluruh Papua. Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah pihak memberikan dukungan terhadap realisasi kebijakan pemekaran DOB.

Pengamat Politik dan Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, menyatakan bahwa pemekaran tiga provinsi di Tanah Papua bukti Presiden Joko Widodo ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemekaran tersebut juga untuk mempercepat pembangunan dan proses layanan yang harus dirasakan oleh masyarakat Papua. Selain itu, yang perlu diutamakan adalah menyiapkan sumber daya manusia. Dengan adanya DOB, dibutuhkan tenaga ahli yang cukup. Hal itu tentu saja belum bisa dipenuhi dengan maksimal oleh warga asli Papua sehingga perlu dukungan dari warga Indonesia lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, secara tegas menyatakan bahwa pemekaran provinsi Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Pemekaran diperlukan mengingat luasnya kondisi geografis Papua jika dibandingkan Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang harus diperlebar agar layanan publik bisa dimaksimalkan. Selain itu, tiga provinsi baru juga akan menyerap sumber daya manusia khususnya dari warga asli Papua. Hal itu tentu saja membawa dampak positif bagi generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang.

Maka segala unggahan negatif dan tuduhan yang disampaikan PRP terkait kebijakan DOB dan tak didengarnya aspirasi masyarakat Papua bisa dipastikan sebuah fitnah karena bertentangan dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Pemblokiran 7 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diakhir Juli 2022 menuai reaksi keras, terutama dari netizen yang menggunakan layanan yang diblokir, sampai-sampai tagar #BlokirKominfo menggema di Twitter hingga jadi trending topic.

Sebenarnya, semua PSE sudah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mendaftar dan mendapatkan peringatan sebelumnya. Namun karena memang tidak ada tanggapan atau memutuskan tidak ingin mendaftar, maka PSE yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran sehingga mengalami pemblokiran.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung langkah pemblokiran PSE oleh Kemenkominfo yang tidak kunjung mendaftarkan diri hingga batas waktu yang ditentukan.
Penulis setuju dengan dukungan yang diberikan serta tindakan cepat Kominfo dalam Kebijakan pemblokiran PSE yang tidak segera mendaftar pada batas waktu yang telah diberikan. Kebijakan tersebut dilakukan oleh negara tidak lain untuk melindungi masyarakat sendiri terhadap banyak hal seperti penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoaks, penipuan dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemblokiran tersebut memang tidak mengenakkan semua pihak, baik itu PSE sendiri, pengguna platform, maupun pemerintah. Apalagi para pengguna yang bergantung keekonomiannya terhadap PSE yang diblokir tersebut. Namun sebaliknya, para PSE yang sudah mendaftar patut diapresiasi karena mereka taat terhadap regulasi yang ada di Indonesia.

Menurut penulis, perlu dilakukan sosialisasi oleh Kemenkominfo terkait pendaftaran PSE tersebut mengenai regulasi yang diberlakukan kepada PSE, seperti manfaat pendaftaran dan konsekuensinya serta kebijakan positif seperti ini mudah-mudahan akan direalisir dengan baik.

Perlu diketahui bahwa dahulu Indonesia pernah dijajah secara fisik oleh Belanda selama 3,5 abad. Kemerdekaan berhasil direbut dan kedaulatan Indonesia akhirnya diakui setelah proses bertahun-tahun, dimana Belanda sempat berusaha kembali menduduki Indonesia. Namun setelah diplomasi dan perjuangan berdarah-darah, Indonesia berhasil merdeka dan diakui kedaulatannya oleh dunia.

Hal tersebut mirip dengan ranah digital seperti saat ini dimana Indonesia yang awalnya tidak terlalu diperhatikan. Setelah ranah digital dikuasai oleh banyak PSE asing, pemerintah mulai menyadari pentingnya ranah digital dan ingin mengklaim kembali kedaulatan digital Indonesia.
Menurut penulis pemerintah sebenarnya sedikit terlambat dikarenakan PSE asing sudah menjalankan aktivitasnya bertahun-tahun tanpa pengawasan. Aturan yang digenggam erat aplikasi asing ini sepenuhnya ditentukan melalui EULA (End User Licence Agreement).

Karena PSE merupakan entitas bisnis, tentunya kepentingan yang diutamakan oleh layanan yang bersangkutan adalah kepentingan pemegang saham yang secara logis akan mengutamakan sektor finansial di atas kepentingan lainnya. Namun ibarat kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali, dan inilah yang kita alami saat ini.

Kebebasan berekspresi yang tidak terkendali di ranah digital yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi menyebabkan kekacauan dan kehancuran bangsa, khususnya jika pihak yang memanfaatkan ini hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya dan tidak peduli aksinya menyebabkan perpecahan bangsa atau polarisasi.

Seperti halnya salah satu kerusuhan yang terjadi di Papua ketika ada satu cuitan twitter berisi kata yang tidak pantas bernuansa SARA yang mengakibatkan kekacauan dan kerusuhan pada banyak daerah. Jika pemerintah tidak segera menghentikan penyebaran disinformasi tersebut, bukan tidak mungkin kerusuhan tersebut semakin menjalar dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, maka kedaulatan digital sudah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan oleh pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa akibat dari kurangnya regulasi terkait aktifitas digital di Indonesia.

Selain itu, dalam melakukan pendekatan untuk pendaftaran PSE asing, perlu bermain cantik dan tidak kaku. Kalau dilakukan secara tergesa-gesa, pengguna yang sudah lama menggunakan aplikasi asing tersebut bisa langsung marah dan protes ketika layanan yang mereka guanakan diblokir.

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya pembenahan oleh Kominfo terkait sistem dan organisasinya yang harus mengedepankan profesionalisme, transparansi serta pembenahan sistem internal dan SDM yang mumpuni. Tujuannya untuk memberikan layanan yang baik dan tidak mempersulit PSE yang mendaftar.

Kebijakan PSE tersebut merupakan langkah awal bagi penegakan kedaulatan digital Indonesia. Banyak instansi lain yang berkepentingan terkait pendaftaran PSE tersebut, seperti OJK dan BI yang akan sangat membantu dalam mengelola aplikasi finansial, pinjaman online (pinjol) dan dompet digital asing yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia tanpa izin.

Apabila PSE tidak ingin mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, tentunya tidak boleh menjalankan aktivitas bisnis mereka di Indonesia. PSE Indonesia seperti Gojek pun jika ingin berusaha di negara lain pasti harus mengikuti aturan di negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, diharapkan PSE asing yang ingin beraktivitas di Indonesia segera mendaftarkan diri agar kita semua merasa nyaman, baik itu Pemerintah, pengguna, maupun PSE asing itu sendiri. Pengguna pun memiliki alternatif untuk memilih layanan lainnya yang sudah taat untuk mengikuti Kebijakan PSE tersebut. Kedepannya diharapkan kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga dan PSE asing tidak dapat berbuat sesuka hati tanpa mengikuti aturan yang ada di Indonesia.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Sinergitas memang sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen mulai dari masyarakat, Pemerintah hingga seluruh aparat penegak hukum jika hendak benar-benar ingin menghentikan kekerasan yang dilakukan KST Papua hingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua memang sangat meresahkan masyarakat bahkan bisa saja menebar ancaman berupa ketakutan akibat bagaimana brutalnya mereka hingga melakukan pembantaian kepada rakyat sipil. Hal tersebut tentunya tidaklah bisa dibiarkan begtu saja sehingga seluruh masyarakat harus mampu bersinergi untuk menghentikannya.

Sebelumnya, diketahui bahwa tepat pada hari Sabtu (16/7) lalu memang telah terjadi aksi pembantaian yang dilakukan oleh KST Papua terhadap warga sipil, tepatnya terjadi di Kampung Nagolait, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan sebanyak 11 orang meninggal dunia bahkan termasuk di dalamnya terdapat tokoh agama yang menjadi korban.

Petugas yang berwajib pun sempat mengalami sedikit kesulitan tatkala hendak melakukan evakuasi pada salah satu korban lantaran memang lokasinya yang cukup jauh dari titik awal pembantaian bahkan hingga personel gabungan TNI-Polri yang berangkat sempat mengalami kontak senjata dengan kelompok KST tersebut.

Namun pada akhirnya memang evakuasi berhasil dilakukan setelah KST terpukul mundur dan melarikan diri. Pihak berwajib langsung turun tangan untuk menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengumpulkan beberapa kesaksian dari warga di sekitar TKP. Hasilnya cukup mengejutkan lantaran memang para korban sejatinya sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak mengetahui bahwa KST akan melakukan aksi tersebut di kampung mereka.

Kombes Achmad Mustofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua juga menjelaskan bahwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara warga sipil dengan KST ketika warga melihat mereka menggunakan senjata. Sontak warga sempat kabur untuk lari ke hutan akan tetapi dikejar oleh KST tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang aksi dari kelompok separatis dan teroris ini seakan dengan sengaja akan melakukan pembunuhan dan mencari korban.

Dengan kejadian yang terjadi tersebut, catatan panjang yang dimiliki oleh KST Papua kembali bertambah lantaran mereka terus dengan aktif menggelar aksinya sejak enam bulan terakhir ini. Bahkan data menunjukkan bahwa sejak semester pertama di tahun 2022 saja sudah terdapat 44 kasus yang mengakibatkan sekitar 20 orang kehilangan nyawa mereka.

Lebih lanjut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memberikan imbauan langsung kepada seluruh masyarakat untuk tidak sekali-kali menginjakkan kaki pada daerah yang memang rawan konflik, namun karena memang adanya tuntutan ekonomi demi bisa mencari nafkah, maka mereka terpaksa harus mengunjungi daerah rawan tersebut.

Dengan adanya peningkatan kasus yang dilakukan dari aksi KST Papua tersebut, tentu keamanan dan keselamatan masyarakat sangat rawan sehingga pihak Polda Papua melakukan rapat gabungan bersama dengan TNI dan menegaskan akan terus melakukan pola penanganan bahkan akan lebih ditingkatkan pula.

Kapolda Fakhiri menyatakan bahwa memang sinergitas harus benar-benar diiakukan dengan sangat baik ketika berada di lapangan antar petugas gabungan tersebut. Kemudian dari sudut pandang masyarakat sendiri, beliau berharap supaya warga juga mampu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terutama ketika berada di kawasan Pegunungan Papua saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Semakin meningkatnya aksi brutal yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut juga membuat Panglima Kodam VXII/Cendrawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh dan bersiap dalam melakukan penanganan pada KST Papua ini bersama pihak Polda Papua. Beliau juga sependapat bahwa memang sinergitas dari seluruh pihak menjadi salah satu elemen paling penting untuk terus ditingkatkan.

Sementara itu, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD turut berkomentar mengenai kasus pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Menurutnya mereka adalah musuh bagi seluruh rakyat. Kemudian beliau menegaskan bahwa Pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan akan menindak dengan sangat tegas hal tersebut.

Mahfud MD juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali melenceng dan tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Papua sejati yang sebenarnya sangat cinta damai dan beradab. Meski begitu, Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan secara sembrono mengambil tindakan dengan langsung melakukan operasi militer di Bumi Cendrawasih, melainkan justru upaya yang ditempuh oleh pihak Pemerintah adalah dengan pendekatan kesejahteraan untuk bisa membangun Papua lebih baik lagi.

Tindakan tegas memang sangat patut untuk dilakukan, selain supaya mampu dengan segera mengungkap kasus hingga menangkap KST Papua yang terlibat pada pembantaian, namun juga pastinya akan memberikan efek peningkatan rasa aman di masyarakat serta tentunya terjadi penegakan hukum sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang.

Di sisi lain, sebenarnya Mahfud MD sendiri menilai bahwa secara universal kondisi yang terjadi pada Papua bahkan sampai detik ini masih terbilang kondusif lantaran kejadian yang ada seperti pembantaian KST tersebut hanyalah terjadi disedikit lokasi saja dan sama sekali tidak bisa jika dianggap seolah itu merepresentasikan seluruh kondisi di Papua.

Seluruh aparat penegak hukum mulai dari Polri hingga TNI bertekad akan terus meningkatkan sinergi di lapangan demi bisa segera melakukan penangkapan dan mengusut tuntas pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua pada warga sipil. Pemerintah pun memberikan komitmen yang sama, hingga masyarakat terus diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Jika semua elemen mampu bersinergi dengan baik, maka tentu KST Papua akan dengan mudah dikalahkan.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Putu Prawira )*

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah negara di Asia Timur beberapa waktu lalu telah membawa hasil positif. Salah satu hasil tersebut adalah munculnya komitmen perusahaan otomotif asal Jepang, Korea Selatan dan China untuk melakukan investasi di Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut sampai saat ini terdapat 21 industri perakitan kendaraan roda empat atau lebih, dengan total investasi mencapai Rp 139,36 triliun. Investasi tersebut berasal dari Jepang sebesar Rp 116,1 triliun (83,31 persen). Korea Selatan sebesar Rp 10,54 triliun (7,56 persen) lalu China sebesar Rp 11,3 triliun (8,11 persen). Selebihnya adalah investasi yang didapat dari Uni Eropa dan dalam negeri, yakni sebesar Rp 1,42 triliun (1,02 persen).

Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyatakan bahwa untuk pabrikan Jepang, berhasil mengantongi beberapa merek untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia.

Komitmen investasi pertama berhasil didatangkan dari Mitsubishi Motor Company (MMC) sebesar Rp 10 triliun yang akan direalisasikan pada 2022 hingga 2025. Selanjutnya, komitmen investasi juga berhasil datang dari Toyota Motor Corporation (TMC) yang akan menambah investasi sebesar Rp 27,1 triliun untuk lima tahun ke depan (2022-2026).

Dalam keterangan resminya, Mitsubishi berkomitmen untuk terus menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi mobil hybrid dan meningkatkan pasar ekspor, termasuk melakukan perluasan pasar ekspor baru, dari 30 menjadi 39 negara, sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan raksasa industri otomotif untuk berinvestasi di Indonesia.
Selain kedua pabrikan tersebut, investasi juga datang dari Hyundai yang merupakan pabrik otomotif dari Korea Selatan, mereka juga memiliki pabrik di Karawang, Jawa Barat dan sudah memproduksi Creta dan IONIQ.

Pada tahap pertama, Hyundai menginvestasikan USD 750 Juta di Indonesia dengan total kapasitas produksi sebanyak 150.000 unit per tahun. Investasi tersebut digunakan untuk memproduksi EV sebanyak 3.000 unit per tahun, dan akan ditingkatkan sesuai dengan permintaan

Sementara itu, salah satu brand China yang telah menyampaikan komitmen untuk berinvestasi adalah Chery Motor. Rencananya, investasi akan mulai berjalan pada tahun 2022 dengan total komitmen investasi sekitar USD 1 miliar. Mulai tahun ini, secara bertahap Chery akan mulai memproduksi kendaraan jenis SUV dengan total sembilan model, beberapa di antaranya untuk kebutuhan ekspor. Kemudian, dalam empat tahap pengembangan hingga 2028, pabriknya akan memproduksi sembilan model, dengan proporsi bagi pasar ekspor juga.

Chery International juga siap untuk menggelontorkan dana sebanyak Rp 14 Triliun di Indonesia. Dana sebanyak itu digunakan untuk membangun pabrik produksi dan manufakturing. Disebutkan bahwa kapasitas produksinya mencapai 200.000 unit mobil per tahun.

Selain itu, Chery juga memiliki niat untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel tertinggi di dunia. Hal ini juga membuktikan bahwa Chery tidak hanya ingin berinvestasi, tetapi juga ingin mengambil peran penting dalam pengembangan industri kendaraan energi terbarukan.

Sebagai info, Chery Group tercatat mampu mencetak pertumbuhan penjualan tahun cukup tinggi. Yakni sebesar 12 persen, dengan volume penjualan 475.000 unit mobil. Angka tersebut termasuk penjualan ekspor mobil penumpang yakni sebanyak 148.000 unit atau naik 36 persen.

Selanjutnya, terdapat dua perusahaan otomotif lainnya dari China yang berencana memproduksi EV, yaitu PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) dengan kapasitas produksi 10.000 unit per tahun. Diketahui Wuling memiliki pabrik seluas 60 Hektar di Cikarang, Jawa Barat dengan nilai investasi senilai Rp 9,3 triliun. Serta PT Sokonindo Automobile (DFSK) dengan kapasitas produksi 1.000 unit per tahun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan bahwa investasi di sektor industri otomotif akan menjadi prioritas untuk terus ditumbuhkan. Menurutnya, industri otomotif merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia karena melibatkan banyak pelaku usaha di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir serta keterlibatan industri usaha mikro, kecil dan menengah.

Jokowi juga menekankan agar terjadi transformasi menuju teknologi hijau. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih transformasi tersebut. Keberadaan kendaraan berbahan bakar energi terbarukan tentu saja akan mampu mengurangi emisi karbon dioksida.

Industri otomotif di Indonesia mampu menunjukkan perkembangan secara pesat, komitmen investasi dari Jepang, Korea Selatan dan China harus dijaga demi berkembangnya investasi dan meningkatnya level ekonomi Indonesia di kancah dunia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan melakukan pengetatan pada pintu masuk negara. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah importasi kasus Covid-19 maupun penyakit berbahaya lainnya dari luar negeri.

Semakin hari ternyata kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat, meski sebenarnya tingkat kesembuhan sangatlah tinggi dan juga tingkat kematiannya sangatlah rendah, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat penyebaran atau penularannya sangatlah cepat. Hal tersebut utamanya setelah terjadinya mutasi Omicron menjadi subvarian BA.4, BA.5 dan BA.2.75.

Sebagaimana data mengenai laporan perkembangan kasus Covid-19 terbaru, per tanggal 28 Juli 2022 saja sudah terjadi penyebaran kasus hingga menyentuh angka 6.353, kemudian untuk angka kesembuhan pun juga meningkat yakni berada pada angka 5.705 dengan update data angka pasien meninggal karena Covid-19 pada angka 17 orang.

Mengenai hal tersebut, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan mereka. Pasalnya memang kasus penambahan Covid-19 terus saja meningkat secara perlahan mulai dari bulan Juni lalu yang hanya mencapai seribuan saja, kemudian tiba-tiba di bulan Juli menjadi dua ribuan kasus dan saat ini langsung meningkat menjadi enam ribuan kasus sehingga secara total mulai dari bulan April 2022 lalu sudah ada sekitar 46 ribu kasus.

Setelah diselidiki, akhirnya mulai terungkap salah satu penyebab yang mengakibatkan kenapa bisa pandemi tersebut kembali merebak di Tanah Air padahal beberapa bulan lalu kurvanya sangatlah melandai dan juga meskipun sebenarnya relatif sangat terkendali. Ternyata salah satu penyebabnya adalah lantaran aktivitas impor yang terus dilakukan bahkan hingga hari ini. Dengan kata lain, maka bisa disimpulkan bahwa kasus penularan Covid-19 bisa kembali merebak di Indonesia adalah dikarenakan mulai banyaknya orang yang berlalu-lalang masuk dan ke luar negeri.

Maka dari itu, merespons temuan ini, pihak Pemerintah langsung memberlakukan kebijakan yang sangatlah tegas yakni melakukan pengetatan penjagaan di wilayah perbatasan, utamanya pintu masuk negara. Hal tersebut dilakukan demi bisa segera meredam kemungkinan terus masuknya virus Internasional ke Indonesia.

Kebijakan pengetatan yang diberlakukan adalah dengan melakukan screening mulai dari pintu masuk negara hingga pada seluruh pintu masuk untuk kegiatan logistik. Mengenai bagaimana metode yang digunakan, Pemerintah akan menerapkan metode antigen Covid-19 yang akan dites kepada seluruh individu yang berlalu-lalang di sana.

Seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah, Juru Bicara (Jubir) Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan bahwa kebijakan mengenai pengetatan screening di pintu masuk negara itu sudah termaktub dalam Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bagaimana prosedur apabila jika terdapat suspek positif Covid-19 tatkala proses screening dilakukan.

Prof. Wiku menyampaikan bahwa jika memang ditemukan suspek Covid-19, maka akan dengan segera dilakukan isolasi padanya di pintu masuk negara tersebut. Ketatnya aturan itu tentu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat secara luas lantaran menjadi salah satu strategi untuk bisa melakukan pencegahan terjadinya penularan virus lebih banyak lagi di masyarakat apabila misalnya sang suspek ternyata tidak segera diisolasi di tempat.

Lebih lanjut, Prof. Wiku juga menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila memang merasa sedang kurang enak badan agar tidak memaksakan diri dan akhirnya malah tetap melakukan perjalanan. Ia mengimbau jika masyarakat sedang merasa tidak fit, maka alangkah lebih baik bisa menunda perjalanan atau aktivitas publik yang akan dia lakukan dan sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Terlebih jika ternyata ada masyarakat yang memang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 maka dengan tegas dilarang untuk bertindak egois dengan sengaja tetap melakukan kegiatan publik dan seolah-olah merasa bahwa dirinya sedang tidak sakit.

Di sisi lain, upaya Pemerintah untuk benar-benar membuat negara ini segera bisa terbebas dan kembali mengulang keberhasilan penekanan penyebaran kasus Covid-19 adalah bukan hanya sekedar dari pengetatan screening di pintu masuk negara saja, melainkan juga dengan mulai menerapkan kebijakan untuk vaksinasi dosis keempat atau booster kedua.

Banyak pemberitaan mulai beredar bahwa memang secara resmi tepat pada hari ini, Jumat (29/7) kebijakan untuk vaksin booster kedua sudah mulai diwajibkan bagi seluruh anggota tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air. Kebijakan tersebut termaktub dalam Surat Edaran dengan nomor HK.02.02/C.3615/2022 bahwa seluruh Kepala Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diperintahkan untuk segera melaksanakan vaksin booster kedua itu.

Para tenaga kesehatan memang merupakan profesi yang sangatlah rentan lantaran mereka terus berkutat dengan pasien-pasien, yang bisa saja memang terpapar COVID-19. Untuk itu strategi mengutamakan nakes ini memang sudah sangat tepat demi bisa menjamin fasilitas kesehatan yang sangat memadai ke depannya dan juga ujungnya sangatlah bermanfaat bagi masyarakat luas pula.

Dengan kasus peningkatan Covid-19 yang ternyata semakin mengalami kenaikan angka, Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara demi bisa kembali berhasil menekan penyebaran virus dan mengendalikannya. Salah satunya adalah dengan segera memperketat screening di pintu masuk negara supaya tidak ada penularan virus yang ternyata dibawa dari luar negeri.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Isntitute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Radikalisme dan terorisme amat berbahaya bagi perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu radikalisme wajib dihalau, agar tidak menyebar dan menghancurkan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan literasi digital. Jika semua orang memiliki kecakapan digital maka tidak akan terjebak hoaks dan propaganda di dunia maya, yang sengaja dibuat oleh kelompok radikal.

Media sosial (medsos) adalah tempat untuk eksis dan menambah teman lama, sekaligus bertemu kembali dengan kawan-kawan lama. Di Indonesia, pengguna media sosial amat banyak, bahkan netizen Indonesia masuk ke dalam 5 besar pengguna medsos terbanyak sedunia. Nyaris semua orang (terutama anak muda) sering upload foto di Instagram maupun media sosial lainnya.

Namun maraknya media sosial dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Mereka mulai masuk ke sana, baik di Instagram, Twitter, dan medsos lain. Mereka mengamati kegemaran masyarakat Indonesia yang seakan-akan tak bisa hidup tanpa medsos. Lantas membuat akun juga di sana, yang tujuannya menyebar hoaks, propaganda, dan konten-konten berisi radikalisme.

Kamarudin Hasan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh, menyatakan bahwa konten digital yang mengandung radikalisme dan terorisme masuk ke dalam kategori post truth, yang bisa membodohi publik. Dampak dari radikalisme dan terorisme adalah perpecahan masyarakat. Dalam artian, masyarakat wajib mewaspadai konten-konten di media sosial, karena bisa jadi hanya rekaan dari kelompok radikal.

Sementara itu, konten kreator Kristayuana menyatakan bahwa individu yang memiliki kecakapan digital mampu memahami dan menggunakan gadget berikut dengan semua aplikasinya. Kecakapan digital penting untuk menyeleksi tiap hal yang didapat di internet. Masyarakat juga jangan mudah terkena hoax di internet.

Dalam artian, keganasan radikalisme di dunia maya bisa dihalau jika masyarakat memiliki kecakapan digital. Terutama di media sosial, karena semua orang bisa memiliki akun medsos sendiri, dan bisa memanipulasi umur dan tempat tinggal (karena tidak perlu menyertakan KTP atau kartu identitas resmi lainnya). Hal ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan mereka membuat akun medsos, dalam rangka mencari kader-kader baru.

Kelompok radikal membuat grup FB atau akun di Instagram, lalu mengisinya dengan berbagai konten. Pada umumnya, konten tersebut berisi hoax, yang membuat masyarakat membenci pemerintah tetapi malah pro radikalisme. Misalnya tentang ibadah saat pandemi. Di dalam hoaks, dinarasikan bahwa pemerintah melarang rakyat untuk beribadah. Padahal yang benar adalah saat pandemi, ibadah diatur agar mematuhi protokol kesehatan.

Masih banyak contoh hoaks dan propaganda yang dibuat oleh kelompok radikal. Masyarakat membacanya di media sosial atau grup WA, ketika ada yang mem-forward-nya. Di sinilah literasi digital sangat diperlukan agar tidak terjebak propaganda dan hoaks, serta terjebak berita-berita palsu yang merugikan.

Cara untuk meningkatkan literasi digital adalah dengan rajin membaca. Seringnya netizen Indonesia malas membaca dan bahkan hanya membaca judul beritanya saja, tanpa menyimak baik-baik isinya. Padahal sekarang banyak berita click-bait yang isi dan judulnya tidak sama, yang sengaja dibuat oleh kelompok radikal untuk menyesatkan masyarakat (dan mendulang dollar dari adsense).

Masyarakat perlu membaca dengan seksama jika ada berita, terutama yang didapatkan dari media sosial. Jangan hanya membaca sekilas lalu men-share dengan penuh emosi, karena bisa jadi itu hoaks yang dibuat oleh kelompok radikal. Membaca tidak butuh waktu lama dan bacanya harus pelan-pelan, untuk mencerna isinya.

Jika masyarakat Indonesia rajin membaca maka mereka akan tahu ciri-ciri berita yang asli dan berita hoaks (yang diproduksi oleh kelompok radikal). Biasanya berita hoaks didapatkan dari media yang namanya tidak lazim, atau malah webnya gratisan (bukan .com atau .co.id). Kualitas tulisannya juga pas-pasan.

Ketika ada berita hoaks maka masyarakat langsung melaporkannya ke polisi siber, karena merekalah aparat keamanan di dunia maya. Polisi siber akan mengusutnya lalu menemukan di mana IP-adress dari pengelola akun yang menyebarkan hoaks tersebut. Jika oknum radikal itu tertangkap maka akan membendung radikalisme di Indonesia.

Selain itu, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan literasi digital dengan mengajarkannya sejak usia sekolah. Saat ini murid SD-pun sudah banyak yang memiliki HP. Mereka diajarkan agar tidak mudah percaya dengan orang baru yang dikenal di media sosial atau aplikasi game. Mereka juga diajarkan untuk membaca baik-baik dan tidak asal klik ‘yes’, apalagi jika belum mengerti bahasa Inggris.

Para orang tua juga diharap turut mengawasi anaknya dalam menggunakan media sosial. Mereka diarahkan untuk tidak terlalu sering melihat HP, tetapi memperbanyak aktivitas fisik di luar rumah. Kalau anak-anak main HP maka harus membaca baik-baik dan jangan asal follow seseorang di media sosial, karena bisa jadi ia adalah anggota kelompok radikal.

Kecakapan dalam literasi digital menjadi kunci dalam menghalau arus radikalisme, terutama di media sosial. Jika masyarakat melek literasi maka tidak akan terpengaruh oleh hoaks dan propaganda yang dibuat oleh kelompok radikal. Dengan cara ini maka radikalisme tidak bisa berkembang di Indonesia dan lama-lama punah.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute