Bebas Berekspresi Untuk Majukan Bangsa

Pada hari rabu (16/6/2021), sebanyak 1.271 pegawai KPK yang sebelumnya telah dilantik mengikuti orientsi ASN. Kegiatan orientsi tersebut bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah sering menyelenggaraan rangkaian orientasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga.

Dalam pembukaan orientasi tersebut, hadir Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni. Program orientasi ASN pegawai KPK akan dilaksanakan hingga Oktober 2021 yang dibagi dalam 17 batch.

Firli Bahuri mengatakan, melalui orientasi ini, ia berharap pegawai KPK dapat menguatkan profesionalisme, akuntabel, dan independensi.

“Kami berharap pegawai KPK bisa memberikan andil dan warna baru terhadap 4,2 juta ASN yang ada di Indonesia saat ini,” ujar Firli.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN RB Alex Denni menyebutkan bahwa pegawai KPK yang menjadi ASN merupakan pilihan terbaik untuk dapat berbuat banyak bagi Indonesia.

“Di masa mendatang masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para ASN, termasuk pegawai KPK yang baru dilantik pada 1 Juni 2021 lalu,” ucap Alex.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), Dr. (Cand) David Chaniago, mengatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan salah satu bentuk upaya profesionalisme SDM KPK. Sebagai lembaga yang mendapatka n dana dari rakyat serta tugas dan fungsi bernegara, sudah selayaknya memiliki status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa alih status ASN sudah sesuai dengan undang-undang .

Densus 88 Polri menemukan atribut Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka teroris berinisial HH (56) di Jalan Raya Condet Nomor 1, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Temuan atribut maupun kartu anggota FPI atas nama HH tersebut diperlihatkan saat konferensi pers penangkapan empat tersangka teroris yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya.

Meski demikian, Fadil belum menjelaskan secara rinci perihal dugaan keterlibatan anggota FPI tersebut. “Semua barang bukti di tempat kejadian perkara menjadi temuan awal yang akan didalami tim Detasemen Khusus 88 Polri,” katanya.

Fadil mengatakan, Kepolisian akan menyampaikan kepada publik apabila memang ditemukan keterlibatan FPI dalam jaringan teroris tersebut.

“Jika ada keterkaitan itu sebagai temuan awal yang akan didalami oleh Densus 88, nanti perkembangannya Pak Kabid Humas Yusri Yunus dan tentunya Divhumas dan Densus 88 akan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan hasil penyidikan,” ujar Fadil.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri pada Senin (29/5/2021) menangkap tiga tersangka teroris di Bekasi (Jawa Barat) dan satu tersangka di Condet (Jakarta Timur).

Ketiga tersangka adalah: ZA (37) yang berperan membeli bahan baku bom serta mengajarkan cara membuat bahan peledak tersebut. Tersangka kedua berinisial BS (43) yang berperan membuat bahan peledak dan tersangka ketiga adalah AJ (46) yang turut membantu ZA membuat bahan peledak dan bersama BS ikut menyusun persiapan teror dengan bom. Tersangka keempat adalah HH (56) yang ditangkap di Condet.

Tersangka HH berperan mengatur taktik dan teknik pelaksanaan teror bersama ZA, serta membiayai dan mengirimkan video teknis pembuatan bom kepada tiga tersangka lainnya. Dalam penangkapan, polisi juga menemukan lima bom aktif dalam bentuk kaleng dengan sumbu yang terbuat dari TATP atau “triacetone triperoxide”.

Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa-jasa lain, termasuk sekolah, melalui revisi Undang-Undang Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Neilmaldrin Noor pada Senin, (14/6/2021) menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial. Berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini banyak dinikmati masyarakat, dan itu tidak akan dikenakan PPN.

“Yang namanya jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali dan yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu yang nanti harusnya dia dikenakan PPN,” kata Neil.

Neil mengaku belum dapat menjelaskan secara detail mengenai tarif PPN tersebut mengingat RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI.

“Berapa batasannya, kita masih akan melewati pembahasan, oleh karena itu kita tunggu. Yang jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN,” ujarnya.

Neil juga mengatakan bahwa jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenakan PPN. Misalnya masyarakat yang bersekolah di SD negeri.

Lebih lanjut Neil menjelaskan rencana kebijakan pengenaan dalam RUU KUP bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah termasuk di bidang pendidikan.

Menurut Neil, pada umumnya masyarakat menengah ke bawah akan menyekolahkan anak mereka di sekolah yang tidak berbayar atau berbayar namun tidak mahal yakni misalnya di sekolah negeri.

Adapun rencana kebijakan pengenaan PPN pada bidang pendidikan akan menerapkan aspek ability to pay yaitu kemampuan yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Ia menjelaskan, fasilitas pengecualian barang atau jasa kena PPN selama ini kurang tepat sasaran karena ternyata masyarakat golongan atas juga menikmatinya padahal ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Neil menegaskan bahwa rencana Pajak Pertambahan Nilai tidak akan membuat angka putus sekolah meningkat sebagaimana informasi yang beredar. Pasalnya, PPN ini akan dikenakan untuk jasa pendidikan dengan iuran dalam batas tertentu.

“Informasi beredar yang saya baca itu bahwa nanti ini bisa putus sekolah dan lainnya. Tentunya bukan seperti itu, ini adalah pendidikan yang dirasakan atau konsumsi atau dimiliki oleh masyarakat yang memiliki daya beli jauh berbeda,” kata Neil. (**)

Pemerintah hingga saat ini masih terus berupaya untuk melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk bisa segera mengakhiri pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri juga tidak lepas dari dukungan pihak swasta. Salah satunya dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menggunakan teknologi untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

“Kami percaya pada peran penting teknologi dalam mendukung upaya kami untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh perlindungan kesehatan dan finansial. Salah satu inisiatif terbaru kami adalah mendukung percepatan program vaksinasi pemerintah dengan memanfaatkan fitur dan layanan yang terintegrasi dalam satu platform Pulse,” kata Dr. Dian Budiani, Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia.

Dengan tambahan fitur baru ini, Dian menjelaskan bahwa pihaknya bisa meningkatkan kapabilitas Pulse sebagai solusi terintegrasi bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Melalui aplikasi tadi, masyarakat bukan hanya dapat mendaftar program vaksinasi gratis pemerintah di sentra vaksinasi Prudential Indonesia, namun juga menikmati beragam layanan lainnya terkait Covid-19.

“Beberapa di antaranya seperti mengakses informasi mengenai Covid-19, pemeriksaan kesehatan dan gejala penyakit dengan bantuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), konsultasi online dengan dokter sebelum dan sesudah vaksinasi, hingga mendapatkan perlindungan jika terjadi komplikasi pascavaksinasi.

Dian menjelaskan bahwa pihaknya percaya tentang pentingnya memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam mempercepat program vaksinasi nasional sebagai salah satu upaya untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi. Salah satunya dengan membuka sentra vaksinasi yang bertempat di area kantor Prudential Indonesia, PRUUniversity, di lantai 2 Kota Kasablanka sejak 15 April 2021 sampai Desember 2021.

Sejak dibuka hingga saat ini, Dian mengatakan bahwa sentra vaksinasi itu telah melayani lebih dari 5.700 peserta program vaksinasi gratis pemerintah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat.

Saat ini, kelompok prioritas vaksinasi yang dilayani di PRUUniversity di antaranya adalah masyarakat berusia 50 tahun ke atas (pralansia & lansia) pemegang KTP Jakarta atau Surat Keterangan Domisili DKI Jakarta, dan selanjutnya akan mengikuti tahap prioritas penerima vaksinasi sesuai arahan pemerintah.

Para sasaran prioritas ini dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh anggota keluarga mereka melalui Pulse. Selanjutnya, mereka yang sudah mendaftar akan menerima pemberitahuan melalui email untuk kemudian melakukan konfirmasi via pesan teks ke nomor yang ditentukan sebelum datang ke sentra vaksinasi Prudential Indonesia di lantai 2 Kota Kasablanka yang beroperasi setiap Senin hingga Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB. (*)

Oleh : Ilham Maulana )*

Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan untuk terus menggencarkan vaksinasi Cegah Covid-19. Langkah ini diperlukan guna mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif di tengah bayang-bayang ledakan Covid-19 di Indonesia.

Selain disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan, vaksinasi juga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.  Pemerintah Daerah tentu saja memiliki peran penting dalam program vaksinasi Covid-19 khususnya melalui kebijakan anggaran. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk vaksinasi Covid-19.

            Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan progam vaksinasi Covid-19.

            Hal tersebut sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM, baik mikro maupun ultra mikro.

            Hudori menuturkan, Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.

            Dirinya menjelaskan dalam pelaksanaan vaksinasi, pemda provinsi dan kabupten/kota juga dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaa tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik dan transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan /stok piling, keamanan dan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat.

            Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan dapat melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM.

            Hudori berujar, jadi penanganan Covid-19 itu dirinya ingin garis bawahi kepada rekan-rekan sekda. Ini tidak bisa dilaksanakan ole pemerintah provinsi tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

            Ia juga menekankan agar pemda dapat terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan Covid-19 sampai pada level pemerintahan terdepan yaitu desa dan kelurahan.

            Pihak Kemendagri bersama dengan kementerian terkait juga terus mendorong pemerintah daerah dalam hal realisasi APBD 2021 guna penanganan Covid-19 dan peningkatan stimulus ekonomi di daerah, agar pandemi dapat tertangani dengan baik sekaligus pertumbuhan ekonomi juga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

            Perlu diketahui pula bahwa Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Dalam pasal 13 Perpres tersebut, disebutkan pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes). Dalam pelaksanaan, Kemkes menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin dan prioritas wilayah penerima vaksin. Kemudian Kemenkes menetapkan jadwal dan tahapan pemberian vaksin dan standar pelayanan vaksinasi.

            Sementara dalam pasal 14 dinyatakan dalam pelaksanaan vaksinasi, Kemkes dapat bekerja sama dengan Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

            Kerja sama tersebut meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/stok piling, keamanan dan sosialisasi penggerakkan masyarakat.

            Isi dari pasal 14 perpres tersebut menuntut akan adanya kesiapan pemerintah daerah di Indonesia, terutama daerah dengan kasus covid-19 tinggi, termasuk di dalamnya Provinsi Papua Barat.

            Sementara anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto mengapresiasi kerja keras pemerintah yang sudah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19. Dia juga mengapresiasi vaksin diberikan secara gratis.

            Dirinya berharap agar pemerintah dapat terus berkomunikasi dengan negara-negara penyedia vaksin agar kesediaan vaksin dapat mencukupi seluruh masyarakat Indonesua yang mencapai 260 juta. 

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meninjau langsung proses vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan pada selasa 15 Juni 2021 lalu.

            Dari hasil tinjauannya, Wapres Ma’ruf menilai, bahwa vaksinasi massal yang digelar Pemkot Tangerang sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang sedang gencar mengejar target nasional sebanyak 1 juta vaksin setiap hari.

            Sementara itu, Walikota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan bahwa saat ini vaksinasi massal digelar di beberapa titik selama 3 hari dengan target sebanyak 45 ribu sasaran.

            Pemda tentu harus menguatkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan vaksin, di mana hal program vaksinasi massal adalah hajat besar demi menanggulangi pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Pegawai KPK telah resmi dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Masyarakat pun memiliki harapan baru pasca alih status tersebut yakni profesionalitas dan militansi para pegawai dalam memberantas korupsi.

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan menjadi salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih sistematis.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Komunikasi Emrus Sihombing yang menilai alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK, Emrus Menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis atau tertata daripada sebelumnya.

            Apalagi, pengalihan status tersebut juga merupakan sesuatu yang formal alias merupakan perintah dari undang-undang (UU). Dengan kata lain telah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

            Terkait dengan munculnya statemen bahwa KPK mengabaikan arahan dari Presiden Jokowi terkait adanya sejumlah pegawai yang tidak lolos dalam TWK, Emrus tidak melihat adanya pandangan yang berbeda antara presiden dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk KPK.

            Emrus menilai, justru hal tersebut berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi.

            Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada lembaga dan kementerian terkait agar para pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa diberikan pembinaan, Terkait hal tersebut, menurut Emrus, pimpinan KPK bisa melakukan pembinaan termasuk melalui pendidikan kedinasan sebagaimana disarankan Presiden.

            Ia menegaskan mandat UU tentang ASN tersebut harus dilaksanakan bagi seluruh pegawai KPK. Sebab, merekalah yang menjalankan UU, bukan yang membuatnya.

            Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut menilai tindakan pemberhentian pada sejumlah pegawai KPK yang gagal dalam menjalani TWK sudah tepat dan mereka bisa tetap berkarya di luar lembaga antirasuah tersebut.

            Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko mengatakan tidak benar terjadi pengabaian atas arahan Presiden oleh sejumlah instansi pemerintah. Untuk menjalankan arahan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK serta menyampaikan arahan Presiden dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.

            Harapan baru bagi KPK pasca dilaksanakan TWK adalah pembersihan KPK dari paham radikal yang selama ini menjadi sorotan.

            Pada kesempatan berbeda Ketua Badan Pengurus Setara institute Hendardi mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian atau upaya pemerintah dalam mencegah intoleransi dan radikalisme di instansi tersebut.

            Tentu tidak hanya di KPK saja, namun upaya mencegah adanya intoleransi dan radikalisme juga dilakukan di lingkup pemerintah lainnya misal instansi ASN, Polri, TNI hingga ranah pendidikan yakni universitas dan sekolah-sekolah.

            Sehingga siapapun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja dirinya tidak lolos dalam uji moderasi bernegara dan beragama.

            Dirinya juga menilai bahwa informasi terkait tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN, menurutnya adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Ada yang lolos dan ada yang gagal merupakan hal yang lumrah.

            Tentu saja para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) sehingga harus menjalani seleksi. Namun pelaksanaan seleksi ini menuai sorotan banyak pihak, terutama karena aspek TWK yang dianggap hanya sekadar formalitas untuk mencopot pegawai-pegawai berintegritas.

            Perlu diketahui juga bahwa TWK pada seleksi ASN KPK tersebut menyinggung banyak hal seperti HTI, FPI dan terorisme yang dianggap tak sesuai tugas pokok fungsi pegawai.

            Pelaksanaan TWK tersebut juga dinilai tidak hanya mempunyai tujuan sekadar untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan. Lebih jauh dari itu, TWK mempunyai tujuan khusus dalam hal ini menyangkut wawasan kebangsaan itu sendiri.

            Sebelumnya, Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Sehingga tidak benar bahwa TWK merupakan bagian dari pelemahan KPK.

            Kini KPK mengemban harapan baru pasca dilaksanakannya alih status pegawai menjadi ASN, tentu saja kita semua berharap agar KPK dapat semakin kuat, independen dan terbebas dari paham radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Tokoh eks Front Pembela Islam (FPI)m, Rizieq Shihab, mengaku belum layak disebut menjadi Imam Besar. Dirinya merasa masih memiliki kekurangan dan kesalahan.Ia mengklaim selama ini tak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Besar umat Islam.

Hal itu ia sampaikan dalam dupliknya untuk membalas pernyataan jaksa dalam repliknya yang menyebut status imam besar yang melekat pada Rizieq hanya sekadar isapan jempol.

“Bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai Imam Besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai Imam Besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai Imam Besar,” ujar Rizieq Shihab.

Menyikapi hal tersebut, budayawan Jawi, Ismuanto, S.S.,M.Pil, mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan kebesaran diri dari Rizieq Shihab. Seseorang tidak dapat menyatakan dirinya sendiri sebagai orang hebat (besar), mempunyai banyak pengikut dan didengar oleh banyak orang. Pengakuan tersebut harus disematkan oleh orang lain dan bukan dari dirinya sendiri.

Lebih lanjut, jebolan magister filsafat yang biasa dipanggil Pakde Ismu ini menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan perdamaian serta tetap menjaga persatuan ummat manusia. Biarkan kebenaran menemukan jalannya tersendiri. Sebab kebenaran diciptakan oleh Sang Maha Esa, sedangkan keilmuan manusia seperti hukum, politik, agitasi dan propaganda hanya bersifat sementara.

“Ini menunjukkan kebesaran diri dari Rizieq Shihab. Sebab yang menyatakan orang itu hebat (besar) bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kedamaian dan perdamaian serta persatuan ummat manusia. Biarkan kebenaran menemukan jalannya tersendiri. Kebenaran diciptakan oleh Sang Maha Esa, sedangkan keilmuan manusia seperti hukum, politik, agitasi dan propaganda hanya sementara.”, ujar Pakde Ismu.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST

Satgas Nemangkawi menemukan buku catatan yang di dalamnya mencatat adanya bantuan uang tunai mencapai Rp 600 juta kepada KST.

Bantuan uang sebanyak itu diduga disalurkan kepada KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 6 Februari 2021.

“Kami masih mendalami terkait hal itu. Apakah benar ada aliran dana ke Lengkagak Telenggen,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudussy, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti pihak dari Pemerintah Kabupaten Puncak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diduga membantu KST Papua.

Bantuan dilakukan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 600 juta.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi terkait dengan penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga sebagai pemasok senjata api ke KST

Satgas Nemangkawi menemukan buku catatan yang di dalamnya mencatat adanya bantuan uang tunai mencapai Rp 600 juta kepada KST.

Bantuan uang sebanyak itu diduga disalurkan kepada KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 6 Februari 2021.

“Kami masih mendalami terkait hal itu. Apakah benar ada aliran dana ke Lengkagak Telenggen,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudussy, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui pasti pihak dari Pemerintah Kabupaten Puncak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Virus Corona varian Delta dari India telah ditemukan di Indonesia dan menjadi sorotan sehingga perlu diwaspadai. Banyak pakar kesehatan menyampaikan bahwa varian ini lebih cepat menular jika dibandingkan dua mutasi virus lainnya yang berasal dari Afrika dan Inggris.

Untuk menekan kasus COVID-19 ini pemerintah secara masih masif terus melakukan program vaksinasi. Saat ini, vaksinasi merupakan solusi yang dianggap paling tepat dalam mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID-19 yang kini mulai bermutasi di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021) menyatakan bahwa efektivitas vaksin Covid-19 yang digunakan Indonesia masih berada di atas 50% menangkal virus Corona baik yang telah bermutasi maupun tidak.

“Apakah vaksin yang ada di sini memiliki efektivitas yang masih tinggi atau tidak, tentunya secara keseluruhan sekarang masih memiliki. Karena efektivitas di atas 50% masih terpenuhi dan penelitian lebih lanjut akan terus dilakukan serta dimonitor,” kata Wiku.

Selain penelitian tentang keampuhan vaksinasi, Wiku juga menyampaikan bahwa penelitian terkait asal virus dan arah penyebarannya juga terus dilakukan. Adapun, hingga saat ini Indonesia telah menggunakan tiga jenis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan ke masyarakat yaitu Sinovac dari China, AstraZeneca dari Inggris dan Sinopharm untuk program vaksinasi Gotong Royong.

Lebih lanjut, Wiku mengingatkan bahwa antisipasi perlu dilakukan semua pihak seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan hingga vaksinasi karena pada prinsipnya virus akan terus bermutasi selama masih ada media penularan.

“Pada prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi karena dalam rangka untuk survival-nya dan proses mutasinya ini bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi untuk menularnya tersedia atau penularannya tetap terjadi,”.

Sementara itu, juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi secara virtual bertajuk “Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong”, Rabu (16/6/2021) mengatakan, meskipun sejumlah publikasi ilmiah menyebutkan bahwa varian baru virus corona dapat menurunkan efikasi vaksin, namun vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih efektif memberikan perlindungan.

Menurut Nadia, vaksin Sinovac yang digunakan untuk tenaga kesehatan terbukti memberikan perlindungan dari kematian mencapai 98% dan 93% terhindar dari perawatan di rumah sakit.

“Ini data evaluasi untuk kalangan nakes,” ujar Nadia

Nadia juga menyatakan, vaksin AstraZeneca efektif memberikan perlindungan dari penularan virus corona varian delta dan alpha berdasarkan data riset dari Public Health England (PHE).

“Jadi sekarang WHO menyarankan kita mempercepat vaksinasi, efikasi dari vaksin terus terganggu, kita sebenarnya sudah memiliki pertahanan untuk melawan virus tersebut,”.

Lebih lanjut Nadia mengatakan, kasus Covid-19 terus meningkat di Indonesia akibat varian corona delta dan aplha. Oleh karena itu, perlindungan pada masyarakat harus dipercepat dengan memperluas cakupan vaksinasi di seluruh provinsi.

“Pada waktu kita menjadi sasaran vaksinasi maka segeralah datang, jangan ragu-ragu, begitu juga dengan vaksinasi gotong royong karena ada juga karyawan masih ragu-ragu divaksin walaupun sudah dibelikan dari perusahaan,” kata dia.

Kemenkes melaporkan, terdapat tiga varian virus corona yang diyakini menular lebih cepat hingga memperberat gejala Covid-19 saat ini yang menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketiga varian virus corona tersebut mewujud dalam 145 kasus variant of concern (VOC) yang berada di Indonesia. Ketiga varian tersebut ialah B.117 yang berasal dari Inggris, B.1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan B.1617.2 yang berasal dari India.

“Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B.117, lima kasus B.1351 dan 104 kasus B.1617.2,” kata Nadia.

Nadia mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk terus memperketat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro guna mencegah penyebarluasan varian baru virus corona di masyarakat.

Hal yang sama dikatakan Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Bidang Penelitian Fundamental, Prof. Herawati Sudoyo Ph.D, Rabu (16/6/2021) bahwa sebagian besar produsen vaksin COVID-19 telah mencoba mencapai tingkat efikasi hingga 70%. Hingga saat ini, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun vaksin COVID-19 yang tidak efektif menangkal mutasi virus COVID-19.

“Kendati begitu, memang ada penurunan efikasi saat vaksin COVID-19 melawan mutasi virus COVID-19 ini. Namun, hal itu tidak mengurangi makna perlindungan yang diberikan vaksin COVID-19 itu sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung program vaksinasi pemerintah, Prof. Herawati mendorong para ilmuwan untuk berbicara demi meluruskan kesimpangsiuran informasi soal vaksin. Salah satunya dengan menegakkan bukti dan data-data ilmiah, termasuk tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) akibat vaksinasi COVID-19, misalnya. Hanya terjadi di berapa persen dari sekian juta orang yang sudah divaksinasi. Akan tetapi hal-hal kecil inilah yang masuk pemberitaan dan menjadi besar. Saya pikir di sinilah porsi ilmuwan berbicara dengan data data,” ungkap Prof. Herawati.

Prof. Herawati mendorong masyarakat untuk berkontribusi menekan kasus dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Ia pun mengingatkan masyarakat agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin.

“Saya kira kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, semua masalah mengenai vaksinasi bisa teratasi. Kalau seandainya semua sudah divaksinasi, sekali lagi kita harus mengingatkan vaksin bukan satu-satunya cara untuk mengalahkan virus ini. Jadi yang sudah mulai longgar protokol kesehatannya karena adanya program vaksinasi harus kita perketat protokol kesehatan kita lagi karena adanya mutasi virus baru yang sudah bertransmisi lokal,” katanya. (**)