suaratimur.id – Berdasarkan pendalaman dan pemetaan yang telah dilakukan oleh aparat TNI-Polri, saat ini keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terdeteksi dalam lima kelompok besar. Kelimanya masing-masing dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabianus Weker. Gerombolan kelompok tersebut tersebar di beberapa wilalayah Papua. Mereka sering turun gunung untuk melakukan serangan gerilya kepada petugas keamanan serta meneror warga sipil atau disebut juga gangguan keamanan oleh aparat. Beragam aksi tersebut salah satunya ditujukan sebagai upaya untuk memelihara eksistensi serta wilayah yang menurutnya menjadi teritorial kekuasaan.

Serangkaian Konflik Internal di Kelompok Separatis Papua

Meski memiliki misi panjang untuk lepas dari bagian negara Indonesia, namun di dalam upaya tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing sub kelompok yang kadang berujung pada konflik internal hingga perpecahan. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir terdapat satu permasalahan yang menyulut konflik internal kelompok separatis.

Di momentum yang belum lama terjadi, kelompok separatis Papua sempat bersatu untuk mengincar PT Freeport Indonesia. Setidaknya terdapat empat kubu yang berkumpul, yakni pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker. Namun pihak aparat TNI mulai mencium adanya perpecahan lagi di tubuh kelompok separatis tersebut karena perebutan kekuasaan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  

Mereka berebut untuk melengserkan panglima TPNPB yang masih dipegang Goliat Tabuni. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi bahwa Galiat Tabuni sudah berumur dan tak sekuat dulu, sehingga yang lainnya ingin menggeser. Secara wilayah, Tembagapura yang didalamnya terdapat kawasan operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI) dianggap oleh kelompok tersebut dapat menaikkan pamor sehingga peluang menjadi pimpinan tertinggi TPNPB sangat terbuka. Disamping itu, para kelompok tersebut juga melakukan propaganda seakan-akan bersatu ke Tembagapura untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dalam hal kepemimpinan, antar sesama anggota kelompok separatis ternyata masih terdapat persaingan dan rasa ego yang tinggi. Bahkan dalam satu kelompok sudah mulai terdapat ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya. Hal tersebut seperti terjadi saat kelompok Selcius Waker membakar sebuah gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran sebuah rumah ibadah belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya. Aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja.  

Kemarahan Egianus Kepada Benny Wenda

Terbaru, sebuah video yang ramai beredar di jagad maya menunjukkan bahwa Kelompok separatis tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflk terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik kemudian menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Perpecahan Internal Mempercepat Aparat dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Dalam beberapa waktu terakhir, Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian dari kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam.

Kondisi saat inilah yang kemudian terjadi, dimana sifat kejam mereka muncul dengan melampiaskan kemarahan dan balas dendam kepada masyarakat sipil terutama para pendatang di beberapa wilayah Papua. Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut-sebut juga memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak melakukan pembalasan, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini masih digunakan.

Dalam hal dampak dari perpecahan internal kelompok separatis Papua, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh aparat TNI-Polri. Perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena beberapa faktor, salah satunya perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Eduardus Airlangga )*

Protokol kesehatan (Prokes) wajib ditaati walau kasus Corona menurun. Ketaatan terhadap Prokes diharapkan dapat menjaga tren positif pengendalian Covid-19, sehingga dapat mempercepat transisi pandemi ke endemi.

Tak terasa kita sudah menjalani masa pandemi selama lebih dari dua tahun. Selama ini keadaan berubah drastis dan banyak orang lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena takut terkena Corona. Namun sayangnya saat ini mereka sudah lalai dan tidak memakai masker ketika bepergian, mungkin karena merasa aman ketika jumlah pasien Corona menurun.

Menurut data dari Tim Satgas Covid, per tanggal 11 mei 2022, jumlah pasien Corona hanya 400-an orang. Angka ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Namun walau jumlah pasien mengalami penurunan, masyarakat tetap wajib taat protokol kesehatan agar tidak tertular Corona.

Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menyatakan bahwa pandemi belum berakhir meski ada penurunan kasus Corona dan ada sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat. Namun Corona masih ada dan bahkan terus bermutasi.

Varian baru Corona, menurut Dicky Budiman, berisiko menyebabkan ledakan kasus baru. Terutama di daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya rendah, sehingga rawan menularkan kelompok  Lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Dalam artian, jangan sampai mereka jadi korban Corona gara-gara keluarganya tidak taat protokol kesehatan.

Klaster keluarga memang patut diwaspadai karena bisa jadi ayah atau ibu yang bekerja di luar, membawa droplet berisi virus Covid-19. Jika mereka tidak taat Prokes maka akan kena Corona gejala ringan dan menularkannya ke anak-anak di rumah. Ketika ini yang terjadi maka jumlah pasien Corona akan naik lagi.

Kita tentu tidak mau jumlah pasien Covid naik, bukan? Oleh karena itu tetaplah menaati protokol kesehatan, meski jumlah kasus Corona menurun drastis. Memakai masker bukan hanya karena lolos dari razia petugas, tetapi merupakan sebuah kesadaran karena tidak mau tertular Corona di luar sana. 

Apalagi Corona varian Delta dan Omicron bisa menular lewat udara sehingga bahaya saat masyarakat tidak pakai masker di sebelah orang tanpa gejala (OTG). Banyak orang yang tidak tahu siapa saja di sekitarnya yang berstatus OTG. Jangan sampai kena Corona gara-gara bergaul erat dengan OTG dan melalaikan protokol kesehatan.

Selain pemakaian masker, patuhi juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir. Untuk pemilik toko atau tempat umum lain, selalu sediakan tempat mencuci tangan dengan sabun antiseptik (bukan dengan sabun cuci piring). Antisipasi Corona wajib dilakukan, selain dengan scan aplikasi peduli lindungi, juga dengan menyediakan tempat cuci tangan yang representatif.

Masyarakat juga wajib untuk menaati protokol kesehatan seperti menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada undangan pesta pernikahan maka datang saja lalu pulang cepat-cepat, untuk menghindari kerumunan. Tuan rumah menyediakan makanan dalam kotak untuk dikonsumsi tamu undangan di rumah, bukan di dalam gedung. 

Sementara itu, pengurangan mobilitas dilakukan dengan mengurangi keluar rumah, kecuali jika ada kegiatan penting seperti bekerja dan sekolah. Untuk berbelanja bisa via online dan saat ini masyarakat dimudahkan dengan jasa kurir yang bisa mengantar dan membelikan barang apa saja yang ada di dalam kota.

Masyarakat diimbau untuk tetap taat protokol kesehatan walau kasus Corona menurun drastis. Prokes wajib dijaga karena pandemi belum selesai. Tetaplah pakai masker dan menaati Prokes lain agar selamat dari bahaya Corona.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi Institute 

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Program pembangunan di Papua banyak terhambat oleh keberadaan Kelompok separatis dan teroris (KST). Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada gerombolan tersebut agar stabilitas keamanan di Papua dapat terjaga dan program Pemerintah untuk memajukan Papua dapat kembali berjalan.

Papua adalah wilayah yang amat potensial karena memiliki kekayaan sumber daya alam berupa sagu, pisang, dan hasil tani lain. Juga ada tambang tembaga dengan hasil berlimpah. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras untuk memajukan Papua dengan cara pembangunan, agar potensinya dimaksimalkan dan membuat masyarakatnya makin makmur.

Akan tetapi pembangunan wilayah Papua sempat terganggu akibat ulah KST. Mereka melakukan penyerangan dan teror, dan alasannya adalah pemerintah Indonesia disebut ‘penjajah’ karena mereka ingin merdeka. Padahal menurut hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di Nusantara masuk dalam wilayah Indonesia, termasuk Papua (yang dulu bernama Irian Barat).

Anggota DPR Mochamad Hasbi Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintah cukup besar terhadap pembangunan Papua. Sudah ada jalan tol, bandara, waduk, dan infrastruktur lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Seharusnya KST mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. 

Dalam artian, KST jangan menentang pembangunan di Papua, apalagi melakukan teror kepada para pekerja yang sedang menggarap infrastruktur. Penyebabnya karena jika banyak pembangunan di Bumi Cendrawasih maka masyarakat Papua yang diuntungkan, karena mereka bisa bermobilitas dengan lancar. Infrastruktur yang dibuat demi rakyat, bukan demi kepentingan pemerintah semata.

Namun KST masih marah-marah dan melakukan penyerangan ke aparat maupun pekerja pembangunan, yang mereka anggap sebagai representasi pemerintah. Padahal pemerintahlah yang berusaha membangun Papua agar makin maju. Jika KST menganggap Indonesia sedang menjajah Papua, maka tidak mungkin melakukan pembangunan infrastruktur karena akan buang-buang uang saja. Seharusnya KST berpikir seperti itu, tetapi hati dan pikiran mereka sudah terselimuti oleh kebencian.

Keprihatinan anggota DPR amat wajar karena selama ini KST terlihat menentang pembangunan di Papua. Mereka menyerang pekerja padahal ia sedang konsentrasi menggarap Jalan Trans Papua. KST juga pernah menembaki para pekerja Istaka Karya padahal sedang mengerjakan pembangunan jembatan.

Padahal di antara pekerja tersebut juga ada orang asli Papua. Seharusnya mereka tidak menyerang saudara sesukunya sendiri. Namun karena sudah terlanjur membenci pembangunan, maka mereka menembaki dengan membabi-buta. 

Masyarakat tentu geram akan tindakan kejam KST yang asal tembak dan tidak memikirkan manfaat pembangunan untuk jangka panjang. Oleh karena itu mereka menyetujui jika kelompok pemberontak itu ditangkap dan ditindak dengan tegas. Penyebabnya karena KST sudah keterlaluan dengan menghambat pembangunan dan kemajuan Papua.

Pemberantasan KST menjadi tugas besar pemerintah. Dulu kelompok pemberontak ini disebut dengan KKB (kelompok kriminal bersenjata) tetapi diganti dengan KST (kelompok separatis dan teroris). Penggantian jadi ‘teroris’ memang wajar karena mereka memang meneror masyarakat Bumi Cendrawasih, tidak hanya ke para pendatang tetapi juga orang asli Papua.

Jika sudah disebut teroris maka dalam penanganan KST akan dibantu oleh Tim Densus 88 Antiteror dan mereka bekerja sama dengan Tim Satgas Damai Cartenz. Pemberantasan KST wajib dilakukan secara masif agar makin banyak anggotanya yang tertangkap, dan dicari pula markas-markasnya yang selama ini masih tersembunyi.

KST pantas ditindak tegas karena mereka selalu mengganggu pembangunan di Bumi Cendrawasih. Padahal masyarakat Papua butuh pembangunan agar kehidupannya makin maju. Dengan adanya penindakan tegas tersebut, maka kedamaian di Papua akan tetap terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

suaratimur.id – Munculnya respon dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menanggapi pernyataan kekecewaan dari Bupati Jayapura, Mathious Awoitauw justru menimbulkan permasalahan baru sebagai upaya membuyarkan opini publik. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa MRP sebagai lembaga telah menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran berdasarkan suara mayoritas masyarakat Papua dan bukan kepentingan segelintir elit politik di Papua.

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan dasar pendirian MRP sebagai lembaga representasi kultur adat MRP. Namun, pihaknya seakan-akan mengklaim bahwa MRP tidak berdiri pada posisi memihak atau menolak namun berfokus ke mayoritas aspirasi masyarakat. Secara detail, aspirasi yang pada akhirnya diklaim mayoritas menolak tersebut tidak dirinci secara teknis berkaitan dengan jumlah maupun metode yang dipakai dalam menentukan. Singkatnya, keputusan MRP menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak tidak dapat dibuktikan secara penghitungan ilmiah. Timotius Murib justru banyak menjelaskan mengenai dasar Undang-undang terkait Otsus. Sementara jawaban yang dinantikan yakni asal muasal bisa memutuskan adanya suara mayoritas penolakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti membantah jawaban dari Timotius Murib terkait klaim mayoritas masyarakat menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sejumlah aksi dan pernyataan sikap yang mengarah pada dukungan DOB terus bermunculan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun orang luar yang mendukung kemajuan wilayah Papua.

Kelompok yang menamakan Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, melakukan aksi mendukung DOB di belakang kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jumat 13 Mei 2022. Koordinator aksi, Deksa menyatakan bahwa DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Melalui momentum tersebut juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak menikmati kesejahteraan.  

Kemudian anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa DOB dapat mempercepat pembangunan, Dirinya menduga aksi penolakan DOB tidak murni aspirasi dan hanya ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama. Tidak ada demo yang gratis, bahkan sejak dirinya menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, sudah ada yang mensponsori. Secara tegas dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk tidak lagi memaksakan turun ke jalan menolak DOB karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran namun belum disetujui, sedangkan Papua telah dijadwalkan dibahas di DPR.

Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun menyatakan meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Mimika, Yulian Salossa mengaku mendukung langkah pemekaran DOB tiga provinsi di Papua, namun manfaat dari pemekaran harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak pemekaran tersebut telah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus didukung.

Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua (PAP), Jan Christian Arebo, mendukung keputusan pemerintah membentuk DOB di Papua. Jan berharap Presiden Jokowi segera mempercepat DOB untuk menciptakan situasi Papua yang aman, damai, kondusif dan mendorong kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Selain itu, ia juga mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepada provokator aksi demo tolak DOB pada 10 Mei 2022.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano juga secara tegas mendukung pemekaran Papua. Menurutnya pemekaran DOB dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran Papua harus diwujudkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh. Di sisi lain, terkait adanya penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dalam melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

Terakhir, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menilai bahwa(Otsus Papua dan Papua Barat serta pembentukan DOB di Papua dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat. Karena itu, dirinya akan terus mensosialisasikan pentingnya Otsus dan pembentukan DOB di Papua. Program pemerintah tersebut bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

Perselisihan Petinggi Kelompok Penolak DOB

Salah satu pihak yang selalu turut campur dalam setiap aksi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berasal dari kelompok separatis. Dalam aksi penolakan DOB, mereka turut serta ikut dalam aksi sembari menyampaikan tuntutan pokok mereka yakni lepas dari NKRI. KNPB dan ULMWP merupakan dua organisasi yang sering ikut serta dalam aksi, bahkan disebut-sebut sebagai penggerak dibalik adanya penolakan DOB.

Dalam sebuah video yang beredar di jagad maya baru-baru ini, terjadi perselisihan di antara petinggi kelompok separatis Papua. Egianus Kogoya sebagai panglima memperlihatkan kekesalannya ketika berkomunikasi dengan Benny Wenda, pria yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dengan suara lantang dan tangan yang diacung-acungkan, Egianus Kogoya melontakan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti Benny Wenda, Sebby Sambom, Viktor Yemu, dan Jefri Pagawa.

Egianus menuding bahwa keempat sosok tersebut hanya menumpang hidup dari keganasan kelompok separatis yang berperang di Papua. Dirinya menyatakan berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, namun yang di luar negeri, yang mengaku sebagai diplomat, namun ternyata hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok separatis.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kesenjangan antara kelompok separatis yang berperang dengan para diplomat yang ada di luar negeri. Kesenjangan tersebut secara dampak akan menguntungkan situasi keamanan dan masyarakat di Papua, karena sejauh yang kita ketahui unsur pihak yang memprovokasi publik untuk menolak DOB sedang tidak pada kondisi internal yang baik. Jika nantinya MRP masih saja mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak DOB maka perlu dipertanyakan posisi MRP mewakili rakyat Papua yang mana?  jangan-jangan tak jauh beda dengan kelompok separatis dengan kemasan politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ruli Adisasmita )*

Indonesia merupakan negara ramah investasi yang terbuka bagi siapa saja. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk membangun iklim investasi lebih inklusif yang diharapkan dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat. 

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menuturkan, hasil positif yang diraih investasi pada kuartal 1 tahun ini, tidak terlepas dari kepiawaian Presiden Jokowi dalam menarik investor asing.

BKPM berkomentar terkait alasan lonjakan investasi pada kuartal I-2022 yang tercatat sebesar Rp 282,4 triliun atau meningkat 28,5%. Hal ini dicapai melalui serangkaian kebijakan yang akomodatif dan inovatif untuk mendorong investasi di tanah air.

Imam Soejoedi menambahkan, investasi ini dimungkinkan berkat kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang konstruktif, inovatif yang tahu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi. Dalam hal ini, kombinasi kebijakan tersebut, investasi di Indonesia diharapkan menjadi lebih inklusif. Hal ini ditandai dengan pemerataan investasi di Jawa dan luar Jawa.

Bahkan, selama tiga tahun terakhir, implementasi investasi di luar Jawa Berhasil melampaui Jawa. Imam mencatat, dalam tiga tahun terakhir, investasi di luar Jawa tumbuh lebih dari 50%. Sehingga fokus investasi tidak hanya java-focused atau jawa-sentris. Investasi di Indonesia tentu saja mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dari Sabang sampai Merauke.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada triwulan I-2022 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 148,7 triliun atau meningkat 16,6% dari triwulan IV-2021 yang sebesar Rp 127,5 triliun.

Pertumbuhan investasi di luar Jawa terlihat dengan masuknya Riau dan Sulawesi Tengah ke dalam lima besar lokasi investasi PMA dan PMDN. Sedangkan tiga provinsi luar Jawa dengan realisasi investasi PMA terbesar, yaitu Sulawesi Tengah di urutan pertama dengan persentase sebesar 12,9% diikuti Riau 9,9% dan Maluku Utara 7,3%.

Bahlil juga mengatakan, bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. Untuk itu seluruh unit di Kementerian Investasi/BKPM dengan upaya out of the boxmelakukan langkah-langkah dalam rangka pencapaian investasi inklusif.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede telah memperkirakan bahwa kinerja investasi Indonesia pada kuartal II/2022 masih akan mengalami peningkatan, terutama pada sektor pertambangan sejalan dengan harga komoditas yang melonjak.

Josua juga menjelaskan, pada kuartal I/2022, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang mencatatkan nilai investasi tertinggi, baik dari investasi domestik maupun investasi asing. Penanaman modal dalam negeri di sektor pertambangan tercatat mencapai Rp 18,39 triliun, pada periode tersebut, sementara penanaman modal asing sektor ini tercatat sebesar 1,17 miliar US dollar. Dengan kondisi harga komoditas masih cenderung tinggi pada kuartal II/2022, diperkirakan investasi yang berkaitan dengan pertambangan masih relatif tinggi.

Selain sektor pertambangan, Josua juga memperkirakan prospek investasi di sektor yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan juga akan tinggi, seperti nikel yang dibutuhkan untuk menjadi subtitusi ketergantungan bahan bakar. Adapun, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada semester I/2022 sebesar Rp 282,4 triliun, meningkat 28,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kenaikan realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa prospek bisnis di Indonesia yang semakin membaik. Hal tersebut diperkuat oleh kenaikan harga komoditas global, yang mendorong sektor turunannya di Indonesia mengalami perbaikan kinerja. Sektor yang mencatatkan kinerja investasi yang tinggi adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, yang tercatat sebesar Rp 26,97 triliun untuk investasi domestik dan 0,87 miliar US dolar untuk investasi asing.

Keberadaan investasi di Indonesia tentu saja akan berdampak pula pada peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia akan semakin cepat karena penerapan investasi inklusif.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute  

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden Jokowi telah membentuk Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Masyarkat mengapresiasi pembentukan tim tersebut agar proses pemindahan IKN dapat segera terwujud.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menyaksikan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpindahan ini tentu butuh persiapan yang sangat matang dan perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, agar nanti pembangunan IKN berlangsung mulus. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim transisi IKN.

Ada berbagai tugas yang diemban oleh tim transisi IKN. Tugas tersebut memiliki payung hukum yakni Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2023. Pertama, tim transisi IKN wajib mengkonsolidasi pengadaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga serta otorita IKN untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN. Penyebabnya karena selain tugas mereka yang amat berat, tim ini juga terdiri dari para ahli di bidangnya. Ketuanya sudah pasti Kepala Otorita IKN yakni Bambang Susantono, seorang ahli di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur. Sedangkan wakilnya, Dhony Rahajoe, adalah pengusaha properti yang memahami pembangunan gedung-gedung. 

Tugas tim transisi IKN tidak main-main karena untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota tentu amat berat. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur maka perlu dipikirkan, berapa persen pegawai pemerintahan DKI Jakarta dan pegawai Kementerian yang dimutasi ke sana? Jika memang semuanya dipindah maka perlu dipikirkan untuk pemukiman para ASN, surat-surat mutasinya, dan lain sebagainya.

Kemudian untuk pembangunan IKN juga butuh waktu karena tidak bisa berdiri hanya dalam beberapa bulan. Dalam pembangunan IKN maka wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh modernitas bisa ‘disulap’ jadi ibu kota yang ultra modern. Untuk itu butuh tenaga, pemikiran, dan kreativitas dari para ahli tata kota, arsitek, dan lain sebagainya.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena mereka mempersiapkan perpindahan dengan matang. Pertama-tama, walau perpindahan ini secara resmi dan menurut perintah Presiden, tetapi tim transisi tetap mengutamakan kesopanan dengan  meminta izin kepada masyarakat asli Borneo. Mereka adalah penduduk asli sana dan tim beranjangsana agar makin akrab.

Kemudian, tim transisi IKN juga mempertimbangkan kawasan yang akan dijadikan ibu kota negara, karena tidak semuanya berstatus tanah negara. Dengan bersilaturahmi ke para tetua adat di Borneo maka mereka memberikan restu. Sehingga ada sebagian tanah adat yang diberikan dengan sukarela ke pemerintah sebagai wilayah IKN.

Tim transisi IKN juga memastikan agar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung-gedung lain berjalan dengan lancar. Oleh karena itu seluruh pekerja proyek terus dipantau agar bisa selesai tepat waktu. Pengerjaan harus sesuai dengan target karena jadwal pemindahan IKN dan peresmiannya juga harus tepat waktu. Jika molor maka akan rugi biaya dan waktu.

Dengan demikian, sangat wajar jika masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena tugas mereka yang sangat berat, karena wajib membuat perencanaan matang, mengkoordinasi pemindahan, dan membangun wilayah baru. Tim harus bergerak cepat tetapi tetap akurat. Sehingga ibu kota negara menjadi kawasan yang ultra modern dan membanggakan.

Tim transisi IKN terdiri dari para ahli di bidangnya dan di pundak mereka ada tanggung jawab besar untuk mewujudkan ibu kota negara (Penajam Paser Utara) yang jauh lebih baik daripada DKI Jakarta. Dengan adanya keberadaan tim ini, maka percepatan pemindahan IKN dapat segera terlaksanan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute   

Oleh : Muhammad Yasin )*

Meskipun perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H baru berakhir beberapa hari lalu, masyarakat diminta untuk terus menjauhi ujaran kebencian. Dengan terus menjaga semangat Ramadhan, pertikaian yang diakibatkan ujaran kebencian diharapkan dapat diredam atau tidak terjadi. 

Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, justru sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana menjalani kehidupan setelah bulan suci Ramadhan. Pasalnya pada bulan tersebut, umat Muslim telah diajarkan bagaimana untuk bisa menahan nafsu termasuk juga amarah sehingga mampu mengendalikan diri sebaik mungkin. Namun jangan sampai seluruh kebaikan yang telah dijalani tersebut berakhir begitu saja setelah melewati Bulan Ramadhan. 

Umat Muslim khususnya, juga harus mampu untuk menjadi pionir bagaimana menunjukkan keakraban berwarganegara dengan terus menjaga tali persaudaraan bahkan hingga pada mereka yang berbeda keyakinan sekalipun. Sikap saling menghormati, menjaga tingkah laku dan juga termasuk tutur kata yang baik jangan lantas hilang begitu saja setelah melewati bulan Ramadhan. 

Bulan Ramadhan mengajarkan banyak sekali hal, utamanya mengenai toleransi, bagaimana umat Muslim mampu untuk merasakan sulitnya dan susahnya orang-orang yang kurang mampu, selain itu juga terdapat ajaran untuk saling berbagi melalui Zakat Fitrah yang mengindikasikan bahwa memang harus ada kepekaan sosial. 

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa dengan kewajiban berpuasa di Bulan Ramadhan, sebenarnya di dalamnya terdapat banyak sekali nilai yang mampu untuk terus dikembangkan bahkan selepas Ramadhan. Masyarakat, khususnya Umat Muslim harus mampu untuk melepaskan diri dari eksklusifisme karena hanya akan menimbulkan pertentangan, perselisihan bahkan perpecahan. 

Bulan Ramadhan yang telah bersama-sama dilewati tersebut harus mampu dimaknai sebagai bulan yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Nilai-nilai kemanusiaan sangat banyak terdapat dalam ajaran pada Bulan Suci tersebut. Bukan hanya sekedar hubungan interpersonal saja, namun secara pribadi setiap Muslim harus mampu untuk menghindari seluruh perbuatan yang zalim, menjauhi fitnah, hoaks apalagi penyebaran ujaran kebencian karena sa sekali tidak mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan terlebih, mampu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. 

Sementara itu, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj berpesan kepada seluruh umat untuk tidak terlalu mudah menyebarkan fitnah serta ujaran kebencian, khususnya melalui media sosial karena ternyata itu semua akan menyebabkan amalan yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Senada dengan hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga memberikan imbauan kepada masyarakat supaya segera menghentikan pertentangan antar kubu politik karena hanya akan menyebabkan kegaduhan saja. 

Setelah bermaaf-maafan di Hari Lebaran, tentunya momentum untuk saling menjalin hubungan baik harus terus diupayakan antar komunitas yang mungkin selama ini berseberangan akibat sentimen politik. Seluruh pihak harus turut berperan aktif pula untuk menghentikan segala ujaran kebencian, berhenti saling melempar tuduhan serta melontarkan hal-hal yang provokatif. 

Direktur Pascasarjana IAIN Metro Lampung, Dr. Mukhtar Hadi menyatakan bahwa Bulan Ramadhan sebagai bulan pendidikan agar seluruh umat Muslim mampu untuk semakin baik amal dan ibadahnya, semakin mulia akhlaknya, memiliki kedisiplinan dan kejujuran yang tinggi. Menurutnya, justru pembuktian terutama dari penempaan di Bulan Ramadhan tersebut adalah seperti apa perilaku setelah Ramadhan. Seluruh semangat kebaikan yang telah diupayakan semaksimal mungkin selama Bulan Suci tersebut harus terus dilakukan meski telah melewati Hari Lebaran. 

Meskipun bulan suci telah berlalu, masyarakat diharapkan untuk terus menjaga semangat Ramadhan. Dengan  terus mengaplikasikan spirit Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terhindar dari rasa permusuhan/kebencian antar sesama anak bangsa. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute  

suaratimur.id – Sejumlah kalangan terus memberikan sorotan terhadap wilayah di Papua, terkhusus terhadap daerah pegunungan yang kerap bergejolak karena tindakan kelompok separatis yang terus menunjukkan eksistensinya melalui sejumlah gangguan keamanan maupun tindakan penyerangan yang menimbulkan korban jiwa.

Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Seharusnya kelompok separatis mendukung kebijakan tersebut karena memiliki peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Direktur Political and Publicy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa diperlukan pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap ampuh. Masyarakat Papua pada dasarnya adalah orang baik, sehingga pendekatan tersebut bisa dilakukan lewat pada kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kelompok Separatis yang Masih Terus Berulah

Untuk diketahui bahwa di tengah upaya pemerintah melalui aparat keamanan dengan melakukan sejumlah kebijakan dan pendekatan dalam upaya memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Beberapa gangguan keamanan masih terjadi dilakukan oleh kelompok tersebut meliputi sejumlah wilayah. Terbaru, dalam tiga hari secara berurutan, eksistensi kelompok yang memiliki misi melepaskan diri dari Indonesia tersebut seakan ingin terus ditunjukkan.  

Proses evakuasi seorang sopir truk bernama Nober Palintin yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah diserang oleh kelompok separatis di Distrik Gome Kabupaten Puncak mendapat gangguan. Sejumlah aparat yang melakukan evakuasi dihujani tembakan dari kejauhan. Kejadian tersebut berlangsung di sekitar bandara Ilaga saat korban akan diterbangkan menuju Kabupaten Mimika.

Gangguan keamanan dari kelompok separatis juga dilakukan terhadap pesawat Asian One dan tiga pesawat lainnya yang akan mendarat di Bandara Aminggatu Ilaga. Insiden tersebut terjadi pada Jumat pukul 09:30 WIT menyebabkan total empat pesawat memutuskan untuk tidak mendarat demi alasan keselamatan awak pesawat dan penumpang. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Pasca peristiwa tersebut, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan. Para pegawai juga diminta kembali ke rumah untuk mengantisipasi adanya aksi susulan dari kelompok separatis di area bandara. Tidak ada korban jiwa ataupun benda dalam insiden tersebut.

Usai menyerang pesawat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kelompok separatis juga membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Merespon hal tersebut personel Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin Kanit Tindak Ipda Krstofol R Lewirissa kemudian menuju lokasi, namun sudah tidak ditemukan pergerakan dari kelompok separatis. Bersama warga, aparat kemudian memadamkan api yang membakar perumahan guru tersebut. Api tuntas dipadamkan pada pukul 19:20 WIT.

Pola Balas Dendam Secara Berulang

Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Viralnya penyergapan markas anak buah Lekagak Telenggen bernama Lesmin Walker yang kemudian disergap oleh aparat menjadi perhatian banyak pihak sekaligus kewaspadaan dari para anggota kelompok separatis sendiri.

Kabar yang tak kalah gempar adalah saat penyergapan Lesmin Walker, Panglima Lekagak Telenggen juga kemudian lari terbirit-birit untuk menghindari kejaran aparat. Sejak penyergapan markas Lesmin, markas komandan operasi Kelompok Separatis di Intan Jaya tersebut dikuasai oleh TNI Polri. Dari penguasaan markas tersebut ditemukan sejumlah dokumen penting terkait Papua merdeka. Sejumlah hal yang rahasia, kini juga telah diketahui oleh aparat TNI Polri. Namun, dampak paling menonjol pasca kejadian tersebut adalah sikap brutal demi sebuah tindakan balas dendam oleh anggota yang tersisa.

Beberapa Masukan Publik dalam Penanganan Kelompok Separatis di Papua

Berangkat dari adanya gangguan keamanan dan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua dan tergolong masif. Publik memberikan masukan terhadap negara untuk bersikap terutama kepada aparat dalam upaya dan strategi menumpas kelompok yang memiliki misi kemerdekaan tersebut, tentunya melalui kacamata masing-masing.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Hendardi memberikan masukan terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespon secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok separatis pasti meningkat. Pemerintahan Jokowi harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. Kemudian, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap kelompok separatis. Sebaliknya, seluruh elite politik harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Selain itu, Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara memberikan masukan bahwa penyelesaian kelompok separatis di Papua bisa dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, tidak hanya dari aparat keamanan namun juga dari perangkat desa dan masyarakat sipil. Setelah itu kemudian melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua. Terakhir, ialah melibatkan orang-orang Papua dalam membicarakan solusi penyelesaian permasalahan di Papua, sehingga solusi yang didapatkan bisa membuat seluruh pihak merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan dan menerima.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang baru saja menjalankan tugas, dalam pernyataannya terkait permasalahan kewilayahan akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat. Dirinya juga akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah, antara lain bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan para penyelenggara secara umum di Papua Barat. Kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Hardi Wijaya

Pelaksanaan demo buruh pada 14 Mei 2022 dianggap tidak relevan, karena isu yang akan disampaikan sudah terjawab. Oleh sebab itu, aksi demo tersebut sangat diyakini sarat kepentingan politis, utamanya untuk mengangkat popularitas elite buruh. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ratusan ribu buruh akan berpartisipasi pada rangkaian aksi May Day pada 14 Mei 2022 di beberapa lokasi di Jakarta. Rangkaian aksi tersebut akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta International Stadium atau Istora Senayan. 

Mereka menuntut agar pemerintah dapat menurunkan harga-harga bahan-bahan pokok serta menolak kenaikan Pertalite dan gas elpiji 3 kg. Aksi ini sudah terkesan ketinggalan zaman untuk menyuarakan kegelisahan para buruh, dan lagipula tidak semua buruh mau diajak untuk turun ke jalan. 

Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, menyampaikan aspirasi memang hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan tersebut dinilai kurang tepat. 

Menurutnya, aksi demo tidak sepenuhnya tepat, karena semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab aksi ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. Apalagi saat ini pemerintah sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sehingga jangan sampai adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional. Para buruh seharusnya bisa memaksimalkan forum lain agar bisa memperjuangkan haknya. Aksi Demonstrasi di jalan hanya akan membuka adanya persoalan lain di luar penetapan upah.

Aksi demonstrasi juga berpotensi memperburuk iklim investasi, sama halnya dengan perdagangan bursa yang melemah, kegiatan investasi juga berpotensi terhambat. Investor yang awalnya mungkin ingin menanamkan modalnya di Indonesia, akan dibuat khawatir dengan adanya gelaran demonstrasi yang terjadi.

Selain itu, aktivitas demo juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian masyarakat ibukota juga jelas terganggu, seperti jaringan KRL Commuter Line yang terganggu di Stasiun Palmerah hingga berimbas pada Stasiun Tanah Abang jelas merugikan para pekerja dan berdampak pula pada perusahaan kereta listrik tersebut.

Belum lagi penutupan jalan yang merugikan berbagai kendaraan logistik atau kendaraan niaga lainnya. Jika hal tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin perusahaan akan menanggung kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, aksi demo juga tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini tentu saja berpotensi mengalihkan isu yang disuarakan serta menjadi pertanda bahwa aksi demo sarat akan kepentingan politik.

Tentu saja jika ada yang salah pada seorang pemimpin, tuntutan pemberhentian jabatan bukanlah jalan yang bijak. Sehingga patut dipertanyakan pula apakah Partai Buruh benar-benar memperjuangkan aspirasi buruh, atau para tokoh buruh memanfaatkan momen untuk mendapatkan panggung politik?

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyarankan agar sejumlah elemen masyarakat yang hendak berdemonstrasi tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Jokowi juga sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan presiden 3 periode, dan sudah menjawab tegas dengan menolak wacana tersebut.  

Pada aksi demonstrasi di akhir bulan Ramadan 1443 Hijriah lalu, sempat terbentang spanduk yang mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Akhirnya, terjadilah bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan.

Aksi demo memang tidak dilarang, namun bukan berarti aksi ini bisa berjalan tanpa aturan, karena bagaimanapun aksi demo yang berujung pada kemudharatan lebih baik dihindari dan lebih memilih untuk menggunakan cara lain, serta tidak perlu memaksa para buruh yang sedang bekerja untuk ikut berdemo.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Rebecca Marian )*

KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan bahwa pemerintah berencana mengubah strategi dalam menghadapi KST menjadi pendekatan defensif dinamis. Strategi tersebut diyakini efektif untuk melawan aksi brutal KST Papua agar tidak ada korban lagi dari masyarakat sipil.

            Pemerintah berupaya maksimal untuk terus melindungi masyarakat, termasuk di Papua. Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, bahwa masyarakat Papua memiliki hak dasar berupa hak akan situasi yang tenang dari segala macam gangguan. Apalagi situasi yang aman akan mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.

            Kesejahteraan bagi masyarakat Papua adalah hal yang harus diperjuangkan, meski demikian masalah pengamanan juga tidak bisa dinomorduakan. Karena jangan sampai masyarakat Papua menjadi korban hanya karena ego dari kelompok separatis.

            Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin. Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia.  Tentu saja pendekatan secara humanis mutlak diperlukan agar masyarakat  Papua memiliki rasa aman dalam menempuh pendidikan atau dalam melakukan aktivitasnya.

            KST juga memiliki rekam jejak atas perbuatan tidak manusiawinya, Afandy Tiakoly seorang penambang emas yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh KST. Selain itu ada pula Aris Kalan seorang pekerja bangunan yang dibacok di Intan Jaya oleh anggota KST.

            Berita tentang aksi brutal maupun konflik di Papua seakan menjadi berita yang berjilid-jilid, untuk meredamnya tentu saja diperlukan pendekatan secara humanis agar masyarakat tetap memiliki simpati kepada pemerintah.

            Dengan pendekatan secara humanis, diharapkan masyarakat akan semakin bersimpati dan pastinya proses peningkatan kesejahteraan untuk Papua bisa terus berlanjut, karena akan sulit mengembangkan suatu wilayah jika masyarakatnya masih gemar menebar konflik.

            Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan secara tegas bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya pendekatan untuk masyarakat Papua bukanlah pendekatan dengan menggunakan senjata tetapi juga kesejahteraan.

            Tentu saja keamanan menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan di tanah Papua. Apabila masyarakat Papua merasa aman, tentu saja kesejahteraan masyarakat di Papua dapat meningkat. Oleh sebab itu, penting sekali bagi pemerintah untuk turun tangan dalam upaya mengamankan masyarakat di Papua.

            Perlu diketahui bahwa KST telah menembak Sersan Dua Miskel Rumbiak Saereri gugur pasca terkena tembakan. Serda Miskel Rumbiak bersama memang anggota lainnya mendapatkan serangan dari kelompok separatis saat melaksanakan tugas pembinaan untuk kepentingan masyarakat lokal di distric Aifat Timur. Empat prajurit lainnya dinyatakan luka-kula.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Salah satu pembangunan yang menjadi ikon Baru adalah dibangunnya jembatan Youtefa di Jayapura, jembatan ini  juga menjadi landmark kegiatan kolaboratif antar tingkat pemerintahan melalui kerja sama pendanaan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Langkah pemerintah dan aparat keamanan yang menggunakan strategi defensif dinamis merupakan terobosan yang baik dalam melawan kebrutalan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Tentu saja dengan penanganan konflik di Papua, melalui strategi defensif dinamis, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melawan aksi Brutal KST.

            Melawan KST tentu saja membutuhkan strategi, sehingga aparat keamanan dapat memberangus komplotan KST yang kerap berulah di Tanah Papua, sehingga rasa aman bagi masyarakat Papua akan tercipta. Rasa aman ini akan menjadi keyakinan masyarakat Papua bahwa pemerintah memiliki kepedulian untuk Papua.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute