suaratimur.id – Berdasarkan pendalaman dan pemetaan yang telah dilakukan oleh aparat TNI-Polri, saat ini keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terdeteksi dalam lima kelompok besar. Kelimanya masing-masing dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabianus Weker. Gerombolan kelompok tersebut tersebar di beberapa wilalayah Papua. Mereka sering turun gunung untuk melakukan serangan gerilya kepada petugas keamanan serta meneror warga sipil atau disebut juga gangguan keamanan oleh aparat. Beragam aksi tersebut salah satunya ditujukan sebagai upaya untuk memelihara eksistensi serta wilayah yang menurutnya menjadi teritorial kekuasaan.

Serangkaian Konflik Internal di Kelompok Separatis Papua

Meski memiliki misi panjang untuk lepas dari bagian negara Indonesia, namun di dalam upaya tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing sub kelompok yang kadang berujung pada konflik internal hingga perpecahan. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir terdapat satu permasalahan yang menyulut konflik internal kelompok separatis.

Di momentum yang belum lama terjadi, kelompok separatis Papua sempat bersatu untuk mengincar PT Freeport Indonesia. Setidaknya terdapat empat kubu yang berkumpul, yakni pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker. Namun pihak aparat TNI mulai mencium adanya perpecahan lagi di tubuh kelompok separatis tersebut karena perebutan kekuasaan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  

Mereka berebut untuk melengserkan panglima TPNPB yang masih dipegang Goliat Tabuni. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi bahwa Galiat Tabuni sudah berumur dan tak sekuat dulu, sehingga yang lainnya ingin menggeser. Secara wilayah, Tembagapura yang didalamnya terdapat kawasan operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI) dianggap oleh kelompok tersebut dapat menaikkan pamor sehingga peluang menjadi pimpinan tertinggi TPNPB sangat terbuka. Disamping itu, para kelompok tersebut juga melakukan propaganda seakan-akan bersatu ke Tembagapura untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dalam hal kepemimpinan, antar sesama anggota kelompok separatis ternyata masih terdapat persaingan dan rasa ego yang tinggi. Bahkan dalam satu kelompok sudah mulai terdapat ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya. Hal tersebut seperti terjadi saat kelompok Selcius Waker membakar sebuah gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran sebuah rumah ibadah belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya. Aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja.  

Kemarahan Egianus Kepada Benny Wenda

Terbaru, sebuah video yang ramai beredar di jagad maya menunjukkan bahwa Kelompok separatis tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflk terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik kemudian menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Perpecahan Internal Mempercepat Aparat dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Dalam beberapa waktu terakhir, Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian dari kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam.

Kondisi saat inilah yang kemudian terjadi, dimana sifat kejam mereka muncul dengan melampiaskan kemarahan dan balas dendam kepada masyarakat sipil terutama para pendatang di beberapa wilayah Papua. Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut-sebut juga memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak melakukan pembalasan, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini masih digunakan.

Dalam hal dampak dari perpecahan internal kelompok separatis Papua, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh aparat TNI-Polri. Perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena beberapa faktor, salah satunya perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Program pembangunan di Papua banyak terhambat oleh keberadaan Kelompok separatis dan teroris (KST). Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada gerombolan tersebut agar stabilitas keamanan di Papua dapat terjaga dan program Pemerintah untuk memajukan Papua dapat kembali berjalan.

Papua adalah wilayah yang amat potensial karena memiliki kekayaan sumber daya alam berupa sagu, pisang, dan hasil tani lain. Juga ada tambang tembaga dengan hasil berlimpah. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras untuk memajukan Papua dengan cara pembangunan, agar potensinya dimaksimalkan dan membuat masyarakatnya makin makmur.

Akan tetapi pembangunan wilayah Papua sempat terganggu akibat ulah KST. Mereka melakukan penyerangan dan teror, dan alasannya adalah pemerintah Indonesia disebut ‘penjajah’ karena mereka ingin merdeka. Padahal menurut hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di Nusantara masuk dalam wilayah Indonesia, termasuk Papua (yang dulu bernama Irian Barat).

Anggota DPR Mochamad Hasbi Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintah cukup besar terhadap pembangunan Papua. Sudah ada jalan tol, bandara, waduk, dan infrastruktur lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Seharusnya KST mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. 

Dalam artian, KST jangan menentang pembangunan di Papua, apalagi melakukan teror kepada para pekerja yang sedang menggarap infrastruktur. Penyebabnya karena jika banyak pembangunan di Bumi Cendrawasih maka masyarakat Papua yang diuntungkan, karena mereka bisa bermobilitas dengan lancar. Infrastruktur yang dibuat demi rakyat, bukan demi kepentingan pemerintah semata.

Namun KST masih marah-marah dan melakukan penyerangan ke aparat maupun pekerja pembangunan, yang mereka anggap sebagai representasi pemerintah. Padahal pemerintahlah yang berusaha membangun Papua agar makin maju. Jika KST menganggap Indonesia sedang menjajah Papua, maka tidak mungkin melakukan pembangunan infrastruktur karena akan buang-buang uang saja. Seharusnya KST berpikir seperti itu, tetapi hati dan pikiran mereka sudah terselimuti oleh kebencian.

Keprihatinan anggota DPR amat wajar karena selama ini KST terlihat menentang pembangunan di Papua. Mereka menyerang pekerja padahal ia sedang konsentrasi menggarap Jalan Trans Papua. KST juga pernah menembaki para pekerja Istaka Karya padahal sedang mengerjakan pembangunan jembatan.

Padahal di antara pekerja tersebut juga ada orang asli Papua. Seharusnya mereka tidak menyerang saudara sesukunya sendiri. Namun karena sudah terlanjur membenci pembangunan, maka mereka menembaki dengan membabi-buta. 

Masyarakat tentu geram akan tindakan kejam KST yang asal tembak dan tidak memikirkan manfaat pembangunan untuk jangka panjang. Oleh karena itu mereka menyetujui jika kelompok pemberontak itu ditangkap dan ditindak dengan tegas. Penyebabnya karena KST sudah keterlaluan dengan menghambat pembangunan dan kemajuan Papua.

Pemberantasan KST menjadi tugas besar pemerintah. Dulu kelompok pemberontak ini disebut dengan KKB (kelompok kriminal bersenjata) tetapi diganti dengan KST (kelompok separatis dan teroris). Penggantian jadi ‘teroris’ memang wajar karena mereka memang meneror masyarakat Bumi Cendrawasih, tidak hanya ke para pendatang tetapi juga orang asli Papua.

Jika sudah disebut teroris maka dalam penanganan KST akan dibantu oleh Tim Densus 88 Antiteror dan mereka bekerja sama dengan Tim Satgas Damai Cartenz. Pemberantasan KST wajib dilakukan secara masif agar makin banyak anggotanya yang tertangkap, dan dicari pula markas-markasnya yang selama ini masih tersembunyi.

KST pantas ditindak tegas karena mereka selalu mengganggu pembangunan di Bumi Cendrawasih. Padahal masyarakat Papua butuh pembangunan agar kehidupannya makin maju. Dengan adanya penindakan tegas tersebut, maka kedamaian di Papua akan tetap terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

suaratimur.id – Munculnya respon dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menanggapi pernyataan kekecewaan dari Bupati Jayapura, Mathious Awoitauw justru menimbulkan permasalahan baru sebagai upaya membuyarkan opini publik. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa MRP sebagai lembaga telah menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran berdasarkan suara mayoritas masyarakat Papua dan bukan kepentingan segelintir elit politik di Papua.

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan dasar pendirian MRP sebagai lembaga representasi kultur adat MRP. Namun, pihaknya seakan-akan mengklaim bahwa MRP tidak berdiri pada posisi memihak atau menolak namun berfokus ke mayoritas aspirasi masyarakat. Secara detail, aspirasi yang pada akhirnya diklaim mayoritas menolak tersebut tidak dirinci secara teknis berkaitan dengan jumlah maupun metode yang dipakai dalam menentukan. Singkatnya, keputusan MRP menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak tidak dapat dibuktikan secara penghitungan ilmiah. Timotius Murib justru banyak menjelaskan mengenai dasar Undang-undang terkait Otsus. Sementara jawaban yang dinantikan yakni asal muasal bisa memutuskan adanya suara mayoritas penolakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti membantah jawaban dari Timotius Murib terkait klaim mayoritas masyarakat menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sejumlah aksi dan pernyataan sikap yang mengarah pada dukungan DOB terus bermunculan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun orang luar yang mendukung kemajuan wilayah Papua.

Kelompok yang menamakan Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, melakukan aksi mendukung DOB di belakang kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jumat 13 Mei 2022. Koordinator aksi, Deksa menyatakan bahwa DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Melalui momentum tersebut juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak menikmati kesejahteraan.  

Kemudian anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa DOB dapat mempercepat pembangunan, Dirinya menduga aksi penolakan DOB tidak murni aspirasi dan hanya ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama. Tidak ada demo yang gratis, bahkan sejak dirinya menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, sudah ada yang mensponsori. Secara tegas dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk tidak lagi memaksakan turun ke jalan menolak DOB karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran namun belum disetujui, sedangkan Papua telah dijadwalkan dibahas di DPR.

Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun menyatakan meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Mimika, Yulian Salossa mengaku mendukung langkah pemekaran DOB tiga provinsi di Papua, namun manfaat dari pemekaran harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak pemekaran tersebut telah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus didukung.

Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua (PAP), Jan Christian Arebo, mendukung keputusan pemerintah membentuk DOB di Papua. Jan berharap Presiden Jokowi segera mempercepat DOB untuk menciptakan situasi Papua yang aman, damai, kondusif dan mendorong kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Selain itu, ia juga mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepada provokator aksi demo tolak DOB pada 10 Mei 2022.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano juga secara tegas mendukung pemekaran Papua. Menurutnya pemekaran DOB dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran Papua harus diwujudkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh. Di sisi lain, terkait adanya penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dalam melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

Terakhir, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menilai bahwa(Otsus Papua dan Papua Barat serta pembentukan DOB di Papua dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat. Karena itu, dirinya akan terus mensosialisasikan pentingnya Otsus dan pembentukan DOB di Papua. Program pemerintah tersebut bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

Perselisihan Petinggi Kelompok Penolak DOB

Salah satu pihak yang selalu turut campur dalam setiap aksi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berasal dari kelompok separatis. Dalam aksi penolakan DOB, mereka turut serta ikut dalam aksi sembari menyampaikan tuntutan pokok mereka yakni lepas dari NKRI. KNPB dan ULMWP merupakan dua organisasi yang sering ikut serta dalam aksi, bahkan disebut-sebut sebagai penggerak dibalik adanya penolakan DOB.

Dalam sebuah video yang beredar di jagad maya baru-baru ini, terjadi perselisihan di antara petinggi kelompok separatis Papua. Egianus Kogoya sebagai panglima memperlihatkan kekesalannya ketika berkomunikasi dengan Benny Wenda, pria yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dengan suara lantang dan tangan yang diacung-acungkan, Egianus Kogoya melontakan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti Benny Wenda, Sebby Sambom, Viktor Yemu, dan Jefri Pagawa.

Egianus menuding bahwa keempat sosok tersebut hanya menumpang hidup dari keganasan kelompok separatis yang berperang di Papua. Dirinya menyatakan berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, namun yang di luar negeri, yang mengaku sebagai diplomat, namun ternyata hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok separatis.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kesenjangan antara kelompok separatis yang berperang dengan para diplomat yang ada di luar negeri. Kesenjangan tersebut secara dampak akan menguntungkan situasi keamanan dan masyarakat di Papua, karena sejauh yang kita ketahui unsur pihak yang memprovokasi publik untuk menolak DOB sedang tidak pada kondisi internal yang baik. Jika nantinya MRP masih saja mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak DOB maka perlu dipertanyakan posisi MRP mewakili rakyat Papua yang mana?  jangan-jangan tak jauh beda dengan kelompok separatis dengan kemasan politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejumlah kalangan terus memberikan sorotan terhadap wilayah di Papua, terkhusus terhadap daerah pegunungan yang kerap bergejolak karena tindakan kelompok separatis yang terus menunjukkan eksistensinya melalui sejumlah gangguan keamanan maupun tindakan penyerangan yang menimbulkan korban jiwa.

Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Seharusnya kelompok separatis mendukung kebijakan tersebut karena memiliki peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Direktur Political and Publicy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa diperlukan pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap ampuh. Masyarakat Papua pada dasarnya adalah orang baik, sehingga pendekatan tersebut bisa dilakukan lewat pada kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kelompok Separatis yang Masih Terus Berulah

Untuk diketahui bahwa di tengah upaya pemerintah melalui aparat keamanan dengan melakukan sejumlah kebijakan dan pendekatan dalam upaya memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Beberapa gangguan keamanan masih terjadi dilakukan oleh kelompok tersebut meliputi sejumlah wilayah. Terbaru, dalam tiga hari secara berurutan, eksistensi kelompok yang memiliki misi melepaskan diri dari Indonesia tersebut seakan ingin terus ditunjukkan.  

Proses evakuasi seorang sopir truk bernama Nober Palintin yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah diserang oleh kelompok separatis di Distrik Gome Kabupaten Puncak mendapat gangguan. Sejumlah aparat yang melakukan evakuasi dihujani tembakan dari kejauhan. Kejadian tersebut berlangsung di sekitar bandara Ilaga saat korban akan diterbangkan menuju Kabupaten Mimika.

Gangguan keamanan dari kelompok separatis juga dilakukan terhadap pesawat Asian One dan tiga pesawat lainnya yang akan mendarat di Bandara Aminggatu Ilaga. Insiden tersebut terjadi pada Jumat pukul 09:30 WIT menyebabkan total empat pesawat memutuskan untuk tidak mendarat demi alasan keselamatan awak pesawat dan penumpang. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Pasca peristiwa tersebut, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan. Para pegawai juga diminta kembali ke rumah untuk mengantisipasi adanya aksi susulan dari kelompok separatis di area bandara. Tidak ada korban jiwa ataupun benda dalam insiden tersebut.

Usai menyerang pesawat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kelompok separatis juga membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Merespon hal tersebut personel Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin Kanit Tindak Ipda Krstofol R Lewirissa kemudian menuju lokasi, namun sudah tidak ditemukan pergerakan dari kelompok separatis. Bersama warga, aparat kemudian memadamkan api yang membakar perumahan guru tersebut. Api tuntas dipadamkan pada pukul 19:20 WIT.

Pola Balas Dendam Secara Berulang

Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Viralnya penyergapan markas anak buah Lekagak Telenggen bernama Lesmin Walker yang kemudian disergap oleh aparat menjadi perhatian banyak pihak sekaligus kewaspadaan dari para anggota kelompok separatis sendiri.

Kabar yang tak kalah gempar adalah saat penyergapan Lesmin Walker, Panglima Lekagak Telenggen juga kemudian lari terbirit-birit untuk menghindari kejaran aparat. Sejak penyergapan markas Lesmin, markas komandan operasi Kelompok Separatis di Intan Jaya tersebut dikuasai oleh TNI Polri. Dari penguasaan markas tersebut ditemukan sejumlah dokumen penting terkait Papua merdeka. Sejumlah hal yang rahasia, kini juga telah diketahui oleh aparat TNI Polri. Namun, dampak paling menonjol pasca kejadian tersebut adalah sikap brutal demi sebuah tindakan balas dendam oleh anggota yang tersisa.

Beberapa Masukan Publik dalam Penanganan Kelompok Separatis di Papua

Berangkat dari adanya gangguan keamanan dan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua dan tergolong masif. Publik memberikan masukan terhadap negara untuk bersikap terutama kepada aparat dalam upaya dan strategi menumpas kelompok yang memiliki misi kemerdekaan tersebut, tentunya melalui kacamata masing-masing.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Hendardi memberikan masukan terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespon secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok separatis pasti meningkat. Pemerintahan Jokowi harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. Kemudian, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap kelompok separatis. Sebaliknya, seluruh elite politik harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Selain itu, Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara memberikan masukan bahwa penyelesaian kelompok separatis di Papua bisa dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, tidak hanya dari aparat keamanan namun juga dari perangkat desa dan masyarakat sipil. Setelah itu kemudian melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua. Terakhir, ialah melibatkan orang-orang Papua dalam membicarakan solusi penyelesaian permasalahan di Papua, sehingga solusi yang didapatkan bisa membuat seluruh pihak merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan dan menerima.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang baru saja menjalankan tugas, dalam pernyataannya terkait permasalahan kewilayahan akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat. Dirinya juga akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah, antara lain bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan para penyelenggara secara umum di Papua Barat. Kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebecca Marian )*

KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan bahwa pemerintah berencana mengubah strategi dalam menghadapi KST menjadi pendekatan defensif dinamis. Strategi tersebut diyakini efektif untuk melawan aksi brutal KST Papua agar tidak ada korban lagi dari masyarakat sipil.

            Pemerintah berupaya maksimal untuk terus melindungi masyarakat, termasuk di Papua. Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, bahwa masyarakat Papua memiliki hak dasar berupa hak akan situasi yang tenang dari segala macam gangguan. Apalagi situasi yang aman akan mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.

            Kesejahteraan bagi masyarakat Papua adalah hal yang harus diperjuangkan, meski demikian masalah pengamanan juga tidak bisa dinomorduakan. Karena jangan sampai masyarakat Papua menjadi korban hanya karena ego dari kelompok separatis.

            Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin. Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia.  Tentu saja pendekatan secara humanis mutlak diperlukan agar masyarakat  Papua memiliki rasa aman dalam menempuh pendidikan atau dalam melakukan aktivitasnya.

            KST juga memiliki rekam jejak atas perbuatan tidak manusiawinya, Afandy Tiakoly seorang penambang emas yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh KST. Selain itu ada pula Aris Kalan seorang pekerja bangunan yang dibacok di Intan Jaya oleh anggota KST.

            Berita tentang aksi brutal maupun konflik di Papua seakan menjadi berita yang berjilid-jilid, untuk meredamnya tentu saja diperlukan pendekatan secara humanis agar masyarakat tetap memiliki simpati kepada pemerintah.

            Dengan pendekatan secara humanis, diharapkan masyarakat akan semakin bersimpati dan pastinya proses peningkatan kesejahteraan untuk Papua bisa terus berlanjut, karena akan sulit mengembangkan suatu wilayah jika masyarakatnya masih gemar menebar konflik.

            Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan secara tegas bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya pendekatan untuk masyarakat Papua bukanlah pendekatan dengan menggunakan senjata tetapi juga kesejahteraan.

            Tentu saja keamanan menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan di tanah Papua. Apabila masyarakat Papua merasa aman, tentu saja kesejahteraan masyarakat di Papua dapat meningkat. Oleh sebab itu, penting sekali bagi pemerintah untuk turun tangan dalam upaya mengamankan masyarakat di Papua.

            Perlu diketahui bahwa KST telah menembak Sersan Dua Miskel Rumbiak Saereri gugur pasca terkena tembakan. Serda Miskel Rumbiak bersama memang anggota lainnya mendapatkan serangan dari kelompok separatis saat melaksanakan tugas pembinaan untuk kepentingan masyarakat lokal di distric Aifat Timur. Empat prajurit lainnya dinyatakan luka-kula.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Salah satu pembangunan yang menjadi ikon Baru adalah dibangunnya jembatan Youtefa di Jayapura, jembatan ini  juga menjadi landmark kegiatan kolaboratif antar tingkat pemerintahan melalui kerja sama pendanaan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Langkah pemerintah dan aparat keamanan yang menggunakan strategi defensif dinamis merupakan terobosan yang baik dalam melawan kebrutalan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Tentu saja dengan penanganan konflik di Papua, melalui strategi defensif dinamis, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melawan aksi Brutal KST.

            Melawan KST tentu saja membutuhkan strategi, sehingga aparat keamanan dapat memberangus komplotan KST yang kerap berulah di Tanah Papua, sehingga rasa aman bagi masyarakat Papua akan tercipta. Rasa aman ini akan menjadi keyakinan masyarakat Papua bahwa pemerintah memiliki kepedulian untuk Papua.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute 

suaratimur.id – Entah apa yang ada di benak seorang politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul sampai memparodikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dani pada akun twitter pribadi miliknya. Kita tidak sedang membahas persaingan atau rival politik hingga permasalahan yang ada diantara kedua tokoh pusat tersebut. Namun lebih menyoroti atas dampak yang mungkin ditimbulkan berkaitan dengan gambar suntingan yang menyinggung masyarakat Papua. Seperti yang kita tahu, masyarakat Papua memiliki rekam jejak yang cukup sensitif terhadap segala sesuatu yang menurutnya tidak menyenangkan atau menyinggung. Sejumlah kejadian atas hal tersebut membuktikan pada kondisi yang tidak kita harapkan bersama.

Tahun 2015, pedangdut Cita-citata pernah hingga menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dugaan penghinaan terhadap etnis Papua. Cita dilaporkan oleh Komunitas Papua Mandiri setelah dia melontarkan kalimat yang dianggap menyinggung warga Papua di dalam tayangan infotainment. Ketika itu, dia berkata, “Cantik kan, nggak kayak Papua.” Tahun 2019, kerusuhan terjadi di sejumlah lokasi di Papua dan Papua Barat akibat adanya penangkapan dan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian atas demo mahasiswa Papua di Surabaya, serta adanya pernyataan salah satu oknum yang menyebut orang Papua monyet. Tahun 2020, sejumlah mahasiswi asal Papua yang berkesempatan kuliah di luar negeri speak up menyampaikan keluh kesahnya terkait tindakan rasis oleh sejumlah orang disana. Namun, terpaan tersebut dirasa kalah dengan semangat mereka untuk membanggakan Tanah Papua serta mendorong kemajuan melalui bidang pendidikan dan kreatifitas anak muda. Kembali ke tanah air, di tahun 2021 Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya mengeluarkan pernyataan kontroversial akan memindahkan ASN di kementeriaannya yang tidak memiliki kinerja memuaskan. Dampak dari pernyataan tersebut, Tri Risma mendapat respon dari anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf bahwa hal tersebut kurang bijak karena dapat dinilai menganggap Papua sebagai tempat buangan. Sementara, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono, menilai bahwa pernyataan Menteri Sosial perlu diklarifikasi lantaran bisa mengarah pada cultural appropriation. Pada akhirnya pihak Kementerian Sosial melakukan klarifikasi bahwa ungkapan “pergi ke Papua” adalah untuk memotivasi jajarannya agar berani keluar dari zona nyaman.

Terbaru, unggahan foto yang diedit menyerupai Gubernur Anies Baswedan menggunakan baju adat suku Dani pada akun twitter pribadi politisi Ruhut Sitompul menyulut protes dari sejumlah masyarakat yang membela Papua atau memiliki perhatian pada permasalahan di Papua. Dalam keterangannya politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut mengaku bermaksud menyindir tingkah Anies Baswedan yang kerap menggunakan pakaian adat daerah yang tengah dikunjungi, demi dianggap orang Indonesia asli.

Dampak dari hal tersebut, Ruhut Sitompul kemudian dilaporkan oleh Panglima Komandan Revousi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega ke Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Mei 2022. Ruhut dinilai telah menimbulkan kebencian antar-suku, ras, dan golongan karena postingan tersebut. Kuasa hukum Petrodes Mega MS Keliduan, Sanggam Indra Permana Sianipar, mengatakan postingan Ruhut Sitompul ini dapat menimbulkan kebencian antar-kelompok dan ras tertentu. Postingan Ruhut juga dinilainya hanya akan membuat stigma buruk bagi masyarakat Papua. Atas unggahan tersebut, Ruhut Sitompul dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Respon keberatan juga dinyatakan oleh aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai yang mempertanyakan maksud Ruhut mengunggah gambar Anies mengenakan baju adat suku Dani. Dirinya tak mau buru-buru menyimpulkan, namun jika foto tersebut merupakan hasil pengeditan, maka bisa jadi mengandung unsur penghinaan.

Sementara itu, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mengutuk kerjas atas tindakan Ruhut Sitompul. Menurut mereka tindakan tersebut merupakan salah satu perbuatan rasis. Sekretaris Umum KAHMI Jaya, M. Amin meminta pihak kepolisian segera memproses hukum tindakan rasis Ruhut kepada Papua dan Anies.

Ruhut Sitompul Meminta Maaf atas Unggahan Tersebut

Berselang 2 hari dari kejadian unggahan terkait Anies, Ruhut akhirnya meminta maaf kepada publik. Ia mengatakan bahwa orang yang menghujat sebenarnya tak tahu permasalahan yang terjadi. Meski demikian, ia memilih untuk meminta maaf, karena sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Ruhut juga mengaku mendapatkan foto editan tersebut di media sosial lalu kembali mengunggahnya di akun twitter miliknya.

Namun, laporan Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega MS Keliduan terkait unggahan Ruhut tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku, meskipun Ruhut telah minta maaf.

Masyarakat Papua Agar Tidak Terprovokasi

Di sisi lain, menanggapi adanya pelaporan oleh Pemuda Papua terkait unggahan dari Ruhut Sitompul, pegiat media sosial Helmi Felis menyatakan bahwa bahwa Petrodes Mega tidak perlu khawatir. Ia mengaku dekat dengan orang Papua dan sering berkeliling ke wilayah tersebut. Disana masyarakatnya berhati lembut, rasa Indonesia. Melihat pernyataan Petrodus yang bersifat kaku menganggap unggahan tersebut melecehkan nilai-nilai budaya dan adat tradisional Papua, maka Papua bisa kacau karena rawan dibawa ke politik. Belajar dari kejadian kerusuhan tahun 2019 akibat faktor rasisme, justru berdampak pada provokasi yang melebar dan merugikan masyarakat Papua sendiri. Perusakan dan pembakaran gedung serta mobil, hanya berhenti pada pelampiasan emosi. Selebihnya tak berpengaruh pada hasil positif apapun. Justru secara umum malah menimbulkan trauma dan ketakutan.

Tokoh agama di Jayawijaya Papua Yoram Yogobi pernah menyatakan meminta warga masyarakat Papua memaafkan oknum yang melakukan rasisme terhadap Papua. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman, wajib melaksanakan hukum yang diajarkan oleh Kristus, yaitu hukum kasih. Kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dirinya meminta masyarakat Papua tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

Pada akhirnya, mengutip pernyataan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Aisha R. Kusumasomantri terkait peran warga sipil dalam turut serta merangkul masyarakat Papua. Diperlukan sebuah perubahan fundamental dari masyarakat mengenai anggapan bahwa menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Setiap unsur negara memiliki peranan tersendiri dalam mempertahankan keutuhan bangsa, dan peran paling mendesak bagi masyarakat sipil saat ini adalah mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif bagi masyarakat Papua. Akan tetapi, sebelum kita dapat menciptakan perubahan tersebut, hal yang pertama-tama harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia di luar Papua adalah mengakui bahwa permasalahan diskriminasi rasial merupakan masalah yang terletak pada masyarakat Indonesia di Pulau Jawa, bukan pada masyarakat asli Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Moses Waker)

Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan berbagai bidang di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dan bukti ketegasan bahwa Papua bagian integral NKRI.

Selama ini Pemerintah Indonesia akan terus mewujudkan kesetaraan dalam hal pembangunan, sehingga tentunya tidak hanya pulau Jawa-Bali saja yang dibangun secara masif, melainkan semua wilayah di Indonesia termasuk Papua sekalipun. Dengan terjadinya beberapa pembangunan yang memang telah dilakukan secara masif di sana, merupakan bukti konkret Pemerintah bahwa mereka memiliki keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Provinsi Papua dan juga Papua Barat memang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal tersebut dinyatakan secara langsung dan diberikan dukungan penuh oleh sejumlah tokoh pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Papua Nugini.

Mereka dengan tegas tetap mendukung bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Bentuk langsung dukungan tersebut dilakukan dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Kantor Kedutaan Indonesia yang berada di Port Moresby, Papua Nugini beserta langsung disaksikan oleh Nugraha Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini.

Dukungan yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh OAP tersebut juga menjadi bukti lain bahwa negara tetangga seperti Papua Nugini mampu melihat dengan jelas adanya keberpihakan yang sangat positif dimiliki oleh Pemerintah pusat kepada daerah paling timur di wilayah NKRI tersebut.

Bahkan Sitapay, salah satu tokoh OAP yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya melihat ada keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membangun Papua secara keseluruhan. Maka dari itu pihak tokoh OAP sama sekali tidak memiliki keraguan untuk mendukung sepenuh seluruh program pembangunan yang masih direncanakan atau juga yang sudah terlaksana dari Pemerintah RI di Papua.

Salah satu kebijakan yang juga disinggung adalah mengenai perpanjangan otonomi khusus Papua. Bagi para tokoh OAP tersebut, nyatanya memang program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat Papua sendiri. Setidaknya secara nyata dapat kita semua lihat bahwa infrastruktur jalan yang ada di sana mulai diperbaiki, termasuk juga mengenai peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan hingga pendidikan akan juga meningkat.

Bukti dari keseriusan Pemerintah untuk terus mendengar seluruh aspirasi yang diberikan oleh pihak masyarakat Papua sebagaimana terlihat dalam sebuah sesi pertemuan yang telah terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Merdeka pada 25 April 2022.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal dibicarakan termasuk mengenai aspirasi mereka terkait pemekaran wilayah. Justru dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa hasil survey mengatakan bahwa sebanyak sekitar 82 persen rakyat Papua sendiri meminta kepada Pemerintah RI untuk melakukan pemekaran wilayah. Sebenarnya juga banyak wilayah lain yang ingin meminta pemekaran, namun Presiden kali ini sedang memfokuskan diri untuk melakukan pembangunan di wilayah Timur sehingga menerima aspirasi tersebut.

Lebih lanjut, Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini juga turut memberikan komentarnya. Menurutnya, justru dengan adanya seluruh program pembangunan di wilayah Papua dan juga Papua Barat tersebut termasuk menjadi momentum yang sangat tepat dalam rangka menyuarakan sebuah kebenaran yang memang nyata terjadi di sana, bukan hanya seperti sekedar berita miring yang selama ini banyak diisi oleh aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Sama sekali seluruh bukti tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan betapa wilayah Papua menjadi perhatian dari Pemerintah RI. Bahkan dikatakan pula Presiden sendiri sudah melakukan kunjungan di wilayah Papua 14 kali termasuk di wilayah-wilayah terpencilnya, berbeda dengan kunjungan yang dilakukan di Provinsi lain yang mungkin hanya beberapa kali saja.

Pemerintah RI sangat serius dalam membangun Papua, bukti bahwa memang Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat terhadap berbagai program pembangunan nasional agar kemajuan wilayah Papua dapat segera diwujudkan .

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

suaratimur.id – Sebuah pola berulang kembali ditunjukkan oleh kelompok separatis Papua sebagai bagian dari eksistensi sekaligus teror kepada pihak manapun yang dirasa menghalangi jalan dan tujuannya. Sayangnya, pola berulang berupa tindakan balas dendam tersebut sering menyasar kepada warga sipil, terutama kepada pendatang.

Untuk diketahui, bahwa melalui sejumlah pemberitaan pada tanggal 10 Mei 2022 lalu aparat TNI-Polri telah berhasil menembak komandan operasi kelompok separatis dan teroris Papua bernama Lesmin Walker. Ia disebut sebagai komandan operasi yang paling diandalkan dan merupakan bagian dari kelompok Panglima Lekagak Telenggen. Lesmin menemui ajal ketika tempat persembunyiannya di Wulomi disergap oleh aparat TNI-Polri. Akibat penyergapan tersebut, kini Lekagak Telenggen juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran dari aparat TNI-Polri. Semasa hidupnya, Lesmin termasuk paling diincar karena terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal. Salah satunya adalah menembak mati aparat Brimob bernama Prada I Komang Wiranata pada akhir April 2022 dalam serangan ke pos keamanan di Puncak Jaya. Kini, tewasnya anak buah Lekagak tersebut diperkirakan semakin melemahkan kekuatan militan separatis Papua.

Seorang Sopir Truk di Puncak Hilang

Namun, hanya berselang satu hari dari kejadian tewasnya Lesmin Walker, publik kembali dikejutkan dengan adanya berita hilangnya seorang sopir truk di Puncak. Sopir yang diketahui bernama Nober Palintin tersebut diduga kuat menjadi korban penembakan Kelompok Separatis pada Rabu 11 Mei sekitar pukul 10:30 WIT di Kali Ilame, Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Korban dinyatakan hilang setelah sebelumnya diketahui sedang mencari material pasir kemudian terdengar suara tembakan sebanyak total 7 kali. Saat aparat datang dan melakukan penyisiran hanya ditemukan truk yang dibawa korban. Hingga saat ini aparat masih melalukan penyisiran mencari keberadaan korban.

Dalam keterangannya, Diresktimum Polda Papua, Kombes Faizal Rahmadani menduga kuat bahwa pelaku merupakan bagian dari kelompok Selena, bukan kelompok Numbuk Telenggen. Hingga saat ini, Tindakan biadab terus dilakukan oleh kelompok separatis terutama kepada warga sipil. Sebelumnya, kelompok separatis di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang pria bernama Samsul Sattu pada 25 April 2021 lalu dengan luka di bagian rusuk sebelah kanan saat sedang berada di teas rumahnya. Dari hasil identifikasi kepolisian, pelaku penembakan merupakan kelompok separatis pimpinan Numbuk Telenggen.  

Pola Balas Dendam Kelompok Separatis yang Berulang

Setiap akibat merupakan sebab dari akibat sebelumnya. Pola tersebut seperti lingkaran setan yang tak pernah habis menemui titik akhir. Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Dalam kurun waktu sepanjang Januari-Maret 2022, tercatat kelompok separatis Papua telah melakukan tujuh kali tindak pidana dengan korban tewas sebanyak 13 orang. Terakhir, Rabu 17 April 2022 lalu, prajurit TNI di Pos TK Quari Atas Yonif R 431/SSP Distrik Kenyam berhasil menggagalkan upaya aksi kekerasan dari kelomppk separatis di Kabupaten Nduga, Papua.

Pengamat kebijakan Publik, Jerry Massie mendorong persoalan di Papua diselesaikan dengan cara humanis. Pasalnya, jika dilakukan dengan cara sporadis dan bersenjata, maka sorotan pelanggaran HAM di Papua terus terjadi. Perlu pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan melalui para kepala suku dan tokoh agam untuk membantu sosialisasi. Pemerintah harus mengevaluasi dan mengkaji kembali mengapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey juga memiliki penilaian bahwa saat ini Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) terfragmentasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi, dan kelompok yang berjuang untuk suksesi politik. TPN OPM sebelumya tidak menyerang guru, mantrim bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun, saat ini gerakannya memiliki pola baru yang menyasar warga sipil.

Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak membalas, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini digunakan oleh kelompok separatis Papua.

Memutus Pola Balas Dendam

Berangkat dari adanya setiap kejadian yang telah terbaca polanya namun masih saja terdapat letupan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua. Menjadi momentum bagi aparat hingga pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan Papua. Kita tentu tidak berharap adanya korban dari pihak manapun yang berjatuhan. Tanah Papua damai menjadi harapan kita semua. sa ja ko, ko jaga sa

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) makin brutal serta meneror rumah ibadah. Penegakan hukum terhadap anggota KST wajib dilakukan agar keamanan di Papua dapat terjaga.
Kondisi Papua belum sepenuhnya damai karena ada ancaman dari KST. Mereka tak hanya menyerang secara verbal tetapi juga dengan perbuatan.

Serangannya juga beragam dan makin lama makin parah, karena yang jadi korban bukan hanya warga sipil tetapi juga aparat. KST juga tega merusak rumah warga dan membakar sekolah, dan perbuatan yang sangat tercela ini tentu dibenci oleh masyarakat Papua.

Tak hanya meneror di pemukiman warga, KST juga meneror rumah ibadah. Mereka menyerang sebuah gereja di Kampung Apmisibil, Distrik Akbibab, Kabupaten Pegunungan bintang. Dua orang aparat terluka karena serangan ini, yakni Bripda Vanny Putra Perdana dan Pratu Willy John Bazanes.

Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito menyatakan bahwa kontak tembak sempat terjadi pukul 10:45 WIT, tanggal 1 Mei 2022. KST melakukan penyerangan terhadap 2 personel (aparat) yang sedang melakukan pengamanan di rumah ibadah. Arah tembakan dari samping SMP Okibab mengarah ke gereja.

Serangan KST tentu langsung dicerca masyarakat karena mereka tega menyerang rumah ibadah. Meski tidak ada korban jiwa tetapi serangan KST membuat masyarakat ketakutan sehingga bisa saja kegiatan ibadah yang selanjutnya jadi terganggu. Mereka jadi batal untuk datang ke gereja karena takut akan serangan selanjutnya.

Padahal sebagai umat yang taat, jamaah tentu ingin rutin ke gereja untuk beribadah. Namun KST malah berulah dan mengganggu mereka yang ingin menenangkan diri dan mendekatkan diri pada Tuhannya. KST sungguh keterlaluan karena tega menyerang rumah ibadah dan melanggar hak asasi masyarakat yang ingin beribadah dengan khusyuk di sana.

Ketika menyerang rumah ibadah maka terlihat bahwa KST tidak memiliki rasa welas asih sama sekali karena sangat tega menembak ke arah gereja, dan umat yang berada di dalam adalah orang asli Papua yang merupakan saudara sesukunya sendiri. Mereka yang berada di dalam tentu tak tahu bahwa di luar ada serangan. Lagipula jamaah sedang khusyuk beribadah sehingga tak mendengar ada tembakan.

Apakah KST sudah kesetanan sehingga nekat menyerang rumah ibadah? Sungguh keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan! Mereka seakan-akan tidak takut dosa dengan menembaki rumah ibadah dan secara terang-terangan menentang Tuhan. Perbuatan mereka kali ini sangat membuat masyarakat dilanda amarah karena menyerang rumah ibadah yang merupakan rumah Tuhan.

Oleh karena itu penangkapan anggota KST makin digencarkan lagi oleh Satgas Damai Cartenz. Mereka makin intensif dalam melakukan penyisiran, terutama dalam menemukan markas-markas KST. Maklum, markas mereka ada banyak dan sengaja dibuat di tempat tersembunyi seperti di dalam hutan atau perbukitan, sehingga aparat agak kesulitan untuk menemukannya.

Masyarakat yang mengetahui di mana anggota KST juga diminta jadi informan dan langsung melapor ke aparat agar diadakan pencidukan secara cepat. Sebuah informasi, walau hanya via telepon, amat berharga. Penyebabnya karena anggota-anggota KST bisa cepat dibekuk agar mereka tak lagi melakukan penyerangan, baik ke rumah ibadah maupun ke tempat lainnya.

KST yang meneror rumah ibadah sangat dikecam masyarakat karena mereka tega menyerang gereja dan menembak aparat yang sedang menjaga keamanan warga. Masyarakat amat setuju akan penangkapan KST karena memang selama ini mereka sudah meresahkan. Jangan sampai gara-gara KST, umat jadi takut untuk beribadah ke gereja.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

suaratimur.id – Acungan jempol atas kinerja aparat keamanan yang bertindak tegas merespon kegiatan aksi demonstrasi penolakan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus tanpa izin serta pemberitahuan sesuai aturan yang berlaku. Dalam waktu singkat, pihak aparat keamanan mampu membubarkan massa yang sebelumnya telah diperingatkan untuk tidak datang namun masih saja berkumpul. Secara keseluruhan, aksi demonstrasi berjalan lancar dan dapat dikendalikan oleh aparat tanpa dampak negatif yang menyertai.

Apresiasi yang besar juga pantas diberikan kepada pihak kepolisiaan atas respon cepat dalam mengusut aktor dalam kegiatan aksi di sejumlah titik di Jayapura pada 10 Mei 2022 kemarin. Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) sekaligus sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi Jefry Wenda (JW) ditangkap oleh tim gabungan bersama dengan 6 orang lainnya di kawasan Padangbulan Jayapura.

Penangkapan tersebut secara tegas dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa bahwa pihaknya telah mengawal aksi hingga kondisi aman dan kondusif. Berangsur-angsur, massa aksi kembali pulang, namun di tengah aksi pihaknya menangkap penanggung jawab sekaligus juru bicara PRP yang justru tidak turun berada di tengah aksi. Penangkapan dilakukan di sekretariat Kantor KontraS Papua di Perumnas IV Kelurahan Hedam wilayah Kota Jayapura bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota AMP.

Terancam UU ITE atas Dugaan Hasutan Aksi

Penangkapan terhadap Jefry Wenda didasarkan pada dugaan pelanggaran UU ITE terkait adanya selebaran atau seruan yang beredar di masyarakat dimana dirinya mengaku sebagai juru bicara PRP sekakigus penanggug jawab aksi. JW terancam pidana hingga enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Jefri Wenda dalam selebaran dan media sosial berupaya menghasut dan mengajak masyarakat untuk ikut berdemo. Namun, saat demo berlangsung Jefri justru tidak terlihat di beberapa titik yang menjadi tempat berkumpulnya pendemo.

Hingga saat ini penyidik masih mendalami sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2019 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak diizinkannya aksi demonstrasi karena surat permohonan tidak menjelaskan secara rinci sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tidak adanya penanggung jawab. Dasar tersebut yang menjadikan aparat keamanan membubarkan aksi di beberapa titik melalui tembakan gas air mata dan semprotan water canon.

Keberadaan Aktivis KNPB dan AMP Saat Penangkapan Jefry Wenda

Terkonfirmasi berdasarkan pernyataan pihak kepolisian, bahwa mulanya polisi hanya menarget Jefry Wenda untuk ditangkap, namun saat didatangi pihaknya menemukan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah dengan juru bicara PRP tersebut. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay. Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Demi memudahkan proses penyelidikan, pihak kepolisian juga telah memberikan ruang pendampingan hukum bagi ketujuh orang yang ditangkap tersebut.

Mempertanyakan Motif Aksi Penolakan DOB

Sejak adanya rencana aksi pada 10 Mei 2022 kemarin, Jefry Wenda adalah sosok yang paling aktif dan sering muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 lalu. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II.

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di lingkup wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Adanya gembar-gembor penolakan DOB dan Otsus, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Jika beberapa pihak termasuk dari akademisi menilai terdapat keterlibatan elit lokal Papua dalam aksi tersebut. Maka kita semua perlu mendorong aparat agar terus mengusut dalam ranah penegakan hukum. Jangan sampai ada korban kembali berjatuhan hanya untuk menyenangkan syahwat politik kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat.

Tindakan Anarkis Massa Aksi Penolakan DOB Papua

Satu hal yang tak boleh dilupakan dari kegiatan aksi penolakan DOB Papua kemarin, bahwa jargon aksi damai yang diserukan sebelumnya tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Massa justru bertindak anarkis dengan melempari batu kepada aparat keamanan ketika akan dibubarkan. Dari tindakan tersebut mengakibatkan Kasat Polair Polresta Jayapura Kota, AKP Francis JP. Wardjukur mengalami luka patah tulang punggung pada tangan kanannya dan terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Untuk diketahui sekaligus sebagai penegasan bahwa aksi demonstrasi penolakan Otsus dan DOB oleh PRP sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. Aksi jalanan tersebut justru banyak mendapat kecaman dari masyarakat Papua. Berdasarkan situasi di lapangan bahwa suasana transaksi jual beli di pasar lama Sentani, sejak pagi hingga siang hari berjalan normal-normal seperti biasanya. Seruan aksi demo yang disebarkan tidak menyurutkan para pedagang membawa hasil kebunnya ke pasar untuk dijual.

Maka rugi bandar untuk para penyokong aksi yang tak membuahkan esensi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)