Oleh : Irlendo Airlangga )*

Virus Covid-19 telah bermutasi menjadi varian Omicron. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menjaga Prokes guna mengantisipasi penyebaran varian baru virus Corona tersebut.
Pandemi hampir 2 tahun ini kita jalani, dan Indonesia terus meningkatkan berbagai cara agar tidak ada lagi yang terinfeksi Corona dan membentuk herd immunity. Sayangnya virus Covid-19 telah bermutasi. Dari yang awalnya varian alfa, beta, gamma, delta, dan sekarang Omicron.

Corona varian Omicron ini ditemukan di sekitar Afrika Selatan dan belum masuk ke Indonesia. Walau belum ada laporan pasien Covid varian Omicron tetapi kita tidak boleh berleha-leha, tetapi malah makin meningkatkan kewaspadaan. Sebab biasanya virus hasil mutasi diklaim lebih ganas daripada virus aslinya, sehingga ditakutkan akan menyebabkan kematian.

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah melarang warga negara Afrka Selatan, WNI atau warga neagra lain yang habis mengunjungi negara tersebut, untuk mendarat di Indonesia. Larangan ini juga berlaku bagi yang pernah traveling ke Nigeria, Zimbabwe, Botswana, dan sekitarnya. Visa untuk warga negara Afrika Selatan juga ditangguhkan untuk sementara.

Untuk mencegah penularan Corona varian Omicron maka kita wajib meningkatkan kewaspadaan dan tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk menghafal ciri-ciri terkena Corona varian Omicron, di antaranya pusing berat, pegal-pegal dan kecapekan, dan tidak ada masalah dengan penciuman. Hal ini beda dengan Corona varian lain yang menghilangkan fungsi indra penciuman.

Jika Anda terkena pilek berat dan pegal-pegal, jangan hanya isolasi mandiri. Namun segeralah berobat ke klinik atau Rumah Sakit dan akhiri dengan tes rapid atau PCR. Saat pandemi kita harus tetap waspada, jangan sampai jadi OTG lalu menulari anak-anak di rumah. Oleh karena itu ketika sakit harus segera bertemu dengan dokter, agar jika terkena Corona varian Omicron bisa lekas diatasi.

Sebelum terlanjur tertular Corona varian Omicron, maka tetaplah menaati protokol kesehatan 10M. Saat ini memang pasien Covid menurun, ‘hanya’ 500-an per harinya, tetapi keadaan belum benar-benar aman. Tetaplah pakai masker ganda dengan posisi masker disposable di dalam dan masker kain di bagian luar untuk memperkuat filtrasi dari droplet yang bertebaran di luar rumah.

Pakai masker ketika di luar rumah, walau hanya menyapu halaman atau menyiram tanaman. Masker juga harus dipakai ketika sampai kantor, jangan hanya dikenakan di perjalanan. Sat bekerja tetap taati protokol kesehatan, jaga jarak, dan bersihkan AC secara teratur. Penyebabnya karena Corona bisa menular lewat udara yang kotor dan pengap, seperti yang ada di AC yang kotor.

Selain memakai masker, taati juga protokol kesehatan yang lain seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan dengan membuat hajatan yang dihadiri sampai ribuan orang, jika tidak mau dibubarkan oleh aparat dan tim satgas penanganan Covid. Jangan marah saat ada satgas karena mereka melakukan tugasnya untuk menumpas Corona di Indonesia.

Taati juga poin dalam protokol kesehatan yang lain seperti mengurangi mobilitas, mengganti baju, menjaga higienitas lingkungan, dan meningkatkan imunitas tubuh. Jangan liburan saat akhir tahun karena takut ada kenaikan kasus Covid ketika mobilitas tinggi. Jaga pula pola makan dengan lebih banyak mengkonsumsi buah, sayur, dan air putih.

Corona varian Omicron memang belum masuk ke Indonesia tetapi kita tidak boleh santai saja. Bisa jadi virus hasil mutasi itu sudah diam-diam diam menulari Anda tanpa sengaja. Tetaplah jaga protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh agar tidak terkena Corona varian apa saja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Reuni 212 memang sudah sarat akan gerakan politis. Reuni 212 pun diyakini hanya menjadi panggung politik Ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pemerintah.

Ketika Reuni 212 dimulai, jalan utama ibu kota seakan dikuasai oleh para peserta. Alih alih menyuarakan tabligh akbar, acara ini justru menjadi ajang politik identitas yang juga menghasilkan perselisihan baru.

Apalagi sejak gerakan 212 muncul, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia mengalami peningkatan, Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2020 kasus intoleransi meningkat mencapai 270 kasus di mana sebelumnya berjumlah 177 kasus pada tahun 2014.

Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Tak heran bahwa punggawa FPI seperti Rizieq Shihab memiliki panggung spesial dalam reuni tersebut.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana reuni PA 212 tersebut.Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Kemudian ketika mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangkan banyak massa apalagi mengabaikan protokol kesehatan, maka langkah yang tepat ada dua menurut Habib Syakur.Pertama, terhadap isu yang mereka gaungkan nantinya hanya sekadar menjadi catatan saja bagi pemerintah.Kedua, aparat penegak hukum bisa menindak penanggung jawab aksi secara hukum karena mengabaikan protokol kesehatan.

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menegaskan bahwa Monas Belum Dibuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta kepada panitia untuk memikirkan lagi rencana Reuni 212 yang akan digelar di tengah pandemi. Riza mengatakan bahwa Jakarta belum aman dari penyebaran virus Corona.

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga meminta kepada Panitia Reuni 212 agar menggelar acara secara virtual. Menurut PKS, semua pihak harus berhati-hati saat akan membuat kegiatan di tengah pandemi virus corona.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.Apalagi pada pemilu 2019 lalu, PA 212 dan sebagian besar elit FPI tidak menerima hasil dari KPU.

Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Peserta Reuni 212 tidak sadar bahwa apa yang mereka ikuti tersebut menjadi pemicu terpecah belahnya Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya warga yang tidak ingin ada rumah ibadah lain di dekat rumahnya, semakin banyak anak sekolah yang tidak mau memilih ketua OSIS yang tidak seagama, semakin banyak yang menginginkan negara khilafah atau pancasila dengna peraturan-peraturan syariah.

Harus diakuti bahwa politisasi sesuatu yang bernuansa agama memang cara jitu untuk menambah pundi-pundi ketenaran dan mungkin juga cuan, dan FPI memiliki banyak rekam jejak dalam aksinya yang bernuansa politis.FPI telah resmi dicabut izinnya oleh pemerintah, Reuni 212 tentu akan menjadi panggung bagi eks pentolan FPI untuk menyuarakan dakwah yang jauh dari kesan damai.

Reuni 212 sudah semestinya menjadi sarana dakwah menjalin ukhuwah, bukan lantas menggelorakan narasi saling membenci hingga muncul perpecahan dan berpotensi memunculkan sikap intoleransi. Jika Reuni 212 disisipi orasi saling membenci, tentu saja acara ini tidak urgent dilaksanakan di masa Pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Gelombang ketiga covid-19 diprediksi terjadi di akhir 2021. Untuk mencegah hal itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan memberikan beberapa saran untuk pemerintah.

Menurut Iwan, potensi gelombang ketiga terjadi jika mobilitas yang tinggi saat liburan. Di saat bersamaan, tidak ada disiplin pada protokol kesehatan, 3T (testing, tracing, dan treatment), dan cakupan vaksinasi yang luas.

“Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya,” ucap Iwan beberapa waktu yang lalu.

Iwan menilai harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun ini. Sebab, saat ini, dia menilai kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih kurang.

“Pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan aplikasi PeduliLindungi (terkait kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 di akhir tahun),” kata Iwan.

Meski begitu, Iwan menilai pemerintah sudah responsif mencegah gelombang ketiga covid-19. Menurutnya, pemerintah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, mengakselerasi vaksinasi, dan meningkatkan layanan kesehatan.

“Sudah cukup responsif,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan lalu. “Artinya, kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus COVID-19 bisa ditekan,” kata Nurhadi.

Dia mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. Menurut dia, setiap momen peningkatan kasus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada.

“Kita semua, baik pemerintah dan masyarakat, jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi,” katanya.

Nurhadi mendukung percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. “Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan,” ujar dia. (*)

Jakarta — Menjelang bulan Desember 2021, isu terkait penyelenggaraan aksi Persaudaraan Alumni 212 mulai mencuat.

Akan tetapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pihak Persaudaraan Alumni 212 untuk mempertimbangkan situasi Jakarta saat ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19 terkait rencana kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

“Mohon semua panitia pertimbangkan, kita masih pandemi sekalipun sekarang di level 1. Mohon dipertimbangkan, dan mohon semua sesuai ketentuan dan aturan yang ada,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat, 26 November 2021 malam.

Selain itu, Ahmad Riza meminta PA 212 mempertimbangkan lagi rencana reuni 212 tersebut, meski Jakarta sudah memasuki PPKM level 1.

Sebab Covid-19 masih ada di Jakarta, dan kegiatan-kegiatan berkerumun berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya menghormati kegiatan Persaudaraan Alumni 212, akan tetapi Riza meminta agar PA 212 memperhatikan aturan dan dan ketentuan yang ada.

“Mohon semua bisa pertimbangkan dengan baik, cari solusi yang lebih bijak, jangan sampai niat kita lakukan reuni 212 nanti malah jadi klaster baru. Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik, tapi menimbulkan klaster baru,” ujarnya.

Ahmad Riza menambahkan acara kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini, harus mendapatkan izin dari satuan gugus tugas (Satgas) Covid-19 DKI Jakarta.

Kemudian, Ahmad Riza mengatakan, Polda Metro Jaya juga akan meminta penilaian Satgas Covid-19 sebelum memutuskan untuk memberikan izin keramaian atau tidak terkait kegiatan tersebut.

“212 itu harus ada izin keramaian dari Polda Metro Jaya dan Polda juga akan minta izin satgas Covid-19,” kata Riza.

Sementara itu, Polda Metro Jaya diketahui belum mengeluarkan izin Reuni 212 digelar di sekitar Patung Kuda seberang kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, polisi mengatakan ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi panitia, salah satunya belum ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. (*)

Oleh: Sandi Wibawa )*

Disiplin Prokes dan vaksinasi masih menjadi kunci utama untuk menekan Covid-19 Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Masyarakat pun diharapkan selalu mematuhi berbagai imbauan tersebut mengingat saat ini terjadi tren peningkatan kasus positif di berbagai negara.

Di beberapa negara pandemi gelombang III kembali menaikkan jumlah kasus aktif, di Indonesia kenaikan kasus kerap terjadi setelah masa liburan. Oleh karena itu jelang libur Natal dan Tahun Baru masyarakat Indonesia harus disiplin dalam menjalani protokol kesehatan dibarengi dengan percepatan vaksinasi kepada semua kelompok umur.

Nelwan Harahap selaku Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudaaan (Kemenko PMK) mengatakan, pemerintah berikhtiar dalam mengantisipasi gelombang ketiga selama Nataru. Antisipasi pertama yang akan dilakukan adalah menghapus cuti bersama pada tanggal 24 Desember 2021 guna menekan mobilitas masyarakat di akhir tahun.

            Kedua, melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti saat libur Nataru. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke luar Daerah dan/atau cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

            Nelwan menilai, seluruh upaya tersebut penting lantaran mobilitas yang tinggi berpeluang dalam menyebabkan penularan covid-19. Apalagi, Indonesia memiliki tren kenaikan kasus usai libur panjang.            

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).

            Menurut Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021, prokes yang harus dilakukan adalah 6M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Luhut mengatakan, penerapan prokes sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur natal dan tahun baru.

            Perlu kita ketahui, berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mobilitas masyarakat untuk wilayah Jawa-Bali yang akan melakukan perjalanan diprediksi meningkat sekitar 19,9 juta sedangkan untuk Jabodetabek sekitar 4,45 juta.

            Dirinya juga menambahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta untuk menyusun strategi dan mengambil kebijakan, supaya tidak terjadi peningkatan mobilitas akibat liburan Nataru.

            Luhut juga menyinggung perihal kewajiban tes PCR untuk moda transportasi udara yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dirinya berujar bahwa kewajiban itu ditujukan untuk menyeimbangkanrelaksasi yang diberlakukan terutama di sektor Pariwisata.

            Para Ilmuwan juga sempat menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada vaksinasi. Mengingat, penelitian menunjukkan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan divaksinasi covid-19.

            Dengan sedikitnya perawatan yang efektif dan belum adanya obat untuk covid-19, perusahaan dan pemerintah juga berlomba mengembangkan vaksin dalam upaya menghentikan pandemi.

            Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh jurnal Nature Medicine, para peneliti di Spanyol, Amerika Serikat dan Inggris, melakukan survei terhadap 13.400 orang di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19.Studi tersebut menemukan bahwa saat 72% responden mengatakan mereka bersedia divaksinasi, 14% menolak dan 14% lainnya menyatakan ragu-ragu.

            Para peneliti menemukan orang-orang yang paling tidak percaya pada pemerintah adalah mereka yang cenderung tidak mau divaksin. Bahkan, mereka yang pernah sakit dengan covid-19 tidak lebih mungkin merespons secara positif.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, vaksin merupakan bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini merupakan pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Tri Wibawa, meminta kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan meskipun nantinya telah menerima vaksin.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut mengapresiasi pemerintah Indonesia yang cukup sigap dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Paranietharan, mengatakan, belum banyak negara berkembang di dunia yang sudah memvaksinasi rakyatnya. Salah satunya Indonesia.

            Pada kesempatan berbeda Immunization Officer WHO Indonesia Olivi Silalahi, menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses di dunia dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Menurut Olivi, Indonesia berada pada urutan kedua negara terbanyak penduduknya yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

            Pandemi belum berakhir, protokol kesehatan serta vaksinasi harus dijadikan strategi untuk mengakhiri pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Menjelang periode Natal dan Tahun Baru dalam waktu dekat, pemerintah segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk semua wilayah di Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan hati-hati dengan penerapan 3M, skrining kesehatan, pengaturan mobilitas, dan lain-lain.

Periode Nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara serentak agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman Covid-19,” kata Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Selasa (23/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, pemerintah juga menghimbau agar semua lapisan masyarakat mendukung upaya penanganan pandemi dengan turut menjaga kondisi yang tengah terkendi. Utamanya, bersama bahu-membahu mencegah lonjakan kasus di periode Natal dan Tahun Baru. Kerja sama yang erat antara seluruh elemen masyarakat dan juga unsur pemerintah sangat dibutuhkan.

Seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian Covid-19. “Seluruh elemen masyarakat harus disiplin dan bertanggung jawab sehingga pandemi ini dapat terus terkendali,” pungkas Wiku. (*)

Oleh : Abdul Rasyid )*

Masyarakat tegas menolak Reuni 212 karena masih masa pandemi Covid-19 karena dapat memicu ledakan Covid-19. Acara itu juga tidak bermanfaat karena hanya berisi provokasi kepada Pemerintah dan menjadi panggung bagi Ormas terlarang.

Pandemi masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Di tengah gempuran virus covid-19, kita berusaha agar survive tanpa terinfeksi Corona. Namun anehnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 seakan-akan tidak takut akan penyakit berbahaya ini, karena mereka ngotot mengadakan reuni tanggal 2 desember 2021, di patung kuda-Jakarta.

Bagaimana bisa PA 212 ingin mengadakan reuni sementara di luar sana masih ada Corona? Mereka beralasan bahwa saat ini kasus covid sedang turun sehingga aman-aman saja. Padahal kita tidak tahu siapa saja yang jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) di antara peserta reuni tersebut. Sehingga tetap saja kegiatan ini beresiko tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menolak reuni 212. Walau kasus Corona sedang turun tetapi masih berbahaya jika ada kerumunan. Jangan sampai Jakarta naik level, karena saat ini dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Jika naik jadi PPKM level 3 bahkan 4, akan sangat berdampak ke perekonomian.

Bayangkan jika banyak peserta reuni yang tertular Corona lalu mereka menularkannya lagi ke keluarganya di rumah, juga ke orang lain yang berkontak dengannya. Kasus Corona akan naik drastis dan pasar ditutup lagi. Maka roda perekonomian akan tersendat, dan bagaimana para pedagang bisa eksis jika terus begini? Reuni hanya terjadi selama beberapa jam tetapi efeknya bisa berbulan-bulan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman juga dengan tegas menolak reuni 212, karena lagi-lagi alasan kerumunan. Dicky juga menegaskan, jika sudah banyak yang divaksin tidak boleh ada acara seperti reuni, karena melanggar protokol kesehatan. Vaksinasi memang bisa menghindarkan dari bahaya penularan Corona, tetapi harus taat prokes, karena kekebalan komunal belum terbentuk.

Kita juga tidak tahu berapa persen peserta reuni 212 yang sudah divaksin Corona, sehingga tetap ada potensi penularan virus covid-19 di sana. Bisa jadi ada yang antivaks sehingga malah berbahaya karena berpotensi jadi OTG. Lagipula, tidak mungkin untuk meminta seluruh peseta reuni 212 untuk tes swab terlebih dahulu, karena biayanya juga cukup tinggi.

Untuk apa reuni berpanas-panasan dan bisa kehujanan, karena desember adalah musim hujan? Jika lapangan monas ditutup maka peserta reuni 212 bisa gigit jari, karena mendapatkan tempat lain yang luas juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih izinnya juga tidak bisa dadakan, dan berpotensi dibubarkan oleh aparat, karena tak berizin dan membuat kerumunan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menolak reuni 212 jika diadakan di lapangan monas. Ia menyarankan reuni diadakan secara virtual saja, lagi-lagi karena alasan pandemi. Namun walau diadakan secara virtual, tetap saja PA 212 harus mengutamakan sopan santun dan tidak boleh menghujat pemerintah.

Reuni seharusnya penuh dengan canda tawa dan berbagi kebahagiaan. Akan tetapi, reuni 212 pada tahun-tahun sebelumnya malah penuh dengan umpatan, hujatan, dan serangan terhadap pemerintah. Seolah-olah kalimat negatif yang mereka lancarkan mengotori baju putih yang sedang dikenakan, sayang sekali. Jika mereka mengaku sebagai seseorang yang taat, tentu lebih baik diam daripada bicara yang jelek-jelek.

Reuni 212 dibatalkan saja daripada jauh-jauh datang ke lapangan monas ternyata temaptnya ditutup karena masih pandemi. Acara ini juga jelas tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, karena masih masa pandemi. Jangan reuni sembarangan karena bisa meningkatkan kasus Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Agung Wicaksono )*

Masyarakat diminta untuk tidak kendor menerapkan Prokes meskipun kasus positif virus Corona melandai. Menaati prokes adalah sebuah kewajiban adanya ancaman gelombang ketiga Covid-19.

Sudahkah Anda memakai masker saat akan keluar rumah? Saat ini, masker adalah benda yang wajib dikenakan, karena ia berfungsi untuk menahan laju droplet ketika berkontak dengan OTG. Selain memakai masker, ada juga 9 poin lain dalam protokol kesehatan, dan semuanya wajib ditaati agar tidak kena Corona.

Sayangnya akhir-akhir ini ada yang mulai capek memakai masker dan menaati prokes. Ada pula yang mengenakan masker tetapi posisinya melorot, sehingga percuma karena tidak bisa melindungi hidung dan mulut. Menurut dokter Reisa, masker amat penting karena efektivitas pemakaiannya baru terjadi ketika di 1 tempat minimal ada 75% orang yang mengenakannya.

Bisa jadi yang malas memakai masker dan menaati prokes berkata bahwa saat ini keadaan sudah aman, bahkan mengira pandemi sudah usai. Memang dalam 1-2 bulan terakhir jumlah pasien Covid menurun drastis, menjadi hanya 500-600 orang per harinya. Tidak ada daerah yang berstatus zona merah dan PPKM level 4. Akan tetapi kita harus tetap taat prokes karena pandemi belum selesai.

Justru ketika keadaan aman ada ancaman yang mengintai secara diam-diam. Penyebabnya karena banyak yang mengira Corona sudah minggat dari Indonesia, dan akhirnya tidak taat prokes. Akhirnya ia malah tertular virus Covid-19 dari OTG tanpa disadari, dan keadaannya bisa makin parah karena belum sempat mendapatkan vaksin. Apakah Anda mau bernasib buruk seperti itu gara-gara tidak taat prokes?

Oleh karena itu tetaplah menaati prokes di mana saja, baik dalam perjalanan maupun saat sampai di kantor atau rumah. Anak-anak yang sudah melaksanakan pembelaajran tatap muka (PTM) juga terus diingatkan agar memakai masker dan taat prokes agar tidak membentuk kluster Corona baru.

Menaati prokes sangat gampang, bukan? Penyebabnya karena kita sudah terbiasa melakukannya selama hampir 2 tahun. Saat ini pemakaian masker yang dianjurkan adalah yang 2 lapis: disposable dan masker kain, agar filtrasinya lebih dari 90%. Penyebabnya karena filtrasi yang kuat bisa menahan droplet dari OTG yang kena virus Covid-19 varian delta, yang bisa menular hanya dengan berpapasan.

Selain memakai masker, kita masih harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer agar tetap higienis, jadi jangan lupa untuk membawa 1 botol saat bepergian, dan kalau bisa bawa juga semprotan anti kuman. Saat sampai rumah juga wajib mandi, keramas, dan berganti baju, kalau bisa baju dan celana dicuci dengan air panas agar kuman-kumannya benar-benar mati.

Menjaga kebersihan juga dilakukan di lingkungan rumah dan sekitarnya, karena Corona bisa dengan leluasa hinggap di tempat kotor. Jangan sepelekan sampah dan debu, lebih baik lelah sedikit untuk bebersih daripada kena Corona lalu merana.

Hindari juga kerumunan untuk sementara, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG. Kalau misalnya ada undangan, pastikan tempatnya taat prokes dan tidak usah makan di tempat, tetapi saat ini rata-rata semuanya paham dan makanan dibungkus di dalam kotak untuk oleh-oleh. Kurangi juga mobilitas dan hanya pergi untuk urusan penting saja.

Mudah bukan untuk menaati prokes 10M? Sebenarnya semua ini hanya butuh niat, kesabaran, dan ketelatenan. Jangan lupa untuk saling mengingatkan jika ada yang lupa tak pakai masker dan berikan ia sehelai masker disposable. Menaati prokes tidak susah, dan semua ini dilakukan agar tidak kena Corona dan tidak menularkannya ke anggota keluarga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Indonesia akan menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Libur panjang kali ini diprediksi sejumlah epidemiolog bisa memicu gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, Indonesia bisa melewati libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tanpa diikuti gelombang ketiga Covid-19. Caranya ada dua.

Pertama, masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kedua, pemerintah meningkatkan vaksinasi Covid-19.

“Ini bukan hal yang mudah. Namun, dengan gotong royong seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, ini bisa saja tercapai,” tegasnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/11).

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada 21 November 2021 kepatuhan masyarakat menggunakan masker sebesar 91,84 persen. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan 91,16 persen.

Sementara data Kementerian Kesehatan hari ini pukul 12.00 WIB, jumlah orang yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 136.713.147 atau 65,64 persen dari target 208.265.720 orang. Sedangkan penerima vaksinasi dosis kedua atau lengkap baru 92.274.562 orang atau 44,31 persen.

“Cakupan vaksinasi dosis lengkap menjadi fokus capaian kita karena dengan dosis lengkap masyarakat dapat terlindungi secara maksimal dibandingkan dengan hanya dosis satu saja,” ujarnya.

Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Keputusan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. (*)

Oleh : Asep Sarifudin )*

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.
Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

Ia mengatakan, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan.

Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum dijadikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu.

Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Diketahui elemen buruh menuntut UMP tahun 20222 naik 7-10 % dari tahun ini. Namun tuntutan tersebut tentu saja tak bisa langsung mendapatkan persetujuan.Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2021 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, UMP di Jakarta saat ini berada di angka Rp 4.416.186,548.

Jika mengacu pada perhitungan kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan yakni sebesar 1,09 persen, UMR Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.464.322,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku takut menaikkan UMP, keputusan tersebut ia ambil demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum DPD Himpunan Perngusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini sangat tidak baik jika serikat buruh atau pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan.

Apalagi banyak pengusaha yang saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi, bagaimana agar usahanya dapat tetap mampu bertahan sampai perekonomian menjadi normal kembali.

Sarman juga meyakini, apabila ekonomi Indonesia semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP di tahun-tahunyang akan datang dan mengalami kenaikan yang positif.

Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute