Sekitar 1.000 pelajar yang usia 12-18 tahun terlihat antusias mengikuti vaksinasi di SMP Negeri 5 Jalan Dadali, Kota Bogor, Sabtu (31/7/2021). Melalui vaksinasi tersebut para siswa berharap bisa cepat belajar dengan sistem tatap muka.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi Kadisdik Kota Bogor Hanafi dan Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno memantau langsung pelaksanaan vaksinasi pelajar tersebut. Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengatakan bahwa fokus pemberian vaksinasi adalah untuk anak-anak usia di atas 12 tahun

“Hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional, fokus pemberian vaksin untuk anak-anak usia di atas 12 tahun. Di tempat ini 1.000 siswa (divaksinasi), ada juga anak-anak dari madrasah, gitu,” ujar Bima

Ditempat terpisah, peneliti kebijakan publik dari Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, S.Sos.,M.Si.,M.A, mengatakan bahwa berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit.

“Berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit”, ujar Andre.

Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan RI. Setiap tahun rakyat Indonesia memperingati hari kemerdakaan yang puncaknya tepat di tanggal pembacaan teks Proklamasi, 17 Agustus. Menyongsong HUT ke-76, ajakan mengibarkan bendera merah putih sebulan penuh menggaung di dunia maya dan dunia nyata.

Sejak Sabtu (31/7/2021) gerakan mengibarkan bendera merah putih mulai menggema. Salah satunya oleh para pedagang di di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dharmahusada Surabaya, Jawa Timur. Mereka memasang bendera kecil di gerobak-gerobak dan meja tempat para pedagang menjajakan dagangan kulinernya.

Selain dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76, gerakan memasang bendera merah putih yang dilakukan komunitas pedagang juga sebagai penyemangat melawan COVID-19. Diketahui, sejumlah pedagang dan beberapa elemen belakangan ini mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas kondisi pandemi.

“Ini menghormati dan kita memberikan semangat kepada pedagang Surabaya, walau pun dalam keadaan seperti ini kita tetap semangat,” kata Ketua Paguyuban SWK Dharmahusada Surabaya Syafii Salahudin.

Sementara itu, di Kota Blitar dan Sumenep, Kepolisian Resor setempat membagikan bendera merah putih kepada warga penerima bantuan sosial di seluruh kecamatan daerah setempat. Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan, bagi-bagi bendera merah putih sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-76, sekaligus memupuk semangat merah putih dalam menghadapi COVID-19.

Di dunia maya, gerakan serentak mengibarkan bendera merah putih pada 1-31 Agustus 2021 juga tersiar di berbagai platform media sosial. Salah satunya disebarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di akun Instagram, Twitter, dan Facebook resminya, serta jejaring aplikasi WhatsApp.

PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya dalam angka HUT RI ke-76, juga menghias lokomotif dan gerbong kereta dengan livery khusus bertema kemerdekaan RI. Ada empat unit lokomotif dan 37 unit gerbong yang dihias dengan livery khusus. Yakni KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasar Turi-Gambir), KA Argo Wilis (Surabaya Gubeng-Bandung), KA Gajayana (Malang-Gambir), dan KA Argo Parahyangan (Gambir-Bandung).

“Pemasangan livery khusus peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada Kereta Api ini sebagai wujud nasionalisme KAI dalam menyediakan konektivitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Manager Humas Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (1/8/2021).

Tidak hanya pedagang, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) se-Indonesia juga mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol optimisme negara dalam melawan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI, Bintang Wahyu Saputra.

Menurut Bintang, mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk optimisme bagi seluruh masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19.

“Saya menginstruksikan pengurus SEMMI seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di depan sekretariat masing-masing, dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengibarkan bendera merah putih didepan rumah masing masing selama bulan Agustus ini,” ujar Bintang, dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021).

Pengibaran bendera merah putih pun perlu dilakukan menyambut bulan Agustus yakni bulan kemerdekaan Indonesia.

“Kita tidak boleh kalah oleh virus dan keadaan saat ini, seluruh elemen bangsa harus bahu membantu untuk membumi hanguskan virus ini dari Indonesia, dan membawa negara kita menang melawan Pandemi ini secepatnya” ujar Bintang.

Bintang mengatakan, sudah kewajiban juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpegang teguh terhadap Pancasila untuk saling membantu sesama dan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mendukung dan menjalankan seluruh kebijakan pemerintah.
“Yang paling penting itu ialah kita harus mendukung kebijakan pemerintah menyukseskan pelaksanaan PPKM agar tidak terulang dan vaksinasi” ujarnya. (**)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menggelar aksi pada 5 Agustus 2021. Aksi atau demonstrasi ini sebagai respons atas banyaknya buruh meninggal akibat Covid-19 di lingkungan pabrik. Aksi akan berlangsung dengan mengibarkan bendera putih dan menghentikan produksi pabrik untuk sementara.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, rasio penularan Covid-19 di lingkup pabrik masih terus meningkat dan memberi dampak yang besar. Dia mencontohkan, misalnya, di PT Transjakarta saja hingga saat ini sudah terdata sekitar 20 orang meninggal. Said Iqbal meminta pemerintah untuk membuat aturan terkait aktivitas buruh di perusahaan. Misalnya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jam kerja buruh, aturan jika ada tingkat penularan tinggi, proses pabrik diliburkan sementara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah berupaya mendengar semua aspirasi rakyat di tengah era pembatasan sosial. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

“Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena Covid-19, kemudian di seberangnya takut mati karena ekonomi,” jelasnya. Menurut Mahfud, kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat terbilang wajar dan dialami semua negara, yang dikonfirmasi berdasarkan studi dari Kementerian Luar Negeri.

Oleh sebab itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus dilakukan. “Kalau di negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resistan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonominya. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya kehilangan kebebasan,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa aspirasi murni yang ada di semua negara seperti ini, baik negara maju atau berkembang, sebenarnya terus didengar pemerintah. Adapun, bahwa tidak semua terakomodasi, Mahfud menggarisbawahi bahwa hal ini biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dengan yang lain bertentangan dan pemerintah harus tetap mengambil keputusan.

Namun, Mahfud mengungkap di samping aspirasi dari kelompok murni dan kelompok yang aspirasinya ‘tidak murni’ atau hanya ingin menentang pemerintahan. Contohnya, berkaitan polemik vaksin berbayar atau temuan tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. “Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Terkini, beberapa polemik tersebut pun telah masuk perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah. Kini, vaksin berbayar sudah diputuskan tidak dilaksanakan, sementara pekerja asing tidak boleh lagi masuk Indonesia lagi kendati telah memiliki kontrak legal.

Adapun, sebelumnya Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing, khsusunya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud setelah muncul adanya seruan demo ‘Jokowi End Game” untuk menolak kebijakan PPKM. Dia menyatakan pada masa PPKM ini masyarakat bisa tetap menyampaikan aspirasinya.

Namun, untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19 dia meminta agar aspirasi disampaikan dengan tetap mengikuti prosedur yang ada. “Dalam kerangka itu utk mencari jalan terbaik bersama silakan menyampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama yaitu menyelamatkan rakyat indonesia yaitu menyampaikan aspirasi resmi, tertulis, melalui telepon, melalui media,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat (23/7/2021).

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Mahfud mengatakan bahwa tujuan utama saat ini adalah menjaga keselamatan rakyat. Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. (*)

Oleh : Tauhid Mulia )*

Paca PPKM level 4, pemerintah berusaha keras untuk memulihkan perekonomian negara. Pasalnya, selama sebulan PPKM agak tersendat. Namun kita wajib untuk bersikap optimis dan termotivasi agar kondisi finansial negara kembali membaik, bahkan naik lagi.

Salah satu yang paling terdampak saat pandemi adalah perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun dan akhirnya pasar jadi lesu. Banyak yang memegang uangnya erat-erat karena takut akan terjadi hal negatif di masa depan, karena belum tahu juga kapan situasi buruk ini berakhir. Padahal ini malah melambatkan roda perekonomian negara.

Kondisi ini juga agak mengkhawatirkan saat PPKM darurat dan PPKM level 4 diberlakukan, karena mobilitas serba dibatasi dan pasar juga diawasi jam buka dan tutupnya. Sehingga pasca program ini dinyatakan selesai, pemerintah langsung tancap gas dan memulihkan perekonomian negara agar kembali membaik.

Caroline Rusli, Senior Portofolio Manager di ebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa sebenarnya pada kuartal kedua keadaan perekonomian Indonesia cukup membaik. Namun hal ini tergantung dari treatment pasca PPKM level 4. Dalam artian, setelah PPKM memang jangan kasih kendor dan harus ada perbaikan di sektor finansial.

Caroline menambahkan, kondisi perekonomian negara sedikit banyak tergantung dari perekonomian global. Penyebabnya karena kita masih agak tergantung dari pasar ekspor. Amerika mulai membuka perekonomiannya, dan kita bisa menjalin kembali hubungan ekspor yang bagus. Sementara itu, faktor lain untuk menaikkan sektor finansial adalah vaksinasi.

Vaksinasi sangat penting karena saat banyak yang sehat maka akan bekerja dengan lebih semangat. Kita tidak akan takut kena corona pasca divaksinasi, walau harus menaati protokol kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali apsca PPKM level 4. Jika mobilitas sudah mulai dilonggarkan dan banyak yang divaksin maka potensi penularan virus covid-19 akan mengecil.

Ketika penularan corona sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka akan berdampak positif pada sektor perekonomian. Penyebabnya karena semua bisa bekerja dengan lancar seperti biasanya. Bayangkan jika ada 1 saja pegawai yang kena corona, maka pabrik harus ditutup selama 14 hari untuk disterilkan.

Ketika ada satu pasien baru maka akan terjadi potensi penularan, baik pada keluarga maupun tetangganya. Akibatnya akan tidak produktif karena banyak yang terpakasa izin kerja selama 14 hari dan harus dirawat di RS atau isolasi mandiri. Hal ini akan memiliki efek negatif karena produksi jadi terhambat dan akhirnya perekonomian jadi tersendat.

Ini memang strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi, untuk meluruskan kurva dari grafik pasien covid alias meminimalisir kasus corona. Penyebabnya karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk memperbaiki kondisi finansial negara tetapi mengabaikan sektor kesehatan. Manusia yang sehat adalah modal utama untuk menaikkan lagi perekonomian negara.

Oleh karena itu pemerintah memang mengutamakan sektor kesehatan dan memberlakukan PPKM. Nanti pasca program ini selesai mulai digenjot dengan strategi-strategi baru. Misalnya dengan mengekspor ke negara yang tidak lagi memberlakukan lockdown dan mencari investor baru untuk mendukung proyek pemulihan ekonomi nasional.

Dengan cara ini maka kita bisa survive walau masih di masa pandemi dan perekonomian pasca PPKM level 4 akan membaik secara perlahan. Kondisi finansial negara bisa terselamatkan tanpa harus berhutang lagi ke IMF atau negara lain dan kondisi kesehatan rakyat juga membaik.

Pemulihan ekonomi pasca PPKM level 4 terus digenjot oleh pemerintah agar kembali membaik. Jangan sampai program ini membuat inflasi tinggi. Sebenarnya kebijakan PPKM telah berhasil untuk menurunkan kasus corona dan ini adalah modal penting untuk menaikkan kembali kondisi finansial negara. Penyebabnya karena banyak yang sehat dan semangat untuk bekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Bantuan langsung tunai (BLT) khusus untuk UMKM mulai disalurkan oleh pemerintah. Para pebisnis kecil dan menengah menyambut baik Bansos ini , sehingga diharapkan dapat menjaga kelangsungan bisnis dan kehidupan mereka.

Apa saja dampak dari pandemi Covid-19? Selain banyak yang sakit, situasi buruk ini juga membuat para penguasaha oleng, terutama pebisnis kecil dan menengah. Pemilik bisnis UMKM merasakan akibat yang paling parah karena daya beli masyarakat menurun, sedangkan mereka tidak punya sumber penghasilan lain, sehingga harus tambal sulam untuk bertahan hidup selama pandemi.

Pemerintah paham bahwa pebisnis UMKM juga butuh bantuan. Mereka berhak mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa BLT akan disalurkan mulai hari jum’at tanggal 30 juli 2021. Bahkan beliau sendiri yang memberikan bantuan kepada beberapa pedagang di halaman Istana Merdeka.

Presiden Jokowi menambahkan, total yang diberikan pemerintah untuk bantuan kepada UMKM sebesar 15,3 triiun rupiah, dan akan disalurkan ke 12,8 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan ini diharap untuk mendorong perekonomian, dan diberikan via bank BUMN dan pengecekannya bisa via online.

Mengapa ada bantuan untuk mendorong perekonomian? Penyebabnya karena saat pandemi, daya beli masyarakat menurun drastis, karena mereka lebih mengutamakan untuk membeli stok kebutuhan pokok. Ada pula yang memang mengurangi belanja karena gajinya dipotong oleh perusahaan, sehingga benar-benar berhemat.

Padahal hal ini berbahaya karena jika daya beli masyarakat menurun, maka roda perekonomian akan berjalan dengan lambat. Hal ini akan berefek negatif pada kondisi finansial negara dan bisa berujung krisis ekonomi jilid 2, seperti pada tahun 1998 lalu.

Jika ada bantuan tunai dari pemerintah maka diharap uang tersebut dibelanjakan, bukannya ditabung semuanya. Justru dengan berbelanja akan menyelamatkan perekonomian negara, karena daya beli yang naik akan menggulirkan roda perekonomian dengan cepat. Oleh karena itu para pemilik bisnis UMKM diharap untuk langsung shopping dengan uang 1,2 juta yang diberi oleh pemerintah tersebut.

Bantuan dari pemerintah untuk UMKM sangat berharga karena mereka sangat terdampak oleh pandemi. Ketika daya beli masyarakat menurun maka otomatis tokonya sepi. Padahal ini satu-satunya pekerjaan mereka, dan tidak ada alternatif lain. Kalaupun membuka bisnis lain juga tidak bisa otomatis ramai karena berdagang tentu butuh proses, dan ada resikonya juga.

Para pebisnis UMKM bersyukur ketika ada uang 1,2 juta yang masuk ke rekening mereka, akan bisa melanjutkan hidup tanpa harus berhutang. Mereka bisa menggunakannya untuk membeli sembako dan kebutuhan lain. Uang ini juga bisa digunakan untuk membayar tagihan air, SPP, dll. Sehingga mereka bisa survive walau di tengah pandemi.

Mengapa pemilik bisnis UMKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah? Jangan ada yang sinis dulu, karena faktanya tidak semua pedagang itu kaya-raya. Malah pebisnis UMKM termasuk yang kelas teri, sehingga memang butuh bantuan dari pemerintah. Saat pandemi semua sektor keok, termasuk para pedagang cilik.

Pebisnis UMKM memang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka merupakan tulang punggung perekonomian negara. Penyebabnya karena 90% perdagangan dilakukan oleh usaha kecil dan menengah. Sehingga diharap ketika UMKM dalam keadaan sehat, akan berdampak positif bagi kondisi finansial negara.

Bantuan sebesar 1,2 juta rupiah bagi pebisnis UMKM sudah mulai disalurkan. Mereka bisa mengeceknya via website dan mencairkannya di sebuah bank BUMN. BLT ini diharap bisa menyelamatkan UMKM, agar tidak terpuruk dalam jurang kehancuran.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditnya )*

Sebagian masyarakat agak kaget ketika durasi PPKM terus diperpanjang. Namun mereka wajib mengerti bahwa tujuannya baik, karena PPKM terbukti menurunkan kasus corona.

Sejak awal juli 2021 di Jawa, Bali, dan sebagian wilayah Sumatera serta beberapa tempat lain terkena PPKM. Pembatasan mikro dilakukan dengan ketat dan ada penyekatan di perbatasan antar kota dan provinsi. Selain itu, jam buka pasar, Mall, dan tempat umum lain dibatasi dengan ketat, meski belakangan ada pelonggaran waktu buka.

Aturan yang ketat selama PPKM membuat sebagian masyarakat shock, tetapi mereka harus mengerti alasannya. Sebelum PPKM diberlakukan, kasus corona makin tinggi, bahkan mencapai 50.000 pasien per hari, sedangkan kita tentu tidak mau terkena penyakit berbahaya ini. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat saat PPKM berlangsung.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kasus Covid di Jawa mulai melandai. Dalam artian, PPKM benar-benar berhasil untuk melawan ganasnya corona. Dari data tim satgas Covid, tanggal 24 juli 2021 pasien per hari masih lebih dari 49.000 orang. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2021, pasien Covid ada lebih dari 44.000 orang.
Penurunan ini menunjukkan keberhasilan PPKM.
Penurunan jumlah pasien terjadi karena saat mobilitas masyarakat dibatasi, otomatis mereka malas pergi keluar kota. Penyebabnya karena jelas ada penyekatan di perbatasan. Sehingga mereka tidak bisa terkena corona dari wilayah zona merah atau menularkan virus Covid-19 ke tempat lain.

Jangan lupakan fakta bahwa banyak OTG yang tidak merasa sakit, tahu-tahu tumbang karena corona. Sehingga jika mereka stay at home akan lebih cepat tanggap ketika pusing dan demam lalu cepat-cepat tes rapid atau swab agar tahu hasilnya. Lantas mereka akan mencari kamar di RS atau isolasi mandiri selama 14 hari untuk memulihkan kondisi tubuhnya.

Berbeda dengan ketika berada di perjalanan, akan lebih abai pada kesehatan. Namun saat datang, tahu-tahu kolaps dan terancam nyawanya. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas saat PPKM memang amat penting untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nyawa hanya 1 sedangkan perjalanan bisa dilakukan kapan-kapan.

Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan PPKM diambil karena pada akhir juni 2021 di Jawa dan Bali semua wilayah berada di titik merah. Sehingga mau tak mau program ini harus diberlakukan untuk menekan angka kasus corona. Dalam artian, pemerintah bertindak tegas dengan menyetop mobilitas agar tidak ada tragedi yang terjadi gara-gara corona.

Masyarakat sudah legowo ketika PPKM terus diperpanjang (entah sampai kapan), karena mereka mengetahui fakta bahwa program ini bisa menurunkan angka kasus corona di Indonesia. Sehingga mereka tidak nggerundel, bahkan berdemo untuk menentangnya. PPKM dijalani dengan ikhlas, karena kita semua ingin sehat.

Saat menjalankan PPKM level 4 maka masyarakat juga mengiringinya dengan menaati protokol kesehatan 10M, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan lebih sering berada di rumah saja. Lagipula dari kantor juga menetapkan kebijakan work from home dan anak-anak juga school from home. Mereka paham bahwa semua ini dilakukan agar tidak terkena corona.

PPKM terbukti ampuh dalam menurunkan kasus corona. Oleh karena itu kita wajib menaati program ini dan lebih sering stay at home. Jangan malah nekat menerobos pembatasan hanya karena bosan di rumah. Ingatlah bahwa corona bisa mengintai di luar sana dan virus Covid-19 varian delta lebih berbahaya, karena merupakan hasil mutasi ganda.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ratna Kartika Irawati*

Munculnya virus corona jenis baru yang awalnya diduga berasal dari kelelawar, membuat kepanikan tersendiri bagi umat manusia dari berbagai penjuru negara. Covid-19 (corona virus disease 19), sejenis dengan virus SARS, telah mewabah di 199 negara sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa kasus infeksi virus ini menjadi penyakit pandemik. Berdasarkan data yang dirilis oleh worldometers info coronavirus, menyebutkan bahwa sebanyak 721.330 orang terinfeksi dan 33.956 (18%) orang yang telah meninggal karena virus tersebut. Tidak terkecuali negara Indonesia, virus ini telah masuk di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020 dan hingga 31 Juli 2021 telah menginfeksi sebanyak 3.409.658 orang. Karena infeksi tersebut, sebanyak 94.119 warga Indonesia meninggal dunia, sehingga membuat angka kematian di Indonesia cukup tinggi dan berada pada posisi 4 dunia.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat pesat, membuat pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk melawan virus tersebut agar tidak semakin menyebar luas. Untuk menekan penyebaran infeksi virus tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai cara seperti physical distancing; Work from Home; melakukan hidup sehat (jaga kesehatan dan kebersihan); hingga meliburkan sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran online. Bahkan beberapa pemerintah daerah, telah menghimbau tempat-tempat ramai seperti mall, restoran, café dan tidak terkecuali tempat ibadah untuk ditutup sementara. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah orang-orang berkumpul agar penyebaran virus tersebut tidak semakin luas.

Pemeluk agama di Indonesia menyadari bahwa peniadaan kegiatan peribadatan berjamaah di tempat ibadah merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Misalkan yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia, pemeluk agama Islam dihimbau tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat Dzuhur karena menghindari berkumpulnya massa pada saat sholat Jumat. Pemeluk agama lainnya, seperti Kristen, juga dihimbau oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama untuk beribadah di rumah secara online, tidak di gereja seperti biasa di hari Minggu. Bagi umat Hindu, yang baru saja merayakan Nyepi dihimbau oleh pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan proses sebelum dan sesudah Nyepi, seperti melasti, pawai ogoh-ogoh dan beramai-ramai sembahyang di pura. Ini merupakan langkah untuk menghindari kerumunan orang banyak yang dapat memperburuk penyebaran virus Covid-19.

Setiap pemeluk agama mempunyai pemikiran yang sama untuk tidak berkumpul atau bersama-sama melaksanakan ibadah pada satu tempat, tapi dilaksanakan di rumah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, sebagai upaya menanggulangi wabah virus Covid-19 ini, kolaborasi antar pemeluk agama juga dibutuhkan dalam kegiatan kemanusiaan. Misalnya, pada kegiatan tanggap darurat Covid-19 dalam penyediaan rapid-test dan 50 ribu masker yang disumbangkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, dimana sumbangan tersebut akan disalurkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta karena warga DKI Jakarta paling banyak jumlah terinfeksi Covid-19.

Berbagai ormas keagamaan juga melakukan hal serupa untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19, seperti membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak dapat bekerja dari rumah. Ada juga yang menggalang dana untuk bantuan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan virus Covid-19. Selain itu, kegiatan kemanusiaan juga dilakukan dengan membagi makanan gratis bagi tukang ojek (baik online maupun offline). Dalam hal ini, sebagai upaya membantu para pekerja yang harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup, di mana hal ini bertentangan dengan himbauan pemerintah.

Berbagai kegiatan kemanusiaan tersebut, membuktikan bahwa diperlukan kolaborasi dalam masyarakat tanpa memandang agama. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan kemanusiaan tersebut, diberikan kepada seluruh warga tanpa melihat perbedaaan agama yang dipeluk. Walaupun tidak dapat beribadah secara bersama-sama, tetapi ada hal lain yang perlu diselesaikan bersama, yaitu masalah kemanusiaan. Karena setiap agama mengajarkan pentingnya meringankan beban sesama tanpa memandang status sosial. Dengan demikian, kolaborasi antar pemeluk agama adalah hal yang paling utama dalam menanggulangi wabah Covid-19, sebagai bentuk rasa kemanusiaan. (*)

*Penulis adalah Dosen Tadris Kimia pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Level 1 – 4 mulai 26 Juli – 2 Agustus 2021, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM (Darurat) dan perpanjangan PPKM Level 1 – 4.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan perpanjangan ini disesuaikan dengan urgensi penanganan masing-masing daerah. Perpanjangan ini juga dilakukan demi mencegah kenaikan kasus yang lebih tinggi untuk melindungi masyarakat.

“Pada tingkat nasional, baik kasus aktif, positivity rate, kasus harian dan kesembuhan mengalami perbaikan pada periode PPKM Level 1 – 4, setelah sempat meningkat pada PPKM Darurat,” ungkapnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (27/7/2021).

Disebutkan, persentase kasus aktif sempat meningkat pada masa PPKM Darurat (3 – 25 Juli 2021). Pada hari terakhir PPKM Darurat, persentasenya sebesar 18,65% dan menurun saat penerapan PPKM Level 1 – 4 menjadi 18,12%. Lalu, positivity rate mengalami penurunan dari 33,42% menjadi 31,16%.

Penurunan juga terjadi pada kasus harian dengan angka tertinggi saat masa PPKM Darurat. Angkanya pernah mencapai tertinggi yaitu 56.757 kasus dan menurun pada PPKM Level 1 – 4 mampu ditekan menjadi 49.509 kasus. Sejalan dengan itu, pasien sembuh harian juga terus meningkat terhitung dari sebelum penerapan PPKM Darurat sebesar 11.677 orang, meningkat menjadi 29.791 orang saat PPKM Darurat dan terus meningkat menjadi 37.640 orang pada masa PPKM Level 1 – 4.

Yang menjadi perhatian serius pada angka kematian pasien, dimana perkembangannya terus meningkat hingga penerapan PPKM Level 1 – 4. Sebelum PPKM Darurat, jumlah kematian sebanyak 539 kasus dan pada PPKM Darurat menjadu 1.338 kasus dan PPKM Level 1 – 4 menjadi 1.487 kasus.

“Perpanjangan PPKM Level 1 – 4 ini, dilakukan untuk menurunkan kasus kematian semaksimal mungkin,” kata Wiku.

Selanjutnya, perkembangan di Pulau Jawa – Bali yang menerapkan PPKM Level 3 dan 4, terlihat penurunan kasus mingguannya sebesar 24%. Penurunan ini setelah ada peningkatan selama 2 minggu sebelumnya saat masa PPKM Darurat.

Sementara pada provinsi Non Jawa – Bali, pada minggu ketiga implementasi PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1 – 4, masih terjadi sedikit kenaikan kasus sebesar 3,6%. Namun, kenaikan ini tidak sebesar minggu sebelumnya sebesar 53%. Untuk kenaikan di provinsi Non Jawa – Bali, kontribusi terbesar dari Kalimantan Timur (10.297), Sumatera Utara (7.528), Riau (5.999), Nusa Tenggara Timur (5.904) dan Sulawesi Selatan (5.010).

Untuk itu, dari perkembangan kasus tersebut, ada 3 pembelajaran penting.

Pertama, PPKM Level 1 – 4 adalah kebijakan untuk mengendalikan penambahan kasus.

Meskipun, dalam 1 minggu terakhir ada penurunan, pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembukaan dan perlu kehati-hatian serta persiapan yang matang.

“Karena itu, perpanjangan PPKM tetap dilakukan untuk melihat penurunan konsisten terjadi dan dipertahankan. Serta memperbaiki kasus kematian yang terus meningkat,”.

Kedua , perbaikan kasus harus konsisten selama perpanjangan PPKM. Kepada gubernur provinsi di Jawa – Bali diminta terus mempertahankan penurunan kasus dan tingkatkan penanganan utamanya pada pasien di ruang isolasi, intensif dan IGD agar kematian dapat menurun.

Ketiga , perpanjangan PPKM Level 1 – 4 dengan pembukaan beberapa sektor saat ini merupakan upaya gas dan rem oleh pemerintah. Tujuannya, untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan penanganan kesehatan. Pembukaan sektor-sektor, yang dilakukan akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan COVID-19.

Untuk itu, manfaatkan waktu 1 minggu ini sebaik mungkin dengan tetap disiplin dan menjalan prokes utamanya pada sektor yang sudah mulai dibuka. Karena hal ini menentukan pengaruhnya terhadap kenaikan kasus atau tidak.

Jika sektor-sektor yang sudah dibuka tidak taat protokol kesehatan dan kasus meningkat, maka perlu untuk dibataai kembali. Namun, jika sektor patuh pada protokol kesehatan dan kasus tidak meningkat, maka pembukaan bertahap akan berjalan.

“Saya mengerti level 1 – 4 dirasakan berat sebagian masyarakat. Namun dengan kerendahan hati saya berharap masyarakat dapat mempertahankan kondisi agar kita berhasil. Saya yakin perubahan ini dapat dicapai,” pungkas Wiku. (**)

Menyusul pengumuman Presiden terkait perpanjangan penerapan PPKM, pemerintah memastikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta diiringi komitmen transparansi dan anti korupsi.

Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan usaha kecil, khususnya kelompok yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah sangat memahami, bahwa pemberlakukan pembatasan selama PPKM ini berimbas pada banyak hal yang membuat sebagian masyarakat mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerintah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat dimintai tanggapan terkait penyaluran bansos selama masa PPKM.

Terdapat beragam bansos yang dialokasikan pemerintah demi menopang perekonomian masyarakat terdampak, di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras, dan subsidi kuota.

Bantuan Sosial Tunai (BST) ditujukan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp 300.000 ribu per bulan untuk bulan Mei dan Juni yang dicairkan pada bulan Juli 2021. Alokasi tersebut mendapatkan tambahan dana bagi 5,9 juta KPM yang akan disalurkan selama 4 bulan, yakni Juli hingga Desember 2021. Secara total, BST menyasar 15,9 juta KPM dengan anggaran Rp 24,54 triliun. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan beras disalurkan sebanyak 10 kg per KPM melalui Bulog dengan total target penerima 28,8 juta KPM. Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras bagi pekerja informal yang terdampak PPKM di Jawa dan Bali, yaitu para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Pemerintah juga melakukan penambahan subsidi kuota sebesar Rp 5,54 triliun bagi masyarakat serta memperpanjang diskon listrik dengan penambahan jumlah subsidi sebesar Rp 1,91 triliun hingga bulan Desember 2021. Percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT pun dioptimalkan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Penambahan alokasi dan akselerasi proses penyaluran bansos ini, harus diiringi dengan komitmen transparansi dan anti korupsi. Semua pihak berlaku hati-hati, supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua bantuan sampai tepat sasaran,” tambah Johnny.

Untuk mengecek data penerima bansos, masyarakat dapat membuka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah itu, melakukan langkah-langkah pertama, membuka website tersebut. Kedua, masukkan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Ketiga, masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP

Keempat, ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode. Kelima, Jika huruf kode belum jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf code baru. Terakhir, klik tombol cari data.

Jika data PM belum masuk dalam daftar penerima bansos yang diusulkan oleh RT atau RW, cara mendaftar bansos termudah adalah dengan melakukan konfirmasi langsung ke pengurus desa. Apabila memenuhi syarat penerima bansos, maka PM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran pada tempat yang sudah ditentukan. Apabila masyarakat mengalami ketidakjelasan terkait bansos, misalnya terkait domisili dan KTP-nya berbeda, dapat mencoba menghubungi petugas melalui surel bansoscovid19@kemsos.go.id.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam penyaluran bansos. Harapannya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan untuk mengatasi situasi sulit di masa pandemi ini,” pungkas Johnny.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala seiring memperbaiki mekanisme penyaluran. Perbaikan mekanisme ini, lanjut Johnny, dengan cara penyaluran uang menjadi dalam bentuk non tunai atau transfer bank, sedangkan pengadaan beras ditangani oleh Bulog dan dikirimkan langsung ke alamat penerima manfaat.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan akurasi dan transparansi dengan mengadopsi sistem digitalisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini didukung oleh BI, Fintech, dan e-Commerce dengan pengawasan penuh oleh OJK. Pemanfaatan teknologi ini juga akan memudahkan KPM, misalnya KPM Kartu Sembako dapat digunakan untuk berbelanja melalui aplikasi dan bisa di mana saja tidak harus di Warung Elektronik Gotong Royong atau e-Warong. (*)

Oleh : Zakaria )*

Saat menangani dampak corona, para tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah ikut membantu pemerintah. Selain itu, para ulama juga meminta masyarakat untuk ikut menanggulangi pandemi Covid-19 demi percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Apa kabar pandemi setelah lebih dari setahun dijalani? Rakyat yang paling terkena dampaknya, karena mereka kesusahan secara finansial. Pemerintah berusaha membantu dengan memberi bansos dan beberapa program lain. Namun tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, karena akan sangat kepayahan, sebab korban dampak corona sudah mencapai jutaan jiwa. 

Ulama baik dari NU maupun Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menangani dampak corona. Penyebabnya karena hanya dengan bahu-membahu, kita akan kuat dalam melawan virus covid-19 dan efek negatif yang ditimbulkannya. Jika semua pihak bekerja sama maka pandemi akan berjalan dengan baik, dan bisa berakhir secepatnya.

Agus Samsuddin, Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center menyatakan bahwa PP Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk bersolidaritas untuk membantu warga yang terdampak pandemi corona, baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Masyarakat, imuwan, cendikiawan, pebisnis, harus berpikir kembali untuk meningkatkan solidaritas sosial bagi mereka yang kena corona.

Solidaritas sosial sangat penting, apalagi saat pandemi banyak yang kesusahan secara finansia. Sehingga kita wajib meningkatkan rasa empati agar tidak ada yang mati kelaparan saat pandemi berlangsung. Jika ada teman atau tetangga yang isolasi mandiri maka bisa membantu dengan memberi nasi kotak, madu, vitamin, atau kebutuhan lain yang meringankan beban mereka.

Selain itu, cara untuk berdonasi juga bisa dengan membagikan nasi bungkus ke pedagang kaki lima atau tukang becak, misalnya tiap hari jum’at. Cara lainnya adalah dengan membeli dagangan PKL, karena saat PPKM level 4 jam buka mereka dibatasi. Atau ketika uangnya hanya sedikit, minimal memotret atau merekam lapak mereka lalu ikut dipromosikan di media sosial.

Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj juga menghimbau warga nahdliyin untuk meningkatkan perhatian terhadap masyarakat kecil, khususnya di masa pandemi. Kita harus meningkatkan solidarits dan sesama nahdliyin harus bergandengan tangan. Dalam artian, justru di masa pandemi wajib bekerja sama dan tidak berlaku egois terhadap orang lain.

Imbauan dari ketua PBNU sangat baik untuk dilaksanakan, tak hanya bagi nahdliyin tetapi juga bagi seluruh WNI. Pasalnya, saat pandemi banyak yang keok dan terengah-engah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena gajinya dipotong oleh perusahaan. Sehingga jika banyak yang beramal dan memberi perhatian, mereka bisa terselamatkan dari jurang kemiskinan.

Jangan sampai saat pandemi yang kaya tambah kaya tetapi yang miskin makin miskin. Misalnya ketika ada yang berbisnis obat lalu menimbun dan menjual dengan harga tinggi. Ini sama saja dengan menari di atas penderitaan orang lain, dan ulama pasti tidak akan merestuinya. Seharusnya semua orang menuruti ajakan tokoh agama untuk berbagi, bukannya berbuat curang.

Perhatian terhadap masyarakat kecil bisa dilakukan dengan cara membuat program donasi dan dilakukan oleh banyak orang. Dengan menggalang dana maka akan lebih banyak yang terkumpul dan nantinya disalurkan kepada fakir miskin dan yang berhak. Misalnya kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan butuh bantuan makanan siap saji. Bersedekah berjamaah seperti ini akan berpahala.

Penanganan pandemi corona tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, para ulama baik dari NU maupun Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk bahu-membahu dalam menangani dampak corona. Misalnya dengan membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri, memberi bantuan kepada PKL, maupun menggalang dana bagi fakir miskin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor