Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Untuk mengatasi dampak pandemi, maka rakyat harus bekerja sama dengan pemerintah, agar tidak ada lagi yang terkena corona. Jika semua kalangan masyarakat mau menaati protokol kesehatan dan bertindak proaktif, maka virus akan mundur teratur dan tidak akan menyerang mereka. Kekebalan tubuh dan higienitas lingkungan juga harus dijaga.

Penyebaran Covid-19 tinggi ditandai dengan kenaikan siginifikan kasus baru Covid-19,. Keadaan ini membuat masyarakat makin ngeri karena takut menjadi pasien berikutnya. Apalagi virus covid-19 sudah bermutasi, sehingga serangannya lebih cepat dan menyebar ke seluruh organ tubuh.

Pemerintah tidak bosan untuk selalu mensosialisasikan protokol kesehatan 5M demi mencegah penularan Covid-19. Penyebabnya karena masih saja ada yang bandel atau malah meremehkan corona. Selain itu, rakyat harus proaktif untuk menangkal penularan corona, agar mereka juga tidak terkena virus yang berbahaya.

Mengapa harus proaktif? Karena selama ini banyak yang pasif saat menunjukkan gejala corona, misalnya pusing berat, sesak nafas, badan lemas, dan hilang indra penciuman. Padahal ada banyak RS dan klinik, tetapi mereka takut tertular corona. Alangkah sedihnya karena sebagai warga sipil dan bukan dokter malah memvonis dirinya sendiri dan katanya hanya flu biasa.

Padahal jika tidak cepat tertolong, akan banyak orang yang berkontak dengan mereka, jika tidak disiplin isolasi mandiri. Bayangkan jika semua orang yang berkontak juga tertular, bagaimana nasib mereka? Penularan coroa akan makin meluas dan proses tracking akan makin susah karena mereka juga berkontak dengan banyak orang.

Masyarakat harus proaktif dengan memeriksakan diri secara rutin ke RS, minimal tes rapid jika kurang mampu untuk membayar biaya tes swab. Tes ini wajib dan dilakukan tidak hanya saat bepergian, tetapi sebagai upaya pencegahan agar virus covid-19 tidak semakin menyebar.

Selain itu, tetap harus menaati protokol kesehatan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Masyarakat juga bisa bertindak proaktif dengan membeli 2 dus masker disposable lalu sebagian dibawa di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam tas. Di luar rumah, masker itu bisa dibagikan kepada mereka yang tak mengenakannya.

Pembagian masker bisa dilakukan oleh warga sipil, tak harus menunggu jatah dari pemerintah. Karena kita ingin segera bebas corona, bukan? Menurut dokter Reisa Broto Asmoro, efektivitas pemakaian masker baru terjadi ketika ada minimal 75% orang-orang yang memakainya. Oleh karena itu, kita bisa membantu menciptakannya dengan berbagai masker.

Masyarakat juga bisa bertindak proaktif dengan menelepon tim satgas covid ketika menemukan pelanggaran berupa kerumunan yang dibuat dengan sengaja. Nanti tim satgas dan aparat akan datang dan langsung membubarkan kerumunan itu.
Langkah ini perlu dilaksanakan agar menjadi contoh bahwa tim satgas lebih disiplin dalam mengawasi kegiatan masyarakat yang mengundang keramaian.
Segala upaya proaktif ini untuk semua orang, bukan hanya untuk diri sendiri.
Virus covid-19 sudah terbukti mudah tersebar di kerumunan, apalagi jika banyak yang tidak pakai masker. Upaya proaktif untuk pencegahan sekaligus membantu pemerintah dalam berperang melawan corona. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?

Masyarakat wajib melakukan tindakan proaktif seperti teratur memeriksakan diri dan mengetes rapid, membagikan masker disposable, dan menelepon tim satgas covid jika ada kerumunan. Segala upaya ini untuk pencegahan agar corona tidak makin menyebar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Fitri Haryanti Harsono

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Agus Surono berpendapat, penutupan sementara area publik selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) demi keselamatan bersama.

PPKM Darurat bertujuan mengurangi risiko penyebaran COVID-19 akibat kerumunan. Adanya PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali, sejumlah tempat umum ditutup, mobilitas masyarakat juga dibatasi.

“Saya kira masyarakat harus mengerti dan menyadari hal itu untuk keselamatan bersama,” ujar Surono dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/7/2021) malam.

Surono juga menegaskan, PPKM Darurat merupakan upaya Pemerintah sebagai wujud negara hadir agar potensi terjadinya risiko penyebaran COVID-19 berkurang. Secara bersamaan, Pemerintah juga terus berupaya membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) dengan vaksinasi nasional.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam PPKM Darurat juga harus sinkron dan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, bahkan level pemerintahan terkecil tingkat desa dan kelurahan.

Hal ini guna mempercepat pemenuhan hak kesehatan setiap masyarakat yang juga menjadi kewajiban dari Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

“Pengabaian terhadap adanya kebijakan Pemerintah Pusat, terkait PPKM Darurat, maka Kepala Daerah yang tidak melaksanakan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Agus Surono.

Seperti diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum, misal warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Tempat ibadah pun ditutup sementara.

Begitu juga fasilitas umum, yakni area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara. (*)

Oleh : Reza Atmadja )*

Selain program vaksinasi secara gratis, pemerintah juga telah mengizinkan vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah resmi menerbitkan peraturan vaksinasi mandiri, yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi virus Corona.

Vaksinasi mandiri adalah vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta, baik kantor, rumah sakit atau organisasi lain, yang dilakukan secara mandiri, artinya vaksinasi ini tidak termasuk dalam program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah memiliki timeline dan target prioritas, sehingga diharapkan bisa menjangkau lebih banyak golongan masyarakat.

Perbedaan vaksin mandiri dengan vaksin dari pemerintah utamanya adalah bagian pendanaan. Jika vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya didanai oleh pemerintah, maka vaksinasi mandiri didanai oleh swasta.

Disamping itu, target masyarakat yang divaksin juga berbeda. Vaksinasi mandiri memungkinkan lebih banyak golongan masyarakat yang belum masuk dalam prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Seperti misalnya golongan karyawan swasta dan masyarakat sipil lain.

Perlu diingat juga bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri tidak dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan orang yang terlalu banyak, sehingga vaksinasi mandiri dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang sudah memenuhi persyaratan saja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta ini ditargetkan dapat melayani hingga 10 juta orang. Artinya, pemerintah dan swasta akan bekerja sama dalam pengadaan vaksin sebanyak 20 juta dosis. Setiap prang akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, agar daya tahan tubuh bisa terbentuk dengan baik untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari mengarahkan bahwa harus ada keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk upaya penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi game changer untuk lepas dari pandemi. Pemerintah melibatkan secara aktif berbagai pihak termasuk Kadin Indonesia dalam strategi pencapaian target vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama, memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia yang telah berupaya mengajak semua perusahaan untuk mewujudkan vaksinasi gotong royong.

Airlangga menuturkan, sesuai arahan Bapak Presiden, pihaknya akan mempercepat vaksinasi dari 1 juta dosis per hari menjadi 2 bahkan 2,5 juta dosis per hari. Hal ini dilakukan untuk mencapai target herd immunity. Jika pada semester pertama target belum tercapai karena masalah delivery vaksin. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan tambahan delivery vaksin.

Pemerintah akan mengakselerasi Vaksinasi Gotong Royong dengan menetapkan kebijakan yang menjadikannya dua jalur. Pertama melalui jalur vaksinasi gratis dan yang kedua adalah vaksinasi berbayar melalui fasilitas kesehatan terpilih yang bisa diikuti oleh seluruh individu.

Airlangga juga mengajak para peserta Munas untuk memandang pandemi ini dengan pandangan jangka panjang. Dengan adanya momentum ini, ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang selama ini masih bergantung kepada luar negeri diharapkan bisa memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksinya sendiri.

Selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M, program vaksinasi juga berguna untuk memutus mata rantai dan mengakhiri pandemi di Tanah Air. Guna mempercepat perogram tersebut, wakil ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar berharap agar seluruh perusahaan dapat mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi secara mandiri.

Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa tindakan vaksinasi diperlukan sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Ia menyebutkan bahwa selama ini tercatat cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 di klaster perusahaan. Iskandar menilai bahwa vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan.

Mengingat hal demikian bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka vaksinasi mandiri sangat diperlukan guna membantu mencegah terjadinya penularan Covid-19.Apalagi cukup banyak klaster perusahaan dalam penularan Covid-19. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga vaksinasi mandiri sangatlah membantu mencegah terjadinya penularan.

Vaksinasi mandiri tentu saja merupakan wujud kepedulian swasta dan perusahaan dalam mempercepat target vaksinasi nasional yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Publik juga diharapkan dapat mengikuti program tersebut guna mengakselerasi terwujudnya kekebalan komunitas.

) * Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Di tengah kasus Covid-19 yang mengharuskan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk pulau Jawa dan Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli ini, kabar baik datang dari Timur Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Bupati Kabupaten kepulauan Yapen, Tony Tesar, dilansir dari beberapa akun media sosial memaparkan dalam wawancara singkatnya bersama Stafsus Presiden Billy Mambrasar, tentang strategi dan kerja kerasnya menekan angka Covid 19 di angka Normal, bahkan menuju 0. Bupati Tony Tesar juga mulai melakukan vaksinasi massal untuk warga Kepulauan Yapen per hari ini (5 Juli 2021) di rumah Jabatannya, seperti dilansir dari situs resmi berita Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam video berdurasi 3 menit ini, Bupati dan Stafsus Presiden tersebut berdiskusi mengenai perkembangan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Adapun beberapa strategi selain dimulainya vaksinasi masal tersebut adalah Sebagai Berikut:

  1. Melakukan kontrol ketat terhadap alur keluar masuknya warga ke Kabupaten Kepulauan Yapen, utamanya melalui Jalur Laut dan Udara
  2. Menyediakan fasilitas emergensi sekiranya ada lonjakan kasus yang mendadak
  3. Melakukan edukasi terus menerus agar seluruh masyarakat patuh akan prokes.

Untuk Poin ke 3, Bupati terus berharap agar masyarakat dapat mengikuti prokes tersebut. Selain itu, Edukasi yang diberikan juga mengikuti Prokes Pemerintah, yakni 5 M, seperti yang diturunkan dari Pusat. 5 M tersebut adalah: Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta, Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Tony Tesar lebih lanjut menjelaskan, bahwa penekanan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja sama dari pihak pemerintahan dan masyarakat. “Penanganan Covid di Kabupaten Kepulauan Yapen sampai saat ini cukup terkendali dan sangat baik. Dari sejak awal covid sampai sekarang, tercarat kurang lebih 150an kasus yang kemudian akhirnya semua menjaga dengan tracing juga menerapkan protokol kesehatan,” ujar Tony Tesar.

Untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam melawan penyebaran virus Covid-19, Tony Tesar juga mendukung dan mengerahkan semua masyarakat di Kabupaten Kepulaun Yapen untuk  melakukan Vaksinasi Covid-19.

“Mari kita Dukung Program Presiden Joko Widodo, seperti vaksinasi, untuk meningkatkan imunitas masal, selain terus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin”, Ujar Bupati Tesar dalam video wawancara tersebut.

Billy Mambrasar sendiri menghadiri langsung kegiatan pemberian Vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dengan tercapainya target vaksinasi di Indonesia, diharapkan kasus Covid-19 dapat menurun dan sektor-sektor industri dapat berjalan normal yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Kita doakan Kabupaten Kepulauan Yapen tetap aman, tetap terkendali dan semoga kabupaten-kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia juga bisa mengelolanya dengan baik”, Ujar Billy Mambrasar di akhir diskusi dengan Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Oleh: Abdul Gani Azis

Tren kasus Covid-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan signifikan dalam 4 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan semakin meningkat. Untuk mengendalikan laju lonjakan peningkatan kasus Covid-19, pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan program penguatan PPKM Darurat serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melihat terjadinya lonjakan luar biasa kasus positif Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penanganan pandemi ini dilakukan pada dua hal, yaitu pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan mempercepat program vaksinasi massal.

Saat ini banyak terjadi klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan aktivitas makan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang menuai dampak dari mudik Lebaran.

Berbagai opsi penanganan lonjakan Covid-19 telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia, dan pengalaman negara lain. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang paling tepat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa, tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Keberhasilan PPKM Darurat dalam menekan penyebaran Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun mengharuskan komitmen dan sinergi semua pihak untuk mempertajam PPKM darurat Tanpa komitmen dan sinergi, kebijakan PPKM darurat tidak akan berjalan secara efektif.

Masyarakat memiliki peran sentral dalam pengendalian Covid-19. Kesadaran dalam berdisiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan kebijaksanaan menanggapi masifnya berita bohong yang beredar, menjadi hal yang paling utama. Selain menjaga imun dari Covid-19, masyarakat juga diharapkan memiliki imun untuk menghadapi berita bohong.

Jika PPKM darurat terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, laju kasus Covid-19 akan terkendali. PPKM darurat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat sporadis di beberapa tempat saja.

Program vaksinasi menjadi upaya terbaik yang tersedia saat ini, untuk mencapai kekebalan komunitas dalam mengatasi pandemi. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat mengikuti program vaksinasi, akan sangat membantu mengendalikan laju kasus Covid-19.

Terhitung Juli 2021, Pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi satu juta vaksin per hari. Target tersebut merupakan kerja keras pemerintah yang perlu di apresiasi dalam menangani Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan posko- posko Covid-19 diberbagai daerah di Indonesia. Posko Covid-19 tersebut berfungsi sebagai dorongan terhadap perilaku masyarakat agar disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). kedisiplinan 3M menjadi kunci dalam menguatkan pelaksanaan ¬testing, tracing, dan treatment (3T) hingga tingkat desa.

Oleh karena seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program penguatan PPKM darurat dan percepatan vaksinasi dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Dengan dukungan tersebut diharapkan adanya semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 , tidak hanya pada awal pelaksanaan tetapi hingga seterusnya agar kasus Covid-19 dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan

(Pemerhati Masalah Sosiial, Politik dan Ekonomi)

Oleh : Adita Wijayanti )*

Masyarakat mendukung Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain mengancam keselamatan orang lain, Pelanggar PPKM Darurat dapat menghambat penanganan pandemi Covid-19.

Protokol kesehatan yang awalnya 3M saat ini meningkat menjadi 5M, pertambahan tersebut yakni mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk dapat memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan (prokes). Hal tersebut dinilai perlu sebagai upaya dalam menertibkan masyarakat untuk dapat berperilaku hidup sehat agar terhindar dari paparan virus corona.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin meminta agar semua pelanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi tegas.Dirnya memberikan instruksi seluruh kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri se-Indonesia untuk dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Dalam keterangannya, Burhanudin mengatakan, bahwa setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta agar ada operasi yustisi penegakkan hukunt tentang kedisiplinan PPKM.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kepala daerah yang tidak menerapkan ketentuan PPKM darurat di Jawa-Bali, akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.

Luhut mengatakan, sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kententuan lebih lanjut terkait hal tersebut akan diatur secara detaul melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Tak hanya itu, sanksi juga akan dikenakan pada pelaku penyebaran berita bohong atau hoax terkait pelaksanaan PPKM darurat.

Luhut juga menyampaikan, bahwa nantinya Mendagri Tito Karnavian akan menerbitkan instruksi yang dapat memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Dalam menjalankan dan mengawasi PPKM darurat, para kepala daerah berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan. Instruksi tersebut tentu akan menjadi dasar dalam penindakan hukum selama pelaksaanaan PPKm darurat.

Perlu diketahui bahwa, varian delta lebih cepat menyebar dibandingkan varian alpha, dimana ternyata varian tersebut memiliki prevalensi 50-60% lebih cepat menular dibandingkan dengan alpha.

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengaku khawatir jika mutasi virus corona Eek akan berdampak pada penurunan efikasi alias kemanjuran vaksin virus Corona yang digunakan saat ini. Eijkman menyebutkan, mutasinya terjadi di protein spike atau yang sering disebut protein S1. Sehingga mengakibatkan reseptor lebih mengikat pada sel manusia menjadi lebih kuat, yang berimplikasi pada cepat dan banyaknya jumlah penularan.

Kepala LBM Eijkam Amin Soebandrio menyebutkan bahwa varian corona Eek dilaporkan berpotensi menular lebih cepat. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menduga varian Eek memiliki potensi yang mengakibatkan penularan yang lebih masif. Terlebih saat ini ada tiga varian virus corona yang tersebar di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto menilai bahwa protokol 2M tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Hal tersebut rupanya sering ditekankan oleh para pengambil kebijakan guna mencegah penyebaran Covid-19 sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

Aestika sendiri rupanya sudah jauh mengurangi intensitas kegiatan dengan monilitas tinggi dan menjauhi kerumunan atau tempat ramai juga sudah dilakukan semenjak Covid-19 pertama kali merebak pada tahun lalu sampai saat ini.

Menurutnya, mengurangi mobilitas bukan berarti tidak dapat beraktifitas dan tidak produktif. Sekarang sudah banyak kantor yang menerapkan Work From Home (WFH) dan mereka bisa tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Terlebih saat ini sudah banyak tersedia platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja dari manapun.

Prokes 5M adalah salah satu upaya dalam menekan laju penularan Covid-19. Ketika angka kejadian pasien positif semakin bertambah, tentu saja kita tidak boleh lengah terhadap banyaknya pasien. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu taat Prokes demi mencegah lonjakan pasien Covid-19 di Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Untirta

Pasca Libur Lebaran, kasus terkonfirmasi COVID-19 terus mengalami lonjakan. Situasi ini membuat Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli mendatang. Cakupan area yang akan mengimplementasikannya mencapai 48 Kabupaten/Kota dengan penilaian situasi pandemi level 4, dan 74 Kabupaten/Kota dengan penilaian situasi pandemi level 3.

Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Tangerang menyampaikan Kabupaten Tangerang sudah memasuki zona merah dengan kategori penilaian kondisi pandemi level 3. Laju penularan COVID-19 Kabupaten naik signifikan satu dua minggu terakhir. “Meski sudah mengantisipasi gelombang COVID-19 kali ini, tapi kondisi saat ini sangat berbeda,” ungkapnya pada Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (1/7).

Tingkat keterisian kamar perawatan COVID-19 di Kabupaten Tangerang sendiri menurut Ahmad Zaki, sudah mencapai angka 92%. Begitu juga rumah singgah untuk menampung pasien COVID- 19 bergejala ringan, kapasitasnya sudah tidak mencukupi lagi.

“Ini menunjukkan betapa seriusnya peningkatan kasus yang terjadi dalam satu dua minggu terakhir ini,” Kata Ahmad Zaki.

Lebih jauh lagi tentang penerapan PPKM Darurat yang siap dilaksanakan, Kabupaten Tangerang akan membatasi aktivitas masyarakat secara ketat. “Kegiatan masyarakat seperti resepsi pernikahan, khitanan, acara keagamaan yang berpotensi menciptakan kerumunan akan ditiadakan, Begitu juga dengan kegiatan rapat dan seminar akan ditiadakan sampai 20 Juli,” ujar Ahmad Zaki.

Yang lebih penting untuk saat ini, masyarakat bisa saling membantu meringankan beban tenaga kesehatan dengan menjadi agen untuk menyampaikan informasi yang tepat dan benar bagi mengenai pandemi ini kepada lingkungannya masing-masing. “Hal-hal ini yang lebih efektif dan efisien untuk bisa kita lakukan bersama-sama saat ini,” pungkas Ahmad Zaki.

Sebagai salah satu langkah preventif, Pemkab Tangerang juga menggencarkan program vaksinasi. “Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya volume vaksin yang didistribusikan di Kabupaten Tangerang, kita bisa melaksanakan vaksinasi 20 ribu dosis per hari. Target saya 100 ribu dosis per minggu” jelas Ahmad Zaki.

“Kami juga mendorong pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Tangerang untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan vaksin Gotong Royong. Untuk beberapa pabrik seperti Mayora dan Torabika sudah melaksanakan vaksinasi Gotong Royong dosis pertama,” tambah Ahmad Zaki.

dr. Makhyan Jibril, Msc. M. Biomed, dokter & Satgas COVID-19 Jawa Timur, juga mengungkapkan situasi di wilayah Jawa TImur yang relatif sama dengan Kabupaten Tangerang. “Dalam 2 minggu kita bisa melihat tingkat keterisian kamar rumah sakit naik drastis. Sekitar 3 minggu lalu tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Timur masih di angka 20-30%. Kemarin keterisian ruang isolasi mencapai 82% dan ICU 72%,” ungkapnya.

Peningkatan klaster keluarga di Jawa Timur, menurut dr. Jibril terjadi secara signifikan. “Setelah kami lakukan penelusuran, klaster keluarga memang meningkat tinggi dan menjadi klaster penyebaran tertinggi di Jawa Timur,” katanya.

Di samping peningkatan disiplin prokes, dr. Jibril menilai program vaksinasi sangat penting untuk juga ditingkatkan. “Kita sepakat program vaksinasi ini sebagai salah satu kunci menekan laju COVID-19, di Jawa Timur kita sudah mempercepat vaksinasi, kurang lebih 4,9 juta penduduk telah divaksinasi dosis pertama dan 2.065.000 penduduk telah mendapat dosis kedua,” terang dr. Jibril. (*)

Oleh : Putu Prawira )*

Corona makin menggila dan kita harus meningkatkan kewaspadaan, agar tidak jadi pasien berikutnya. Selain wajib vaksinasi, juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M dan menjaga gaya hidup sehat. Ketika disiplin dan imunitas tubuh stabil, maka tubuh akan bebas dari serangan virus covid-19.

Jumlah pasien corona naik lagi, dari ‘hanya’ 20.000 jadi 23.000 orang per harinya. Lonjakan pasien ini bahkan lebih tinggi daripada saat awal pandemi tahun lalu. Pemerintah menerapkan PPKM darurat dengan ketat agar mengurangi mobilitas warga, dan masyarakat sendiri paham bahwa ini dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah pasien corona.

Selain menaati poin-poin dalam PPKM darurat, maka kita juga wajib melakukan beberapa hal agar tidak terkena corona. Pertama adalah vaksinasi, karena jika tubuh sudah mendapatkan injeksi, akan naik imunitasnya dan lebih kuat saat digempur oleh virus covid-19 yang berkeliaran di luar sana. Vaksin Sinovac maupun AstraZaneca sama-sama ampuh dalam mengatasi corona varian delta.

Mengapa corona varian delta wajib diwaspadai? Penyebabnya karena ia adalah virus hasil mutasi ganda, sehingga serangannya lebih cepat dan kuat. Dengan vaksinasi maka tubuh akan lebih kebal, walau vaksin ini datang sebelum corona delta masuk ke Indonesia. Penyebabnya karena efikasinya tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa kita semua wajib menaati protokol kesehatan 5M, penyebabnya karena corona delta sudah beredar di Indonesia, bahkan menyerang generasi muda dan remaja, berdasarkan data dari RS Borromeus.

Dalam artian, jika banyak anak muda yang terinfeksi virus covid-19 maka mereka terkena ancaman kematian dan akan berbahaya, karena masa depan Indonesia akan mengkhawatirkan. Calon pemimpin bangsa harus dijaga kesehatannya.

Bisa jadi para remaja kena corona karena belum divaksin, karena pada awal program vaksinasi nasional, hanya WNI yang berusia di atas 18 tahun yang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu mereka juga harus menaati protokol kesehatan dan jangan nongkrong sembarangan. Kegiatan mabar dihentikan untuk sementara dan lebih baik di rumah saja.

Sosialisasi protokol kesehatan 5M ini terus dilakukan, karena masih ada saja yang malas memakai masker, atau tidak mengenakannya dengan benar (tak menutupi hidung dan mulut). Bahkan untuk menghindari corona delta, wajib pakai 2 masker sekaligus, yakni masker medis dan masker kain, agar lebih memproteksi dari droplet OTG.

Selain wajib pakai masker dan mencuci tangan, juga harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan, jika tidak mau dibubarkan oleh Tim Satgas Covid. Saat PPKM mikro darurat, maka tim satgas berkeliling lebih sering untuk memantau apakah ada massa di sebuah wilayah, dan mereka memang ditugaskan untuk menghalaunya.

Mobilitas masyarakat juga dibatasi selama PPKM mikro darurat. Hal ini untuk menjaga mereka agar menaati poin terakhir dalam protokol kesehatan 5M, yakni mengurangi mobilitas. Jangan traveling ke luar kota apalagi keluyuran gak jelas tanpa masker, agar tidak kena corona.

Kita juga wajib menjaga lifestyle dan mengubahnya jadi gaya hidup sehat. Konsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari dan makan buah segar untuk mendapatkan vitamin secara alami. Tambahkan porsi sayuran dalam menu makanan dan wajib 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya agar imunitas tubuh terjaga dan tidak mudah kena corona.

Gaya hidup sehat juga diimbangi dengan olahraga, dan ketika di rumah saja bisa latihan yoga atau lari-lari kecil mengelilingi ruangan. Olahraga wajib dilakukan secara teratur agar metabolisme terjaga dan tubuh lebih bugar.

Kita masih wajib menjaga diri dari corona dengan menaati protokol kesehatan 5M, mendapatkan vaksinasi, dan menjaga kesehatan dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Semua usaha ini dilakukan agar tidak terjangkiti virus covid-19. Jika semua orang disiplin maka jumlah pasien covid akan menurun dan kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Reza Pahlevi )*

Pemerintah akan menggulirkan kembali Bantuan Sosial Tunai (BST) selama  masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.  Masyarakat mengapresiasi kebijakan tersebut seiring banyaknya kegiatan ekonomi yang bertumbangan.

PPKM mikro darurat yang akan diberlakukan tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 membuat masyarakat kaget, karena aturannya jauh lebih ketat dibandingkan dengan periode lalu. Pembatasan mobilitas juga diberlakukan dengan ketat. Aturan-aturan ini membuat masyarakat yang akan berdagang ke luar kota harus menunjukkan kartu vaksin yang valid.

Selama PPKM mikro darurat tak perlu takut kondisi perekonomian akan terguling, karena ini bukan lockdown total, hanya membatasi mobilitas. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk, maka pemerintah akan mencairkan BST (bantuan sosial tunai) lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya agar mereka bisa terselamatkan ekonominya saat PPKM mikro darurat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan menyatakan bahwa bansos akan diberikan lagi untuk membantu masyarakat. Besarannya adalah 600.000 rupiah (untuk 2 bulan). Tujuan bansos adalah agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat pandemi covid, apalagi ditambah dengan PPKM mikro darurat.

Mengapa harus bansos? Pemerintah ingin menolong masyarakat yang kondisi ekonominya lemah selama pandemi. Penyebabnya karena kemiskinan akan membawa ke berbagai masalah sosial baru. Jangan sampai keadaan pandemi diperparah oleh berbagai masalah sosial akibat ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Jika ada bantuan sosial, maka rakyat akan tenang karena punya pegangan untuk sementara. Sehingga diharap jika mereka menerimanya, perutnya kenyang dan bisa semangat kerja lagi, walau berada di tengah pandemi covid. Bantuan ini bukan untuk memanjakan rakyat, tetapi merupakan perhatian untuk pemerintah agar mereka tidak mati kelaparan.

Bantuan juga diberikan secara tunai karena lebih praktis, tinggal transfer ke rekening bank BUMN atau diberikan pada masyarakat langsung jika mereka tidak ada nomor rekening di bank. Pemerintah menganggarkan 2,3 trilyun rupiah yang akan diberikan pada rakyat yang membutuhkan, dan akan disalurkan mulai minggu depan.

Bansos tunai dipilih oleh pemerintah, bukan berbentuk barang. Berbeda dengan bansos sembako, maka akan butuh waktu untuk belanja beras, minyak, dll dalam jumlah besar. Belum lagi pembungkusannya, distribusinya pencatatannya, dll; yang akan memperlambat penyalurannya.

Bantuan sosial rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang terdata pada PKH (program keluarga harapan) dan menurut data Kemensos, ada 10 juta orang yang berhak menerimanya. Mereka terdata sesuai dengan NIK. Cara mengeceknya cukup dengan mengetik nomor NIK yang ada di KTP di situs kementrian sosial.

Sementara itu, data pada PKH akan dievaluasi lagi oleh Kementrian Sosial. Tujuannya agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kasus lagi seperti pada periode awal. Evaluasi bansos memang sudah dilakukan, terutama ketika menteri sosial yang baru, Tri Rismaharini, menjabat.

Evaluasi bansos juga dilakukan agar tidak ada oknum yang mengemplang, sehingga  bantuan dipastikan utuh 600.000 rupiah. Jika ada yang nekat korupsi walau hanya 25.000 saja, maka ia akan kena damprat Menteri Sosial, karena tega menyunat bantuan bagi rakyat miskin.

Semoga keadaan Indonesia akan membaik pasca PPKM mikro darurat sehingga perekonomian akan stabil kembali dan kondisi finansial masyarakat naik lagi. Mereka yang menerima bansos tunia dari pemerintah juga bisa bernafas lega dan mampu bertahan saat PPKM, dan optimis taraf hidupnya akan naik setelah tanggal 20 juli.

Bantuan sosial tunai adalah salah satu perhatian pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya saat PPKM mikro darurat diberlakukan. Rakyat akan dibantu karena punya cash dan bisa bertahan hidup, walau mobilitasnya agak dibatasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Hakim )*

Bansos (batuan sosial) corona pernah disunat habis-habisan oleh oknum pejabat. Saat ini pemerintah berusaha optimal agar tidak ada lagi yang berani korupsi, karena pemakan uang rakyat, utamanya di masa pandemi adalah kejahatan luar biasa.

Ketika Indonesia dinyatakan dalam masa pandemi, maka pemerintah langsung bergerak cepat dan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk rakyat miskin. Ada yang dberi uang tunai dan ada yang diberi paket sembako. Namun Bansos ternyata masih rawan penyelewengan dan pelakunya saat ini sudah mendekam di penjara.

Untuk mencegah korupsi Bansos, maka pemerintah berusaha optimal, agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kerja sama antara Kementrian Sosial sebagai penyalur dan penyelenggara Bansos, dengan KPK yang merupakan lembaga anti korupsi, terus dipererat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengirim surat ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk meminta mereka mengawasi Bansos, agar tidak ada korupsi lagi. Selain itu, wanita yang akrab disapa Risma, datang langsung ke gedung KPK untuk berkonsultasi. Kedatangan mantan wali kota Surabaya tentu disambut hangat oleh para petinggi KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa kedatangan Menteri Risma adalah untuk bekonsultasi, agar nanti Bansos dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah akan tepat sasaran. Selama in bantuan diberikan berdasarkan NIK, tetapi ternyata tak semua orang memilikinya. Sehingga akan dipikirkan cara menyalurkannya, agar lebih luas lagi cakupannya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya sudah memperingatkan ke Kementrian Sosial (saat itu masih dijabat oleh Juliari Batubara). Bantuan sosial harus akuntabel, sehingga meminimalisir korupsi. Namun ternyata ia menghianati negara dan mempermainkan data, dan saat ini sudah dibui.

Untuk mencegah korupsi lagi maka KPK membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini akan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, misalnya belum menerima Bansos padahal tergolong miskin, ada yang kebagian paket ternyata orang kaya, dll. Baru seminggu diluncurkan, aplikasi ini sudah menerima 118 keluhan.

Dengan aplikasi maka pengawasan Bansos akan dipermudah. Kinerja aplikasi sangat bagus dan pemerintah berterima kasih kepada KPK karena ia sebagai lembaga negara sudah menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Korupsi Bansos akan dicegah dan paket akan sampai ke rakyat tanpa harus disunat-sunat lagi.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat turut mengawasi pembagian Bansos, dan tidak segan untuk melapor via aplikasi JAGA Bansos. Jika mereka tidak memiliki aplikasinya, maka bisa melapor langsung ke media sosial KPK atau Kementrian sosial, dan nanti akan ditindak oleh petugas.

Selain itu, para pejabat di daerah juga ikut mengendalikan pembagian Bansos. Misalnya seorang walikota harus terjun langsung saat ada pembagian paket sembako, karena ia merupakan wakil pemerintah di daerah tersebut. Dengan turun langsung maka ia bisa tahu seperti apa kualitas berasnya, apakah ada oknum yang tega meminta uang pelicin kepada rakyat, dll.

Jangan malah ABS alias asal bapak senang, dan hanya berleha-leha di kantor saat ada pembagian Bansos. Seharusnya pejabat di daerah paham bahwa ia menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan turut mengawasi pemberian Bansos agar berjalan lancar. Sekaligus untuk mencegah korupsi di daerahnya.

Pencegahan korupsi Bansos Covid harus dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kolaborasi antara Kementrian Sosial sebagai penyelenggara Bansos dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sangat bagus. Pembagian Bansos harus diawasi, agar benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin yang menjadi korban pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini