Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, menurut kuasa hukum keluarga enam laskar FPI, Azis Yanuar, sidang kasus tersebut hanyalah sebuah dagelan para penegak hukum semata di luar proses hukum atau unlawfull killing terhadap enam laskar front pembela Islam (FPI) di tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Namun, dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan kronologi peristiwa penembakan yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu. Adapun empat anggota Laskar FPI yang tewas dalam penguasaan Fikri, Yusmin, dan Elwira adalah Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyan, M Reza, dan Muhammad Suci Khadavi Poetra.

Dua terdakwa, yakni Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan hadir bersama tim kuasa hukum. Semestinya, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Namun, satu tersangka, yaitu Ipda Elwira Priadi Z, meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Sehingga, penyidikan terhadap dirinya pun dihentikan.

Terdakwa dalam kasus penembakan eks anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), Ipda M. Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan, tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terkait kasus Km 50.

Pengacara terdakwa, Henry Yosodiningrat menyatakan kasus Km 50 tidak akan terjadi bila HRS (Habib Rizieq Shihab) kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya.

“Tentunya semua pihak sangat menyesali adanya peristiwa ini, kalau saja MRS (Muhammad Rizieq Shihab) bersifat kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus protokol Kesehatan, dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis,” ungkapnya dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kemudian ia juga mengatakan bahwa terdakwa melaksanakan tugas melakukan pemantauan terkait dengan adanya informasi aksi putihkan atau menggeruduk Polda Metro Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Dalam rangka mengantisipasi gerakan anggota FPI yang mengancam keamanan dan ketertiban, putra-putra terbaik bangsa melaksanakan tugas itu berdasarkan surat dari pejabat yang berwenang,” tuturnya.

Henry juga menegaskan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

“Oleh karenanya, secara tegas kami nyatakan jika tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,” tuturnya.

Oleh : Theo Jansen )*

Presiden Jokowi mengisyaratkan untuk menghentikan ekspor sawit mentah. Masyarakat pun mendukung rencana tersebut agar sawit mentah dapat diolah terlebih dahulu demi meningkatkan nilai jual sawit serta mampu mendongkrak kesejahteraan petani.

Indonesia sejak dulu terkenal akan kekayaan alam, mulai dari batu bara hingga sawit. Industri sawit juga sangat berkembang di negeri ini, bahkan juga diekspor ke negara-negara lain. Namun sayang sekali yang diekspor masih dalam bentuk mentah, sehingga harganya bisa jatuh. Hal ini akan merugikan karena sebenarnya minyak sawit punya potensi untuk pengolahannya.

Presiden Jokowi memerintahkan untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil. Lebih baik diolah terlebih dahulu menjadi margarin, biodiesel, dan lain-lain. Kita harus berani menghentikan ekspor minyak sawit mentah, meskipun ada potensi gugatan hingga ke WTO (organisasi perdagangan dunia).

Presiden Jokowi menambahkan, sudah dipersiapkan pengacara-pengacara handal untuk mengantisipasi gugatan negara lain ke WTO. Dalam artian, kita tidak boleh gentar dalam menyetop ekspor minyak sawit mentah. Gugatan bisa dilawan, karena sebagai pengekspor memang berhak menghentikannya. Tidak usah terpengaruh oleh negara lain karena kita adalah negara merdeka yang tidak bisa disetir oleh pihak luar.

Selama ini minyak sawit mentah masih diekspor karena harganya cukup tinggi. Akan tetapi ketika ada penghentian ekspor, pengusaha tidak mengeluh. Kanya Lakhsmi Sidharta, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menyatakan bahwa ia setuju akan penghentian ekspor minyak sawit mentah, karena pemerintah menjamin penyerapannya.

Saat ini minyak sawit mentah banyak dibutuhkan di negeri sendiri, terutama pada industri biodiesel. Industri ini makin berkembang dan membutuhkan bahan baku sawit, sehingga pengusaha minyak sawit tidak bingung akan menjual produknya ke mana. Apalagi ada jaminan bahwa harganya akan disesuaikan, sehingga membuat pemerintah dan pengusaha sawit sama-sama untung.

Kanya melanjutkan, selama ini penyerapan minyak sawit mentah di Indonesia baru 9 ton, karena untuk bahan baku pangan. Sementara jika sawit dibutuhkan untuk industri biodiesel, bisa ada tambahan 5-6 ton. Sehingga akan menguntungkan bagi pengusaha sawit. Dalam artian, mereka tak lagi takut stok sawit melimpah tetapi hanya menumpuk digudang, karena sudah pasti akan diserap dan dijadikan produk lain.

Apalagi sawit sangat dibutuhkan oleh industri biodiesel, yang menjadi industri potensial di masa depan. Sehingga pengusaha minyak sawit juga turut membantu pemerintah dalam mensukseskan industri biodiesel. Sebagai warga negara yang baik maka mereka memang wajib membantu pemerintah. Jika industri ini sukses maka kondisi finansial negara juga diuntungkan.

Minyak sawit memang bisa diolah jadi berbagai macam, mulai dari margarin, kosmetik, hingga bahan pangan lainnya. Sehingga harga jualnya akan jauh lebih tinggi. Justru ketika harus diolah baru diekspor, pengusaha sawit akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Mereka seharusnya paham dan mengolah minyak sawit, dan tidak memprotes kebijakan pemerintah.

Jangan ada yang diam-diam masih nekat mengekspor minyak sawit mentah, karena memenuhi permintaan langganan lama. Hal ini melanggar peraturan dan mereka bisa dicokok kalau ketahuan. Daripada berkasus, lebih baik taati saja aturan dari pemerintah, dan memang tidak boleh seenaknya. Lagipula pengolahan sawit juga bisa dilakukan di Indonesia.

Pemerintah menghentikan ekspor minyak sawit mentah karena jika barang itu diolah jadi margarin atau yang lain, harga jualnya akan lebih tinggi. Lagipula permintaan sawit di dalam negeri juga naik, jadi pengusaha sawit tidak usah galau lagi karena takut dagangannya tidak laku. Justru ketika minyak sawit diolah maka keuntungan mereka jauh lebih tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Presiden memang gencar sekali membangun infrastruktur dalam proyek Pembangunan Ekonomi Nasional. Sehingga selain membuat bendungan, juga membuat fasilitas lain untuk rakyat, seperti Jalan Trans Papua, Jalan Tol Pandaan-Malang, Tol Solo-Yogya, Kediri-Kertosono, dll. Di luar jawa ada pula Jalan Tol Manado-Bitung dan Banda Aceh-Sigli.

Pembangunan jalan tol sangat bermanfaat, karena bisa memperlancar mobilitas masyarakat. Mereka bisa melintas dengan cepat, sehingga mempersingkat waktu dan tak takut terjebak kemacetan seperti di jalan biasa. Jalan tol itu juga bisa dilintasi jelang hari raya, sehingga bisa lekas sampai saat akan mudik ke kampung halaman.

Ketika mobilitas cepat via jalan tol, maka barang-barang bisa sampai dengan cepat pula. Efeknya memperlancar usaha dari para pedagang. Apalagi jika yang dibawa oleh mobil bak atau truk adalah benda yang mudah busuk, misalnya telur ayam, makanan, atau yang lain. Sehingga jalan tol akan meminimalisir resiko pengiriman dan menghindarkan dari kerugian.

Masyarakat tak mempermasalahkan pembayaran jalan tol, karena bagi mereka, sangat sepadan dengan fasilitasnya. Selain bisa melintas dengan cepat, juga ada rest area sebagai tempat istirahat. Ada pula CCTV sehingga mengawasi jika ada hal buruk yang akan terjadi di sana.

Masyarakat sangat berterimakasih karena infrastruktur yang dibangun pemerintah sangat bermanfaat. Sehingga dana APBN benar-benar digunakan untuk rakyat. Seluruh WNI yag diuntungkan, karena berbagai fasilitas yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Bendungan Tapin, Bendungan Tukul, Jalan tol, dan berbagai infrastruktur lain bukan sekadar dibuat untuk pencitraan Pembangunan fasilitas itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga mereka tak kehabisan pasokan air bersih dan bebas dari banjir. Selain itu, jalan tol juga memperlancar mobilitas dan mendukung bisnis masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Relawan Milenial Jokowi-Amin Pradana Indraputra menilai, infrastruktur yang telah dibangun pemerintah saat ini sebenarnya tak untuk dinikmati saat ini saja. Sebagai contoh, pembangunan bandara di daerah-daerah. Dengan keberadaan bandara baru tersebut, membuka kesempatan bagi generasi milenial untuk dapat menjelajah tempat lain dengan menggunakan pesawat terbang.

Hal lain, sebut dia, pembangunan menara telekomunikasi di daerah yang dinilai mampu memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses internet. “Jokowi tidak hanya berbicara sekarang atau hari ini, tapi masa depan. Pembukaan pelabuhan baru dan jalan baru, bermanfaat untuk kalangan milenial di daerah untuk bisa melihat dunia luar,” imbuh Pradana. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegur Menteri BUMN Erick Thohir yang sering menyuntik modal negara kepada BUMN yang kondisi keuangannya sakit. Jokowi melarang Erick Thohir memproteksi BUMN yang sedang menurun lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di NTT, Kamis 14 Oktober 2021 yang lalu. Presiden kembali menegaskan Erick Thohir agar tidak lagi memberikan proteksi. Justru sebaliknya, ia meminta para direktur utama BUMN agar lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.

“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam saat meresmikan Hot Strip Mil #2 milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, beberapa waktu yang lalu.

“Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia, yang semakin profesional, yang semakin kompetitif, yang semakin menguntungkan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan di negara kita, serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara,” tegas Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa dirinya juga memberikan perhatian besar terhadap transformasi dan restruktrurisasi yang dilakukan PT Krakatau Steel. “Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat, karena memang sebelumnya kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar. Industri ini sangat strategis, oleh sebab itu saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, produk baja yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel sangat dibutuhkan untuk penggunaan di dalam negeri. Selama lima tahun terakhir, kebutuhan baja di Indonesia meningkat hingga 40 persen yang dipacu oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan serta kebutuhan untuk industri lainnya, terutama industri otomotif.(*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%.

Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Pajak dan Pembangunan
Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak.

Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Kepatuhan bayar pajak rendah
Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%.

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.

Bonus demografi pajak
Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi milineal menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

Faktanya, saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Secara lebih sederhana, Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya.

Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus meminjam uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan pengelolaan utang dengan penuh hati-hati memang merupakan pilihan terbaik dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan sebuah negara, dalam rangka memperbaiki dan memajukan negara. (*)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Melalui Staf Khususnya, Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan ini dikarenakan berbagai hal. Yakni dimulai adanya wabah Covid-19 membuat arus kas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek ini terganggu.

Gangguan arus kas tersebut turut berdampak kepada aliran dana untuk pembangunan proyek Kereta Cepat, yang kemudian pembangunannya menjadi terhambat. Sebagai informasi, saat ini porsi pemerintah di perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah 60 persen, yakni melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya, PTPN VIII, dan PT Jasa Marga. Sedangkan untuk 40 persen porsi saham lainnya dimiliki China Railway International.

“Problemnya adalah corona datang, ini membuat menjadi agak terhambat,” ucap Arya kepada awak media, Sabtu malam (10/10/2021). “Yang pertama, bahwa para pemegang sahamnya seperti Wijaya Karya itu terganggu cash flow-nya. Kita tahu banyak perusahaan karya juga pada terganggu (di masa pandemi ini). Kemudian kita juga tau KAI karena corona penumpangnya turun semua sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya,” sambungnya.

Arya juga melanjutkan, bengkaknya dana pembangunan Kereta Cepat juga disebabkan adanya faktor lain. Yaitu perubahan desain proyek, hingga harga tanah yang kian naik di setiap tahunnya. “Ketika membuat Kereta Api Cepat atau jalan tol atau sebagainya, di tengah perjalanan yang panjang pasti ada perubahan desain karena (faktor) kondisi geografis. Perubahan-perubahan desain ini membuat pembengkakan biaya,” papar Arya.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas baru Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk untuk memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Tugas itu meliputi rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN apabila diperlukan.

Adapun konsorsium yang ditugaskan pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 93 Tahun 2021. (*)

Kereta cepat Jakarta-Bandung dikabarkan akan beroperasi pada tahun 2022. Kereta modern ini bisa menjadi alternatif pilihan transportasi umum dari Jakarta-Bandung, dan sebaliknya. Kereta menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat. Dari data yang dihimpun oleh databoks, jumlah pengguna layanan kereta api mencapai 14,3 juta per Maret 2021. Jumlah tersebut naik sekitar 24,44% dari bulan sebelumnya.

Popularitas kereta api di Indonesia memicu lahirnya beragam jenis kereta, salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa Itu Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Kereta cepat ini merupakan moda transportasi masal yang beroperasi dari wilayah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya. Kereta cepat ini menggunakan CR400AF generasi terbaru jarak operasi 142,3 km. Transportasi ini melalui empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Jumlah kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu ada 11 trainset dengan 2 trainset sebagai kereta cadangan dan pengganti. Kereta cepat ini memiliki kapasitas sebanyak 601 penumpang.

Harapannya, kereta ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang hendak menuju wilayah tujuan tersebut. Pembangunan proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2022. Tanggal 18 Mei 2021, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan proyek ini. Menurut penuturan Beliau, proyek ini sudah mencapai 73% dan akan mejalani uji coba pada akhir 2022.

Menurut penjelasan dalam laman kcic.co.id, kepemilikan kereta cepat ini yaitu perusahaan konsorsium BUMN Indonesia di bawah PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. Pembagian saham kedua perusahaan pengelola tersebut yaitu PSBI 60 persen dan Beijing Yawan 40 persen.

Sementara itu, kehadiran infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana pengembangan sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung, secara keseluruhan jalur proyek kereta cepat ini berawal dari Halim, Jakarta sampai dengan Tegal Luar, Kabupaten Bandung, yang akan berhenti di empat stasiun. Panjangnya 142 kilometer, yang sebagian besar menggunakan jalur jalan tol.

“Pusat bisnisnya ada di Kerawang, di sana ada bisnis center dan macam-macam. Di Walini (salah satu daerah yang dilewati kereta cepat) pemerintah akan membangun betul-betul dengan green konsep jadi lingkungannya yang sehat dan baik. Di Walini juga akan ada health center, universitas, riset semua dapat dicapai dengan waktu yang singkat. Tegal luar akan menjadi pusat industri atau inovasi.”

Selain itu, proyek kereta Jakarta dan Bandung tersebut juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan munculnya atau terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diantaranya akan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. (*)

Jakarta – Pajak adalah hal yang sering dijumpai konsultasi pajak Surabaya dan banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali pada saat berbelanja, membayar biaya operasional perusahaan, membayar kebutuhan kendaraan dan lainnya, bisa dikenai pajak. Bisa dikatakan jika pajak adalah suatu pungutan wajib yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak memiliki sifat memaksa yang berarti harus dilaksanakan dengan patuh. Dan akan ada sanksi yang bisa dikenakan jika melanggar ketentuan perpajakan. Lalu, bagaimana pajak dan perannya terhadap pembangunan suatu negara? Simak ulasannya berikut ini.

Definisi Pajak. Pajak berarti suatu pembayaran atau iuran wajib warga negara kepada negara yang dapat dihitung sebagai hutang dan bisa dilakukan dengan paksaan. Pajak diwajibkan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, warga negara yang memiliki kewajiban membayarkan pajak disebut dengan wajib pajak. Dimana wajib pajak sendiri bisa berupa wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Pelaksanaan pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, karena peraturan perpajakan seringkali berubah-ubah. Sangat diperlukan keaktifan serta kesadaran pajak yang tinggi untuk bisa menyelenggarakan ketaatan pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki masyarakat masih relatif rendah. Padahal, pembayaran pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Konsultan pajak Surabaya adalah alternatif dalam menyelenggarakan kepatuhan pajak dengan lebih efisien.

Peran Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat, diantaranya yaitu:

  1. Sebagai Anggaran atau Penerimaan (Budgeter)
    Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak, masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama. Dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
  2. Pajak Berperan Untuk Mengatur (Regulator)
    Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulatgor merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. Konsultan pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan anda.
  3. Pajak Berperan Sebagai Stabilitas
    Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalanya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menekan laju inflasi.
  4. Pajak Berperan Sebagai Redistribusi Pendapatan
    Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. (*)

JAKARTA – Konsultan pajak dan pajak itu sendiri memiliki peran berkesinambungan yang cukup penting sebagai sumber pendapatan kas Negara. Namun, bagi sebagian orang nampak masih enggan untuk mengurus kewajiban pajaknya. Ini mungkin dikarenakan mereka mungkin belum sadar bahwa manfaat pajak itu begitu besar, sehingga penting untuk taat dalam membayarkan pajak. Pajak yang diperoleh dari rakyat, kemudian hasilnya juga akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Sekarang ini, sebagai salah satu instrumen penerimaan negara, hasil dari pembayaran pajak sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas Negara. Dimana ini berperan dalam terlaksananya pembangunan nasional yang bisa dijalankan dengan semakin produktif. Hal ini ditujukan untuk bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan Negara yang diperoleh dari dalam negeri yang bersumber dari sektor pajak, mencerminkan kemandirian dari bangsa ini.

Pajak bisa dikatakan sebagai sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Dimana sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana jumlah penerimaan tersebut baik dalam jumlah nominal maupun persentase. Selain itu, persentase dari jumlah Wajib Pajak masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Beberapa bentuk kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pentingnya peran pajak bagi pembangunan Negara yaitu:

  1. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas umum yang berjalan dengan baik
    Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bisa dibangun dengan baik melalui dana yang diperoleh atau bersumber dari pajak. Pembangunan fasilitas umum bisa berkembang dengan pesat dengan dana yang bersumber dari pembayaran pajak. Setiap pasar tradisional bisa dikembangkan menjadi modern sebagai pusat perbelanjaan yang nyaman dan aman. Semua itu dibiayai dengan pajak yang telah anda bayarkan.
  2. Fasilitas pendidikan merata dan berkualitas
    Dengan taat membayarkan pajak secara tepat waktu, maka anda bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata bagi setiap orang. Ketika setiap orang taat membayar pajak, maka pendidikan akan lebih terjamin dan merata bagi setiap masyarakat.
  3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi setiap masyarakat
    Ketika anda membayar pajak, maka setiap program untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat juga bisa terlaksana lebih lancar. Seperti langkah untuk memperbaiki gizi ibu hamil, balita, masyarakat, serta peningkatan pelayanan kesehatan untuk para lansia.
  4. Keamanan dan ketertiban terjaga
    Pajak yang anda bayarkan memiliki peran yang sangat penting, karena bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban di dalam negara kita.
  5. Pengembangan pariwisata
    Dewasa ini sektor pariwisata memang menjadi fokus utama bagi banyak orang. Banyak objek wisata baru kekinian yang mulai muncul dan menarik minat para wisatawan, terutama wisatawan asing dari luar negeri. Objek wisata yang sudah dibuka akan memerlukan biaya untuk perawatan dan pengembangannya. Untuk itu, pajak yang anda bayarkan akan membantu pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Apabila anda yang berada di Surabaya memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Surabaya, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal. (*)

Oleh : Jelita Chantiqa

Pada Semester I tahun 2021, aparat pemerintah desa merupakan pelaku korupsi terbesar dana desa setelah pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten. Data dari berbagai sumber menyebutkan pada Semester I tahun 2021, aparat pemerintah desa telah menjadi aktor utama pelaku korupsi dana desa, total terdapat 129 kasus korupsi hanya dalam waktu 6 bulan dengan perincian 62 kasus dilakukan aparat pemerintah desa, 60 kasus dilakukan aparatur pemerintah kabupaten dan 17 kasus oleh aparatur pemerintah kota.

Berdasarkan motif dan modus korupsi, proyek fiktif yang paling banyak mendominasi berjumlah 53 (lima tiga) kasus, penggelapan dana desa (41 kasus), penyalahgunaan anggaran (30 kasus) dan penggelembungan anggaran (mark up) nominal proyek (22 kasus). Beberapa kasus yang mengemuka pada Semester I tahun 2021 diantaranya korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa Mojokerto (871 juta), Muarapayang (699 juta), Simeulue (537 juta), Sanggau (400 juta), Muba (413 juta), Klaten (347 juta), Cianjur (362 juta), Batu (338 juta), Batang (246 juta), Pesawaran (202 juta) dan lain-lain.

Kasus korupsi yang menjerat ASN terkait dana desa pada periode Semester-I tahun 2021, sejumlah 162 (seratus enam dua) orang, kepala desa sejumlah 61 (enam satu) orang dan direktur utama dan pegawai BUMD sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan kasus korupsi dana desa sejalan dengan tingkat kemiskinan desa yang mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020.

Data Kemenkeu menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki berbagai masalah dalam mengelola keuangan desa/daerah terutama terkait integritas, kompetensi dan transparansi. Sejak 2004-2021 berdasarkan data Kementerian Keuagan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) kepala daerah menjadi terpidana kasus korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari pelaksanaan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, kondisi tersebut harus menjadi bagian utama dalam penegakan hukum dan keadilan di tengah masyarakat terutama dalam usaha Pemerintah menangani pandemi melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Peningkatan kasus korupsi dana desa setiap tahun terjadi dikarenakan kurangnya kompetensi dan integritas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, kondisi tersebut perlu diperkuat dengan meningkatkan partisipasi aktif pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait pengeloaan keuangan.

Pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan banyak pihak dan warga masyarakat desa, diantaranya pembuatan perjanjian oleh masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, pembentukan pengawas desa yang berada di bawah Inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan dana desa, perlunya regulasi atau kesepakatan mengenai kewajiban partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pembagunan desa, dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa.

Terdapat 2 (dua) tahapan yang berpotensi terjadinya korupsi dana desa yaitu pada tahap perencanaan dan tahap implementasi anggaran. Pada tahap perencanaan sepatutnya melibatkan seluruh  masyarakat dalam berpartisipasi untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui musyawarah desa (Musdes), namun yang terjadi hanya diikuti beberapa orang terdekat Kepala Desa, dan perangkat desa. Sehingga program RAPBDes yang disusun dan direncanakan, semata-mata keinginan kepala desa yang memegang kendali keuntungan. Sedangkan pada tahap implementasi dilakukan dengan memanfaatkan kolusi dengan pihak ketiga (rekanan) untuk menaikan harga barang dalam laporan, dan menurunkan kualitasnya.

Terkait masalah ini, maka Presiden dapat memerintahkan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan institusi penegak hukum lainnya termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan akademisi agar meningkatkan upaya dan narasi pencegahan korupsi sehingga selaras dengan arahan dan program Presiden.

*Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.