DPR RI menyetujui revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua. Dengan adanya UU baru ini, pemekaran wilayah di Papua bisa menjadi lebih mudah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Otsus Papua ditunggu oleh warga Papua. Puan juga dijadwalkan juga menyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR.

“RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis, 15 Juli 2021.

Poin soal pemekaran wilayah di Papua ini tertuang dalam Pasal 76. Dalam UU Otsus Papua Tahun 2001, pasal ini hanya terdiri satu ayat saja. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76 (UU Otsus Papua 2001)

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat. Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Kendati demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah

Otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah

Persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.

(5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang

Menyusul pengumuman Presiden terkait perpanjangan penerapan PPKM, pemerintah memastikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta diiringi komitmen transparansi dan anti korupsi.

Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan usaha kecil, khususnya kelompok yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah sangat memahami, bahwa pemberlakukan pembatasan selama PPKM ini berimbas pada banyak hal yang membuat sebagian masyarakat mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerintah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat dimintai tanggapan terkait penyaluran bansos selama masa PPKM.

Terdapat beragam bansos yang dialokasikan pemerintah demi menopang perekonomian masyarakat terdampak, di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras, dan subsidi kuota.

Bantuan Sosial Tunai (BST) ditujukan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp 300.000 ribu per bulan untuk bulan Mei dan Juni yang dicairkan pada bulan Juli 2021. Alokasi tersebut mendapatkan tambahan dana bagi 5,9 juta KPM yang akan disalurkan selama 4 bulan, yakni Juli hingga Desember 2021. Secara total, BST menyasar 15,9 juta KPM dengan anggaran Rp 24,54 triliun. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan beras disalurkan sebanyak 10 kg per KPM melalui Bulog dengan total target penerima 28,8 juta KPM. Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras bagi pekerja informal yang terdampak PPKM di Jawa dan Bali, yaitu para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Pemerintah juga melakukan penambahan subsidi kuota sebesar Rp 5,54 triliun bagi masyarakat serta memperpanjang diskon listrik dengan penambahan jumlah subsidi sebesar Rp 1,91 triliun hingga bulan Desember 2021. Percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT pun dioptimalkan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Penambahan alokasi dan akselerasi proses penyaluran bansos ini, harus diiringi dengan komitmen transparansi dan anti korupsi. Semua pihak berlaku hati-hati, supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua bantuan sampai tepat sasaran,” tambah Johnny.

Untuk mengecek data penerima bansos, masyarakat dapat membuka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah itu, melakukan langkah-langkah pertama, membuka website tersebut. Kedua, masukkan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Ketiga, masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP

Keempat, ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode. Kelima, Jika huruf kode belum jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf code baru. Terakhir, klik tombol cari data.

Jika data PM belum masuk dalam daftar penerima bansos yang diusulkan oleh RT atau RW, cara mendaftar bansos termudah adalah dengan melakukan konfirmasi langsung ke pengurus desa. Apabila memenuhi syarat penerima bansos, maka PM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran pada tempat yang sudah ditentukan. Apabila masyarakat mengalami ketidakjelasan terkait bansos, misalnya terkait domisili dan KTP-nya berbeda, dapat mencoba menghubungi petugas melalui surel bansoscovid19@kemsos.go.id.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam penyaluran bansos. Harapannya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan untuk mengatasi situasi sulit di masa pandemi ini,” pungkas Johnny.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala seiring memperbaiki mekanisme penyaluran. Perbaikan mekanisme ini, lanjut Johnny, dengan cara penyaluran uang menjadi dalam bentuk non tunai atau transfer bank, sedangkan pengadaan beras ditangani oleh Bulog dan dikirimkan langsung ke alamat penerima manfaat.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan akurasi dan transparansi dengan mengadopsi sistem digitalisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini didukung oleh BI, Fintech, dan e-Commerce dengan pengawasan penuh oleh OJK. Pemanfaatan teknologi ini juga akan memudahkan KPM, misalnya KPM Kartu Sembako dapat digunakan untuk berbelanja melalui aplikasi dan bisa di mana saja tidak harus di Warung Elektronik Gotong Royong atau e-Warong. (*)

Presiden Jokowi resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Namun sejumlah pelonggaran telah diputuskan untuk sejumlah sektor. Perpanjangan dilakukan agar penularan COVID-19 terkendali.

Beberapa tokoh pejabat di DPR hingga kepala daerah memberikan tanggapan mereka terkait perpanjangan PPKM ini.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan ada sejumlah perbedaan dari PPKM sebelumnya yakni adanya pelonggaran di sektor ekonomi.

“Ya perbedaan, perbedaannya ya dimungkinkan PKL bisa jualan tapi dengan jam-jam tertentu boleh buka dan sebagainya, ada,” kata Sultan HB X.

Meski begitu, Sultan HB X menjelaskan bahwa penyekatan tetap akan dilakukan karena menjadi salah satu cara untuk mencegah mobilitas masyarakat.
Untuk Jalan Malioboro, akan diberlakukan sistem buka tutup. Harapannya, para pedagang di kawasan Malioboro bisa kembali mencari nafkah.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar tak lupa meningkatkan tracing (pelacakan) dan testing (tes COVID-19). Bamsoet juga meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Yang lebih penting lagi, Bamsoet meminta pemerintah memastikan bantuan sosial didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran kepada seluruh sektor yang terdampak PPKM Level 4 ini.

Kepada aparat, Bamsoet meminta agar melakukan pendekatan yang persuasif, edukatif, solutif, dan humanis namun tegas dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap pelanggar PPKM. Sehingga, masyarakat juga dapat memahami dan mematuhi aturan PPKM Level 4 ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS di Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus dan serius mengendalikan pandemi COVID-19. Netty meminta pemerintah menghindari manajemen Asal Bapak Senang (ABS).

“Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip managemen Asal Bapak Senang,” ujar Netty.

Di masa perpanjangan PPKM ini, Netty berharap pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes. Seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Menurut Netty mengurangi mobilitas harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

“Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ia mendukung keputusan Presiden Jokowi walaupun pahit, karena perpanjangan PPKM demi keselamatan rakyat.

“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” ujar Dasco.

Selain mematuhi PPKM, Dasco meminta masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sebab kunci sukses dari segala kebijakan pemerintah untuk menekan COVID-19 adalah kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

“Kita semua berharap perpanjangan PPKM Level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka COVID-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” tegasnya.

Selin itu, menurut Dasco permerintah juga sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa Bansos Tunai dan stimulus lain. (**)

Mantan penyerang Persipura Jayapura, Boaz Solossa memiliki cara untuk mempromosikan PON Papua 2021. Dia menggunakan akun media sosial untuk mengajak masyarakan ikut menyukseskan ajang Pekan Olahraga Nasional itu.

“Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada saya menjadi bagian dari PON PAPUA 2021. Banyak sekali teman-teman Papua dan diluar Papua yang sudah mengirimkan foto-foto ‘Sa Dukung PON’,” kata Boaz.

Bochi -sapaan akrab Boaz Solossa- mengatakan Papua sudah siap untu, menggelar event besar ini pada tanggal 2-15 Oktober 2021 nanti.

“Teman-teman semua ayo kita bersama berikan dukungan dengan ‘SA DUKUNG PON’ dengan upload foto kamu di Feed / Story Instagram seperti saya dan yang lain dengan hashtag #SaDukungPON. Nanti akan saya repost,” kata Boaz.

“Ayo torang gerak bersama dukung PON XX Papua 2021! Torang Bisa,” sambungnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua. Yunus Wonda mengatakan, dengan vaksin supaya masyarakat bisa menyaksikan acara pembukaan hingga penutupan PON di Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

“Presiden menginginkan agar semua masyarakat bisa menonton langsung perhelatan PON dan Peparnas,” pungkasnya.

Oleh : Sisca Andromeda )*

Masyarakat yang dirumahkan akibat dampak pandemi bisa bernafas lega karena akan mendapatkan bantuandari pemerintah. Bantuan ini sangat berharga, karena faktanya banyak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka akan bisa membeli sembako dan kebutuhan lain dengan BLT tersebut. 

Saat pandemi, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Di antaranya kartu prakerja, BLT cash, sembako, bantuan bagi pemilik UMKM. Pemerintah sadar bahwa banyak yang terdampak pandemi dan ekonominya oleng karena gaji dipotong oleh perusahaan atau pemasukannya dari berdagang makin sedikit, karena daya beli masyarakat yang menurun.

Di masa PPKM level 4 akan diberikan bantuan lagi berupa BLT subsidi bagi para pekerja yang di rumahkan oleh perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa skema pemberian bantuan upah bagi pekerja yang dirumahkan atau pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja masih dibuat. Rencananya bantuan tersebut sebesar 1,2 juta rupiah dan akan diberikan dengan sekali penyaluran.

Sri Mulyani menambahkan, bantuan ini tidak hanya diurus oleh Kementrian Keuangan, tetapi juga Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementrian Ketenagakerjaan. Kerja sama ini memang diperlukan karena para pekerja tentu berada di bawah Kemenaker.

Total anggaran untuk program bantuan ini sebesar 30 triliun rupiah, berupa bantuan untuk prakerja dan subsidi upah tenaga kerja. Dana sebesar ini tentu akan dibagi-bagi sehingga para pekerja yang membutuhkan akan mendapatkannya, dan pasti tepat sasaran. Penyebabnya karena sudah ada data dari Kementrian Ketenagakerjaan.

Bantuan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, karena pemerintah mengabulkan permintaan mereka. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Wijaya meminta pemerintah memberi subsidi gaji pekerja sebanyak 50%. 

Bantuan dari pemerintah menunjukkan bahwa Presiden dan seluruh jajarannya mengerti bahwa rakyat sedang kesulitan saat pandemi, tak hanya warga biasa tetapi juga para pengusaha kelas menengah ke atas. Para karyawan Mall dan tempat lain yang tutup selama PPKM level 4, akan mendapat subsidi dari pemerintah, sementara bossnya juga lega karena  tetap bisa makan walau tidak sedang bekerja.

Bantuan untuk para pekerja sangat dihargai karena jika mereka tidak masuk kerja, otomatis tidak mendapatkan gaji. Apalagi durasi PPKM daraurat sampai PPKM level 4 hampir sebulan, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan tabungan, jika tidak ada tentu mau tak mau harus berhutang. 

Para pekerja yang dirumahkan akibat perusahaannya merugi juga pusing karena bingung harus survive dengan cara apa. Sementara pegawai lain yang jam kerjanya dikurangi saat pandemi juga bingung karena gaji bisa dipotong hingga 50% oleh kantor.

Namun jika ada subsidi gaji dari pemerintah maka para pekerja itu bisa bernafas lega karena mendapatkan uang, sehingga bisa dibelikan sembako dan kebutuhan pokok lain. Pemerintah memang berusaha agar jangan sampai pandemi yang telah berlangsung selama setahun ini berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2.

Bantuan yang diberikan sudah pasti tepat sasaran dan jangan sampai ada pihak yang berani untuk mengkorupsinya. Agar terhindar dari hal-hal negatif maka caranya adalah dengan mentransfer langsung subsidi itu ke rekening pekerja. Sehingga mereka bisa langsung memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.

BLT subsidi bagi para pekerja  yang dirumahkan dan mendapatkan pemotongan jam kerja akan sangat efektif, karena bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jangan sampai pandemi yang berawal dari penyakit, berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu pemerintah sigap memberi bantuan, agar rakyat tidak kelaparan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro darurat karena kasus Covid-19 yang melonjak tinggi. Kegiatan masyarakat atau fasilitas publik akan dibatasi lebih ketat.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, mengatakan pengetatan saat PPKM mikro darurat tentu berdampak ke ekonomi. Tetapi, pilihan sulit tersebut harus didukung agar kasus corona menurun.

“Otomatis dampaknya ke ekonomi, namanya darurat, pengetatan aktivitas, pengetatan apapun pasti dan ujungnya dampaknya ke ekonomi. Tapi itu adalah pilihan sulit yang harus dipilih, pilihan terbaik dari semua yang jelek. Saya kira kita harus support,” katanya lewat pesan suara, Rabu (30/6).

Jika kebijakan PPKM mikro darurat dipilih, sambung Rahmad, maka pemerintah harus bersiap memberikan bantuan ekonomi atau keringanan lain bagi masyarakat. Misalnya keringanan pajak ataupun bantuan sosial.

“Nah kaitannya dengan tekanan ekonomi, depresi atau menekan ekonomi sudah pasti, apakah nanti ada satu insentif pengendoran pajak, kemudian perlu ada bantuan bansos ya saya kira mendukung,” ucapnya.

Menurutnya, ketika masa pengetatan masyarakat belum bisa bekerja seperti biasanya. Maka dari itu, ia mendukung adanya bansos untuk solusi jangka pendek.

“Ketika pengetatan ekonomi rakyat belum bisa bekerja pada saat sesuai jamnya saya kira bansos bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek, saya mendukung untuk bansos dipikirkan kembali dalam masa masa PPKM darurat ini,” pungkasnya

Tahun ini, Hari Raya Idul Adha 1442 H jatuh pada 20 Juli 2021. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi, Jumat (16/07/2021) menyampaikan keterangan pers melalui video, mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik pada momen Idul Adha tahun 2021 ini, guna menekan penularan COVID-19.

Kementerian Agama (Kemenag) juga akan berkoordinasi dengan ormas Islam yang ada di Tanah Air.

“Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam; NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam yang lainnya, untuk bersama-sama mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Iduladha, karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Segera sore ini kita akan segera lakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Menag Yaqut mengatakan, sebagai pedoman pelaksanaan Idul Adha dan Kurban di masa pandemi, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Menag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Saya ingin mengingatkan kepada umat Islam khususnya, yang sebentar lagi akan menyelenggarakan peringatan Idul Adha. Kementerian Agama sudah menerbitkan peraturan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul Adha,” ujarnya.

Dijelaskan Menag, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE tersebut.

Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara.

Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Idul Adha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara.

Ketiga, mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan protokol kesehatan.

Selanjutnya, Menag menyampaikan bahwa aturan yang ditetapkan pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu ia, meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut.

“Ketika pemerintah ini mengeluarkan peraturan yang sifatnya melindungi masyarakat, maka pemerintah wajib untuk dipatuhi. Ini hukum dalam Islam; taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah,” ujarnya.

Kementerian Agama juga menerbitkan SE Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban 1442 H di luar wilayah PPKM.

Yaqut menjelaskan, walaupun di luar wilayah PPKM Darurat, penyelenggaraan malam takbiran dan Shalat Idul Adha hanya diselenggarakan pada masjid/musala dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 nya zona hijau dan kuning.

“Untuk zona merah dan oranye, meski berada di luar wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Shalat Idul Adha di rumah,”.

Menutup keterangan persnya, Menag mengimbau umat beragama mendoakan keselamatan Indonesia dan dunia supaya segera terbebas dari pandemi.

“Sama sekali tidak ada pemerintah melarang orang beribadah, tidak ada. Justru pemerintah menganjurkan semua umat, khususnya umat Muslim yang sebentar lagi merayakan Idul Adha, untuk semakin rajin dalam beribadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, mendoakan umat manusia supaya terlepas dari pandemi COVID-19,” pungkasnya. (**)

Oleh : Dede Sulaiman)*

PPKM darurat membuat masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena jika sudah mengurangi mobilitas tetapi malas pakai masker, hasilnya bisa tertular Corona. Taatilah tiap aturan dalam PPKM darurat agar tubuh sehat dan tidak mudah terinfeksi virus Covid-19.

Apakah Anda masih setia mengenakan masker walau hanya pergi ke minimarket dekat rumah? Setahun pandemi membuat banyak orang akhirnya terbiasa memakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya. Namun sayang masih saja ada yang tidak menaatinya, mungkin karena sudah lelah dengan peraturan-peraturan saat pandemi atau yang lainnya.

Padahal peraturan ini bukan dibuat untuk menyengsarakan masyarakat, melainkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Penyebabnya karena memakai masker bisa menghindarkan droplet dari OTG, dan kita tidak tahu siapa saja yang berstatus OTG di luar sana. Pengetatan protokol kesehatan juga diberlakukan di masa PPKM darurat.

PPKM darurat yang berlaku sampai tanggal 20 Juli 2021 membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas karena ada penyekatan antar kota/kabupaten dan provinsi. Peraturan ini juga sesuai dengan salah satu poin dalam protokol kesehatan yakni mengurangi mobilitas. Penyebabnya karena pergerakan massa bisa menaikkan kasus Corona di sebuah daerah.

Ketua Barisan Pemuda Melayu (BPM) Pontianak Gusti Edi menyatakan bahwa masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan saat PPKM, agar wilayahnya terbebas dari zona merah. Pontianak memang salah satu kota di Borneo yang masuk dalam zona PPKM dan berlaku mulai tanggal 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

Gusti Edi menambahkan, semoga jika PPKM darurat diberlakukan, maka tidak ada kabupaten lain yang berstatus zona merah. Dalam artian, jika status zona turun dari merah menjadi oranye atau kuning, bahkan hijau, maka masyarakat yang akan diuntungkan. Penyebabnya karena mereka bisa beraktivitas seperti biasa karena tidak terkena aturan ketat saat PPKM.

Kekompakan masyarakat perlu digalakkan agar bisa menurunkan status zona di sebuah daerah. Caranya dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat saat PPKM darurat, sehingga semua orang disiplin dan akhirnya kasus Corona menurun. Penyebabnya karena tidak ada penularan virus Covid-19, setelah banyak yang selalu pakai masker dan menuruti protokol kesehatan lainnya.

Protokol kesehatan saat ini tak hanya 5M tetapi juga 10M. Poinnya ditambah dengan menjaga sirkulasi udara, menjaga imunitas, mengganti baju, menjaga higienitas lingkungan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Semua wajib ditaati agar tidak terkena Corona, baik dari droplet maupun udara, karena Corona varian delta bisa menyebar hanya ketika berpapasan dengan OTG alias via udara.

Menerapkan protokol kesehatan 10M saat PPKM darurat sangat mudah, karena hanya perlu niat dan disiplin dan harapan agar pandemi segera selesai. Misalnya poin mengganti baju, sepulang dari kerja atau pasar harus ganti baju dan kalau bisa mandi plus keramas agar ekstra bersih. Kebersihan rumah juga harus dijaga agar semua higienis.

Jika masyarakat malas menerapkan protokol kesehatan 10M saat PPKM darurat maka akan sulit karena mobilitas dibatasi tetapi tetap saja banyak yang lalai pakai masker. Selain itu, banyak yang nekat menerobos penyekatan atau mencari jalan tikus, padahal sudah jelas ada larangan untuk pergi jauh. Akibatnya banyak yang kena Corona gara-gara kenakalan mereka sendiri.

PPKM darurat bukanlah penjara yang membuat masyarakat jadi tidak bebas untuk keluyuran, melainkan aturan yang dibuat untuk keselamatan mereka sendiri. Saat PPKM darurat diberlakukan, maka harus diiringi dengan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 10M. Tujuannya agar semua selamat dari terkaman Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Massa yang menuntut dibebaskan Rizieq Shihab telah melakukan aksi pengrusakan mobil polisi dan melempari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan batu. Massa merusak tiga mobil dinas Polres Tasikmalaya saat melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Diketahui massa meminta kejaksaan membebaskan Rizieq Shihab yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus pemalsuan hasil tes swab di RS UMMI Bogor.

Desakan untuk membebaskan Rizieq Shihab juga datang dari massa eks Front Pembela Islam (FPI), persaudaraan Alumni (PA) 212 dan beberapa kelompok ormas lainnya. Ormas-ormas tersebut telah melakukan aksi 1812 di depan Polda Metro Jaya (PMJ) dan meminta untuk segera membebaskan Rizieq Shihab atau akan melakukan aksi yang lebih massif kedepannya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengeluhkan kelompok-kelompok massa yang mengintervensi kasus hukum supaya Habib Rizieq Shihab dibebaskan dari tahanan. Sebab, menurutnya hukum di negara ini sebisa mungkin harus bebas dari intervensi apapun.

“Saya pikir, tak boleh suatu proses hukum diintervensi atau dipaksakan, sehingga berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum. Jalani saja proses hukumnya,” ujar Arteria Dahlan

Ditempat terpisah, peneliti hukum dan kamnas dari MSI Research, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan di negeri ini perlu mewaspadai provokasi simpatisan dan elit eks FPI untuk membebaskan Rizieq Shihab. Lembaga terkait perlu melakukan deteksi dini (Deni) yang diikuti oleh cegah dini (Ceni), sehingga potensi konflik horizontal dapat dihindari.

“Pemangku kepentingan perlu mewaspadai provokasi simpatisan dan elit eks FPI untuk membebaskan Rizieq Shihab. Lembaga terkait perlu melakukan deteksi dini yang diikuti oleh cegah dini, sehingga potensi konflik horizontal dapat dihindari”, ujar Iwan Freddy.

Oleh : Kanya Saphira )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja yang mempermudah masuknya investor. Dengan adanya investasi yang masuk, maka program pembangunan akan bisa berjalan dan membuat lapangan kerja baru.

Pemerintah berusaha keras agar negara terselamatkan dari resesi dan krisis ekonomi akibat serangan pandemi. Memang gara-gara corona semua sektor jadi kacau-balau, terutama ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat membuat sektor finansial jadi menurun juga.

Untuk menyelamatkan keadaan ini maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Pada UU ini ada sektor investasi dan kemudahan berusaha, yang akan memudahkan pada investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga proyek-proyek infrastruktur akan berjalan dengan lancar tanpa harus menambah hutang negara.

Sri Adiningsih, ekonom senior UGM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang red carpet bagi para investor untuk dunia usaha Indonesia, termasuk pula aturan turunannya. Namun dengan syarat, kebijakan fiskal tidak membuatnya menjadi berat. Reformasi perpajakan diharap membuat semua jadi lebih baik.

Sri menambahkan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kerja sama ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai negara. Hal itu merupakan salah satu pintu masuk investor datang ke Indonesia. Dalam artian, sebenarnya sudah banyak penanam modal asing yang akan masuk ke negeri kita dan langkah mereka makin dimudahkan dengan aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja.

Kerja sama ekonomi memang sudah terjalin antara Indonesia dengan negara lain, seperti RRC. Mereka bahkan menyiapkan dana hingga 20 trilyun rupiah untuk membangun pabrik furnitur. Kerja sama ini jelas menguntungkan karena akan menambah lowongan kerja baru. Apalagi banyak WNI yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka bisa melamar kerja di sana.

Selain itu, Swiss dan Singapura juga akan menambah investasinya di Indonesia. Penyebabnya karena di negeri kita ada banyak potensi SDA yang bisa digali, dan SDM-nya juga berkualitas tinggi. Sehingga akan tercapai kerja sama yang saling menguntungkan.

Sudah jelas bahwa UU Cipta Kerja akan memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia, karena aturan akan dipermudah. Misalnya untuk masalah perizinan, jika dulu haus menunggu sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 7 hari kerja. Pengurusan juga bisa via online sehingga sangat praktis, hemat waktu, biaya, dan juga ongkos transportasi. Juga bisa diurus jarak jauh ketika investor masih ada di negerinya sendiri.

Masyarakat tidak perlu khawatir akan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia dan berpikiran macam-macam, karena akan diatur oleh Badan Pengelola Investasi, sehingga akan lebih memiliki manajemen yang baik dan terstruktur. Badan yang dikepalai oleh Menteri Luhut B Pandjaitan juga bertugas untuk mengawasi investasi, sehingga tidak ada kebocoran atau hal-hal buruk lainnya.

Dengan adanya badan pengelola investasi maka akan bisa mengawasi investor lebih ketat. Sehingga kerja sama akan dipastikan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi anggapan bahwa investasi adalah perbudakan modern sangat salah, karena harus menguntungkan satu sama lain. Ketika ada yang mulai error maka akan langsung disemprit oleh badan pengelola investasi.

UU Cipta Kerja sengaja didesain pemerintah untuk mempermudah masuknya para investor ke Indonesia. Ketika UU ini dilaksanakan di lapangan, maka penanam modal asing akan percaya, lalu berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Sehingga proyek baru akan berjalan dengan lancar dan membuka banyak lowongan kerja bagi warga sipil di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute