Oleh : Sinta Astari )*

Dalam UU Cipta Kerja, ada klaster agraria yang dibuat agar petani mampu bersaing di pasar global dan memajukan kehidupan mereka. Indonesia adalah bangsa yang pernah menggantungkan dari hasil pertanian dan pemerintah berusaha agar bidang ini jadi lebih modern. Agar sistem agraria kita tak jadi terbelakang dan hanya bersistem tradisional.

Masyarakat dibuat heboh dengan UU Cipta Kerja yang mendobrak UU nomor 13 tahun 2010 tentang holtikultura. Dalam klaster agraria omnibus law, tidak ada pembatasan investasi maksimal 30% pada lahan pertanian, seperti dulu. Namun jangan berpikir bahwa ini adalah penjajahan model baru, karena masih ada sisi positif dari UU Cipta Kerja.

Menurut Donny Pasaribu, peneliti dari CIPS, UU Cipta Kerja akan berpeluang meningkatkan produktivitas pertanian.  Khususnya komoditas holtikultura. Ketika ada penanam modal asing, maka petani akan mendapat suplai berupa benih tanaman yang berkualitas baik dari luar negeri. Jadi akan ada simbiosis mutualisme, dan petani dijamin tidak akan merugi.

Dalam artian, jika ada bibit tanaman yang unggul, maka hasil tani di Indonesia akan jadi lebih baik. Misalnya kita punya mangga Indramayu yang manis, namun masih kalah saing di pasar dengan buah-buahan dari Thailand. Jika ada benih yang berkualitas baik, maka buah lokal bisa makin besar dan manis rasanya. Masyarakat akan lebih memilih yang lokal daripada impor.

Selain itu, tidak adanya pembatasan penanaman modal asing akan membuat investor masuk juga ke bidang pertanian di Indonesia. Selama ini mereka rata-rata hanya berbisnis di bidan pariwisata. Namun sekarang juga tertarik untuk bekerja sama dengan petani dan merintis usaha agar bisa mendapat hasil berupa sayur, buah, dan tanaman pangan yang berkualitas baik.

Ketika UU Cipta Kerja diterapkan, jika ada investor yang tentu memiliki modal besar, maka sistem pertanian di Indonesia tidak akan stagnan dan hanya mengandalkan kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Namun mereka dikenalkan dengan traktor dan alat modern lain untuk mengolah tanahnya. Jadi pengerjaannya akan lebih cepat dan hemat tenaga.

Selain itu, investor juga bisa mengenalkan sistem pertanian modern yang lain. Bisa berupa ilmu untuk menghitung pergeseran musim di Indonesia. Karena ada efek dari pemanasan global, sehingga musim hujan bisa maju. Ketika tidak ada perhitungan dengan ilmu matematis dan melihat pola iklim dan cuaca, maka bisa gagal panen dan petani hanya gigit jari.

Petani juga diajak agar tidak hanya jadi produsen, namun juga mengolah hasil panen menjadi barang yang lebih bernilai jual tinggi. Misalnya dulu hanya menjual ubi, namun sekarang juga diolah menjadi keripik, bakpao dan tepung ubi. Dengan pengolahan ini, selain mendapat uang lebih banyak, juga lebih awet. Ini salah satu manfaat UU Cipta Kerja Klaster Agraria.

Dalam UU ini juga disebutkan bahwa fungsinya untuk menjamin kepentingan petani sebagai sumber pangan rakyat. Jadi dengan ilmu yang diberikan oleh investor, petani jadi tambah cerdas dan mampu mengolah lahan, serta punya strategi berbisnis. Bukan seperti anggapan oknum yang menyatakan bahwa UU ini adalah bentuk lain dari kolonialisme.

Pelurusan hal ini sangat penting karena bisa jadi ada yang salah paham dengan klaster agraria dalam UU Cipta Kerja. Undang-undang ini dibuat untuk rakyat dan bukan berarti kesejahteraan petani akan dicaplok oleh investor. Karena jika ada pelanggaran, tentu ditindak oleh pemerintah.

Indonesia adalah negara agraria dan sudah saatnya tanah diolah jadi lebih modern. Jangan tolak para penanam modal, dan jangan pula alergi dengan kata ‘asing’. Cobalah untuk berpikir positif dan mencoba untuk menanam buah dan sayur dengan strategi, agar bisa menghasilkan produk unggulan yang dapat diekspor.

)* Penulis adalah aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Jawa Barat

Oleh : Deka Prawira )*

Penolakan sebagian masyarakat mengenai omnibus law membuat isu baru tentang UU tersebut. Beredar kabar bahwa DPR sengaja membuat draft undang-udang ini secara diam-diam, agar tak diketahui rakyat. Sehingga saat diresmikan banyak yang tak tahu dan harus menerimanya. Padahal masyarakat bisa mengakses rapat-rapat DPR di TV parlemen.

Omnibus law adalah undang-undang paling menghebohkan tahun ini, karena kelahirannya diwarnai protes oleh buruh dan organisasi massa. Mereka ngotot menolak UU Cipta Kerja karena takut nasibnya tersungkur oleh aturan baru ini. Namun sebenarnya ketakutan ini salah, karena mereka hanya termakan hoax tentang omnibus law.

Setelah demo berkali-kali, para buruh belum juga puas. Sekarang mereka menyebarkan isu bahwa pembuatan omnibus law dilakukan secara tidak transparan, sehingga menghianati rakyat. Entah apa yang merasuki pikiran mereka sehingga melontarkan tuduhan yang menyakitkan terhadap DPR.

Nurul Arifin, anggota panitia kerja RUU Omnibus Law DPR RI dari Fraksi Golongan Karya menepis tuduhan bahwa UU ini dibuat secara diam-diam. Menurutnya, pembahasan RUU selalu transparan, tidak ada yang namanya rapat di tempat gelap. Rapat terus diadakan sejak usulan RUU ini dilontarkan, februari 2020. Bahkan pembahasan juga dilakukan saat reses.

Nurul menambahkan, pembahasan omnibus law sudah sesuai dengan prosedur. Jika DPR mengadakan rapat diam-diam, tentu tidak ada hasil wawancara yang keluar di media. Para anggota DPR juga bicara tanpa takut ketahuan sedang membahas omnibus law. Lagipula, masyarakat bisa melihat video rapat DPR di website resmi maupun TV parlemen.

Ketika demo untuk menolak omnibus law diadakan selama 3 hari, memang ada pihak yang protes dan mengatakan mengapa UU ini diresmikan secara terburu-buru. Mereka tak tahu bahwa rapat untuk membahasnya sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Atau mungkin karena sudah terlanjur termakan hoax, jadi menuduh DPR menyiksa rakyat.

Padahal tuduhan itu salah besar karena DPR tentu membuat UU yang mensejahterakan rakyat. Ketika ada perwakilan dari serikat buruh, baleg DPR juga menerima dengan tangan terbuka. Bahkan mereka mengadakan audensi resmi di sebuah hotel berbintang dan sudah menemukan kesepakatan.
Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa DPR arogan.
Saat merancang omnibus law, maka DPR tidak bekerja sendiri. Karena UU ini mencakup banyak bidang, mereka mengundang berbagai ahli dari bdang ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain. Bahkan pengusaha juga didengarkan pendapatnya. Jadi jangan ada tuduhan dari buruh bahwa pembuatan UU ini tidak mendengarkan suara rakyat.

Menteri Mahfud MD juga menyatakan bahwa ia mau jika diajak diskusi dengan perwakilan serikat buruh, untuk menghindarkan dari kesalahpahaman tentang omnibus law. Jadi bisa dijelaskan apa saja keuntungan UU ini dan para buruh tak perlu takut akan masa depan mereka.

Transparasi dari menteri dan anggota DPR menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperlihatkan kerja mereka dalam mensejahterakan rakyat. Setelah reformasi maka kita masuk di era keterbukaan. Tidak ada lagi cerita tentang kebijakan DPR yang dibuat diam-diam, tanpa diketahui oleh khayalak ramai.

Publik jangan menyamakan DPR yang sekarang dengan wakil rakyat di zaman orde baru. Karena sekarang anggota DPR benar-benar pilihan rakyat dan memperjuangkan nasib orang banyak. Termasuk dengan membuat omnibus law. Jangan bersikap skeptis terhadap segala keputusan dari pemerintah.

Janganlah mudah menuduh DPR bertindak seenaknya dengan mengadakan rapat gelap. Karena mereka juga memaparkan hasil rapat tentang omnibus law secara terbuka di media online maupun koran konvensional. Jangan sampai ada kebencian secara subektif digunakan untuk menyerang DPR, karena sama saja dengan memfitnah.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)

Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan DPR bersama Pemerintah pada 5 Oktober 2020. Cluster kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional telah dikodifikasikan dalam UU Cipta Kerja yang meratifikasikan sejumlah perundangan – undangan dimana yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan katahanan pangan.

UU baru ini akan menjadi identitas baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia ke depan. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan, dan sebagainya.

UU Cipta Kerja berupaya memberikan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya. Ketahanan pangan merupakan paradigma yang secara resmi digunakan pemerintah dalam pemenuhan pangan penduduk dan pertanian terkait pangan pada umumnya.

Dalam UU Cipta Kerja, negara hadir sebagai perwujudan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Pertama, bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal.

Dalam rangka untuk turut mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan memberikan literasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum milenial, agar mendukung UU Cipta Kerja dan Kedaulatan Pangan, ICF bersama Universitas Jakarta akan menggelar webinar dengan mengangkat tema UU Cipta Kerja Dalam Ketahanan Pangan.

Diskusi virtual lewat Live Zoom Cloud Meeting bakal berlangsung pada Jumat 23 Oktober 2020 pukul 14.00 sd selesai dengan menghadirkan narasumber Pengamat Ekonomi, Rosdiana Sijabat dan Duta petani Milenial Kementerian Pertania, Graha Abadi Pasyaman. ()

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu pemerintah provinsi Papua untuk mendukung berbagai birokrasi pembangunan di daerah. Seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat lokal di Tanah Papua.

Pdt Albert Yoku S.Th selaku mantan Ketua Sinode di Tanah Papua selaku Ketua FKUB Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa Otsus merupakan anugerah Tuhan atau berkat yang diberikan dan sebagai upaya yang harus ada pemerataan terhadap semua pemerintah di Papua.

            Albert menegaskan, Otsus ini merupakan maksud baik dari pemerintah untuk orang asli Papua, sehingga harus tetap dilanjutkan, hanya perlu dievaluasi perjalanannya selama ini sehingga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi.

            Sementara itu Ketua PGGP Provinsi Papua Pdt MPH Mauri S.Th yang juga wakil Ketua 3 PGGI mengatakan bahwa Otsus juga menjadi landasan dalam membangun demi kemakmuran dalam membangun demi kemakmuran rakyat di pelosok tanah air terlebih khususnya di tanah Papua. Sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan dalam implementasinya.

            Otsus Papua terbukti dapat membawa kesejahteraan rakyat Papua, hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya 40 orang putri daerah Papua untuk mengikuti pendidikan Kowad di Bandung.

            Dalam garis besar Otsus telah memberikan dampak seperti peningkatan pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat papua. Dan sekarang jalur lapangan kerja akan dipermudah sehingga akan memperkecil angka pengangguran di Papua/Papua Barat.

            Pada kesempatan berbeda ketua pegunungan tengah di Wamena Sem Kogoya menjelaskan bahwa Otsus Papua memiliki dampak positif. Jika terdapat isu tentang penolakan Otsus Jilid 2 oleh oknum tertentu, yang ternyata mereka menjadi bagian dari elit politik tertentu untuk memecah belah pemuda dan masyarakat Papua.

            Dirinya bersama warga pegunungan mengaku akan selelu berusaha semaksimal mungkin menghalau rencana aksi demo agar tidak terjadi lagi di Jayapura.

            Tentu saja masyarakat Papua jangan sampai keliru menilai Otsus, apalagi sampai terpengaru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menolak kehadiran program otsus.

            Jika otsus memiliki kekurangan, tentu harus dicari penyebabnya dan perbaiki bersama-sama. Dengan begitu manfaat dari program otsus ini akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

            Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

            Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan Kebijakan Umum Otsus untuk Papua. menambahkan, dana otsus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan berakhir pada 2021. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengalokasian dana otsus tetap akan dilanjutkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 21/2001 tentang otsus disebut masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

            Pembahasan RUU Otsus saat ini masih berlangsung, targetnya pembahasan tersebut akan selesai pada Oktober 2020 sehingga dapat dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengenai besaran alokasi dana otsus Papua yang setara 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional. Benny menjelaskan hal tersebut belum ditentukan.

            Amanat UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dana otsus setara 2% dan berlaku selama 20 tahun. Dana Otsus diberitakan sebagai konsekuensi pemberitaan status otonomi khusus. Adapun fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

            Otsus Papua terbukti telah menjadikan Papua dan Papua barat menjadi provinsi yang mengalami kemajuan, tentu akan disayangkan apabila maksud baik dari pemerintah tidak dilanjutkan hanya karena provokasi dari pihak yang ingin memecah persatuan di wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

DPR baru saja mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah tersebut dianggap sudah tepat karena UU Cipta Kerja diyakini bakal mampu menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

Perekonomian di Indonesia selama pandemi Covid-19 mengalami hantaman yang hebat, tidak sedikit industri yang merumahkan karyawannya sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan suatu upaya agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali.

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian (Menperin) mengatakan, UU Cipta Kerja bisa mempermudah proses dalam mengakselerasi rebooting ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi covid-19.

            Menurutnya, UU Cipta Kerja juga didesain untuk memberikan banyak sekali kemudahan bagi para pelaku usaha termasuk kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Di mana dia melihat bahwa situasi industri startup di Indonesia telah didominasi oleh mereka yang masih pemula atau dalam taraf Usaha Mikro Kecil (UMK).

            Ia berujar, dengan adanya undang-undang cipta kerja, UMKM yang didalamnya akan sangat terbantu dengan undang-undang tersebut.

            Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya transformasi digital kebutuhan akan inovasi teknologi di masyarakat dan industri yang akan semakin meningkat karena adanya adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan pembatasan sosial.

            Sehingga, seluruh sendi perekonomian nasional cepat atau lambat akan sangat membutuhkan dan sangat mengandalkan pemanfaatan dari teknologi.

            Pada kesempatan berbeda, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menilai, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu akan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi tahun depan. Sehingga pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen menjadi realistis untuk dicapai.

            Kepala BKF Febrio Kacaribu Menuturkan, Omnibus Law Cipta Kerja akan mendorong investasi yang mampu menjadi mesin penggerak ekonomi pada 2021. Dampaknya, usaha baru dan lapangan pekerjaan akan banyak tercipta.

            Pada tahun ini, Febrio menjelaskan, pemerintah telah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada zona negatif, yaitu rentang minus 1,7 persen sampai minus 0.6 persen. Pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi untuk menekan laju penyebaran virus corona menjadi faktor utama kontraksi yang dalam tersebut.

            Hampir seluruh komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kontraksi. Tidak terkecuali investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh negatif 8,61 persen pada kuartal kedua dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi ini merosot tajam dari pertumbuhan 4,55 persen pada kuartal kedua 2019 secara year on year (yoy).

            Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan, PMTB tumbuh di zona negatif sepanjang 2020, yaitu antara 5,66 persen hingga 4,4 persen. Padahal, komponen ini turut berkontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB atau kedua terbesar konsumsi rumah tangga.

            Oleh karena itu, Febrio menekankan, undang-undang cipta kerja menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi tahun depan. Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan untuk pertumbuhan investasi di Indonesia.

            Ia menambahkan, pertumbuhan positif investasi menjadi kunci utama akselerasi ekonomi 2021. Investasi diharapkan mampu menjadi pelengkap konsumsi pemerintah yang menjadi tumpuan sepanjang tahun ini.

            Sepanjang tahun 2020, belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen pembentuk PDB yang tumbuh positif. Pemerintah memproyeksikan, pertumbuhannya berada pada rentang 0.6 hingga 4,8 persen. Apabila tren ini masih terjadi, Febrio mengkhawatirkan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di zona kontraksi.           

            Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur, berpendapat bahwa omnibus law merupakan halyang sangat penting untuk mengupayakan pemulihan ekonomi nasional, sehingga omnibus law perlu untuk dimengerti dan dipahami

            Ketua KADIN Andik Dwi Putranto mengatakan, bahwa Omnibus Law dapat memberikan harapan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam perizinan investasi.

            Disahkannya UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

            Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merasa optimis bahwa kehadiran omnibus law UU Cipta kerja diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain utu juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

            Untuk memperbaiki perekonomian nasional, tentu saja langkah awal yang diperlukan adalah  dengan memperbaiki regulasi agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investasi. Sehingga hal ini akan menambah jumlah lapangan kerja untuk para angkatan kerja baru dan buruh yang sebelumnya terdampak PHK.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus jilid 1 akan berakhir dan diperpanjang lagi tahun depan. Seluruh masyarakat Papua menyukai program ini, karena merupakan bentuk sayang dan perhatian dari pemerintah pusat. Bumi Cendrawasih jadi maju pesat dan tak lagi identik dengan hutan perawan yang terbelakang.

Tahun 2021 adalah masa yang mendebarkan karena ada otsus jild 2 dimulai. Penduduk di Bumi Cendrawasih bersorak gembira, karena berarti akan ada lebih banyak lagi kemajuan di sana. Sejak otsus jilid 1 tahun 2001 lalu, ada banyak sekali perubahan positif di Papua. Anak-anak mendapat beasiswa dari dana otsus dan ada banyak infrastruktur yang dibangun.

Berbagai kalangan mendukung perpanjangan otonomi khusus. Salah satunya Johanis Manibuy. Aktivis Suku Wamesa ini menyatakan bahwa Papua masih membutuhkan otsus. Karena membawa banyak kemajuan di sana. Sehingga akan lebih baik lagi jika program ini dilanjutkan.

Senada dengan Johanis, Markus Saroy sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak menyatakan bahwa otsus telah memberi banyak manfaat bagi Suku Arfak. Suku ini makin maju karena anak-anaknya bisa sekolah berkat beasiswa otsus. Sehingga ia menolak jika ada anggapan bahwa program ini merugikan.

Yerri Bomoi, Kepala Kampung Yomba di Kabupaten Teluk Wondama juga setuju bahwa otsus memberi manfaat yang baik untuk orang asli Papua. Mengingat dalam program otsus, hanya orang Papua asli yang boleh menjabat sebagai Gubernur dan pemimpin tingkat bawahnya. Orang asli Papua juga makin cerdas karena banyak sekolah dibangun dengan dana otsus.

Tak hanya tokoh adat, para pemuka agama di Papua juga mendukung perpanjangan otonomi khusus. Ahmad Rafadiso, Ketua MUI Teluk Bintuni menyatakan bahwa otsus sudah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia pada generasi muda Papua. Karena mereka selain mendapat dana beasiswa, juga diberi keterampilan melalui pelatihan vokasi.

Pendeta Yohanis Mogidari juga menyatakan pendapatnya mengenai otsus. Menurutnya, program otsus baik untuk dilanjutkan dan perlu adanya evaluasi. Sehingga yang diberikan tidak hanya dana untuk pembangunan, tapi juga program untuk menata Papua jadi lebih maju. Selama ini, dana otsus juga sudah disalurkan untuk membangun gereja di Bumi Cendrawasih.

Banyaknya kalangan yang menyetujui perpanjangan otsus, mulai dari tokoh adat, anggota DPRD, sampai pemuka agama, menunjukkan bahwa program ini sudah cukup berhasil. Dalam kurun waktu 20 tahun sudah terlihat Papua berubah dari wilayah yang minim kemajuan menjadi sangat modern. Sehingga membuat turis suka mengunjunginya.

Parwisata di Papua memang digenjot untuk menambah devisa Provinsi. Para pelancong asing suka mengunjungi Raja Ampat dan terpesona akan keindahannya. Pembangunan Jalan Trans Papua, bandara Internasional Timika dan infrastruktur lain, yang berdiri berkat dana otsus, mendukung pariwisata, sehingga para turis bisa berkendara dengan nyaman dan cepat.

Para tokoh (baik pemuka adat maupun DPRD) di Papua setuju dengan perpanjangan otsus karena dananya tak hanya dirupakan bangunan dan infrastruktur lain. Namun juga ada program khusus untuk menjaring calon bintara, dari jalur otsus. Sehingga Bumi Cendrawasih akan aman saat dijaga oleh tentara yang merupakan putra asli Papua.

Dukungan untuk perpanjangan otsus juga diberikan oleh warga Papua yang bermukim di Jawa dan pulau lain, di luar Bumi Cendrawasih. Meskipun jauh dari tanah kelahiran, mereka berkampanye untuk mendukung otsus. Mereka juga bahagia berkat adanya otsus jilid 1 kemarin, karena dari dananya bisa melanjutkan kuliah di Jawa.

Otonomi khusus adalah program untuk memajukan Papua. Seluruh kalangan mulai dari masyarakat sipil, anggota DPRD, hingga pemuka agama menyetujuinya. Karena program ini sudah terbukti membawa Papua menuju modernitas.

)* Penulis adalah Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta


Oleh : Rivaldy Andrian )*

Para pekerja tidak usah ribut lalu mogok dan berdemo. Karena kenyataannya, UU Cipta Kerja menguntungkan mereka. Walau ada aturan yang diubah, namun dijamin tidak akan memperburuk iklim ketenagakerjaan. Bahkan tiap pegawai juga diuntungkan dengan adanya bonus tahunan dan fasilitas lain.

RUU Cipta Kerja terlah diresmikan jadi Undang-Undang, 5 oktober 2020. Pengesahannya membuat seluruh masyarakat Indonesia heboh, karena sejak awal draft-nya sudah beredar. Sayangnya yang beredar akhirnya ‘digoreng’ dan jadi hoax. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan tentang UU Cipta Kerja. Beliau menyatakan bahwa untuk permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu, outsorcing, pemberian gaji buruh, dan syarat Pemutusan Hubungan Kerja, tidak ada yang berubah. Jadi para pekerja tidak usah takut dengan UU ini, karena justru menguntungkan mereka.

Para buruh mempertanyakan tentang upah minimum kota yang berubah jadi upah minimum provinsi. Masalah upah jadi utama, karena mempengaruhi kemakmuran rakyat. UU Cipta Kerja tidak menyebutkan tentang penurunan nominal upah buruh. Walau istilah UMK diganti jadi UMP, namun jumlahnya tidak turun.

Apalagi pegawai yang bekerja lebih dari setahun gajinya dijamin melebihi UMP. Karen UU Cipta Kerja mengembalikan fungsi upah minimum menjadi jaring pengaman. Jadi diharp dengan adanya upah minimum provinsi, kesejahteraan buruh jadi naik. Karena mereka digaji dengan layak oleh perusahaan.

Selain jaminan upah minimum, para buruh juga akan mendapat bonus tahunan. Bahkan nominalnya bisa melebihi gaji bulanan. Tentunya besaran bonus sesuai dengan masa kerja buruh. Semakin lama masa kerja tentu bonusnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memakmurkan para buruh.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menguntungkan para buruh, karena ada JKP alias jaminan kehilangan pekerjaan. JKP akan berada di bawah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah akan memberi dukungan finansial pada lembaga tersebut. Menunjukkan bahwa pemerintah tak lepasa tangan dan masih perhatian pada pengangguran.

JKP membuat pekerja yang terpaksa di-PHK mendapatkan jaminan berupa uang, rekomendasi pekerjaan baru, dan pelatihan kerja. JKP tercantum dalam pasal 46A UU Cipta Kerja. Jaminan ini adalah sesuatu yang baru, karena biasanya orang yang dirumahkan hanya dapat pesangon, namun sekarang malah diberi bekal berupa pelatihan untuk meningkatkan skill.

Dengan adanya pelatihan kerja, maka keterampilan buruh akan bertambah. Mereka tak lagi menyesali peristiwa kehilangan pekerjaan. Namun tekun berlatih dan akhirnya mahir. Sehingga bisa membuka usaha sendiri, dengan bekal pelatihan tersebut. Malah bisa merekrut karyawan dan jadi boss. Dengan cara ini, jumlah pengangguran akan berkurang.

Permasalahan waktu kerja juga dipertanyakan oleh para buruh, karena disebutkan mereka wajib menjalankan 40 jam kerja. Yang dimaksud bukanlah wajib kerja selama lebih dari 8 jam namun hari kerjanya diperpendek. Namun masa kerja wajib adalah 6 hari dan dalam sehari itu ada 8 jam kerja. Setelah 4 jam bekerja, maka mereka juga wajib beristirahat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta agar masyarakat tidak serta-merta menolak UU Cipta Kerja. Namun jalani saja selama 1 sampai 2 tahun dulu. Jika ada yang kurang pas, baru boleh mengajukan protes. Dalam artian, UU ini belum jadi dilaksanakan namun banyak orang berpikiran buruk lalu menolaknya mentah-mentah.

Jangan mudah percaya hoax tentang UU Cipta Kerja. Apalagi saat ini sudah beredar berbagai versi draft RUU. Ada yang 1.000 halaman, ada yang 904 halaman. Bisa jadi itu hanya draft kasar dan bukan UU yang disahkan oleh anggota DPR. Jika memang UU Cipta Kerja yang asli sudah beredar, maka pelajari baik-baik.Paragraph

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Farish Ahadi )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah dalam memangkas regulasi yang saat ini tumpang tindih. Selain dapat menyejahterakan buruh, rancangan tersebut diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Secara substansi UU Cipta Kerja telah selesai dibahas antara pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada 7.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) UU Cipta Kerja yang sudah rampung dibahas.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan rampungnya pembahasan substansi UU Cipta Kerja, masyarakat akan mendapatkan berbagai kemudahan dari segi kepastian, percepatan perizinan ataupun legalitas usaha.

            Segala kemudahan tersebut bisa diakses oleh masyarakat, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

            UU Cipta kerja juga akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) dalam mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran online single submission (OSS).

            Bagi para pelaku UMK, pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan kepastian melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan tinggi negeri (PTN).

            Sementara itu untuk perkebunan masyarakat di kawasan hutan, melalui UU Cipta Kerja, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Hal ini diatur dalam skema perhutanan sosial dan juga perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan.

            UU Cipta Kerja juga mengakomodir permasalahan ini dengan menjembatani solusi bagi pekerja dan pengusaha.

            Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam bentuk cash benefit, upskilling dan upgrading sehingga dapat meningkatkan kapabilitas pekerja dan memfasilitasi akses ke pasar kerja untuk membantu pekerja yang terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga peluang mendapatkan kerja kembali menjadi lebih besar.

            UU Cipta Kerja juga dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam UU Cipta Kerja terdapat ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).

            Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai, hingga saat ini masih banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para pekerja dalam UU Cipta Kerja.

            Bambang menjelaskan, penyamarataan upah minimum dalam UU Cipta Kerja hanya diperuntukkan bagi karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua karyawan, apalagi karyawan lama.

            Permasalahannya, ada pada bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena oleh perusahaan terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan? Permasalahan tersebut tentu dapat diantisipasi dengan adanya aturan sebagai jaring pengaman bagi para buruh.

            Oleh karena itu, peran UU Cipta Kerja bisa menjadi semacam jaring pengaman bagi para pekerja baru agar mereka mendapatkan jaminan gaji atau upah minimum yang sepantasnya selama 12 bulan pertama.

            Perlu kita ketahui bahwa World Bank telah mencatat dampak Covid-19 sangat terasa pada hampir seluruh mata pencaharian, seperti misalnya pekerja di sektor-sektor transportasi dan konstruksi yang melaporkan terjadinya defisit pendapatan.

            Menurut World Bank, tanpa adanya langkah-langkah untuk mengurangi guncangan ekonomi tersebut, pandemi ini akan dapat menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 2,0 poin persentase.

            Dengan demikian, Wold Bank berpendapat bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi melalui UU Cipta Kerja.

            World Bank juga telah merilis laporan perekonomian Indonesia dengan judul Indonesia Economic Prospect: The Long Road to Recovery pada bulan Juli 2020. Dalam laporan tersebut World Bank telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

            Apalagi tidak sedikit usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi. Perusahaan akan membutuhkan dukungan untuk memulai kembali produksinya secara bertahap atau memperluas produksi, dan pada saat yang sama masuknya perusahaan-perusahaan baru harus bisa difasilitasi termasuk penanggulangan kendala investasi dalam jangka panjang.

            Saat ini banyak usaha yang memerlukan dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi. UU Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi nasional.

)*Penulis adalah aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Bogor

Berbagai pangamat dan tokoh kembali memberikan kritikan keras atas sikap pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kritikan tersebut karena provokasi KAMI ke buruh soal rencana aksi mogok nasional.

Politikus Senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa KAMI harus dapat mengendalikan diri. Hal tersebut agar tidak memperkeruh suasana kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan yang melanda negeri. “Sebaiknya KAMI tidak memperkeruh situasi melalui rencana buruh melakukan mogok nasional. Semua pihak harus menahan diri agar suasana tidak semakin buruk,” ujar Hendrawan.

Lanjutnya, meski setiap aspirasi yang diutarakan suatu kelompok harus didengar, namun tidak dibarengi dengan gerakan provokasi. KAMI harus melihat situasi kapan waktu yang tekat untuk melakukan aksi. “Pengendalian diri diharapkan dari semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana kebersamaan ini,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean pun ikut memberikan kritik. Ferdinand menilai dukungan Gatot soal aksi mogok massal hanya akan membuat kondisi ekonomi makin terpuruk. Kondisi itu, kata Ferdinand, memang diinginkan oleh kelompok yang disebutnya untuk memuaskan nafsu politik mereka. “Dengan begitu mereka punya momentum utk terus mewujudkan ambisi dan nafsu politiknya. Merekalah musuh rakyat, lbh suka bangsa krisis demi ambisi,” kata Ferdinand.

Pandangan yang sama pun diutarakan oleh lembaga Indonesia Political Studies (IPS). Direktur IPS, Alfarisi Thalib, mengatakan provokasi KAMI kepada buruh perihal isu UU Cipta Kerja sangat berbahaya bagi stabilitas politik dalam Negeri.

“Petinggi KAMI sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentimen sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah seperti ini,” kata Alfarisi. Pernyataan KAMI itu dapat dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.

Sebelumnya KAMI menyampaikan akan terus mendukung mogok buruh nasional untuk menggagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa dukungan itu hanya bagian strategi politik KAMI saja untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, mengatakan Langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendukung aksi mogok Nasional para buruh yang menolak RUU Cipta Kerja harus diwaspadai. Mereka tidak mungkin jika tidak memilikiiiii maksud dibalik dukungan tersebut.

“Gerak-gerik Jenderal (purn) TNI Gatot Nurmantyo bersama elemen Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terbukti memanfaatkan seluruh momentum yang ada untuk melakukan manuver politik mereka, termasuk aksi unjuk rasa dan mogok nasional oleh kelompok buruh,”ujar Anto Kusumayuda.

Lebih lanjut, ia menyebut KAMI ingin mendapat popularitas dan elektabilitas dengan menunggangi aksi mogok buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena dengan ikut dalam panggung tersebut, nama mereka bisa semakin dikenal. “Sudah ada lembaga survei yang merilis popularitas dan elektabilitas KAMI. Ini artinya ada settingan untuk menaikkan Gatot menjadi capres atau ada kesempatan merebut kekuasaan di tengah jalan,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, juga menuding sikap KAMI tersebut hanya untuk mencari simpati dan membangun panggung politiknya. “Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditungganginya, sebagai strategi untuk menarik perhatian. Dan anggapannya tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia seperti kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh. Narasi itu adalah suatu yang mengada-ada dan provokatif,” kata Alfarisi.

Seharusnya, kata ALfarisi, KAMI membantu Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19 saja, dibanding mempergunakan isu untuk kepentingan politik. “Di tengah pemerintah sedang fokus bekerja keras menekan penyebaran Covid-19 dan menemukan vaksinasi untuk pandemi ini, harusnya semua komponen tanpa melihat latar partai politik, pilihan politik, ideologi politik, kelompok agama dan kebudayaan, harus bersatu dan bergotong royok agar Indonesia bisa keluar dari bencana non alam yang sedang menjangkit,” ungkapnya.

Berbagai tudingan terhadap KAMI yang memanfaatkan isu aksi para buruh melakukan mogok Nasional semestinya menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak, bahwa tidak mungkin suatu dukungan atas sikap tertentu murni untuk menolong. Pastinya akan ada maksud tertentu, termasuk kepentingan politik saja.