Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. “Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal. Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah mengaktifkan “Klaster Nasional Penanggulangan Bencana” untuk perkuat penanganan pandemi Covid-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas.

“Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan,” tuturnya. Muhadjir mengarahkan agar kalster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan Covid-19.

Untuk kaster kesehatan, terang Menko Muhadjir, bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.

Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan.

Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas Covid-19 di hingga level terendah di RT/RW, dan membantu pemulihan dampak Covid-19 di daerah.

“Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan terus dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara,” pungkas Menko PMK. (*)

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah pun terus menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM agar dapat terus bertahan dan mendukung perekonomian nasional di tengah krisis akibat wabah penyakit menular.

Di tengah pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mempercepat pendistribusian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Eddy Satria menuturkan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyaluran hingga akhir Agustus 2021 sebanyak 3 Juta penerima BPUM. Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.

Pelaku UMKM juga bisa mengusulkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten atau kota di wilayah masing-masing paling lambat 31 Agustus 2021, dengan mempersiapkan dokumen berupa ; NIK sesuai e-KTP, KK, Nama Lengkap, Alamat Sesuai KTP, Bidang Usaha, Nomor Telepon.

Program Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahap pertama, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sedangkan anggaran tahap kedua sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta usaha mikro.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merasa optimis bahwa UMKM dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja.

Data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa UMKM telah berkontribusi sebanyak 61,07 persen terhadap PDB, atau setara dengan lebih dari Rp 8.500 triliun.

UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total nilai investasi. Selain itu keberlangsungan UMKM selama masa pandemi juga menunjukkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Wapres berharap agar UMKM dapat menjadi garda terdepan kebangkitan ekonomi, dapat meraih keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.Meski saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan PPPK, Ma’ruf Amin meyakini bahwa tekad dan cita-cita untuk memajukan UMKM tidak pernah surut.

Sementara itu Menkop dan UKM Teten Masduki menuturkan, kondisi Pandemi Covid-19 masih memberikan tantangan bagi aktifitas usaha, meskipun angka pertumbuhan ekonomi membaik pada kuartal II. Teten juga berharap agar momen peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali upaya transformasi UMKM untuk masa mendatang.

Ia juga berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk merajai dan mengangkasa kembali sembari beradaptasi di tengah disrupsi pandemi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Covid-19 memang berpengaruh terhadap eksistensi UMKM. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya pembatasan sosial dan fisik yang mengganggu proses produksi maupun transaksi.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa 94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital yang masih rendah. Padahal digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik. Suntikan dana BLT tentu saja diharapkan dapat membantuk pelaku UMKM untuk dapat berinovasi terkait dengan cara bisnisnya.

Marketplace atau lokapasar tentu bisa menjadi alternatif bagi pelaku UMKM agar tetap memiliki penghasilan. Digitalisasi di sektor UMKM ternyata mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional serta mendorong UMKM untuk terus berdaya. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2021 menyebutkan, bahwa 80% UMKM yang sudah masuk ekosistem digital mempunyai daya tahan yang lebih baik.

BLT yang diberikan oleh pemerintah tentu diharapkan agar pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam melebarkan sayap distribusinya. Apalagi pemerintah juga melakukan market demand dengan mengefektifkan belanja pemerintah senilai 40% dari seluruh anggaran yang mencapai Rp 460 triliun.

Pandemi ini seperti layaknya ombak yang mengombang-ambingkan kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil, untuk bertahan dari terpaan ombak tentu saja diperlukan stimulus agar kapal menjadi kokoh dan tetap bertahan sembari berinovasi, sehingga ketika badai sudah berlalu UMKM dapat bangkit dan menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Akbar )*

Perekonomian Indonesia memang sempat khawatir akibat pandemi Covid-19, tetapi kita tetap optimis bahwa kondisi ini akan berakhir. Mayoritas masyarakat optimis terhadap kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berada di jalur yang benar dan mulai menampakan tren positif.

Dalam setahun ini kita dibekap oleh ganasnya pandemi dan cukup berdampak pada perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pebisnis juga pusing karena pasar global juga lesu, sehingga agak susah untuk mengekspor produknya, dan ada beberapa negara yang strict serta tidak mau menerima barang apapun dari negara lain saat pandemi.

Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja karena hidup harus terus berjalan. Hal ini terlihat dari hasil survey terkini, di mana 60,5% penduduk optimis bahwa perekonomian kita akan kembali membaik. Dalam artian, kita akan bangkit lagi walau didera pandemi, karena jika tekun dan bekerja keras, finansial negara akan naik dan tidak akan terperosok dalam jurang resesi.

Kita wajib untuk merasa optimis karena setiap badai pasti berlalu. Pandemi pasti berakhir dan perekonomian bisa berlari kencang, sehingga keuangan negara kembali sehat. Jika semua orang tidak kena corona maka bisa bekerja keras seperti dulu lagi dan semangat untuk membangun negeri.

Jangan malah menggerutu dan pesimis karena hanya akan membuat segalanya sulit, akibatnya pemerintah yang disalahkan. Padahal pemerintah sudah melakukan segala cara untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati program-program pemerintah, bukannya malah menuduh macam-macam.

Ingatlah saat tahun 1998 ketika Indonesia terkena krisis moneter dan keadaannya sangat buruk, tetapi kenyataannya kita bisa bangkit hanya dalam beberapa tahun. Sehingga optimisme wajib dilakukan di masa pandemi, karena yakin bahwa keadaan akan membaik di tahun depan. Jangan menyerah begitu saja.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan bahwa optimisme tinggi merupakan PR bagi pemerintah untuk melihat ekspetasi dan realita setahun ke depan. Dalam artian, optimisme memang perlu tetapi perlu ada strategi agar keadaan ekonomi Indonesia membaik. Penyebabnya karena jika realitanya sama saja, bahkan lebih buruk, maka akan berakibat jelek ke depannya.

Oleh karena itu pemerintah tak hanya bersikap optimis tetapi juga memiliki strategi khusus untuk memperbaiki kondisi finansial negara. Misalnya dengan membuka lebar-lebar pintu investasi, sehingga para penanam modal asing akan masuk dengan gembira ke Indonesia. Mereka sangat antusias karena birokrasi dipermudah dan perizinan tidak sesusah tahun-tahun lalu.

Jika ada banyak investor maka proyek-proyek akan berjalan lancar, karena memiliki penyandang dana. Proyek kerja sama ini saling menguntungkan, sehingga masyarakat tidak usah khawatir. Justru masuknya penanam modal asing adalah hal yang bagus, karena kita bisa membuat banyak proyek tanpa berhutang pada IMF atau negara lain.

Selain itu, optimisme juga diwujudkan dengan tetap melaksanakan proyek saat pandemi, karena pegawai di sektor essensial diperbolehkan untuk masuk kerja. Proyek besar seperti pembuatan bendungan tetap dilaksanakan, karena hasilnya akan menguntungkan rakyat.

Kita wajib optimis saat pandemi karena perasaan positif akan membawa hasil yang baik dan pemerintah berusaha keras agar perekonomian Indonesia bangkit lagi. Caranya dengan tetap melanjutkan pembangunan proyek karena akan berguna untuk rakyat. Dana proyek ini sebagian dari investor asing, dan ini wajar karena di banyak negara maju juga memberlakukan hal yang sama.

Semoga pandemi lekas selesai dan yang lebih penting lagi, rasa optimis harus tetap dijaga. Ketika pandemi belum selesai, jangan menyerah begitu saja, tapi pelihara rasa optimis dan yakin bahwa situasi akan membaik. Finansial Indonesia akan bagus lagi dan kita tidak akan jatuh bangkrut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ivan Kurniawan )*

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. BSU dari pemerintah adalah bentuk perhatian negara untuk seluruh rakyatnya, agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19.

Pandemi membuat kondisi ekonomi masyarakat terdampak cukup parah karena banyak yang gajinya dipotong. Ada yang beruntung karena ‘hanya’ 25%, tetapi ada juga yang merelakan setengah gajinya dipenggal oleh perusahaan, karena kondisi finansial yang kurang baik.
Sebenarnya pengurangan gaji ini lebih baik daripada pemecatan, tetapi dengan uang segitu, cukupkah untuk bertahan hidup?
Untuk mengobati kebingungan para pekerja, pemerintah memberikan BSU kepada pekerja terdampak pandemi Covid-19. Nominalnya Rp. 500.000 dan langsung diberikan untuk 2 bulan, jadi per orang mendapatkan Rp. 1 juta. Diharap dengan subsidi ini, para pekerja akan bisa survive saat pandemi Covid-19 dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga diharapkan tidak lagi kebingungan untuk mencari uang atau terbelit dalam hutang rentenir.

Syarat untuk mendapatkan BSU adalah memiliki pendapatan di bawah Rp. 3,5 juta per bulan dan juga kartu BPJS ketenagakerjaan. Ada 8,7 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini dan pemerintah menganggarkan sampai 8,8 triliun rupiah. Jumlah ini sangat fantastis tetapi wajar karena yang disubsidi juga amat banyak.

Diharapkan, subsidi ini akan membantu para pekerja untuk menyambung hidup, sehingga mereka tidak akan merana karena periuk nasi terguling. Dengan bantuan ini maka bisa dirupakan beras, telur, minyak, dan kebutuhan dapur lain. Uang ini juga bisa untuk membayar SPP anak-anak dan membeli kuota, karena saat sekolah daring tentu membutuhkannya.

Pemerintah berharap bantuan ini bisa langsung dibelanjakan, bukannya ditahan (ditabung atau dibelikan logam mulia). Penyebabnya karena jika ada banyak yang shopping, maka akan berefek positif pada kondisi finansial negara, karena pasar akan terus ramai dengan transaksi. Justru ini adalah saat yang bagus untuk belanja, karena roda perekonomian akan terus berjalan.

Akan ada efek domino positif dari subsidi pekerja, yakni pasar mulai ramai dan perekonomian dinamis. Jika pedagang banyak mendapatkan pembeli maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Uang akan terus diputar sehingga perekonomian maju kembali. Pedagang yang merupakan owner UMKM akan maju dan tidak gulung tikar saat pandemi. jadi subsidi ini adalah pancingan untuk membantu mereka juga.

Mengapa pengusaha UMKM wajib dibantu oleh pemerintah? Penyebabnya karena merekalah tulang punggung perekonomian negara, dan 90% pebisnis adalah yang berlevel kecil dan menengah. Jika UMKM maju maka finansial Indonesia juga maju karena perekonomian tak lesu lagi, dan kita bisa bebas dari jebakan resesi yang mengerikan.

Oleh karena itu, BSU untuk para pekerja tidak usah dinyinyiri, karena akan memberikan efek positif ganda. Baik untuk pegawai maupun pengusaha, semua akan mendapatkan manfaatnya. Sambil menyelam minum air. Pemerintah sudah memikirkan langkah ini marang-matang agar semuanya tertolong dan mendapatkan keadilan, sesuai dengan Pancasila.

Memang para pekerja mendapatkan gaji bulanan tetapi banyak pemotongan. Katakanlah gajinya 2 juta sedangkan saat pandemi jadi hanya 1 juta. Dengan jumlah uang segitu, akan ngos-ngosan dalam memenuhi kebutuhan dapur, bayar listrik dan air, dan lain sebagainya, sehingga mereka juga patut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Bantuan dari pemerintah untuk para pekerja sudah mulai disalurkan dan para pegawai sangat berterimakasih karena subsidi bisa untuk memanjangkan nafas di tanggal tua. Mereka bisa bertahan hidup walau gajinya dipotong dan uang itu memang harus dibelanjakan. Tujuannya agar banyak transaksi di pasar dan menggerakkan roda perekonomian negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus memperbaiki ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19. Keberlangsungan UMKM diharapkan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja produktif.

Pandemi Covid-19 membuat kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak bisa dikatakan baik, karena hadirnya virus kecil membuat perubahan besar dalam kehidupan. Terutama di sektor ekonomi, karena ada hantaman karena apsar global juga sedang lesu. Baik pedagang kelas kakap maupun kelas teri hampir megap-megap karena harus beradaptasi dengan kondisi yang kurang stabil.

UMKM adalah pihak yang sempat terpukul di awal pandemi Covid-19 karena daya beli masyarakat turun drastis. Mereka berupaya keras untuk tetap survive, dengan merambah pasar online, menyediakan layanan antar, dan memberi service terbaik. Sehingga pelanggan lama akan tetap setia dan belanja dengan jumlah yang cukup.

Namun kini UMKM mulai bangkit dan tetap bertahan, mereka tidak menyerah karena memutuskan untuk tutup adalah tindakan konyol. Menteri UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa ada perbaikan di sektor UMKM pada kuartal kedua tahun 2021. Progress positif ini dicapai berkat kebijakan-kebijakan pemerintah saat pandemi.

Memang pemerintah sangat concern kepada pengusaha UMKM karena merekalah yang menjadi tulang punggung perdagangan di Indonesia, dan 90% bisnis di negeri ini adalah yang memiliki skala kecil dan menengah. Sehingga wajar jika pemerintah memprioritaskan para pedagang. Ini bukanlah sebuah pilih kasih, tetapi langkah jitu untuk menyelamatkan kondisi finansial negara.

Pemerintah memberi BLT khusus untuk pengusaha UMKM senilai 2,4 juta rupiah pada awal pandemi dan 1,2 juta rupiah pada tahun 2021. BLT diberikan sebagai stimulus agar pebisnis kecil dan menengah tidak gulung tikar. Jika kondisi ini terjadi maka akan berbahaya, karena negara yang perekonomiannya kuat adalah yang memiliki banyak entrepreneur. Sedangkan faktanya, di Indonesia baru ada 2% WNI yang jadi pengusaha, dan idealnya minimal 5%.

Dengan BLT tersebut maka pengusaha UMKM bisa menggunakannya untuk modal tambahan, sehingga mereka bisa kulakan dan membuka tokonya kembali. Presiden Jokowi juga berpesan agar menggunakan uang itu untuk bisnis, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Uang itu waji digunakan sebagai modal sehingga bisa diputar dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Selain BLT, pemerintah juga membuat aturan baru berupa kerjasama UMKM dengan berbagai Dinas. Sehingga jika ada pengadaan di Dinas tersebut, UMKM yang akan diprioritaskan. Mereka akan otomatis mendapatkan klien baru dan pesanan dari Dinas lumayan nominalnya, sehingga keuntungannya juga mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah juga membantu melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Ketenagakerjaan, dengan memberikan seminar serta pelatihan. Sehingga para pengusaha kecil dan menengah mendapatkan keterampilan baru untuk menambah penghasilan. Jika bisnis A sepi maka mereka bisa banting setir ke bisnis B.

Pihak dinas juga membantu masalah pemasaran dengan mengajarkan teknik digital marketing, sehingga UMKM tidak akan gagap teknologi, tetapi mahir mengoperasikan internet dan memasarkan berbagai produknya di sana. Dengan merambah media sosial dan situs, maka mereka bisa mendapatkan calon pembeli potensial. Tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari seluruh dunia.

Pengusaha UMKM terus berusaha agar tetap survive di tengah pandemi dan mereka tidak mau menyerah begitu saja, karena berbisnis adalah satu-satunya mata pencaharian. Pemerintah membantu pengusaha kecil dan menengah agar tidak jatuh bangkrut dengan berbagai program. Mereka bisa bertahan dan melanjutkan bisnisnya, serta mengalami kenaikan keuntungan di masa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal Depok

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait penurunan harga tes polimerase rantai ganda atau PCR untuk Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya akan mengkaji batas harga pemeriksaan PCR dan berkonsultasi dengan berbagai pihak.

“Sesuai arahan Presiden, kami akan mengkaji batas atas harga pemeriksaan PCR, kami konsultasikan dengan berbagai pihak termasuk penyedia, distributor, laboratorium swasta dan juga BPKP,” kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Sebelumnya, Kemenkes menetapkan batas harga pemeriksaan PCR melalui Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 pada Oktober 2020. Dalam SE tersebut diatur bahwa batas harga pemeriksaan PCR di laboratorium swasta sebesar Rp 900.000. Nadia mengatakan, aturan terbaru terkait batas harga pemeriksaan PCR akan diumumkan dalam bulan Agustus ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR untuk Covid-19. Dia mengatakan, menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu cara untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19.

“Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000,” kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021). Selain itu, Presiden juga meminta, dengan harga tersebut, hasil tes PCR bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1×24 jam.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, memastikan pemerintah bakal kembali memakai data kematian Corona (COVID-19) setelah dirapikan terlebih dulu. Jodi menyebut data indikator kematian dalam asesmen level PPKM hanya tidak dipakai sementara waktu.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu (11/8/2021).

Jodi mengatakan kesalahan data indikator kematian ini terjadi karena adanya keterlambatan laporan lantaran data yang menumpuk dan dicicil. Kondisi ini, kata dia, bisa menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,”.

Tak hanya itu, dia menyebut selama lebih dari 21 hari kemarin banyak kasus aktif yang juga tidak ter-update. Sehingga pemerintah, menurutnya, akhirnya mengambil langkah untuk menghilangkan dahulu angka kematian agar diperbaiki lebih dulu.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memastikan tak ada daerah yang bermaksud untuk menyembunyikan data kasus kematian akibat Covid-19. Menurutnya, perbedaan data kasus yang terjadi saat ini disebabkan karena input data dari daerah yang tak aktual atau real time.

“Tolong dipahami bahwa tak ada daerah yang bermaksud menyembunyikan data. Pemerintah berupaya keras untuk menginput data secara aktual, namun masalah ini tak bisa diselesaikan dalam semalam,” jelas Wiku saat memberikan keterangan pers kepada media internasional, Kamis (12/8/2021).

Wiku menjelaskan, penghilangan data kematian pada indikator asesmen PPKM di Jawa dan Bali hanya keputusan sementara untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga, pemerintah dapat memutuskan kebijakan secara tepat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun tengah fokus meningkatkan interoperabilitas data nasional. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi data secara aktual di beberapa daerah menjadi tantangannya. Apalagi, lanjutnya, tiap daerah memiliki sistem yang berbeda. Kondisi inipun dinilai akan menyebabkan keterlambatan dalam menginput data.

“Tantangan ini pun akan menyebabkan keterlambatan (data),”.

Karena itu, pemerintah melakukan perbaikan data untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya sinkronisasi data ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Wiku pun menegaskan, pemerintah belum mengetahui kapan proses sinkronisasi dan perbaikan data kematian ini akan selesai.

“Kami belum tahu. Tapi melihat situasi dari lonjakan kasus dan banyak keterlambatan pelaporan data kematian dari beberapa daerah, maka kami perlu memperbaiki masalah ini dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data dan sistem yang tidak sinkron,” jelas Wiku.

Meskipun begitu, Wiku memastikan pemerintah akan segera menggunakan indikator data kematian dalam asesmen kebijakan PPKM setelah sinkronisasi data selesai dilakukan.

“Semoga segera ketika sistemnya sudah diperbaiki, maka kami akan menggunakannya sebagai indikator. Tapi kami tetap melaporkan data kematian ke publik tiap hari,” kata Wiku. (**)

Oleh : Ahmad Pegriyanto )*

Kabar gembira dari sektor ekonomi bahwa pertumbuhan positif mencapai angka 7,07%, Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah resmi keluar dari resesi dan arah pemulihan ekonomi nasional sudah pada jalan yang benar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 mencapai angka 7,07%. Atas pencapaian tersebut, ekonomi Indonesia yang dalam beberapa kuartal terakhir minus berhasil kembali ke zona positif sehingga keluar dari resesi. BPS menyatakan bila dibandingkan secara kuartalan maupun tahunan, pertumbuhan yang terjadi pada kuartal II ini lebih tinggi dari kuartal I 2021 yang minus 0,74 persen dan kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen.

Sementara secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen pada semester I 2021 dari semester 2020. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,31 persen secara q-to-q dan 7,07% secara y-o-y, hal tersebut diungkapkan oleh kepala BPS Margo Yuwono saat pengumuman data ekonomi Indonesia Kuartal 2021 secara virtual.

Ia menambahkan berdasarkan nominal, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 2.772,8 triliun pada kuartal II 2021. Sementara angka dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 4.175,8 triliun pada periode yang sama. Margo menjelaskan realisasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat sebesar 10,36 persen dari kuartal 2021 dan tumbuh 55,89 persen dari kuartal II 2020. Peningkatan ekspor terjadi karena pulihnya perdagangan global dan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang.

Selain itu juga didukung oleh peningkatan impor yang mengonfirmasi pertumbuhan industri di dalam negeri, di mana impor naik 50,12% dari kuartal II 2020 dan meningkat 9,88 persen dari kuartal I 2021.

Dari dalam negeri, Margo mengatakan pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat di kuartal II 2021. Hal tersebut tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat ke tempat berbelanja hingga ke luar kota yang terpantau melalui perjalanan dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Misalnya, untuk penerbangan domestik untuk April, Mei, Juni 2021 ini lebih baik dari April, Mei, Juni 2020.

Lebih lanjut, peningkatan mobilitas turun mengerek tingkat konsumsi masyarakat dan investasi. Salah satunya tercermin dari penjualan sepeda motor yang naik 10,65% pada kuartal II dari kuartal I 2021 dan 268,64 persen dari kuartal I 2021. Selain itu juga tercermin dari peningkatan PPh 21 sebesar 5 persen dan PPN barang mewah sebesar 8 persen.

Sementara itu jika dibandingkan dengan sejumlah negara mitra dagang, realisasi pertumbuhan berada di bawah Singapura 14,3 persen, Uni Eropa 13,2 persen, Amerika Serikat 12,2 persen, China 7,9 persen dan Hong Kong 7,5 persen. Namun, lebih tinggi dari Vietnam 6,6 persen dan Korea Selatan 5,9 persen.

Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan indeks PMI global yang naik dari 54,8 persen menjadi 56,6 persen pada Juni 2021. Selain itu juga didukung oleh kenaikan harga komoditas dunia, seperti gandumg, minyak kelapa sawit, kedelai, timah, alumunium dan tembaga.

Kendati demikian, realisasi pertumbuhan ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 7 persen. Begitu juga dengan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkisar 7 persen sampai 7,5 persen.

Pada tahun lalu Indonesia sempat masuk ke dalam jurang resesi akibat ekonomi yang terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Walaupun sudah tumbuh positif dan keluar dari zona resesi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia masih harus tetap waspada. Hal ini karena Covid-19 varian delta masih menyerang sejumlah sektor yang daya tahannya kurang akibat Covid-19.

Pada kuartal III saat ini dengan adanya varian delta di mana kasus meningkat, pertumbuhannya tentu saja bergangunt seberapa cepat kasus varian delta bisa ditekan. Saat ini meski bisa ditekan. Saat ini meski dari sisi Bed Occupancy (BOR) sudah mulai turu tetapi kasus aktif masih fluktuatif.

Ryan Kiryanto selaku Ekonom menungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada semua lapangan usaha. Paling signifikan terjadi di sektor transportasi dan pergudangan 25,1% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 21,58%.

Pencapaian ini tentu saja menjadi prestasi yang membanggakan, apalagi status pandemi telah membuat sebagian orang kehilangan pekerjaannya, sehingga status resesi resmi tidak melekat lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ryan Hidayat )*

Blok Rokan di Riau kembali diatur oleh pemerintah RI. Apresiasi wajib diberikan karena selama berpuluh tahun, pihak perusahaan swasta asing yang melakukan pengeboran minyak di sana.

Blok Rokan adalah pengeboran minyak di Riau yang sangat besar, dan selama 50 tahun dikelola oleh pihak asing. Masyarakat jangan kaget dulu karena sejarahnya, memang mereka yang menemukan sumber daya alam tersebut, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan bermodal teknologi dan tentu saja uang, mereka akhirnya mendapatkan izin pengeboran minyak ke pemerintah pada masa orde baru.

Akan tetapi saat ini pihak perusahaan asing sudah mundur teratur karena Blok Rokan resmi dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah melalui Menteri ESDM, tahun 2018, dan resmilah tanggal 9 agustus 2021 Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina. Pengambil-alihan ini sudah resmi dan perusahaan asing berterima kasih karena telah dipercaya untuk mengebor sejak dulu, sehingga saat ini berhenti dengan ikhlas.

Target pengeboran adalah 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030 dan gas 12 BSCFD. Semua diatur oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah di Riau. Sedangkan sumur yang dibor mencapai 80 buah, dan pada masa transisi akan tetap dilakukan pengeboran. SKK Migas sudah bekerja keras agar semuanya lancar pada saat transisi berlangsung.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan bahwa ini adalah momen yang bersejarah untuk kita semua. Di mana Blok Rokan akhirnya dikelola oleh BUMN, dan akan menunjang energi nasional. Akuisisi ini juga memberi manfaat yang luas bagi negara dan menjadi lokomotif bagi program pembangunan dan perekonomian nasional.

Dalam artian, kita bisa memaksimalkan hasil dari Blok Rokan untuk menunjang energi nasional dan diolah jadi bahan bakar untuk negeri sendiri. Sehingga tidak akan tergantung dari hasil ekspor, karena sudah punya swasembada minyak dan gas.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil menggeser posisi perusahaan asing menjadi BUMN, yang mengatur semua hal di Blok Rokan. Berarti nantinya semua hasil pengeboran akan masuk ke kantong pemerintah dan akan sangat menolong, karena harga minyak dunia masih stabil dan diharapkan naik lagi. Sehingga bisa berdampak pada APBN, karena finansial negara selalu surplus.

Ketika finansial negara selalu surplus maka akan berdampak positif karena perekonomian akan terus stabil dan naik, dan di masa pandemi kita tidak akan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Sehingga rakyat akan makin makmur.

Apalagi di masa pandemi pemerintah membutuhkan banyak sekali cash untuk mendukung berbagai program untuk mengatasi efek badai corona. Sehingga diharap dari hasil pengeboran minyak ini, sebagian bisa disalurkan ke program-program tersebut, dan kita tidak bergantung kepada IMF atau penyedia hutang lain. Jangan sampai hutang negara bertambah karena akan membuat rakyat terbebani.

Selain itu, ketika BUMN yang dipercaya untuk mengelola Blok Rokan berarti sudah memiliki SDM yang berkualitas tinggi, sehingga bisa mengebor minyak dengan hasil yang banyak dan tetap aman. Berarti kualitas pegawai asli Indonesia sudah diakui kecerdasan dan keuletannya, sehingga bisa bekerja di Blok Rokan, sebagai tempat pengeboran minyak yang legendaris. Mereka merasa terhormat karena bisa bekerja di sana.

Kembalinya Blok Rokan di Riau kepada pemerintah wajib diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah berhasil melakukan lobi dan berjuang agar blok minyak kembali kepada negara. Jika Blok Rokan dikelola oleh BUMN maka hasilnya akan lebih maksimal dan bisa membantu kondisi finansial Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional ditargetkan sukses 100%  karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketika semua orang sehat maka kita bisa bangkit bersama-sama melawan corona dan menaikkan kembali kondisi finansial negara.

Pemerintah berusaha keras untuk melawan ganasnya badai corona dengan memberlakukan vaksinasi nasional sejak awal tahun 2021. Vaksin diberi secara gratis untuk seluruh WNI, dengan harapan mereka akan mau diinjeksi dan memiliki ketahanan tubuh terhadap virus covid-19. Saat akan terbang ke luar negeri dan bepergian ke beberapa tempat lain juga wajib menunjukkan kartu vaksin.

Pemerintah mentargetkan vaksinasi akan selesai dalam waktu 12 bulan, lebih cepat 6 bulan dari prediksi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Presiden Jokowi sendiri yang meminta percepatan ini, karena sangat berpengaruh ke pemulihan ekonomi Indonesia. Jika semua sudah divaksin maka akan semangat kerja dan bisa bersatu-padu untuk memulihkan kondisi finansial negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa pemulihan ekonomi yang tidak merata disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Banyak negara yang mengalami penurunan proyeksi seperti Malaysia dan Thailand.

Febrio menambahkan, kebalikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, mengalami kenaikan meski tidak sampai 5%. Keadaan ekonomi negaranya naik karena memiliki akses yang kuat untuk vaksinasi. Dalam artian, memang ada hubungan erat antara vaksinasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Logikanya jika misalnya 50% saja penduduk yang sudah divaksin dan memiliki kekebalan tubuh terhadap corona, maka mereka akan semangat bekerja (dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya). Sehingga akan bisa meningkatkan kondisi perekonomian negara walau perlahan-lahan. Penyebabnya karena pabrik terus berproduksi dan masyarakat rajin bekerja, dan akhirnya meningkatkan daya beli di pasar dan menyehatkan perekonomian negara.

Bandingkan jika semua orang ogah-ogahan untuk divaksin, maka akan mudah tertular virus covid-19. Jika ia sakit maka harus cuti selama minimal 2 minggu dan tidak produktif. Ketika banyak yang sakit maka akan menyedihkan karena pabrik dan kantor tidak bisa berjalan seperti biasa karena kekurangan personel dan akhirnya kinerja menurun. 

Selain itu, kantor atau pabrik di tempatnya bekerja juga harus disterilkan juga minimal selama 14 hari karena disemprot disinfektan dan harus benar-benar higienis agar tidak ada sisa virus yang tertinggal. Sehingga jika ini terjadi, akan berpengaruh ke produktivitas kantor tersebut. Pabrik juga harus dimatikan mesinnya dalam waktu yang lama sehingga akan rugi waktu dan biaya. Ekonomi negara juga terhambat karenanya.

Oleh karena itu vaksinasi sangat penting untuk mencegah hal-hal buruk seperti ini. Jika semua orang sudah diinjeksi maka tidak akan terjadi tragedi seperti ini. Oleh karena itu sang CEO atau kepala kantor hendaknya menyediakan vaksinasi jalur mandiri sebagai ikhtiar agar seluruh karyawannya sehat. Sehingga tidak ada yang kena corona dan bisa menyehatkan finansial negara bersama-sama.

Untuk mempercepat vaksinasi maka Kementrian Kesehatan mentargetkan 1 juta vaksinasi setiap harinya. Titik-titik untuk divaksin juga ditambah, tidak hanya di RS dan Puskesmas tetapi juga di tempat umum lain seperti stadion dan lapangan. Vaksinasi juga dilakukan dengan kerja sama yang baik dengan kepolisian dan TNI, dan mereka siap melayani masyarakat yang ingin sehat.

Vaksinasi sangat penting untuk memulihkan kondisi perekonomian negara. Penyebabnya karena jika semua orang sehat akan bekerja sama untuk menaikkan kembali finansial Indonesia dan semangat untuk berkarya. Semoga program vaksinasi nasional benar-benar sukses dan akan menyehatkan kita, baik dari segi kesehatan maupun keuangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini