suaratimur.id – Di tengah dinamika masyarakat Papua yang sedang bersiap menyambut realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat satu hal yang sejenak menyita perhatian publik untuk berhenti turut menyimak. Sebuah pernyataan muncul dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pidatonya menyinggung masyarakat Papua dan tukang bakso. Dalam Rakernas II PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selasa 21 Juni 2022 lalu, pernyataaan mantan Presiden Indonesia tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan rasis lantaran mengatakan kopi susu yang merujuk pada warna kulit hitam orang Papua. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ucapan tersebut tetap menuai kecaman. Dalam konteks pernyataannya, Megawati kemudian menghubungkan pernyataan kopi susu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam. Kedua orang tersebut diketahui memiliki hubungan baik yang sangat dekat. Alasan kedekatan ini pula lah yang menjadikan sosok Megawati berani menyebut Wempi dengan ungkapan kopi susu, merujuk pada warna kulitnya.

Tak selesai disitu, Pernyataan tentang kopi susu juga dibarengi dengan pernyataan lain, yakni tentang tukang bakso. Dalam harapannya, Megawati berujar bahwa tidak ingin anak-anaknya mendapatkan jodoh seperti tukang bakso. Meskipun masih dalam koridor bercanda, pernyataan Megawati tersebut pada akhirnya juga menuai kecaman karena dianggap merendahkan pihak tukang bakso.

Memaknai Cara Bercanda Megawati

Jika ditelusuri dari sejumlah informasi di media, terdapat jejak pernyataan sang putri proklamator Indonesia tersebut yang menjadi sorotan sejumlah pihak. Model cara berbicara yang cenderung ceplas-ceplos serta tak runtut seringkali dianggap menyindir, bersifat multi intepretasi, hingga disebut sebagai bentuk provokasi. Dalam waktu yang berdekatan, setidaknya terdapat dua momentum pernyataan Megawati sebelum kopi susu dan menantu tukang bakso menjadi sorotan publik.

Pada saat peresmian 13 kantor DPD PDI P dan Satu Patung Bung Karno di Yogyakarta, Rabu 28 Oktober 2020, ia menyatakan bahwa anak muda Indonesia jangan dimanja. Dirinya menanyakan sumbangsih generasi milenial untuk bangsa dan negara hari ini. Kemudian dalam sebuah Webinar tentang pencegahan Stunting 18 Maret 2022 lalu, Megawati merespon isu kenaikan minyak goreng dengan sikap pernyataannya dengan ungkapan mengelus dada, bukan karena tidak ada atau mahalnya. Namun apakah tiap hari yang dilakukan ibu-ibu hanya menggoreng saja. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi yang dari netizen hingga memunculkan alternatif resep memasak tanpa minyak goreng.  

Kembali kepada isu hitam putih Papua dan menantu tukang bakso yang kemudian ramai digoreng pemberitaan media hingga seperti menjadi isu nasional. Tak pernah ada yang berharap dan terjadi lagi adanya dampak dari sebuah isu yang menyulut kerusuhan di Papua seperti pada tahun 2019 lalu akibat satu perkataan yang kemudian disebut sebagai tindakan rasisme. Gelombang informasi yang begitu cepat diserap berdampak negatif salah satunya pada ketidakseimbangan pola penerimaan penyaringan informasi dan literasi serta sikap kritis yang harusnya dimiliki oleh setiap individu. Terkadang, faktor emosional dan rasa kebersamaan menjadi ujung tombak dari apa yang terjadi kemudian.

Melalui sebuah pernyataan dari seorang tokoh pendidikan bernama Nadirsyah Hosen atau akrab dipanggil Gus Nadir memberikan perspektif merespon adanya isu pernyataan Megawati berkaitan dengan guyonan Papua dan tukang bakso yang dianggap rasis melalui sudut pandang yang berbeda.  Menurutnya, hal tersebut seperti salah paham karena pada dasarnya berada pada suasana cair dan akrab dalam sebuah acara pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Pada intinya, jika ditelaah secara netral, Megawati sedang bercerita soal guyon tentang anak-anaknya jika mencari jodoh. Kemudian diceritakan bahwa kondisi saat ini telah terjadi banyak asimiliasi pernikahan antar suku termasuk di Papua. Hal tersebut harusnya menjadi kabar baik sesuai Bhinneka Tunggal Ika.

Kelompok Separatis Papua Tak Tersinggung Pernyataan Megawati

Respon guyonan dari Megawati yang kemudian dibakukan menjadi pernyataan oleh beberapa pihak telah sampai kepada kelompok separatis di Papua. Sedikit banyak, keberadaan kelompok ini mempengaruhi kondisi keamanan dan ketenteraman bumi cenderawasih. Beberapa kejadian dan kasus yang terjadi di Papua tak luput dari peran dan keterlibatan kelompok pengusung kemerdekaan tersebut.

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom mengatakan bahwa pernyataan Megawati disebut tidak bermasuk rasis, dan justru dianggap menunjukkan rasa nasionalismenya. Istilah kopi susu yang digunakan Megawati bertujuan untuk pencampuran budaya agar menjadi satu Indonesia, misalnya presiden Jawa dan wakilnya dari Sulawesi, sehingga tidak melulu pemimpin harus dari suku Jawa. Pihak OPM tidak mau ikut campur dengan urusan politik dalam negeri Indonesia sebab tujuan mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua. Namun pihaknya juga menyarankan kepada Megawati yang sudah mulai masuk usia senja untuk hati-hati dalam berbicara. Pesan tersebut dimaksudkan karena ciri khas dirinya dengan beberapa kalimat yang terucap cenderung mengundang ketertarikan seseorang yang mendengar untuk mengkonfirmasi ulang maksud dari pernyataan tersebut. Termasuk berkaitan dengan Kopi Susu dan Tukang Bakso.

Masyarakat Papua Menyambut Realisasi Kebijakan DOB

Ucapan Megawati berkaitan dengan Kopi Susu Papua, Tukang Bakso dan Rekayasa Genetika sejauh ini masih menjadi pembahasan yang berada pada level media sosial dan media online. Perkembangan situasi di sejumlah wilayah Jayapura Papua sejauh ini berada pada kondisi kondusif. Sudah seharusnya kepada seluruh pihak untuk secara bersama dapat menjaga situasi Papua agar tak terulang lagi adanya dampak dari isu yang berawal dari pernyataan di media.

Di sisi lain, rombongan komisi II DPR baru saja berkunjung ke sejumlah wilayah di Papua untuk menjaring sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa pimpinan MRP, DPR Papua (DPRP), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, dalam pemekaran Papua, Orang Asli Papua memang harus diberdayakan karena mereka merupakan sumber daya manusia yang mengerti serta memahami segala sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya.

Dengan demikian, Orang Asli Papua perlu diberdayakan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada secara baik. Termasuk juga dalam hal mengelola serta menyikap derasnya informasi sehingga tidak mudah untuk diprovokasi yang bakal merugikan banyak pihak.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh: Levi Raema Wenda

Pemekaran Papua akan meningkatkan efektivitas birokrasi serta meningkatkan percepatan pembangunan di Papua. Pemekaran Papua akan membuat Papua menjadi lima provinsi, dari sebelumnya dua provinsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan persnya, mengatakan bahwa pemekaran Papua akan mempercepat pembangunan karena meningkatkan efektivitas birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi yang pendek, maka pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membuat pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

Mendagri menambahkan kondisi geografi Papua yang sangat luas, medan yang berat, serta ketersebaran masyarakat yang tinggi akan menyulitkan aktivitas masyarakat di sana. Pemekaran Papua adalah salah satu solusi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua.

Pemekaran daerah pada hakikatnya merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Daerah otonom baru yang terbentuk tersebut merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Sebelumnya Indonesia telah sukses melakukan pemekaran wilayah. Sumatera bagian selatan yang sebelumnya berjumlah satu provinsi dimekarkan ke dalam beberapa provinsi yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Lalu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah yang setelah dimekarkan terdapat kemajuan yang pesat di dalam pembangunan, dan perekonomiannya. Bahkan Sulawesi Tengah merupakan 1 dari 4 daerah yang pertumbuhan ekonominya tetap positif disaat pandemi Covid-19.

Pemekaran bukanlah sesuatu yang baru di Papua. Pada 2008 Papua dimekarkan menjadi dua provinsi sehingga melahirkan Papua Barat. Hal ini berdampak positif dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan turut membuka daerah yang sebelumnya terisolasi seperti Tambrauw, Wasior, hingga Sorong Selatan.

Pemekaran di Papua kini akan membuat Papua menjadi lima provinsi. Provinsi Baru yang akan lahir nanti adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Pembentukan provinsi baru di Papua mendapat dukungan penuh dari banyak elemen di Papua yang terdiri dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, hingga Masyarakat Papua.

Tokoh Intelektual Kabupaten Mimika suku asli Amungme, Yohanes Kemong menjelaskan bahwa pemekaran di Papua mampu mempercepat pembangunan di daerah tersebut hingga ke pelosok. Menurutnya pemekaran ini membuat masyarakat setempat merasa menjadi bagian dari “rumah” NKRI, dan bukan hanya berada di “teras”. Yohanes menambahkan kehadiran provinsi baru ini akan mendorong Masyarakat Papua berpikir untuk menerjemahkan Pancasila dalam konteks wilayah adat Papua sebagai suatu kebaikan.

Pemekaran wilayah di Papua tengah dibahas dalam 3 RUU DOB oleh Komisi II DPR. Rencananya RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pada Kamis 30 Juni 2022. Semoga pengesahan RUU tentang DOB Papua ini dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan pemekaran, akan tercipta percepatan pembangunan di Papua. Dengan Pemekaran Papua, mari kita sambut Papua yang makmur, maju serta sejahtera.

*)Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

suaratimur.id – Di tengah masa pemerintah melaksanakan pembahasan akhir terkait RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terdapat pihak yang berupaya untuk menjegal opini publik demi kepentingan tertentu. Jika sebelumnya, beberapa kejadian datang bersumber dari ulah kelompok separatis melalui aksi gangguan keamanan di beberapa tempat secara bergerilya. Kini sebuah opini melalui narasi provokatif muncul dari tokoh agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, tersebutlah Socratez Yoman.

Wajib menjadi pengetahuan bersama, bahwa rongrongan permasalahan keamanan hingga ideologi di wilayah Papua terbagi menjadi beberapa unsur yang terkadang berkait, namun juga kadang tak sepaham. Berdasarkan pemetaan kelompok separatis dan teroris yang berada di tanah Papua, selain front bersenjata yang dimotori beberapa kelompok bersenjata dan bergerilya, juga terdapat front politik yang bergerak secara organisasi, seperti KNPB, NRFPB, ULMWP, hingga AMP. Sedangkan tokoh agama yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah tergolong dalam front klandestin. Mereka bergerak secara senyap menyebarkan pengaruh kepada masyarakat melalui unsur ideologi, sosial, hingga pembentukan opini secara persuasif bermodal pendekatan agama. Salah satu hal yang dilakukan Socratez Yoman termasuk dalam bentuk persuasi melalui narasi yang cenderung provokatif.

Tuduhan Mengejutkan dari Seseorang yang Mengklaim Diri Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani.

Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Sebuah pernyataan provokatif justru muncul dari seorang pengurus Dewan Gereja Papua di tengah proses pemerintah dan DPR membahas RUU kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya memajukan tanah Papua. Sebuah kontradiksi atas kepemimpinan seorang tokoh agama yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara destruktif. Dengan entengnya, dirinya menuduh bahwa kebijakan pemekaran tujuh wilayah oleh Presiden Jokowi disebut sebagai provinsi boneka. Rencana pemekaran disebut sebagai mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur. Masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi. Indonesia akan menambah tujuh provinsi termiskin urutan pertama.  

Sisi Gelap Socratez Yoman, Tokoh Agama yang Berpolitik

Tak banyak yang menyangka bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Pria kelahiran Situbondo Jawa Timur tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pengurus Dewan Gereja Papua, anggota konferensi Gereja-gereja Pasifik, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan Socrates Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pelopor Aksi Penolakan Otsus hingga Pemekaran DOB

Jika kita amati, manuver seorang Socratez dalam merespon kebijakan Otsus dan DOB semakin kentara dan jelas pergerakannya. Bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya, ia turut andil dalam menginisiasi massa untuk menolak Otsus dan DOB. Kini disaat realisasi pemekaran wilayah sudah di depan mata, ia melancarkan provokasi melalui sebuah narasi. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang mungkin muncul.

Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan narasi provokatif mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan pemekaran wilayah dan tuduhan provinsi boneka berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Saby Kossay )*

Pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur di Papua. Program tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi guna menciptakan kesejahteraan rakyat maupun memajukan Papua. 

Banyak pihak takjub kala melihat kemajuan Papua yang diperlihatkan saat siaran langsung PON XX tahun 2021 lalu. Selama ini, Bumi Cendrawasih sudah menjadi wilayah yang modern, berkat pembangunan infrastruktur yang masif. Tidak ada lagi pameo mengenai Papua yang belum maju atau punya gap besar dengan daerah lain, karena daerah tersebut sudah dibangun dengan amat cantik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menyatakan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan mengurangi indeks kemahalan.

Sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, berbagai infrastruktur telah dibangun di Papua. Di antaranya Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dan lain-lain. Infrastruktur tersebut akan sangat bermanfaat karena memudahkan mobilitas masyarakat. Selama ini rakyat, terutama di daerah terpencil, agak susah untuk berkendara karena jalannya belum layak. Namun dengan pembangunan jalan baru akan memudahkan mereka.

Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga mendukung perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.

Dengan adanya berbagai pembangunan infrastruktur, harga barang kebutuhan dasar dapat diturunkan. Selama ini, harga komoditas yang tinggi disebabkan  biaya kirim yang mahal karena menggunakan pesawat kecil. Di Bumi Cendrawasih kondisi geografisnya memang berliku, ada daratan, pegunungan, perbukitan, sehingga transportasi udara amatlah umum.

Akan tetapi, ketika ada Jalan Trans Papua atau jalan lainnya, maka transportasi bisa dialihkan ke jalur darat. Akibatnya biaya pengiriman barang bisa ditekan, karena ongkosnya tak semahal dengan pesawat terbang. Harga-harga barang di Papua bisa diturunkan dan indeks kemahalan berangsur-angsur mengecil. Masyarakat makin makmur karena budget belanja jadi berkurang karena harganya lebih murah.

Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur lain berupa perumahan rakyat, Pos Batas Lintas Negara, dan Jalan Perbatasan Papua. Dalam artian, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan raya, tetapi juga perbaikan sarana transportasi di daerah perbatasan. Jika di kawasan perbatasan masyarakat bisa bermobilitas dengan baik, maka akses terhadap berbagai barang dan jasa akan semakin mudah.

Perumahan rakyat juga diperlukan agar masyarakat Papua bisa hidup dengan layak. Dengan dibangunnya perumahan yang representatif maka kehidupan rakyat makin nyaman. Dengan adanya rumah yang representatif tersebut juga diharapkan mampu menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

Pembangunan di Papua tak hanya fokus pada jalan raya, jembatan, dan perumahan, tetapi juga perbaikan sanitasi. Diusahakan tiap rumah mendapat fasilitas toilet yang bersih dan sesuai standar kesehatan. Jangan sampai rumahnya sudah berdiri, tetapi kamar mandinya tidak layak, karena bisa menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya.

Pemerintah membangun berbagai infrastruktur di Papua seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Dengan adanya pemerataan pembangunan tersebut, kemakmuran rakyat Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

suaratimur.id – Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang saat ini telah masuk dalam pembahasan akhir di DPR menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua sebagai pintu masuk percepatan pembangunan di bumi cenderawasih. Adanya pernyataan kesepakatan dukungan antara Gubernur Papua dan Mendagri serta dukungan dari berbagai elemen, baik dari masyarakat di wilayah Papua maupun yang di luar Papua secara massif dan berturut-turut, menjadi api semangat serta semakin mengukuhkan keyakinan bersama akan adanya harapan baru bagi tanah Papua.

Gelaran rapat dengar pendapat antara panitia kerja (Panja) Komisi II DPR dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Rabu 22 Juni 2022, membuahkan keputusan positif dukungan dari kedua pihak terhadap tiga daerah DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut hadir setelah terdapat masukan dimana salah satunya tersirat harapan bahwa pemekaran akan  mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP).

Adapun untuk saat ini, Panja telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) draf rancangan undang-undang (RUU), dimana ketiga RUU tersebut akan masuk ke tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat redaksional.  

Dukungan Gubernur Papua Akhiri Pro Kontra Pembahasan DOB

Gayung bersambut, adanya kesepakatan dukungan yang muncul dari Gubernur Papua menjadi angin segar bagi perjalanan pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari Otsus.  Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, menilai bahwa adanya dukungan Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap pembentukan DOB akan mengakhiri pro-kontra yang selama ini terjadi sehingga pembahasan DOB di Komisi II DPR RI tidak mengalami kendala. Dengan adanya dukungan dari Gubernur Papua tersebut maka diharapkan seluruh masyarakat Papua bersatu mendukung DOB mengingat dampaknya akan dirasakan sendiri oleh rakyat di Tanah Papua.

Adanya sikap keraguan yang muncul dari Ketua MRP Timotius Murib apakah terdapat jaminan ketika upaya mensejahterakan masyarakat Papua melalui pemekaran wilayah mampu menyelesaikan konflik di Papua tak perlu menjadi perhatian yang berlebih. Pasalnya, pernyataan tersebut muncul secara pribadi mengatasnamakan organisasi representatif, MRP. Publik sudah banyak menerima informasi bahwa MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib mengalamai konflik internal akibat penyalahgunaan wewenang hingga anggaran. Yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, namun sudah terlebih dahulu bersikap condong untuk menolak DOB. Secara umum, MRP secara organisasi dan orang-orang didalamnya perlu segera dievaluasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu evaluasi ke depan bahwa anggota MRP di provinsi baru menjadi wewenang penjabat gubernur yang disetujui oleh presiden.

Pentingnya realisasi kebijakan DOB juga dinyatakan oleh mantan aktivitas Negara Republik Federal Papua Barat, Musa Karubaba. Menurutnya rencana pembentukan DOB pada hakikatnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Program Pemerintah dengan pembentukan daerah otonomi baru bertujuan membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, yang dampaknya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli Papua. Sebagai tokoh penggerak pemuda manokwari, dirinya mengimbau seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan DOB untuk mempercepat pembangunan agar Papua maju, sejahtera dan melindungi hak-hak masyarakat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya pernyataan sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Dukungan dari Masyarakat di Luar Papua Terus Berdatangan

Sampai dengan hari ini, dukungan berbagai elemen masih terus bermunculan untuk menyambut realisasi kebijakan pemekaran DOB di Papua. Meski pemerintah melaksanakan secara bertahap dimulai dengan tiga provinsi, namun harapan besar akan perubahan bagi Papua tersemat dalam setiap sikap dukungan dari berbagai wilayah di Indonesia.  

Komunitas Orang Asli Papua (OAP) Surabaya menghelat deklarasi dan pembacaan pernyataan sikap dalam rangka mendukung keberlanjutan Otsus Jilid II dan Pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Penanggung jawab kegiatan, Mika Korwa, mengatakan terdapat lima pernyataan sikap yang diberikan oleh OAP Surabaya. Hal tersebut sehubungan dengan telah disahkannya Undang Undang (UU) Otsus Jilid II oleh DPR RI dan telah disetujuinya rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh pemerintah.

Sementara itu, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua di Jabodetabek untuk DOB menggelar unjuk rasa di area patung kuda dan Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Massa yang terdiri dari mahasiswa OAP dari sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Bandung dan beberapa daerah lain di Jawa Barat mendesak DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU DOB.

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah. Selain itu pemekaran dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir oknum elite. Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru.

Untuk itu, mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap oknum elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP. Mereka meyakini bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewegan dana otsu dan dana-dana APBD telah dimiliki oleh aparat penegak hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kabar dari Senayan Jakarta berkaitan dengan pembahasan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi perhatian sejumlah pihak hari ini, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua. Melalui pernyataan Ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dijelaskan bahwa pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi baru di Papua akan selesai pada 30 Juni 2022. Target tersebut tercetus setelah terdapat kesepakatan pembentukan panitia kerja (Panja) saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Pimpinan Komite I DPD, Filep Wamafma, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga telah menjadwakan Rapat Paripurna pada 30 Juni 2022, sehingga diharapkan pembahasan RUU selesai dilakukan sebelum tanggal terencana. Setelah pembentukan Panja, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) diminta segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan Panja. Komisi II mulai membahas RUU DOB pada Rabu 22 Juni 2022 dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu 26 Juni 2022. Kemudian Finalisasi RUU dilakukan 27-29 Juni 2022, sehingga pada 30 Juni 2022 akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR Janji Perhatikan Pro-Kontra Publik dalam Kebijakan DOB

Sejak isu kebijakan pemekaran bergulir, dinamika pro dan kontra menjadi santapan sehari-hari yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Isu pemekaran wilayah memang menggiurkan, di satu sisi menjadi harapan sebagian masyarakat dalam pembangunan Papua, di sisi lain menjadi ancaman bagi pihak yang akan kehilangan kekuasaan ataupun eksistensi, seperti elit lokal oportunis maupun kelompok separatis.

Adanya dinamika tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun DPR. Melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad dijelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU pembentukan tiga provinsi baru atau DOB Papua. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan muara sebuah UU yang dapat bermanfaat bagi semua.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu dicermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana. Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Perlu diingat kembali bahwa pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, yaitu dengan memperhatikan hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua.

UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran.

Pemekaran Percepat Pembangunan Papua

Salah satu upaya percepatan pembangunan Papua hadir melalui kebijakan pemekaran. Hal tersebut merespon sejumlah hambatan yang ditemui dari beberapa aspek dan bidang. Luasnya wilayah di Papua menjadi salah satu penghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Luasnya wilayah tersebut juga menghadirkan hambatan birokrasi, yang akhirnya melalui rencana kebijakan pemekaran tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalannya pelayanan sekaligus akses masyarakat.  

Dalam kasus di Indonesia, sejumlah provinsi yang mengalami pemekaran mengalami percepatan pembangunan setelah prosesnya selesai. Salah satunya saat Sumatera Bagian Selatan dibagi menjadi lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Begitu juga dengan di Papua, inisiatif pemekaran tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam berbagai kunjungan Presiden selama beberapa waktu ke belakang, termasuk adanya delegasi-delegasi luar negeri yang berkunjung menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Pemekaran untuk Persempit Ruang Gerak Kelompok Separatis

Seperti yang kita ketahui, keberadaan kelompok separatis masih menjadi salah satu kendala dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Papua secara khusus yang harus menjadi perhatian secara penuh. Pasalnya, hingga kini kebedaraanya masih menjadi teror bagi masyarakat yang mendiami tanah Papua.

Terbaru, Kelompok Separatis menyatakan bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota Brimob bernama Bripda Diego Rumaropen di Napua, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu 18 Juni 2022. Melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok di bawah pimpinan Gen Goliath Naman Tabuni. Namun, selang beberapa hari, sebuah pengakuan juga muncul dari panglima Kelompok Separatis Papua, Egianus Kogoya yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus yang sama. Bahkan, Egianus menantang TNI Polri untuk adu tembak. Adanya saling klaim pengakuan tersebut diindikasi merupakan bagian dari permasalah internal yang merujuk pada keinginan eksistensi. Aksi teror tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Peringatan tersebut juga disertai pesan yang seragam dari 33 panglima kelompok separatis Papua di berbagai wilayah melalui media sosial Youtube. Mendesak agar mengosongkan daerah konflik. Pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada masyarakat pendatang atau selain orang asli Papua.

Merespon hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk meredam dan menghentikan eksistensi kelompok separatis yang kerap bertindak anarkis. Adanya kebijakan pemekaran provinsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik vertikal di bumi Papua. Pemekaran menjadi strategi untuk mengunci dan meminimalisir gerakan kelompok separatis Papua. Jika Papua nantinya terbagi menjadi empat provinsi, maka ruang gerak akan semakin kecil. Basisnya bukan lagi Papua yang satu, namun terdapat provinsi lain.

Maka bisa dipastikan, beberapa pihak yang menolak kebijakan pemekaran DOB adalah bagian dari kelompok penguasa yang tak ingin kehilangan tahtanya, atau kelompok separatis yang tak ingin kehilangan ruang gerak dan eksistensinya.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Safira Juliana)*

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) tahun 2022 di Bali, akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di mata dunia. Indonesia terpilih untuk memegang Keketuaan atau Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 menggantikan Italia.

G20 adalah sebuah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Negara anggota G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk diketahui, pertemuan G20 dimulai tahun 1999 sebagai pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan ini lahir dari kekecewaan komunitas internasional terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu dan membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Kemudian Pertemuan G20 ini menjadi semakin intens dilaksanakan dengan KTT tahunan yang diikuti oleh masing-masing Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari negara anggota.

Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Menjadi Lebih Kuat Bersama”. Presidensi G20 Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih serta tumbuh lebih kuat akibat Pandemi Covid-19 bagi negara anggota G20 dan juga dunia.

Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas Kementrian Luar Negeri dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia berperan menciptakan kebijakan yang berkontribusi pada tata kelola dunia melalui Presidensi G20. Dian menambahkan dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia berkesempatan menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia, serta memberikan kesempatan untuk menunjukkan kebudayaan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung Indonesia sebagai Presidensi G20 adalah bentuk kontribusi Indonesia kepada dunia. Tema ini dipilih oleh Indonesia menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi Covid-19 memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Presidensi Indonesia dalam rangka mencapai target pemulihan dunia pasca pandemi Covid-19 memiliki fokus sektor prioritas. Sektor prioritas pertama adalah penguatan arsitektur kesehatan global. Penguatan arsitektur kesehatan global selain untuk menanggulangi pandemi Covid-19, berguna juga sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan munculnya krisis kesehatan lain di masa mendatang.

Kemudian, Indonesia juga mendorong terlaksananya transformasi digital. Hal ini karena peningkatan kemampuan digital dan literasi digital dapat menjadi salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di masa pandemi. Selanjutnya untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara global, Presidensi Indonesia mendorong terjadinya transisi energi menuju energi baru dan terbarukan.
Dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan, semoga segera tercipta transisi energi yang berguna bagi seluruh Anggota G20 pada khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya.

Sektor prioritas yang diusung Indonesia selama masa kepemimpinannya di G20 adalah bentuk peran aktif Indonesia pada tata kelola kemakmuran dunia. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Semoga dengan kepercayaan yang diemban Indonesia selama setahun ini bisa memberikan dampak positif kepada kepentingan Rakyat Indonesia kini dan nanti.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Gunawan *)

Indonesia sudah memasuki era bonus demografi yang memiliki arti penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Namun, radikalisme di era bonus demografi seperti saat ini harus berhasil diredam untuk menuju Indonesia Emas. Bonus demografi dengan penanganan yang baik membuat produktifitasi Indonesia melambung pada momen yang tepat, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045.

Senada dengan penulis, Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT mengatakan bahwa kedepannya bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik juga. Boy Rafli juga mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.
Penulis berpendapat bahwa pengaruh kelompok radikal terorisme tersebut berbahaya karena dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok tersebut mendapat sambutan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Penulis juga berpendapat, agama memiliki peran yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam penafsirannya agama harus ada pandangan yang moderat, agama harus dijadikan sumber inspirasi, menjadi sumber solusi masalah sosial, menjadi motivasi pemberdayaan umat serta merekatkan posisi sosial kemasyarakatan. Jadi, agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena itu agama harus dilindungi dan bukan diekspoitasi yang dapat mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok radikal.

Penulis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan karena cara tersebut tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa. Sehingga kedepannya kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

suaratimur.id – Tinggal selangkah lagi, masyarakat Papua akan memiliki tiga provinsi baru sesuai dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemajuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini proses pembahasan telah masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di DPR, dimana berdasarkan kabar terbaru bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai hari ini, 21 Juni 2022. Adanya gerak cepat dari pemerintah pusat terhadap proses RUU tersebut mengisyaratkan perhatian pemerintah terhadap tanah Papua, sekaligus meminimalisir dinamika penolakan yang telah terindikasi dimotori oleh beberapa kelompok kepentingan.

Gejolak Penolakan Tak Menghambat Proses Pemekaran DOB Papua

Sekali lagi, perlu diketahui bahwa kebijakan Otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang–orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan dalam majelis rakyat Papua.

Melalui Otsus pula munculah kebijakan pemekaran wilayah DOB sebagai upaya percepatan pembangunan, serta memotong jarak pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang sebelumnya menjadi salah satu permasalahan dan kendala di bumi Cenderawasih. Adanya dinamika dalam respon rencana kebijakan pemekaran DOB tidak lantas menghentikan proses kebijakan tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRP Papua, Edoardus Kaize, bahwa gejolak penolakan pemekaran wilayah Papua yang terjadi tidak akan menghambat proses pembentukan pemekaran DOB. Adanya penolakan adalah hal yang sah-sah saja karena merupakan bentuk aspirasi.

Namun, aspirasi penolakan tersebut tidak boleh digeneralisir bahwa kemudian rakyat Papua menolak pemekaran. Selain itu, agenda proses pemekaran DOB Papua Selatan sudah berjalan melalui hak inisiatif DPR RI untuk mendorong pemekaran dalam sidang paripurna DPR RI. Tugas masyarakat adalah mendukung dan mendoakan kelancaran proses pembentukan DOB.

Sepakat Mendukung DOB, Gubernur Papua Sempat Dicap Pengkhianat oleh Mantan Tahanan Politik

Jejak digital memang susah dihilangkan, meskipun pada awalnya salah satu pelopor adanya pemekaran wilayah di Papua datang dari Lukas Enembe saat dirinya belum menjabat gubernur. Namun adaya pernyataan penolakan yang sempat muncul darinya sekitar sebulan lalu sempat “diambil hati” sebagai penguat oleh para penolak kebijakan DOB, termasuk oleh kelompok separatis.

Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai bahwa sikap Gubernur Papua yang kemudian mendukung DOB telah menyakiti masyarakat Papua. Menurutnya, sebagai gubernur harus paham betul perjuangan orang Papua untuk menyuarakan pendapatnya termasuk menolak pemekaran wilayah. Ambrosius juga menilai bahwa terdapat kepentingan pribadi yang tersembunyi dibalik dukungan Lukas Enembe.

Padahal dilihat dari jejak langkahnya justru sikap penolakan pemekaranlah yang tergolong berkhianat dan inkonsistensi. Lukas Enembe seperti tersandung sesuatu hingga sempat mengucapkan kata penolakan terhadap DOB. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa rencana pemekaran wilayah di Papua telah ia usulkan sejak menjabat sebagai ketua asosiasi Bupati se kawasan pegunungan tengah, tahun 2010. Bahkan di tahun 2013 saat dirinya mencalonkan sebagai Gubernur, isu pemekaran provinsi menjadi salah satu strategi meminang serta memikat pilihan masyarakat.   

DPR Pastikan Pembahasan DOB Papua Dimulai Hari ini

Dikonfirmasi melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bahwa Komisi II DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua pada Selasa 21 Juni 2022. Sehingga, diharapkan tiga RUU tersebut dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada Juli 2022 mendatang. Dijelaskan juga bahwa DPR sudah menyusun draf RUU dan naskah akademik pembentukan RUU tersebut sejak revisi Undang-Undang Otsus Papua ditetapkan, serta telah menyosialisasikan draf RUU dan naskah akademik kepada masyarakat Papua lewat para pemangku kepentingan di wilayah setempat.

Selain itu, RUU tersebut juga sudah sampai pada proses politik formal dan administrasi yang ada sebagaimana diatur dalam penyusunan undang-undang. Pihaknya akan tetap menghormati proses judicial review atas UU Otsus Papua yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Asosiasi Bupati Se-Wilayah Lapago Siap Dukung DOB

Jika sebelumnya dukungan pemekaran provinsi muncul dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat di berbagai daerah luar Papua. Kini muncul pernyataan sikap dukungan dari asosiasi Bupati se wilayah Pegunungan Tengah (Lapago). Melalui pernyataan Ketuanya, Ricky Ham Pagawak di halaman Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo pada Senin 20 Juni 2022, dirinya menyatakan bahwa sikap dukungan tersebut mengikuti pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe saat Rakerda Para Bupati/ Walikota se Provinsi Papua, Rabu 15 Juni 2022 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura.

Sebelumnya, pernyataan sikap terkait DOB belum pernah keluar dari asosiasi. Setelah mengikuti dan mendengar pernyataan dari Gubernur Papua, bahwa beliau menyatakan menerima dengan syarat harus tujuh DOB. Maka sebagai bawahan dari Gubernur turun ke Asosiasi. Dari asosiasi kemudian turun ke para Bupati. Masing-masing kepala daerah di kabupaten. Pernyataan sikap juga mewakili wilayah adat sehingga hal ini akan menjadi pernyataan resmi sekalipun tidak tertulis namun akan menyurat langsung sebagai Ketua Asosiasi menyampaikan kepada Presiden RI melalui Kemendagri dan juga ke DPR RI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)