Oleh : Alif Fikri )*

Sistem khilafah yang dibawa oleh kelompok radikal dan teroris, sangat bertentangan dengan pancasila. Oleh karena itu kelompok radikal harus terus dibasmi, agar tidak merusak Indonesia di masa depan. Pancasila adalah dasar negara dan tidak bisa diganti dengan ajaran apapun.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan tidak bisa diganti dengan sistem lain, karena Pancasila sangat cocok dengan keadaan masyarakat yang majemuk. Para pendiri bangsa seperti Bung Karno sudah mengkonsep Pancasila sedemikian rupa dan sangat cocok dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dengan berpancasila maka masyarakat akan lebih agamis sekaligus toleran terhadap sesama.

Namun sayang sekali ada kelompok radikal dan teroris yang ingin mengganti Pancasila dan demokrasi dengan khilafah. Padahal sistem ini tidak cocok di Indonesia karena tidak bisa menghargai perbedaan, dan hanya cocok diberlakukan di negara-negara Timur Tengah yang sistemnya monarki. Indonesia tidak pernah jadi monarki karena sejak merdeka sudah memakai sistem demokrasi.

Irjen Ibnu Suhendra (Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Teroris/BNPT) menyatakan bahwa  ideologi khilafah yang dibawa oileh kelompok radikal dan teroris, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok-kelompok yang disinyalir radikal, mempromosikan khilafah yang dapat mengancam kedaulatan negara. 

Kelompok radikal masuk dalam ranah politik padahal bukan partai politik, dan ini salah karena mereka bukan pihak yang berwenang. Namun seolah-olah mereka yang memiliki Indonesia dan ingin mengatur negeri ini seenaknya sendiri. Kelompok radikal tidak berhak mengganti Pancasila dengan sistem kekhalifahan karena tidak punya jabatan di Indonesia, tetapi seolah-olah berlagak dan sok kuasa.

Jika ditilik dari sejarah maka sebelum Indonesia merdeka, sudah ada kesepakatan dari Bung Karno, Bung Hatta, dan pahlawan lain, untuk membentuk negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Tidak ada opsi selain Pancasila karena sesuai dengan Indonesia yang merupakan persatuan dari banyak suku bangsa dan kebudayaan Nusantara. Pancasila bisa mengayomi 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah.

Pancasila adalah pemersatu Indonesia. Oleh karena itu Pancasila tidak bisa diganti dan diganggu-gugat, dan kelompok radikal tidak berhak untuk memaksakan sistem khilafah sebagai pengganti pancasila. Apa hak mereka untuk menggantinya, ketika sebelum tahun 1945 mereka tidak ikut berjuang melawan penjajah? Namun ketika datang malah ingin menyebarkan kekhalifahan dan mengejek pemerintah.

Alangkah anehnya ketika kelompok radikal ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Mereka tidak menghormati perjuangan para pahlawan yang melawan penjajah dan memerdekakan Indonesia. Para pahlawan ingin Indonesia bersatu dan sudah disatukan dengan Pancasila, yang bisa merangkul semua kalangan, tetapi khalifah tidak bisa menyatukannya karena tidak menghargai perbedaan.

Kelompok radikal juga ingin mendirikan negara khilafah di atas negara lain. Sungguh aneh dan tidak logis. Selain itu, mereka juga memakai cara-cara kekerasan seperti pengeboman dan sweeping sembarangan. Jika radikalisme diberantas maka amat wajar dan tidak boleh menganggap ini adalah sebuah pelanggaran HAM, karena kelompok radikal adalah pembelot dan penghianat negara.

Sementara itu, Muhammad Syauqilah, Ketua Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa khilafah merupakan sistem yang sudah lama ada (sejak era Nabi) dan diteruskan hingga era Utsmani di Turki, tahun 1923. Setelah itu tidak ada lagi dan penggunaan terminologi khilafah sudah selesai. Khilafah artinya kekuasaan sehingga tidak perlu digunakan lagi.

Dalam artian, khilafah telah tamat hampir 100 tahun lalu dan tidak ada terusannya lagi. Jika kelompok radikal masih ngotot ingin mendirikan negara khilafah, maka sama saja menjadi sebuah kemunduran yang fatal. Indonesia butuh kemajuan dengan cara kerja keras, bukannya kemunduran dengan mengganti Pancasila dengan khilafah, yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Muhammad Syauqilah melanjutkan, para ulama yang hidup di era pra kemerdekaan telah mengadakan kesepakatan dengan para pendiri bangsa. Dalam artian, kelompok radikal tidak pernah membaca buku sejarah dan main serang dengan menghina pemerintah dengan sebutan thagut. Padahal sistem demokrasi adalah kesepakatan ulama dengan pemerintah, dan tidak ada kezaliman di dalamnya.

Pemberantasan terorisme dan radikalisme harus dilakukan dengan gencar, supaya tidak ada lagi masyarakat awam yang tertipu oleh kelompok radikal. Mereka tidak boleh termakan hoax dan propaganda, dan terhanyut oleh mimpi tentang negara khilafah. Jika kelompok radikal sudah bubar (dan dilaran didirikan lagi) maka tidak ada WNI yang terpapar radikalisme dan pro khilafah. 

Sistem khilafah yang dibawa oleh kelompok radikal dan teroris tidak bisa diterapkan di Indonesia yang pluralis dan masyarakatnya terdiri dari banyak kebudayaan yang berbeda. jika kelompok radikal memaksakan diri untuk membentuk kekhalifahan dengan cara kekerasan, maka sudah termasuk tindak kriminal. Oleh karena itu mereka harus diberantas, agar tidak ada masyarakat Indonesia yang terpengaruh radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Paulus Mandowen *)

Pemerintah mendukung perkembangan talenta muda Papua dalam bidang olahraga untuk terus bertumbuh dan berkembang melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan antara SMA Khusus Olahraga (Smankor) Papua dan SMA Olahraga asal Jepang Yamagata Chuou Gakkou.

Kerja sama yang dilakukan antara dua sekolah tersebut adalah terkait pembelajaran dari empat cabang olahraga. Keempat mata pelajaran cabang olahraga tersebut meliputi atletik, sepak bola, voli dan tinju. Pemilihan SMA asal Jepang dalam berkolaborasi dengan Smankor karena Jepang terkenal dengan kebersihan lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena jika Smankor Papua mempunyai atlet yang memiliki bakat namun tidak didukung dengan kebersihan maka akan percuma.

Seperti yang dikatakan oleh Rini Modouw selaku Staf Ahli Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, bahwa pengembangan talenta muda Papua penting dilakukan khususnya di bidang olahraga. Hal tersebut dikarenakan Papua dikenal sebagai gudang atlet sehingga perlu adanya mentor dan pelatih yang bagus tetapi didukung dengan dana.

Rini bersama Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi Papua serta kerja sama yang dilakukan antara kedua SMA tersebut meyakini bahwa akan membangun koneksi agar selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan memperhatikan gedung sekolah. Selanjutnya mereka akan membangun koneksi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengembangan pembangunan gedung Smankor Papua kedepannya.

Hasil dari MoU tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sehingga dalam pengembangan talenta muda Papua bisa sejalan dengan pendidikan sekolah dikarenakan pembangunan SDM sangat penting agar ketika lulusan dari Smankor Papua mempunyai karakter yang kuat.

Rencana awal kerja sama dilakukan selama tiga tahun karena selain itu pihak Smankor juga ada perjanjian kerja sama di bidang pertanian. Dengan adanya MoU tersebut, Pemerintah Provinsi Papua dapat membantu dalam menyiapkan sarana prasarana seperti penyediaan jaringan internet (pemasangan wifi) dan komputer supaya para siswa bisa belajar dengan baik.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan meneruskan program Afirmasi Pndidikan Menengah (ADEM), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di Bumi Cenderawasih.

Jery Yudianto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua mengatakan bahwa kerja sama yang baik antara pihaknya dengan pemerintah pusat terus dilakukan, salah satunya pada bidang pendidikan. Menurut Jery, melalui program-program tersebut maka akan menciptakan SDM unggul di Papua, belum lagi dengan adanya beasiswa dari dana otsus sehingga dapat meningkatkan kualitas anak-anak Papua.

Penulis setuju dengan yang dikatakan oleh Jery karena dengan adanya program nasional tersebut akan memberikan kesempatan sangat luar biasa bagi orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan pendidikan lanjutan sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Cenderawasih (Uncen). Oleh karena itu, dengan hadirnya RSP ke depannya akan meningkatkan kualitas kedokteran Uncen serta disiapkan uga dokter spesialis di RSP tersebut.

Harapan kedepannya pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan SDM di Papua karena pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Papua juga membutuhkan kerja sama untuk mempercepat agar Papua bisa sejajar dengan daerah lain.

Selain dukungan di bidang olahraga dan pendidikan, pemerintah juga memberikan dukungan kepada generasi muda Papua dalam berwirausaha. Salah satunya Pemerintah Kota Jayapura bersama Prudential Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia memberikan apresiasi bisnis pengusaha muda Papua.

Kegiatan yang dibuat sebagai bentuk apresiasi kepada pengusaha muda Papua adalah diadakannya program pendidikan kewirausahaan kaum muda Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tahun 2021 sampai 2022 dan 2022 sampai 2023. Melalui program tersebut, sebanyak 25 pengusaha muda Papua telah dididik dan menerima pembekalan agar dapat mengembangkan bakat mereka di bidang kewirausahaan.

Dalam pelatihan, para peserta akan menerima life coachingtraining persiapan bisnis, pelatihan model bisnis, pelatihan literasi keuangan, dan pelatihan pemasaran digital. Training yang dilakukan sudah berjalan 2 tahap, dan sementara tahap kedua masih terus berjalan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura juga mengharapkan agar para talenta muda yang berfokus dalam berbagai bidang kewirausahaan, dapat memberikan kontribusi positifnya bagi komunitas di lingkungan masing-masing.

Penulis menyetujui dukungan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan talenta muda Papua. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, generasi muda Papua akan memiliki kualitas yang baik kedepannya, sehingga akan menciptakan SDM yang berkualitas dan dapat bersaing dengan SDM di daerah lain. SDM yang berkualitas juga secara tidak langsung turut ikut mempercepat pembangunan di Papua sehingga Papua semakin maju.

Dengan demikian, penulis mengajak para pemuda generasi penerus bangsa khususnya talenta muda Papua untuk terus mengembangkan bakat serta keahlian dalam bidang –bidang yang diminati. Harapan kedepannya semakin banyak talenta muda Papua yang dapat bersaing dikancah internasional sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat Papua itu sendiri.

*Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Malang

Oleh : Pandu Wijaya Kusuma*)

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan memiliki keragaman latar belakang agama. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan.

Penulis menyadari bahwa bukan suatu hal yang mudah dalam menyatukan berbagai macam pikiran, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa.

Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu Pondok Pesantren yang berada di Berjan, Purworejo. Ganjar menyampaikan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia seperti inflasi dan intoleransi hingga situasi sosial politik dunia saat ini yang berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia.

Ganjar berharap santri dapat mengambil peran sebagai kalangan terpelajar yang mampu memberikan kemajuan di masyarakat dan memberikan kontribusinya untuk bangsa sebagai generasi penerus melalui moderasi beragama.

Penulis sependapat dengan Gubernur Jawa Tengah karena hal tersebut sangat tepat dimana para santri yang belajar tentang ilmu agama sekaligus generasi penerus bangsa ikut andil dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia melalui moderasi beragama.

Dengan kedatangan Gubernur Jawa Tengah ke Pondok Pesantren tersebut, harapannya ada banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat yang didapat dari acara sewelasan di Pondok Pesantren tersebut. Sehingga selain mendapatkan spiritualisme, juga mendapat hubungan sosial serta kemasyarakatan yang bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

Selain itu, untuk menerapkan moderasi beragama kepada masyarakat, Ahmad Muhtadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, memaparkan tentang konsep moderasi beragama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Demak.

Hal tersebut didasari dari penguatan moderasi beragama yang merupakan salah satu diantara tujuh program prioritas Kementerian Agama. Oleh karena itu, konsep moderasi agama terus dipaparkan bagaimana tentang nilai-nilai dan semangat dari gerakan moderasi beragama sebagai perekat kesatuan bangsa.

Menurut penulis, keberagaman bangsa Indonesia menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Selain menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis, keberagaman juga menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apalagi dibarengi dengan toleransi.

Dengan demikian, munculah konsep moderasi beragama yang memiliki makna memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu liberal serta toleran dengan penganut agama lain. Moderasi beragama sendiri sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yg memiliki beragam suku dan agama agar masyarakat dapat hidup dengan rukun dan damai meskipun dalam perbedaan.

Melalui konsep moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Semua mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam berkontribusi untuk merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Namun, sikap moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendirian, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama inilah yang berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa moderasi beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius, justru dengan moderasi beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang.

Dengan begitu, penulis mengajak kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan moderasi beragama, kita menjadi paham dan menyadari perbedaan adalah ketentuan Tuhan. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa.

Menurut penulis, moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang beragama secara moderat yang tidak berlebihan. Tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan, mengambil posisi ditengah-tengah. Moderasi beragama tidak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi, atau singkirkan terhadap siapapun yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama.

Selain itu, bukan hanya karena hakikat moderasi itu adalah mengajak dan merangkul mereka yang dianggap ekstrem itu ke tengah untuk lebih adil dan berimbang, tetapi juga karena beragama tidak mengenal permusuhan dan perseteruan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.

Muncul harapan bahwa sikap moderat dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan, sekaligus kebhinekaan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menerapkan moderasi beragama, penulis berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terus berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memiliki satu pemahaman yang sama.

Sebagai penutup, penulis kembali mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bangkit bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya pasca pandemi yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan moderasi beragama, dapat menjadi modal utama untuk merekatkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

Jakarta – Ketua Umum Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Wawan Gunawan mengatakan masyarakat Indonesia harus dapat mewaspadai bahaya laten Khilafah karena dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Pancasila sudah teruji mempersatukan Indonesia dan Pancasila merupakan anugerah bagi Indonesia yang memiliki keberagaman.

Hal tersebut diungkapkan Wawan Gunawan dalam dialog daring di program Dialog Kebangsaan Pancasila TV di Jakarta, (21/7).

Wawan Gunawan mengatakan sejarahnya Pancasila sudah sangat Islami, bagi Kelompok Kristen Pancasila itu sudah sangat Kristiani, bagi Hindu Pancasila itu sudah sangat mengakomodir Hindu, Pancasila secara historis merupakan titik temu dari bangsa Indonesia yang berbeda.

Disisi lain ada sekelompok orang yang ingin menghilangkan jejak – jejak sejarah itu dan ingin hidup secara terkotak – kotak, ingin hidup dalam lingkungan yang dipimpin dalam sistem khilafah. Mereka memiliki ketidak puasan terhadap sistem yang sudah ada. Seharusnya jika Indonesia masih dianggap kurang, seharusnya bukan membuat rumah baru namun justru mari bagun secara Bersama – sama sehingga Indonesia dapat menjadi rumah Bersama bangsa Indonesia, ujar Wawan.

Pancasilakan sudah teruji bisa mempersatukan 15.400 pulau, bisa mempersatukan 714 bahasa, bisa mempersatukan Indonesia yang beragam ini. Pancasila merupakan anugerah bagi Indonesia, tegas Wawan.

Wawan Gunawan menjelaskan dalam konteks Indonesia yang beragam dari sisi suku, agama dan lainnya, para Pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno, Bung hatta, KH. Hasyim Ashari, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Kusumo telah memilih konsep negara Pancasila bukan konsep Khilafah. Hal ini pun sudah berdasarkan pemikiran keagamaan dan justru telah menjadi pemilikan lintas agama yang ada di Indonesia. Makanya yang menghidupi Pancasila semua agama, seperti Romo Magnis menulis konsep Pancasila dalam perspektif Katholik, kemudian almarhum Eka Dharma Putra banyak menulis Pancasila dalam konsep Kekristenan, dan Gus Dur banyak menulis Pancasila dalam perspektif Keislaman jadi Pancasila mengakomodir semuanya.

Berdasarkan Hasil survei LSI Denny JA, dalam kuran waktu 13 tahun terakhir yang pro Pancasila menurun 10 persen, yang menilai Indonesia dengan sistem NKRI bersyariat alias Khilafah naik 9 persen. Hal itu akan menjadi bahaya laten bagi eksistensi Pancasila. Jadi apa yang dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Indonesia bisa bubar dalam 30 tahun mendatang bisa jadi benar jika hal itu dibiarkan. Hal tersebut tentunya harus di waspadai, ungkap Ketum Jakatarub.

Pembubaran terhadap HTI dan FPI yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena kedua ormas tersebut secara jelas merongrong Pancasila karena sering menyebutkan Pancasila bukan dari Islam. Yang menarik pemikiran pendiri bangsa Indonesia banyak yang dari Kyai dan ahli – ahli agama yang sepanjang hidupnya sudah terus menerus di pesantren dan Islami serta dalam satu tarikan nafas juga bernegara dimana mereka menilai Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk Indonesia yang majemuk, tutur Wawan.

Menurut Wawan Gunawan, dinegara – negara lain konsep Khilafah dilarang namun luar biasanya Indonesia karena menjadi negara demokratis terbaik didunia sehingga para pendukung Khilafah bisa berbicara. Makanya aneh HTI mengkritik demokrasi padahal mereka bisa bicara karena Indonesia negara demokrasi. Jika Indonesia bukan negara demokrasi mereka tidak bisa banyak bicara.

Pemerintah telah menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Khilafah dengan moderasi beragama dengan leading sectornya Kementerian Agama. Munculnya Moderasi Beragama dilatar belakangi oleh munculnya paham keagamaan yang tidak berbanding lurus dengan paham kebangsaan. Pemerintah mengeluarkan indikator moderasi beragama ada empat antara lain beragama dan berwawasan kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap budaya lokal. Dengan empat indikator tersebut pemerintah berusaha mengatasi paham Khilafah dari perspektif politik itu, jelas Wawan.

Oleh : Saby Kossay )*

Pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur di Papua. Program tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi guna menciptakan kesejahteraan rakyat maupun memajukan Papua. 

Banyak pihak takjub kala melihat kemajuan Papua yang diperlihatkan saat siaran langsung PON XX tahun 2021 lalu. Selama ini, Bumi Cendrawasih sudah menjadi wilayah yang modern, berkat pembangunan infrastruktur yang masif. Tidak ada lagi pameo mengenai Papua yang belum maju atau punya gap besar dengan daerah lain, karena daerah tersebut sudah dibangun dengan amat cantik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menyatakan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan mengurangi indeks kemahalan.

Sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, berbagai infrastruktur telah dibangun di Papua. Di antaranya Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dan lain-lain. Infrastruktur tersebut akan sangat bermanfaat karena memudahkan mobilitas masyarakat. Selama ini rakyat, terutama di daerah terpencil, agak susah untuk berkendara karena jalannya belum layak. Namun dengan pembangunan jalan baru akan memudahkan mereka.

Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga mendukung perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.

Dengan adanya berbagai pembangunan infrastruktur, harga barang kebutuhan dasar dapat diturunkan. Selama ini, harga komoditas yang tinggi disebabkan  biaya kirim yang mahal karena menggunakan pesawat kecil. Di Bumi Cendrawasih kondisi geografisnya memang berliku, ada daratan, pegunungan, perbukitan, sehingga transportasi udara amatlah umum.

Akan tetapi, ketika ada Jalan Trans Papua atau jalan lainnya, maka transportasi bisa dialihkan ke jalur darat. Akibatnya biaya pengiriman barang bisa ditekan, karena ongkosnya tak semahal dengan pesawat terbang. Harga-harga barang di Papua bisa diturunkan dan indeks kemahalan berangsur-angsur mengecil. Masyarakat makin makmur karena budget belanja jadi berkurang karena harganya lebih murah.

Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur lain berupa perumahan rakyat, Pos Batas Lintas Negara, dan Jalan Perbatasan Papua. Dalam artian, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan raya, tetapi juga perbaikan sarana transportasi di daerah perbatasan. Jika di kawasan perbatasan masyarakat bisa bermobilitas dengan baik, maka akses terhadap berbagai barang dan jasa akan semakin mudah.

Perumahan rakyat juga diperlukan agar masyarakat Papua bisa hidup dengan layak. Dengan dibangunnya perumahan yang representatif maka kehidupan rakyat makin nyaman. Dengan adanya rumah yang representatif tersebut juga diharapkan mampu menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

Pembangunan di Papua tak hanya fokus pada jalan raya, jembatan, dan perumahan, tetapi juga perbaikan sanitasi. Diusahakan tiap rumah mendapat fasilitas toilet yang bersih dan sesuai standar kesehatan. Jangan sampai rumahnya sudah berdiri, tetapi kamar mandinya tidak layak, karena bisa menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya.

Pemerintah membangun berbagai infrastruktur di Papua seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Dengan adanya pemerataan pembangunan tersebut, kemakmuran rakyat Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Afdhal Rahsya )*

Radikalisme merupakan ancaman bangsa di tengah era digital. Oleh sebab itu diperlukan penguatan literasi digital untuk mencegah penyebaran paham radikal yang saat ini dapat menjangkiti semua lapisan masyarkat. 

Jangan pernah meremehkan dan menganggap seolah paham radikal di masyarakat sudah tidak ada. Mereka nyatanya masih terus mengancam dan bisa saja suatu saat melakukan pergerakan yang kemudian membuat pecahnya keutuhan dan persatuan Bangsa. Maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia harus terus bersiap akan terjadinya hal tersebut dengan mencegahnya menggunakan berbagai cara.

Di era keterbukaan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin masyarakat mampu dengan sangat mudah mencari dan mengakses apapun informasi yang hendak mereka butuhkan. Namun para propagandis paham radikal juga memanfaatkan era teknologi untuk lebih menyebarluaskan ajarannya melalui media sosial. Untuk itu literasi digital merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk terus digaungkan.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para penyuluh agama untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik mungkin, yakni mampu memberikan berbagai macam pemahaman serta perspektif yang membangun kepada seluruh masyarakat secara luas dengan nilai-nilai keagamaan yang penuh akan cinta kasih dan perdamaian.

Hal tersebut menurutnya merupakan salah satu cara yang efektif di masa serba teknologi seperti sekarang karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran-ajaran radikal pun sudah banyak tersebar melalui media sosial. Untuk itu harus ada kontra narasi yang kuat pula jika hendak memerangi radikalisme tersebut.

Lebih lanjut, Akhmad menegaskan bahwa masyarakat hendaknya tidak mudah terjebak dan termakan berita-berita hoaks yang isinya banyak mengadu domba serta menyebarkan ujaran kebencian dalam bentuk apapun. Masyarakat hendaknya hanya mengakses pemberitaan atau informasi yang jelas sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jenderal Polisi bintang dua tersebut kembali menekankan bahwa sudah seharusnya para penyuluh agama tidak kalah dari para propagandis ajaran radikal dan menuntut supaya mereka juga melek digital karena perang informasi di media sosial saat ini menjadi hal yang sangat penting lantaran media sosial sendiri bisa dikatakan menjadi makanan sehari-hari masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Didik Novi Rahmanto selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan bahwa tugas penting diemban oleh para penyuluh agama supaya mampu untuk memberikan pemahaman keagamaan yang lebih luas serta melakukan pendampingan kepada seluruh masyarakat supaya mereka tidak terjebak dan hanyut pada pemahaman yang keliru pada ajaran agama dan serba curiga kepada kelompok lain di luar kelompok mereka yang menjadi cikal-bakal pemikiran radikal serta ekstremis.

Didik mengharapkan dengan hadirnya peran para penyuluh agama di media sosial juga, akan mampu lebih cepat memutus mata rantai penyebaran ajaran radikal dan mampu mendorong masyarakat supaya lebih menjalani hidup dengan penuh nilai toleransi serta mempekuat ideologi Pancasila maupun NKRI. Selain itu Kombes Pol Didik juga mengharapkan supaya para penyuluh agama ini mampu untuk terus menggelorakan narasi kebhinnekaan dan juga menjadi konsultan bagi permasalahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, di sisi lain Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Meutya Hafid meminta kepada seluruh kader Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk turut serta aktif membina seluruh generasi muda supaya bisa ikut menangkal ajaran radikal dan terus menyemarakkan semangat persatuan dan kesatuan di Tanah Air.

Hal tersebut lantaran menurutnya sampai saat ini, perkembangan dari paham radikal sendiri semakin hari sudah semakin mengkhawatirkan saja bagi Bangsa Indonesia, khususnya kemudahan akses informasi sehingga kelompok-kelompok radikal itu mampu dengan gampang menulari pemikiran para pemuda dan remaja di Indonesia.

Meutya Hafid menyatakan bahwa pembinaan generasi Qur’ani bagi seluruh pemuda Indonesia yang terus dilakukan oleh BKPRMI patut untuk diberikan apresiasi karena hal tersebut juga merupakan upaya yang mampu mendukung Pemerintah dalam pencegahan penyebaran ajaran radikal. Inovasi harus terus dilakukan bahkan juga merambah ke ranah media sosial sebagai salah satu metode pencegahan radikalisme atau upaya pengembangan program deradikalisasi.

            Berkaca pada hal tersebut, penguatan literasi digital menjadi upaya strategis untuk mencegah penyebaran paham radikal yang umumnya banyak berkembang melalui media sosial. Selain itu, masyarakat pun diminta untuk selalu bijak dalam bermedia agar dunia siber menjadi tempat yang aman untuk semua pihak.

)* Penulis adalah pegiat literasi, tinggal di Karawang 

Oleh : Aditya Akbar )

Media sosial diyakini masih menjadi tempat subur untuk menyebarkan paham radikal. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas paham terlarang tersebut agar media sosial menjadi wadah komunikasi positif yang produktif. 

Masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun ini marak menggunakan internet, terutama sosial media aliasMedsos. Setelah ada Facebook, Twitter, tiktok, makin banyak orang  yang menggunakannya, dari tua maupun muda. Rasanya ada yang kurang jika dalam sehari tidak membuka Medsos dan mengupload foto atau membuat status.

Namun masyarakat harus waspada akan bahaya dari Medsos yakni penyebaran radikalisme. Kelompok radikal dan teroris mulai menggunakan Instagram dan Medsos lain untuk mempengaruhi banyak orang. Tujuannya tentu menambah simpatisan dan kader baru sehingga mereka memiliki banyak pendukung di dunia maya.

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menyatakan bahwa radikalisme merupakan efek negatif dari reformasi. Ketika gerbang reformasi dibuka maka masyarakat tak lagi takut bersuara. Mereka merasa bebas bicara apa saja di media sosial, termasuk hal-hal yang jelek. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal karena ada kebebasan untuk masuk Indonesia setelah orde baru runtuh.

Ketika kelompok radikal paham bahwa rakyat Indonesia gemar berbicara di Medsos maka mereka pun masuk ke gelanggang Medsos untuk menyebarkan pengaruhnya. Caranya dengan membuat status, gambar, foto, dan mempromosikan khilafah, radikalisme, dan konten-konten sejenis.

Berita dan konten itu jika tidak dicermati akan meracuni pikiran masyarakat dan akhirnya mereka terpengaruh oleh radikalisme. Lebih bahaya lagi, akan ada pendukung radikalisme dan terorisme. Mereka mau-mau saja diajak untuk melawan pemerintah dan tidak mematuhi peraturan serta program-program yang ada. Hal ini akan memusingkan karena menggagalkan program-program pemerintah.

Radikalisme wajib diberantas di Medsos. Caranya bisa bekerja sama dengan pihak pengelola Facebook atau Medsos lain. Jadi, ketika ada konten yang dirasa penuh dengan ujaran kebencian, terorisme, khilafah, dan radikalisme, bisa langsung di-take down. Nantinya postingan itu tidak bisa dilihat lagi karena otomatis terhapus, karena dianggap berbahaya bagi keselamatan negara.

Masyarakat juga bisa mendukung pemberantasan radikalisme dengan melaporkan jika ada postingan yang berbau terorisme atau khilafah. Klik saja lalu muncul tulisan ‘report’ dan nanti akan ditinjau oleh pihak Medsos, dan bisa di-take down oleh mereka. Malah jika di-report beramai-ramai, akun Medsos radikal itu bisa hilang dan tak bisa digunakan. Oleh karena itu netizen harus kompak dalam melawan radikalisme di Medsos.

Selain itu, caranya juga bisa melaporkan konten bermuatan radikalisme dan terorisme ke polisi siber, yang memang berwenang dalam hal ini. Nanti polisi siber yang akan menyelidiki siapa orang di balik akun Medsos radikal. Akan dilakukan pengecekan, penyelidikan, dan penangkapan jika sudah ada cukup bukti, sehingga bisa memberantas radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Radikalisme di Medsos memang harus diberantas karena jika tidak akan berbahaya. Akan banyak netizen, terutama anak-anak muda, yang terpengaruh dan mau saja jadi kader radikal. Padahal jika sudah sudah tercuci otaknya akan bahaya karena bisa bertransformasi menjadi lone wolf atau teroris yang tidak terafiliasi dengan kelompok . Jangan sampai hal buruk ini terjadi di keluarga masing-masing.

Sinergitas masyarakat untuk melawan  radikalisme di media sosial sangat dibutuhkan mengingat ancaman tersebut merupakan persoalan bersama. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, penyebaran paham radikal diharapkan dapat dibendung.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Ismail )*

Warganet menjadi pilar penting dalam mencegah penyebaran paham radikal di media sosial. Dengan keterlibatan adanya keterlibatan warganet dalam memerangi radikalisme, maka diharapkan tercipta situasi media sosial yang sehat dan produktif. 

Radikalisme merupakan sebuah paham yang juga bisa dikatakan menolak gagasan toleransi karena seolah menganggap diri dan kelompok sendiri yang paling benar. Oleh sebab itu, gagasan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan yang mengancam stabilitas NKRI. Maka dari itu semua pihak harus mampu untuk secara bersama-sama melawan paham radikalisme. 

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto menyatakan bahwa seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam memerangi paham radikalisme dengan cara lebih peka dan memperhatikan lingkungan sekitar supaya upaya preventif bisa segera dilakukan dan bisa langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan. 

Kelompok-kelompok radikal yang dengan sengaja ingin memecah belah keutuhan NKRI memang nyata adanya, seperti diucapkan oleh Reni Yusneli selaku Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bahwa memang terdapat kelompok tertentu yang menginginkan perpecahan sehingga dirinya menghimbau supaya masyarakat jangan sampai lengah serta terus menguatkan komitmennya untuk menjaga NKRI. 

Selain itu dengan peran aktif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang telah digagas oleh bapak pendiri bangsa akan terus terjaga dan terlaksana sebaik mungkin. Lantaran memang tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini terdiri dari banyak sekali latar belakang, golongan, suku, ras dan juga agama, yang mana selurunya harus mampu untuk bersatu di tengah perbedaan. 

Berbagai macam gagasan radikalisme pun di era teknologi dan perkembangan digital seperti sekarang nyatanya juga marak sekali terjadi di media sosial. Bahkan tidak sedikit berita-berita hoax yang juga menyudutkan pihak tertentu dengan framing yang seolah menghalalkan gagasan radikalisme. 

Untuk itu seluruh masyarakat termasuk di dunia maya, yang banyak disebut sebagai warganet juga harus berperan aktif supaya gagasan radikalisme tidak sampai tersebar dengan bebas di khalayak umum. 

Beberapa tindakan warganet di media sosial sendiri juga telah dilakukan, salah satunya adalah seperti yang telah dilakukan oleh para netizen Nahdlatul Ulama (NU). Tindakan tersebut bermula ketika terjadi banyak sekali tersebar hoax dan juga fitnah di media sosial termasuk berbagai macam ujaran kebencian yang membawa identitas agama sehingga membuat resah para warganet NU ini. 

Sontak mereka langsung membuat gerakan dan menginisiasi sebuah trending di media sosial Twitter dengan menaikkan tagar #TurnBackHoax, #BlokirSitusRadikal dan #NUJagaNKRI untuk mengkampanyekan kesatuan dan persatuan yang harus terus dijaga antar warga negara. 

Zuhairi Miswari selaku salah satu Intelektual Muda NU menyatakan bahwa gerakan tersebut dilakukan oleh seluruh warganet NU karena resah dengan banyaknya perpecahan dan berita bohong yang tersebar di media sosial. Karena khawatir apabila dibiarkan maka gagasan radikalisme akan terus berkembang di masyarakat, maka dari itu segera dibuat tagar-tagar tersebut. 

Ditambahkan oleh Zuhairi bahwa di era serba digital seperti sekarang ini, seluruh masyarakat juga harus mampu untuk beradaptasi dan juga tidak lengah lantaran ternyata paham radikalisme pun  bisa dengan sangat mudah menyebar di media sosial sehingga semangat kesatuan dan persatuan harus terus digemakan di masyarakat. 

Lebih spesifik lagi, sejatinya para netizen NU ini sama sekali tidak menginginkan Tanah Air berakhir seperti beberapa negara di Timur Tengah yang nyatanya terlibat konflik dan perpecahan hanya karena gagasan radikalisme dan tidak adanya saling toleransi diantara mereka. 

Tentunya gerakan-gerakan seperti yang telah dilakukan oleh para netizen NU bisa dilakukan dan dicontoh masyarakat luas. Mari kita semua turut serta dan berperan aktif dalam keutuhan NKRI, jangan sampai negara ini terpecah belah oleh kelompok-kelompok tertentu yang hanya menghendaki gagasan mereka paling benar. 

)* Penulis adalah koordinator pegiat literasi Medan 

Oleh : Abdul Haris )*

Idul fitri adalah momen untuk bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan teman-teman. Mari kita jadikan hari raya sebagai saat untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, baik antara sesama umat Muslim atau dengan umat lainnya maupun sesama anak bangsa.

Hari raya tahun 2022 ini sangat manis karena kita bisa merayakannya di kampung halaman, karena pemerintah sudah memperbolehkan untuk mudik. Rasanya lebih khidmat karena bisa sungkem ke kedua orang tua dan bermaaf-maafan ke saudara kandung, sepupu, kerabat, dan juga tetangga. Semua orang bergembira saat lebaran sambil menikmati ketupat dan opor ayam.

Namun ketika masuk dalam sesi mengobrol saat silaturahmi, bisa terjadi gesekan jika ada salah satu pihak yang kurang bisa menjaga omongan. Muncul celetukan yang bisa jadi hanya dianggap candaan seperti, “kapan menikah?” atau “seberapa gajimu?”. Namun yang ditanya bisa baper alias terbawa perasaan lalu pulang dengan hati murung. Terlebih ketika silaturahmi justru menjadi gontok-gontokan karena pandangan politik yang berbeda.

Ulama KH Ahmad Ishomuddin berpesan pada umat untuk menjadi manusia mulia, sesuai dengan perintah-Nya. Lebaran bukan momentum untuk pamer kekayaan, jangan pula memandang orang lain dengan penuh kebencian. Berlebaran harus diisi dengan kegiatan positif, bukannya menggunjing dan marah-marah, dan Nabi Muhammad berpesan, “Berkatalah baik atau diam.”

Lebaran memang wajib kita rayakan dengan penuh perdamaian karena semua orang sudah bermaaf-maafan. Janganlah membuat dosa baru dengan emosi yang mengakibatkan pecahnya persatuan. Jangan pula memecah-belah persatuan umat dengan sengaja menebar gosip karena sama saja kita sudah lupa akan esensi ramadhan, yakni menjadi umat yang lebih taat kepada-Nya.

Untuk menjaga persatuan dan persaudaraan maka ingatlah esensi lebaran yakni bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Umat wajib bersatu karena kita semua merupakan saudara dalam satu keyakinan. Persatuan akan membawa banyak hal positif karena bisa membuat umat makin solid.

Dengan bersatu maka kita akan punya banyak manfaat lain. Ketika silaturahmi lebaran dan bercakap-cakap dengan nada positif, maka bisa jadi ada rezeki yang mengikuti. Saudara atau tetangga bisa berkolaborasi dan membangun bisnis baru dan sama-sama menghasilkan cuan. Inilah kekuatan dari silaturrahmi.

Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Ketika umat selalu bersatu, baik saat lebaran maupun setelahnya maka akan kompak dalam menghadapi apa saja. Ibaratnya, susah dan senang dihadapi bersama-sama. Dengan bersatu dan menghindari permusuhan maka hati akan lebih tenang.

Sebaliknya, jika idul fitri dijalani dengan bertikai maka akan membawa hal-hal buruk ke depannya. Permusuhan bisa terjadi berlarut-larut bahkan menjadi dendam. Padahal baru saja bermaafan, tapi kenapa malah bermusuhan? Jangan sampai setan kembali merasuki hati dan merusak perdamaian di antara saudara dan kawan-kawan.

Permusuhan juga bisa terjadi akibat pilihan politik yang berbeda. Oleh karena itu, saat silaturahmi lebaran janganlah bahas masalah politik atau hal-hal lain yang ‘berat’ karena bisa memicu permusuhan. Kita niat silaturahmi untuk menambah eratnya tali persaudaraan, bukannya menambah musuh.

Lebaran adalah momen setahun sekali, oleh karena itu hindari permusuhan dan perbaiki hubungan keluarga dengan mengutamakan persatuan. Persaudaraan akan terasa lebih manis jika semuanya niat untuk bersatu. Silaturahmi membawa perdamaian dan bukannya berakhir dengan permusuhan.

Mari kita jadikan momen lebaran untuk tetap solid dalam hubungan persaudaraan maupun pertemanan. Persatuan jadi utama karena akan membawa banyak kebaikan. Sebaliknya, ketika saling menyindir atau sengaja membuat pertikaian, maka lebaran akan jadi bencana. Jangan kotori hari raya dengan ucapan yang kurang baik dan merusak esensinya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasswa Cikini

Oleh : Alif Fikri )*

Penceramah adalah agen moderasi beragama karena mereka memiliki panggung dan pengikut yang besar. Dengan adanya peran aktif penceramah dalam menyuarakan moderasi beragama, toleransi antar umar beragama akan semakin meningkat.

Saat ini makin banyak penceramah, baik yang siaran di radio, acara televisi, maupun media sosial. Mereka yang rata-rata lulusan pesantren berdakwah demi perdamaian dan kemaslahatan umat. Penceramah amat dihormati karena menjadi guru dalam menuntun cara-cara beribadah dan berperilaku baik di pergaulan masyarakat.

Akan tetapi penceramah juga wajib paham bahwa posisi mereka yang strategis dan dihormati, wajib untuk membantu pemerintah. Caranya dengan mewujudkan moderasi beragama di negeri ini dan memviralkannya. Penyebabnya karena moderasi beragama amat baik untuk menahan laju radikalisme dan terorisme.

Moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua mengimbau para penceramah harus mampu menjadi agen moderasi beragama serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Dalam artian, posisi penceramah wajib dimanfaatkan untuk mempengaruhi jamaah. Seorang ustad dan kiai bisa memberi contoh-contoh moderasi beragama dan menjadi corong pemerintah dalam hal toleransi. Bangsa ini butuh moderasi beragama agar tidak ada bibit-bibit ekstrimisme dan radikalisme yang bisa menghancurkan negeri ini.

Penceramah wajib membantu pemerintah dalam menyebarkan moderasi beragama karena ucapannya pasti dituruti oleh jamaah. Ketika ia mempromosikan toleransi sebagai bagian dari cara-cara untuk meraih pahala maka akan ada banyak orang yang saling menghormati. Walaupun keyakinannya berbeda tetapi tetap saling menghargai.

Amsal Yowei, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Ka Kanwil Kemenag) Papua menyatakan bahwa sebagai mitra pemerintah, penceramah dan penyuluh agama harus mampu memposisikan diri tanpa memihak pihak manapun. Penceramah harus memberi pesan dan edukasi yang menyejukkan, serta mampu memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat tanpa memandang golongan maupun status. Apalagi moderasi beragama adalah salah satu dari program Kemenag tahun 2022.

Dalam artian, penceramah tidak hanya berdakwah tentang hikmah puasa, zakat fitrah, sedekah, dan lain-lain. Namun seorang mubaligh juga mengajarkan tentang toleransi dan moderasi beragama. Ia juga tak boleh memihak atau hanya mengajarkan ajaran dari mahzab tertentu.

Peran penceramah amat penting karena dihormati oleh masyarakat. Mereka wajib memanfaatkannya sehingga jamaah akan paham arti moderasi beragama. Penyebabnya karena masih banyak yang belum tahu apa arti dari moderasi beragama. Jadi tugasnya yang pertama adalah memberi tahu artinya dan memberikan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu ajaran inti dalam moderasi beragama adalah toleransi. Penceramah bisa berdakwah bahwa toleransi diperlukan dalam membangun negeri ini. Jamaah tidak hanya membangun hubungan baik dengan Yang Maha Esa tetapi juga ke sesama manusia, walau keyakinannya berbeda.

Contoh ceramah moderasi beragama adalah pemaparan ayat dalam kitab suci yang mewajibkan umat untuk berbuat baik dan adil. Di sini, yang dimaksud berbuat baik tidak hanya ke mereka yang seagama, tetapi juga ke yang berbeda.

Perbedaan tidak usah dibesar-besarkan. Inti dari toleransi yang diajarkan oleh penceramah adalah saling menghormati. Ketika bulan desember maka tidak akan panas dingin ketika melihat dekorasi serba merah dan hijau, topi merah, dan patung santa claus. Melainkan umat paham bahwa ini adalah cara mereka menyambut hari rayanya.

Para penceramah memiliki peran yang amat penting dalam menyebarkan moderasi beragama. Dengan adanya peran aktif penceramah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih tergerak dan menerima konsep moderasi beragama sebagai salah satu kunci merawat persatuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute