Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap keputusan tepat. Dengan pemberhentian tersebut, maka diharapkan polemik alih status pegawai KPK dapat segera selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memberhentikan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 1 Oktober 2021. Bahkan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian disebut sudah ditandatangani.

Rencana pemberhentian ini lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021, di mana puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) diberhentikan dengan hormat per Kamis, 30 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa keputusan pemecatan 51 pegawai KPK sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Keputusan tersebut juga sudah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, pengambilan keputusan disebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta pimpinan KPK agar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pekerja. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya tunduk pada undang-undang (UU). Jadi, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Dirinya membantah mempercepat pemecatan pegawai dari seharusnya pada 31 Oktober 2021. Pemecatan, tutur Firli boleh dilakukan sebelum batas maksimal alih status pegawai rampung berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Firli juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tes wawasan kebangsaan. Alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui TWK dianggap sah dan konstitusional. Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK. Ia menuturkan, peralihan status pegawai tersebut tetap menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerinci 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari 51 orang yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, enam orang lainnya dipecat karena tidak mengikuti pelatihan bela negara.

Mereka masih berstatus pegawai nonaktif KPK. Mereka tidak akan bekerja lagi di KPK pada 1 Oktober 2021. Kepergian ke-57 orang tersebut membuat seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai ASN. Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4

Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Pemberhentian pegawai KPK bukan karena didepak, tetapi karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, besar harapan setelah alih status pegawai KPK, lembaga antirasuah tersebut akan semakin kuat dalam mengungkap praktik korupsi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Savira Ayu )*

Masyarakat mengapresiasi berbagai kebijakan politik luar negeri Pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengamankan berbagai kepentingan dan cita-cita nasional.

Politik luar negeri merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh elite politik dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa kepentingan yang tidak dapat terpenuhi oleh negaranya sendiri dapat dicapai melalui politik luar negeri.

Dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif. Prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya “Mendayung antara dua karang”. Pidato tersebut disampaikan oleh hatta pada kesempatan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta.

            Ketika jabatan presiden dan wakil presiden dipegang oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemerintah tetap berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.  Pada periode 2019-2020. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

            Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

            Kebijakan Politik Luar Negeri juga turut serta mensukseskan kepentingan nasional, salah satunya seperti perlindungan terhadap WNI. Dalam hal perlindungan WNI, pemerintah sangat concern untuk melindungi pekerja migran asal Indonesia.

            Hal ini dibuktikan dengan adanya 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan, sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia dan Libya dibebaskan. Selain itu pemerintah Indonesua juga mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia.

            Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman menilai, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi dalam kebijakan politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.Dirinya menilai, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri.

            Sementera itu, urusan politik luar negeri juga berkaitan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.Menteri Luar Negeri (Menlu) Rento Marsudi menuturkan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, serta pentingnya multilateralisme. Untuk tetap dapat berkontribusi pada perubahan dunia diplomasi Indonesia yang harus tetap antisipatif, adaptif dan gesit.

            Indonesia merupakan pasar yang besar dengan populasi penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Hal ini tentu harus menjadi daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional. Menurut Retno, yang haris diwaspadai adalah menjaga agar pasar domestik dari produk yang masuk secara ilegal maupun dumping atau disubsidi pihak asing.

            Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran dimaksud yang harus semakin diwaspadai.  Selain  itu, penguatan perundingan, perdagangan dan investasi juga harus diupayakan, Menteri Retno menjelaskan, untuk memperkuat akses pasar, berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA dengan berbagai negara akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

            Retno juga meyakini bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 pola hubungan antarbangsa akan berubah, isu kesehatan akan menjadi salah satu prioritas. Saat ini bagi Indonesia yang paling penting adalah membangun ketahanan kesehatan nasional. Upaya yang bisa dilakukan antara lain melalui pembangunan kemandirian industri obat-obatan dan bahan baku obat. Retno menegaskan bahwa sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus bergantung sepenuhnya pada pasokan asing. Diplomasi juga berkomitmen untuk berkontribusi mendukung upaya pemerintah dalam membangun kemandirian di bidang kesehatan.

            Ditunjuknya Indonesia sebagai ketua dalam forum FPGH 2020, mendorong Retno untuk terus menyuarakan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Dia juga menekankan pentingnya akses kesehatan agar dapat menjangkau semua orang.

            Pandemi Covid-19 adalah pengingat setiap negara untuk siap dalam mendeteksi jenis virus apa pun ke depannya. Dengan fakta tidak ada satu negara yang kebal terhadap ancaman virus corona. Retno berharap adanya kerja sama global dalam menyikapi hal tersebut.

            Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mensukseskan kepentingan nasional, hal ini dikarenakan ada beberapa masalah negara di mana dalam penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi dengan pihak yang ada di luar negara.         

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Melani Kumalasari )*

Masyarakat mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang saat ini terus ditingkatkan Pemerintah. Peningkatan tata kelola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kepentingan nasional.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3), Undang-undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mengalokasikan hasil SDA untuk masyarakat merupakan keberpihakan Pemerintah kepada kepentingan masyarakat, misalnya untuk membantu memberikan bantuan sambungan listrik baru dan menyediakan tarif tenaga listrik yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam, seperti minyak, logam, gas maupun sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan perlu diperhatikan pemanfaatannya.

Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya, baik itu berasal dari pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan kepada para jajarannya untuk mengutamakan kemakmuran rakyat dalam mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Bedasarkan materi pembentukannya, Indonesia dibedakan atas sumber daya alam organik dan anorganik. Sumber daya alam potensial adalah sumber daya alam yang masih berada di tempat aslinya.

Kita juga memiliki lautan yang luas, apalagi Indonesia merupakan negara maritim. Lautan di wilayah Indonesia juga kaya akan berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai dan pasir besi. Potensi sektor perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun.

Data dari Badan pusat Statistik (BPS) mengatakan, pada tahun 2020, kontribusi sub-sektor perikanan terhadap total PDB Indonesia menurut harga berlaku mencapai 2,80 persen atau meningkat 0,15 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,65 persen. Bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, sub-sektor perikanan termasuk salah satu yang mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi.

Selain ikan, Indonesia juga kaya akan potensi minyak bumi (petroleum), cairan yang mudah terbakar tersebut ditemukan pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia atau industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas misalnya, bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang dapat menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor. Minyak bumi sendiri masih kerap digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Sebagian PLN juga menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik.

Sumber daya yang tak boleh dilewatkan adalah Batu bara. Batu bara merupakan bahak bakar yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Lapisan tersebut terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus menerus dari lapisan di atasnya.

Indonesia juga menjadi negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Bahan bakar ini juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Kita juga tidak bisa membendung teknologi yang terus berkembang, teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa henti. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu, dibutuhkan sumber daya alam.

Secara sadar atau tidak sadar, segala wujud pengembangan teknologi yang dirasakan akan membutuhkan sumber daya alam. Selain itu, sumber daya alam juga bisa digunakan sebagai cadangan devisa, yang merupakan salah satu transaksi yang legal secara internasional.

Cara transaksi devisa adalah ketika suatu negara membutuhkan dana yang besar, maka sumber daya alam yang menjadi cadangan devisa bisa dipasarkan dan dikomersialkan agar mendapat keuntungan. Contohnya, kekayaan wisata alam di Indonesia, tentu saja bisa dipromosikan sebagai produk wisata yang dapat dijadikan pemasukan bagi negara.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, tentu saja pemanfaatan ini merupakan amanah, karena pemanfaatannya menyangkut banyak orang.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Surakarta

Oleh : Toni Ervianto

Perebutan pengaruh (influence struggle) diantara negara-negara besar khususnya antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) adalah hal biasa, karena menjadi “global single major power” di era society 5.0 adalah sebuah keniscayaan baik bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, apalagi jika salah satu negara dapat memenangkan perebutan pengaruh global tersebut, maka negara tersebut akan mendominasi bahkan “mengendalikan dunia” baik dalam diplomasi global, politik, ekonomi bahkan dengan seenaknya mendikte negara-negara lain dengan alasan pelanggaran HAM termasuk menjatuhkan sanksi ekonomi (embargo).

Pertanyaannya adalah apakah dalam upaya Tiongkok ataupun AS memenangkan perebutan pengaruh global tersebut akan berjuang sendirian (lone-fighters) atau tetap menjalin aliansi strategis dengan negara lain yang sepakat dengan mereka, serta apa “proxy war” yang disiapkan untuk memenangkan rivalitas tersebut? Terus akan berakhir seperti apa rivalitas itu? Tulisan singkat ini menganalisis fakta-fakta dari berbagai pemberitaan media massa nasional dan luar negeri.

Mendowngrade wibawa global lawan.

Baik Tiongkok ataupun AS secara langsung atau tidak langsung terus berupa menurunkan wibawa global masing-masing pihak. AS misalnya dalam upaya mendiskreditkan Tiongkok menjalin kerjasama dengan mitra strategisnya seperti Uni Eropa, Korsel, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan, sedangkan Tiongkok beraliansi strategis dengan Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Mendowngrade wibawa global lawan dipandang penting baik bagi Tiongkok-Rusia ataupun AS beserta negara aliansinya dalam upaya menyakinkan komunitas internasional bahwa salah satu pihak patut dicap atau dilabelisasi sebagai “biang kerok atau bromocorah keributan atau ketegangan global.”. Upaya ini terekam melalui berbagai pemberitaan media massa melalui pernyataan masing-masing pihak atau kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh masing-masing kubu.

Seperti misalnya Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu dan Menlu AS, Antony Blinken dalam pertemuan mereka di London, Inggris saat pertemuan para Menlu G-7 sepakat akan memperkuat aliansi untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bekerja sama melawan RRT, denuklirisasi Korut, dan masalah lainnya. Selain berbagi keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, AS dan Jepang sepakat membangun rantai pasokan antara negara-negara rival RRT guna mengimbangi kebangkitan ekonomi Tiongkok.

Para Menteri Luar Negeri Kelompok Tujuh (G7) yang mengkritik China dan Rusia dan dianggap sebagai ancaman terbesar global. Rusia dituduh berusaha merusak demokrasi dan mengancam Ukraina. Sementara China bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan pengaruh ekonominya untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Oleh karenanya, G7 akan meningkatkan upaya kolektif untuk menghentikan kebijakan ekonomi koersif China dan melawan disinformasi Rusia. Selain itu, G7 akan memberikan dukungan penuh kepada Ukraina sehingga mampu melawan upaya destabilisasi Rusia di perbatasan Ukraina. Di lain pihak, G7 mendukung partisipasi Taiwan dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia dan Majelis Kesehatan Dunia, sehingga diharapkan Taiwan memiliki posisi tawar dalam menghadapi ketegangan dengan China di Selat Taiwan

Menlu AS, Antony Blinken menyatakan Pemerintah RRT menerapkan kebijakan domestik yang represif dan kebijakan luar negeri yang agresif dalam melaksanakan hubungan bilateral dengan negara lainnya. Menurut Blinken, Pemerintahan Biden khawatir dengan masalah perlindungan hak kekayaan intelektual di RRT setelah muncul laporan yang menyebut RRT mencuri ratusan miliar dolar dalam rahasia perdagangan AS. Dalam hal ini, Blinken menyerukan komunitas internasional dan negara lainnya yang memiliki perhatian yang sama terkait persaingan perdagangan yang adil dan perlindungan kekayaan intelektual guna menekan keras perilaku RRT tersebut.

Menlu Inggris, Dominic Raab mengimbau seluruh negara G7 untuk membangun mekanisme perlawanan cepat terhadap propaganda dan disinformasi Rusia-RRT, yang diklaim sebagai ancaman global. Kedua negara dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait vaksin Covid-19 dan Pemilu AS, dalam rangka menyudutkan negara Barat. Di satu sisi, Raab mengklaim Rusia sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasionalnya, sedangkan di sisi lain menganggap RRT sebagai tantangan jangka panjang di bidang militer, ekonomi, dan teknologi.

Terakhir adalah pernyataan Direktur Intelijen Nasional dan Badan Intelijen Pusat (CIA) mengirimkan laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2021 yang menempatkan RRT dan Rusia sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS karena terus berusaha menekan pengaruh AS dan merusak tatanan global. Laporan intelijen tersebut dikirimkan ke Kongres AS sebagai bahan kesaksian yang akan disampaikan Direktur Intelijen Nasional, Avril Haines dan Direktur CIA, William Burns. Partai Komunis RRT dilaporkan berusaha menekan semua negara untuk mengikuti agenda RRT, melemahkan pengaruh AS secara global, serta memicu perpecahan antara AS dan sekutunya.

RRT dan Rusia juga diklaim memanfaatkan diplomasi vaksin untuk meningkatkan posisi geopolitik mereka. Sementara itu, komunitas intelijen AS menganggap Rusia berusaha merusak pengaruh AS dengan kampanye disinformasinya, memicu saling curiga antara negara-negara Barat, serta terus meningkatkan kemampuan militernya untuk menjadi pemain utama di level global. Selain itu, RRT dan Rusia disebut terus menggunakan kemampuan serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting di AS.

Merespons agresifitas tudingan yang dilakukan AS beserta negara aliansinya, Tiongkok dan Rusia pun segera meresponsnya secara cepat. Hal ini terbukti dalam pertemuan secara online antara Partai Komunis China/PKC dengan Partai United Russia/Partai Rusia Bersatu (partai penguasa) untuk membahas kerja sama di masa pandemi Covid-19, serta mendiskusikan upaya menghadapi tekanan AS. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain, Ketua Departemen Hubungan Internasional PKC, Song Tao, Duta Besar RRT untuk Rusia, Zhang Hanhui, Ketua Dewan Tertinggi United Russia, Boris Gryzlov, dan Duta Besar Rusia untuk RRT, Andrey Denisov menyepakati kedua partai akan melawan tekanan AS dan sekutunya dengan dalih demokrasi dan HAM serta menolak segala bentuk intervensi dalam urusan dalam negeri kedua negara.

Selain itu, kedua partai juga menentang perilaku pemberian sanksi sepihak, aksi agresif dan arogan, serta aktivitas yang menciptakan kekacauan dan keresahan di kawasan. Dalam kaitan tersebut, Song Tao menyatakan bahwa kedua partai harus saling mendukung kepentingan internasional satu sama lain dan menyerang balik setiap tindakan AS dan sekutunya yang menekan RRT dan Rusia.

Kemlu Rusia menilai NATO telah memicu perlombaan senjata global, menyusul adanya peningkatan pengeluaran pertahanan aliansi itu pada 2020 sebesar 7,4% atau US$1,09 triliun. Sementara Rusia hanya mengeluarkan US$0,05 triliun untuk keperluan militer. Selain potensi perlombaan senjata, pihak kementerian meyakini anggaran tersebut akan mengulangi distabilitas global serupa, seperti interfensi NATO dalam pemboman Yugoslavia, invasi di Irak, dan interfensi dalam perang saudara di Libya.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi memperingatkan Jepang agar tidak bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan RRT. Hal tersebut disampaikannya melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi. Menurut Wang Yi, RRT dan Jepang harus memastikan, hubungan bilateral dengan tidak terlibat dalam “konfrontasi antara negara-negara besar”.
Disamping itu, Wang Yi berharap kepada negara Jepang sebagai negara merdeka untuk melihat perkembangan RRT secara obyektif dan rasional daripada disesatkan oleh beberapa negara yang memiliki pandangan bias terhadap RRT. “Tiongkok menentang campur tangan Jepang dalam urusan internal RRT baik di Xinjiang maupun Hong Kong,” ujar Wang Yi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Hua Chunying mendesak AS menghentikan semua bentuk pertukaran resmi dengan Taiwan karena konflik Selat Taiwan merupakan isu yang sangat sensitif bagi RRT. Menurutnya, AS harus mematuhi prinsip “Satu Tiongkok” dan “Tiga Komunike Bersama RRT-AS” (3 Perjanjian antara RRT dan AS). Pernyataan tersebut disampaikan, sebagai respon atas pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price bahwa pemerintahnya akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

Sedangkan, Menlu Rusia, Sergey Lavrov menilai ambisi AS untuk mendominasi dunia, bertentangan dengan prinsip multipolar dalam panggung global saat ini. Meskipun demikian, AS dan sekutunya dinilai terus berupaya mengganti hukum internasional, terutama yang dianut oleh negara anggota PBB menjadi rule-based order/liberal international order, yakni menerapkan paham liberal dalam aspek ekonomi-politik. Menurut Lavrov, norma baru tersebut akan menyingkirkan seluruh pemain global utama (negara dan non-negara) dari norma hukum internasional, yang telah diakui secara universal.

Memainkan isu dan proxy war : Wadah Mengukur ESTOM Lawan

Setelah mendowngrade wibawa global lawan, baik Rusia-Tiongkok ataupun AS dan negara aliansinya juga disibukkan dengan serangan “proxy war” yang dilakukan lawan-lawan politik dengan menyoal berbagai isu-isu strategis dan mematikan, walaupun dalam posisi ini Tiongkok dan Russia lebih tersudutkan dengan beberapa isu global yang bersifat strategis seperti Laut Tiongkok Selatan, masalah Taiwan, Myanmar, penundaan ratifikasi kesepakatan investasi UE dengan RRT, nuklir Korut, pelanggaran HAM di Xinjiang dan terhadap Muslim Uighur (proxy-proxy yang ditudingkan ke RRT) serta masalah Nagorno-Karabakh, invasi ke Ukraina, pendeportasian sejumlah diplomat Rusia dari beberapa negara Eropa, masalah Iran, masalah Laut Hitam, persoalan tokoh oposisi Alexander Navalny dan lain-lain yang dituduhkan kepada Rusia oleh lawan-lawannya.

Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa (UE), Valdis Dombrovskis menyatakan, UE menunda ratifikasi kesepakatan investasi antara UE dengan RRT, pasca memburuknya hubungan kedua pihak. Kesepakatan telah dicapai pada Desember 2021, namun Parlemen Eropa kemudian mendesak Komisi Eropa untuk menunda kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang ditunda itu berisikan peningkatan kerjasama investasi sejumlah perusahaan, serta permintaan hak akses pasar yang lebih besar antara UE dan RRT. Diketahui ketegangan kedua negara bersumber dari respon UE terhadap RRT yang dituduh melanggar HAM atas permasalahan Uighur, kemudian menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat RRT. Hal tersebut direspons RRT dengan melayangkan sanksi balasan terhadap lima anggota parlemen UE.

Sementara itu, PM Ceko, Andrej Babis meminta sejumlah negara Uni Eropa (UE) mengusir minimal 1 diplomat Rusia, sebagai dukungan terhadap negaranya terkait keterlibatan Rusia dalam ledakan gudang amunisi di desa Vrbetice pada 2014. Permintaan tersebut disampaikan, karena tidak adanya keputusan tertulis menyikapi insiden tersebut, sekalipun sempat dibahas dalam pertemuan informal pejabat UE di Porto, Portugal. Oleh karenanya, Babis menilai, 27 negara organisasi harus menunjukkan solidaritas dalam menindaktegas negara, yang merugikan salah satu negara anggota.

Prancis memprotes Dubes Rusia, Alexey Meshkov, atas sanksi larangan visa memasuki Rusia bagi 8 pejabat Uni Eropa (UE) seiring dengan perintah UE kepada negara anggotanya untuk memanggil seluruh Dubes Rusia. Prancis mengutuk keputusan Rusia, yang salah satunya melarang masuk anggota delegasi Prancis di Majelis Parlemen Dewan Eropa, Jacques Maire.

Ketegangan kedua pihak berawal ketika UE menjatuhkan sanksi kepada enam warga Rusia pada 2 dan 22 Maret 2021 sebagai respon atas kasus percobaan peracunan tokoh oposisi Rusia, Alexey Navalny dan penganiayaan terhadap anggota komunitas LGBT di Chechnya.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell menuduh Rusia dan China telah berupaya menghambat tercapainya rekonsiliasi politik di Myanmar. Borrell menyayangkan langkah Rusia dan China menentang upaya Dewan Keamanan (DK) PBB terkait rencana embargo senjata terhadap Myanmar. Namun demikian, Borrel menyatakan tidak terkejut karena kedua negara tersebut merupakan pemasok senjata terbesar bagi Myanmar sehingga Borrell tetap akan meminta DK PBB menindaklanjuti seruan embargo senjata karena militer Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap demonstran pro-demokrasi yang telah menewaskan ratusan orang, termasuk 46 anak-anak.

Kekuatan militer menjadi deterrence factors

Dalam setiap rivalitas global, maka kekuatan militer akan menjadi deterrence factors atau faktor pembeda atau faktor yang menggetarkan nyali lawan-lawan politiknya. Hal ini sesuai dengan adagium bahwa kekuatan militer adalah alat diplomasi global yang paling menentukan selain kekuatan ekonomi sebuah negara.

Kekuatan militer Rusia terus dimodernisasi. Saat ini mereka memiliki banyak alutsista yang mematikan seperti sistem pelontar api terbaru, “TOS-2 Tosochka”, yang dapat menembakkan proyektil thermobarik guna menghasilkan gas dengan zat mudah terbakar, guna menembus tempat yang sulit dijangkau, seperti gua dan terowongan. Alutsista tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dari “TOS-1 Buratino” dan “TOS-1A Solntsepek”.

Armada Pasifik Rusia diperkuat dengan rudal jelajah Kaliber-NK pertama dengan jarak tembak melebihi 1.000 km. Rusia juga mengembangkan rudal balistik antar-benua (Inter-continental Ballistic Missile/ICBM) generasi terbaru, “Kedr” pada 2023-2024. Alutsista tersebut dirancang menggunakan bahan bakar padat dan mengadaptasi teknologi rudal ICBM “Yars” dengan modifikasi mobile dan basis silo. Rudal ICBM “Kedr” diproyeksikan akan menggantikan rudal ICBM “Yars” pada 2030.

Di Laut Arktik, Rusia membangun pangkalan militer dan menempatkan jet tempur “MiG31BM”, bomber, dan sistem radar baru guna mengamankan jalur laut, yang terbentuk akibat mencairnya es di perairan itu. Rusia juga membangun fasilitas bawah tanah, yang diduga untuk menyimpan torpedo 2m39 siluman “Poseidon” tidak berawak dilengkapi reaktor nuklir.

Kemhan Rusia akan mengoperasionalkan kapal selam nuklir terbaru, “Belgorod” secara resmi di Samudera Pasifik pasca serangkaian uji coba pada Mei 2021. Kapal selam itu akan ditugaskan, melakukan misi pengamanan maritim di seluruh lokasi perairan di dunia. Selain itu, dalam operasinya, alutsista dari Proyek 09852 Rusia tersebut diduga akan mengangkut drone nuklir nirawak bawah air “Poseidon” dan stasiun nuklir laut dalam, “AS-15”.

Rusia juga memiliki pesawat Bomber TU-95MS “Bear H”, Tu-160 “Blackjack” dan Il-78 “Midas”. Rusia memiliki rudal jelajah bernama “inert Kh-555” merupakan varian senjata konvensional subsonik berkepala nuklir dengan sistem panduan minimal 2.500 km.

Rusia memiliki Pasukan Pertahanan Udara dan Rudal Anti-Balistik AU yang dilengkapi dengan rudal pencegat 53T6M dari sistem pertahanan Rudal Anti-Balistik (ABM) A-135 di Sary-Shagan, Kazakhstan. Sementara kapal “Moskva” milik Rusia sebagai kapal terkuat di Armada Laut Hitam, memiliki 16 peluncur rudal anti-kapal P-1000 Vulcan, senjata artileri, dan sistem rudal anti-pesawat.

Sementara itu, kekuatan militer RRT atau Tiongkok Kapal Induk “Liaoning”, Kapal Perusak Berpeluru Kendali Siluman Kelas “Renhai”, 2 Kapal Perusak Berpeluru Kendali Kelas “Luyang III”, Fregat Multi-peran “Jiangka II”, Kapal Pendukung Tempur Cepat Kelas “Fuyu”, Jet Tempur “J-15”, Kapal Perusak “Type 055” yang diklaim memiliki sistem radar, sistem manajemen informasi medan perang, dan daya tembak yang lebih kuat dari “Type 052D”.

Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) memiliki belasan pesawat pengebom “H-6K” di Provinsi Qinghai, wilayah barat laut RRT. Selain itu, Tiongkok menempat 200 kapal milisi di sekitar Whitsun Reef di Laut China Selatan. Tiongkok juga memiliki pesawat pengintai taktis “Y-8 RECCE”, pesawat perang RRT “Y-8 EW” dan pesawat anti kapal selam “Y-8 ASW” di dekat Taiwan.

Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat RRT (PLA) memiliki kapal selam rudal balistik strategis bertenaga nuklir “Type 09IV”, kapal perusak kelas 10.000 ton “Type 055”, dan kapal serbu amfibi “Type 075”. Kapal selam “Type 09IV” diklaim memiliki kemampuan untuk meredam suara tembakan sekaligus meningkatkan akurasi tembakan rudal, sedangkan kapal perusak “Type 055” dirancang untuk mampu mendampingi kapal induk serta dilengkapi dengan sistem anti serangan udara, anti rudal, dan anti kapal selam. Sementara kapal serbu amfibi “Type 075” mampu mengangkut helikopter, kendaraan tempur dan tank serta dapat melakukan misi pendaratan vertikal dan horizontal di darat.

Tiongkok juga memiliki Kapal Selam Nuklir Rudal balistik “Tipe 094A Changzhen 18”, Kapal Perusak Berpeluru Kendali “Tipe 055 Dalian”, dan Kapal Serbu Amfibi “Tipe 075 Hainan”
Oleh karena itu, pemerintah RRT mengklaim bahwa Angkatan Laut (AL) RRT mampu mengalahkan AL AS jika terjadi perang di kawasan Pasifik Barat dalam konflik Selat Taiwan. Pernyataan tersebut disampaikan, setelah AL AS mempublikasikan foto 2 Perwira Komando Pasifik AS yang memantau Kapal Induk “Liaoning” RRT dengan gesture arogansi meremehkan kemampuan AL RRT. Dari Januari s.d. April 2021, dua negara tersebut rutin melakukan latihan militer di kawasan Laut China Selatan yang berdekatan dengan Taiwan dalam rangka “show of force”.

Di luar kekuatan militer Tiongkok-Rusia, lawan-lawan mereka juga terus memperbaharui kemampuan tempurnya seperti misalnya militer Jepang memiliki kekuatan militer antara lain Kapal Perusak “JS Suzutsuki”, Pesawat Patroli Maritim “P-1”, Pesawat Patroli Perang Anti-kapal Selam “P-3C”
Taiwan yang sedang mengalami hubungan internasional tidak harmonis dengan Tiongkok, terus memperbaiki alutsista dan kemampuan tempurnya. Taiwan memiliki kekuatan militer antara lain membangun landasan pacu Pangkalan Udara “Hsinchu Air Base” yang akan selesai pada Mei 2021. Taiwan juga memiliki Armada Mirage 2000 Taiwan yang terdiri dari jet tempur buatan Prancis, 7 gugus tempur taktis yang sebagian besar terdiri dari “F-16”, “FCK-1”, “Mirage 2000”, dan “F-5E”, serta pesawat pengintai dan pengangkut. AU Tiongkok juga pesawat angkut jarak menengah ukuran medium “Shaanxi Y-8” di Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone/ADIZ) Taiwan. Taiwan juga memiliki 14 unit jet tempur “Shenyang J-16”, 4 pesawat tempur multi peran “Chengdu J-10”, 4 pesawat pengebom “Xian H-6”, 2 pesawat anti kapal selam “Y-8”, dan 1 pesawat pemantau “KJ-500”.

Di Taipei, Mayor Jenderal Liu Yu-ping menyatakan, militer Taiwan melakukan simulasi perang fase pertama “Operasi Han Kuang” dengan bantuan komputer dari 23 s.d. 30 April 2021. Menurutnya, operasi yang menggunakan sistem “Simulasi Joint Theater Level” berlangsung selama 24 jam dalam sehari dan dirancang untuk menghadapi ancaman musuh terberat mencakup semua simulasi kemungkinan skenario invasi musuh di Taiwan. Simulasi perang tersebut dilakukan, setelah Pemerintah Taiwan mendeteksi 15 pesawat militer RRT, dimana 12 diantaranya merupakan jet tempur memasuki wilayah udara Taiwan, serta adanya sebuah pesawat intai maritim terbang di kawasan Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dengan Filipina.

Sementara itu, simulasi perang fase kedua direncanakan pada Juli 2021, yang akan melibatkan sekitar 8.000 pasukan serta mencakup latihan tembak-menembak, anti-pendaratan, dan melatih kesiapan fasilitas kesehatan menangani korban perang. Simulasi perang tersebut dilakukan guna menghadapi kemungkinan invasi RRT yang telah mengumumkan akan rutin melakukan latihan perang dekat Taiwan dengan melibatkan gugus tempur Kapal Induk “Liaoning”.
Taiwan berencana pembelian rudal jelajah jarak jauh yang memiliki jangkauan tembak hingga 925 km “AGM-158” produksi perusahaan AS, Lockheed Martin Corp. Taiwan juga membeli 40 meriam howitzer self-propelled M109A6 “Paladin” beserta suku cadang dari AS.

AS dan Taiwan juga membahas rencana penjualan dan akuisisi rudal jelajah jarak jauh AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) untuk memperkuat Angkatan Udara Taiwan. AS melakukan penjualan persenjataan tahunan sebesar US$50,78 miliar, dan Taiwan merupakan konsumen terbesar dengan nilai pembelian sebesar US$11.8 miliar pada Tahun 2020.
Di Teluk Benggala, India, berlangsung latihan militer gabungan yang dipimpin Perancis dan negara-negara “Quad” (AS, Australia, Jepang dan India) dilakukan selama 5 s.d. 7 April 2021. Latihan tersebut digelar berbarengan dengan penempatan armada Angkatan Laut Perancis tahunan atau disebut Mission Jeanne d’Arc.
Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kerja sama dalam pengawasan maritim, operasi interdiksi maritim, dan operasi udara. La Pérouse melibatkan beberapa armada yakni, LHD Tonnerre kelas Mistral dan fregat kelas La Fayette Surcouf dari Perancis. Kapal pengangkut amfibi kelas San Antonio, Somerset dari AS. Sedangkan, Australia mengerahkan Her Majesty’s Australian Ships (HMAS) Anzac, fregat dan tanker Sirius.

Sementara, Jepang diwakili oleh kapal perusak Akebono. Selain itu, India melibatkan Kapal Angkatan Laut INS Satpura (dengan helikopter integral) dan INS Kiltanalong dengan Pesawat Patroli Maritim P-8I. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan interoperabilitas tingkat tinggi antara angkatan laut guna melindungi Kawasan Indo-Pasifik yang bebas terbuka.

Di lain pihak, Pasukan Distrik Militer Selatan dan Barat Rusia menggelar latihan perang, dipimpin langsung Menhan Rusia, Sergey Shoigu. Militer Rusia diantaranya mengerahkan 10.000 tentara Para Raider, 1.200 kendaraan tempur dan 40 kapal perang, serta menguji coba sistem rudal pesisir “Bal” dan Bastion”, disusul simulasi counter-attack terhadap drone “Inokhodets dan uji kemampuan kapal patroli berkecepatan tinggi “Raptor”. Rusia juga menyertakan Armada Laut Hitam, yaitu kapal rudal “Admiral Makarov” dan “Admiral Essen”, mensimulasikan penyerangan atas pertahanan anti-amfibi musuh. Sementara pasukan infanteri dari Korps Marinir bermanuver menggunakan peluncur granat dan penyembur api roket RPO-A “Bumblebee”.

Berakhir Seperti Apa?

Mantan Menhan Australia, Christopher Pyne, memperkirakan kemungkinan terjadinya perang di kawasan Indo-Pasifik antara AS beserta aliansinya melawan RRT dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang.

Menurut Payne, Taiwan diperkirakan akan menjadi troublet spot selanjutnya, mengingat terus meningkatnya tekanan militer RRT, sehingga menimbulkan kekhawatiran AS dan sekutunya. Selain itu juga tindakan RRT yang mengambil alih Hong Kong dan mengabaikan kritik terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang menjadi beberapa issu yang semakin memantik ketegangan di kawasan.

Kendati demikian, Pyne menyampaikan bahwa menghindari terjadinya perang adalah pertahanan paling penting dan merupakan prioritas kebijakan luar negeri serta tetap menyerukan penguatan kerjasama multilateral sebagai langkah antisipasi untuk tetap menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan.

Sementara itu, Jubir Kantor Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov menginginkan hubungan baik dengan AS di tengah kecaman dan sanksi, meskipun AS dinilai menunjukkan sikap agresif dan tidak prediktif terhadap otoritasnya. Peskov menegaskan, Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi negara manapun, termasuk AS, namun selalu bersiap untuk kondisi terburuk bagi pihak, yang mengancam kepentingan nasionalnya.

Jadi kesimpulannya menurut penulis adalah perebutan pengaruh di tingkat global akan terus terjadi antara Tiongkok-Russia dengan AS bersama beberapa negara sekutunya dengan memainkan atau memilintir sejumlah isu strategis, namun akan berakhir dengan kedua kubu akan berpikir panjang untuk melakukan serangan militer pendahuluan di titik-titik “hot spot global feud” seperti Laut Tiongkok Selatan, Laut Hitam ataupun di wilayah lainnya, karena kekuatan militer mereka dapat dibilang berimbang. Namun, ceritanya akan berbeda jika diantara kedua kubu yang bertikai dipimpin Presiden atau Perdana Menteri yang berciri ultra nasionalis dan maniak perang, maka situasi dunia jelas akan mencekam.

Oleh : Abie

Masyarakat mengapresiasi keberhasilan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mampu menurunkan penyebaran Covid-19. Dengan adanya tren positif tersebut, maka diharapkan perekonomian rakyat akan kembali bergerak.

Mulai 3 Juli 2021 pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena sejak pertengahan Juni 2021, sebaran Covid-19 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Kebijakan tersebut awalnya mendapat tentangan dan nyinyiran dari berbagai kalangan karena berbagai faktor diantaranya akan menyulitkan mobilisasi masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Namanya kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra, tapi data dan fakta telah berbicara dan terbukti sejak pertengahan Juli angka penyebaran Covid-19 di RI mengalami tren penurunan dari kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021 yakni sebanyak 56.757 kasus. Bahkan beberapa waktu lalu, salah satu politisi Malaysia ikut berkomentar dengan keberhasilan Indoesia dalam menurunkan angka sebaran Covid-19.

Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP), Lim Kit Siang kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang menanyakan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, karena Indonesia mampu menurunkan kasus positif Coivid-19 dengan cepat dibandingkan Malaysia yang populasinya jauh lebih sedikit. Menurut Lim, kasus Indonesia menurun signifakan di Malaysia malah mencatatkan rata-rata kasus harian sebanyak 20 ribu orang selama empat minggu terakhir.

Di samping itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa kebijakan PPKM membuahkan hasil yang positif dan kasus Covid-19 berhasil turun gunung.
“Kasus Covid Delta di Indonesia sudah turun dan melewati puncaknya. Sementara di negara lain, hari-hari ini serangan virus Delta sedang naik dimana-mana termasuk Amerika Serikat yang selama ini dianggap baik,” kata Ridwan Kamil.

Selain berhasil menurunkan angka Covid-19, berbagai kebijakan dan upaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga selama PPKM telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.

Berdasarkan data perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per 8 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 11.912 orang sembuh per hari. Adanya penambahan tersebut meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,8 juta orang sembuh atau tepatnya 3.876.760 orang (93,5%). Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 5.807 kasus dan totalnya menurun menjadi 132.823 kasus (3,2%).

Meski kebijakan PPKM terbukti berhasil, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman nyata, sehingga berbagai kebijakan perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga nantinya RI benar-benar bebas dari pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ketegasannya menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

“Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, ‘Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” kata Fadjroel.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sikap politik Jokowi untuk menolak wacana presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden.

Jokowi, menurutnya, memahami bahwa amendemen UUD 1945 adalah domain dari MPR dan sikap politik dari Jokowi itu berdasarkan kesetiaan kepada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.

“Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama. Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin ada persepsi bahwa wacana jabatan presiden 3 periode muncul dari pihak Istana.

“Dan beliau (Jokowi) menolak bila wacana 3 periode datang dari istana,” kata dia.

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan TNI siap membantu Polri menumpas KST yang saat ini melakukan aksi teror ke masyarakat di Yahukimo.

“Aksi teror yang dilakukan KST sudah sangat meresahkan sehingga tidak bisa dibiarkan karena membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang. Karena itu TNI siap membantu Polri memberantas KST dan menduduki wilayah yang selama ini diduga menjadi markas atau basis mereka,” kata Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan.

Dia mengakui aksi teror yang dilakukan KST sudah tidak bisa dibiarkan karena meresahkan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa.

Karena itu TNI-Polri akan segera bertindak dan menduduki markas KST, kata Pangemanan seraya menambahkan, kelompok Tenius Gwijangge itu berasal dari Kabupaten Lanny Jaya dan sempat bergabung dengan Egianus Gwijangge namun karena kelompok Egianus adalah kelompok muda makanya Tenius bergeser ke Yahukimo.

Senjata api milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas Temianus Magayang yang awalnya anak buah Senaff Soll kini ada ditangan Tenius Gwijangge.

“Memang benar ada laporan dua pucuk senpi SS2 V1 milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas setelah membunuh dua prajuritnya di Dekai, bulan Mei lalu kini berada di Tenius Gwijangge, ” kata Brigjen TNI Izak.

Tiga kelompok KST yang berada di Kabupaten Yahukimo yaitu Senat Soll, mantan anggota TNI yang dipecat karena disersi terlibat kasus pembunuhan bertanggungjawab pembunuhan di Dekai yang terjadi tanggal 11, 20, dan 26 Agustus 2020, salah satu korbannya adalah, Hendry Jovinski yang merupakan Staf KPUD Yahukimo.

Temianus Magayang terlibat dalam pembunuhan dua anggota Yonif Linud 432 Kostrad dan merampas senpi SS2 V1 kaliber 5,56 yang dibawa korban,pada 18 Mei lalu.

Terkait dengan hal tersebut, dosen tamu geopolitik UI yang juga peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Irandito Malik, mengatakan bahwa para pemangkunkepentingan perlu mewaspadai propaganda pihak asing terkait Papua Merdeka (Free West Papua).

“Para stakeholder perlu mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua Merdeka atau Free West Papua”, ujar Irandito Malik.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa langkah penegakkan hukum serta penindakan yang telah diambil oleh Apkam terkait sudah tepat. Termasuk penindakan terhadap pihak-pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis dan teroris (KST) Papua dengan mempropagandakan Papua merdeka atau free west Papua. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI.

“Langkah penegakkan hukum serta penindakan yang telah diambil oleh Apkam terkait isu Papua sudah tepat. Termasuk penindakan terhadap pihak-pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis dan teroris (KST) Papua dengan mempropagandakan wacana Papua merdeka atau free west Papua. Papua merupakan bagian integral dari NKRI”, tambahnya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021). Namun untuk kali ini Jokowi bertemu dengan para petinggi parpol koalisi dari non parlemen. Di antara yang hadir ada PSI, PKPI, Perindo, Hanura, serta PBB. Dalam kesempatan tersebut Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan dikabarkan akan dilakukan Jokowi demi bisa menjabat presiden selama tiga periode.

Sekjen PBB, Affriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas. Menurut Ferry, alasan penolakan Jokowi ini lantaran tidak mau disalahkan seolah-olah ia ingin menjabat presiden selama tiga periode.

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” kata Ferry dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021). Lebih lanjut Ferry menuturkan Jokowi mempersilahkan jika pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.

Namun Jokowi menekankan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam amandemen UUD 1945 tersebut. “Beliau mengatakan ‘kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini,'” tambah Ferry.

Diketahui sebelumnya, wacana amandemen terbatas ini diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin (16/8/2021). Sebelumnya juga, beberapa partai politik koalisi non-parlemen memiliki pandangan yang berbeda mengenai wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan partainya menyetujui wacana amandemen terbatas untuk diwujudkan nantinya. Dia beralasan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 perlu dilakukan evaluasi, mengingat sudah 23 tahun tak ada perubahan. “PBB sendiri karena tidak ada di pusat, maka setuju jika ada amandemen terbatas dan Undang-Undang produk reformasi yang sudah hampir 23 tahun ini (memang) ada pasal-pasal yang perlu dievaluasi,” kata Ferry.

Hanya saja, kata Ferry, persetujuan PBB lebih kepada perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945. Ferry mengatakan pihaknya tak menyebut persetujuan perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “(Persetujuan kami) tidak termasuk wacana perpanjangan masa jabatan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika menilai posisi partainya sampai saat ini masih mencermati kemana arah dinamika amandemen UUD 1945. Bagi Hanura, amandemen dapat dimaklumi jika dilakukan demi penguatan dan memperjelas posisi lembaga DPD RI. “Saya kira (jika itu alasannya) masih bisa dimaklumi. Begitu juga soal perlunya semacam GBHN atau PPHN untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu masih bisa dipahami,” kata Gede Pasek Suardika.

Akan tetapi, perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode menurut dia masih perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk melihat urgensi wacana itu.

“Khusus soal perpanjangan dan penambahan kekuasaan masih perlu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Perlu ada kajian jangka panjang untuk memastikan manfaat dan efektivitasnya bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya tak berbelit-belit dan sudah bulat mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak wacana tersebut. Perindo disebut Ahmad sangat mendukung keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Perindo sangat mendukung sikap presiden,” kata Ahmad. (*)

Sejumlah elemen merespon penetapan hingga penahanan Bupati Banjarnegara oleh KPK dengan berbagai respon. Pasca penahanan tersebut, muncul spanduk ‘Terima Kasih KPK’ hingga ‘Selamat Jalan Bupati’ di pojok Alun-alun Banjarnegara. Spanduk tersebut dipasang di dua titik di seputar Alun-alun Banjarnegara.

Selain itu, ada juga dua orang yang mencukur rambutnya hingga plontos, yakni Agus Mulyanto (69) dan Nanang (40). Mereka mengaku bernazar untuk memplontoskan rambutnya jika KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Insitute (LRI), DR. (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa dirinya mendukung dan memberikan apresiasi pada kinerja KPK didalam berbagai penangkapan terhadap oknum pejabat pelaku korupsi.

“Masyarakat sebaiknya mendukung dan mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan oknum pejabat pelaku korupsi. KPK juga telah menunjukkan komitmennya untuk terus berupaya memperkuat pemberantasan korupsi”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa kinerja dari lembaga KPK tidak tergantung pada apapun status dari para pegawai KPK, akan tetapi pada kerja keras dan hasil yang ditunjukkan. Ia melihat bahwa masyarakat telah memberikan apresiasi kepada KPK dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang tanpa pandang bulu.

“Kinerja dari lembaga KPK tidak tergantung pada apapun status dari para pegawai KPK, akan tetapi pada kerja keras dan hasil yang ditunjukkan. Masyarakat telah memberikan apresiasi kepada KPK dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan tanpa pandang bulu”, tambahnya.