Rentetan kekerasan yang dilakukan KST Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KST akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KST semakin berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KST Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KST terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KST yang semakin mendobrak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip dalam keterangannya.

“Disaat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KST. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KSTadalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KST.

“Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KST,” tegas Arip.

Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KST selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KST kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KST juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.

Oleh : Zakaria )*

Pegawai KPK telah resmi dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Masyarakat pun memiliki harapan baru pasca alih status tersebut yakni profesionalitas dan militansi para pegawai dalam memberantas korupsi.

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan menjadi salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih sistematis.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Komunikasi Emrus Sihombing yang menilai alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK, Emrus Menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis atau tertata daripada sebelumnya.

            Apalagi, pengalihan status tersebut juga merupakan sesuatu yang formal alias merupakan perintah dari undang-undang (UU). Dengan kata lain telah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

            Terkait dengan munculnya statemen bahwa KPK mengabaikan arahan dari Presiden Jokowi terkait adanya sejumlah pegawai yang tidak lolos dalam TWK, Emrus tidak melihat adanya pandangan yang berbeda antara presiden dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk KPK.

            Emrus menilai, justru hal tersebut berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi.

            Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada lembaga dan kementerian terkait agar para pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa diberikan pembinaan, Terkait hal tersebut, menurut Emrus, pimpinan KPK bisa melakukan pembinaan termasuk melalui pendidikan kedinasan sebagaimana disarankan Presiden.

            Ia menegaskan mandat UU tentang ASN tersebut harus dilaksanakan bagi seluruh pegawai KPK. Sebab, merekalah yang menjalankan UU, bukan yang membuatnya.

            Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut menilai tindakan pemberhentian pada sejumlah pegawai KPK yang gagal dalam menjalani TWK sudah tepat dan mereka bisa tetap berkarya di luar lembaga antirasuah tersebut.

            Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko mengatakan tidak benar terjadi pengabaian atas arahan Presiden oleh sejumlah instansi pemerintah. Untuk menjalankan arahan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK serta menyampaikan arahan Presiden dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.

            Harapan baru bagi KPK pasca dilaksanakan TWK adalah pembersihan KPK dari paham radikal yang selama ini menjadi sorotan.

            Pada kesempatan berbeda Ketua Badan Pengurus Setara institute Hendardi mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian atau upaya pemerintah dalam mencegah intoleransi dan radikalisme di instansi tersebut.

            Tentu tidak hanya di KPK saja, namun upaya mencegah adanya intoleransi dan radikalisme juga dilakukan di lingkup pemerintah lainnya misal instansi ASN, Polri, TNI hingga ranah pendidikan yakni universitas dan sekolah-sekolah.

            Sehingga siapapun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja dirinya tidak lolos dalam uji moderasi bernegara dan beragama.

            Dirinya juga menilai bahwa informasi terkait tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN, menurutnya adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Ada yang lolos dan ada yang gagal merupakan hal yang lumrah.

            Tentu saja para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) sehingga harus menjalani seleksi. Namun pelaksanaan seleksi ini menuai sorotan banyak pihak, terutama karena aspek TWK yang dianggap hanya sekadar formalitas untuk mencopot pegawai-pegawai berintegritas.

            Perlu diketahui juga bahwa TWK pada seleksi ASN KPK tersebut menyinggung banyak hal seperti HTI, FPI dan terorisme yang dianggap tak sesuai tugas pokok fungsi pegawai.

            Pelaksanaan TWK tersebut juga dinilai tidak hanya mempunyai tujuan sekadar untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal pekerjaan. Lebih jauh dari itu, TWK mempunyai tujuan khusus dalam hal ini menyangkut wawasan kebangsaan itu sendiri.

            Sebelumnya, Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Sehingga tidak benar bahwa TWK merupakan bagian dari pelemahan KPK.

            Kini KPK mengemban harapan baru pasca dilaksanakannya alih status pegawai menjadi ASN, tentu saja kita semua berharap agar KPK dapat semakin kuat, independen dan terbebas dari paham radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintah belum memutuskan kapan status pandemi akan berakhir, sehingga penting bagi kita semua untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus mengikuti program vaksinasi yang masih berjalan sampai saat ini.

Banyak ahli menilai bahwa protokol kesehatan yang harus dilakukan tidak cukup hanya menerapkan 3M tetapi harus ditingkatkan menjadi 5M. Ditambah dengan 2M yaitu Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto menilai bahwa tambahan protokol 2M tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Hal tersebut rupanya sering ditekankan oleh para pengambil kebijakan guna mencegah penyebaran Covid-19 sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

Aestika sendiri rupanya sudah jauh mengurangi intensitas kegiatan dengan monilitas tinggi dan menjauhi kerumunan atau tempat ramai juga sudah dilakukan semenjak Covid-19 pertama kali merebak pada tahun lalu sampai saat ini.

Menurutnya, mengurangi mobilitas bukan berarti tidak dapat beraktifitas dan tidak produktif. Sekarang sudah banyak kantor yang menerapkan Work From Home (WFH) dan mereka bisa tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Terlebih saat ini sudah banyak tersedia platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja dari manapun.

Para pelaku usaha juga sudah mulai berinovasi dengan melakukan pemasaran secara daring, sehingga aktifitas jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung.

Selain itu, dengan adanya vaksinasi tentu saja hal ini adalah langkah yang baik dalam mencegah penyebaran Covid-19. Namun, Aestika juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengabaikan protokol kesehatan, karena vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Perlu diketahui pula, bahwa banyak penelitian yang menyatakan bahwa rajin mencuci tangan, ternyata dapat menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%.

Sedangkan pemakaian masker kain dapat mengurangi penularan virus hingga 45%, sementara masker kain dapat mengurangi risiko tertular sebanyak 75%.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Agama, Yaqut Choli Qoumas menerbitkan instruksi Nomor 01 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M yang merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo.

Jokowi telah meminta Menteri Agama untuk membantu mengoptimalkan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Secara umum, instruksi tersebut meminta ASN di lingkup Kemenag untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, ASN juga harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. ASN Kemenag juga diminta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Hingga saat ini jumlah pasien Covid-19 masih bergejolak, pertambahan pasien kerap ditemui pasca libur panjang. Sehingga salah satu upaya selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah menjalankan program vaksinasi.

Vaksin merupakan produk zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, orang yang mendapat vaksin dapat terhindar dari penularan atau terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut. Vaksin akan bekerja ketika dimasukkan ke dalam tubuh baik melalui jalur suntikan, oral ataupun intranasal.

Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut.

Vaksin Covid-19 menjadi penting karena vaksin tersebut menawarkan perlindungan berupa kekebalan tanpa perlu terinfeksi virus corona.

Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting dikarenakan ada sebagian orang yang belum atau tidak dapat divaksin seperti orang yang mengidap autoimun, anak-anak, dll.

Protokol kesehatan 5M dan vaksinasi adalah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan bersinergi agar pandemi covid-19 dapat berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Namira Ramadhani )*

Ledakan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, memunculkan kekhawatiran terhadap varian Delta virus dari India. Tentu saja varian baru dari Covid-19 harus benar-benar diwaspadai. Masyarakat juga diminta untuk tidak menganggap remeh varian tersebut dengan selalu displin Prokes 5 M.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi melaporkan terdapat 145 kasus variant of concern (VOC) yang diyakini menular lebih cepat hingga memperberat gejala Covid-19 saat ini menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B117, lima kasus B1351 dan 104 kasus B1617.2.

Siti Nadia menghimbau kepada seluruh masyarakat serta perangkat daerah untuk terus memperketat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro demi mencegah penyebarluasan varian baru Corona di masyarakat.

Menurutnya, varian virus baru Corona tersebut menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Batam, Medan dan Tanjung Balai.

Sebelumnya, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, penemuan virus mutasi baru Covid-19 dari Inggris B117 harus diwaspadai. Pasalnya, virus tersebut diyakini lebih menular serta memicu kenaikan kasus Covid-19.

Pandu menuturkan, bahwa yang perlu diperhatikan saat ini adalah upaya pencegahan yang harus diutamakan. Terutama peran surveilans dari Kementerian Kesehatan menjadi paling utama.

Ia juga mengatakan, salah satu hal yang paling ditakutkan dari adanya virus baru B117 ini masuk ke Indonesia adalah kecepatan penularan yang lebih tinggi.

Jika kecepatan penularan tinggi, tentu saja tenaga kesehatan akan kewalahan karena rumah sakit bisa penuh kembali. Jika rumah sakit bisa penuh, tentu saja fasilitas kesehatan tidak akan bisa merawat pasien secara optimal.

Secara tegas pandu mengatakan, supaya masyarakat tidak mengabaikan dan memandang remeh terhadap virus SARS-Cov-2 untuk bermutasi.

Bahkan Epidemiolog Masdalina Pane menyarankan agar masyarakat menghentikan sementara aktifitas yang tidak perlu. Lonjakan pasien yang terpapar Covid-19 dalam 10 hari terakhir ini memiliki tingkat mutasi yang relatif lebih tinggi dari varian yang heboh di tahun 2020.

Masda mengatakan, virus corona yang berkembang saat ini merupakan varian Delta 1617.2 yang berasal dari India. Jenis ini memiliki mutasi atau penyebaran yang lebih cepat walaupun virulensi atau keganasannya relatif lebih rendah.

Ia menegaskan bahwa varian tersebutlah yang mendorong hampir empat provinsi di pulau Jawa yang kini kembali mendapatkan predikat zona merah. Sementara itu, untuk wilayah Bali, tidak terjadi lonjakan, namun berdasarkan temuan terakhir pada orang meninggal akibat covid-19, ternyata diakibatkan oleh varian B.1351 asal Afrika Selatan.

Bedanya, varian dari Afrika Selatan tersebut, virulensi atau angka kenasannya tinggi, namun tidak menyebar cepat. Sehingga sekali orang terkena varian Afrika dalam waktu 3 hari bisa langsung meninggal.

Kini banyak daerah di pulau Jawa yang menjadi episentrum, seperti Kudus, Bandung dan Jakarta. Meskipun tidak semua daerah dalam satu provinsi yang menunjukkan gejala, namun data satgas covid menunjukkan bahwa secara agregat menunjukkan DKI Jakarta yang mengalami kenaikan hingga mencapai 400%, Depok 305%, Bekasi 500%, Jawa Tengah 898% dan Jawa Barat 104%.

Kepala Bidang pengembangan profesi perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) ini mengutarakan bahwa lonjakan covid-19 bukan merupakan dampak dari mudik lebaran. Lonjakan justru terasa kegagalan cegah-tangkal, yang berakibat masuknya varian India dan Afrika ke Indonesia.

Masda juga menyebutkan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan penularan lokal, Artinya, orang yang terkena covid ini sebagian besar tidak melakukan perjalanan luar negeri, namun berdampak pada daerah biru.

Selain itu, Masda juga turut mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, Terutama menghindari kerumunan, baik dalam aktifitas sosial masyarakat biasa maupun kegiatan olahraga dalam waktu dekat ini.
Kita tentu perlu belajar dari meledaknya kasus Covid-19 di India, kejadian tersebut disinyalir karena masyarakat di sana semakin abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir terjadi pesta pernikahan besar-besaran di India. Banyak masyarakat tidak mengenakan masker ketika keluar dari rumah.

Status pandemi belum berakhir, namun virus corona juga bermutasi sehingga memunculkan beragam varian berbahaya bagi imunitas tubuh. Oleh sebab itu, disiplin Prokes menjadi harga yang tidak dapat lagi ditawar masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) ditindak dengan tegas oleh aparat, tetapi hal ini malah diapresiasi oleh masyarakat. Pasalnya, mereka sudah terlalu sering melukai, baik warga sipil maupun anggota TNI yang sedang berjaga. Sehingga jika ada tindakan tegas terukur, memang diperbolehkan.

Papua saat ini terkenal oleh beberapa hal: pariwisata, alam yang natural, dan hasil pertaniannya. Akan tetapi ada 1 hal negatif yang membuat nama Bumi Cendrawasih jadi naik di media, yakni OPM dan KST. Mereka kompak ingin merdeka dari Indonesia dan tidak percaya pada hasil pepera (penentuan pendapat rakyat), padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu.

Untuk memperlancar aksinya, maka KST sengaja membuat kerusuhan, baik menjelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember, maupun di hari lain. Sudah hampir tak terhitung peristiwa tragis yang mereka lakukan. Mulai dari membakar pesawat, menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, membunuh para pendatang, sampai nekat menembak aparat dengan sniper.

Kelakuan minus KST masih ditambah dengan pembakaran sekolah dan pembunuhan murid serta guru. Hal ini sudah jauh di luar batas kemanusiaan, karena selain menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah, juga merusak masa depan anak-anak Papua. Bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman jika tempat dan pengajarnya tidak ada? Sama saja dengan membiarkan warga Papua berkutat dengan keterbelakangan, sedihnya.

Aparat bertindak tegas saat merangsek ke markas KST di daerah Kabupaten Puncak. Meski belum menangkap beberapa pentolan mereka yang jadi DPO seperti Sabius Walker dan Lekagak Telenggen, tetapi manuver Satgas Nemangkawi sudah membuat KST ketakutan. Mereka berlari ke markas lain dan bersembunyi agar tidak terkena muntahan pelor.

Ketika ada operasi penangkapan anggota KST, maka masyarakat mendukung 100%. Mereka tak mempermasalahkannya, karena walau KST sama-sama orang Papua, tetapi kelakuannya sudah merugikan warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka juga merusak fasilitas umum dan membuat masyarakat ketakutan dan muncul perasaan tidak nyaman saat beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat juga men-support ketika aparat melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KST. Pasalnya, mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga wajar ketika ada muntahan pelor yang diluncurkan. Bukan hanya untuk melumpuhkan kaki tetapi juga bagian lain.

Lagipula, tindakan tegas terukur juga sudah diperbolehkan oleh Presiden. Dengan catatan harus sesuai dengan hak azazi manusia, dan para prajurit TNI pasti memahaminya. Mereka pasti tunduk pada perintah Presiden dan tetap membantu masyarakat dalam usaha pemberantasan KST.

Tindakan ini diperbolehkan karena selama ini KST sudah berulang-kali meresahkan masyarakat, dan mereka sampai trauma saat ada anggota kelompok separatis yang lewat. Karena biasanya KST memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora, menakut-nakuti dengan senjata tajam, sampai mencurigai warga sipil.

Masyarakat selalu dicurigai sebagai intel polisi, sehingga KST sering menembak mereka dengan membabi-buta. Padahal itu hanya fitnah yang keji. Kenyataannya, KST yang paranoid dan selalu merespon berlebihan.

Oleh karena itu, masyarakat selalu mendukung aparat untuk memberantas KST, caranya dengan menjadi informan. Jika ada yang mencurigakan maka bisa langsung menelepon ke markas TNI untuk follow up.
Selain itu, masyarakat juga membantu dengan kampanye di dunia maya. Di akun media sosial ditunjukkan bahwa KST yang bersalah dan tidak ada pelanggaran HAM sama sekali oleh aparat. Papua malah makin aman berkat penjagaan dari TNI dan Polri.

Tindakan tegas aparat terhadap kelompok separatis bersenjata amat didukung oleh masyarakat. Karena KST memang sudah terlalu sering merusak perdamaian di Papua dan bahkan terlalu berani mengutus sniper untuk membunuh aparat. Kelakuan mereka yang sudah di luar batas memang harus dibalas dengan tindakan yang super tegas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Adanya Kelompok Separatis dan Teroris (KST) membuat masyarakat semakin resah dengan keadaan di Papua. Pihak KST kerap melakukan propaganda melalui media lokal dan internasional, serta berupaya menggerakkan mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Tindakan KST sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dimana kerap melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan korban jiwa.

Menurut Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Kertopati bahwa dirinya melihat gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Oleh karenanya, butuh penanganan khusus dalam menghadapinya.

Aparat negara tentu telah melakukan upaya-upaya demi menjaga persatuan dan kesatuan Papua. Terbukti dengan berita yang tersebar luas di media online, bahwa aparat terus melakukan pengejaran optimal terhadap kelompok membahayakan tersebut. Aparat juga fokus menyisir kelompok-kelompok teroris KST Papua, selanjutnya dilakukan penumpasan secara total agar tidak lagi mengganggu ketenteraman masyarakat Papua dan mencegah Papua terpecah belah.

Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dengan aparat. Dengan adanya kekuatan dari masyarakat dan aparat, maka diharapkan tidak ada lagi tindak kejahatan yang merajalela di Papua. Di sisi lain, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pembangunan Papua yang cepat dan berkelanjutan.

Tentu saja, jika kolaborasi antar kedua belah pihak dilakukan dengan optimal, maka pelaku kejahatan dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat keamanan, sehingga kehidupan warga Papua akan lebih sejahtera karena tidak adanya keresahan atau kekhawatiran dalam bekerja maupun beraktivitas. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KST di Papua demi melindungi rakyat Papua.

Oleh : Made Raditya )*

Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih saja berpolemik panjang. Padahal seharusnya dihentikan secepatnya. Tujuannya agar mereka fokus bekerja dengan lebih keras dan tidak rusak konsentrasinya oleh pemberitaan negatif di luar sana.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu pengangkatan pegawainya menjadi aparatur sipil negara adalah hal yang wajar. Sebelum menjadi ASN, mereka tentu wajib menjalani tes wawasan kebangsaan, karena ini jadi saringan penting saat seseorang ingin jadi pegawai negeri. TWK dianggap fair karena soalnya dibuat oleh lembaga negara lain, bukan KPK.

Namun permasalahannya, masih saja ada pihak yang sinis dan menuding bahwa ada permainan politik di balik pengangkatan para pegawai KPK. Padahal mereka sudah diangkat jadi ASN, pada tanggal 1 juni 2021 lalu. Orang-orang yang nyinyir masih saja tidak percaya dan memfitnah macam-macam, serta memperpanjang polemik tentang TWK.

Padahal permasalahan ini seharusnya dihentikan per tanggal 1 juni kemarin, karena sudah basi. Untuk apa terus diungkit? Karena jika ada perpanjangan polemik, toh tak bisa mengganti status para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Guru Besar dari UGM, Nurhasan, menyatakan bahwa polemik yang kontraproduktif seharusnya disudahi. Dengan distribusi tugas sebanyak 94% pegawai KPK, maka pemberantasan korupsi akan jalan terus. Dalam artian, biarkan mereka bekerja demi menjaga uang negara dari tikus-tikus berdasi, daripada diserang sana-sini dan akibatnya jadi stress berat.

Jika ada yang masih mempermasalahkan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, maka ini adalah hal yang aneh. Karena proporsi antara pegawai yang lolos dengan yang tak lolos, berbeda jauh, alias yang gagal hanya berkisar 6%. Sehingga dipastikan soal tes beanr-benar fair dan tidak bermaksud menjungkalkan pihak tertentu.

Nurhasan melanjutkan, para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan masih diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat harus mengikuti diklat kebangsaan. Memang dari 75 orang yang tak lolos, 24 orang pegawai masih mendapat kesempatan kedua. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga bulan oktober 2021.

Oleh karena itu, polemik tentang status pegawai KPK seharusnya tidak diperpanjang. Karena jika terus dibahas, akan terjadi kemunduran. Penyebabnya karena yang dibicarakan adalah kejadian di masa lalu, bukan masa depan. Padahal lebih penting untuk membahas dan merencanakan masa depan, bukan?

Jika masih ada yang berpolemik tentang TWK maka ia masih gagal move on dan mencaci-maki. Padahal tindakannya percuma, karena seribu hujatan di media sosial tidak akan membuat keputusan petinggi KPK berubah. Karena mereka harus tunduk pada peraturan, dan pengangkatan para pegaai KPK sudah punya payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Sudahlah, hentikan saja perpanjangan ocehan mengenai pegawai KPK dan juga tesnya. Apalagi dengan sengaja mencari-cari kesalahan petinggi KPK seperti Firli Bahuri. Malah jika mereka sengaja menebar fitnah, bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Karena selalu nyinyir atas segala keputusan pemerintah.

Lebih baik kita fokus pada pemberantasan korupsi. Lagipula, para pegawai KPK tidak akan melempem saat sudah resmi jadi ASN. Penyebabnya karena mereka masih boleh melakukan operasi tangkap tangan seperti biasanya. Para pegawai KPK malah makin trengginas, karena sejak jadi abdi negara ingin bekerja keras untuk membela negara dan memberantas korupsi.

Jangan memperpanjang polemik tentang pengangkatan pegawai KPK maupun tesnya. Karena mereka bisa saja stress, bahkan depresi, karena masalah ini terus di blow up oleh koran kuning. Jangan melihat masa lalu terlalu lama dan mengungkit masalah pengangkatan, karena lebih baik fokus pada target pemberantasan korupsi selanjutnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Protokol Kesehatan menjadi salah satu kunci utama untuk menekan penularan Covid-19. Masyarakat pun mendukung Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Prokes tersebut.

Pemerintah akan menerapkan penegakkan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan konferensi pers mengatakan, penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulilhan Ekonomi Nasional (KPCPEN), pelibatan unsur penegak hukum seperti Satpol PP, Babinsa, hingga TNI/Polri untuk lebih menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan pressing dan pemerintah juga tentu memperhatikan lingkungan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan akan dievaluasi secara dinamis.

Pelibatan jajaran penegak hukum ini yang bakal menyasar kepada 98 wilayah di Indonesia dengan kasus positif virus corona yang masih cukup tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah sebanyak 10.379 orang pada Selasa 2/2/2021 sehingga tital kasus menjadi 1.099.687 orang.

Dari jumlah tersebut, ada tambahan 304 orang meninggal sehingga total menjadi 30.581 jiwa meninggal dunia.

Jika angka sudah berbicara demikian, artinya protokol kesehatan harus tetap digalakkan, jika tidak tentu saja konsekuensi sangsi harus diterima.

Pada kesempatan berbeda, seorang satpam BRI KCP Makassar Sentral menunjukkan sikap tegasnya terhadap pengunjung yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dalam video berdurasi 2 menit, terhilat seorang satpam memakai masker dan pelindung wajah melarang nasabah masuk ke dalam kantor. Karena tidak memakai masker.

Meski mendapat respon kurang baik dan dibentak-bentak oleh nasabah tersebut, satpam tetap tidak membukakan pintu dan meminta kepada pria yang mengaku pimpinan LSM tersebut untuk mencari masker apabila ingin memasuki bank.

Netizen-pun mendukung satpam tersebut dengan komentar positif seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun sarwan_agustrians, salut sama satpamnya, sudah jelas tertera kawasan wajib menggunakan masker, aturan yah aturan/

Aksi pria tersebut lantas viral setelah aksi arogansinya kepada satpam BRI viral di media sosial. Pria tersebut diketahui berinisial AR, yang merupakan Ketua DPD Lintas Pemburu Keadilan (LPK).

Dalam video tersebut, satpam yang mengenakan faceshield dan masker terus meningatkan supaya pria tersebut mengenakan masker sebelum masuk ke ATM. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.

Namun, AR menolak, alasannya lupa dan hanya sebentar saja. Ia juga mengaku didorong sehingga tidak terima dengan perlakuan Satpam.

Sementara itu, di Medan Sumatera Utara, razia protokol kesehatan pencegahan Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) di sejumlah tempat wisata yang dikunjungi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan panjang.

Sanksi yang diberikan kepada pengunjung berupa teguran lisan, tindakan fisik seperti Push-up dan sanksi sosial menyanyikan lagu wajib di depan umum. Setelahnya, tim memberikan imbauan dan membagikan masker kepada pelanggar protokol kesehatan.

Sebagian besar pengelola usaha juga telah mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan menyosialisasikan aturan tentang disiplin protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dan menempatkan tanda silang, guna mengatur jarak interaksi antara pengunjung.

Sementara itu Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menilai pemerintah harus menyetarakan sanksi kerja sosial dengan besaran denda administrasi agar masyarakat patuh protokol kesehatan.

Menurutnya, hal paling penting untuk membuat masyarakat taat terhadap protokol kesehatan adalah edukasi. Karena tanpa edukasi, menurutnya sulit untuk masyarakat patuh terhadap aturannya. Selain itu, hukum juga harus ditegakkan bagi siapapun yang melanggar.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam surveinya mencatat sejumlah alasan masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19. Dimana sebanyak 55 persen responden menjadikan ketiadaan sanksi sebagai alasan mereka untuk tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, selain itu edukasi terkait protokol kesehatan juga harus terus digalakkan karena pengetahuan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya juga. Kita semua tentu berharap agar pandemi segera berakhir, tentunya harapan ini harus diikuti ikhtiar kita dalam menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah berusaha keras membangun Papua dengan membuat infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan antara di Papua dan Jawa. Selain itu, pemerintah juga menindak KST dengan serius. Tujuannya agar rakyat di Bumi Cendrawasih tetap aman dari serangan mereka.

Papua adala daerah yang menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari kekayaan hasil tambang, hasil bumi, sampai kecantikan alam. Namun sayangnya keadaan di sana masih identik dengan wilayah yang sangat terpencil. Penyebabnya karena dulu saat masa orde baru belum ada otonomi daerah, sehingga semua menjadi Jakarta-sentris dan Jawa-sentris.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah sejak era reformasi berusaha membangun Papua agar lebih maju. Sejak tahun 2001 ada program otonomi khusus, sehingga mereka bisa lebih modern, dan dibangunlah berbagai infrastruktur seperti Bandara internasional Sentani dan Jembatan Youtefa. Tahun 2021 otsus diperpanjang lagi karena program ini snagat bermanfaat bagi kemajuan Papua.

Rakyat Papua sangat senang karena di era Presiden Jokowi, pembangunan di Papua lebih digiatkan lagi. Yang diperhatikan tak hanya pembangunan fisik, tetapi juga mental dan intelegensia. Anak-anak Papua diberi gedung sekolah yang bermutu dan juga beasiswa sampai universitas, sehingga mereka bisa meraih mimpi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Otomatis saat jadi sarjana, taraf kehidupan bisa membaik.

Selain itu, Papua juga dijadikan tempat berlangsungnya pekan olahraga nasional ke-20. Sehingga ada banyak venue seperti arena aquatic dan Istora Papua Bangkit, yang baru saja diserahkan ke KONI Papua. Setelah PON berakhir, istora bisa dimanfatkan sebagai tempat konser atau acara lain, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah juga memperhatikan rakyat Papua dari segi keamanan, karena masih saja ada gangguan dari kelompok separatis dn teroris (KST)-yang dulu bernama KKB. Mereka diklaim sebagai organisasi teroris karena terus meneror rakyat dan terus meresahkan. KST terus diburu karena tindakannya sudah melewati batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan prajurit TNI dan Polri terus memburu anggota-anggota KST, terutama yang menjadi DPO. Misalnya Sabius Walker dan Lekagak Telenggen. Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy menyatakan bahwa terhitung sejak 12 mei hingga 12 juni 2021, satgas berhasil menangkap 15 anggota KKB.

Prestasi ini sangat baik karena posisi KST makin terdesak. Salah satu markas mereka di Kabupaten Puncak sudah diserbu, dan akan disusul oleh penelusuran markas selanjutnya. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya. Masyarakat juga menyetujuinya, karena mereka merasa sangat berterimakasih, karena berkat Satgas, kehidupan jadi lebih aman.

Untuk mendukung Satgas Nemangkawi, maka 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda diberangkatkan ke Papua, tanggal 12 juni 2021. Tujuannya agar membantu pengamanan di Bumi Cendrawasih, khususnya di daerah Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mimika.

Meski ketiga daerah itu tidak terlalu rawan seperti di Kabupaten Puncak, tetapi keberadaan para prajurit tetap diharapkan. Karena pasukan KST bekerja dengan cara gerilya, sehingga ada kemungkinan mereka tiba-tiba mereka menyerang di Mimika atau daerah lain. Keselamatan rakyat lebih penting, oleh karena itu para prajurit bekerja dengan keras demi keamanan warga sipil.

Keberadaan pasukan TNI di Papua disambut baik karena masyarakat paham bahwa mereka ingin membuat suasana aman tanpa ada serangan dari kelompok separatis bersenjata. Selain itu, masyarakat juga bahagia karena saat ini keadaan di Bumi Cendrawasih makin maju, berkat program otonomi khusus yang membangun berbagai infrastruktur dan kemajuan intelektualitas rakyat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh Bustaman Al Rauf

Pelabelan dianggap sebagai bukan bentuk pendekatan pusat dengan Papua. Karena pelabelan dilaksanakan berdekatan saat internet di Papua sedang down dan pengiriman 400 tambahan pasukan. Menyoroti kebebasan internet, masyarakat papua tidak meyakini kejadian internet papua yang down sebagai insiden tidak sengaja. Meskipun terdapat upaya penekanan oleh Menkopolhukam dan rapat DPR, yang menekankan bahwa teroris adalah KKB, diksi itu tidak menekankan rakyat papua sebagai teroris. Namun upaya ini dianggap tidak berguna, karena sudah terjadi labeling oleh media yang banyak menggunakan kata teroris tanpa menekankan hanya ditujukan pada KKB.

Demikian dikemukakan Veronika Koman, yang juga Advokat dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) seraya menambahkan, seluruh masyarakat Papua akan merasa dilabelkan sebagai teroris, yang mencerminkan pendekatan pemerintah pusat dengan daerah papua tidak jelas, tidak menginginkan damai. Eskalasi di kabupaten puncak juga seperti mendeklarasikan perang. Sejak 27 april 2021, terdapat 600 sekian penduduk di ibu kota Ilaga mengungsi, dan 7700 penduduk lain berada di hutan-hutan karena adanya eskalasi konflik bersenjata. Di kabupaten uncak terdapat pendeta yang tertembak mati, setelah meninggalnya pendeta tersebut, internet down pada daerah itu yang dikatakan terjadi karena kerusakan kabel optik, sehingga hal ini dianggap sebagai cover pelanggaran HAM di Papua, sehingga muncul pertanyaan apakah hal ini sama dengan kejadian Kashmir.

“PBB juga mempertanyakan angka pengungsi pada pemerintah Indonesia, untuk memverifikasi data tersebut juga mengalami kesulitan karena internet yang yang down, ditambaah masyarakat yang mengungsi ke daerah pegunungan sehingga semakin sulit untuk mendata pengungsi. Sehingga dipertanyakan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Bahkan terdapat 110 grassroot Papua yang dikatakan telah mengumpulkan ttd penolakan otsus. Menanggapi penolakan DPR RI, yang menganggap MRP sebagai pedukung separatis yang merupakan program gagal, sedangkan MRP ini merupakan bagian dari otsus, dengan kata lain otsus merupakan hal yang gagal. Sehingga dengan melanjutkan otsus jilid II ini, pergolakan di Papua akan meningkat karena suara Papua serasa dipaksakan,” ungkap Veronica Koman yang pernah mendapat beasiswa ILDP dari Pemerintah Indonesia untuk sekolah di Australia ini.

Sementara itu, Andreas Harsono dari Human Right Watch menilai secara internasional, Papua merupakan bagian dari NKRI. Walaupun terdapat tuduhan manipulasi pada sidang PBB yang menentukan Papua sebagai bagian NKRI. Menurut LIPI, terdapat 4 persoalan utama di Papua, yaitu diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, dan membawa pada pengeruskan alam Papua, kedua, hak dasar papua yang tidak terpenuhi, seperti pendidikan dan pelayanan publik, ketiga, manipulasi kejadian Pepera tahun 1969, dan keempat pelanggaran HAM yang tidak diselidiki, khususnya pembunuhan besar pada tahun 1977 dan 1998.

“Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan damai dengan masyarakat Papua, Presiden Jokowi pada mei 2015 berjanji membebaskan Tahanan Politik, pada 2017, 100 orang tapol telah dibebaskan, sebagai bentuk perbaikan. Pada tahun 1967 jurnalis internasional diperbolehkan untuk masuk papua (kecuali pada masa pemerintahan Soeharto), namun memnag dibatasi karena tidak dapat menghadapi hambatan yang ada di papua, karena adanya ancaman intimidasi oleh masyarakat Papua kepada jurnalis karena tingkat kejahatan di Papua.
Komisaris besar PBB juga telah diundang ke papua pada tahun 2018, namun masih pada status still not honored atau belum dalam tanggapan. Melihat kembali kasus terbunuhnya 17 pekerja bangunan di Nduga oleh KKB Desember tahun 2018, pemerintah tidak menanggapi dengan mencari pelakunya namun malah meningkatkan operasi keamanan. Protes rasisme di Surabaya pada tahun 2017 juga mengalami eskalasi dan sampai saat ini belum diselidiki siapa pelaku pembakaran, penyerangan, dan pembunuhan.
Jika hal ini diteruskan, Indonesia akan menjadi negara gagal yang tidak menegakkan hukum. Menanggapi lagi meninggalnya Kabinda Papua dan eskalasi militan, menyebabkan puluhan ribu masyarakat Papua tergusur dan terpaksa mengungsi,” ujar aktifis yang pernah bekerja di Radio Hilversum Belanda ini.

Menurut penulis, tidak perlu ada lagi keraguan soal labelisasi teroris kepada OPM, karena yang dikenakan label tersebut adalah 18 kelompok teroris dan separatis seperti kelompok Legakak Talenggen dan kawan-kawan, bukan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut penulis, kurangnya pemahaman masyarakat atas sulitnya menyamakan keinginan masyarakat Papua yang terdiri dari faksi-faksi yang berbeda juga yang menyebabkan citra pemerintah Indonesia terkesan tidak peduli dengan Papua. Kendala mobilisasi juga menjadi masalah dalam hal pengembangan akses di Papua.

Oleh karena itu, menurut penulis maka Kemenkopolhukam harus mempertegas kembali bahwa hanya KKB yang merupakan Teroris, dan tidak melabeli seluruh masyarakat Indonesia. Disamping itu, Kemenkominfo harus mendukung dengan memperbanyak informasi terkait upaya pemerintah yang telah melakukan pendekatan secara damai dengan membuka dialog-dialog dengan kepala-kepala suku di Papua serta upaya-upaya Presiden Jokowi yang telah melakukan pendekatan damai secara langsung dengan masyarakat Papua.

*Penulis adalah warga Pidie Jaya, Aceh.