suaratimur.id – Munculnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan posisi dan ruang yang luas tidak hanya melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara pemerintah pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada DPRP sebagai unsur lembaga pemerintah daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib melaksanakan sejumlah hal yang diatur sesuai pasal 13 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014. Diantaranya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, serta mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

Sebuah kondisi tak berlaku demikian sedang terjadi di tubuh DPRP, yakni menyangkut sikap dan pernyataan dari wakil ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Secara tersirat ia tidak sedang berusaha melaksanakan kewajibannya, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan negara. Sebuah pernyataan muncul darinya berkaitan dengan kebijakan strategis Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Secara mengagetkan ia berargumentasi bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak serta merta menyelesaikan atau menghentikan aspirasi Papua merdeka di media publik.

Sontak, pernyataan tersebut menjadi sorotan kekecewaan sejumlah pihak. Pasalnya, Yunus Wonda meskipun berada di lembaga DPRP namun tetap memegang posisi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan, khususnya di wilayah Papua.

Menyesalkan Sikap Yunus Wonda Pesimis Terhadap DOB Namun Meyakini Aspirasi Papua Merdeka

Sejumlah pihak yang kemudian bersuara merespon pernyataan kontroversial Yunus Wonda bukan sedang menunggangi exposure atau panjat sosial berkaitan dengan pemberitaan dari Wakil Ketua DPRP tersebut. Namun sebuah langkah taktis sedang diupayakan untuk mengantisipasi respon berkelanjutan utamanya yang bersifat negatif sebagai dampak dari adanya pernyataan tersebut.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku merespon agar Yunus Wonda bersikap jelas dan tidak abu-abu dalam bernegara di Indonesia. Menjadi hal wajar jika yang berbicara adalah masyarakat umum, namun saat ini Yunus Wonda merupakan anggota DPRP dan tengah menggunakan seluruh fasilitas negara. Sebaga pejabat seharusnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan negara.

Sebagai pendeta, dirinya meminta agar Yunus Wonda menghormati berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hormatilah pemerintah yang telah memberi ruang. Kalau tidak ada pemerintah, tidak mungkin seorang Yunus Wonda akan menjadi seperti saat ini. Ia juga berharap agar jangan menjadi orang yang membuat pro dan kontra, karena tidak baik di dalam kehidupan.

Ideologi Merupakan Konsep yang Tak Sempurna, Perut Kosong dan Isi Turut Mempengaruhi

Pernyataan kecewa juga muncul dari pemerhati masalah pemerintah dan politik Luar Negeri sekaligus pengajar di Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sebuah tesis ilmiah dan logis jika berbasis pada data empirik dan pengalaman pribasi Yunus Wonda sendiri. Namun secara teori dan konsep perlu dilakukan telaah dan kajian yang lebih mendalam.

Tesis Yunus Wonda telah menimbulkan diskursus dan perdebatan tajam diantara elit Papua pro DOB dan elit Papua pro penolakan DOB. Kualitas diskursus dua kubu politik tersebut sangat tajam dan kritis, namun asumsi mereka lebih banyak dibangun dengan berbasis kepada sentimen dan rivalitas politik, dibandingkan berbasis pada argumentatif yang informatif. Sehingga yang terlihat kemudian nilai obyektifitas menjadi bias.

Sebagai akademisi, tesis Yunus Wonda menarik untuk diuji atau dibedah dengan teori dan konsep yang sederhana dan tidak rumit. Aspirasi Papua Merdeka adalah suatu ideologi. Ideologi Papua Merdeka sebagai sebuah aspirasi politik, oleh Yunus Wonda dibangun asumsi bahwa aspirasi politik akan terus hidup dan disuarakan oleh rakyat Papua yang berada di wilayah tiga Provinsi otonomi baru yang dibentuk di Papua.

Namun tesis Yunus Wonda juga bisa direvisi atau ditolak argumentasinya karena ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa ideologi adalah suaru konsep pemikiran manusia yang tidak sempurna, sehingga faktor human error menjadi salah satu titik kelemahan sebuah ideologi.

Studi historis, memberitahukan kepada kita bahwa ketika rakyat Uni Soviet mengalami krisis pangan karena kelangkaan gandum di lumbung gandum Ukraina akhir tahun 1980-an, mengakibatkan rakyat menjadi lapar dan marah, maka ideologi komunis yang sudah bertahan hampir 70 tahun, runtuh dan hancur dalam waktu yang begitu singkat. Dari catatan fakta sejarah ini, kita bisa membangun teori bahwa ideologi bisa berubah ketika perut rakyat kosong dan lapar. Ideologi juga bisa berubah kalau perut rakyat sudah kenyang dan otak rakyat juga terisi penuh. Aspirasi Papua Merdeka yang merupakan sebuah ideologi, bisa juga mengalami perubahan ketika perut rakyat Papua kenyang, dan otak rakyat Papua juga kenyang.

Perut rakyat anonim dari terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan otak rakyat anonim dari terjadinya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas. Secara teoritis, ideologi bisa berubah secara alamiah tanpa tekanan represif atau mobilisasi, hanya melalui pertama, pendekatan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kedua, melalui pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kesimpulannya adalah jika kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Papua tidak bisa selesaikan masalah kemiskinan di Papua, maka tesis Yunus Wonda tentang aspirasi Papua Merdeka masih akan relevan dan diterima sebagai sebuah kebenaran. Namun sebaliknya jika kebijakan DOB mampu merubah Papua menjadi “Singapore” di ujung timur Indonesia, maka anti tesis yang muncul untuk menggugurkan tesis Yunus Wonda adalah orang Papua akan behenti menyuarakan aspirasi Papua Merdeka dan ideologi Papua Merdeka akan menjadi sebuah arsip dan dokumen sejarah peradaban Papua.

Inti Pembangunan adalah Kesejahteraan, Kebijakan DOB Merupakan Salah Satu Jalan

Argumentasi bahwa kebijakan pemerintah pusat merencanakan pemekaran DOB menjadi upaya percepatan kemajuan juga diyakini oleh akademisi berdasarkan kajiannya. Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip USU, Indra Fauzan, menyatakan bahwa program pemerintah dalam pembangunan di Papua sudah sangat baik. Kebijakan pemekaran DOB menjadi salah satu jalan pembangunan di bumi Papua demi kesejahteraan banyak orang. Inti dari pembangunan adalah kesejahteraan, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai leluhur dan tradisi yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Papua.

Sementara itu, Ince Weya yang merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi USU asal Papua, mengakui saat ini pembangunan di Papua sudah banyak kemajuan, ditandai dengan semakin mudahnya akses, terlebih dengan adanya kebijakan DOB nanti yang menjadi langkah konkret menyejahterakan Papua.

Maka berdasarkan sejumlah respon dan kajian diatas, masihkah kita menggubris pernyataan sosok oportunis Yunus Wonda yang berdiri di dua kaki serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah demi kepentingan tertentu.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dinar Defiara

Indonesia merupakan negara yang multi etnis dan multi agama alias negara majemuk. Keberagaman yang ada di Indonesia saat ini telah menjadi kesepakatan bersama ataupun consensus para pendiri negara Indonesia sehingga dengan segala perbedaan yang ada Indonesia bukan menjadi lemah melainkan menjadi kuat.

Beberapa waktu lalu, negara ini dikagetkan dengan video yang beredar di media sosial dan viral pada Minggu 29 Mei 2022. Video tersebut menunjukkan konvoi sekelompok  pengemudi sepeda motor yang terkesan melakukan sosialisasi terkait penegakan sistem Khilafah di Kawasan Cawang Jakarta Timur. 

Video yang beredar diketahui mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin yang memiliki kantor pusat di daerah Teluk Betung Bandar Lampung.  Dalam video viral konvoi motor tersebut mereka menggunakan atribut poster hingga bendera bertulisan “Khilafatul Muslimin”. Para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. 

Dalam video tersebut, terekam para pelaku konvoi sedang membawa sejumlah poster yang berisi pesan “Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah” dan “Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah”. Pesan ini bertujuan mengajak sekaligus menghasut masyarakat untuk ikut bergabung mendirikan sistem Khilafah di Indonesia.

Negara Khilafah tidak akan pernah cocok di Indonesia yang plural dimana terdiri dari banyak suku dan budaya. Penyebabnya karena mereka bersebarangan dan tidak cocok diterapkan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Sejak negara ini berdiri, masyarakat sudah berbhinneka tunggal ika, sedangkan khilafah tidak bisa mentolerir perbedaan sekecil apapun.

Aksi konvoi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin menimbulkan banyak kecaman dan penolakan dari berbagai pihak karena dinilai sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Yang perlu dicermati, dalam beberapa tahun belakangan ini, kelompok radikalisme memang kerap kali melancarkan aksinya untuk meneror dan menghasut masyarakat untuk merubah ideologi Pancasila menjadi idelogi Khilafah yang di adopsi dari luar Indonesia.

Tentunya hal tesebut perlu disikapi dengan serius agar Indonesia tetap menjadi negara yang memiliki kekuatan dari keberagaman yang ada. Ormas-ormas Islam yang ada di negeri ini seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut buka suara menanggapi kondisi ini. Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi-informasi Hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ada yang memiliki niatan memecah belah bangsa dan menggantikan Ideologi Negara. Penegakan Khilafah tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan konsensus nasional NKRI.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menjelaskan Indonesia memiliki keberagaman agama, ketaatan pada Ideologi Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep Khilafah tidak realistis dan sangat tidak mungkin dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemenag akan terus berupaya melakukan moderasi beragama agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Moderasi beragama yang dimaksud adalah menghargai dan patuh pada Konstitusi, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan mengatakan aturan hukum di Indonesia tidak menganut sistem khilafah. Menurutnya, setelah identitas para pelaku konvoi ditemukan, pihak kepolisian akan segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan dari aksi konvoi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan deradikalisasi kepada para pemotor jika memang terbukti ingin melakukan aksi radikal. 

Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai Kelompok Khilafatul Muslimin. Densus 88 menyebutkan kelompok Khilafatul Muslimin sama dengan terorisme. Kelompok tersebut memiliki sejarah panjang soal aksi teror di Indonesia dan sebagian tokoh kunci kelompok tersebut merupakan mantan kelompok radikal bernama Negara Islam Indonesia (NII). 

Sejumlah fakta inilah yang mengharuskan masyarakat untuk selalu mewaspadai aksi-aksi radikal dari kelompok Khilafatul Muslimin maupun kelompok – kelompok radikal lainnya yang terindikasi ingin memecah belah bangsa ini. Mari kita jaga Indonesia bersama – sama agar keberagaman yang ada menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya.

*Penulis adalah Pengamat Lembaga Kajian Radikalisme dan Terorisme Indonesia (LKRTI)

Oleh : Thaya Salsabila )*

Para pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan tidak terseret politik praktis dan menghentikan kegaduhan. Pasalnya, alih status pegawai KPK telah sesuai aturan dan dilaksanakan secara transparan.

Tes wawasan kebangsaan adalah ujian maha penting sebelum seseorang diangkat jadi ASN, termasuk para pegawai KPK. Mereka sudah menjalaninya dan hasilnya 75 orang tidak lolos. Dari orang-orang itu, maka 24 orang diberi kesempatan kedua dan sisanya harus rela untuk meninggalkan KPK pada awal november 2021.

Mengapa ada yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka mereka gagal karena rapornya sangat merah, alias skor TWK sangat rendah. Sehingga wajar jika tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Selain itu, para ex pegawai KPK yang tidak lolos TWK ketahuan memiliki agenda politik. Salah satu dari mereka ditengarai memiliki keterlibatan yang erat dengan kelompok radikal, sehingga berbahaya jika meneruskan karirnya di lembaga antirasuah tersebut. Jangan sampai KPK terkena virus radikalisme, karena bisa berbahaya bagi negara.

Bayangkan jika tidak ada tes wawasan kebangsaan sebagai filter untuk mengetahui apakah ada pegawai KPK yang terlibat radikalisme, mau jadi apa? Bisa-bisa KPK hancur karena digerogoti dari dalam, karena ulah kelompok radikal yang memanfaatkan jabatan dan pangkat untuk kepentingannya sendiri. Apalagi pegawai KPK punya banyak rekanan sehinga bisa jadi ada lobi yang membahayakan negara.

Jika ada pegawai KPK yang ketahuan punya keterlibatan terhadap radikalisme maka ia bisa mengeluarkan statement di media sosial dan menyatakan keberpihakannya. Ini sangat berbahaya karena bisa-bisa publik menduga bahwa KPK sudah terlibat radikalisme, padahal itu hanya pernyataan pribadi, bukan lembaga. Namun karena ia sudah lekat dengan KPK seolah-olah terlihat sebagai pernyataan lembaga.

Kalau sudah begini maka masyarakat bisa heran, mengapa KPK yang merupakan lembaga negara, yang katanya harus netral, malah pro radikalisme? Ini akan merusak nama baik KPK, sehingga pegawai yang terlibat radikalisme memang harus diberantas. Cara mengatahuinya adalah dengan tes wawasan kebangsaan, karena ada beberapa soal mengenai radikalisme, terorisme, dan isu SARA.

Selain itu, pegawai KPK yang tidak diberi kesempatan kedua juga ketahuan memiliki agenda politik yang negatif. Jika harus netral sejak awal tetapi diam-diam mbalelo, akan berbahaya. Misalnya pada seorang penyidik senior yang terang-terangan tidak mau mengusut kasus seorang pejabat tinggi, yang ternyata adalah saudara sepupunya. Ia sudah bersikap subjektif sehingga harus ditindak.

Jika ia atau pegawai-pegawai lain malah mendukung saudara atau teman untuk terhindar dari operasi tangkap tangan, maka sudah tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak bisa beralasan bahwa pejabat yang jadi saudaranya itu clean karena ada bukti yang menunjukkan bahwa ia diam-diam korupsi. Jangan-jangan OTT dibatalkan karena pejabat itu akan dicalonkan jadi RI-1 pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK yang terseret arus politik, baik sayap kiri maupun kanan, harus dibersihkan dengan metode tes wawasan kebangsaan. Mereka harusnya evaluasi, mengapa tidak lolos ujian. Bukannya mengadu ke Komnas HAM seperti anak kecil atau berkoar-koar di media sosial.

KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga kesuciannya dari radikalisme dan segala pengaruh politik yang negatif. Netralitas KPK harus benar-benar dijaga, salah satunya melalui tes wawasan kebangsaan. Jangan sampai ada yang terseret arus politik praktis dan malah membunuh KPK dari dalam.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Zakaria )*

Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik.

Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih dalam tahap pembahasan oleh DPR. Dalam rancangan ini, ada rencana bahwa mantan anggota organisasi terlarang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Mereka juga tidak boleh maju sebagai calon presiden atau calon anggota legislatif.

Zulfikar Sadikin, anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa eks anggota ormas dilarang mencalonkan diri karena tidak sesuai dengan konsensus bangsa. Yakni pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhineka tunggal ika. Sedangkan dalam persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah atau pemilihan presiden, syaratnya adalah harus setia pada 4 konsensus bangsa tersebut.

Zulfikar menambahkan, eks anggota organisasi terlarang bertolak belakang dengan pancasila dan konsensus lain. Karena mereka ingin mengganti dasar negara dengan prinsip khilafiah. Sehingga baik mantan anggota maupun pengurus organisasi terlarang tidak diperbolehkan jadi pejabat publik.

Masyarakat menyetujui pelarangan ini. Pertama, mereka tidak ingin ada calon presiden yang merupakan mantan pengurus organisasi terlarang. Karena mereka selalu berbuat onar, dengan melakukan hate speech dan mengumbar isu SARA. Sehingga meresahkan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kedua, ex pengurus organisasi terlarang juga terbukti tidak setia pada negara. Buktinya ada yang tertangkap karena kasus terorisme dan terbukti berafiliasi dengan ISIS. Bagaimana bisa Indonesia punya pejabat yang teroris? Bisa-bisa negara cepat hancur jika mereka diberi kesempatan untuk maju dalam pilkada, pileg, atau pilpres.

Sedangkan yang ketiga, ex pengurus organisasi terlarang selalu ingin membuat negara khilafiah dan menolak pancasila. Padahal prinsip khilafiah tidak bisa digunakan di Indonesia, karena masyarakatnya multi kultural dan mengakui 6 agama. Khilafiah tidak bisa menerima pluralisme, sehingga amat tidak cocok jika dijalankan di Indonesia, yang masyarakatnya bhinneka tunggal ika.

Bayangkan jika saja eks anggota ormas terlarang tidak dicegah untuk jadi capres atau cawali, maka ia bisa melenggang asalkan punya modal dan massa pendukung. Kalau ia terpilih, maka bisa-bisa Indonesia diubah jadi negara khilafiyah. Padahal Indonesia adalah negara pancasila, jika diubah maka akan menghianati perjuangan proklamator dan pahlawan bangsa.

Jika ada yang protes, mengapa pelarangan ini jadi seperti masa orde baru? Maka merekalah yang salah paham, karena perbandingannya tidak apple to apple. Pertama, negara tidak pernah mengambil hak warga negara untuk mencalonkan diri. Namun ketika ada WNI yang terbukti menjadi eks anggota ormas terlarang, otomatis ia gugur di fase administrasi. Karena tidak setia pada pancasila.

Yang kedua, pelarangan ini dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh ormas terlarang. Jika eks anggota mereka jadi pejabat, katakanlah jadi walikota, maka warganya pelan-pelan dipengaruhi untuk menjadi anti pancasila. Hal ini amat mengerikan karena bisa-bisa mereka dicuci otak dan diajak untuk jadi separatis, karena menolak demokrasi.

Jika ada yang memprotes, maka suruhlah ia untuk memahami larangan ini dan memikirkan efek jangka panjangnya. Jangan jadi kaum sumbu pendek dan merasa haknya dicederai. Karena negara memproteksi pancasila dan UUD 1945 dengan meresmikan UU pemilu. Karena dasar negara tidak bisa diganti dengan apapun.

Pelarangan eks anggota organisasi terlarang untuk jadi caleg, cawali, atau capres sangat masuk akal. Karena mereka terbukti tidak setia pada negara, dan selalu marah-marah pada setiap keputusan pemerintah. Bagaimana bisa mereka jadi pejabat jika selalu kontra dengan presiden? Masyarakat mendukung UU pemilu dan berharap segera diresmikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Agenda kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surbaya, Jawa Timur oleh aparat keamanan dinilai tepat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo dan sejumlah petinggi KAMI dari berbagai daerah. Dukungan dari masyarakat pun muncul atas aksi pembubaran tersebut karena menilai alasan protokol kesehatan yang tidak dijalankan.

Aliansi Cinta NKRI, Ahmad Zazuli, mengatakan mengapresiasi ketegasan aparat keamanan yang membubarkan kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya. “Aliansi Cinta NKRI melihat tindakan tegas Polda Jatim yang membubarkan deklarasi KAMI di Surabaya sangat tepat. Kami paham, tindakan itu demi keamanan masyarakat dan kondusifitas warga setempat,” kata Ketua Umum Aliansi Cinta NKRI, Ahmad Zazuli.

Ahmaz Zazuli pun melihat KAMI hanya mencari panggung politik disaat fokus semua pihak pada penanggulangan Covid-19. “Masyarakat di sana juga menilai kegiatan KAMI merupakan gerakan politik berkedok gerakan moral,” imbunya.

Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 pun ikut mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur yang membatalkan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, mengatakan bahwa kegiatan KAMI berpotensi menjadi penyebab penularan virus Covid-19.

“Surabaya khususnya masih berjibaku melakukan penanggulangan COVID-19, sehingga agenda pengumpulan massa seperti apa yang dilakukan oleh organisasi pimpinan Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rakhmat Wahab sangat berpotensi menjadi penyebab penularan virus tersebut, tegas Anto.

Menurut Anto, cara-cara Gatot Nurmantyo dan kelompok KAMI sangat tidak peka dan sangat kontradiktif terhadap upaya semua pihak dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan pembubaran kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Pembubaran saya kira sesuai aturan yang diatur dalam PP Nomor 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik,” kata Edi Hasibuan.

Pembubaran juga dilakukan karena ada sekelompok masyarakat yang menolak acara KAMI di Surabaya. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melakukan berbagai kegiatan deklarasi untuk memberi informasi kepada publik bahwa gerakan mereka nyata ada di tengah masyarakat. KAMI mengatakan kehadiran mereka untuk menyelamatkan kondisi Indonesia yang semakin memburuk akibat pandemi Covid-19. Dengan alasan itu, tokoh-tokoh yang tergabung di KAMI merasa penting untuk hadir memberikan solusi bagi rakyat.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Berbagai penolakan terhadap aktivitas KAMI terus menerus muncul ke permukaan. Umumnya yang menolak, mereka menilai kehadiran KAMI yang terus memprovokasi rakyat, malah kontraproduktif dengan langkah-langkah Pemerintah menanggulangi berbagai macam persoalan bangsa, termasuk dampak pandemi Covid-19. Salah satu yang menolak, yakni Gerakan Rakyat Jawa Timur (GRJT). Ketua GRJT, Mat Mochtar, mengatakan bahwa KAMI merupakan gerakan yang menyimpang. Ia juga menilai KAMI terindikasi berusaha untuk melakukan makar untuk merebut kekuasaan yang dengan cara inkonstitusional.

“Mau menyelamatkan Indonesia seperti apa, KAMI ini ngelantur dan pikun. Mereka kan mau mencalonkan Presiden nggak bisa, mencalonkan DPR juga nggak bisa, makanya berkhayal ingin menyelamatkan Indonesia,” ujar Mat Mochtar.

Lebih lanjut, GRJT, meminta masyarakat untuk menolak KAMI. Khawatir kelompok ini hanya memanipulasi narasi gerakan moral untuk membuat kondisi Negara semakin tidak kondusif. “Sebaiknya masyarakat menolak gerakan politik ini, hanya akan membuat kisruh saja. Hal itu malah akan membuat negara semakin kacau,” lanjutnya.

Sementara itu, Keluarga Besar BEM Ekonomi Jawa Timur juga ikut mengkritisi KAMI. Koordinator Wilayah Keluarga Besar BEM Ekonomi Jawa Timur, Fahmi Ismail, mengatakan kemunculan KAMI malah akan mempersulit Pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Lanjutnya, ancaman KAMI itu nyata, akan memecah belah bangsa. “Seharusnya ditengah Pandemi dan kesulitan ekonomi masyarakat, KAMI ikut serta membantu Pemerintah untuk memutus rantai Covid-19, bukan malah membuat gerakan profokatif yang pada intinya memecah bela masyarakat,” ujar Fahmi.

Untuk itu, Fahmi mengajak semua elemen masyarakat menolak berbagi macam manuver politik KAMI yang akan mengancam stabilitas keamanan Nasional. “Gerakan KAMI cenderung provokatif dan berorientasi politik daripada kemakmuran masyarakat. Kita harus tolak,” tutup Fahmi. (AR)

Oleh : Adib Hermansyah )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang digawangi oleh Rocky Gerung cs beralasan ingin membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik. Namun alih-alih memberi solusi untuk keluar dari krisis saat pandemi, KAMI hanya bisa menuntut pemerintah. Bahkan aksi mereka disinyalir akan mengganggu tim satgas saat menangani Corona.

Tanggal 18 agustus 2020 ditetapkan sebagai hari deklarasi KAMI yang dihadiri banyak toko nasional, seperti Din Syamsudin dan Rocky Gerung. Meskipun menolak dikatakan kumpulan ini bermuatan politis, namun publik bisa menilai bahwa mereka sengaja bersatu demi kepentingan masing-masing, menuju pilpres 2024. Mereka sengaja ingin disorot media agar popularitasnya meroket.

Pergerakan KAMI sangat disayangkan karena mereka hanya bisa berdeklarasi sambil membacakan 8 tuntutan kepada pemerintah. Dalam salah satu pasal tuntutan, disebutkan bahwa pemerintah harus serius dalam menangani pandemi Corona dan memperhatikan rakyatnya. Hal ini ditertawakan karena kenyataannya, biaya pasien covid-19 digratiskan pemerintah.

Jika KAMI menuntut pemerintah menangani Corona, maka bagaikan buruk muka cermin dibelah. Politikus Ahmad Baidowi menyatakan mereka tidak konsisten dengan tuntutannya, karena acara deklarasi tidak sesuai protokol kesehatan. Ada yang menurunkan masker dan ratusan orang bergerombol. Hal ini tentu bahaya karena bisa menularkan Corona dari OTG.

Bahayanya tindakan ini bisa dicontoh oleh masyarakat yang menonton berita deklarasi tersebut. Karena para anggota KAMI cukup punya pengaruh di mata rakyat. Jadi, masyarakat berpikir bahwa jika anggota KAMI boleh mengadakan acara yang mengumpulkan massa, mengapa mereka tidak boleh? Akan sangat runyam jadinya karena berpotensi membuat klaster Corona baru.

Para anggota KAMI juga selalu menjelekkan pemerintah dan memprotes tindakan presiden yang bekerja sama dengan pemerintah China. Padahal kerja sama ini tak hanya baik untuk ekonomi Indonesia, namun juga untuk pengadaan bantuan alat kesehatan dan APD. Seolah-olah semua barang yang diberi mereka itu terlarang, hanya karena negara itu tidak seideologi dengan kita.

Pemerintah juga selalu dituding jadi antek negara tersebut. Rakyat bisa terprovokasi dan menolak bantuan obat, vaksin Corona dan masker kain dari paket bansos pemerintah, karena identik dengan negara asing. Hasutan ini bisa memperlambat penanganan Corona  di Indonesia karena menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Rakyat juga bisa menolak jika ada rapid test yang diadakan di ruang publik. Jika terpaksa melakukannya dan hasilnya positif, maka mereka akan menolak dibawa ke Rumah Sakit, karena menganggap tindakan pemerintah selalu zalim. Jenazah pasien Corona juga diambil paksa dari Rumah Sakit karena dianggap tidak diurus sesuai dengan prosedur keagamaan.

Semua kericuhan ini gara-gara provokasi KAMI yang menjelekkan pemerintah. Jadi jangan mau terpengaruh oleh ocehan mereka, karena KAMI hanya digunakan sebagai kendaraan untuk meningkatkan elektabilitas di mata publik. Periksa minimal 2 kali sebelum percaya omongan seseorang, karena saat ini ada banyak hoax yang menyesatkan.

Tujuan utama KAMI adalah menyelamatkan Indonesia, namun hanya bisa berkoar-koar, menyalahkan pemerintah, dan membuat kisruh keadaan. Menurut Sahal Munir, ketua umum Badka HMI Jateng DIY, menyelamatkan Indonesia bisa dengan memberi vaksin, menjaga jarak, dan berkarya. Jika KAMI merusak tahap pemulihan masyarakat, lebih baik tak dilahirkan.

Jika saja KAMI bekerja sama dengan tim satuan tugas untuk menyelamatkan lebih banyak pasien Corona, maka mereka akan mendapat tempat di hati masyarakat. Sayangnya mereka hanya bisa jual omongan dan menyalahkan satu sama lain. Hal ini membuat banyak orang jadi antipati.

Waspadalah terhadap provokasi KAMI yang menghasut masyarakat dan menjelekkan pemerintah. Alih-alih menolong penanganan Corona, mereka malah memberi contoh jelek dengan mengabaikan protokol kesehatan saat deklarasi agustus lalu. Jangan mudah terpengaruh terhadap ocehan mereka karena malah menghalangi langkah pemerintah menangani Corona.

)* Penulis adalah aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Papua