Jakarta, suaratimur.id – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte membahas berbagai hal terkait pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Bumi Cenderawasih secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyatakan TNI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait pengawalan pembangunan Papua secara berkelanjutan.

“Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan,” kata Andika dalam audiensi yang disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa dipantau dari Jakarta, Minggu.

Dari audiensi yang berlangsung Sabtu (15/1) di Ruang Kerja Panglima TNI, Jakarta, Jenderal Andika didampingi sejumlah staf TNI mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus).

Andika mengatakan permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen/lembaga. Selain itu, diperlukan pula bantuan aktivis Papua untuk memberikan informasi.

Namun, Andika memastikan dirinya akan disiplin dalam menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua.

“Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen/lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip-lah untuk berusaha untuk ‘sounding’. Tapi yang jelas saya akan disiplin menangani hanya tugas pokok TNI, dan ini kami hadirkan (jajaran TNI, red.), karena habis selesai (audiensi) ini kami terus kawal proses yang menjadi tanggung jawab kami,” ujar Andika.

Perwakilan aktivis organisasi Papua Philip Jusario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua menyampaikan di samping melakukan pembangunan di Papua, maka perlu ada pendekatan perspektif pemerintahan di Bumi Cenderawasih.

“Mungkin yang harus kita kerjakan mendekati Papua dalam perspektif governance, pembangunan, dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance,” kata Philip.

Sementara itu, Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke Frans Maniagasi menyingung soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ia menyebutkan sumber dana otsus Papua ada tiga, yakni 2,25 persen dengan mekanisme 1,25 persen turun ke kabupaten/kota, sedangkan satu persen turun ke provinsi dalam bentuk block grant dengan catatan harus ada pertanggungjawaban.

“Filosofi dari Dana Otsus Papua yang 2,25 persen itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua,” kata Frans.

Sumber : ANTARA News

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah terus konsisten dan optimal dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua maupun Papua Barat. Pembangunan SDM sangat penting karena untuk memajukan suatu daerah diperlukan kualitas manusia unggul.

Papua dikenal dengan suku-sukunya yang masih eksotis, dengan rumah adat honai dan pakaian tradisionalnya yang unik. Keindahan alam di Bumi Cendrawasih dan kulturalnya menarik banyak minat turis asing. Pemerintah berusaha agar Papua terus maju, tak hanya untuk menjual pariwisatanya, tetapi juga demi kemakmuran rakyatnya. Salah satu cara memakmurkannya adalah dengan pembangunan sumber daya manusia.

Mengapa harus sumber daya manusia? Penyebabnya karena jika yang dibangun hanya bangunan fisik seperti stadion dan jembatan, memang akan memakmurkan rakyat, tetapi juga harus ada faktor pendukungnya yakni kecerdasan manusia. Sehingga pemerintah juga menggenjot pembangunan SDM di Papua dan Papua Barat.

Untuk mendukung pembangunan SDM maka dana otonomi khusus alias Otsus sebagian disalurkan di bidang pendidikan, dengan pemberian beasiswa kepada putra-putri Papua yang berprestasi. Beasiswa akan memudahkan karena mereka yang ingin cerdas dengan pendidikan tinggi bisa terbantu, dan anak Papua tak lagi identik dengan keterbelakangan.

Dengan beasiswa maka mereka bisa sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga di tingkat universitas. Mereka bisa kuliah tak hanya di Universitas Cendrawasih Papua, tetapi juga di Jawa dan pulau-pulau lain, bahkan luar negeri. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe juga pernah menghadiri wisuda di salah satu kampus di Amerika, dan memberikan selamat secara langsung kepada para putra Papua.

Alumni beasiswa Otsus yang paling populer adalah Gracia Billy Mambrasar. Setelah sekolah dengan beasiswa Otsus, ia bisa kuliah di Universitas Oxford, Inggris, dengan beasiswa dari LPDP. Billy juga terkenal karena memiliki prestasi non akademis di bidang seni dan pernah mengikuti audisi idol di televisi, lalu pada tahun 2019 diangkat menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.

Kementrian Keuangan memang menggenjot beasiswa LPDP bagi para pelajar di Papua. Beasiswa ini khusus untuk kuliah di luar negeri dan khusus untuk jenjang S2 dan S3. Sejak tahun 2013 sudah ada lebih dari 300 magister, lebih dari 100 doktor, dan 5 dokter spesialis yang merupakan alumni beasiswa LPDP.

Dengan diberikan beasiswa hingga ke luar negeri maka pemerintah yakin bahwa anak-anak Papua memiliki potensi besar untuk maju. Mereka bisa kuliah dan mendapatkan cakrawala baru di kampus luar negeri. Setelah lulus maka diharap bisa jadi pengajar di Papua agar anak-anak di Bumi Cendrawasih mendapatkan limpahan ilmu dan juga inspirasi.

Selain pendidikan formal, pemerintah Papua dan Papua Barat juga membangun SDM dengan pendidikan vokasi. Banyak BLK (balai latihan kerja) yang dibangun di kedua provinsi tersebut. Keunggulan dari BLK adalah pesertanya bisa sampai 45 tahun sehingga para ibu maupun lulusan SMA bisa belajar di sana tanpa mengkhawatirkan ijazah.

Pendidikan vokasi juga didorong agar SDM di Papua terus maju, karena dengan latihan-latihan di BLK mereka lebih banyak praktik. Setelah lulus maka bisa membuka usaha sendiri misalnya katering, bengkel, salon, dll. Sehingga kehidupannya akan jadi lebih baik.

Pemerintah mendorong agar sumber daya manusia di Papua benar-benar dimajukan, caranya dengan pemberian beasiswa, baik dari dana Otsus maupun LPDP. Dengan uang beasiswa maka akan meringankan beban orang tua karena anak-anaknya bisa sekolah dan kuliah gratis. Pendidikan vokasi juga diberikan agar SDM di Bumi Cendrawasih memiliki keterampilan dan bisa membuka bisnis sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Abdul Hakim )*

Generasi muda merupakan agen moderasi beragama untuk mencegah radikalisme. Dengan adanya keterlibatan generasi muda tersebut maka penyebaran paham radikal diharapkan dapat dibendung.

Kasubag TU Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Kemenag, Rizky Riyadu Topek mengatakan, kaum milenial pada dasarnya memiliki citra lebih terdidik, terbuka dan paham teknologi. Kini kita tengah menyongsong era beragama yang lebih humanistis dan universal.

Kemandirian generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi, akan mendorong anak muda menuju peremajaan keyakinan dan moderatisme beragama, terutama dengan mengajukan pertanyaan dan berpikir kritis. Untuk itu, semua pihak perlu memperkuat kembali kepemilikan atas identitas yang sebenarnya, yaitu muslim Indonesia yang moderat, yang beragama secara ramah, toleran dan menerima keanekaragaman.

Rizky menuturkan, Kalangan milenial merupakan generasi yang memiliki peran penting sebagai agen moderasi beragama. Milenial dapat menyosialisasikan muatan moderasi beragama di masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai dan rukun.

Dia menjelaskan, moderasi dalam beragama dapat terlihat melalui empat indikator di antaranya adanya komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat agamis.

M. Irkham selaku Ketua Bidang Keagamaan PB PMII mengatakan, moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihaknya mengapresiasi konsep moderasi beragama untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya Badan Intelijen Negara (BIN) menemukan faktor generasi milenial saat ini amatlah rentan menjadi target utama perekrutan kelompok teroris, lantaran aktifnya generasi milenial dalam menggunakan media sosial sangat mudah mengakses ideologi paham radikal.

Generasi milenial yang kerap menjadi sasaran pemaparan paham radikal adalah remaja berusia 17 sampai 24 tahun yang mudah terpapar dengan akses internet. Kemudian dampaknya, bisa membangun lone wolf atau serangan seorang diri yang merupakan aksi paling memungkinkan terjadi kedepannya.

Terlebih ketika kalangan milenial tenggelam dalam asyiknya gadget, di mana golongan inilah yang masih memiliki kecenderungan untuk mencari jati diri serta eksistensi yang dapat dengan mudah dimasuki paham radikal dengan merebaknya konten-konten di media sosial.

Survei yang ditunjukkan oleh Wahid Institute pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia juga cenderung meningkat dari sebelumnya yakni sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%.

Di era digital saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan sebagai medium untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran moderat, bukan justru digunakan untuk menyebarkan pemikiran radikal.

Maraknya ustaz dengan pandangan yang ekstrem telah menjadi hal yang patut diwaspadai, ujaran hate speech serta provokasi seakan tiada henti menembus apapun yang ada di media sosial. Di tengah kondisi yang demikian, maka upaya untuk menggemakan moderasi beragama perlu untuk terus dilaksanakan.

Generasi milenial khususnya pelajar dan mahasiswa haruslah mampu memahami dan menghayati pilar-pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI bahwa bentuk negara Indonesia sudah final dan jangan mempertentangkannya dengan Al-Qur’an dan Hadits yang justru menimbulkan kerancuan berfikir.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami bahwa NKRI tidak muncul hanya karena 1 golongan atau suku saja, tetapi karena adanya peran dari berbagai organisasi, suku dan agama.

Selain itu, generasi milenial juga perlu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sikap toleransi ditandai dengan kemampuan untuk menghormati, menghargai dan mampu bekerja sama. Dalam kerja-kerja sosial kemanusiaan, tentu saja kita boleh bekerja sama dengan siapapun, tanpa perlu memandang agama, ras dan suku seperti penggalangan bantuan bencana, kerja bakti bersih desa, kegiatan karang taruna dan sebagainya.

Secara tegas telah kita pahami bahwa semua agama tidak mengajarkan kekerasan, sehingga aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama di NKRI adalah hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu generasi milenilai harus paham bahwa paham radikal tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sehingga moderasi agama sangat perlu digerakkan guna meredam penyebaran paham radikal yang kian masif.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Pancasila merupakan vaksin ampuh untuk memberantas radikalisme. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Radikalisme merupakan paham terlarang karena tidak cocok dengan karakter masyarakat yang majemuk. Penyebabnya karena paham ini ingin membuat negara khalifah, padahal di Indonesia terdiri dari berbagai suku dan keyakinan. Lagipula, radikalisme menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai cita-citanya sehingga membuat banyak korban dari warga sipil.

Pemberantasan radikalisme menjadi fokus pemerintah agar paham ini tidak menyebar. Pasalnya, kaum radikal makin licik dengan menggaet generasi muda untuk jadi kader-kader baru mereka dan melakukan pendekatan via media sosial. Jika dibiarkan maka akan berbahaya karena anak muda adalah calon pemimpin bangsa.

Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Komjen Boy Rafli Amar menganalogikan radikalisme sebagai virus yang menyebar luas karena memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adanya ruang-ruang digital (apalagi di masa pandemi yang membuat banyak orang sering meeting online) dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam menjalankan aksinya.

Komjen Boy Rafli Amar menambahkan, antivirus yang efektif untuk menghapus radikalisme adalah Pancasila yang sarat toleransi dan solidaritas. Sila-sila Pancasila dapat diimplementasikan mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja, kapan saja dan di mana saja. Pancasila tidak hanya dihafal tetapi juga diterapkan di dalam kehidupan karena manfaatnya banyak, salah satunya adalah untuk pemberantasan radikalisme.

Dalam artian, dengan pengaplikasian Pancasila di lapangan maka intoleransi akan terhapuskan dan diganti dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika masyarakat mengaplikasikan sila pertama saja, maka mereka akan makin taat beragama tanpa menghina umat dengan keyakinan lain (seperti yang diajarkan oleh kelompok radikal) karena hal itu dilarang oleh kitab suci. 

Patuh kepada Tuhan diiringi dengan hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk yang keyakinannya yang berbeda. Kita tidak boleh menunjuk muka orang hanya karena berbeda akidah, karena tidak sopan dan akan mengobarkan perang SARA yang mengerikan. Jika semuanya damai dan penuh toleransi maka kelompok radikal tidak bisa memprovokasi.

Sementara itu, dalam sila kedua ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ maka sebagai WNI yang baik akan bersikap adil dan juga mengedepankan adab, termasuk kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jika ada yang minoritas di suatu lingkungan maka akan tetap dirangkul karena merupakan saudara di bidang kemanusiaan. Sehingga kelompok radikal tidak bisa menggunakan isu intoleransi untuk memecah perdamaian.

Dalam sila ‘persatuan Indonesia’ sudah jelas bahwa kita wajib bersatu-padu untuk membangun negeri, walau dengan kondisi yang berbeda-beda. Apalagi di masa pandemi, kerja sama makin digencarkan untuk mengatasi dampaknya. Jika semuanya kompak maka akan kompak juga dalam melawan radikalisme karena paham itu jelas menghancurkan bangsa ini.

Sila keempat dan kelima yakni ‘kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ membuat kita semua bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan tetap kompak, serta anti radikalisme yang memecah-belah bangsa. Serta sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ memperlihatkan pemerintah sudah bertindak adil dan tidak sesuai dengan tudingan kelompok radikal.

Dengan pengaplikasian Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari maka kita optimis bisa memberantas radikalisme hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai kita jadi terpecah-belah gara-gara provokasi oleh kelompok radikal dan teroris. Namun harus tetap kompak dan bersatu untuk membangun negeri, serta mengimplementasikan semua sila dalam Pancasila.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini 

Jakarta — Ketua Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud berpendapat melayangkan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh Undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak asal bicara.

Pernyataan itu Marsudi sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal kondisi ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan. “Persoalan kritik di negara kita itu kan bebas, dijamin undang-undang. Mengkritik itu artinya ya kritik yang baik adalah membangun agar jangan sampai kita terjebak pada kesalahan-kesalahan,” kata Marsudi kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/12) yang lalu.

Marsudi juga mewanti-wanti bahwa kritik harus mencari dan memberikan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ia juga menyebut, PBNU kerap memberikan kritik kepada pemerintah apabila memang kebijakan pusat tidak selaras dengan tujuan bangsa.

Sementara itu, Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), M Noor Marzuki, meminta Waketum MUI Anwar Abbas untuk meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta. Selain itu, dirinya juga meminta data atas dugaan ketimpangan kepemilikan tanah tersebut.

“Pendapat beliau harus diluruskan, datanya mana, siapa yang pernah di Republik ini melakukan penelitian tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto,” ujar M Noor Marzuki kepada awak media, Sabtu, 11 Desember 2021 yang lalu.

M Noor Marzuki, yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab kritik Anwar Abbas secara tepat. “Penjelasan Presiden sangat tepat. Akselerasi reformasi agraria di zaman Pak Jokowi meningkat sangat luar biasa. Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5-10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini terus berjibaku mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, pemerintah juga membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.

“Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan.

Itulah yang dikatakan Presiden itu sebagai hutan sosial, banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat sebagai bukti izin penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan,” jelas M Noor Marzuki. (*)

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus berupaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak pernah menghindar dari permasalahan tersebut. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus impelementasi Nawacita.

Upaya penegak kan HAM merupakan program pemerintah yang harus dilakukan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak menghindar dari persoalan HAM. Penegasan tersebut menjawab penolakan dan pengusiran dirinya yang dilakukan massa aksi kamisan di Semarang Jawa Tengah.

Dalam video berdurasi kurang dari 8 menit, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap persoalan HAM. Pemerintah memberikan kepedulian. Tutur Moeldoko hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan HAM tersebut.

            Sedangkan, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro sempat mempertanyakan terkait sikap massa aksi kamisan di Semarang, Jawa Tengah yang menolak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk berbicara dihadapan mereka. Juri menilai massa dalam acara tersebut tidak memegang prinsip HAM apabila masih melarang seseorang berpendapat dan berbicara.

            Dia mengungkapkan dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpendapat. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan atau hak atas perumahan.

            Dalam hal tersebut, negara berperan dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam HAM. Juri mengklaim saat ini pemerintah, terus berupaya keras memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik dan masukan.

            Ia menjelaskan pemerintah kota Semarang dan aparat hukum memberi ruang bagi aktivis HAM melakukan Aksi Kamisan dengan berunjukrasa di tengah Festival HAM 2021 yang berlangsung pada tanggal 17-19 November 2021 di Semarang. Bahkan Moeldoko  juga menjadi pembicara kunci dalam Festival HAM, memberi reaksi positif dengan mendatangi pengunjukrasa, yang sejak pagi melakukan aksi.

            Mantan Panglima TNI itu merasa perlu mendengarkan langsung masukan dari para pengunjuk rasa. Langkah Moeldoko ini merupakan bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM.

            Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah. Sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama. Moeldoko juga menyampaikan kepada para pengunjuk rasa bahwa tidak mudah menyelesaikan persoalan yang ada.

            Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsari yang turut bersama Moeldoko menemui massa menjelaskan bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM.

            Beka mengatakan, Pak Moeldoko berada di Festival HAM menjadi bukti bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM. Pihaknya terus mendorong dan mengajak berbagai elemen untuk berkolaborasi bersama mencari solusi terbaik bagi bangsa.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amirudin mengharapkan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Amirudin menegaskan bahwa Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat.

            Dirinya juga mengharapkan komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada jenderal Andika untuk meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.

            Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM.

            Harapan tersebut tentu tidak lepas dari situasi terkini di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata.

            Mengatasi permasalahan HAM masa lalu dan masa kini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dari segala sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut.

            Pemerintah tidak pernah abai terhadap permasalahan HAM yang ada di Indonesia, sehingga segala ruang dialog seperti festival HAM sudah semestinya dijadikan sarana diskusi yang sehat untuk dapat saling menemukan solusi, bukan saling menuntut dan menebarkan kebencian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sujarwo )*

Sudah ada beberapa Organisasi masyarakat (Ormas) yang dibubarkan oleh pemerintah karena terbukti terlibat radikalisme. Akan tetapi masyarakat patut mewaspadai kebangkitan mereka  karena mereka terindikasi terus menyebarkan pengaruh nya.

Ada banyak sekali Ormas di Indonesia, ada yang bernafaskan sosial,  kemasyarakatan, ekonomi, sampai persaudaraan. Membuat Ormas boleh-boleh saja asal memiliki izin resmi. Akan tetapi, jika ada Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah dan izinnya tak diperpanjang, itu karena mereka memiliki kesalahan fatal. Jadi tidak ada diskriminasi dalam perizinan suatu Ormas.

Ormas yang dibubarkan pemerintah dan izinnya tak diperpanjang ditengarai memiliki paham radikal. Mereka juga tidak bisa membuktikan kesetiaannya pada negara dan sering menghujat pemerintah. Malah yang ada, Ormas selalu teriak-teriak ingin membentuk negara khilafah seenak jidatnya sendiri, padahal mereka tidak paham sama sekali bagaimana manajemen sebuah negara dan Undang-Undangnya.

Masyarakat tidak kaget ketika ada beberapa Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah karena mereka selama ini memang meresahkan dan sering membuat onar. Di antaranya sweeping di bulan ramadhan tanpa izin dan membuat kerusuhan di tempat umum, padahal itu adalah bulan suci. Namun malah dikotori oleh ulah mereka. Masyarakat malah merasa lega ketika Ormas tersebut dibubarkan, agar tak lagi mengganggu perdamaian di Indonesia.

Akan tetapi masyarakat juga wajib mewaspadai kebangkitan Ormas terlarang tersebut. Walau mereka sudah dibubarkan dan tidak mendapatkan izin dari kementrian, tetapi bisa saja masih beroperasi secara gerilya. Apalagi saat ini koordinasi bisa dengan mudah dilakukan di dunia maya.

Kebangkitan Ormas terlarang amat berbahaya karena mereka bisa mengkampanyekan radikalisme di tengah masyarakat. Meski banyak yang paham bahwa radikalisme itu berbahaya tetapi ada saja kalangan yang terlalu lugu. Mereka inilah sasaran empuk kelompok radikal, sehingga bisa diseret dan dicuci otak, agar mau menjadi kader baru.

Jangan sampai radikalisme tersebar di seluruh Indonesia karena ia bisa menggerogoti negara dari dalam. Jika radikalisme tumbuh subur maka pancasila dan UUD 1945 akan tumbang, karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan khilafah. Hal  ini berbahaya karena Indonesia adalah bangsa majemuk dan hanya cocok dengan pancasila. Sedangkan khilafah lebih cocok di negara lain, tapi tidak di negeri ini.

Gerakan Ormas radikal terlarang ditengarai bisa bangkit kembali ketika ada momen reuni. Pada saat itu berkumpul orang-orang berpakaian putih yang beralasan untuk berkumpul kembali dalam memeringati momen. Padahal momen itu sudah lama sekali berlalu dan tak usah dikenang lagi, karena masyarakat juga tidak menyetujuinya.

Bagaimana bisa disetujui jika reuni yang diikuti gerakan Ormas radikal tersebut hanya berisi caci-maki dan serangan terhadap pemerintah? Ormas radikal memang terkenal suka melancarkan kritik, tetapi nol besar ketika ditanya apa solusinya. Di mata mereka pemerintah selalu salah, padahal merekalah yang sudah buta mata hatinya.

Yang lebih parah lagi, Ormas radikal selalu menuduh pemerintahan saat ini berafiliasi dengan komunis. Padahal sejak dulu, komunisme sudah diberantas oleh Pak Harto dan tidak akan bangkit lagi, karena dijaga ketat oleh aparat dan petugas yang siaga.  Tidak mungkin ada komunisme di Indonesia apalagi di dalam pemerintahan, dan Ormas radikal hanya bisa memfitnah.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada kepada Ormas radikal yang jelas terlarang, tetapi nekat menunjukkan jati dirinya di tengah publik. Mereka sengaja mengambil momen reuni karena sedang disorot media, dan menggembar-gemborkan negara khalifah, padahal itu hanya mimpi di siang bolong.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini    

Jakarta — Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Istana Negara Jakarta beberapa waktu yang lalu memastikan komitmen Pemerintah dalam mendukung penegakan HAM di tanah air.

“Pada peringatan hari HAM sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di tanah air. Kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masih belum tuntas. Diantaranya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria dan pemenuhan hak masyarakat adat.

“Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penyelesaian konflik agraria. Penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama,” lanjut Presiden.

Untuk penuntasan kasus HAM berat masa lalu Presiden Jokowi memerintahkan jajaran aparatnya untuk segera menyelesaikan bail melalui jalur hukum maupun rekonsiliasi.

“Saya harap seluruh jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan masalah HAM tersebut secara baik. Yang pertama tadi jalan keluarnya adalah kita semua harus mempunyai keberanian sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial,” imbuhnya.

Presiden juga menyinggung soal kebebasan berekspresi dan melakukan demonstrasi damai. Namun demikian dalam hal berdemonstrasi, Presiden mengingatkan kepada masyarakat agar juga mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Terkait dengan laporan dari Komnas HAM bahwa kepolisian adalah institusi yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, Presiden menekankan agar aparat kepolisian melakukan pembenahan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman buat masyarakat.

“Saya tau karena polisi paling banyak diadukan warga ke komnas HAM. Sehingga, ini Kapolri ada disini, ini perlu ada upaya yang nyata dan kongkrit melakukan pembenahan. Kepolisian dengan perspektif HAM. Kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat,” ungkap Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden memahami adanya ketidaktauan institusi pemerintah termasuk aparat keamanan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu Presiden menekankan pentingnya pendidikan HAM di kalangan aparat pemerintah, termasuk juga di kalangan masyarakat dan sekolah. (*)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Reuni 212 yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terkesan dipaksakan karena ngotot diadakan di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, aksi tersebut akan kental nuansa politis hingga provokasi untuk menyudutkan Pemerintah.

Pada tanggal 2 Desember Tugu Monas biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang menggelar aksi, aksi tersebut bisa berisi orasi, kritik pemerintah dakwah dan tidak menutup kemungkinan kampanye politik juga dilaksanakan.

Acara tersebut adalah Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Persaudaraan AlumnI (PA) 212. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Reuni 212 memang boleh digelar sebab Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi.

Meski demikian, Ujang menilai bahwa Reuni 212 merupakan gerakan politis. Ia juga memprediksi bahwa acara tersebut juga akan membahas terkait dengan pemilihan presiden 2024. Pada awal Desember nanti, PA 212 berencana melakukan kegiatan Reuni 212. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin mengatakan tema yang akan digelar adalah bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta acara reuni 212 ditunda pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dirinya juga meminta kesadaran panitia Reuni 212 untuk mempertimbangkan lagi acara tersebut. Ia juga mengajak kepada setiap elemen masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19.

Sebelumnya, Riza juga mengingatkan kepada panitia Reuni 212 bahwa Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, belum dibuka untuk umum. Pihaknya juga menghormati siapapun yang akan menggunakan fasilitas dan tempat di DKI Jakarta. Namun dia meminta untuk tetap perlu memperhatikan aturan uang ada dan berlaku.

Menurut Riza, pelanggaran kegiatan masyarakat saja sudah berpotensi besar terjadi penularan Covid-19. Apalagi, dengan adanya kegiatan yang menciptakan kerumunan dalam jumlah besar.

Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut. Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pemimpin agama dinilai memiliki loyalis yang siap patuh terhadap apapun perintahnya, termasuk perintah untuk membenci lawan politik.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara Reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Perlu kita ketahui juga bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Hasilnya intoleransi di Indonesia meningkat, bahkan Banser yang menjaga Gereja saja mendapatkan kritikan.

Reuni 212 rupanya tidak hanya berisi tabligh akbar, melainkan juga ajakan untuk membenci kelompok tertentu yang tujuannya adalah mendukung kemenangan pemilu.

Tentunya perlu dipikirkan kembali untuk menggelar reuni 212 yang minim urgensi di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai nuansa politis pada acara tersebut justru membuat Indonesia semakin runyam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Menjelang 1 Desember, Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin gencar melakukan aksi kekerasan. Ketua Umum Presidium Puyra-Putri Pejuang Pepera (P5), Yanto Eluay mengatakan, OPM mendapat benefit di tengah isu HUT OPM.

“Ingin mendapatkan makanan. Mereka hanya cari eksistensi untuk mendapatkan bagian dana dari pemerintah,” kata Yanto dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Waspada KKB Teroris Papua Jelang HUT OPM”, Selasa (23/11/2021).

Meski demikian, menurut Yanto, kekerasan yang dilakukan OPM tidak mencerminkan kondisi Papua secara keseluruhan. Kejadian hanya terjadi pada satu lokasi. Sementara di wilayah lainnya masih kondusif.

“Kondisi kekerasan di Papua jangan digeneralisir. Geografis papua sangat luas. Kejadian penembakan anggota TNI di Yakuhimo, tidak mengganggu aktivitas warga secara umum di Papua. Namun tetap harus di waspadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, isu soal meningkatknya eskalasi jelang HUT OPM 1 Desember, disikapi biasa saja oleh masyarakat Papua. Saat ini masyarakat Papua sudah mulai cerdas. Bahkan sebagain lebih fokus untuk menyiapkan ibadah Natal.

Yanto mengatakan, pendekatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua di era Presiden Joko Widodo semakin baik. Meski demikian, diperlukan sosialisasi dari semua komponen termasuk lembaga adat.

“Termasuk pemanfaatan alokasi dana otonomi khusus. Meski sudah terlihat sejumlah pembangunan,” kata dia.

Yanto menegaskan, KKB Papua sudah masuk gerakan teroris dan harus ditumpas. Agar tidak dituding melanggar hak asasi manusia dunia, maka sebaiknya membiarkan aparat TNI dan Polri bekerja dengan pola mereka.

“Kita berharap Papua tetap aman,” ungkapnya.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme & Strategik Global UI, Muhammad Syauqillah menyatakan prihatin atas penembakan anggota TNI Di Yakuhimo Papua.

“Dalam Konteks Terorisme Dan UU Yang Ada, melakukan penyerangan dan membauat kekacauan serta mengganggu keamanan, KKB Papua ini memang sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme,” paparnya.

Ia mengatakan, menjelang 1 Desember ada peningkatan eskalasi kekerasan. Meski belum ada data, kemungkinan aksi dilakukan sengaja untuk mencari perhatian.

“Mendukung penuh pernyataan Panglima TNI soal penyelesaian KKB Papua tidak dengan perang. Bisa dengan dialog, komunikasi, menyamakan persepsi, dan gagasan bersama. Perlu ada pendekatan tokoh adat, elit, serta pemuka agama agar esklasi tidak semakin meningkat.” kata Syauqillah.