Oleh : Arif Rahman )*

Salah satu cara untuk menaklukkan corona adalah dengan vaksinasi dan pemerintah berusaha agar seluruh WNI diinjeksi pada tahun 2022. Tak heran vaksinasi massal makin gencar dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari fase pandemi secepatnya.

Sudahkah Anda divaksin corona? Di masa pandemi, vaksinasi adalah syarat wajib, ketika akan bepergian dengan transportasi massal, bahkan saat akan tes CPNS juga harus menunjukkan kartu vaksin. Vaksin sudah digratiskan oleh pemerintah sehingga amatlah aneh ketika tidak ada yang mau disuntik dengan alasan ini dan itu.

Pada awal program vaksinasi nasional, injeksi hanya dilakukan di dalam Puskesmas. Hal ini menyebabkan kuota agak terbatas karena kapasitas gedung Puskesmas yang tidak terlalu besar. Antrian pendaftaran pra vaksin juga cukup panjang sehingga harus berhati-hati untuk menjaga jarak.

Untuk mencapai target tersebut maka diadakan vaksinasi massal. Presiden Jokowi memantau vaksinasi massal yang diadakan oleh BIN di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beliau ingin agar vaksinasi terus bergulir dan program vaksinasi massal adalah permintaan beliau sendiri, yang dilaksanakan oleh BIN.

Vaksinasi massal akan serentak diadakan di 10 provinsi di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada 58.000 dosis vaksin yang disuntikkan pada vaksinasi massal ini dan masyarakat siap menyambutnya dengan gembira.

Saat ada vaksinasi massal tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan dan jangan sampai menimbulkan kerumunan. Meminimalisirnya dengan cara pendaftaran via online, jadi sampai di tempat peserta tinggal menunjukkan fotokopi KTP dan KK, lalu duduk di tempat yang disediakan. Kursi juga berjarak 1 meter agar tidak berdesak-desakan. Dengan cara ini maka semuanya aman dari corona dan mendapatkan haknya untuk disuntik.

Mengapa harus vaksinasi massal? Pertama, jika hanya dilakukan di dalam Puskesmas, akan lama sekali selesainya. Oleh karena itu lokasi vaksinasi massal yang di aula atau lapangan, akan lebih memuat sampai ribuan orang. Tujuannya agar target vaksinasi selesai hanya dalam waktu 12 bulan (sebelumnya 18 bulan). Sehingga akan terbentuk herd immunity lebih cepat.

Vaksinasi harus berpacu dengan waktu karena virus covid-19 makin bermutasi. Jika awal tahun 2020 hanya ada covid-19 varian Alfa, maka ia bermutasi menjadi varian Beta, Gamma, dan saat ini Mu. Meski varian Mu belum masuk ke Indonesia, tetapi kita harus makin waspada. Ketika banyak yang divaksin dan mematuhi protokol kesehatan maka akan selamat dari ancaman corona varian apa saja.

Kedua, vaksinasi massal akan memulihkan ekonomi nasional. Saat semuanya sudah divaksin maka tidak ada yang kena corona lalu bekerja dengan gembira. Pabrik-pabrik akan beroperasi dengan lancar tanpa takut harus ditutup karena terbentuknya klaster corona di sana. Sehingga roda perekonomian negara bergulir lagi dengan sangat cepat.

BIN juga menyelenggarakan vaksinasi door to door untuk mendukung suksesnya vaksinasi nasional. Dengan metode ini maka akan makin banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk divaksin, dan mereka yang diuntungkan karena tidak keluar biaya transportasi. Apalagi bagi warga yang menyandang disabilitas, vaksinasi door to door akan menolong mereka yang kesulitan mobilitasnya.

Vaksinasi massal adalah cara pemerintah untuk menghalau corona jauh-jauh dari Indonesia. Masyarakat senang karena makin cepat vaksinasi dilakukan maka makin cepat pula kekebalan kelompok akan terbentuk, sehingga bisa keluar dari status pandemi selekasnya. Mereka antusias mendaftar vaksinasi massal secara online dan mengantri dengan tertib.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Reza Pahlevi )*

Masyarakat mendukung penataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dengan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya peningkatan tata kelola tersebut maka pemberantasan korupsi dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2020 lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan penataan organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 bertujuan untuk mengakselerasi tugas pemberantasa korupsi.
Penataan KPK dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK, strategi yang diterapkan dalam mengoptimalisasi pemberantasan korupsi. Optimalisasi pemberantasan korupsi terdapat 3 pendekatan, pertama melalui pendidikan antikorupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif dilakukan untuk meniadakan itikad atau keinginan untuk melakukan korupsi.

Ia menuturkan, masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar mereka dapat memahami bahaya korupsi di lingkungan masyarakat dan mereka juga mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, supaya mereka tidak ingin melakukan korupsi karena korupsi itu perbuatan yang tidak baik.

Kedua, melalui perbaikan sistem atau perbaikan kebijakan yang disebut dengan pendekatan secara preventif. Alex berujar, hal tersebut bisa dilakuka dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi dengan perbaikan sistem dan juga regulasinya. Pihaknya mengetahui bahwa banyak kejadian korupsi itu salah satunya karena kelemahan dalam sistem, hal inilah yang didorong melalui program-program perbaikan sistem yang diinisiasi oleh KPK.

Saat ini KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsupgah) juga mendorong 8 program perbaikan tata kelola pemerintah seperti yang terkait dengan pelaksanaan dan perencanaan penganggaran, perizinan dan pengadaan barang atau jasa.

Ketiga, melalui kegiatan penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atau dikelan dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera sehingga orang akan takut untuk melakukan praktik korupsi. Seluruh praktik tersebut dilakukan secara paralel dan terkait antara satu dengan yang lainnya.

Selain itu, Alex menyatakan bahwa pada prinsipnya pengembangan struktur dalam Perkom tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengembangan fungsi/tugas.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 terkait dengan tugas pokok fungsi (tupoksi) KPK mulai dari pencegahan sampai dengan eksekusi dan pasal 7 menyangkut masalah pendidikan antikorupsi maupun perubahan-perubahan lain yang terjadi pasca revisi undang-undang. Kemudian, ia mengatakan KPK juga telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait antara laindengan Kemenpan RB dan Kemenkumham terkait perubahan struktur organisasi KPK tersebut.

Penataan KPK tentu akan membuka ruang penambahan jabatan juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan yang lain. Kabar terbaru dari KPK, Alex menyebut bahwa penegak hukum yang dipimpinnya akan mendalami vendor-vendor bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial yang disebut dalam putusan Juliari Batubara tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia.

Dalam putusan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Senin 23/8, majelis hakim menyebutkan bahwa hampir seluruh perusahaan penyedia bantuan sosial berupa sembako dalam penanganan Covid-19 di Kemensos tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak menjadi vendor.

Penyebabnya adalah karena tidak adanya seleksi terhadap calon penyedia bansos karena vendor-vendor telah ditentukan oleh Juliari, sehingga tim teknis tidak lagi melakukan verifikasi dokumen terhadap calon penyelia. Pimpinan KPK Firli Bahuri sempat mengatakan bahwa independensi merupakan marwah penegakan hukum. Marwah yang terkumpul dari setiap pribadi pegawai KPK. Pihaknya memastikan hal tersebut tidak akan pergi ke mana-mana.

Firli juga menegaskan, sampai saat ini lembaganya tetap independen dalam melaksanakan tugas tanpa pengaruh kekuatan apapun dan tetap semangat, tidak pernah lemah dan tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh seseorang, kelompok ataupun kekuatan tertentu. Pada kesempatan berbeda, pakar hukum pidana Romli Atamasasmita menilai bahwa kepemimpinan Firli Bahuri semestinya mendapatkan apresiasi. Sebab pada masa kepemimpinan Firli, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan penyidik KPK dapat terbuka secara publik. Hal tersebut dikatakan Romli merupakan konsekuensi dari fungsi dan peran aparatur sipil negara sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014.

Kinerja KPK dalam mengoptimalkan penyidikan terhadap kasus Korupsi tentu saja tidak perlu diragukan. Hal ini diperkuat bahwa KPK bersama pemerintah daerah pada semester I tahun 2021, telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 22,27 triliun.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Timotius Gobay )*

Masyarakat Papua menolak Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena terus melakukan propaganda untuk membenarkan aksi brutal mereka. Rakyat pun diminta waspada dan ikut melawan kabar bohong yang semuanya berisi hoaks.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menghembuskan propaganda agar warga sipil berbalik menjadi pendukung mereka. Masyarakat diminta untuk memakai logika dan mengabaikan propaganda tersebut, karena sama sekali salah. KST memang sengaja membuatnya untuk membuat keadaan seolah-olah ada benturan antara pemerintah dengan rakyat, padahal tidak pernah ada.

Propaganda makin gencar ditiupkan oleh KST, apalagi jelang pelaksanaan PON XX. Tujuannya agar ada perang psikologis antara mereka dengan aparat, dan diharap nantinya warga sipil jatuh simpati kepada OPM dan KST. Padahal propaganda itu salah besar karena hanya hoaks dan kepalsuan yang disebarkan oleh mereka.

Salah satu propaganda yang pernah beredar di tengah masyarakat Papua adalah isu penghabisan ras Melanesia. Pemerintah Indonesia patut dijauhi karena mereka anti dengan orang asli Papua (OAP) yang merupakan ras Melanesia. Propaganda ini sengaja disebarkan dengan tujan ada bentrokan antar suku, karena rata-rata aparat adalah pendatang dari pulau lain.

Selain itu, KST juga menebar propaganda berupa berita tentang aparat yang menembaki banyak warga sipil Papua. Padahal kenyataannya mereka sendiri yang melakukan penembakan keji, bukannya aparat. Bahkan KST tega menjadikan masyarakat yang tidak bersalah sebagai ’tameng hidup’ saat ada adu tembak dengan anggota TNI.

Sebby Sambom, pentolan KST, juga pernah ketahuan menyebarkan propaganda berupa korban baku tembak yang masih remaja. Padahal setelah dicocokkan, pria itu tenryata berusia 35 tahun. Jadi tidak benar jika aparat menembak remaja yang tidak bersalah.
Untuk mencegah menyebarnya propaganda maka BNPT melakukan pendekatan soft approach, sehingga seluruh rakyat Papua memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BNPT Irjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam artian, pendekatan yang halus lebih mengena daripada yang keras, karena masyarakat merasa diayomi oleh aparat.

Cara untuk soft approach dilakukan dengan menggunakan pembangunan kesejahteran rakyat Papua, salah satunya dengan otonomi khusus. Ketika dana otsus cair maka akan ada banyak proyek yang berlanjut. Selain itu, anggaran otsus juga dirupakan beasiswa. Sehingga masyarakat sadar bahwa pemerintah amat memperhatikan nasib rakyat Papua, sehingga muncul rasa nasionalisme di dalam dirinya.

Untuk mencegah meluasnya propaganda maka bisa digunakan beberapa cara: pertama, bisa bekerja sama dengan pengelola media sosial. Sehingga ketikaada hoaks dan propaganda yang beredar di sosmed, bisa langsung di-take down karena melanggar standar komunitas. Jika bisa, maka akun milik KST juga dibekukan oleh pengelola sosmed, baik di Facebook maupun Twitter.

Sedangkan yang kedua, untuk mencegah tersebarnya propaganda maka caranya dengan menggandeng ahli IT. Mereka bisa tahu di mana posisi anggota KST saat membuka sosmed, karena tahu IP address-nya. Sehingga bisa dilakukan penelusuran tempat dan bekerja sama dengan aparat, untuk melakukan penangkapan. Jika anggota KST tertangkap maka tidak bisa lagi membuat propaganda yang menyesatkan.

Yang ketiga, masyarakat perlu diedukasi untuk membedakan mana berita asli, mana yang hoaks, dan mana yang propaganda. Sehingga jika ada yang sudah terlanjur menyebar di sosmed dan grup WA bisa dihapus, ketika ketahuan bahwa itu hanya propaganda. Waspadalah ketika ada berita yang menghebohkan dan judulnya click bait, karena bisa jadi itu hoaks yang sengaja dibuat oleh KST.

Untuk melawan KST maka diperlukan berbagai cara, termasuk psikologisnya. Saat mereka melakukan psy war dan menembakkan hoaks dan propaganda, maka aparat mengimbau warga untuk tidak langsung percaya. Silakan cek dulu di Google tentang kebenarannya dan jangan langsung disebar, karena jadinya Anda turut mempopulerkan propaganda tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Wakil Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Penanganan COVID-19 Jabar, Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengatakan, Provinsi Jabar saat ini tengah mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok dengan memvaksin sekitar 37 juta jiwa.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak turut menyukseskan program vaksinasi. Diimbau kepada masyarakat yang sudah vaksin COVID-19 untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat beraktivitas.

“Jadi kita tidak bisa sendirian karena untuk mencapai herd immunity, 37 juta jiwa tidak bisa oleh pemerintah tapi juga oleh berbagai elemen termasuk di dalamnya organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya,” ucapnya, dalam acara penutupan Sentra Vaksinasi BPBD Jabar di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Senin (13/9/2021).

Atalia mengapresiasi capaian penyuntikan vaksin COVID-19 di Sentra Vaksinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, melebihi target yang ditetapkan.

Awalnya, sentra vaksinasi menargetkan 112.000 dosis vaksin. Sedangkan capaiannya menyentuh 117.000 dosis.

“Jadi hari ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini sangat sempurna, capaian tadi di atas 107 persen. Saya kira sudah sangat baik dan ini bisa diaplikasikan untuk wilayah-wilayah lain di Jawa Barat,” kata Atalia.

Setelah Sentra Vaksinasi BPBD Jabar ini selesai, Atalia meminta agar kegiatan serupa bisa terus dilakukan. Misalnya dengan menjemput bola untuk menyediakan layanan vaksinasi di level Rukun Warga (RW) maupun desa.

“Saya berharap kolaborasi akan dilakukan selanjutnya setelah vaksinasi ini selesai di stadion ini, maka masyarakat bisa lebih dekat dengan sentra vaksinasi di wilayah masing-masing, di desa dan juga kita melalui level RW,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Penanganan COVID-19 Jabar, Dedi Supandi mengatakan, secara keseluruhan vaksinasi di Kabupaten Bekasi sudah sangat baik.

Dedi meminta akselerasi dan capaian vaksinasi terus dipertahankan. Sebab, jika kegiatan vaksinasi dilaksanakan sama seperti saat ini, herd immunity di Kabupaten Bekasi akan cepat terbentuk.

“Bekasi menempati urutan terbaik di antaranya masuk 7 besar dan satu-satunya kabupaten yang masuk dalam 7 besar. Apabila melakukan vaksin seperti ini, maka akan selesai di tanggal 8 November 2021,” kata Dedi.

“Nanti kita akan laporkan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan praktik-praktik bidan, praktik dokter klinik di luar jam kerja akan diberikan beban untuk melakukan vaksinasi setiap hari,” imbuhnya.

Di waktu berbeda, PT. Generasi Sinergi Prima (GSP) Property bekerjasama dengan Polresta Bandung dan Kodim 0624 Kabupaten Bandung menggelar vaksinasi bagi warga Desa Buahbatu, Bojongsoang, Kabupaten Bandung di Perumahan Bentang Artha Residence, Selasa (14/9/2021).

Vaksinasi di Perumahan Bentang Artha Residence ini dibuka mulai pukul 07:00 – 13:00 WIB dan melayani sampai 500 dosis vaksin bagi warga Perumahan Bentang Artha Residence dan warga Desa Buahbatu.

CEO GSP Property, Ariansyah Eka Saputra menuturkan bahwa kegiatan vaksinasi ini merupakan bukti komitmen GSP Property untuk membantu pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi bagi warga khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

Menurutnya vaksinasi di Perumahan Bentang Artha Residence ini merupakan kelanjutan dari rangkaian inisiatif GSP Property untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman bagi para penghuni Perumahan Bentang Artha Residence.

“Keamanan, kenyamanan dan keselamatan para konsumen kami yang merupakan warga Perumahan Bentang Artha Residence selalu menjadi prioritas kami, apalagi di tengah masa pandemi. Sejak awal GSP Property proaktif melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Perumahan Bentang Artha Residence seperti penerapan prokes ketat dan juga disinfeksi area perumahan secara rutin. Hari ini merupakan momen yang penting karena kami bisa menginisiasi kegiatan vaksinasi untuk warga Bentang Artha Residence,” jelas Ariansyah.

Ia menambahkan bahwa kegiatan vaksinasi ini bukan hanya dikhususkan bagi warga Bentang Artha Residence saja melainkan juga bagi warga di lingkungan Desa Buahbatu Bojongsoang dengan harapan agar segera terbentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat.

Menurutnya GSP Property akan terus berkolaborasi bersama Pemkab. Bandung dan TNI-POLRI guna menggelar kegiatan serupa akan terus tidak hanya dilingkungan Perumahan Bentang Artha Residence saja.

“Vaksinasi hari ini bukan hanya untuk warga Bentang Artha Residence tapi juga untuk warga lain di lingkungan Desa Buahbatu, agar herd immunity dapat segera terbentuk di wilayah ini. Ini bukan kegiatan terakhir, kedepan kami siap selalu berkolaborasi dengan Pemkab. Bandung dan TNI-POLRI untuk menggelar kegiatan vaksinasi seperti saat ini, bukan hanya di area Bentang Artha Residence bisa saja ditempat lain tetapi masih di wilayah Kab. Bandung” kata Ariansyah.

Kapolsek Bojongsoang, Kompol Erwanto yang hadir pada acara tersebut mengatakan, bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi bagi warga khususnya di wilayah hukum Polsek Bojongsoang.

“Fokus pemerintah, Polri dan TNI saat ini yaitu agar vaksin segera disebar ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi bagi warga,” kata Erwanto.

Ia menuturkan, untuk menyukseskan vaksinasi, semua elemen masyarakat wajib saling bahu membahu. Karena itu, kolaborasi dengan GSP Property tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pihak swasta yang turut membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi.

“Ini adalah kerja bersama, semua pihak harus saling bahu membahu mempercepat target vaksinasi, kali ini kita bergandengan tangan dengan GSP Property, kita mengucapkan terimakasih atas kolaborasi yang baik ini” kata Erwanto.

Sementara itu, Plt. Camat Bojongsoang, Drs. Bambang Sukmawijaya, M.Si yang juga hadir di lokasi menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta semacam ini dapat terus digalakkan guna mempercepat target vaksinasi sebagai langkah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang selanjutnya dapat berdampak untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat itu sendiri.

“Akselerasi vaksinasi masyarakat menjadi sangat krusial untuk mencapai target vaksinasi nasional yang harapannya bisa terealisasi akhir tahun ini. Harapannya kolaborasi pemerintah dan swasta semacam ini dapat terus digalakkan karena sejalan dengan semangat Pemda Kab. Bandung,” kata Bambang. (**)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap keputusan tepat. Dengan pemberhentian tersebut, maka diharapkan polemik alih status pegawai KPK dapat segera selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memberhentikan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 1 Oktober 2021. Bahkan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian disebut sudah ditandatangani.

Rencana pemberhentian ini lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021, di mana puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) diberhentikan dengan hormat per Kamis, 30 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa keputusan pemecatan 51 pegawai KPK sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Keputusan tersebut juga sudah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, pengambilan keputusan disebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta pimpinan KPK agar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pekerja. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya tunduk pada undang-undang (UU). Jadi, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Dirinya membantah mempercepat pemecatan pegawai dari seharusnya pada 31 Oktober 2021. Pemecatan, tutur Firli boleh dilakukan sebelum batas maksimal alih status pegawai rampung berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Firli juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tes wawasan kebangsaan. Alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui TWK dianggap sah dan konstitusional. Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK. Ia menuturkan, peralihan status pegawai tersebut tetap menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerinci 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari 51 orang yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, enam orang lainnya dipecat karena tidak mengikuti pelatihan bela negara.

Mereka masih berstatus pegawai nonaktif KPK. Mereka tidak akan bekerja lagi di KPK pada 1 Oktober 2021. Kepergian ke-57 orang tersebut membuat seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai ASN. Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4

Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Pemberhentian pegawai KPK bukan karena didepak, tetapi karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, besar harapan setelah alih status pegawai KPK, lembaga antirasuah tersebut akan semakin kuat dalam mengungkap praktik korupsi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) DR. dr. Hariadi Wibisono, MPH menyebut masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan pandemi menjadi endemic di kemudian hari. “Pandemi berubah jadi endemi bila penanganan kasus cukup berhasil menekan jumlah kasus, namun tidak sampai habis sehingga masih ada kasus yg bersifat konstan dan sporadis,” ujar dr. Hariadi, Sabtu (18/9).

Sebaliknya, lanjut dr. Hariadi, apabila endemi tidak diawasi dengan fungsi surveilans yang baik akan menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang tak terpantau. Jika dibiarkan terus meningkat membuat endemi dapat berubah menjadi epidemi atau wabah. “Dan bila wabah di suatu daerah/negara tidak tertangani dengan baik akan meluas ke negara-negara lain maka menjadi pandemi,” kata dr. Hariadi.

Untuk itu, lanjutnya, langkah yang dilakukan demi dapat transisi menuju endemi yakni memperkuat fungsi surveilans di ujung tombak dengan menyiapkan tenaga terlatih dalam menemukan, melacak, dan mengambil spesimen serta tindakan pemutusan penularan setempat. “Sedangkan bagi masyarakat yang perlu dilakukan adalah kesadaran pentingnya protokol kesehatan serta vaksinasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Imunisasi dr. Elizabeth Jane Soepardi menambahkan, pandemi menjadi endemi bila sirkulasi virus tidak bisa diputus. Virus tetap bersirkulasi, berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok masyarakat yang lain. Jika dibiarkan terus meningkat membuat endemi dapat berubah menjadi epidemi atau wabah. “Dan bila wabah di suatu daerah/negara tidak tertangani dengan baik akan meluas ke negara-negara lain maka menjadi pandemi,” kata dr. Hariadi.

Untuk itu, lanjutnya, langkah yang dilakukan demi dapat transisi menuju endemi yakni memperkuat fungsi surveilans di ujung tombak dengan menyiapkan tenaga terlatih dalam menemukan, melacak, dan mengambil spesimen serta tindakan pemutusan penularan setempat. “Sedangkan bagi masyarakat yang perlu dilakukan adalah kesadaran pentingnya protokol kesehatan serta vaksinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Imunisasi dr. Elizabeth Jane Soepardi menambahkan, pandemi menjadi endemi bila sirkulasi virus tidak bisa diputus. Virus tetap bersirkulasi, berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok masyarakat yang lain. (*)

Oleh : Abdul Kholik )*

Pemerintah terus berupaya untuk membumikan Pancasila dan Toleransi. Kedua hal tersebut diharapkan mampu menjadi perekat bagi keutuhan NKRI.

Apakah anda masih hafal tiap sila dalam Pancasila? Saat sekolah dulu, kita memang diwajibkan untuk menghafalkan 5 sila Pancasila. Namun sayangnya saat sudah lulus, ada yang lupa beberapa kata dalam sila, bahkan tidak pernah mempraktikkan isi dalam Pancasila. Padahal Pancasila adalah pondasi bangsa sehingga tak hanya ajib dihafalkan, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Cara untuk membumikan Pancasila juga tidak terlalu rumit. Pertama, Anda wajib memahami isinya, mulai dari sila pertama hingga kelima. Pasti semua orang sudah taat pada Tuhan yang Maha Esa, dan kedua pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Anda juga pasti sudah mempraktikkannya. Caranya dengan memanusiakan manusia, dalam artian walau ia seorang pembantu sekalipun wajib dihormati dan diberi hak yang selayaknya di rumah Anda.

Implementasi dari sila ketiga adalah dengan menjaga persatuan dan menghindari pertikaian, serta tidak menghina orang lain dengan alasan ia memiliki perbedaan suku dan SARA. Sementara untuk membumikan sila keempat adalah dengan permusyawaratan, yang dilakukan dengan jujur dan adil, bahkan di tingkat pemerintahan terendah sekalipun (misalnya di RT dan RW).

Untuk membumikan sila kelima Pancasila maka caranya dengan bersikap adil pada semua anggota keluarga di rumah dan tak membeda-bedakan kawan atau rekan kerja, atau tidak berat sebelah. Dengan mengimplementasikan Pancasila maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan damai, adil, dan makmur.

Di Bekasi sudah ada deklarasi membumikan Pancasila yang dilakukan oleh Kemenag. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah  Kankemenag Kota Bekasi, Sri Siagawati menyatakan bahwa Pancasila (termasuk butir-butirnya) wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama anak mudanya. Oleh karena itu Kemenag membuat acara deklarasi membumikan Pancasila agar makin banyak yang mengimplementasikannya.

Sri melanjutkan, salah satu poin penting dalam membumikan Pancasila adalah saling menghormati. Dalam artian di Indonesia ada banyak suku dan keyakinan yang berbeda. Kita wajib saling menghormati dan menghindari pertikaian, agar situasi selalu kondusif. Jagalah perdamaian karena sebuah negara bisa maju jika rakyatnya rukun selalu.

Selain itu, toleransi juga jadi hal yang wajib dilakukan agar Indonesia bisa selalu damai, tanpa ada kericuhan di mana-mana. Intoleransi wajib dihapus karena jika banyak yang bertengkar maka akan menggerogoti negara dari dalam. Jangan sampai kita hancur gara-gara kelompok radikal dan teroris yang intoleran, dan menjadi negara yang kacau karena pemerintahannya sangat otoriter.

Contoh dari membumikan toleransi yang paling mudah dilakukan adalah dengan menghormati hari raya umat dengan keyakinan lain. Jika tidak mengucapkan selamat hari raya maka tidak apa-apa, tetapi ketika mereka undang untuk makan-makan maka boleh saja datang sebagai bentuk penghormatan. Kita bisa berteman walau memiliki perbedaan agama dan janganlah perbedaan ini menjadi ganjalan besar untuk bersahabat.

Ingatlah bahwa perbedaan itu indah, oleh karena itu jangan ada yang bertikai dan bersikap intoleran, karena berarti tidak membumikan Pancasila dan butir-butirnya. Kita hidup di negara demokratis, oleh karena itu tidak boleh memaksakan pendapat dan menolak toleransi.

Membumikan Pancasila dan toleransi adalah kewajiban bagi seluruh WNI agar hidup selalu damai dan tentram. Intoleransi wajib dihapus karena ia bisa pelan-pelan menghancurkan negara. Dengan membumikan Pancasila dan toleransi maka Indonesia bisa kuat, karena didukung penuh oleh rakyatnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) kembali merusak fasilitas umum dan melukai tenaga kesehatan yang selama ini membantu rakyat. Masyarakat Papua mengutuk aksi kejam KST yang sudah tidak manusiawi dan mendorong Komnas HAM untuk bersikap tegas terhadap gerombolan tersebut.

KST kembali berulah dengan membakar fasilitas umum di Kiwirok, Papua.  Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menuturkan, pada hari selasa tanggal 14 September 2021 pagi bertempat di Distrik Okhiha Kabupaten Pegunungan Bintang, telah terjadi kasus pembakaran sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdiri dari Puskesmas, Perumahan Tenaga Kesehatan, Sekolah SD dan SMP, Rumah Guru serta Balai Kampung yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris.

            Ahmad mengatakan, peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada pukul 13.30 WIT. Saat itu, personel dari Polres Pegunungan Bintang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Polisi kemudian berkoordinasi untuk melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Dalam hal ini, ada tujuh bangunan yang tercatat hangus terbakar, Bangunan tersebut meliputi puskesmas Okhiha, rumah kepala puskesmas dan rumah tenaga kesehatan.

            Kemudian, gedung sekolah dasar, gedung sekolah menengah pertama, rumah guru dan balai kampung setempat di distrik Okhika. Kamal mengatakan sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Ia menjelaskan, aparat gabungan TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang mengganggu stabilitas keamanan di provinsi Papua.

            Peristiwa pembakaran itu terjadi beruntun di Pegunungan Bintang. Pada Senin 13 September lalu, KKB juga diduga terlibat pembakaran fasilitas umum di Distrik Kiwirok, pegunungan bintang. Gedung Sekolah hingga bank turut menjadi sasaran pembakaran.

            Berdasarkan catatan kepolisian, beberapa fasilitas publik yang dibakar ialah kantor  Distrik, Kantor Kas Bank Papua Kiwirok, Puskesmas Kiwirok, Rumah Dokter, Barak Tenaga Kesehatan, SD Inpres, Rumah Guru dan Pasar.  Dalam insiden tersebut, kamal mengatakan, setidaknya ada sejumlah tenaga kesehatan yang sempat hilang. Namun demikian, empat perawat dan satu dokter ditemukan dalam keadaan luka-luka. Sementara, salah seorang mantri kesehatan masih belum ditemukan.

            Pascapembakaran tersebut, Kamal meminta masyarakat untuk tenang. Ia mengingatkan bahwa jarak tempat kejadian perkara di Pegunungan Bintang dengan lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX sangat jauh.

            Pada kesempatan berbeda, Komandan Kodim 1715 Yakuhimo Letkol Inf Christian Irreuw menegaskan tidak ada prajurit yang meninggal saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Christian menuturkan, berita yang beredar di media sosial tentang empat prajurit meninggal saat baku tembak dengan KKB di Kiwirok, tidak benar atau hoax.

            Dirinya mengakui memang ada satu prajurit yang terluka di bagian lengan kanannya, namun kondisinya stabil. Dari laporan yang diterima terungkap dari KKB ada satu yang meninggal dan dua lainnya terluka.  Korban meninggal dari KST yakni Elly Bidana (35 th) yang dalam struktur KST menjabat sebagai komandan operasi batalyon III Meme. Dia tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan.

            Menurut Dandim, situasi keamanan di Kiwirok saat ini relatif aman, namun seluruh anggota tetap bersiaga. Aparat keamanan juga berupaya mengamankan warga sipil termasuk yang terluka.  Aksi kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok separatis memang patut dikecam, karena mereka telah meluluhlantakkan fasilitas milik negara serta mengancam keamanan warga sipil.

            Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid telah meminta kepada TNI-Polri untuk memutus distribusi persenjataan dari pemasok ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ia meminta agar aparat dapat mengungkap dalang penyedia pasokan senjata. Sebagaimana diketahui konflik dengan disertai baku tembak kerap terjadi di Papua. Ia meminta agar aparat menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan lebih canggih dalam menyelesaikan konflik di Papua. Sementara itu mengenai pasokan dan jenis senjata yang digunakan KKB, menurut Jazilul senjata tersebut bukan merupakan senjata yang diproduksi di Papua.

            Isu Keamanan di Papua adalah permasalahan yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya secara serius. Apalagi pemerintah sangat concern dalam membangun beragam infrastruktur di Papua, sehingga keberadaan KST di Papua sungguh menjadi ancaman yang serius, karena dapat menghambat pembangunan yang tengah digalakkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Kurnia sandi )*

Pemerintah terus menggelontorkan subsidi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut dilaksanakan agar dalam rangka menjaga daya tahan UMKM yang terimbas pandemi Covid-19.

Airlangga Hartarto seleku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan, pedagang kaki lima dan pengusaha warteg atau warung makan bakal menerima bantuan dari pemerintah sebanyak Rp. 1.2 juta.

Dirinya menegaskan bantuan tersebut akan berbeda dari bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang telah digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan ini masih terus digodog dan dikoordinasikan bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menelurkan regulasi yang resmi dan pemenuhan administrasi penganggaran, sehingga dapat segera disalurkan kepada PKL dan pemilik warung.

            Lokasi usaha ini ada di PPKM level tiga dan empat. Bantuan ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya sudah lengkap. Dalam keterangan pers Kemenko Perekonomian disebutkan rencana peluncuran program ini akan dilakukan pada pekan ini, tepatnya pada hari kamis tanggal 9 bulan September di Medan, Sumatera Utara.

            Tercatat, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 55,21 trilliun termasuk untuk Kartu Sembako, Beras Bulog 10 Kg, diskon tarif listrik, kuota internet gratis hingga kartu prakerja. Khusus bantuan tunai untuk PKL hingga warteg, mekanismenya diatur lewat pedoman umum petunjuk teknis, dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP.

            Pelaku usaha super mikro ini akan didata oleh Babinsa/Babinkamtibmas. Pelaku usaha perlu melampirkan data izin usaha, lokasi usaha dan NIK. Airlangga menuturkan, penyerahan bantuan lebih sederhana, dalam bentuk tanda terima bagi penerima bantuan, warung, PKL, disertai dokumentasi foto yang memadai, dan data NIK ini mendapat cleansing atau pembersihan data melalui BPKP. NIK sejalan dengan data di Kemendagri. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutnya program jaringan pengaman sosial lain, seperti Kartu Prakerja yang sudah dibagikan kepada 4,3 juta penerima.

            Pada kesempatan berbeda, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan bantuan kepada 15 penyandang disabilitas di Banda Aceh. Bantuan yang diberikan berupa peralatan usaha warung kopi.Kadinsos Banda Aceh, M Hidayat, mengungkapkan bantuan tersebut telah disalurkan oleh Mensos Risma dalam kunjungannya ke Aceh belum lama ini.

            Terlebih di lingkungan kantor Dinsos Banda Aceh akan dibuka warung kopi yang dikelola oleh penyandang disabilitas yang telah diberi pelatihan barista. Kafe disabilitas ini nantinya akan dilayani oleh teman-teman disabilitas, namun mereka tetap mendapatkan pengawasan dari pendamping disabilitas yang bertugas memantau kinerja mereka.

            Hidayat mengatakan, 15 penyandang disabilitas tersebut telah mendapatkan pelatihan teknik peracikan kopi. Baik dengan mesin, ataupun secara manual. Dirinya juga memastikan bahwa Pemkot Banda Aceh akan berkomitmen untuk memberdayakan penyandang disabilitas secara umum. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomo 1 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sementara itu, Realisasi penggunaan anggaran bansos tunai juga telah mencapai Rp. 11,9 triliun pada semester I 2021. Dengan demikian, total anggaran bansos tunai akan mencapai Rp 18 triliun sampai akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan perpanjangan durasi bantuan rekening minimum, biaya beban dan abonemen dari enam bulan menjadi sembilan bulan. Dengan begitum insentig ini bisa dinikmati sampai September 2021.

Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan dengan alokasi tambahan dana Rp. 430 miliar. Sementara realisasi semester I 2021 sudah mencapai 1,27 triliun, sehingga sampai akhir tahun akan mencapai Rp. 1,69 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

            Perpanjangan subsidi bunga untuk UMKM dilakukan agar UMKM dapat bertahan menghadapi pandemi dan melakukan ekspansi.  Adapun kebijakan tambahan subsidi bunga UMKM dengan besaran subsidi dan durasi berdasarkan plafon kredit, serta subsidi bunga untuk PNM dan BLU/Korporasi.

            Plafon kredit di bawah Rp 500 juta diberikan subsidi bunga 3% selama 6 bulan. Kemudian plafon kredit lebih dari Rp 500 juta diberikan subsidi 1,5% selama 6 bulan. Namun belum termasuk untuk PNM, BLU/Koperasi.

            Gelontoran subsidi dari pemerintah tersebut tentu saja bertujuan agar UMKM dapat terus bernafas meski terdampak banyak pembatasan, sehingga UMKM dapat terus bangkit jika nantinya PPKM dilonggarkan atau pandemi berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 

Kementerian Kesehatan RI memaparkan adanya penambahan 48 kasus varian baru covid-19 di DKI Jakarta pada 11 September 2021.

Total kasus varian baru di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 874 orang.
Dari jumlah tersebut, varian Delta paling mendominasi sebanyak 825 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Sebelumnya, pada 3 September 2021, total kasus varian baru di DKI Jakarta mencapai 826 orang. Saat itu, varian Delta juga yang paling mendominasi sebanyak 777 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Terkait dengan fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat dan para stakeholder di negeri ini patut mewaspadai serta untuk mulai melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran varian baru covid-19.

“Seluruh elemen masyarakat dan para stakeholder di negeri ini perlu sinergis didalam melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran varian baru covid-19” ujar David Chaniago.

Ia menghimbau kepada masyarakat bahwa walaupun masyarakat sudah divaksin, akan tetapi harus tetap disiplin didalam menerapkan prokes, dengan jalan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“walaupun sebagian besar populasi masyarakat sudah divaksin, akan tetapi urgent untuk tetap disiplin prokes, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Protolol-protokol tersebut guna meminimalisir potensi menyebarnya varian baru covid-19”, tambahnya.