Sidang lanjutan kasus tes Swab RS UMMI dengan terdakwa Rizieq Shihabn, Hanif Alatas dan dr Andi Tatat, kembali digelar pada hari Kamis (17/6/2021) di Pengadilan tinggi (PN) Jakarta Timur.

Sidang digelar pada pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan duplik para terdakwa dan kuasa hukum atas replik yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Rizieq tiba di PN Jakarta Timur sekira pukul 08.50 WIB. Pengawalan ketat masih mengiringi mobil tahanan Rizieq hingga masuk ke PN Jaktim guna mengantisipasi pengerahan massa Rizieq.

Rizieq Syihab dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh JPU. Kemudian terdakwa Hanif Alatas dan Andi Tatat keduanya dituntut 2 tahun penjara. JPU menganggap para terdakwa terbukti terlibat dalam menyiarkan berita bohong atas kondisi kesehatan maupun hasil tes swab Covid-19 Habib Rizieq di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor.

Sehingga atas perbuatan tersebut dianggap telah membuat keonaran. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkait penyebaran berita bohong.

Terkait fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa pasal yang dijadikan dasar oleh JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Yang perlu diwaspadai dalam proses hukum ini adalah mekanisme due process-nya serta pengerahan massa pendukung RS yang bergerak secara ekstraparlementer.

“Pasal-pasal JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Cuma kita perlu mewaspadai agar proses hukum sesuai dengan kaedah due process-nya serta pengerahan massa Rizieq yang bergerak secara ekstraparlementer”, ujar Iwan Freddy.

Rentetan kekerasan yang dilakukan KST Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KST akhir-akhir ini kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KST semakin berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KST Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KST terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KST yang semakin mendobrak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip dalam keterangannya.

“Disaat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KST. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KSTadalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KST.

“Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM harusnya lebih responsif terhadap permasalahan saudara-saudara kita masyarakat Papua yang menjadi korban dari aksi kebrutalan KST,” tegas Arip.

Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KST selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KST kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KST juga sangat membahayakan bagi kedaulatan negara.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengklarifikasi pernyataan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam terkait penggagas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). “Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan Komisioner Komnas Ham Choirul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK,” tegas Ghufron, Jumat (18/6/2021).

Ghufron menyatakan bahwa dirinya sudah menjelaskan ke Anam terkait munculnya ide TWK. Di mana, kata Ghufron, untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memenuhi syarat kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah.

“Sudah saya jelaskan bahwa pemenuhan syarat kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, NKRI, UUD 45 dan pemerintah yang sah sehingga diatur dalam pasal 3 huruf b,” beber Ghufron.

“Itu sudah dibahas sejak pertemuan KPK bersama stakeholder di ruang nusantara pada, 9 Oktober 2020, pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan fakta integritas kesetiaan terhadap NKRI,” imbuhnya.

Kemudian, sambung Ghufron, dari diskusi tersebut berkembang dan ada kesepakatan. Kesepakatan itu mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu, untuk menjadi ASN diharuskan mengikuti tes kompetensi dasar dan test kompetensi bidang.

“Dalam test komperensi dasar ada tiga aspek : Test Intelegensi Umum (TIU), Test Karakteristik Pribadi (TKP) dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK),” bebernya.

Ghufron menambahkan, tes kompetensi bidang adalah test untuk menunjukkan kompetensi bidang pekerjaannya. Di mana, tes tersebut kemudian disepakati dalam draft Rancangan Perkom KPK pada, 21 Januari 2021 yang di sampaikan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi.

“Draft tersebut disepakati dan ditanda tangani lengkao oleh pimpinan KPK setelah dirapatkan bersama segenap struktural KPK,” katanya.

Virtual police atau polisi virtual yang dikelola Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri terus bekerja menindak akun media sosial (medsos) yang melakukan pelanggaran UU ITE.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi mengatakan periode Februari 2021 hingga kini sudah ratusan akun ditindak dengan diberi peringatan karena menyebarkan konten berbau SARA. Disebutkan, virtual police telah memberikan peringatan teguran kepada ratusan akun media sosial yang dinilai melakukan pelanggaran UU ITE.

Slamet mengungkapkan jumlah teguran itu didapatkan sejak polisi virtual berpatroli pada 23 Februari sampai 3 Mei 2021. Dari ratusan akun medsos, sebanyak 274 diantaranya dinyatakan lolos verifikasi atau konten yang diajukan memenuhi unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Disebutkan medsos yang paling banyak ditemui pelanggaran SARA yakni Twitter disusul Facebook, lalu ada Instagram, YouTube, dan terakhir WhatsApp.

“Dari ratusan akun yang ditegur, sebanyak 48% patuh, 31% tidak patuh, dan 21% belum merespons,” jelas Slamet.

Sementara itu, Direktur COMTC (Center for Communication Studies and Training) Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Bono Setyo mengatakan maraknya berita-berita berbau SARA, ujaran kebencian dan hoax di medsos dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Bono di era digital sekarang ini, keberadaan medsos adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin tidak menghindar medsos. Medsos telah menjadi bagian dari kita.yang memiliki pengaruh sangat besar di seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Di Indonesia saat ini, medsos memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, sebaran penggunanya pun tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, dari usia anak-anak, muda bahkan sampai usia tua.

Berdasarkan data hasil “Indonesian Digital Report 2020” rilis dari HootSuite (We are Social) dapat diketahui bahwa dari total populasi (jumlah penduduk di Indonesia) adalah 272,1 juta, dari total populasi tersebut jumlah pengguna media sosial aktif sebanyak 160 juta (59%). Jumlah pengguna media social tersebut tersebar dalam berbagai platform antara lain: Youtube (88%), Whatsapp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%).

Keberadaan dan perkembangan media social di masyarakat tersebut membawa dampak dan permasalahan baru. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam dan komprehensif tentang penggunaan medsos dan dampaknya bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan medsos untuk hal positif dan menghidari penyalahgunaan.

Medsos seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak pantas seperti pornografi bahkan kriminal. Selain itu, yang paling sering saat ini adalah medsos untuk penyampaian berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian (hate speech).

Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300 situs. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

Sementara itu data dari Kementrian komunikasi dan informasi (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar hoax.

Menurut Bono hoaks tidak bisa dilepaskan dari ujaran kebencian (hate speech). Dua hal itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Beberapa isu atau tema hoaks dan ujaran kebencian antara lain SARA (suku, agama dan ras), politik, selebritis, kesehatan dan lainnya.

Diantara isu tersebut yang sering diviralkan menjadi berita/informasi hoaks adalah tema politik dan SARA. Kedua tema hoax ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Mengapa demikian? Politik sebagaimana diketahui selalu berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan bagi manusia selalu menjadi ambisi dan bahan untuk diperebutkan. Tidak jarang perebutan kekuasaan berakhir dengan konflik bahkan chaos.

Lebih lanjut Bono mengatakan tema politik, selalu marak menjelang pemilu baik itu pilpres, pilgub, pilbup/walikota bahkan pilkades selalu muncul hoaks. Sedangkan SARA sesuatu yang sensitive dan resisten bila sampai dipertentangkan. Banyak konflik di Indonesia bersumber pada SARA.

Menurut Bono harus ada solusi dan langkah yang dapat dilakukan untuk membendung berkembangnya SARA dan ujaran kebencian di medsos.

Pertama, melakukan literasi (literacy media/digital) kepada masyarakat agar bijak dan cerdas dalam bermedia.

Kedua, membudayakan sikap klarifikasi mencari kejelasan tentang sesuatu hal agar jelas persoalannya dengan meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, agama, kebijakan publik, sosial-politik dan lainnya.

Ketiga, memblokir media-media yang melakukan provokasi, ujaran kebencian dan konten yang berbau SARA serta menindak tegas pelakunya. Hal ini dapat dilakukan oleh aparat terkait yang memiliki kewenangan seperti Kementrian Kominfo dan aparat Kepolisian untuk bertindak sesuai koridor hukum. (**)

Virus Corona rupanya telah bermutasi, hal ini dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melaporkan telah menemukan mutasi virus SARS-Cov-2 varian E484K alias Eek di Indonesia. Dengan adanya hal ini tentu saja Protokol Kesehatan harus terus diterapkan. Hingga saat ini, Virus Corona terus bermutasi. Perlu diketahui, varian baru tersebut ditemukan setelah melalui pemeriksaan Whole Genome Sequence (WGS) pada bulan Februari 2021.

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengaku khawatir jika mutasi virus corona Eek akan berdampak pada penurunan efikasi alias kemanjuran vaksin virus Corona yang digunakan saat ini. Eijkman menyebutkan, mutasinya terjadi di protein spike atau yang sering disebut protein S1. Sehingga mengakibatkan reseptor lebih mengikat pada sel manusia menjadi lebih kuat, yang berimplikasi pada cepat dan banyaknya jumlah penularan. Kepala LBM Eijkam Amin Soebandrio menyebutkan bahwa varian corona Eek dilaporkan berpotensi menular lebih cepat.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menduga varian Eek memiliki potensi yang mengakibatkan penularan yang lebih masif. Terlebih saat ini ada tiga varian virus corona yang tersebar di Indonesia.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo juga meminta kepada masyarakat agar tidak merasa khawatir akan ditemukannya kasus mutasi Corona varian baru di Indonesia. Terlebih 2 kasus yang ditemukan telah dinyatakan negatif. Dirinya juga menyebutkan bahwa saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan mutasi B117 lebih mematikan.

Mantan Walikota Surakarta tersebut juga meminta agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat. Jika sebelumnya protokol kesehatan mencakup 3M, (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan). Kini protokol tersebut bertambah menjadi 5M dimana yang keempat adalah Menjauhi Kerumunan dan kelima adalah Mengurangi Mobilitas.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang, dr Eko Krisnarto, Sp.KK menuturkan, sudah tidak lagi 3M, menekan penyebaran virus Corona perlu penerapan protokol kesehatan 5M. Perlu kesadaran masyarakat mengingat di jalanan kadang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya kita tahu bahwa Efektifitas penggunaan masker untuk mencegah penularan juga dibuktikan secara uji klinis oleh Perusahaan riset pasar Inggris Yougov, tim dari Klinik Miyazawa di Hyogo dan Universitas Houston-Victoria telah mengumpulkan data melalui model komputer untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor mempengeruhi tingkat kematian akibat penyakit covid-19 di berbagai negara. Hasilnya, penggunaan masker wajah menjadi cara paling signifikan dalam mengurangi risiko kematian akibat covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi.

Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat. Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh.

Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan. Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh. Karena proses vaksinasi belum tersebar secara merata, tentu saja protokol kesehatan harus dipatuhi kepada siapapun entah yang sudah mendapatkan vaksin atau yang belum mendapatkan vaksin.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Instruksi Nomo 01/2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M). Instruksi tersebut berisi imbauan untuk mengintensifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk mencegah kasus Covid-19.

Dirinya juga menuturkan bahwa dalam melaksanakan instruksi tersebut, harus melakukan pelaporan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka juga diwajibkan melaporkan dengan dilampirkan foto atau video melalui laman lapor5m.kemenag.go.id.

Virus Corona bisa saja bermutasi, tetapi kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah harga mati. Tak ada tawar menawar terhadap protokol kesehatan, selagi pandemi Covid-19 masih memakan banyak korban. (*)

Oleh : Rebeca Marian )*

Satgas Nemangkawi terus memburu Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua, termasuk mengungkap keterlibatan oknum pemerintahan di Papua. Masyarakat mendukung penuh pengusutan tersebut yang sudah masuk kategori pengkhianatan kepada negara.

KST yang dulu bernama KKB adalah kelompok yang berada di bawah OPM, dan mereka sengaja mengacaukan situasi di Papua dengan tujuan memerdekakan diri. Masalahnya, KST bertindak ngawur dengan menembaki aparat dan juga warga sipil. Sehingga keamanan rakyat di Bumi Cendrawasih sangat terganggu oleh anggota KST.

Cara untuk membasmi KST adalah dengan menemukan markasnya, dan mengusut pemasok senjatanya. Karena mereka berada di tengah hutan Papua yang notabene terpencil, sehingga mustahil untuk tidak mendapatkan pistol dan senjata api lain jika tidak ada pemasok. Para pemasok juga harus dipenjara karena mereka mendukung kelompok separatis yang berarti menghianati negara.

Seorang pemasok senjata api berhasil ditangkap di Kabupaten Puncak, Papua. Pria yang bernama Neson Murib dicokok dengan barang bukti berupa uang 370 juta rupiah. Penangkapan ini menjadi awal yang bagus, karena dari pengakuan Neson bisa ditelusuri apa saja senjata yang digunakan oleh KST dan aparat bisa mengantisipasinya lebih awal.

Selain Neson, ada juga 3 pemasok senjata lain yang ditangkap oleh aparat di Manado. Yakni JI, FR, dan RIB. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, mereka berasal dari Manado. JI adalah perantara senjata api dari Filipina, lalu ke Manado dan diteruskan ke Manokwari. Sedangkan FR penjual dan RIB adalah pembelinya.

Saat ditangkap terdapat barang bukti berupa senjata api jenis Carabin, pistol caspian, dan beberapa jenis senpi lain. Para pemasok terancam hukuman 5 tahun penjara karena melakukan penyelundupan senpi. Selain itu ada hukuman tambahan maksimal 15 tahun penjara karena para pemasok mendukung gerakan terorisme di Indonesia.

Penangkapan pemasok ini adalah sebuah titik terang karena ditemukan pola bahwa KST benar-benar organisasi teroris. Karena di Filipina terkenal akan jaringan terorisnya dan anggota mereka transit di Manado dengan dugaan untuk menghindari kecurigaan petugas. Setelah ini ditelusuri lagi siapa tahu ada pemasok lain dari jaringan mereka.

Jika para pemasok sudah dicokok maka KST akan kebingungan karena tidak memiliki persediaan senjata baru. Sehingga jika yang lama rusak atau kehabisan peluru, mereka tidak bisa menyalahgunakan senpi lagi. KST akan lebih mudah ditangkap karena tidak bisa menyombongkan aksinya saat membawa AK 47 atau senjata api lain.

Saat para pemasok ditangkap maka tinggal menyelidiki siapa penyandang dananya, karena harga senjata api selundupan sangat tinggi. Logikanya, KST tidak punya uang sebanyak itu untuk membelinya sendiri. Saat Murib ditangkap maka terungkap bahwa uang yang ia bawa berasal dari dana desa yang disalahgunakan oleh oknum.

Diduga, oknum penyandang dana tidak suka jika ada otsus di Papua, oleh karena itu mereka mendukung KST dengan alasan ingin menggagalkannya. Padahal program itu sangat baik bagi kemajuan rakyat Papua, tetapi para oknum yang egois malah ingin menjungkalkannya dan malah mendukung separatisme.

Setelah Murib ditangkap dan diinterogerasi maka muncul terduga penyandang dana yakni seorang oknum pejabat di daerah Tolikari. Oknum pejabat itu belum ditangkap karena aparat sedang mengumpulkan bukti-bukti lain dan saksi. Semoga kinerja aparat makin baik dan mengungkap siapa dalang yang sebenarnya.

Pengusutan pemasok senjata api bagi KST masih terus dilakukan oleh Satgas Nemangkawi dan aparat lainnya. Penyelidikan tak hanya dilakukan di Papua, tetapi juga di daerah lain seperti Manado. Karena jaringan mereka amat luas dan semoga pemasok senpi dan penyandang dananya juga tertangkap.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Aditya Akbar )*

Naiknya jumlah pasien corona tentu menyedihkan, karena kita tentu tidak ingin jadi pasien yang selanjutnya. Pemerintah bekerja keras untuk mengantisipasi ledakan kasus covid-19 dengan beberapa strategi. Di antaranya dengan menutup tempat wisata dan mengurangi mobilitas masyarakat.

Masyarakat sudah lelah sekali menghadapi pandemi karena menghadapi musuh yang tak tampak mata bernama corona. Mereka ingin hidup bebas tanpa masker seperti dulu, tetapi bukannya berkurang, varian virus covid malah bertambah. Mutasi virus ini yang lebih berbahaya karena kekuatan dan penularannya 2 kali lebih kuat.

Setahun pandemi, jumlah pasien corona belum turun, tapi malah bertambah. Jika bulan lalu rata-rata ada penambahan pasien covid sebanyak 5.000 orang per hari, maka sejak juni 2021 pasien bertambah 8.000 orang per hari. Hal ini sangat miris karena sudah diprediksi oleh para epidemiolog, ketika ada yang nekat mudik atau berwisata saat libur lebaran, dan akhirnya ramai-ramai kena corona.

Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara tim satgas covid menyatakan bahwa untuk mengatasi ledakan kasus corona maka pemerintah memiliki strategi khusus. Pertama, ada koordinasi satgas covid-19 mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kelurahan/desa. Sehingga tim satgas akan bekerja lebih keras dan ketat untuk mencegah penularan corona.

Tim satgas covid akan lebih sering untuk patroli keliling, dengan tujuan membubarkan kerumunan di masyarakat. Mengapa mereka sampai turun ke lapangan? Penyebabnya karena masih banyak yang bandel dan membuat kerumunan, misalnya pesta pernikahan atau konser musik. Keramaian di tempat publik seperti pasar juga wajib dibubarkan, agar tidak terbentuk klaster corona baru.

Jika ada keramaian yang disengaja, misalnya di rumah makan yang tidak membatasi jumlah tamu dan tak mengindahkan protokol kesehatan, maka ia bisa didenda. Setelah disegel maka pemiliknya harus membayar minimal 2 juta rupiah. Denda ini dimaksudkan sebagai efek jera, agar semua orang taat pada protokol kesehatan.

Strategi kedua adalah dengan melengkapi fasilitas di Rumah Sakit. Karena jika ada bangunannya tetapi alat medis, APD, dan fasilitas lain kurang lengkap akan percuma. Rumah Sakit sampai di daerah kecil pun harus dilengkapi dengan ventilator, tabung oksigen, dan alat-alat kesehatan lain. Juga para tenaga kesehatan yang mumpuni dan berani bertarung di garis depan untuk melawan corona.

Sedangkan strategi ketiga adalah dengan upaya preventif yakni menggalakkan kembali protokol kesehatan. Tak hanya 3M tetapi juga 5M. Jika masker sudah sangat banyak dijual di pasaran, mengapa masih ada saja yang malas memakainya? Padahal termasuk murah dan perlindungannya jauh lebih mahal daripada harganya.

Begitu pula dengan protokol mencuci tangan. Kita sering lupa untuk membersihkan tangan saat tiba di suatu tempat atau pulang ke rumah. Padahal tangan bisajadi sarang penyakit. Dengan rajin mandi, keramas, ganti baju, lalu makan hidangan yang bergizi dan menjaga higienitas rumah, maka antibodi akan meningkat dan terlindungi dari serangan corona.

Protokol yang sering dilanggar adalah mengurangi mobilitas. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan wajib tes swab, bukan rapid, untuk naik pesaat terbang. Masa berlaku tes juga hanya 1×24 jam.

Sementara itu, 2M yang lain adalah menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Sabarlah untuk tidak membuat acara akbar, sampai nanti pandemi selesai. Selain itu, kerumunan yang ada di tempat wisata bisa dihapus dengan cara menutupnya. Tindakan ini bukan hal yang ekstrim, karena kita berkaca dari Kudus yang zona hitam, karena ramainya tempat ziarah di sana.

Untuk mengantisipas ledakan pasien corona, maka fasilitas di RS diperlengkap dan mobilitas masyarakat dikurangi. Selain itu, tim satgas covid makin rajin melakukan razia. Masyarakat harus menaati protokol kesehatan 5M agar tidak tertular corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Aldia Putra )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  yang jadi seleksi sebelum para pegawai KPK diangkat jadi ASN sudah sesuai dengan aturan. Jadi, polemik tentang ujian ini seharusnya tak diperpanjang lagi. Karena hasil tesnya valid dan soalnya juga sangat objektif, karena dibuat oleh lembaga negara lain. Bukan oleh petinggi KPK.

KPK adalah lembaga yang istimewa karena ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada pemberitaan terhadap lembaga antirasuah ini, maka akan langsung dipantau oleh publik. Terutama saat ada tes wawasan kebangsaan yang harus dilakukan oleh semua pegawai KPK, sebelum mereka jadi ASN.

Pengangkatan para pegawai KPK jadi ASN sesuai dengan prosedur yakni harus dites wawasan kebangsaan. Namun ada yang nyinyir dan mengira TWK hanya akal-akalan untuk menjungkalkan penyidik tertentu. Akan tetapi, mereka harus sadar diri, karena setiap CPNS harus mengerjakan soal-soal dalam TWK, bukan hanya pegawai KPK saja. 

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa proses pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam artian, pengangkatan mereka sudah memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan aturan di Indonesia.

Jadi, tidak ada lagi yang dipermasalahkan dalam hasil tes TWK, karena sudah sesuai dengan prosedur. Jika para pegawai KPK diangkat jadi ASN tanpa ujian, maka adalah sebuah pelanggaran. Karena aturannya, tiap orang yang mau jadi abdi negara harus menjalani tes wawasan kebangsaana dan lolos dengan hasil yang memuaskan.

Lagipula, soal-soal dalam TWK tidak dibuat oleh ketua KPK Firli Bahuri atau pejabat lain, tetapi dibuat oleh lembaga negara lain. Jadi, bisa dipastikan bahwa soal-soal ini sangat objektif karena tidak ada campur tangan dari orang dalam. Tak ada cawe-cawe dari Firli untuk tidak meloloskan pegawai tertentu, karena ia berusaha untuk fair dalam proses pengangkatan pegawai KPK jadi ASN.

Selain itu, masyarakat juga percaya akan hasil tes, karena asesor juga bekerja dengan profesional. Dalam artian, tanpa ada bisikan dari pihak tertentu. Mereka bekerja dengan baik dan tidak mau disuruh-suruh oleh orang lain untuk menilai bahwa seorang pegawai KPK harus dipecat. Bahkan para pejabat KPK sekalipun tidak bisa ikut campur dalam urusan ini.

Para asesor juga mengawasi proses tes dengan teliti dan disiplin. Baik di sesi tertulis maupun wawancara, semua berjalan dengan lancar. Tidak ada yang saling mencontek atau malas-malasan, karena tes ini penting agar mereka diangkat jadi ASN. Tes menjadi momen penting karena menunjukkan siapa yang masih cinta NKRI. Sedangkan yang lain entah berapa kadar cintanya sehingga tidak lolos TWK.

Lagipula, materi soal juga menanyakan tentang nasionalisme, keberagaman, pluralisme, dan apakah para pegawai KPK terlibat radikalisme dan organisasi terlarang? Sudah jelas bahwa tindakan separatisme sanat terlarang, sehingga jika ada pegawai KPK yang ketahuan, akan langsung dipinggirkan. Ia akan gagal total jadi ASN karena terbukti tidak setia pada negara.

Masyarakat juga percaya bahwa para pegawai KPK yang lolos tes bertindak dengan jujur, karena di lembaga antirasuah ini, kejujuran adalah nomor 1. Mereka tidak mungkin jadi penghianat negara dengan memanfaatkan jabatan atau pangkatnya.

Tes wawasan kebangsaan adalah satu cara seleksi agar tahu siapa saja pegawai KPK yang loyal, karena jika diangkat jadi abdi negara, mereka harus mencintai negaranya. Jangan sampai ada yang lolos dan ternyata pro radikalisme, karena tidak ada seleksi sebelum pengangkatan pegawai KPK jadi ASN. Karena semua pegawai harus cinta NKRI jika ingin jadi ASN.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Usai menembak mati seorang warga, Kelompok Separatis Teroris (KST) melanjutkan aksinya dengan menyerang objek vital Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga. Akibatnya beberapa fasilitas yang ada di lokasi kejadian terbakar dan tidak dapat berfungsi.

Aparat keamanan yang berada di Kota Ilaga melihat kepulan asap tebal dari arah Bandara Aminggaru. Setelah dilakukan pemantauan menggunakan drone, didapati beberapa fasilitas bandara dalam keadaan terbakar.

Aparat keamanan gabungan yang dipimpin Kapolres Puncak, langsung menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya tim gabungan tersebut berhasil menguasai wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, termasuk menguasai Bandara Ilaga yang diserang oleh KST pimpinan Lekagak Telenggen.

Menyikapi aksi KST tersebut, Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy menegaskan, kelompok teroris tersebut tak pernah menguasai bandara.

“TNI Polri saat ini menguasai Illaga termasuk Bandara di Ilaga. Kelompok Teroris Lekagak telenggen tidak pernah menguasai Bandara, tetapi mereka berupaya menyerang dengan membakar fasilitas ATC Bandara,” ujar Kombes Iqbal.

Dirinya menambahkan, meski begitu, operasional penerbangan di bandara masih belum normal.

“Kondisi penerbangan sipil saat ini dibatasi operasionalnya karena situasi,” tambah Kombes Iqbal.

Menyikapi hal tersebut, peneliti konflik Papua dari Makara Strategic Insigh, Jim Peterson, mengatakan bahwa aksi kelompok separatis didalam memilih objek vital sebagai targetnya merupakan salah satu metode asymetris berbentuk teror. Tujuannya adalah melumpuhkan sarana transprotasi, sosial budaya dan ekonomi serta memunculkan rasa takut terhadap rakyat di Papua.

Lebih lanjut, peneliti yang pernah mengenyam pendidikan politik di Macquaire University serta HI UI tersebut menyasankan para stakeholder sebaiknya mewaspadai langkah provokasi dan agitasi propaganda para pelaku teror tersebut yang memanfaatkan media nasional dan internasiona, sehingga efek residu dan political presure yang diarahkan kepara stakeholder dapat diantisipasi.

“Para stakeholder sebaiknya aware terhadap langkah provokasi dan agitasi propaganda yang memanfaatkan media nasional dan internasiona, hal ini guna mengantisipasi efek residu dan political presure yang diarahkan kepara stakeholder.” Ujar Jim Peterson.

Pada hari rabu (16/6/2021), sebanyak 1.271 pegawai KPK yang sebelumnya telah dilantik mengikuti orientsi ASN. Kegiatan orientsi tersebut bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah sering menyelenggaraan rangkaian orientasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga.

Dalam pembukaan orientasi tersebut, hadir Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni. Program orientasi ASN pegawai KPK akan dilaksanakan hingga Oktober 2021 yang dibagi dalam 17 batch.

Firli Bahuri mengatakan, melalui orientasi ini, ia berharap pegawai KPK dapat menguatkan profesionalisme, akuntabel, dan independensi.

“Kami berharap pegawai KPK bisa memberikan andil dan warna baru terhadap 4,2 juta ASN yang ada di Indonesia saat ini,” ujar Firli.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN RB Alex Denni menyebutkan bahwa pegawai KPK yang menjadi ASN merupakan pilihan terbaik untuk dapat berbuat banyak bagi Indonesia.

“Di masa mendatang masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para ASN, termasuk pegawai KPK yang baru dilantik pada 1 Juni 2021 lalu,” ucap Alex.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), Dr. (Cand) David Chaniago, mengatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan salah satu bentuk upaya profesionalisme SDM KPK. Sebagai lembaga yang mendapatka n dana dari rakyat serta tugas dan fungsi bernegara, sudah selayaknya memiliki status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Lebih lanjut dirinya menambahkan bahwa alih status ASN sudah sesuai dengan undang-undang .