Oleh : Deka Prawira )*

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang IKN. Masyarakat mendukung pengesahan tersebut karena akan mengatur pemindahan ibu kota negara dengan sistematis, bertahap, dan lancar.

Jakarta adalah ibu kota Indonesia sejak tahun 1945 dan saat orde lama sempat ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan Bung Karno sebagai presiden kala itu adalah demi keadilan, karena letaknya di tengah-tengah. Wacana ini akan diteruskan karena ibu kota akan dipindah ke Borneo tetapi tidak di Palangkaraya, melainkan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota negara adalah proyek super besar karena tidak bisa selesai hanya dalam beberapa bulan. Prosesnya panjang dan lama karena da banyak sekali yang diurus, mulai dari tahap persiapan, pembuatan aturan-aturan hukum, hingga penyesuaian. Penyebabnya karena pegawai pemerintah akan juga pindah ke Borneo.
Untuk memperlancar kepindahan ibu kota negara maka dibuatlah Undang-Undang IKN (ibu kota negara), sekaligus sebagai payung hukum yang kuat.
Kepala/Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa ada tahapan pemindahan ibu kota negara di dalam UU IKN.
Suharso menambahkan, tahapan dilakukan karena pemindahan bukanlah proyek sangkuriang yang dalam sekejap selesai. Namun ada proses yang sangat panjang, dan detailnya adalah: tahun 2022, 2024, dan selanjutnya hingga tahun 2045, baru on board alias benar-benar dipindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

Dalam artian, pemerintah sangat serius dalam memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Pasalnya di Jakarta sudah sangat penuh sesak, baik oleh orang betawi asli maupun pendatang. Jika dibiarkan maka akan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan banyak masalah sosial, misalnya kenaikan kasus kriminal karena ada ketimpangan penghasilan dan kepadatan penduduk yang terlalu penuh.

Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan secara bertahap, slow but sure. Tidak mungkin selesai hanya dalam 1-2 tahun, karena di Penajam Paser Utara harus dipersiapkan dulu untuk dijadikan ibu kota. Apakah di sana kondisi tanahnya sudah siap untuk dijadikan ibu kota? Jangan lupakan fakta bahwa struktur tanah di Kalimantan beda dengan di Jawa, sehingga jika perlu ada perbaikan.

Perbaikan-perbaikan di Penajam Paser Utara juga perlu dibuat, agar nanti tahun 2045 tempat itu benar-benar siap dijadikan ibu kota negara. Perbaikan dilakukan terutama untuk infrastrukturnya sehingga nanti mobilitas Presiden serta para pejabat lain, serta pegawai negeri di sana, akan dipermudah.

Setelah infrastrukturnya dibenahi maka akan dibangun gedung baru sebagai kantor pemerintahan secara resmi. Keberadaan istana kepresidenan baru di Kalimantan tentu harus sesuai standar dan pembangunannya harus sempurna, karena bisa jadi nantinya sang pemimpin negara juga menjadikannya kediaman. Desain memang sudah selesai dan semoga nanti hasilnya 100% perfect.

Sementara itu, anggota panitia kerja Undang-Undang Ibu Kota Negara, TB Hasanudin, menyatakan bahwa harus ada kejelasan status daerah yang nantinya dijadikan ibu kota negara. Dalam artian, nantinya di Penajam Paser Utara apakah berstatus sebagai daerah istimewa, daerah khusus ibu kota, atau yang lain. Sehingga diharap UU IKN akan ditambah pasal-pasal mengenai ini, agar tidak rancu.

Masyarakat mendukung keberadaan UU IKN karena akan memperjelas tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jika ada payung hukumnya maka akan kuat secara hukum dan tidak rancu. Selain itu, pasal-pasal dalam UU ini bisa ditambah agar menyempurnakan tahapan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhamad Yasin )*

Paham radikal makin menyebar terutama via media sosial, karena kelompok radikal sudah tahu bahwa di Medsos banyak pengaksesnya dan mereka mengincar generasi muda yang suka main Medsos. Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme via media sosial dan jangan sampai terseret arus pergaulan yang salah.

Masyarakat Indonesia menjadi pengguna internet 5 besar di seluruh dunia. Murahnya HP android dan kartu perdana yang didapatkan dengan mudah, membuat banyak yang mengakses berbagai situs via gadget, termasuk media sosial. Seakan-akan tidak gaul kalau tidak punya akun Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook, dll.

Akan tetapi ada bahaya yang mengintai saat kemudahan akses media sosial membuat banyak WNI jadi tergila-gila, karena Medsos juga digunakan oleh orang jahat. Kelompok radikal sudah mulai merambah Medsos untuk menggaet kader-kader baru, karena mereka tahu bahwa generasi muda suka nongkrong di Instagram. Mereka tak lagi memakai cara-cara lama seperti seminar atau penyebaran buku radikal.

Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri Kombes Pol Ponco Ardani menyatakan bahwa radikalisme sudah tersebar di media sosial. Bahkan sekarang Medsos sudah sangat terbuka. Dalam artian dalam Medsos terjadi liberalisme sehingga orang-orang yang ada tak hanya yang baik tetapi juga yang bermaksud buruk seperti kelompok radikal.

Masuknya kelompok radikal di media sosial menunjukkan bahwa mereka sudah mengikuti zaman, sehingga bisa merekrut lebih banyak kader baru dari generasi muda. Yang muda-muda memang mereka perlukan karena biasanya butuh pengakuan dan mencari jati diri, sehingga bisa dicuci otak lalu disetir untuk menuju jalan yang tidak benar alias radikalisme dan terorisme.

Jika generasi muda sudah diracuni oleh radikalisme yang didapatkan via media sosial maka amat berbahaya karena mereka adalah calon pemimpin bangsa. Jangan sampai masa depan Indonesia jadi hancur karena pemimpinnya sudah teracuni oleh paham radikal dan terorisme. Kita tentu tidak mau bernasib seperti Suriah dan Afghanistan, bukan?

Kombes Pol Ponco Ardani menambahkan, selain anak muda, kelompok radikal juga mengincar anak-anak di media sosial. Dalam artian, meski di facebook atau twitter aturannya pengguna berusia minimal 17 tahun ternyata bisa diakali dengan dituakan usianya. Sehingga banyak anak yang masih SMP bahkan SD yang suka main tiktok dan facebook.

Padahal aturan usia minimal ini diberlakukan karena jika sudah berusia 17 tahun dianggap dewasa dan logikanya sudah jalan. Akan tetapi ketika ada anak-anak yang memalsukan umur demi main tiktok (agar terlihat gaul) maka ada bahaya yang mengintai yakni jadi incaran kelompok radikal.

Kelompok radikal bisa mencitrakan diri dengan gambar dan video yang menarik tetapi ujung-ujungnya adalah perekrutan, pembaiatan, dan pencucian otak. Inilah yang harus kita waspadai karena anak-anak biasanya sudah memegang HP sendiri dan keasyikan menonton. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa radikalisme itu berbahaya.

Untuk pencegahan maka orang tua harus aktif dan tidak boleh mengabaikan anak-anak yang main gadget. Pertama, jika mereka masih berusia di bawah 12 tahun, jangan dibelikan HP sendiri. Kedua, kalaupun sudah SMP dan punya HP bisa diam-diam dicek history-nya untuk tahu apa saja yang dilihat, dan jangan sampai malah menonton video jihad dan konten radikalisme lain.

Sedangkan yang ketiga, mereka harus diberi tahu bahaya radikalisme sejak dini, tentu dengan menyesuaikan gaya bahasa anak-anak dan pemahamannya pelan-pelan. Mereka akan tahu apa saja kelompok radikal, apa itu jihad, mengapa tidak boleh ada pengeboman, dll.

Maraknya radikalisme di media sosial membuat kita harus makin waspada karena kelompok radikal mengincar kaum milenial sampai anak-anak kecil. Sebagai orang tua harus menanamkan sejak dini apa saja bahaya radikalisme kepada sang buah hati, sehingga mereka bisa paham untuk tidak terpengaruh radikalisme di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Rebeca Marian )*

Otonomi khusus (otsus) adalah keistimewaan yang didapat oleh masyarakat Papua sejak tahun 2001. Untuk memperkuat statusnya maka dibuatlah UU Otsus sebagai payung hukum program Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua dapat segera tercapai.

Selama ini rakyat Papua hidup dengan sederhana dan sedihnya ada image negatif bahwa ada kesenjangan besar antara kehidupan di Papua dan non Papua. Memang ada perbedaan, terutama dari segi geografis. Akan tetapi pemerintah sudah berupaya keras agar ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga khusus untuk Papua terdaoat perlakuan spesial, agar mereka juga bisa menikmati berbagai kemajuan.

Untuk lebih membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya maka sejak tahun 2001 dibuat Otsus alias otonomi khusus, yakni status istimewa kepada warga Papua. Dengan status ini maka mereka berhak mengatur daerahnya sendiri. Selain itu ada dana Otsus yang nilainya miliaran, sehingga bisa digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih.

Untuk lebih memperkuat Otsus maka dibuatlah UU Otsus alias UU nomor 21 tahun 2001 sebagai payung hukum, sehingga program ini akan terus diperpanjang dan mendapatkan perlindungan dari segi hukum. Sehingga jika ada perlindungannya, maka siapapun presidennya akan meneruskan Otsus, karena program ini terbukti baik untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Dalam UU Otsus memang disebutkan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih memiliki kebebasan untuk memimpin daerahnya sendiri, kecuali pada bidang moneter, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. Dalam artian, sejak Otsus diberlakukan, maka gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya, harus orang asli Papua (OAP).

Kebijakan bahwa pemimpin harus orang asli Papua sangat membuat rakyat gembira dan memang dulu ketika masih bernama Irian Jaya, gubernurnya malah orang luar. Hal ini bukanlah rasisme, melainkan jika pemimpinnya OAP, maka akan lebih mengerti bagaimana cara menyentuh hati rakyat dan mendekati mereka dari segi sosial dan kultural.

Selain itu di dalam UU Otsus disebutkan bahwa peran MRP alias majelis rakyat Papua amat penting. Di sini MRP mewakili masyarakat adat sehingga suara mereka lebih didengarkan oleh pemerintah pusat. Jika ada perpanjangan tangan dari rakyat (tidak hanya dari DPRD) maka akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi.

Jika aspirasi didengar oleh pemerintah pusat maka yang diuntungkan adalah warga sipil Papua, karena mereka makin sejahtera. Contohnya adalah ketika ada perwakilan masyarakat Papua yang beraudensi dengan Presiden Jokowi dan mereka mengusulkan tentang pemekaran wilayah. Utusan tersebut menyatakan pentingnya penambahan provinsi, karena ditilik dari segi kultural dan juga ekonomi.

Jika ada penambahan provinsi di Papua, maka selain memudahkan pengaturan (karena bisa lebih gampang dengan pendekatan kultural yang sama) maka akan memakmurkan rakyat. Penyebabnya karena makin banyak dana APBD yang dikucurkan oleh pemerintah, sehingga uang tersebut bisa untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, sehingga kehidupan masyarakat makin baik.

UU Otsus benar-benar dibuat untuk kemaslahatan masyarakat Papua. Program Otsus amat baik hingga puluhan tahun ke depan, sehingga butuh payung hukum yang pasti untuk melindunginya. Masyarakat Papua juga mendukung UU Otsus karena setelah ada program Otsus, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik dan Papua tak lagi identik dengan daerah yang masih hutan alami.

Keberadaan UU Otsus menjadi pelindung bagi program otonomi khusus sehingga tidak ada yang bisa menjegalnya. Pasalnya, Otsus amat berguna bagi kesejahteraan rakyat Papua. Selain membuat banyaknya infrastruktur, maka Otsus juga memberi pinjaman dana sehingga warga Papua bisa berdagang dan kehidupan mereka makin baik. Oleh karena itu seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih mendukung UU Otsus.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)Theo Litaay menyatakan, otonomi khusus di Papua merupakan upaya pemerintah sebagai pendekatan kesejahteraan dalam membangun tanah Papua. Otsus sendiri dalam proses perencanaan dan konsultasi melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih fokus lagi. Warga Papua berharap perhatian terutama dalam hal prosperity dan safety,” kata Litaay dalam Dialog Interaktif di Radio Elshinta, Senin (17/1/2022).

Litaay melanjutkan, melalui Otsus, pemerintah memberi dukungan kepada orang asli Papua di bidang pendidikan, yaitu beasiswa bagi siswa sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Otsus juga membangun pelayanan kesehatan serta infrastruktur di tanah Papua secara intensif. Pelaksanaan Otsus hingga saat dapat terihat dari kabupaten-kabupaten di Papua, seperti Biak dan Jayapura yang keberhasilannya melampaui nasional.

“Meski demikian, masih ada kabupaten yang masih harus diperhatikan kesejahteraannya, sesuai Inpres Nomor 9,” ujarnya.

Litaay menuturkan, efek positif Otsus diantaranya sebanyak 25 persen anggota DPRD tingkat kabupaten melalui jalur pengangkatan. Mereka orang asli Papua. Untuk perempuan, alokasi 30 persen. Hal ini membuktikan ada perhatian negara kepada Papua dan proses penguatan hak perempuan Papua.

“Warga Papua merasakan otsus ini penting, karena membuka banyak peluang kepada orang asli Papua. Otsus jawaban terhadap konflik masa lalu yang situasinya lebih parah dibanding saat ini. Sekarang sudah semakin terbuka peran dan manfaat yang dirasakan,” katanya.

Litaay menambahkan, dialog yang dilakukan TNI saat ini penting dan menarik. Model pembinaan teritorial dan komunikasi sosial sangat dibutuhkan agar bisa lebih baik dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Hal senaga dikatakan Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto. Menurut Yunanto, perencanaan dan infrastruktur dalam Otsus Papua sudah bagus.

“Yang paling penting adalah pemberdayaan pemerintah lokal dan masyarakat lokal. Ada otoritas politik dan budaya. Pembangunan harus menyentuh hingga akar rumput,” kata Yunanto.

Ia mengatakan, krusial poin dari Otsus adalah pengawasan agar tata kelola dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan Otsus harus ada ketegasan dan harus ada penindakan hukum yang sesuai.

Selain itu, kata Yunanto, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengatasi masalah yang terjadi. Pemda dapat menyusun roadmap Papua yang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan.

“Kita tidak bisa menciptakan kesejahteraan tanpa keamanan yang kondusif. Saat ini banyak pejabat yang tidak ke kantor karena masalah keamanan. Seharusnya keamanan didorong oleh aparat lokal, tidak hanya mengandalkan kekuatan aparat pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dialog sebaiknya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik lain di luar TNI. Saat ini, kemajuan yang terjadi di Papua sudah bagus, namun harus ada pengukuran akselerasi agar masyarakat tahu.

“Agar tidak ada suara yang mengatakan otsus tidak ada manfaatnya. Perubahan tidak bisa seketika karena kondisi internal Papua saat ini,” kata Yunanto.

Oleh : Abdul Hakim )*

Masyarakat perlu mewaspadai penyebaran radikalisme dan intoleransi yang dapat mengincar generasi muda. Pemuda merupakan tulang punggung untuk memajukan bangsa, sehingga harus terhindar dari pengaruh kedua paham tersebut.

Bisa dipastikan hampir semua kasus radikalisme yang kemudian mengarah kepada paham ekstrimisme biasanya diawali dengan sikap intoleransi. Sehingga boleh dikata sikap intoleransi merupakan bibit dari kegiatan radikalisme maupun terorisme.

Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia mengatakan, Intoleransi adalah hal yang membentuk radikalisme. Kalau sudah terbentuk radikalisme akan terbentuk pula ekstrimisme, jika ini dibiarkan tataran terakhir nantinya adalah terorisme.

            Menurutnya, sikap intoleransi dengan radikalisme bukanlah irisan sikap yang berbeda, tetapi justru saling menopang. Islah mengakui, bahwa paham radikal sudah menjadi polemik di seluruh dunia. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa generasi muda Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Sebagai calon pemimpin bangsa, generasi muda jangan sampai mengalami disorientasi terhadap bangsanya.

            Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan bijak dalam mengakses media sosial. Mengingat saat ini banyak misinformasi yang beredar di sosual media, penting kemampuan untuk memilih rujukan yang tepat dalam mengakses informasi agar tidak terprovokasi.

            Dikatakan Boy Rafli, saat ini utamanya di tengah pandemi, ada peningkatan pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan konten radikalisme. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan penggunaan media sosial khususnya pada generasi muda.

            Selain bijak dalam mengakses media sosial, upaya pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan radikalisme dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan kebangsaan, keagamaan dan sosial politik.

            Boy juga mengingatkan kepada generasi muda, agar jangan sampai melupakan jati diri bangsa. Perlu pemahaman kuat terkait perjuangan sejarah bangsa untuk dapat dicerna, hayati dan amalkan.

            Intoleransi serta radikalisme dapat mengancam demokrasi dan menghambat pembangunan di Indonesia. Generasi muda yang memwakili seperempat dari 270 juta penduduk Indonesia, sangat rentan terhadap ujaran kebencian dan pesan radikal.

            Jika sikap intoleransi semakin ditonjolkan, tentu kemunduran suatu bangsa adalah keniscayaan, karena sikap tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk membangun kebijakan.

            Selain itu, sikap intoleransi juga memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama dan kebudayaan.

            Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat menyesalkan adanya praktik intoleransi yang sudah sampai pada sikap tidak mau bersahabat, duduk bersebelahan atau melakukan aktivitas bisnis dengan kelompok atau individu yang berbeda agama atau keyakinan. Ia juga khawatir jika intoleransi ini dibiarkan akan berbahaya dan merusak keutuhan bangsa Indonesia.

            Dirinya juga berujar, bahwa Intoleransi terhadap kepercayaan lain merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Konstitusi kita tentu menjami hak kebebasan beragama, hal tersebut tertuang pada UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

            Kita harus sadar bahwa toleransi bukanlah sekadar istilah dan penegasan akademik semata, tetapi praktik keberagaman dalam menyikap keragaman. Toleransi membutuhkan aksi nyata dalam setiap tindakan. Karena itulah, mengarusutamakan prinsip, wawasan, dan praktik toleransi di tengah masyarakat yang Bhineka adalah sebuah keniscayaan.

Perlu kita ketahui juga bahwa radikalisme adalah upaya sistematis yang dilakukan individu atau kelompok untuk melakukan perubahan radikal sampai ke akar-akarnya dengan kekerasan.  Paham ini akan sangat berbahaya jika diamini oleh generasi muda, tentu saja kita menginginkan masa depan Indonesia yang aman dan damai, sehingga bangsa ini memerlukan generasi muda yang mampu menciptakan perdamaian di Indonesia.

            Radikalisme itu sendiri dalam bentuknya memang seakan terasa lunak karena tidak menimbulkan kekerasan langsung, karenanya tidak menarik perhatian pihak keamanan dan masyarakat-pun tidak memberikan perhatian khusus.

            Pada 2015 lalu, dalam survey The New Research Center mengungkapkan di Indonesia, sekitar 4% masyarakat Indonesia mendukung ISIS, sebagian besar dari mereka merupakan anak muda usia produktif.Dalam banyak kasus di lingkungan kerja, fenomena radikalisme ini banyak memanfaatkan ruang-ruang tertutup dan aktifitas ekslusif yang sulit dideteksi dan diawasi.

Intoleransi dan Radikalisme yang mengincar generasi muda memang belum berhenti beroperasi, paham tersebut mampu masuk ke dalam ruang senyap yang sulit terdeteksi namun mudah diakses oleh siapapun, sehingga perlu upaya untuk membentengi generasi muda dari paparan paham radikal dan intoleransi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah membuat strategi baru agar rakyat Papua makmur, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan. Dengan cara ini maka masyarakat Papua diharap memiliki taraf hidup yang lebih baik

Apa yang Anda ketahui tentang kehidupan masyarakat Papua? Jika jawabannya adalah orang yang masih memakai koteka dan tinggal di Honai, maka itu adalah gambaran kehidupan di masa 60-an tahun lalu. Kini sudah jarang yang mengenakan pakaian tradisional dan bahkan rumah warga juga bagus-bagus dan bertegel keramik.

Saat ini Papua sedang berbenah untuk jadi makin maju, karena pemerintah juga ingin menyamaratakan kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Papua adalah bagian dari Indonesia, oleh karena itu harus dimajukan juga rakyatnya seperti di Jawa dan pulau-pulau lain di negeri ini. 

Pemerintah memang sedang membuat pendekatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Jika ada pendekatan kesejahteraan tentu masyarakatnya akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan sekaligus bisa mencegah terjadinya permusuhan dari KST. Penyebabnya karena mereka melihat hidup rakyat lebih makmur, sehingga membatalkan niatnya untuk membelot.

Pendekatan kesejahteraan menjadi opsi utama sehingga masyarakatnya akan hidup lebih makmur. Dana otonomi khusus juga terus diperbesar, bahkan tahun 2021 lalu anggarannya mencapai triliunan rupiah, dan sebanyak 2,5% dari DAU (dana alokasi umum). 

Dengan anggaran sebesar ini tentu akan bisa membuat rakyat sejahtera tetapi caranya bukan dibagi-bagi seperti bantuan sosial. Dana Otonomi Khusus (Otsus) akan disalurkan ke beberapa bidang sehingga bisa memacu kemakmuran rakyat. Misalnya di bidang edukasi, diberikan beasiswa sehingga anak-anak bisa sekolah dan kuliah dengan lancar. Ketika punya ijazah tinggi maka akan mudah memiliki pekerjaan dan taraf hidupnya naik.

Selain itu, dana Otsus juga disalurkan untuk pinjaman modal bagi para mama (ibu-ibu di Papua). Mereka bisa berdagang noken, sagu, atau barang lain di pasar. Dengan pinjaman modal maka bisa memulai untuk berbisnis tanpa bingung harus mencari agunan, karena kredit ini sangat lunak dan dijamin oleh pemerintah. Saat mereka berdagang tentu bisa membantu perekonomian keluarga.

Kualitas hidup masyarakat Papua memang sedang digenjot agar tidak terlalu ada perbedaan mencolok antara di sana dengan di Jawa atau daerah lain. Salah satu program pemerintah adalah penurunan harga bahan bakar minyak, karena di Papua harganya bisa mencapai 100.000 rupiah. Harganya mahal sekali karena harus diangkut dengan pesawat yang biaya kirimnya mahal. Akan tetapi dengan kerja sama dengan Pertamina, maka harga bisa ditekan.

Turunnya harga bahan bakar minyak di Papua juga diiringi oleh pembangunan Jalan Trans Papua. Jalan sepanjang lebih dari 400 KM ini sangat representatif dan memudahkan mobilitas rakyat, sehingga mereka mempersingkat waktu perjalanan. Saat ada jalan darat yang bagus maka tidak bergantung pada pengiriman via udara yang sangat mahal.

Jika harga bahan bakar minyak turun dan jalan trans Papua makin panjang maka otomatis masyarakat makin sejahtera karena otomatis ongkos kirim barang jadi menurun. Jika biaya kirim turun maka harga-harga sembako dan bahan lain juga bisa ditekan, karena selama ini mereka harganya mahal karena pengirimannya juga mahal. Saat harga turun maka yang untung adalah warga sipil Papua.

Pendekatan kesejahteraan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Papua amat menguntungkan, karena berkat Otsus dan program-program lain, kehidupan mereka makin baik. Kualitas hidup masyarakat membaik karena mereka dimudahkan oleh infrastrkuktur yang dibuat oleh pemerintah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Janet Theresia )*

Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah pun terus membangun Papua diantaranya dengan terus memperpanjang Otonomi Khusus dan melanjutkan Pembangunan Papua.

Masih ingatkah Anda tentang gelaran Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua tahun lalu?. Acara megah tersebut merupakan gelaran PON pertama di Papua dan masyarakat Papua amat bangga karena ditunjuk jadi tuan rumah. Pemilihan provinsi ini bukan main-main, karena dianggap mampu, dan juga karena Papua adalah bagian dari Indonesia.

Pemerintahan Presiden Jokowi amat memperhatikan Papua dan berusaha agar daerah tersebut sama pesatnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Pemerataan pembangunan harus dilakukan karena mengimplementasikan pancasila dan agar masyarakat di sana mendapatkan fasilitas yang sama seperti di Jawa. 

Ester Yambeyapdi, dosen Sejarah di Universitas Cendrawasih menyatakan bahwa Papua penting bagi Indonesia. Dalam artian, jangan sampai ketika daerah ini baru dilirik oleh negara lain, baru diperhatikan. Saat ada hasutan dari mereka untuk melakukan referendum maka pemerintah tetap tenang karena selama ini sudah begitu memperhatikan rakyat Papua, sehingga yakin bahwa tidak ada yang mau membelot.

Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan buktinya selama ini pemerintah selalu mengutamakan Papua. Pertama, Presiden Jokowi sering mengunjungi Bumi Cendrawasih bahkan mencatat rekor sebagai kepala negara yang paling sering muhibah ke Papua. Kedua, ada perpanjangan otonomi khusus sehingga pembangunan Papua akan terus dilakukan.

Otonomi khusus (Otsus) jilid 2 yang dilanjutkan tahun 2021 amat disetujui oleh rakyat Papua karena mereka sudah melihat hasil dari otsus jilid 1. Sudah ada banyak yang dibangun mulai dari Jalan Trans Papua sampai Jembatan Youtefa yang memudahkan mobilitas rakyat, sehingga kehidupan mereka makin terbantu. Juga turut menekan pengeluaran karena warga bisa pergi via jalan darat, bukan via udara yang tiketnya mahal.

Otsus memang sebuah bukti bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia, karena dengan dana otsus akan ada banyak pembangunan di Bumi Cendrawasih. Bukan hanya pembangunan fisik berupa infrastruktur, tetapi juga pembangunan ekonomi dengan peminjaman modal usaha sehingga masyarakat terbantu untuk berdagang, pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, dll.

Amatlah salah jika ada yang menuduh bahwa pemerintah pusat menelantarkan Papua karena selama ini sudah banyak yang diberi untuk rakyatnya. Saat di Papua ada tambang emas dan tembaga maka sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah sehingga hasilnya untuk rakyat, termasuk warga Papua. Mereka tidak seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi.

Selain itu, sudah banyak pejabat di pemerintah pusat yang merupakan orang asli Papua (OAP) seperti Freddy Numberi yang pernah menjadi menteri dan Billy Mambrasar, yang menjadi staf milenial (staf khusus Presiden Jokowi). Bahkan Billy sanagt berprestasi karena diangkat jadi pejabat di usia yang sangat muda (belum 35 tahun). Kepercayaan pemerintah menunjukkan bahwa mereka yakin bahwa OAP cerdas dan bisa jadi pejabat.

Pemerintah juga membuat MRP (Majelis Rakyat Papua) yang merupakan perpanjangan lidah dari warga Papua, khususnya masyarakat adat. Mereka bisa memberi usulan atau complain, dan kedudukannya hampir setara dengan anggota DPRD.

Papua adalah wilayah paling timur di negeri ini tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah amat memperhatikan rakyat di Bumi Cendrawasih dengan memberi perpanjangan otonomi khusus dan perhatian-perhatian lain. Semua yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan warga asli Papua, agar hidup mereka makin baik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Bambang Eka Jati )*

Badan Kesehatan Dunia, WHO mengapresiasi Indonesia dalam upaya percepatan vaksinasi. Prestasi ini diharapkan dapat mencegah merebaknya varian Omicron dan mempercepat Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19.

Upaya pemerataan vaksinasi di Indonesia memang dinilai telah mencapai target awal. Setidaknya 70 persen masyarakat telah menjalani vaksinasi ini sebagai bentuk ihktiar menghadapi Covid-19.

Pemberlakuan Vaksinasi untuk menangani Covid-19 dinilai makin gemilang. Jika menilik sejarah kebelakang, beragam upaya pemerintah mulai dari optimalisasi fasilitas karantina, prokes ketat, PPKM level hingga Vaksinasi diklaim mampu menekan angka penyebaran virus tersebut Di sisi lain, pemerintah pun terus menggencarkan sosialisasi pentingnya berbagai program itu agar hasil yang dicapai dapat maksimal.  

Tantangan paling nyata tentunya datang karena kecanggihan teknologi ikut andil. Banyaknya berita-berita yang berseliweran tanpa tahu kebenarannya, terkadang ditelan mentah-mentah yang akhirnya menghadirkan multitafsir. Hoax alias berita bohong umumnya kerap terjadi, sebab mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang tak ingin upaya Vaksinasi ini berhasil.

Namun, agaknya masyarakat kini semakin cerdas. Melalui penyuluhan, pemahaman hingga pendekatan dari pemerintah publik semakin teredukasi secara benar. Apalagi, dampak Vaksinasi ini kian dirasakan banyak pihak. Memang tidak secara langsung menekan penularan Covid-19. Namun perlahan mampu menurunkan angka penyebaran secara drastis. Artinya, jurus herd immunity dirasa memang mumpuni. 

Vaksinasi sendiri berfungsi sebagai pembentuk zat antibodi. Memang tidak serta merta masyarakat dapat terhindar dari Covid-19 namun setidaknya menjadi lebih siap, ketika tubuh terserang virus. Dari pemahaman ini masyarakat kemudian menjadi lebih aware dan sadar jika Vaksinasi adalah ihktiar memerangi virus Covid-19.

Penyebaran virus Corona memang harus diantisipasi. Apalagi Kini muncul kembali varian baru bernama Omicron yang diklaim telah bermutasi dan lebih ganas ketimbang sebelumnya. Namun, pemerintah tetap mengimbau untuk tidak bersikap panik. Yang terpenting ialah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, hingga Vaksinasi. 

Kabar terbaru menyebutkan, jika Indonesia telah sukses menggapai target Vaksinasi secara penuh. Yakni, 40 persen dari populasi telah tervaksin di akhir tahun 2021 lalu. Sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. 

Retno Marsudi selaku Menlu menyatakan jika 22 Desember 2021 lalu, Indonesia telah berhasil memenuhi target WHO. Untuk melakukan Vaksinasi secara penuh hingga 40 persen dari penduduknya. Menurut trackrecord, sepanjang tahun 2021 Indonesia terus berupaya mengamankan pasokan vaksin bagi masyarakat. Diantaranya ialah, 20,25 persen vaksin berasal dari COVAX, sementara sisanya berasal dari dose-sharing negara-negara yang didapat secara free alias gratis.

Jumlah masyarakat yang telah tervaksin ini dikonfirmasi sekitar 270 juta lebih, menjelang akhir Desember 2021 lalu. Bahkan, jumlah ini dikatakan kelima terbesar di dunia setelah India, Amerika Serikat, Brasil serta RRT, imbuh Retno. Namun, tantangan selanjutnya ialah pemenuhan atas target 70 persen Vaksinasi penuh. Dari total populasi yang ditarget pada pertengahan tahun 2022.

Retno menegaskan jika diplomasi kesehatan akan terus menjadi prioritas utama terkait Covid-19. Dengan rincian ialah, memperkuat infrastruktur kesehatan Nasional maupun industri kesehatan, yang berada di seputar obat-obatan maupun vaksin.

Pemerintah sendiri telah menargetkan bakal mampu memproduksi vaksin secara mandiri. Serta mampu menjadi hub atas produksi vaksin di wilayah kawasan. Sembari meneruskan dan mendorong riset hingga jejaring manufaktur vaksin. Melalui CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. 

Capain-capaian ini tentu menjadi Kabar yang cukup menggembirakan. Setelah bergelut dengan waktu dan beragam rintangan, akhirnya pemerintah bisa lega karena target dari WHO ini telah terlaksana dengan baik. Tinggal fokus kepada target kedua dengan angka 70 persen tersebut. 

Kemungkinan pelaksanaan Vaksinasi ini kedepan bakal lebih mudah dan terarah karena masyarakat juga makin paham atas fungsi dan tujuan Vaksinasi. Namun, meski telah mencapai target ini pemerintah juga tak kendor untuk selalu mengimbau untuk terus menaati prokes secara ketat juga disiplin. 

Akhirnya, kerja keras ini membuahkan hasil yang manis. Bak hujan di musim kemarau, berita ini menjadi penyemangat yang besar. Tak hanya itu, jalan seolah juga terbuka lebar untuk mampu mensukseskan tantangan pemenuhan target yang kedua. Implikasinya ialah, kekebalan kelompok ini akan cepat tercapai. Sehingga Indonesia akan makin siap menghadapi serangan virus Covid-19 hingga Omicron. Dan mampu terbebas dari pandemi ini dengan segera.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas IISIP Jakarta 

Oleh : Robert Krei )*

Pemekaran wilayah Papua mengutamakan kepentingan masyarakat karena program ini diciptakan untuk mereka. Ketika provinsi ditambah maka masyarakat akan nyaman karena mengurus surat penting ke kantor pemerintah daerah lebih mudah.

Di Papua sudah ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Namun akan ada penambahan sehingga ada total 5 provinsi, dan tambahannya adalah provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran wilayah adalah sebuah hal yang wajar karena banyak juga terjadi di provinsi lain dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua akan mempercepat pembangunan di sana. Penyebabnya karena jika ada provinsi baru maka otomatis ada gedung pemerintahan baru, sekolah baru, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan ini maka yang paling diuntungkan adalah warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Pertama, masyarakat bisa mengurus surat-surat penting dengan lebih dekat dan cepat karena mereka tak perlu jauh-jauh ke Jayapura. Logikanya, jika ada banyak provinsi maka ada kantor gubernuran dan kantor dinas yang baru. Masyarakat bisa mengurus berbagai surat penting ke kantor dinas yang baru tersebut, dengan lebih hemat waktu dan biaya, karena jaraknya lebih dekat.

Kedua, jika ada pemekaran wilayah maka ada provinsi baru dan berarti ada dana APBD dari pemerintah. Kucuran dana ini yang diharapkan oleh masyarakat, karena bisa untuk membangun daerah tersebut. Misalnya jika suatu daerah terpencil jalannya masih makadam, maka bisa diaspal dengan anggaran dari APBD tersebut.

Akibatnya, mobilitas masyarakat akan lebih lancar sehingga mereka bisa bepergian dengan lebih cepat dan tidak harus berjalan kaki lagi. Dengan lancarnya mobilitas maka bisa semangat untuk berangkat kerja atau mencari pekerjan baru. Hidup akan terasa lebih mudah karena akses jalannya juga lebih mudah. Mereka tidak takut terisolir hanya gara-gara jeleknya jalanan di distrik tersebut.

Sedangkan yang ketiga, ketika ada pemekaran wilayah maka ada gubernur baru, yang menurut otonomi khusus harus dari orang asli Papua (OAP). Ia akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat di Bumi Cendrawasih karena ingin membangun daerahnya sendiri dan mengetahui apa saja kebutuhan warga di sana. Masyarakat juga untung karena gubernur baru biasanya lebih bersemangat dan punya ide-ide segar.

Filep Wamafma, Senator Papua Barat, menyatakan bahwa rencana pemekaran wilayah akan lebih mendorong kemajuan dan kemakmuran rakyat Papua. Jadi, pemekaran ini akan lebih menitikberatkan ke orang asli Papua, karena mereka harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Pemerintah memang memprioritaskan orang asli Papua, pertama dengan pembentukan majelis rakyat Papua sebagai perwakilan dari warga asli di Bumi Cendrawasih. Kedua, di dalam otsus disebutkan semua pejabat mulai dari tingkat gubernur (dan wakilnya) sampai bupati dan walikota juga harus orang asli Papua.  Hal ini bukanlah pilih-pilih, melainkan memberi kesempatan mereka untuk membangun daerahnya sendiri.

Ketika ada pemekaran wilayah maka gubernur, wakil, dan jajarannya wajib diisi orang asli Papua. Dengan mengutamakan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih maka mereka akan lebih mengerti bagaimana cara mendekati masyarakat, baik di masa damai atau ketika ada gejolak. 

Pemekaran wilayah Papua benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Pertama, mereka akan diberi fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai. Kedua, akan ada dana APBD yang bisa digunakan untuk kemaslahatan warga sipil. Ketiga, semua gubernur dan pemimpin baru di provinsi baru adalah orang asli Papua sehingga bisa membangun daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, Pemekaran wilayah patut untuk terus diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh: Muhammad Toha )*

Paham radikal wajib diberantas hingga ke akarnya karena membahayakan masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan vaksinasi  ideologi Pancasila untuk mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Pancasila adalah dasar negara yang sudah berdasarkan keanekaragaman masyarakat. Pancasila tidak bisa diganggu-gugat dan diubah dengan yang lain. Akan tetapi ada manuver kelompok radikal ingin mengubah ideologi bangsa dan memusuhi Pancasila, karena mereka ingin membuat negara khalifah di Indonesia. Padahal mereka tidak ikut berjuang melawan penjajah tetapi ingin mengubah dasar negara seenak udelnya sendiri.

Radikalisme memang harus diberantas hingga ke akarnya karena jangan sampai negeri ini hancur-lebur karena di mana-mana ada pengeboman dan ancaman kekerasan dari teroris. Kelompok radikal selalu menggunakan kekerasan dalam aksinya. Tingkah mereka tentu membahayakan warga sipil karena akan takut untuk beraktivitas di ruang publik.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan bahwa kesiapsiagaan ideologi Pancasila menjadi vaksin untuk mencegah menyebarnya radikalisme di Indonesia. Pendekatan dengan agama karena kelompok teroris sering membrentokkan agama dengan negara padahal kedua hal itu tidak bersebrangan.

Negara tidak pernah bersebrangan dengan agama karena buktinya Indonesia mengakui 6 agama. Selain itu, di Pancasila sila pertama disebut: ketuhanan yang maha esa. Berarti negara menyuruh rakyatnya untuk beribadah dan membina hubungan baik dengan tuhan, serta mengutamakan agama di atas segala-galanya.

Pancasila memang menjadi vaksin untuk mencegah penyebaran paham radikal karena ketika semua orang paham dan mengimplimentasikan Pancasila maka tidak akan teracuni oleh radikalisme. Kelima sila dalam Pancasila jika dihayati akan menjadi tameng ampuh dari serangan radikalisme.

Pertama, sila ketuhanan yang maha esa. Kelompok radikal memang sering menggunakan kedok, seolah-olah mereka orang paling taat sedunia. Akan tetapi mereka jelas melanggar perintah Tuhan karena nekat membunuh orang lain ketika ada pengeboman dan merusak fasilitas umum. Sungguh perbuatan yang tercela dan akan dicatat oleh malaikat sebagai kejahatan besar.

Jika masyarakat mengimplementasikan sila ketuhanan yang maha esa maka akan menjalin hubungan baik, tak hanya kepada Tuhan tetapi juga ke sesama manusia. Jika mereka berhubungan baik maka akan menjadi toleran, dan tidak mau diajak oleh kelompok radikal yang jelas intoleran.

Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika semua WNI mengimplementasikannya maka akan selalu adil dan mengutamakan adab dalam bertindak. Dalam bermasyarakat juga harus adil dan mereka menghindari kelompok radikal karena selalu mengutamakan kepentingannya sendiri untuk mewujudkan negara khalifah, sehingga jelas bertindak tidak adil.

Sedangkan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Tiap orang yang mengimplementasikan sila ini akan berusaha bersatu demi masa depan negara yang lebih baik. Mereka tidak mau jika kena rayu kelompok radikal karena radikalisme selalu memecah-belah bangsa dan tidak mau mempersatukan rakyat Indonesia.

Sila keempat dan kelima Pancasila jika diimplementasikan juga bagus sekali karena mengutamakan musyawarah, yang berarti ada sesi untuk mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini bersebrangan dengan kelompok radikal yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan sangat egois.

Pancasila adalah vaksin ampuh untuk menggebuk radikalisme di Indonesia. Jangan sampai kelompok radikal menguasai negeri ini dan akhirnya jadi kacau-balau. Tiap WNI harus mengimplementasikan Pancasila sehingga mereka memiliki benteng yang kuat dari radikalisme dan terorisme. Ketika semuanya punya rasa nasionalisme yang tinggi maka tidak akan kena bujuk-rayu dari kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute