Oleh :Faradiba Susilowati )*

Pemerintah terus optimal dalam menyediakan vaksin Covid-19 ke Indonesia. Kedatangan vaksin tersebut pun dilakukan secara bertahap, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan vaksin.

Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan persoalannya bukan karena vaksin covid-19 mengalami kelangkaan atau pengiriman terputus dari negara produsen.           Tetapi memang pengiriman vaksin dari luar negeri tersebut bertahap. Juli ada 25 juta dosis. Agustus 30-40 juta dosis. September 30-40 juta dosis.

            Pada bulan Oktober pemerintah memiliki banyak stok sekitar 70-80 juta dosis. Sehingga memang kita dalam melakukan vaksinasi harus bertahap, sesuai ketersediaan.          Siti Nadia mengatakan bahwa saat ini program vaksinasi Covid-19 sudah menyasar semua umur, termasuk usia 12 tahun ke atas.

            Kemudian, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi semakin tinggi, karena meningkatnya laju kasus positif covid-19. Selain itu, sertifikat vaksin covid-19 jadi syarat wajib perjalanan jarak jauh.

            Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 sangat baik. Tapi hal tersebut bukan masalah utama kelangkaan vaksin Covid-19 di beberapa daerah. Permasalahan utama yang sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semuanya. Indonesia membutuhkan vaksin sebanyak 426 juta dosis. Namun yang diterima saat ini baru 130 juta dosis.

            Siti Nadia menuturkan, dari 130 juta dosis 68 juta dosis sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. 61 juta sudah tervaksinasi. Dari 68 juta yang terdistribusi sudah pasti ada sisa, mungkin sekitar 5%. Sehingga, sudah 65 juta dosis yang terpakai. Yang masih di gudang-gudang farmasi kurang lebih 5 juta. Sisanya terdapat 65 juta saat ini di gudang Biofarma.

            Dia melanjutkan, dari 65 juta dosis di gudang Biofarma, 30 juta di antaranya masih dalam bentuk setengah jadi, yang perlu diproduksi selama 3-4 pekan ke depan. Sebanyak 30 juta dosis dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

            Siti menilai bahwa Biofarma perlu mempercepat produksi, BPIM harus mempercepat pengujian mutu. Di sisi lain memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap.

            Ia menuturkan, 50% dosis vaksin covid-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, kasus Covid-19 di Jawa dan Bali cukup tinggi. Sisanya disebar ke 27 provinsi di luar Jawa Bali. Sehingga pembagiannya akan berbeda-beda.

            Di samping itu, jumlah vaksin yang didistribusikan tidak secara sekaligus dan sesuai perhitungan yang telah ditentukan. Yang menjadi catatan adalah vaksin tergantung laporan stok dan kecepatan penyuntikan. Semakin cepat penyuntikan, maka akan semakin cepat mendapatkan tambahan. Kondisi tersebutlah yang membuat beberapa daerah berasums bahwa distribusi vaksin covid-19 tidak merata.

            Dia menjelaskan bahwa Indonesia setiap bulan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Bulan Agustus, kemungkinan Indonesia menerima 15 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

            Siti Nadia Berujar, pihaknya berharap agar nantinya Covac Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang dibeli dari AstraZeneca perkiraannya sekitar 3 juta. Dirinya memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus.

Jika vaksinasi ini diberikan secara masal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

            Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin untuk keperluan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi sekitar 70 persen populasi atau 181,5 juta penduduk.

            Tak hanya vaksin saja, Retno berujar, tawaran dukungan dalam penanganan pandemi juga telah diterima Indonesia dari sejumlah negara sahabat. Seperti Singapura yang memberikan tabung oksigen kosong dengan kapasitas 50 liter, APD dan alat kesehatan lainnya.

            Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar demi mengakhiri pandemi selain penerapan protokol kesehatan, tentu saja bagi yang belum menerima vaksin, perlu bersabar terlebih dahulu karena kedatangan vaksin yang memang bertahap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua  menjadi Undang-Undang.  Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). RUU Otsus Papua teraebut  merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.  Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru yaitu terkait dana Otsus Papua juga diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Pengesahan tersebut menjadikan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat menjadi  sangat lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua, sehingga manfaat besar yang dihasilkannya tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberikan dukungan sejak awal proses pembahasan hingga pengesahan salah satunya melaksanakan deklarasi virtual bersama berbagai kalangan warganet, Milenial, dan masyarakat pada (17/7) kemarin.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dan aksi posting konten positip dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai kalangan mulai dari  tokoh publik serta Milenial asli Papua agar mendukung pengesahan Otsus yang ditetapkan DPR RI.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua lewat aksi posting konten positip di media publik yang menumbuhkaan optimisme masyarakat Papua terhadap pengesahan Otsus Jilid 2 demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat, dengan adanya Otsus jilid 2 ini akan membawa kesejahteraan rakyat Papua.

“Masyarakat semakin menaruh harapan terhadap pemerintah bahwa program Otsus jilid 2 ini akan berjalan sesuai tujuan awal yaitu membawa kesejahteraan masyarakat asli Papua” ujar Rusdi.

Rusdil juga mengajak masyarakat asli Papua di seluruh wilayah untuk mengapresiasi dan mengawal pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua guna lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar program Otsus jilid 2 Papua demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

Adapun dalam deklarasi virtual  Warganet dan Generasi Milenial Papua menyatakan beberapa komitmennya yaitu :

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melalui aksi penyebaran konten narasi positip  seputar pengesahan Otsus jilid 2 di media publik demi terciptanya optimisme dalam rangka percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif seputar pengesahan Otsus jilid 2 di lini media publik demi terciptanya situasi kondusif dalam.rangka keberlanjutan pembangunan di segala bidang  menuju Papua gemilang bersama NKRI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai dengan 25 Juli, yang kemudian akan dilonggarkan pada 26 Juli jika kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Epidemiolog UKI, Gilbert Simanjuntak, angkat bicara soal perpanjangan PPKM Darurat selama lima hari oleh pemerintah.

“Tidak mungkin mencabut PPKM Darurat saat ini, karena tren penurunan baru beberapa hari dan itu bisa saja fenomena yang tiba-tiba naik lagi (rebound). Memperpanjang adalah keputusan terbaik, dan diambil dengan hati-hati melihat waktu untuk evaluasi diberikan hanya 5 hari,” kata Gilbert, Rabu (21/7/2021).

Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan itu, menambahkan sebenarnya keputusan PPKM Darurat diambil karena ketidak-patuhan masyarakat.

“Dampaknya peningkatan kasus, dan terparah di Jakarta. Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini ada pada masyarakat dan pemerintah daerah. Apabila dalam 5 hari ke depan masyarakat mampu mendisiplinkan diri, menahan diri tidak keluar rumah bila tidak perlu maka pelonggaran akan lebih mudah dilakukan,” jelasnya.

“Ini saatnya kita membangun peradaban yang lebih baik seperti masyarakat di Vietnam, Taiwan, Jepang dan Italia yang mampu disiplin,” sambungnya.

Dia mengimbau, Masyarakat sebaiknya mampu saling mengingatkan, musuh bersama saat ini adalah Covid-19 yang membuat segalanya berubah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengapresiasi keputusan Jokowi, karena pengumuman yang disampaikan Presiden hari ini memberikan kepastian terkait dengan konsep dan waktu PPKM Darurat yang masih akan dijalankan dengan berbagai penyesuaian, sebagaimana usulan, saran dan masukan yang berkembang dari berbagai pihak.

“Untuk itu, konsep ini harus segera disosialisasikan dan dijalankan sehingga niat pemerintah untuk menekan angka Covid-19 dan menjaga kapasitas RS dan aspek ekonomi dan sosial bisa berjalan dengan baik,” kata Melki saat dihubungi, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, Melki melanjutkan, dengan PPKM Darurat ini, hendaknya sektor hulu dapat menahan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan benar. Meskipun dengan kelonggaran-kelonggaran dalam PPKM Darurat ini, prokes yang ketat tetap dijalankan dalam segala aktivitas. Bergitu juga di sektor hilir, meskipun tingginya kasus Covid-19 masih bisa dikendalikan, sektor hilir tetap harus diperkuat, baik itu obat, alkes dan tenaga kesehatan (nakes) harus benar-benar siap.

Melki juga mengapresiasi pernyataan Presiden yang memberikan keyakinan bahwa pasien-pasien yang sedang menjalano isolasi mandiri (isoman) tetap akan dibantu melalui telemedicine atau dikontak nakes, obat pun bisa diberikan, dan yang perlu penanganan bisa dibawa ke rumah sakit (RS). (*)

Tim UNJ sehat bekerja sama dengan Tim Dokter Mabes Polri dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyelenggarakan vaksinasi massal untuk Keluarga Besar UNJ. Mulai dari dosen, karyawan tenaga kependidikan (Tendik), karyawan honorer, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pendaftaran peserta vaksin dilakukan dengan mengisi formular online via Google Form, peserta diharuskan berusia 18 tahun ke atas. Acara vaksinasi bertempat di Gedung Dewi Sartika, Kampus A UNJ.

Acara vaksinasi juga dihadiri Rektor dan para Wakil Rektor UNJ, Ketua Lembaga dan para pejabat lainnya di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Turut hadir juga tamu VVIP dari Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komite 3 DPD RI, Ketua PMI, Sekjen dan Bendahara Umum PMII, Satgas Nasional Covid 19 PMII.

Untuk mengantisipasi jumlah pelamar yang mungkin akan melebihi target, vaksin yang awalnya tersedia hanya tersedia 500, kini ditambah menjadi 1.000 vaksin.

“Pimpinan UNJ berterimakasih kepada Mabes Polri dan OKP Cipayung, khususnya PB PMII yang menginisiasi kerjasama penyelenggaraan vaksinasi hari ini,” kata Rektor UNJ, Prof. Komarudin, Sabtu, (17/7).

Menurutnya, UNJ sangat mendukung program nasional dalam menghadapi pandemi covid dalam bentuk vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity atau pun dalam bentuk lainnya.

“Kami berharap dalam waktu singkat seluruh civitas UNJ beserta keluarganya sudah tervaksinasi secara menyeluruh. Karena itu bila ada yang belum, kami berharap ada program berikutnya,” tambahnya.

“UNJ siap bekerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga apapun demi suksesnya program nasional pencegahan covid, dan UNJ berkomitmen tinggi untuk dapat selalu berpartisipasi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan khususnya Jakarta,” tutup Prof. Komarudin

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta aparat menggunakan pendekatan humanis dalam mengawasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Kita mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat dalam memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Hanya saja saya berpesan kepada seluruh aparat yang terlibat sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengawal serta mengawasi proses berjalannya PPKM harus menggunakan pendekatan yang humanis,” ujar Sultan, Kamis (8/7). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang makin meluas.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis (1/7/2021) lalu di Istana Kepresidenan. Sebelumnya pemerintah juga memberlakukan peraturan PPKM yang diterapkan dengan skala mikro pada 1 Juni 2021 lalu. Menurut Sultan, dalam kondisi darurat saat ini kita memang berharap pemerintah tegas dalam memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggar PPKM. Hal itu dilakukan etelah dilakukan tindakan persuasif.

Sanksi pidana penting, tetapi itu jalan yang terakhir. Yang utama tetap harus mengedepankan sikap edukasi dan menggunakan pendekatan sisi kemanusiaan terhadap masyarakat. Jangan sampai langkah menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman Pandemi justru dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan yang lepas dari paradigma kemanusiaan,” tegas Sultan.

Sultan membenarkan bahwa hak-hak individu masyarakat dalam situasi darurat bisa dibatasi oleh pemerintah dengan suatu konsekuensi hukum demi kepentingan umum yang lebih besar. Seperti dalam penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini yang sedang dilakukan demi tujuan memberikan jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup dan sehat.

Namun, semua kebijakan harus tetap dalam koridor perlindungan agar negara mempraktikkan kebijakan itu sebagai kewajiban untuk memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat”, tuturnya. Adapun pemerintah bersama kepolisian, TNI, dan kejaksaan memiliki wewenang untuk menindak siapa saja yang tidak bisa melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat.

“Kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat bukan alasan untuk menerapkan hukum secara represif. Poin keberhasilan pemerintah adalah bagaimana agar tumbuh kesadaran bersama di dalam masyarakat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah dengan rasa nyaman serta bertanggung jawab,” ungkap senator muda asal Bengkulu itu.

Selain itu, Sultan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjalankan PPKM ini sesuai aturan yang ada di daerah masing-masing. “Saya yakin jika aparat dan masyarakat memiliki cara pandang yang sama akan pentingnya pemberlakuan PPKM ini untuk memutus mata rantai Covid-19. Jadi, kita semua mesti bekerja sama dengan baik,” kata Sultan.(*)

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan sebagian oknum masyarakat untuk membuat surat hasil tes dan vaksinasi Covid-19 palsu untuk mencari keuntungan pribadi. Masyarakat pun mendukung pemberantasan sindikat tersebut karena dapat membahayakan nyawa orang lain.

Pandemi Covid-19 masih belum menemukan titik kapan akan berakhir, banyak masyarakat mulai tidak sabar dengan segala kebijakan yang ada. Bahkan beberapa oknum menawarkan jasa pemalsuan surat hasil tes Covid-19 baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mencokok sindikat pemalsuan surat hasil tes Covid, baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi. Total ada empat tersangka yang ditangkap yakni ESVD, BS, AR dan satu orang yang masih dibawah umur. Selain itu, polisi juga masih memburu satu orang DPO dari sindikat ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, meunuturkan, ada tiga tempat kejadian perkara yang sudah diamankan. Dalam aksinya, para tersangka mempromosikan surat hasil tes dan keterangan vaksinasi itu di media sosial. Mereka juga mematok tarif yang bervariasi untuk setiap surat keterangan.

Yusri mengatakan, untuk surat keterangan swab antigen dijual dengan harga Rp. 60 ribu, surat swab PCR dijual dengan harga Rp. 100 ribu, sedangkan kartu vaksinasi dihargai senilai Rp. 100 ribu.Dirinya mengungkapkan sindikat ini telah melakukan aksinya sejak bulan Maret lalu. Diperkirakan, sudah ratusan orang yang menggunakan jasa para tersangka.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa sindikat ini menyasar orang-orang yang akan melakukan perjalanan, tapi enggan untuk melakukan tes. Seperti yang kita tahu, bahwa sertifikat vaksinasi menjadi syarat penting saat akan melakukan perjalanan selama masa PPKM Darurat. Sayangnya, momentum ini kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tubagus berujar, pelaku menawarkan jasanya melalui media sosial, lalu orang memesan surat yang menyatakan swab antigen ataupun PCR negatif. Menurut Tubagus, aksi pemalsuan yang dilakukan oleh para tersangka ini tentu saja berdampak pada upaya penanggulangan Covid-19. Sebab, surat hasil negatif yang menjadi syarat perjalanan dimaksudkan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 karena pergerakan orang.

Atas perbuatan pemalsuan dokumen tersebut, para tersangka akan dijerat dengan pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP dan Pasal 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Perlu diketahui pula bahwa sertifikat vaksin juga telah dikemas sedemikian rupa. Karena di depan sertifikat tersebut terdapat pula barcode, sehingga mirip sekali dengan sertifikat vaksin asli.

Pemalsuan dokumen ini tentu saja merupakan tindakan kontraproduktif terhadap wabah covid-19. Padahal jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona telah terjadi penambahan 35.094 kasus dari sebelumnya 2.455.912 kasus per 10 Juli 2021. Penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta masih menempati posisi teratas sebagai wilayah di Pulau Jawa dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menurutnya, hal itu lebih penting dilakukan daripada bertanya kapan pandemi akan berakhir. Wiku juga telah memberikan penegasan bahwa virus corona merupakan virus yang ganas dan sangat berbahaya.

Virus ini menyerang tidak memandang usia dan tidak memandang identitas, sehingga bisa menginfeksi siapapun. Ia juga mengingatkan bahwa upaya termudah dan termurah untuk menghindari penularan adalah dengan mengubah perilaku masyarakat. Protokol kesehatan tentu menjadi kunci untuk menghindari penularan.

Segala bentuk kecurangan tentu harus mendapatkan tindakan, apalagi pemerintah juga telah menyediakan vaksin secara gratis sesuai dengan prioritas pemberian. Sehingga pemalsuan dokumen tentang kartu Rapid dan kartu Vaksin Palsu tentu pantas mendapatkan tindakan tegas, apalagi penyebaran virus corona varian baru di Indonesia khususnya di Pulau Jawa sudah sangat mencekam.

Saat wabah atau pandemi ini mengakibatkan kelumpuhan di beberapa sektor, hingga rumah sakit yang kolaps karena overkapasitas, tentu saja yang harus kita lakukan adalah mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku pemalsuan sindikat kartu dan vaksinasi palsu tentu saja patut mendapatkan tindakan tegas, apalagi pandemi belum berakhir, tidak ada kata toleran untuk oknum yang kontraproduktif terhadap penanganan pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Tiyara Moundow (Warganet Kota Gorontalo)

Otonomi Khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah demi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan hak-hak mereka. Keberadaan Otsus dinilai dapat memberikan sebuah kesejahteraan warga Papua, terbukti dengan banyaknya dukungan yang terus digaungkan demi menciptakan Otsus Jilid 2.

Bulan Maret lalu, kurang lebih 50 warga Papua turut menggelar aksi pawai dengan menggunakan pakaian adat di dekat Istana Negara demi mendukung Otonomi Khusus Jilid 2. Adapun tujuan mengenakan pakaian adat tersebut dinilai sebagai memperkenalkan suku dan bangsa Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Sudah sewajarnya Otsus dilanjutkan sebagai upaya memajukan Tanah Papua dan diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang Papua, karena bagaimanapun Papua bagian dari NKRI.

Upaya dalam melanjutkan Otsus Papua menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan ke seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan perekonomian menjadi fokus pemerintah di setiap daerah.

Sebelumnya, Otsus Jilid 1 telah dilakukan dengan lancar dan masyarakat Papua telah merasakan perkembangannya selama Otsus tersebut berlangsung. Pemerintah terus memaksimalkan saluran bantuan kepada seluruh wilayah di Indonesia, semata-mata dengan tujuan agar seluruh daerah mendapatkan fasilitas yang sama rata tanpa adanya suatu perbedaan. Begitu juga dengan banyaknya aspirasi masyarakat di Papua, Otsus Jilid 2 diharapkan dapat lebih memberikan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 yang mengatur jalannya Otonomi Khusus Papua. Adanya Otsus Jilid 2 merupakan suatu langkah awal positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi setiap upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Oleh karenanya, masyarakat Indonesia terus mendukung dan mendorong percepatan pengesahan Otonomi Khusus Jilid 2 demi terpenuhinya hak-hak masyarakat di Papua. Sebagai rakyat Indonesia yang peduli dan berkeinginan untuk maju bersama, kemakmuran Papua menjadi harapan utuh sebagai langkah mencapai bangsa yang besar.

Presiden Jokowi menegaskan sikapnya terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia, yaitu tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945. Dengan tegas Jokowi menolak munculnya wacana soal masa jabatan Presiden selama tiga periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M. Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Menyikapi fenomena tersebut, Pakar hukum Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, menyatakan apresiasinya terhadap sikap tegas dan menghargai supremasi hukum dari Presiden Joko Widodo. Ia melihat Jokowi tidak terpengaruh dengan bisikan dari para pendukungnya untuk merubah konstitusi.

Sikap tersebut merupakan sesuatu yang menurutnya tepat, sebab bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

“Sikap Jokowi sudah tepat. Bisa jadi ada agenda tertentu dari para pendukung Jokowi melalui wacana tersebut. Kita patut mewaspadai adanya potensi free rider jika Presiden Jokowi menjabat 3 periode”, ujar Dahniel.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendorong Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan pasukannya membantu Polri dan pemerintah, dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19.

“Kami minta TNI untuk mengerahkan seluruh kemampuannya all out dalam mendukung PPKM Darurat bersama Polri,” kata Bobby, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Bobby, kenaikan tajam angka kasus COVID-19 di Indonesia ini perlu direspons dengan penegakan disiplin dan pembatasan mobilitas sementara. Apalagi, ini sejalan dengan mengamankan target proses vaksinasi 1 juta per hari.

“Sebagai upaya menekan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang sudah bermutasi dan lebih cepat penularannya. Maka, pengerahan angkatan bersenjata dalam menghadapi pandemi ini sudah lumrah seperti di negara-negara lain,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta juga menganggap bagus keterlibatan TNI supaya aktif dalam membantu Polri dan pemerintah, untuk mengawasi pelaksanaan PPKM darurat selama dua minggu ke depan.

“Di beberapa tempat memang keterlibatan aparat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan PPKM bisa terlaksana dengan baik. Yang penting, pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan persuasif,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Penggerak Milenial (PMI), M. Adhiya Muzakki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan segala bentuk aturan pemerintah yang berlaku. Hal itu disampaikan Adhiya mengingat kasus aktif Covid-19 yang semakin hari semakin meroket.

“Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus taat prokes demi kebaikan bersama,” ujar Adhiya (4/7/2021).

Adhiya yakin Indonesia akan bebas Covid-19 jika masyarakatnya taat dan patuh terhadap pemerintah. Menurutnya, telah terbukti bahwa beberapa negara yang berhasil melawan Covid-19 karena masyarakatnya taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, serta berbagai macam aturan pemerintah.

“Hindari kumpul-kumpul, aksi demontrasi, dan hal lainnya. Hindari kerumunan, sayangi keluarga. Mari kita putus rantai penyebaran Covid-19 dengan cara taat dengan anjuran pemerintah. Dengan kita taat prokes, kita sudah membantu nakes, polri, TNI, dan kelompok lain yang bertugas,” ujarya.

Adhiya menambahkan, warga negara lain sekarang bisa beraktivitas seperti biasa lantaran mereka sudah melakukan vaksinasi lebih dari 50%. Sedangkan di Indonesia, kata dia, masih terjebak narasi hoaks bahaya vaksin.

Karena itu menurutnya, Pemerintah, Polri, TNI, tenaga kesehatan, relawan, dan seluruh komponen masyarakat harus berperan aktif dalam kesuksesan vaksinasi di Indonesia.

“Kita harus dukung upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan vaksinasi agar tercapai herd immunity. Masyarakat jangan sampai termakan hoaks soal bahaya vaksin,”.

Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Indonesia, Adhiya berharap vaksinasi akan selesai di akhir tahun 2021.

“Tahan dulu segala bentuk aktivitas yang dilarang. Tetap patuhi prokes jika ada hal penting. Mari kita dukung Polri, TNI, tenaga kesehatan yang berjuang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 ini. Rakyat nurut, Covid-19 cabut,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menerapkan PPKM Darurat selama 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Presiden juga meminta masyarakat mendukung kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19. Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 mampu ditekan apabila masyarakat disiplin dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, pembatasan aktivitas yang ada dalam PPKM darurat akan lebih ketat dibandingkan kebijakan penanganan Covid-19 sebelumnya. Ia pun berharap nantinya masyarakat dapat mematuhi semua aturan tersebut. (**)

Pekan Olahraga Nasional ke-20 kali ini akan diselenggarakan di Provinsi Papua. Sejumlah persiapan tengah dilakukan Panitia Besar PON, termasuk menyiapkan program promosi untuk menyemarakkan pesta olahraga terbesar ini dalam rangka hitung mundur 100 hari menuju PON XX Papua 2021.

Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua rencananya akan digelar pada 2-15 Oktober 2021. Event empat tahunan ini, akan mempertandingkan total 37 cabang olahraga dan 56 disiplin olahraga.

Semakin dekat dengan pelaksanaan PON, sejumlah persiapan terus digencarkan, mulai dari persiapan infrastruktur venue hingga program promosi untuk lebih mengenalkan PON kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

“Tak henti-hentinya, kami PB PON Papua selaku Panitia Penyelenggara, terus berupaya mensosialisasikan perkembangan terkait persiapan dan pelaksanaan PON XX Papua 2021. Kami siap menyambut seluruh kontingen maupun masyarakat dari seluruh Indonesia di tanah Papua,” jelas Ketua II PB PON XX 2021, Roy Letlora.

Untuk meningkatkan animo masyarakat tentang Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang diselenggarakan di Provinsi Papua, Panitia Besar PON menyiapkan program promosi bertajuk PONDEMI, hitung mundur 100 hari menuju PON XX Papua 2021.