Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya (PBD) yang juga merupakan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau merasa sangat optimis, Pemerintah Pusat akan menyetujui pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. Keyakinan itu diutarakannya, menyusul adanya perpanjangan SK Kepengurusan Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya sangat yakin dan optimis, papua barat daya akan hadir di tanah ini,” ungkapnya.

Menurut Lambert, sampai saat ini tim pemekaran masih terus berjuang ditingkat pusat agar apa yang sudah diperjuangkan selama ini bisa terwujud. Bahkan, katanya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ikut mendukung apa yang diperjuangkan oleh tim pemekaran, yakni dengan memperpanjang SK Kepengurusan Percepatan Provinsi Papua Barat Daya.

“Terima kasih kepada pak gubernur telah memberikan kami SK dan memperpanjang kepengurusan percepatan provinsi papua barat daya. Dimana saya ditunjuk sebagai ketua tim pemekaran,” ucap Wali Kota Sorong.

Lanjut Lambert, perjuangan pemekaran calon DOB provinsi papua barat daya telah dilakukan sejak 19 tahun yang lalu sampai saat ini. Yang mana PBD diperjuangkan hadir, agar bisa memperpendek rentan kendali di wilayah Sorong Raya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kepengurusan, saya Wali Kota Sorong ditunjuk sebagai ketua tim percepatan pemekaran, sekretaris Bupati Tambrauw, bendahara Bupati Maybrat, wakil Slsekretaris Bupati Raja Ampat, wakil bendahara Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Sorong Selatan,” bebernya.

Provinsi Papua Barat Daya layak ada, sambungnya, karena jika dilihat dari sisi administrasi semua sangat lengkap dan memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah provinsi.

“Saya pikir tidak perlu dipersoalkan lagi, karena semua kriteria yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menghadirkan suatu daerah otonom yang baru sudah kami penuhi. Hanya tunggu Tuhan yang gerakan hati-hati para penentu di Jakarta, bisa munculkan Papua Barat Daya. Berdoa dan berdoa, saya optimis terlebih pak gubernur,” tandasnya.

Wali Kota menambahkan, yang diharapkan Gubernur Papua Barat adalah dukungan doa dari semua masyarakat.

“Pak gubernur sudah rekomendasi Pemekaran PBD. Sedangkan anggaran juga beliau siap mendukung,” pungkasnya.

sumber:  https://kumparan.com/balleonews/tim-pemekaran-terus-berjuang-mekarkan-calon-dob-papua-barat-daya-1xN2sRHt7hx/full

PAPUA – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menegaskan, penggunaan sekolah di Distrik Dekai sebagai tempat penampungan anggota Brimob sudah seizin pemerintah daerah.

Didimus Yahuli mengakui penempatan anggota Brimob karena kegiatan belajar mengajar belum normal.

“Penggunaan sekolah sebagai tempat penampungan bersifat sementara sambil menunggu kesiapan GOR, aktivitas belajar juga belum normal,” kata Bupati Yahuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jayapura, Papua, Antara, Minggu, 23 Januari. 

Dijelaskan, keberadaan anggota Brimob yang menempati sekolah-sekolah akibat personel yang lama belum ditarik sementara yang baru sudah tiba sehingga untuk sementara ditempatkan di tiga sekolah.

Tiga sekolah yang menjadi lokasi penampungan anggota Brimob yakni SMA Ninia, SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 dan ketiganya berlokasi di Distrik Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo.

Terkait aksi demo para pelajar yang terjadi Kamis lalu, Bupati Yahuli menyayangkan karena seharusnya mereka mendatangi dirinya tanpa harus melakukan demo.

“Senin saya akan memantau apakah kegiatan aktivitas belajar mengajar di tiga sekolah sudah berlangsung normal atau belum,” tegas Bupati Didimua Yahuli.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengakui penempatan personel Brimob di tiga sekolah atas persetujuan pemda setempat dan bersifat sementara.

“Mulai Minggu hari ini mereka (anggota Brimob) akan menempati GOR Dekai dan keberadaannya untuk membantu Polres Yahukimo memulihkan kondisi kamtibmas,” kata Fakhiri.

Sumber: Antara

MANOKWARI, – Tokoh adat Biak bersama wakil lembaga kultur di Provinsi Papua Barat berharap kedamaian dan keamanan wilayah itu terjamin dari berbagai teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berupaya menghambat pembangunan.

Kepala Suku Biak wilayah Provinsi Papua Barat Mananwir Hengky Korwa, melalui sambungan telepon, Senin, mengatakan bahwa kebrutalan kelompok bersenjata di Maybrat bukan bagian dari budaya orang asli Papua.

Dia berharap rangkaian peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan hingga menewaskan Sertu Anumerta Miskael Rumbiak putra asli Papua pada 20 Januari lalu merupakan tindakan tidak manusiawi yang melukai seluruh warga Biak di tanah Papua.

“Khusus kepada warga Biak di wilayah Papua Barat agar tetap tenang, tidak mudah terhasut, kita bersama mendukung penuh langkah penegakan hukum oleh aparat TNI-POLRI untuk menangkap para pelaku,” ujar Mananwir Hengky Korwa.

Selanjutnya Semuel Kambuaya wakil masyarakat adat Maybrat di lembaga kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong adanya dialog damai sebagai solusi menyelesaikan konflik bersenjata di daerah asalnya itu.

Ia menyatakan bahwa pembunuhan keji yang terjadi di wilayah Kabupaten Maybrat dengan menyasar pos-pos milik aparat keamanan, bukan budaya orang pribumi Maybrat.

“Bagian ini perlu saya luruskan, bahwa orang asli Maybrat cinta damai dan hidup penuh kasih sebagaimana didikan sejak nenek moyang kami,”kata Kambuaya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat adat kabupaten Maybrat agar tetap tenang, serahkan sepenuhnya peristiwa Kisor 2 September 2021 dan Aifat Timur 20 Januari 2022 kepada aparat penegak hukum.

“Sudah dua kali peristiwa penyerangan dan penembakan di daerah adat kami yang memakan korban jiwa, kami minta ini harus dihentikan dan biarkan daerah kami aman dan damai seperti sedia kala,” harap Samuel Kambuaya.

Oleh : Alfonso Lokbere )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan strategi jitu dalam mempercepat pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka akan dibangun banyak infrastruktur dan mempercepat modernitas di Papua.

Penambahan provinsi alias pemekaran wilayah menjadi rencana besar pemerintah daerah Papua. Pasalnya, dengan wilayah yang begitu besar (lebih dari 4.000 hektar), memiliki 2 provinsi akan terlalu sulit. Penyebabnya karena jika daerahnya terlalu luas maka APBD yang diberi akan dibagi-bagi dan menjadi sangat sedikit per kota, sehingga pembangunan di sana kurang cepat.

Oleh karena itu pemekaran wilayah menjadi solusi, agar dana APBD yang diberi bisa difokuskan pada tiap provinsi. Rencananya ada provinsi tambahan yakni Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Tabi Saireri, sehingga total ada 5 provinsi di wilayah Bumi Cendrawasih.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua adalah strategi untuk mempercepat pembangunan. Jika ada pemekaran maka akan dibangun infrastruktur, termasuk infrastruktur pemerintahan dan keamanan.

Dalam artian, ketika ada pemekaran wilayah dan status provinsi baru maka otomatis akan dibangun gedung gubernuran yang baru. Ketika ada gedung tersebut maka diikuti dengan pembangunan gedung lain seperti kantor pemerintah provinsi, kantor polisi dan markas TNI. Semua dibangun demi pembangunan karena mereka melayani rakyat.

Infrastruktur lain yang dibangun di provinsi baru adalah gedung sekolah yang representatif sehingga anak-anak Papua bisa belajar di sana, tanpa harus jauh-jauh pergi ke provinsi lain. Jika masyarakatnya rajin bersekolah maka otomatis mereka bertambah cerdas dan terjadi pembangunan di sektor sumber daya manusia. Dengan ijazah yang lebih tinggi maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain sekolah maka infrastruktur lain yang dibangun adalah jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Jalan penghubung antar provinsi akan diaspal dan memudahkan mobilitas masyarakat Papua, dan mempersingkat waktu mereka yang ingin pergi ke distrik lain. Mereka tak perlu lagi melewati jalan setapak dengan berjalan kaki.

Jika ada jembatan di provinsi baru maka selain memperlancar mobilitas, juga bermanfaat di bidang pariwisata. Contohnya adalah Jembatan Youtefa yang telah dibangun beberapa tahun lalu, dan menjadi objek wisata favorit para turis. Dengan pembangunan jembatan maka bisa menaikkan perekonomian rakyat karena akan ramai pengunjung dari daerah, bahkan negara lain.

Saat ada jalan raya baru maka pembangunan di bidang ekonomi akan terjadi karena mobilitas dari truk atau kendaraan lain yang mengangkut barang dagangan akan lebih lancar. Mereka bisa mengirim sembako dan kebutuhan lain via jalan darat sehingga tidak bergantung pada pengiriman via udara (karena sebelumnya jalan darat amat buruk). Akibatnya harga barang-barang jadi turun karena biaya kirim via darat lebih murah.

Oleh karena itu pemekaran wilayah Papua amat didukung, tak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Mereka senang karena jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung-gedung baru pula. Tujuannya bukan untuk pamer melainkan untuk kemajuan rakyat Papua.

Pemekaran wilayah yang mempercepat pembangunan adalah salah satu strategi pendekatan terhadap masyarakat Papua, yakni dengan pendekatan kesejahteraan. Diharap dengan banyaknya pembangunan dan rakyatnya yang makin makmur, maka tercipta hubungan yang harmonis.

Pembangunan di Papua akibat dari pemekaran wilayah memiliki payung hukum yakni UU Otsus. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya untuk mengkoleksi gedung bertingkat, melainkan untuk memakmurkan warga Papua. Dengan pesatnya pembangunan maka taraf hidup mereka akan makin maju dan mobilitasnya juga lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Komnas HAM tidak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri yang bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI-Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri tahun  2021 beberapa waktu yang lalu yang di tayangkan melalui Channel YouTube Tribrata Humas Polri, Senin (22/2/2021).

Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan mensinyalir bahwa ada pihak- pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB bahkan KKB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020). Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cenderawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

“Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Yang minta-minta itu KKB,” ujar Mahfud saat itu.

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri. Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.

Hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI-Polri. Sebab menurut dia, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah. (***)

sumber:  https://www.klikanggaran.com/peristiwa-daerah/pr-115966598/komnas-ham-dukung-tnipolri-lakukan-pengamanan-di-papua

Oleh: Antara 2022

Logistik pemungutan suara ulang (PSU) Yalimo dijadwalkan mulai didistribusikan pada Sabtu (22/1) ke 31 titik yang tersebar di lima distrik.

Komisioner KPU Papua Melkianus Kambu kepada Antara, Kamis, mengakui proses penyortiran dan lipatan surat suara serta logistik lainnya sudah dilaksanakan di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo.

Ke-31 titik yang menjadi lokasi pendistribusian logistik separuh lebih dijangkau melalui darat dan hanya 14 titik yang melalui udara, yakni Distrik Apalapsili enam titik, Distrik Benawa lima titik dan Distrik Abenaho tiga titik.

“Secara keseluruhan logistik siap didistribusikan ke kampung-kampung melalui 31 titik sehingga diharapkan pelaksanaan PSU Rabu (26/1) berjalan lancar, ” harap Kambu

Melkianus Kambu menambahkan, PSU Yalimo diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni paslon 01Lakius Peyon-Nahum Mabel dan paslon 02 yaitu Nahor Nekwek-John Wilil.

Jumlah pemilih tercatat 90.948 orang yang akan memilih di 327 TPS, jelas Kambu.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021 mendiskualifikasi calon Bupati Yalimo Erdi Dabi.

Dalam amar putusan tersebut, pasangan calon bupati Er Dabi yakni calon wakil bupati John W. Will tidak didiskualifikasi sehingga diberi peluang untuk maju dengan pasangan barunya di PSU mendatang yang saat ini berpasangan dengan Nahor Nekwek.

PSU yang akan dilaksanakan Rabu (26/1) merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan tanggal 5 Mei 2021 diikuti pasangan calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-John Will dan Lakius Peyon-Nahum Mabel.

Oleh: Doberainews

Manokwari,- Tokoh Intelektual Arfak dukung TNI/Polri Tangkap Pelaku Penembakan Di Maybrat Papua Barat pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin.

Saya melihat penembakan yang terjadi Maybrat adalah tindakan brutal, dan tidak manusiawi dengan mengorbankan anak – anak Papua yang seharusnya menjadi tuan di negeri sendiri dengan menjaga Tanah Papua.

Kami mengutuk tindakan tidak manusiawi ini. Saya mendukung TNI/Polri untuk kejar hingga tangkap pelaku – pelaku tersebut sebab tindakan mereka berdampak luas terhadap keamanan masyarakat di area tersebut.

“Saya minta TNI /Polri kerjar dan tangkap oknum – oknum yang melakukan kejahatan tersebut sehingga kamtibmas di Papua Barat kondusif. Jangan sampai melebar ke Kabupaten lainnya,”Kata Intelektual Arfak, Daud Indouw kepada media ini, Sabtu (22/1/2022).

Sebagai salah satu tokoh Masyarakat di Papua Barat, Daud harap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang beredar dan tetap mendukung aparat TNI/Polri untuk menangkap oknum – oknum tersebut. Masyarakat diharapkan bahu membahu kita jaga daerah kita agar aman dan kondusif,”harapnya.

Secara khusus, Daud meminta kepada masyarakat Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni agar bersama – sama menjaga daerah tetap aman. Apabila ada oknum – oknum yang dicurigai segera melapor kepada aparat agar bisa diantisipasi.

Saya minta kepada masyarakat di Kabupaten Pegaf dan Mansel untuk tetap menjaga Kamtibmas. Dua Kabupaten ini, Kata Daud Pemerintah pusat telah menjawab aspirasi masyarakat dengan menghadirkan Dua Kabupaten untuk anak – anak Arfak agar menjadi tuan di negeri sendiri, karena itu saya minta masyarakat Arfak harus jaga Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan termasuk Manokwari agar tetap aman dan kondusif.

Disisi lain, Daud juga berharap masyarakat tidak menggunakan cara – cara kekerasan apalagi mengorbankan nyawa manusia untuk memperjuangkan aspirasinya.

“Kalau ada masalah, silahkan menggunakan cara – cara Demokrasi untuk selesaikan,” harapnya.

Daud juga menilai aparat TNI tidak memiliki SOP saat berada di Konflik. Yang saya sesali adalah TNI sebagai Institusi yang professional harusnya memiliki standar keamanan saat berada di daerah Konflik tapi kenapa bisa terjadi penyerangan penembakan misterius seperti itu, hingga menewaskan 1 prajurit dan yang lainnya luka – luka.

Saya pikir sebelum melaksanakan pekerjaan di daerah konflik, harusnya disterilisasi dahulu areanya agar resiko konfliknya kecil. Karena itu, saya harap analisis keamanan TNI sendiri perlu ditingkatkan terutama saat berada di daerah Konflik sehingga tidak mengorbankan korban jiwa.

Sekali lagi, kami dukung TNI /Polri tangkap oknum – oknum penyerangan di Maybrat. Harapan kita, jangan korbankan masyarakat yang tidak bersalah,”pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pada 20 Januari 2022 pukul 07.00 Wit terjadi penembakan yang dilakukan oleh OTK diduga kelompok TPN OPM kepada aparat Yon Zipur 20 PPA yang sedang dalam perjalanan dari Bas Camp menuju ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Fankario dan Kampung Kamat Kabupaten Maybrat mengakibatkan 1 Anggota TNI meninggal Dunia dan yang lainnya luka berat.

Oleh: Muh Ruliansyah

Beberapa waktu lalu, Benny Wenda mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat.

Dalam klaimnya itu, Benny Wenda menyebut wilayah Papua Barat telah terpisah dari Indonesia.

Benny Wenda bahkan dengan percaya diri mengatakan, Papua Barat sudah memiliki pertaruran tersendiri.

Ia juga mengumkan bahwa pemerintahannya telah membuka kantor di berbagai negara.

Termasuk salah satunya di Eropa, tepatnya di Inggris.


Namun pernyataan dan klaim Benny Wenda itu justru dibantah salah satu panglima perang KKB Papua, Egianus Kogoya.

Melalui video yang disebarkan di media sosial, Egianus Kogoya dengan tegas menolak Benny Wenda sebagai presiden Papua.

Menurut Egianus Kogoya, Benny Wenda bukan sosok yang tepat untuk menjadi presiden Papua.


Pasalnya, selama ini Benny Wenda tidak hadir di lapangan bersama KKB Papua dan lebih memilih sembunyi di Inggris.

“Kalau kakak Benny Wenda mau jadi presiden, dia datang dulu di lapangan bersama TPN-OPM,” kata Egianus.


“Itu Benny Wenda mau atur negara di mana punya? Benny Wenda mau atur di Inggris sana kah?” tambahnya.

“Egianus Kogoya menyayangkan sikap Benny Wenda yang selama ini tak hadir bersama KKB Papua”.

“Sikap itulah yang menurut Egianus Kogoya membuat Benny Wenda tak layak jadi presiden.”

”Orang di lapangan mana dia cari. Kalau dia tidak kenal orang di lapangan, tidak mungkin naik presiden,” katanya.

Di akhir pernyatannya, Egianus Kogoya menegaskan rakyat Papua tak butuh Benny Wenda.

Oleh sebab itu, ia meminta Benny Wenda berhenti mengklaim diri sebagai presiden Papua.

“Rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang egois, munafik, dan penipu seperti Benny Wenda,” pungkasnya. (*)

Oleh : Reza

Polri menyakini Operasi Damai Cartenz 2022 akan menjadi strategi yang efektif dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB), di Papua. Sebab, operasi tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi melakukan penyerangan terlebih dulu dan lebih banyak bersikap bertahan. Operasi ini mulai diberlakukan pada awal Februari hingga Desember 2022.

“Selama ini kita dalam kasus penembakan selalu aktif merespon. Dalam merespon ini selalu terjadi kontak tembak ini (lebih banyak) sisi negatif, karena (KKB) memanfaatkan moment menjatuhkan pemerintah,” ujar Matihus di Gedung Mabes Polda Papua, Selasa (18/1/ 2022)

Saat ini, aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi masih diberlakukan hingga 25 Januari mendatang. Mathius menyebut operasi tersebut juga mulai mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kita lihat operasi terakhir mengurangi korban masyarakat yang dampaknya ke kegiatan itu, sehingga korban menurun termasuk masyarakat. Dan banyak (KKB) yang kita tangkap,” terangnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 itu berharap ke depan banyak anggota KKB yang dapat diedukasi menyerahkan diri. Sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Sebelumnya, Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi. Operasi Pemburu KKB di Papua itu berganti nama menjadi Damai Cartenz.

“Iya betul menjadi Damai Cartenz. Pendekan soft approach diutamakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (10/1/2022).*

Oleh : Radhitya Andriansyah

Tunai sudah janji bakti Sersan Satu (Sertu) (Anumerta) Miskel Rumbiak. Sang putra asli Papua gugur saat menunaikan tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, di Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis 20 Januari 2022.

Sertu Miskel gugur akibat aksi biadab anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ya, kematiannya jadi bukti bahwa anggota KKB Papua tega membunuh saudaranya sendiri.

Padahal di sisi lain, Sertu Miskel bersama empat anggota TNI Angkatan Darat lainnya yang berasal dari atalyon Zeni Tempur 20/Pawbili Pelle Alang (Yonzipur 20/PPA), tengah memperbaiki jembatan di Kampung Kamat.

Isak tangis keluarga mengiringi Sertu Miskel ke tempat peristirahatan terakhir, di kampung halamannya, Kampung Faankahrio, Distrik Aifat Timur, Papua Barat, Jumat 21 Januari 2022. 

Prosesi pemakaman dengan upacara militer, dipimpin langsung oleh Komandan Komando Distrik Militer 1805/Raja Ampat (Dandim 1805/Raja Ampat), Letkol Inf Stevie Joan Klots.

Mendiang Sertu Miskel Rumbiak adalah putra ke empat dari Eliezer Rumbiak dan Ibu Petrusina Sauyai. Miskel lahir di Desa Yenbeser, Kedamatan Waiego, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat 13 Mei 1999.

Serangan anggota KKB yang berafiliasi dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) Organisasi Papua Merdeka (OPM), tak hanya menewaskan Sertu Miskel. Empat orang prajurit TNI Angkatan Darat lainnya yakni Serda Darusman, Prajurit Dua (Prada) Aziz dan Prada Abraham, mengalami luka-luka akibat aksi biadab itu.

Letkol Inf Stevi Joan Klots selaku inspektur upacara, mewakili TNI Angkatan Darat mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya salah satu prajurit asli Papua tersebut.

“Saya atas nama Negara dan TNI Angkatan Darat menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah patriot sejati, patriot pembela rakyat,” ucap Dandim 1805/Raja Ampat.

Santunan yang diserahkan Dandim 1805/Raja Ampat, merupakan bentuk perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari (Pangdam XVIII/Kasuari), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI I Nyoman Cantiasa, Komandan Komando Resor Militer 181/Praja Vira Tama (Danrem 181/PVT), Brigjen TNI Indra Heri, Yonzipur 20/PPA, dan Asabri.