Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf didukung oleh masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik.

Indonesia bagaikan permata di tengah khatulistiwa. Namun sayang masih ada rakyat yang harus berjuang dalam mempertahankan hidup, apalagi di tengah pandemi yang merupakan masa sulit. Kita memang dianugerahi Tuhan kekayaan alam, dan sekarang tugas pemerintah untuk mengolahnya, sehingga rakyat Indonesia makin maju.

Sejak awal menjadi Presiden (tahun 2014), Presiden Jokowi berkomitmen untuk selalu memajukan Indonesia. Potensi bangsa ini amat besar, tinggal dikembangkan dan diatur agar seluruh rakyat mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Sejak berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin (2019), Jokowi juga berjanji untuk meneruskan pembangunan dan memajukan negara.

Ada 5 rencana pembangunan Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2019. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. SDM di Indonesia amat berpotensi, karena jumlahnya banyak (dan penduduknya banyak). Permasalahan dari SDM adalah etos kerja, karena belum semua memilikinya. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah memberi contoh dengan bekerja, bekerja, dan bekerja.

Untuk memperbaiki SDM maka dimulai sejak awal, yakni masa sekolah. Anak-anak sebagai calon pemimpin di masa depan diberi edukasi dan kurikulum yang terus berkembang, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Mereka juga diarahkan untuk mengambil pendidikan vokasi karena lebih banyak praktek. Masyarakat mendukung dan merasakan manfaatnya, sehingga setelah lulus SMK bisa langsung kerja.

Rencana pembangunan yang kedua adalah dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur, mulai dari jalan raya, jalan tol, jembatan, hingga bendungan. Pembangunannya tak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Rakyat sangat senang dan mendukung pembangunan infrastruktur karena pemerintah mempraktekkan azas keadilan, sehingga modernisasi tidak Jawa sentris, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Dukungan lain dari rakyat adalah dengan taat membayar pajak, karena biaya untuk proyek-proyek infrastruktur adalah dari pajak.

Rencana pembangunan ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja memang sudah diatur bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada disederhanakan dan dipersingkat. Misalnya untuk mengurus izin usaha, dulu bisa berbulan-bulan. Namun sekarang hanya 5 hari kerja dan bisa dilakukan via online.

Penyederhanaan regulasi tentu amat didukung rakyat karena mereka selama ini agak malas mengurus perizinan, karena durasi yang lama. Kalaupun ingin cepat, bisa dipalak pungli oleh oknum pegawai, sehingga mereka makin sebal. Namun ketika ada penyederhanaan regulasi, semua akan berjalan dengan lancar dan tidak ada celah untuk KKN.

Sedangkan rencana pembangunan keempat adalah dengan merombak birokrasi. Sama seprerti regulasi, birokrasi perlu diperbaiki agar lebih singkat dan tidak berbelit-belit. Bukan zamannya lagi mempersulit orang lain, seorang pegawai negeri harus mau menaati aturan dan mempermudah birokrasi, seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

Rencana terakhir adalah dengan transformasi ekonomi. Pemerintah bekerja keras untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, apalagi di masa pandemi banyak yang kesulitan keuangan. Bantuan yang diberi bukan hanya BLT, tetapi juga kartu prakerja. Sehingga rakyat mendapatkan kail, bukan hanya ikannya.

Masyarakat tentu mendukung 100% ketika pemerintah ingin mentransformasi ekonomi. Kita tidak mau terpuruk dan berubah menjadi negara miskin, melainkan harus bangkit dan jadi macan asia. Pandemi bukan alasan untuk tidak jadi maju dan mengubah perekonomian negara jadi lebih baik.
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama 2 tahun ini memiliki rapor positif. Ada berbagai program yang memang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat sangat mendukung program-program pemerintah, karena mereka ingin jadi warga negara yang baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Ratusan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Barito Selatan, Selasa (19/10/2021) mengikuti vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Barito Selatan.

Kegiatan vaksinasi yang dipusatkan di SMKN 2 Buntok itu di antaranya diikuti para pelajar dari SMKN 2 Buntok, SMPN 4 Buntok, SMP Satap, dan SLB.

Selain itu, vaksinasi juga dilakukan door to door dengan sasaran masyarakat umum, khususnya warga lanjut usia.
Kegiatan vaksinasi massal ini merupakan bagian dari target 11 ribu dosis vaksin untuk pelajar dan masyarakat umum di Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Barsel Daryomo Sukiastono melalui Kabid P2P Dinkes Barsel, Huzaimah mengatakan, vaksinasi pelajar dan masyarakat umum dengan cara door to door ini bukan saja hanya untuk mendukung percepatan target capaian vaksin, tetapi juga memberikan kemudahan serta kesempatan kepada warga yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 melalui tempat-tempat pelayanan vaksin.

“Kita berharap Barsel dapat tuntas untuk vaksinasi pelajar, untuk menghadapi kegiatan tatap muka, untuk biru kita sangat berterimakasih kepada BINDA Kalteng dan semua pihak sehingga kegiatan hari ini bisa sukses selalu harapan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Barsel Daryomo Sukiastono melalui Kabid P2P Dinkes Barsel, Huzaimah kepada awak media disela sela kegiatan.

Sementara Kepada Dinas Pendidikan Barsel H Suaib yang juga hadir memantau kegiatan vaksinasi mengatakan, dengan adanya dukungan BINDA Kalteng memberikan vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar tersebut diharapkan akan semakin memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan setempat.
“Kita berharap dengan vaksinasi untuk para pelajar ini terus ditingkatkan, bahkan bisa menjangkau seluruh pelajar yang ada di Barsel. Sehingga apabila semua pelajar sudah mendapatkan vaksin Covid-19, diharapkan pembelajaran tatap muka atau PTM bisa berjalan lebih aman lagi,” ujarnya.
Andri, salah seorang pelajar yang mengikuti vaksinasi mengaku lega telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama. “Akhirnya dapat vaksin juga. Mudah-mudahan nanti sampai mendapat dosis kedua, semuanya lancar,” ujarnya.
Dengan menerima vaksin Covid-19 itu, Andri dan teman-temannya juga mengaku merasa lebih percaya diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Selain di Kabupaten Barito Selatan, vaksinasi massal kepada para pelajar oleh BINDA Kalteng ini juga serentak dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Lamandau.
Bahkan vaksinasi massal untuk pelajar di Kota Palangka Raya yang dipusatkan di SMAN 6 Palangka Raya, dipantau langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui live streaming.

Oleh : Deka Prawira )*

Masyarakat mengapresiasi keberhasilan penurunan kasus Covid-19. Kesuksesan ini merupakan cermin bahwa pengendalian Covid-19 yang diupayakan Pemerintah berada di jalur yang tepat.
Jika pada bulan Juli 2021 lalu angka Covid mencapai angka yang membuat rumah sakit kelabakan, kini sejumlah Rumah Sakit justru mengalami pelandaian angka terkonfirmasi Covid-19.

Jumlah pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat berkurang hingga Senin 11 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB, jumlah pasien berkurang 36 orang. Kepala Penerangan Kogabwilhan-I, Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, hingga pagi ini pasien Covid-19 yangg selesai perawatan di RSDC Wisma Atlet mengalami penambahan.

Dalam keterangan tertulisnya, Aris mengatakan bahwa pasien Covid-19 dari 249 pasien berkurang 36 orang menjadi 213 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan yang dilaksanakan secara intensif di Wisma Atlet dapat mempercepat proses penyembuhan yang berdampak pada pengurangan jumlah pasien secara signifikan.

Berdasarkan data yang ada, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 11 Oktober tahun 2021, jumlah pasien terdaftar total 128.341 orang atau bertambah 14 orang. Sementara, untuk jumlah pasien sembuh dan keluar dari RSDC Wisma Atlet total berjumlah 128.128 orang atau bertambah 47 pasien sembuh. Aris juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatam supaya terhindar dari penularan virus corona.

Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pujian terhadap penanganan Covid-19 di Provinsi Bali yang telah berhasil menurunkan kasus aktif hingga 95% dari puncak kasus. Presiden juga meminta capaian tersebut benar-benar dipakai.

Pada 7 Oktober 2021, kasus harian di Bali hanya 60 kasus atau menurun jauh dari puncak kasus yang mencapai 1.910 pada Agustus 2021. Selain itu, kasus aktif juga menurun dari 13.803 kasus menjadi hanya 605 kasus. Presiden berharap tren kasus Covid-19 di Bali bisa terus diturunkan.

Presiden mengingatkan kepada para bupati, wali kota, kapolres, hingga komandan Kodim agar terus memperhatikan beberapa indikator situasi Covid-19, seperti tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio) BOR.

Selain itu, Presiden juga tetap meminta agar di saat terjadi kekurangan oksigen, maka seluruh pihak dapat melakukan penanganan sehingga tidak terjadi keterlambatan di lapangan. Kepala Negara juga mengapresiasi capaian vaksinasi di Bali yang telah mencapai 98% untuk dosis pertama dan lebih dari 80% untuk dosis kedua.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pemerintah Aceh menyatakan tren kasus warga terinfeksi virus corona terus menurun di provinsi tersebut sejak beberapa pekan terakhir, namun warga tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan.

Juru Bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani mengatakan, penambahan harian kasus Covid-19 di Aceh sudah di bawah 50 kasus dalam dua minggu terakhir, walaupun memang fluktuatif. Saifullah memberikan penjelasan, bahwa penurunan kasus Covid-19 di tengah masyarakat tidak hanya terjadi di provinsi paling barat Indonesia tersebut, tetapi kasus juga turun secara nasional.

Saifullah menilai, penurunan kasus Covid-19 menjadi bukti atas efektifitas penerawap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sehingga setiao orang yang masuk dan keluar dari Aceh dapat terseleksi dengan baik. Selain itu, tingkat penggunaan masker pada masyarakat yang berada di Aceh, kini sudah 89,27 persen dan tingkat menjaga jarak dan meghindari kerumunan juga sudah 89,50%, persentase tersebut lebih tinggi dari sebelumnya.

Kendati kasus Covid-19 terus turun, dirinya mengimbau agar masyarakat senantiasa menaati protokol kesehatan (Prokes) seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Serta tidak lupa menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dengan harapan pandemi dapat segera teratasi.

Menurunnya angka kematian pada pasien Covid-19 merupakan prestasi yang patut diapresiasi, penurunan kasus ini tentu saja merupakan hasil kolaborasi antara kebijakan pemerintah, peran vital tenaga kesehatan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini Kemenkes tetap mengupayakan penguatan rumah sakit sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kasus pasien Covid-19 bergejala berat-kritis.

Penurunan kasus Covid-19 merupakan sebuah prestasi, keberhasilan ini tentu saja merupakan buah dari kerja keras para tenaga kesehatan dan masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Kondisi ini tentu harus tetap dijaga dengan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan serta ikut serta dalam program vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Setidaknya ada berapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas.

Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai dan memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan puskesmas setempat.

Disamping itu, setelah lebih dari 1 tahun pandemi, kebijakan mitigasi harus lebih sensitif dan tidak terbatas pada aspek kesehatan. Mengingat hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran perubahan sistem pendidikan, isolasi sosial maupun psikososial.

Namun di sisi lain, dalam mensukseskan kebijakan penanganan Covid-19 ini pemerintah menghadapi banyak tantangan. Selain tantangan memutus penyebaran virus, pemerintah juga harus menghadapi gangguan infodemik seputar Covid-19 yang beredar di tengah masyarakat.

Informasi palsu dan hoaks pada masa pandemi tersebut tidak hanya berpotensi menghambat, melainkan juga berbahaya. Maraknya infodemik yang terdiri atas informasi palsu atau hoaks mengenai Covid-19 di tengah masyarakat, dapat memperburuk situasi pandemi itu sendiri.

Laju penyebaran berita hoaks sering terjadi, karena penerimanya tidak memeriksa kebenarannya saat membagikan ke orang lain dan tidak memahami dampaknya.

Dari perspektif kehumasan, Ketua Umum BPP Perhimpunan Humas Indonesia, Agung Laksamana beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa fungsi kehumasan sangat diperlukan untuk sosialisasi konten-konten positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Pada dasarnya, seluruh warga Indonesia dapat menjadi humas, untuk menyebarkan berita baik dan memaksimalkan program pemerintah,” ujarnya.

Sehingga peran serta setiap anggota masyarakat memang sangat diperlukan untuk menyisir dan menghentikan hoaks yang beredar. Kolaborasi pemerintah dan lintas sektoral adalah mutlak guna penguatan literasi digital sekaligus memastikan penyampaian informasi-informasi yang benar kepada seluruh masyarakat.

Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar vaksinasi Covid-19 untuk para Pelajar dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan juga untuk meningkatkan Herd Immunity.

Kepala BINDA Kalteng, Brigjen TNI Sinyo S.I.P., M.M. menyampaikan bahwa, berdasarkan instruksi dari Pimpinan Kepala BIN, BINDA Kalteng terus melaksanakan kegiatan vaksinasi massal kepada para pelajar dan door to door di 4 kabupaten/kota, diantaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kapuas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan dari BIN untuk mendukung percepatan capaian target vaksinasi nasional 70 persen, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang ditargetkan tercapai pada akhir Oktober 2021, dan untuk memfasilitasi masyarakat yang selama ini tidak dapat dijangkau vaksinasi karena berbagai faktor, seperti masalah mobilisasi, kendala geografis, maupun keterbatasan lainnya,” kata Brigjen TNI Sinyo, Kamis 14 Oktober 2021.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, vaksinasi di Kota Palangka Raya akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Kota Palangka Raya, serta wilayah Kecamatan Pahandut dan Bukit Batu secara door to door.

Sementara itu, SMP Negeri 2 Kumai dan Desa Purbasari merupakan sasaran untuk wilayah Kabupaten Kobar. Sedangkan Kabupaten Kotim, vaksinasi diselenggarakan di SMP Negeri 3 Sampit dan Kecamatan Baamang. Vaksinasi untuk Kabupaten Kapuas dilaksanakan secara door to door di wilayah Kecamatan Selat.

Dengan demikian, kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara serentak tersebut mulai Pukul 08.00 WIB menargetkan 5.500 dosis yang terdiri dari 2.700 dosis untuk Kota Palangka Raya, 1.500 dosis untuk Kotawaringin Barat, 1.000 dosis untuk Kotawaringin Timur, dan 500 dosis untuk Kabupaten Kapuas.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membentuk Herd Immunity (Imunitas komunal) di Kalteng dan secara khusus agar pelajar dan remaja dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kedepannya,” tutupnya.

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020 – 2024 dimana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hingga saat ini, seluruh negara di dunia masih berjuang melalui upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Melandanya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

“Pandemi menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersamaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” papar Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan. Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi posistif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tentu menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama sama. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan menjalankan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Airlangga. (*)

Jakarta – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan merespons prediksi epidemiolog yang memperkirakan puncak gelombang ketiga Covid-19 akan terjadi akhir Desember 2021 hingga Januari 2022. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menekan terjadi lonjakan kasus.

Pertama dari sisi edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus terus diberikan edukasi dan pemahaman untuk tetap mewaspadai penyebaran Covid-19. “Selalu edukasi kepada masyarakat tidak boleh euforia,” kata Nadia, Minggu (10/10) yang lalu.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI ini pun meminta masyarakat menaati protokol kesehatan. Baik ketika beraktivitas di dalam maupun luar rumah. “Adanya SOP pelaksanaan prokes di 6 sektor serta pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi saat masyarakat melakukan aktivitas di tempat publik,” jelasnya.

Salah satu momentum yang menjadi sorotan adalah liburan akhir tahun. Dikhawatirkan berdampak meningkatnya kasus Covid-19. Merespons kekhawatiran tersebut, pemerintah mendorong masyarakat tetap menjalankan prokes.

Menurutnya, testing dan tracing harus ditingkatkan sebagai bagian deteksi dini. Termasuk pengaktifan satgas di kantor, pusat perbelanjaan, lokasi pariwisata. “Apakah nanti ada kebijakan pengetatan atau pelarangan ini terus dimonitor sesuai perkembangan situasi,” lmbuh dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga DKI Jakarta untuk tidak lengah dan euforia atas keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Riza minta masyarakat tetap disiplin menjalakan protokol kesehatan secara ketat dalam berbagai aktivitas untuk mengantisipasi terjadi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi bisa terjadi bulan Desember mendatang.

“Kita tidak boleh abai, tidak boleh lengah, tidak boleh euforia, tidak boleh kendor, tetap laksanakan protokol kesehatan secara baik, secara bijak,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/9/2021) yang lalu. Riza mengatakan, masyarakat perlu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana kasus aktif Covid-19 kembali naik ketika ada pelonggaran kegiatan. Pasalnya, pelonggaran kegiatan membuat orang banyak beraktivitas dan berinteraksi serta mulai mengabaikan protokol kesehatan sehingga potensi penularan kasusnya semakin tinggi.

Sebelumnya, epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman secara spesifik mengungkap gelombang ketiga pandemi Covid-19 kemungkinan akan terjadi akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022. Puncak gelombang ketiga ini terjadi sekitar awal Januari 2022. “Sebetulnya potensi gelombang ketiga ini terjadi atas kombinasi mobilitas, vaksinasi yang belum kuat, pelonggaran-pelonggaran, kemudian juga potensi selain varian Delta ada varian lain. Ini yang akan membuat gelombang ketiga hampir sulit dihindari,” kata Dicky.

Menurut Dicky, gelombang ketiga kemungkinan tidak sebesar gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi pada pertengahan Juli 2021. Pada gelombang ketiga, skenario terburuk penambahan kasus Covid-19 harian sebanyak 50.000. Sementara pada gelombang kedua, skenario terburuk mencapai 400.000 kasus per hari. (*)

JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, saat ini stok vaksin tersedia. Dia pun mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di sejumlah lokasi yang telah disiapkan.

“Pemerintah sudah melaksanakan berbagai jenis vaksin yang semuanya dijamin mutu keamanan dan khasiatnya oleh Badan POM dan organisasi Kesehatan Dunia WHO,” ucap Reisa dalam keterangan persnya, Jumat (3/9/2021) yang lalu.

Reisa memastikan bahwa stok vaksin hingga akhir Agustus 2021 lalu masih aman lantaran sudah mengamankan 218 juta dosis vaksin Covid-19 baik dalam bentuk bahan baku maupun siap pakai.

“Bagi yang belum daftarkan sekarang juga stok vaksin tersedia sampai dengan akhir Agustus 2021 kemarin pemerintah sudah mengamankan sekitar 218 juta dosis vaksin Covid-19. Dengan perincian dalam bentuk bahan baku sebanyak 153.900.280 dosis dan yang siap pakai sebanyak 64.036.080 dosis,” terangnya.

Kemudian, Reisa menyebut bahwa vaksin memberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas publik terutama pusat perbelanjaan atau mal.

“Jadi segera divaksin dapatkan perlindungan dan dapatkan kemudahan mengakses fasilitas publik termasuk pusat perbelanjaan atau mal,” tuturnya. (*)

Selasa, 28 September 2021 14:57 WIB

Palangka Raya (ANTARA) – Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi 1.500 dosis vaksin COVID-19 pertama, kepada para pelajar yang berada di Kota Palangka Raya.

Kepala Binda Kalteng Brigjen TNI Sinyo di Palangka Raya, Selasa, mengatakan, vaksinasi massal yang dilaksanakan di SMPN-3 kota setempat, tentunya berkat kerja sama sejumlah organisasi masyarakat dan pemerintah daerah agar pelajar di daerah itu sudah tervaksin semua.

“Kegiatan ini bentuk nyata dari BIN dalam mendukung percepatan capaian target vaksinasi nasional 70 persen, khususnya di Kalteng yang ditargetkan tercapai akhir 2021,” kata Sinyo saat mengecek kegiatan tersebut di SMPN-3 Palangka Raya.

Dia menuturkan, target pelaksanaan vaksinasi yang saat itu dilaksanakan sebanyak 1.500 orang. Dari jumlah tersebut tidak hanya pelajar SMPN-3 saja melainkan sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta juga mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut.

Selain itu pula, penghuni panti sosial yang selama ini belum tersentuh program vaksin yang gencar dilaksanakan pemerintah daerah, kini juga didaftarkan dalam vaksinasi tersebut.

“Kegiatan vaksinasi tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, pada tanggal 30 September 2021 Binda  KAlteng juga melaksanakan kegiatan serupa di SMPN-8 Kota Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung dan Hasanka Boarding School pada 2 Oktober 2021,” katanya.

Sinyo menambahkan, untuk jumlah dua lokasi yang melaksanakan kegiatan serupa juga dijatah vaksin sebanyak 1.500 dosis. Hal tersebut dilaksanakan di sejumlah tempat agar para pelajar yang berumur 12 tahun dapat divaksin semua.

Dia mengatakan nantinya proses belajar mengajar tatap muka terbatas, di lima kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya dapat terlaksana sesuai harapan, kendati masih di tengah pandemi COVID-19.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membentuk herd immunity (komunitas komunal), khususnya pelajar dan remaja. Sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) kedepannya,” beber Sinyo.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi vaksinasi, antusias ribuan pelajar dari berbagai sekolah baik SMP, SMK/SMA sederajat mengikuti program vaksinasi sangatlah tinggi.

Pelajar yang masih duduk di bangku SMP ada yang sengaja diantar orang tuanya dan ada juga yang datang sendiri. Mereka ikut mensukseskan program vaksinasi bertujuan agar salah pembelajaran tatap muka di sekolahnya masing-masing bisa segera dilaksanakan.

Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pelajar yang diselenggarakan oleh Binda Kalteng, pada tanggal 28 September 2021,
Vaksin 1.500 dosis jenis Coronavac. Vaksinator: 6 Tim (69 orang) dari Dinkes Kota Palangka Raya.
c.Sasaran vaksin sebanyak 1.500 siswa, terdiri dari:
-SMPN 3:  316 orang
-SMK Al Islah: 113 orang 
-SMKN 8: 84 orang
-SMK Borneo: 8 orang
-SMK YPSEI: 8 orang
-SMK Karsa Mulya: 342 orang
-SMAN 4: 232 orang
-SMAN 2: 45 orang
-SMKS Isen Mulang: 21 orang
-SMK Kes Muhammadiyah: 69 orang
-SMAN 1: 60 orang
-SMKN 2: 165 orang
-Panti Sosial Remaja: 32 orang
-Lain-lain:  5 orang

Vaksinasi Massal Pelajar selanjutnya akan dilaksanakan juga pada 30 September 2021, di SMP Negeri Palangka Raya, jumlah sasaran 1.500 pelajar, dan 2 Oktober 2021, di SMA Hasanka Boarding School Palangka Raya, jumlah sasaran 1.500 orang. Sehingga target sasaran bulan September ini sejumlah 4500 pelajar.

Oleh : Reza Pahlevi )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan asesmen yang wajib diikuti oleh pegawai KPK. Pelaksanaan tes tersebut telah melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan secara terbuka.

Soal kontroversi soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara. BKN mengklaim soal-soal TWK ASN KPK berbeda dengan soal untuk calon ASN kementerian lembaga lainnya.

Pelaksana tugas (plt) Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Paryono menjelaskan, perbedaan itu karena pegawai KPK yang hendak beralih menjadi ASN itu sudah menduduki jabatan senior seperti Penyidik Utama, Kepala Bagian, Deputi/Kepala Biro.

Untuk menjaga independensi pelaksanaan asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menggunakan metode Assesment Center yang dikenal sebagai multi metode dan multi asesor.

Multi metode, yakni tes yang menggunakan lebih dari satu alat ukur. Dalam assesment tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yakni tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling dan wawancara.

Sedangkan multi-asesor itu melibatkan banyak pihak terkait di luar BKN. Mereka yang dilibatkan tentu sudah memiliki pengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Intelijen TNI AD.

Paryono mengatakan, dalam setiap tahapan proses asesmen tersebut juga dilakukan observasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN, akan tetapi juga berasal dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assesor Meeting.

Metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang dapat menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan TWK juga dilakukan perekaman secara audio dan video, untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara terbuka, objektif dan akuntabel.

Pada kesempatan berbeda, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk menyebutkan bahwa penilaian TWK bersama BKN dan Kemenpan-RB valid dan reliable karena sudah menguji belasan ribu sampel dan dipakai di banyak institusi pemerintah dan BUMN.

Hamdi juga menuturkan, metodologi yang dipakai juga sangatlah saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas atau IMB-68 dari Dinas Psikologi TNI AD. Menurut Kepala Lab Psikologi Politik UI ini, alat tersebut sudah dikembangkan dengan Dinas Psikologi TNI AD pada 2019.

BKN menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.
Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam indikator tersebut, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

Indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.
Pada kesempatan berbeda, Komunikolog Emrus Sihombing menyebutkan bahwa aturan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang. Jika ada yang tidak setuju artinya menentang undang-undang. Apalagi para pegawai yang seharusnya menjalankan perintah undang-undang. Emrus pun tidak setuju jika pandangan tes wawasan kebangsaan pegawai untuk melemahkan KPK. Sebab pegawai KPK adalah pelaksana undang-undang.

Jika ada yang menganggap bahwa TWK merupakan mekanisme pelemahan KPK,tentu saja hal tersebut merupakan penghinaan secara langsung kepada 1.274 karyawan KPK yang lulus menjadi ASN.

Tentu saja kita berharap agar polemik dan perdebatan terkait TWK dan KPK tidak terus berlarut jika masyarakat memahami urgensinya. Jika polemik ini dilanjutnya tentu saja akan menghasilkan sesuati yang kontraproduktif di tengah penanganan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute