Oleh : Abdul Karim )*

Presiden Jokowi menjadi pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur secara masif yang mampu memberikan banyak kontribusi positif.

Presiden Jokowi mempelopori beberapa program untuk rakyat, misalnya blusukan yang berarti datang langsung ke tengah-tengah masyarakat. Eka Suaib, Guru Besar Universitas Halu Oleo Kendari, menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang memahami kebutuhan rakyat. Beliau tahu akan kebutuhan rakyat karena berpengalaman memimpin dari bawah. Dalam artian, Presiden Jokowi dulu pernah jadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, baru dipilih jadi presiden, sehingga pengalamannya cukup panjang untuk mengerti kebutuhan rakyatnya.

Pengalaman memang guru terbaik dan ketika Presiden Jokowi jadi wali kota Solo memang sudah merakyat. Ketika menjabat selama 2 periode, beliau mendengarkan berbagai keluhan terutama dari rakyat kecil. Dengan kekuasaannya bisa saja menggusur pedagang kaki lima karena untuk penertiban, tetapi beliau malah mengajak makan siang para pedagang dan bicara dari hati ke hati, sampai akhirnya dilakukan pemindahan tanpa ada pemaksaan.

Eka Suaib melanjutkan, Presiden Jokowi melakukan pembangunan yang masif untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Pembangunan tersebut juga terjadi di seluruh Indonesia. Eka optimis cita-cita ini akan terwujud karena didukung oleh demokrasi di negeri ini.

Pembangunan di era Presiden Jokowi dilakukan secara masif, dan tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Rakyat di luar Jawa bersorak karena mereka bisa menikmati infrastruktur seperti jalan raya yang representatif, bendungan, jalan tol, jembatan, dan fasilitas lainnya. Presiden Jokowi menghapus Jawa-sentris karena memang Indonesia tidak hanya Jawa, tetapi rakyatnya juga ada di pulau lainnya.

Pembangunan infrastruktur memang wajib dilakukan di seluruh Indonesia, karena mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua warga negara Indonesia berhak menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, karena ada azas keadilan. Tidak akan ada lagi ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat.

Infrastruktur berupa bendungan dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, seperti Bendungan Napun Gete yang diresmikan pada tahun 2021 lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan ini akan mengatasi masalah kekeringan di NTT sehingga rakyat tak lagi kelabakan saat kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan tidak akan banjir karena ada pengaturan air di bendungan ini.

Dengan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua maka masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa menikmati jalan yang mulus dan lancar. Mereka tak lagi harus melewati jalan setapak atau merana karena harga tiket pesawat yang makin mahal. Kondisi geografis Papua memang unik karena ada hutan, perbukitan, dan daratan, dan dengan jalan yang bagus maka mengurangi ketergantungan rakyat akan pesawat terbang karena jalurnya bisa via darat.

Rakyat amat berterima kasih karena Presiden Jokowi amat memahami kebutuhan mereka. Dengan berbagai infrastruktur maka kehidupannya makin maju karena transportasi lancar. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan bisa menghemat waktu dan biaya kirim, sehingga menekan ongkos pengangkutan barang.

Pemerintahan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk memajukan Indonesia dan memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur.  Dengan adanya berbagai program tersebut, pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dan kehidupan masyarakat kedepannya akan lebih baik.

)* Penulis adalah Pegiat Literasi Medan  

Oleh : Deka Prawira )*

Undang-undang Cipta Kerja menawarkan beragam kemudahan khususnya dalam hal perizinan dan investasi. Selain itu, regulasi sapu jagat tersebut juga diyakini akan mendukung pengembangan investasi hijau  dan ramah lingkungan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup periode 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja meyakini bahwa UU Cipta Kerja bisa membangun tren investasi ramah lingkungan. Dipermudahnya perizinan bukan berarti mengorbankan lingkungan tetapi menyederhanakan peraturan agar tetap efektif.

Sarwono menyayangkan adanya persepsi umum yang muncul bahwa ketika investasi dimudahkan berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja justru menyinkronkan berbagai aturan yang menguntungkan berbagai pihak baik investor maupun masyarakat.

Menurut Sarwono, UU Cipta Kerja sebetulnya sudah baik, hanya saja pemerintah perlu memiliki komunikasi yang baik agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa regulasi ini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi.

Sarwono menambahkan selama ini Indonesia sangat ketinggalan dalam hal regulasi. Birokrasi juga terlalu “gemuk” sehingga presiden Joko Widodo mengambil inisiatif dalam membuat omnibus Law agar segala aturan yang simpang siur dan saling bertentangan di dalam birokrasi yang gemuk ini bisa diselesaikan sekaligus.

Sarwono juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi harus berani mengambil risiko membuat langkah besar, karena membiarkan keadaan seperti saat ini akan sangat berbahaya. Sebab, Indonesia bisa jadi akan terperangkap dalam kelompok negara berpenghasilan medium tapi di saat yang sama mayoritas penduduk usia produktif tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini.

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan ekonomi hijau dalam arah pembangunan ke depan. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa bandul ekonomi dunia bergerak ke arah tersebut, sehingga Indonesia harus bersiap untuk menghadapi hal tersebut.

Perubahan iklim memang menjadi tantangan besar negara-negara di dunia saat ini, terutama terkait peningkatan suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca. Indonesia telah ambil bagian dalam Perjanjian Paris untuk ikut mencegah pemanasan global. Salah satu strateginya adalah mengimplementasikan ekonomi hijau sebagai transformasi ekonomi jangka menengah panjang.

Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan serta intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri dan kelautan. Penerapan Pembangunan Rendah Karbon juga diharapkan dapat terus menekan emisi hingga 34 persen-41 persen di 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan dan penanganan limbah terpadu.

Dalam aspek regulasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja menyempurnakan berbagai regulasi yang sebelumnya berlaku. Khusus untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UU yang disempurnakan adalah UU 32/2009 tentang Perlindungan Hidup, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan pembangunan lingkungan guna mendukung ekonomi hijau, juga diwujudkan dengan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesian Environment Fund. Lembaga ini berperan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Sementara itu pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai, pemerintah perlu menekankan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sebab sebagai produsen minyak kelapa sawit dan batubara besar, Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Hal tersebut perlu diperjelas lagi dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. 

Menurutnya, aturan tersebut harus bisa memfasilitasi pengembangan ekonomi dan energi ramah lingkungan selain kepentingan investasi. Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang ingin terus mendorong pembangunan rendah karbon. Menurutnya, langkah transformasi ekonomi tersebut harus terus dilanjutkan dan dipercepat. Jangan sampai hal itu hanya dilakukan sekali saja.

UU Cipta Kerja tidak hanya mendukung recovery di sektor perekonomian setelah Indonesia dihantam badai pandemi, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi yang  ramah lingkungan serta mendukung Investasi hijau dengan tetap mendorong pembangunan yang rendah karbon.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Ketika kasus Covid-19 naik maka masyarakat diharap untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk dengan mengikuti vaksinasi lengkap dan booster. Vaksinasi lengkap dan booster tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kekebalan komunal guna mencegah kenaikan kasus Covid-19.

Pandemi belum juga berakhir dan sekarang malah terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Jika bulan lalu jumlah pasien Corona hanya 500-an, maka per 19 Juni 2022 jumlah pasien mencapai 1.167 orang. Kenaikan ini mengkhawatirkan karena Indonesia sedang bersiap memasuki fase endemi, tetapi kurva di grafik pasien Covid-19 malah menanjak lagi.

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk vaksin booster. Rakyat wajib mewaspadai Corona Omicron Subvarian BA.4 dan BA.5, oleh karena itu warga diminta untuk segera booster. Persediaan vaksin masih melimpah, sementara peminat untuk suntikan ketiga masih sedikit. Capaian untuk vaksin booster masih 21,26%. Dalam artian, peminat booster amat rendah karena cakupan vaksinasi (dua dosis) sudah lebih dari 70%.

Masyarakat diminta untuk menaati anjuran Presiden Jokowi. Vaksin booster masih digratiskan dan statusnya sama seperti vaksin corona suntikan pertama dan kedua, yakni sudah halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan memiliki nomor BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tidak ada lagi keraguan untuk suntik booster.

Corona Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 lebih berbahaya karena meningkatkan kasus Corona di beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, dan Portugis. Untuk mengendalikan virus Subvarian baru ini maka harus memperbaiki sistem kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan vaksin lengkap hingga dosis ketiga.

Dokter Mei Neni Sitaresmi, pakar kesehatan anak dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyatakan bahwa efektifitas vaksin dosis kedua berlangsung selama 6 bulan. Oleh karena itu perlu suntikan booster agar imunitas tubuh tetap terjaga. Jika sudah disuntik booster maka imunitas seseorang meningkat 92%.

Vaksin booster memang diberikan pasca 6 bulan setelah suntikan kedua dan ada jadwal yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi. Jika masyarakat belum mengunduh aplikasi itu maka bisa melihat tanggal terakhir vaksin di kartu vaksin, dan melihat kalender untuk mengetahui kapan jadwal booster. Jangan malas untuk booster karena demi kesehatan diri sendiri.

Jika masyarakat tertib untuk disuntik booster maka kekebalan tubuh mereka akan meningkat. Akibatnya pelan-pelan terbentuk kekebalan kelompok, yang bisa melindungi banyak orang dari bahaya penularan Corona. Jangan remehkan Corona karena bisa mengancam nyawa.

Sebaliknya, ketika masyarakat malas-malasan untuk disuntik vaksin booster dengan alasan cukup 2 kali injeksi, maka malah berbahaya. Setelah 6 bulan dari suntikan vaksin kedua maka imunitas tubuh mereka menurun. Ketika lupa tidak memakai masker dan tidak mematuhi poin lain dalam protokol kesehatan, maka bisa saja ketularan Corona dan menderita selama 14 hari.

Saat jumlah pasien Corona berada di kisaran 1.000-an per hari, maka wajib ditekan dengan vaksin booster. Jika banyak yang lalai dan meremehkan suntikan ketiga, maka jumlah pasien Covid-19 akan naik lagi. Pandemi akan berlangsung lebih lama dan tidak tahu kapan berakhirnya. Jangan sampai hal buruk ini terjadi, oleh karena itu ayo segera vaksin booster.

Pasca vaksinasi memang ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Namun KIPI jangan dijadikan alasan untuk tidak suntik booster. Kebanyakan KIPI hanya level ringan, yakni pegal di lengan yang disuntik dan mudah mengantuk. Untuk mengantisipasi maka masyarakat bisa mengkonsumsi paracetamol agar mengurangi rasa nyeri.

Jumlah pasien Corona meningkat akhir-akhir ini dan masyarakat diminta untuk tetap tenang namun waspada dengan selalu taat Prokes serta mengikuti vaksinasi. Dengan adanya kepedulian bersama, maka diharapkan lonjakan kasus Covid-19 dapat ditekan dan transisi pandemi ke endemi dapat diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Deka Prawira )*

Disusunnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu keunggulan tersebut adalah menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang berorientasi pada penambahan kesejahteraan rakyat.

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badrayana mengatakan, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang harus dicapai seorang pejabat publik, khususnya kepala negara dan daerah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dalam konteks ekonomi, yakni masyarakat supaya memiliki pendapatan yang layak. UU Cipta kerja disusun tentu untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan diskusi virtual Djaka mengatakan, jika seseorang menjadi pemimpin maka akan bertanggung jawab atas 267 juta orang. Oleh sebab itu, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana membuat kesejahteraan mereka meningkat, yang dalam indikator ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita yang meningkat.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) harus ditingkatkan dengan cara mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi, investasi lebih tinggi dan ekspor yang dikurangi impor.

Jika ingin output meningkat, hal-hal seperti investasi, pekerja, teknologi dan semua faktor-faktor produksi itu haruslah ditingkatkan untuk berproduksi, menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yang akan dibeli masyarakat, mendapatkan untung dan modal baru lalu para pekerja mendapatkan pendapatan. Hal inilah yang merupakan efek kesejahteraan dari aktivitas investasi.

Selain itu, investasi juga menjadi hal yang sangat penting karena saat ini tenaga kerja tersedia banyak di Indonesia, sumber daya alam, teknologi dan lahan juga tersedia. Investasi menjadi faktor utama yang membuat faktor produksi lain itu produktif.

Djaka melihat data Bank Indonesia bahwa dana pihak ketiga di perbankan Indonesia mencapai Rp 6.300 triliun. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang Indonesia memilih untuk menyimpan uang di bank daripada menginvestasikannya di sektor produktif. Alasannya, aktivitas investasi bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi semata. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor nonekonomi. Seperti regulasi yang ada, izin yang berbelit-belit dan proses investasi yang tidak efisien dan lama ini memengaruhi calon investor untuk tidak berkenan berinvestasi serta lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank.

Inilah pentingnya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan serta perlindungan UMKM, penyederhanaan dan kemudahan perizinan usaha, riset serta inovasi dan klaster-klaster lain.

Djaka menilai bahwa UU Cipta Kerja bisa jadi momentum reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang selama ini disadari penting untuk dilakukan sejak 1999, namun bagaimana melakukannya masih menjadi pertanyaan besar, hingga UU Cipta Kerja hadir. Reformasi birokrasi menurutnya tidak cukup dengan melahirkan regulasi. Hal tersebut juga harus didukung dengan perubahan budaya dan mindset sumber daya manusia (SDM) birokrasi juga.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa UU Cipta Kerja mempu mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia mengatakan, di tahun 2045, PDB Indonesia kana meningkat menjadi 7 triliun US Dollar dengan adanya UU Cipta Kerja. Pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat menjaedi Rp 27 juta per bulan.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan akan ada kenaikan upah yang pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian produktivitas akan meningkat, sejauh ini produktivitas tenaga kerja Indonesia sangat rendah, yakni masih di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara.

Airlangga Hartarto juga menjelaskan UU Cipta Kewrja akan memberdayakan UMKM. UU Cipta Kerja disebut mampu mendukung peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB 65%.

Pendapatan masyarakat Indonesia masih di bawah standar negara-negara Asia Tenggara, untuk bangkit dari hal ini tentu saja diperlukan UU Cipta Kerja yang merangkul banyak kepentingan termasuk kesejahteraan masyarakat. UU Cipta kerja diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi sebesar 6,6 – 7% untuk membangun atau mengembangkan usaha dan ujungnya menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja yang mampu mendorong peningkatan konsumsi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Karim )*

Seluruh komponen instansi pendidikan diharapkan untuk terus menerapkan Prokes ketat selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Strategi tersebut diharapkan mampu menangkal kenaikan kasus Covid-19 yang belakangan terjadi akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah beberapa minggu ini ada kenaikan kasus Corona. Berdasarkan data Tim Satgas Penanganan Covid-19, per 19 Juni 2022, jumlah pasien covid-19 ada 1.167 orang. Tingginya angka pasien ini mengkhawatirkan karena baru saja turun tetapi naik lagi.

Kenaikan kasus Corona di Indonesia membuat para orang tua khawatir karena anak-anaknya sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun mereka tak usah cemas karena penularan penyakit berbahaya ini bisa dicegah. Caranya dengan kembali mendisiplinkan protokol kesehatan yang ketat di area sekolah.

Ketua Umum IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dr. Piprim Basarah Yanuarso menyatakan bahwa IDAI mendukung PTM saat pandemi, tetapi harus memenuhi 13 syarat. Apalagi jika ada kenaikan kasus Corona yang umumnya terjadi setelah libur panjang. Dalam artian, kenaikan kasus Covid-19 terjadi karena ada libur lebaran beberapa waktu lalu.

Dalam syarat-syarat yang ditetapkan oleh IDAI, maka poin pertama adalah vaksinasi, baik untuk murid maupun guru. Sedangkan poin berikutnya adalah mematuhi protokol kesehatan. Protokol ini harus didisiplinkan dan yang menjalankannya tidak hanya murid dan guru, tetapi semua staff di sekolah, mulai dari tukang kebun, penjaga kantin, satpam, dan pustakawan.

Protokol kesehatan yang paling diutamakan adalah memakai masker. Memang pemerintah sudah memperbolehkan untuk aktivitas tanpa masker. Namun dengan syarat untuk kegiatan yang diadakan di ruang terbuka dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Jika para murid melakukan PTM maka harus pakai masker karena mereka belajar di ruangan tertutup.

Para guru juga wajib memakai masker tanpa kecuali. Jangan sampai muridnya pakai masker tetapi gurunya kendur dalam menerapkan Prokes. Selain itu, para guru juga ikut mengawasi murid-muridnya, terutama yang masih kelas 1 dan 2 SD. Pasalnya, para murid tersebut kegerahan lalu melepas masker saat jam istirahat, dan perlu diingatkan untuk mengenakannya kembali.

Sementara itu, poin kedua dalam protokol kesehatan adalah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Para orang tua wajib membawakan sebotol kecil hand sanitizer di dalam tas anak-anaknya. Di dalam area sekolah juga terdapat keran-keran untuk mencuci tangan, lengkap dengan sabun antiseptik. Para murid juga diingatkan untuk selalu cuci tangan agar tetap bersih.

Poin-poin lain dalam protokol kesehatan juga wajib dilakukan agar tidak terbentuk klaster Corona baru, yang bisa makin menaikkan kasus covid-19 di Indonesia. Untuk aturan menjaga jarak maka bisa dilakukan trik dalam penataan kursi. Misalnya dibentuk seperti huruf U sehingga tidak terlalu dekat antar murid.

Para murid juga wajib mengganti baju dan langsung mandi serta keramas sepulang sekolah, karena hal ini juga termasuk dalam protokol kesehatan. Dengan menjaga higienitas tubuh setelah PTM maka akan terhindar dari penularan Corona. Apalagi virus jahat ini bermutasi terus dan lebih menular.
Dengan mematuhi protokol kesehatan maka akan mengendalikan rantai penularan Corona saat pembelajaran tatap muka. Semua pihak mulai dari murid, orang tua, guru, dan staff sekolah harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Jangan sampai salah satu pihak lalai dan bahkan menolak vaksin, karena bisa menularkan virus Covid-19 ke murid-murid yang tidak bersalah.
Pembelajaran tatap muka dengan Prokes ketat wajib diterapkan. Dengan adanya implementasi Prokes tersebut, kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan maksimal serta terhindar dari penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Angga Gumilar )*

Vaksinasi Covid-19 terbukti efektif melindungi tubuh dari penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dengan mengikuti vaksinasi dosis lengkap maupun booster, efek buruk Covid-19 dapat ditekan dan masyarakat memiliki imunitas kuat dalam beraktivitas.

Terdapat sebuah kabar mengenai update persebaran Covid-19 di Indonesia. Setelah sebelumnya sempat turun dan melandai, namun belakangan kasus Covid-19 kembali menyebar. Hal tersebut dikarenakan adanya subvarian Omicron yakni BA.4 dan BA.5. Meski mulai ada peningkatan kasus, namun nyatanya para pakar menyatakan bahwa vaksin Covid-19 masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan kepada manusia meski harus berhadapan dengan varian baru tersebut.

Dalam konferensi pers, Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito memberikan penjelasan bahwa para pakar di Eropa sepakat bahwa orang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 memiliki risiko lebih rendah untuk bisa tertular varian BA.4 dan BA.5 ini. Selain itu, apabila terjadi penularan, ketika seseorang sudah menerima vaksinasi maka dirinya akan terlindungi dari keparahan sakit bahkan mencegah risiko terburuk yakni kematian.

Menurut Prof Wiku meski terdapat sebuah dugaan sementara yang menyatakan bahwa subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 memiliki karakter yang mudah sekali dan cepat untuk menular. Namun varian baru ini sama sekali tidak menimbulkan indikasi gejala yang lebih parah apabila dibandingkan dengan varian lain, utamanya Delta.

Varian baru virus Covid-19 ini memang merupakan hal yang akan sangat sulit untuk dihindari kemunculannya karena sifatnya yang terus bermutasi. Prof Wiku juga mengimbau bahwa seluruh masyarakat bisa mencegahnya dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, melakukan vaksinasi bagi yang belum lengkap dosisnya serta terus berupaya untuk menerapkan gaya hidup bersih serta sehat.

Menanggapi seruan untuk menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi secara lengkap tersebut, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban sangat setuju akan yang disampaikan oleh Prof Wiku. Bahkan menurutnya protokol kesehatan harus kembali lagi digalakkan ke seluruh masyarakat supaya benar-benar mampu menekan risiko penularan.

Tidak bisa dipungkiri lagi, dirinya juga menyadari kalau terdapat sebagian masyarakat yang sudah mulai lelah karena harus terus berkutat dengan pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. Namun memang mematuhi protokol kesehatan secara ketat merupakan hal yang sangat krusial.

Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Iris Rengganis mengatakan dengan menerapkan protokol kesehatan, gaya hidup bersih dan sehat, serta kelengkapan dosis vaksinasi hingga booster, maka masyarakat akan mampu terlindungi meski tidak sempurna karena juga masih ada risiko paparan meskipun kecil.

Lebih lanjut, Iris Rengganis menjelaskan bahwa efektivitas dari pemberian vaksin perlahan akan menurun apabila virus terus melakukan mutasi dengan memunculkan varian-varian barunya, yang mana hal tersebut sama sekali tidak bisa dihindari. Namun sama sekali bukan berarti seolah vaksin tidak memberikan perlindungan untuk manusia.

Sementara data yang diambil pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 lalu, tercatat oleh Kementerian Kesehatan bahwa sudah ada 20 kasus orang teridentifikasi subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengaku bahwa lajur kasus terus bertambah dari yang sebelumnya hanya 8 kasus, kemudian meningkat menjadi 12 dan kini menjadi 20. Awal mula dari penyebaran BA.4 dan BA.5 di Indonesia sendiri pertama kali diidentifikasi berasal dari Bali, yakni ada 4 kasus pada 6 Juni 2022 lalu. Kemudian kasus paparan tersebut ditemukan di Jakarta beberapa hari setelahnya.

Sebagaimana data dan paparan para ahli, memang demi bisa mencegah penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini terus meningkat, maka seluruh masyarakat harus secara serempak kembali menggalakkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk juga menjaga pola hidup bersih dan sehat serta tidak lupa melakukan vaksinasi Covid-19 bagi yang belum memperoleh dosis penuh. Dengan adanya kesadaran bersama tersebut, penularan dapat dicegah dan Indonesia dapat masuk dalam fase endemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Alif Fikri )*

Pondok Pesantren tidak saja menjadi sentra pendidikan dan pengembangan karakter, namun juga garda terdepan dalam pengajaran Islam moderat. Dengan adanya optimalisasi pesantren, maka benih toleransi dan persatuan bangsa akan semakin mengakar di masyarakat.

Para orang tua yang ingin agar anak-anaknya belajar agama, memasukkan mereka ke pondok pesantren (ponpes). Di pondok pesantren, metode pengajarannya lebih efektif, karena metodenya dilakukan secara intensif dan seharian penuh. Ponpes menjadi primadona karena para santri yang telah lulus bisa jadi ustadz atau melanjutkan studi di Universitas.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pondok pesantren hendaknya mengajarkan Islam yang moderat, jangan justru menyebarkan radikalisme. Para santri harus mendapat pemikiran yang menerima hidup dalam tatanan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika menjadi santri maka harus menyepakati peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam artian, pondok pesantren jangan pernah mengajarkan radikalisme karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena, radikalisme mengambil jalan kekerasan, dan hal itu tidak pernah disetujui oleh ajaran agama.

Di dalam pondok pesantren ada banyak pengajar dan sebaiknya diperiksa secara berkala. Jangan sampai ada salah satu yang ternyata berpikiran radikal, lalu ia mengajarkannya ke para santri. Jika ketahuan maka dia harus dikeluarkan karena pemikirannya berbahaya dan meracuni para santri yang masih polos. Jangan sampai mereka dibelokkan, awalnya mau jadi ustadz, malah akhirnya jadi radikal dan teroris.

Islam yang moderat adalah Islam yang penuh dengan toleransi. Di dalam pondok pesantren hendaknya diajari cara untuk bertoleransi sebagai modal awal, dan nantinya ketika santri lulus akan paham bagaimana cara hidup dan mengabdi di masyarakat, termasuk dengan mengedepankan toleransi.

Contoh dari pengajaran toleransi adalah ketika sang pengajar menceritakan kisah-kisah di masa Nabi Muhammad. Suatu ketika ada orang yang jahat dan belum memeluk Islam. Ia ditangkap lalu meminta untuk dibunuh saja. Akan tetapi, Nabi memaafkannya dan membebaskannya. Akhirnya orang itu bertaubat dan memeluk Islam. Seperti inilah dakwah Nabi yang lemah-lembut dan tidak dengan jalan kekerasan.

Cerita-cerita semacam ini yang seharusnya diajarkan kepada para santri. Mereka wajib tahu bahwa pengajaran agama bisa dilakukan dengan cara-cara yang lembut, penuh toleransi, dan perdamaian. Jika ada kelembutan maka orang lain akan segan dan hormat, meskipun mereka belum memeluk Islam.

Para santri hendaknya juga paham bahwa toleransi adalah kunci kesuksesan. Nanti jika mereka menjadi ustadz, akan berdakwah sampai ke pelosok. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu maka ajaran yang lembut dan santun akan mendapat tempat di hati masyarakat.

Kebalikannya, jangan sampai santri justru diarahkan untuk tidak toleransi dan penuh dengan kekerasan. Pemaksaan kehendak, dengan cara apapun, adalah sebuah kesalahan. Apalagi jika menggunakan kekerasan, penyebaran hoax, atau bahkan perusakan fasilitas umum.

Pondok Pesantren diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mengajarkan Islam moderat. Dengan adanya moderasi beragama yang terus diajarkan kepada santrinya, maka diharapkan dapat mencegah munculnya bibit radikalisme yang dapat menghancurkan ukhwah Islamiyah maupun ukhwah wathaniyah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : savira Ayu )*

Pemerintah berusaha maksimal untuk mengatasi persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Salah satu cara tersebut ditempuh dengan menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan rakyat dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja.

Pakar hukum sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyayangkan masih terus berlanjutnya polemik mengenai UU Cipta Kerja yang dapat mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi mensejahterakan rakyat. Ia menilai semakin lama polemik ini bergulir, justru akan memperburuk keadaan. Menurutnya, UU Cipta Kerja sejatinya disusun untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan.

Pada Februari 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta orang. Sementara akibat pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada peningkatan jumlah pengangguran sekitar 3,1 juta orang. Sehingga hampir 10 juta orang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Memasuki tahun 2021, jumlah pengangguran meningkat karena adanya angkatan kerja baru yang setiap tahun memunculkan 2,2 juta orang.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan tujuan UU Cipta Kerja sesuai bingkai pasal 4 dan pasal 18 undang-undang dasar 1945 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh. Dengan UU Cipta Kerja ini, negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha yakni salah satunya dengan dikeluarkannya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana modal awalnya akan diberikan oleh pemerintah. Program tersebut meliputi cash benefit, pelatihan untuk upgrading atau reskiling, serta akses informasi ke pasar tenaga kerja. Airlangga mengatakan bahwa JKP.

UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM karena aturan tersebut akan memudahkan pelaku UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan. Selain itu, UU ini juga memberikan kemudahan dengan persyaratan dan biaya terjangkau sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM untuk pendirian PT tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah memastikan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi perkembangan UMKM. Menurutnya, UMKM menjadi tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, 99 persen pelaku usaha di Tanah Air merupakan UMKM dengan penyerapan kerja mencapai 97 persen.

Dengan adanya UU Cipta kerja, perizinan UMKM disamakan dengan usaha besar sehingga pemerintah mempermudah perizinan melalui online single submission (OSS). Ia juga menekankan akan adanya kemitraan, pengalaman dalam negara dan banyak negara, UMKM yang tumbuh besar adalah UMKM yang bermitra dengan usaha besar, terintegrasi sistemnya dengan industri besar. Tak hanya dengan industri besar, kemitraan pemerintah juga didorong untuk bisa mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM, misalnya di rest area, bandara, terminal dan tempat umum lainnya.

UU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan untuk mendirikan koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang, dari yang sebelumnya berjumlah 20 orang. Selain itu UU Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan penumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku bagi usaha pemula. UU ini juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto memastikan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI akan memberi banyak kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020, ternyata juga mampu memberikan aspek legal dari UMKM dimana selama ini tidak memiliki legal standing atau dasar hukum. UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang merangkul banyak kepentingan termasuk kepentingan rakyat. termasuk di antaranya kepentingan para pekerja, pelaku UMKM serta kepentingan para angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya implementasi UU Cipta Kerja, maka polemik seputar aturan tersebut dapat segera diakhiri demi percepatan arus investasi ke Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka percepatan investasi. Keberadaan regulasi tersebut diyakini tidak saja berdampak positif bagi pengusaha, namun juga kalangan buruh.
UU Cipta Kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia menjadi lebih maju, hal ini dikarenakan UU Cipta kerja mampu memberikan kemudahan perizinan serta berdampak pada terbukanya lapangan kerja.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja memiliki dampak positif bagi pengusaha. Dalam kesempatan perayaan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dirinya mengungkapkan bahwa, suka tidak suka, harus diakui bahwa reform regulasi melalui UU Cipta Kerja Omnibus Law itu betul-betul memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Bahlil hal itu dibuktikan dengan foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) yang stabil tumbuh di angka 7%. UU Cipta kerja juga telah mendapat apresiasi dari kalangan pengusaha di Amerika dan Eropa sebagai keberanian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka melakukan reformasi besar-besaran terhadap undang-undang.

Bahlil menyampaikan kalau peraturan yang selama ini tumpang tindih bisa dipangkas. Akan tetapi penerapannya masih belum sempurna. Namun demikian, sudah ada perbaikan akan adanya kepastian karena esensi dari perubahan regulasi tersebut adalah melahirkan 3 hal, yakni kepastian, transparansi dan efisiensi. Sebagai seorang pengusaha, dirinya juga pernah merasakan setiap mengurus perizinan harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Namun saat ini semua bisa melalui Online Single Submission (OSS), sehingga para investor akan merasa nyaman.

Salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pengurusan perizinan sudah harus berbasis elektronik yakni via OSS. Semua proses tersebut dilakukan di Kementerian Investasi dan dilakukan secara transparan.

Keputusan tentang keluarnya perizinan bisa segera ditetapkan saat berkas persyaratan sudah lengkap. Bila berkasnya sudah lengkap dan kemudian ada kementerian atau lembaga yang tidak menyetujui secara teknis, kementerian investasi secara otomatis bisa melakukan dengan mempergunakan fiktif positif.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga membuat para tenaga kerja atau buruh akan banyak terbantu. Salah satunya yang sudah diatur adalah tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

UU Cipta Kerja juga menyebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, dirinya merasa bahwa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Ciptaker.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4 yang berbunyi : Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pada UU Ciptaker diubah menjadi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa UU Ciptaker secara gamblang menjelaskan bahwa tidak sembarang tenaga kerja asing yang bisa masuk ke dalam negeri. Sehingga tidak benar apabila UU Ciptaker dianggap sebagai UU yang membuat TKA menjadi leluasa merebut pekerjaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat Indonesia.

Sempat pula beredar bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan mendapatkan upah yang dihitung per jam. Kenyataannya jika merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang menyatakan upah berdasarkan jam.

Atas pertimbangan tersebut, maka keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan keuntungan dari berbagai sisi, baik bagi pengusaha maupun buruh. Dengan adanya beragam kontribusi positif tersebut, maka diharapkan arus investasi dapat semakin besar dan pemulihan ekonomi nasional dapat segera terdampak.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Kenaikan kasus Covid-19 yang salah satunya disebabkan oleh subvarian Omicron yakni BA.4 dan BA.5 harus diwaspadai bersama. Seluruh pihak harus mampu meningkatkan gotong royong dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksinasi dosis lengkap termasuk booster.

Pemerintah saat ini tengah benar-benar berupaya untuk meminimalisasi dan sebisa mungkin segera mengakhiri atau memutus mata rantai persebaran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 agar Indonesia mampu terbebas dari pandemi Covid-19. Namun upaya itu semua tentu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat secara serempak.

Beberapa hal bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung suksesi Pemerintah tersebut, yakni tentunya dengan kembali menerapkan protokol kesehatan secara ketat sembari meningkatkan vaksinasi dengan dosis lengkap termasuk booster.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Banyumas, Arif Sugiono menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan kehati-hatian di seluruh masyarakat serta pihaknya akan terus memantau bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini. Berkaca dari pengalaman penanganan Omicron beberapa waktu yang lalu, dirinya berharap bahwa karakter subvarian baru ini kurang lebih mirip, yakni memiliki tingkat mortalitas dan juga hospitalitas yang rendah.

Lebih lanjut, Arif juga memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat supaya kejadian masuknya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini kemudian tidak sampai menyebabkan lonjakan pandemi Covid-19 di Indonesia kembali meningkat secara signifikan seperti pada beberapa waktu silam. Untuk itu masyarakat hendaknya terus menggalakkan protokol kesehatan serta memperkuat imunitas tubuhnya dengan melakukan vaksin di fasilitas kesehatan terdekat.

Senada dengan pernyataan Arif, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengaku bahwa sangat penting bagi seluruh masyarakat bisa kembali menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat demi bisa mencegah penularan Covid-19 varian baru ini.

Terlebih, Ahmad Riza menambahkan bahwa belakangan sudah mulai ada pelonggaran yang sangat mudah ditemui di masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan. Selain itu sudah mulai ada beberapa acara yang bahkan dihadiri oleh banyak sekali orang seperti terselenggaranya konser musik yang berarti risiko potensi penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 menjadi sangat tinggi.

Meski begitu, bukan berarti Wakil Gubernur DKI Jakarta ini melarang adanya kegiatan seperti konser. Justru dirinya menyatakan bahwa akan melakukan berbagai persiapan supaya bisa meminimalisasi risiko penularan dengan mempersiapkan adanya fasilitas, sarana hingga tenaga kesehatan. Seluruh upaya tersebut dilakukan bersama dengan pihak Kemenkes.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa kunci utama dalam pengendalian subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini adalah seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Karena apabila masyarakat masih terus abai dan tidak mengindahkan protokol kesehatan serta masih belum secara penuh melakukan dosis vaksinasi, maka penularan akan terus terjadi.

Sementara itu, sebelumnya diketahui bahwa awal mula masuknya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia ini dikarenakan penemuan adanya 4 kasus yang teridentifikasi di Bali sebagaimana keterangan langsung dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Maka dari itu pihak Kemenkes saat ini masih terus melakukan monitoring mengenai bagaimana varian Covid-19 terbaru ini dan dugaan sementara dikatakan bahwa varian terbaru ini mampu menghindari imunitas yang dibentuk oleh vaksin dan penularannya cepat.

Belakangan memang diketahui bahwa kasus Covid-19 perlahan kembali meningkat di Indonesia. Namun berbeda dengan peningkatan yang terjadi pada beberapa periode lalu, kali ini peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya varian baru dan sama sekali bukan karena adanya liburan atau perayaan hari raya besar. Dengan adanya dugaan sementara tersebut, Menkes Budi Gunadi tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
Semua pihak diminta untuk mewaspadai tren kenaikan kasus positif akibat adanya varian Covid-19, dengan selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi lengkap hingga booster. Dengan semangat gotong royong tersebut, lonjakan kasus Covid-19 dapat dihindari dan pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute