Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah melibatkan akademisi untuk ikut menyempurnakan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dengan adanya pelibatan tersebut, revisi UU Cipta Kerja diharapkan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, sehingga undang-undang tersebut harus direvisi atau disempurnakan.

Dalam upaya menyempurnakan UU tersebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk membentuk suatu sistem yang memudahkan masyarakat dalam melakukan segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan izin usaha demi peningkatan investasi dalam negeri melalui penerbitan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Implementasi atas pelaksanaan UU Cipta Kerja terus dilakukan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU/U-XVII/2020, yang diantaranya mengamanatkan untuk lebih melibatkan partisipasi publik untuk mewujudkan meaningful participations dalam proses penyempurnaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, salah satunya adalah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi mengenai implementasi dan penyempurnaan UU Cipta Kerja terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. FGD tersebut dilaksanakan di Denpasar, Bali pada Kamis 14 Juli 2022.

Ketua Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Mahendra Siregar menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini merupakan sebuah terobosan baru dalam hukum Indonesia yang mencoba untuk mengintegrasikan puluhan undang-undang dalam satu undang-undang.
UU Cipta Kerja yang dirancang dan dirumuskan melalui pendekatan Omnibus ini menjadi sebuah pembuktian bagi bangsa Indonesia bahwa kita mampu menyederhanakan puluhan undang-undang ke dalam satu undang-undang, sehingga perizinan dan birokrasi izin usaha dan investasi lebih singkat dan mudah diaplikasikan.

Lebih lanjut Mahendra juga menyampaikan bahwa Presidensi G20 merupakan momentum bukan hanya giliran atau sekadar ikut serta, tetapi juga menjadi pembuktian bagi Indonesia untuk mampu menggalang investasi seluas-luasnya kepada dunia.
Dengan demikian, ekonomi Indonesia tetap stabil dan kuat, di mana banyak negara yang mengalami penumbangan secara ekonomi dan kenaikan inflasi secara signifikan.

FGD dilanjutkan dengan pemaparan dari kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, selaku Ketua Pokja Data dan Informasi Satgas Sosialisasi UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna yang menjelaskan bahwa UU Cipta kerja muncul sebagai jawaban dari ruwetnya mengurus perizinan usaha dan sebagai upaya pembaharuan iklim investasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan implementasi UU Cipta Kerja adalah melalui ruang diskusi secara terbuka dengan cakupan yang lebih luas.

UU Cipta kerja ini dianggap sebagai UU Sapu Jagat, di mana UU ini mampu menjawab banyak persoalan bisnis dan investasi di Indonesia sehingga bangsa kita bisa menghadapi globalisasi secara simultan. Untuk itu, penting agar UU ini dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah terpublikasi di berbagai media.

Pada kesempatan tersebut, Pakar Ketenagakerjaan,Tadjuddin Noer Effendi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki demografi yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dan ini merupakan peluang besar bagi transformasi ekonomi Indonesia di masa depan.

Tajduddin menambahkan bahwa UU Cipta Kerja membentuk iklim industri Indonesia yang lebih baik. Industri menjadi suatu kunci yang menggerakkan suatu negara berkembang menjadi negara maju. Sayangnya, di Indonesia transformasi industri berjalan lambat selama empat dekade. Untuk itu, urgensi UU Cipta Kerja adalah mengurangi hambatan transformasi ekonomi, transformasi industri dan pengadaan tenaga kerja dalam rangka pengurangan angka pengangguran.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dari para peserta dengan para narasumber yang berjalan dengan intens dan interaktif yang dengan leluasa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait dengan implementasi dan penyempurnaan UU Cipta Kerja.

Pada kesempatan berbeda, Romli Atmasasmita selaku Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran menilai, UU nomor 11 tentang cipta kerja dapat memberikan dampak positif bagi republik Indonesia. Menurutnya, UU Cipta Kerja masih berlaku setelah terbitnya putusan MK. Hanya saja, pemerintah dan DPR, selaku pembuat undang-undang memiliki waktu selama dua tahun untuk merevisi naskah UU Cipta Kerja. Untuk karena itu, selama pembahasan revisi UU semua pihak diminta bersikap sebagai negarawan dan mengesampingkan kepentingan politik.

MK juga memutuskan bahwa UU ini masih akan berlaku dalam dua tahun ke depan seiring proses perbaikan. Namun, pemerintah tidak boleh lagi mengeluarkan aturan turunan dari UU Ciptaker sejak putusan dan berlaku selama dua tahun.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah bersama DPR mendapat tenggat waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana amanat putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Terkait dengan hal ini, sejumlah akademisi turut memberikan pandangannya agar nantinya polemik UU Cipta Kerja tidak terulang lagi.

UU Cipta Kerja dirumuskan agar pengusaha tidak dihantui dengan pengurusan administrasi yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya percepatan revisi UU Cipta Kerja maka diharapkan proses perizinan semakin mudah dan arus investasi semakin lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Keterlibatan akademisi perguruan tinggi dalam partisipasi di ranah pemerintahan menjadi hal lazim dalam politik kebangsaan agar menjadi egaliter mengisi program strategi di struktur pemerintahan. Begitu juga peran akademisi diluar posisi struktur pemerintah, salah satunya diharapkan mampu menjadi kontrol sekaligus masukan bagi sejumlah kebijakan pemerintah yang sedang direncanakan maupun tengah dilangsungkan serta membutuhkan analisis dan evaluasi.

Dalam hal kebijakan pembangunan di wilayah Papua, pemerintah tak tanggung-tanggung melibatkan peran akademisi untuk meninjau bidang per bidang dari setiap masalah yang dikaji agar nantinya tepat sasaran dalam realisasi program. Termasuk lahirnya pemekaran provinsi, selain buah dari aspirasi Orang Asli Papua (OAP) selama puluhan tahun silam, juga merupakan rekomendasi dari akademisi dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan kewilayahan, adat, hingga perekonomian di tanah Papua.

Opini Negatif Terkait Tersingkirnya Masyarakat Adat Kontradiksi dengan Misi Percepatan Pembangunan Papua

Menjadi satu hal yang disayangkan ketika muncul pernyataan dari akademisi yang tanpa berpikir panjang menaruh sifat pesimis terhadap kebijakan pemekaran di Papua. Adalah Yosehi Mekiuw, seorang akademisi dari Universitas Musamus Merauke. Secara deskriptif menyatakan bahwa pemekaran Papua menjadi tiga provinsi baru akan semakin membuat masyarakat adat tersingkir lantaran terdapat eksploitasi sumber daya alam Papua. Dirinya khawatir bahwa masyarakat adat akan kehilangan hutan yang berdampak pada timbulnya persoalan serius di kemudian hari. Pasalnya, hutan merupakan lumbung pangan bagi masyarakat adat Papua.

Menurutnya, perlu langkah dan kebijakan untuk memproteksi masyarakat adat pasca pemekaran Papua. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan aturan, baik peraturan daerah maupun peraturan daerah khusus tentang proteksi hutan adat, masyarakat dan sumber penghidupannya. Pemerintah juga harus membuat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada budaya masyarakat adat setempat dan mengevaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat.  

Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Pemekaran Provinsi

Meskipun di akhir pernyataan, dirinya telah kembali pada jalurnya sebagai akademisi memberikan kontrol serta masukan terhadap kebijakan pemerintah yang tengah berjalan, namun adanya pernyataan di awal yang bersifat pesimis terkait tersingkirnya masyarakat adat perlu diluruskan kembali dalam berbagai konteks bidang. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman yang timbul di masyarakat dan berakhir kontraproduktif terhadap kebijakan yang saat ini tengah dikaji untuk masuk masa transisi pasca pengesahan UU pemekaran beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, pernah meminta pemerintah melibatkan orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, sisi ekonomi, serta keterlibatan dalam pembangunan. Pihaknya juga meminta pemerintah membatasi masuknya para migran karena dikhawatirkan jika orang luar Papua terus, maka orang asli akan termarjinalkan. Pihaknya juga meminta agar migrasi dapat dikendalikan untuk memastikan bahwa masyarakat adat akan memiliki kehidupan yang layak.

Sementara itu, Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Apabila terdapat masyarakat adat di Papua yang menolak Otsus, maka tidak tahu adat istiadat.

Kebijakan pemekaran oleh pemerintah pusat dan DPR RI harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat adat. Sebab, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menjadi hal terpenting adalah agar kePapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis karena adanya DOB.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa kebijakan DOB atau pemekaran wilayah merupakan hal penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya dapat memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal tersebut dinantikan, sehingga mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat untuk realisasi pemekaran DOB di tiga provinsi baru Papua

Pemerintah Berikan Afirmasi Masyarakat Papua dalam Pemekaran Provinsi

Jika menyimak rencana pemerintah pusat dan DPR, terdapat beberapa ruang afirmasi yang sengaja ditetapkan berkaitan dengan adanya pemekaran provinsi di Papua. Hal tersebut juga sekaligus menjawab permintaan dari Dewan Adat Papua serta menjawab pernyataan optimis dari Yosehi Mekiuw. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas menyatakan bahwa UU pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Secara lengkap, penawaran pemerintah dalam pemenuhan pegawai di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi: Pengukuhan dalam jabatan yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi induk, uji kesesuaian dalam jabatan (job fit) bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda, serta seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan UU apabila tidak terdapat kesesuaian ASN dengan jabatan yang dibutuhkan baik dari dalam lingkungan provinsi maupun luar Provinsi Papua.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja. Untuk diketahui bahwa Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat mengakomodasi OAP untuk lebih dominan dalam formasi ASN pada DOB Papua. Kebijakan tersebut nantinya dimasukkan pada salah satu pasal dalam RUU pembentukan provinsi yang saat ini sedang berproses di DPR. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80% OAP mengisi formasi ASN.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua juga dikuatkan oleh pernyataan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Toni Wanggai.  Bahwa kebijakan DOB memberi ruang kepada orang asli Papua (OAP) untuk menempati posisi di birokrasi termasuk menduduki jabatan struktural di Pemda setempat. Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktural pemerintah daerah merupakan salah satu landasan pembangunan berbasis wilayah adat untuk mempercepat pembangunan wilayah pemekaran. Masyarakat bisa turut menjaga kelestarian budaya dengan membuat program kebijakan pembangunan berbasis wilayah adat sesuai potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga pembangunan wilayah pemekaran lebih terfokus. Pembangunan berbasis wilayah adat memberikan ruang keadilan yang lebih tepat sasaran.

Maka sudah seharusnya pernyataan pesimis dari akademisi Universitas Musamus Merauke, Yosehi Mekiuw terkait pemekaran provinsi dan hubungannya dengan tersingkirnya masyarakat adat harus dicabut, karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi sebenarnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis Papua merasa kaget dan kecewa terhadap sikap gubernur tersebut, karena sebelumnya pernah ‘mampir’ berpihak pada penolakan kebijakan pemekaran tersebut.

Namun di sisi lain, adanya dukungan dari Gubernur sebagai simbol perwakilan masyarakat Papua, seperti menjadi amunisi sekaligus pemantik bagi beragam pihak dari berbagai wilayah untuk terus memberikan sikap dukungan terhadap kebijakan pemekaran sebagai wujud sekaligus upaya mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih, Papua. Beberapa dukungan tersebut datang dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat dari sejumlah tempat yang berbeda.

Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta Dukung Pemekaran DOB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja pada Sabtu 18 Juni 2022 menyatakan sikap dukungan rencana pemekaran DOB di Papua. AMMY merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain mendukung dilanjutkannya tiga rancangan UU pemekaran di Papua, mereka juga mendukung dilanjutkannya rencana pemekaran provinsi di Papua Barat Daya dan Papua Utara, termasuk mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai, serta kelanjutan rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Dalam kesempatan tersebut, AMMY juga menyatakan menolak permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan. Adanya kebijakan DOB dan Otsus sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Posko Timur Malang Raya Desak Pemerintah Realisasikan Kebijakan Pemekaran Papua

Tak hanya di Kota Pelajar Yogyakarta, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB juga muncul dari organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa maupun masyarakat asal wilayah timur, mencakup Provinsi Papua, Sulawesi, Maluku, hingga NTT yang berada di Malang Raya. Organisasi yang bernama Posko Timur Malang Raya melalui pembinanya, Kadrian Hi Muhlis menyatatakan dukungan terhadap pemekaran DOB di Papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pernyataan tersebut senada dengan deklarasi dukungan DOB oleh 14 Kabupaten/ Kota masyarakat Papua Barat pada Jumat 17 Juni 2022.

Sebagai Pembina Posko Timur Malang Raya, dirinya turut bangga dan bahagia dengan seruan masyarakat Papua yang secara serentak mendukung penuh pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan DOB di Papua. Menurutnya, DOB merupakan solusi bagi masyarakat papua dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan juga menjawab problematika di tanah papua. Ia juga meminta kepada seluruh mahasiswa Papua khususnya dari Papua Barat yang mengenyam pendidikan di Jawa Timur Khususnya di Kota Malang agar turut mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di tanah papua. Mahasiswa Papua fokus belajar agar nantinya saat kembali ke Papua dapat memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat disana,

Aliansi Masyarakat Berdaya Kota Semarang Gelar FGD Dukung DOB Papua

Sementara itu dalam lingkup massa yang lebih luas, kelompok masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Berdaya (AMB) Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

Dalam Diskusi tersebut, AMB berharap kebijakan Otsus diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Koordinator AMB, Bagas Adi, mengatakan bahwa pembentukan DOB akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin berkembang. Sementara itu, pemerhati Papua Yusuf Martak mengatakan kebijakan DOB menjadi salah satu alternatif solusi untuk memaksimalkan program Otsus di Papua yang perlu didukung secara penuh.

Tokoh Masyarakat Papua di Jambi Nilai Kebijakan DOB Sangat Bagus

Dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari tokoh masyarakat Papua yang berada di Kota Jambi, Elieser Wettebosi. Menurutnya, warga Papua di Provinsi Jambi sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah juga kepolisian yang telah memberikan perhatian dan bimbingan. Ia menyarakan dan memberikan pandangan kepada warga Papua di Jambi untuk tidak terlalu memikirkan masalah kemerdekaan Papua dan agar memahami akan manfaat program Pemerintah untuk membuat DOB di wilayah Papua. Rencana DOB yang diprogramkan di daerah Papua sangat bagus dan pihaknya setuju apabila segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat untuk kemajuan di Provinsi Papua.

Warga Papua yang ada di Jambi akan berupaya menjadi contoh untuk warga Papua yang ada di seluruh Indonesia terutama di daerah Provinsi Papua, terkait Integritas Bangsa Indonesia agar warga Papua tetap dipercaya dan diterima di seluruh daerah Indonesia. Selama ini pembangunan di Provinsi Papua dan laju ekonomi hanya menyisir di wilayah pesisir saja. Sehingga melalui pemekaran wilayah baru beberapa wilayah papua di pegunungan akan dapat terakomodir pembangunannya.  

Harapan Bersama Terwujudnya Kebijakan DOB untuk Papua Semakin Maju dan Damai

Munculnya sejumlah dukungan yang berlangsung secara terus menerus menjadi salah satu indikasi adanya keseriusan dari masyarakat Papua, baik yang tinggal di wilayah sendiri maupun yang berada di luar untuk terus berupaya membangun tanah Papua menjadi lebih maju dan sejahtera. Pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan memang menjadi hak setiap orang atau pihak dalam merespon, namun untuk mewujudkan percepatan pembangunan suatu wilayah perlu dipertanyakan bagi pihak yang merespon kebijakan DOB dengan sikap penolakan. Terlebih, sikap tersebut didukung oleh kelompok separatis yang jelas-jelas bertentangan dengan pemerintah Indonesia serta memiliki misi melepaskan diri melalui upaya mempengaruhi masyarakat Papua.

Untuk diketahui bahwa hingga saat ini kelompok separatis Papua terus melancarkan serangan terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Setelah beberapa waktu sebelumnya menyerang tukang ojek hingga tewas, Sabtu 18 Juni 2022 kemarin, kelompok separatis kembali menyerang anggota Brimob yang merupakan putra daerah bernama Diego Rumaropen saat bertugas di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Korban dianiaya hingga tewas serta menyebabkan hilangnya dua pucuk senjata api organik Polri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan bahwa almarhum merupakan salah satu putra terbaik Papua.

Maka bagi para pihak yang menolak DOB, renungkanlah kembali sikapmu. Apakah akan membangun tanah Papua menjadi lebih baik, atau berpihak pada kelompok separatis turut mencerai-beraikan Papua hingga membunuh saudara sendiri untuk kepentingan yang tak jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Buntut dari adanya sejumlah kejadian kekerasan yang melibatkan kelompok separatis di wilayah Papua dengan korban yang beragam serta kondisi yang hingga merenggut nyawa menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah pihak. Sikap kekejaman yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut tak bisa dibenarkan dari segi apapun. Setiap perbuatan yang mengakibatkan korban sudah seharusnya diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam waktu singkat, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah merespon kondisi tersebut dengan rencana mengubah strategi untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua, yang mana pendekatan defensif pasif menjadi defensif dinamis dalam upaya menghadapi kelompok separatis. Beliau menegaskan bahwa harus terdapat perubahan strategi di dalam mengawal masyarakat Papua agar dapat menebarkan ketenangan dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban.

Progress saat ini, sejumlah rencana tersebut sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dengan melibatkan Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, serta semua unsur. Pemerintah akan membuat kebijakan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan tidak terganggu. Sebab, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan.

Pegiat HAM Papua Diskriminatif

Penyelesaian permasalahan keamanan di Papua yang mayoritas disebabkan oleh gangguan dari kelompok separatis juga mendapat sorotoan dari akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dari sisi yang berbeda. Ia melihat bahwa para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat diskriminatif. Para pegiat HAM di Papua hanya berbicara ketika warga lokal menjadi korban kekerasan atau pembunuhan.

Sebagai contoh ialah ketika adanya tenaga Kesehatan, guru, dan tukang ojek bahkan fasilitas penunjang masyarakat menjadi korban kebrutalan kelompok separatis, tidak terdengar suara lantang para aktivis HAM di Papua.     

Setiap Orang di Papua Memiliki Hak yang Sama

Dalam kejadian tersebut, seharusnya para pegiat HAM di Papua berdiri di depan, berbicara dan mengutuk aksi tersebut, namun nyatanya justru diam dan tidak berkomentar. Padahal setiap warga negara yang hidup di Papua memiliki hak yang sama, bukan hanya perlakuan lebih atau istimewa terhadap warga lokal saja.

Terdapat dugaan dari Marinus bahwa para aktivis HAM yang diskriminatif tersebut memiliki dendam tersendiri terhadap aparat keamanan dan negara sehingga setiap tindakan mereka sangat subjektif. Satu hal yang harus diingat bahwa apa pun profesi kita termasuk pembela HAM sekalipun, kalau sudah terdapat dendam maka tidak akan bisa bersikap objektif dalam melihat setiap persoalan, hal ini justru menjadi permasalahan baru di tanah Papua.

Untuk diketahui bahwa beberapa bulan lalu tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua menjadi korban pembunuhan dan kekerasan oleh Kelompok Separatis. Para aktivis HAM di Papua justru tidak berkomentar, padahal para nakes tersebut bekerja demi memberikan pelayanan kesehatan kepada para warga lokal.

Menjadi miris ketika terdapat pegiat HAM yang harusnya bisa menyuarakan setiap permasalahan namun justru bersikap kontradiktif. Para aktivis HAM di Papua agaknya telah memiliki pandangan serta tindakan yang sangat subjektif, dengan kata lain tidak bisa objektif dalam melihat persoalan-persoalan di Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Savira Ayu )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari banyak pihak, tidak terkecuali akademisi. Penerapan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 diharapkan dapat meredam lonjakan Covid-19.
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu menghadirkan beragam tanggapan, meski demikian kebijakan PPKM merupakan hal yang ditetapkan melalui analisis risiko.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan langkah pemerintah melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 2 – 9 Agustus 2021 sudah tepat. Menurutnya PPKM akan dilonggarkan jika dilihat dari data analisis risiko.

Melalui keterangannya Tjandra menuturkan, Tingginya penularan di masyarakat dengan kemampuan respon pelayanan kesehatan kemudian dikenal sebagai level 4,3,2 dan lainnya. Di sisi lain ada juga pihak yang menghubungkan dengan satu aspek saja, yaitu data epidemiologis jumlah kasus baru yang dilaporkan.

Sebagai ilustrasi di India pada jumlah kasus harian positif mencapai 9 ribu orang. Mengalami peningkatan pada 17 April dengan kasus per hari mencapai 261.394 kasus di seluruh negara atau naik 25 kali lipat.

Pada 17 April tersebut, New Delhi yang merupakan Ibu Kota India memberlakukan lockdown, namun kasus masih meningkat hingga 414.188 kasus dalam sehari pada 6 Mei 2021 dan kemudian berangsur turun. New Delhi baru mulai melonggarkan lockdown secara bertahap pada 31 Mei 2021 pada saat kasus harian di India sudah menurun pada angka 127.510 kasus.

Artinya sekitar separuh daru kasus harian pada awal India memberlakukan lockdown. Memang mungkin tidak terlalu tepat membandingkan kebijakan di New Delhi dengan angka harian di seluruh negara, tetapi setidaknya hal tersebut dapat memberikan gambaran kecenderungannya.

Dibandingkan dengan data Indonesia pada 15 Mei 2021 kasus baru harian di Indonesia adalah 2.385 orang. Angkanya terus meningkat pada 3 Juli 2021 dimulailah PPKM Darurat, yang pada tanggal tersebut angka kasus barunya adalah 27.913 orang atau naik 10 kali lipat dengan angka rata-rata 7 harinya sebesar 23.270 orang.

Sejauh ini kasus tertinggi terjadi sekitar 15 Juli dengan kasus 56.757 orang dengan angka rata-rata 7 harinya 44.145 orang, lalu ada kecenderungan menurun. Pada 2 Agustus ketika harus diputuskan kelanjutan PPKM level, penambahan kasus baru adalah 22.404 orang, seakan-akan lebih rendah dari awal PPKM darurat pada 3 Juli 2021, tetapi ternyata angka rata-rata 7 harinya masih jauh lebih tinggi, yaitu 38.295 orang. Artinya, keadaan 2 Agustus tidaklah lebih baik dari keadaan 3 Juli ketika awal PPKM darurat, karena itu sangat tetap jika PPKM level 4 tetap diteruskan terlebih dahulu.

Sebelumnya, Presiden RI Ir Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 untuk sebagian kabupaten/kota. Adapun perpanjangan PPKM level 4 ini sampai tanggal 9 Agustus. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa PPKM mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.

Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan.

Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah bertahan untuk sementara waktu karena jika tidak maka siklus ini akan berputar terus, mengambil lebih banyak lagi nyawa, ekonomi dan kehidupan normal masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Pemuda Cikini