Oleh : Wahyu Pratama )*

Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen di tahun 2021. Melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya, pemerintah juga optimis dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Penurunan jumlah kasus Covid-19 menimbulkan optimisme masyarakat terkait pemulihan ekonomi Indonesia, perbaikan ekonomi ini telah tercermin sejak kuartal III tahun 2020.

Walaupun secara umum, ekonomi Indonesia mengalami perbaikan ditengah Pandemi Covid-19, namun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 masih di bawah level normalnya yaitu 5% (yoy), sehingga membutuhkan effort yang kuat untuk ngembalilkan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.

Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di level normalnya yaitu 5% per tahun, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020.
Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, penurunan jumlah kasus Covid-19 menimbulkan optimisme masyarakat terkait pemulihan ekonomi Indonesia, perbaikan ekonomi ini telah tercermin sejak kuartal III tahun 2020. Ke depan, Indonesia menghadapi tantangan untuk bisa keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita Indonesia Maju.

Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk hukum baru yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi, melalui kemudahan perizinan usaha dan investasi. Produk hukum ini tentunya dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia di tengah Pandemi Covid-19, Anggota Dewan Perwakilan rakyat Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai upaya transformasi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional ditengah Pandemi Covid-19.

UU Ciptaker yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran melalui kemudahan perizinan usaha dan reformasi regulasi. Selain itu penerapan regulasi UU Cipta Kerja dapat meningkatkan pemberdayaan pelaku UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sedangkan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan, UU Cipta Kerja bisa menjadi jawaban permasalahan ekonomi, khususnya ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. UU Cipta Kerja ini mampu memicu permintaan tenaga kerja di Indonesia melalui investasi dengan reformasi ekonomi yang serius.

Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di level normal yaitu 5% per tahun, maka diperlukan regulasi atau produk hukum untuk mempermudah perizinan usaha. Dengan demikian, dapat menciptakan lapangan usaha baru yang menyerap tenaga kerja baru dan mendorong perekonomian nasional. Peningkatan aktivitas usaha yang diiringi oleh penyerapan tenaga kerja yang produktif tentunya akan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat progress Pemulihan Ekonomi Nasional. UU Cipta Kerja tetap hadir untuk menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja. Implementasi dari UU Cipta Kerja adalah mereformasi regulasi perizinan usaha dengan menerapkan norma, standar prosedur, serta kriteria berbasis risiko.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Wahyu Pratama )*

Saat ini Indonesia sedang menuju era bonus demografi di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan akan mendominasi jumlah penduduk di dalam negeri. Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2021 diperkirakan 60 tenaga kerja produktif akan mendukung 100 penduduk.Kondisi itu terus meningkat, hingga periode 2030-2040 penduduk usia produktif diperkirakan terus meningkat hingga 205 juta dan diperkirakan 2 juta penuduk usia produktif akan masuk ke pasar kerja setiap tahunnya.

Seiring dengan peningkatan usia produktif tersebut, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 jumlah Angkatan Kerja mencapai 140,15 juta orang, meningkat 1,40% (yoy) dibanding Agustus 2020 yang tercatat 138,22 juta orang. Namun peningkatan angkatan kerja masih belum diimbangi oleh ketersedianya lapangan usaha, sehingga pemanfaatan penduduk usia produktif masih belum optimal dalam menghasilkan nilai tambah pada perekonomian domestik. Hal ini tercermin dari, jumlah orang yang brekerja hanya mencapai 131,05 juta orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 12,75 juta (9,10%).

Untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja investasi. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2021 mencapai Rp 901 triliun meningkat 9% (yoy), dibanding 2020 yang tercatat Rp 826,3 triliun. Namun berdasarkan Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development (IMD) menyebutkan bahwa daya saing Indonesia berada diurutan 37 dari total 64 negara, meningkat dibanding 2019 yang tercatat di peringkat 40.

Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Willem Makaliwe mengatakan meskipun secara total peringkat Indonesia mengalami peningkatan, namun pada peringkat di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia tetap berada pada posisi 11 dari 14 negara. Bisa dipahami bahwa peningkatan peringkat Indonesia bukan sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan daya saing nasional tetapi juga penurunan daya saing negara lain terutama akibat Pandemi Covid-19.
Menurut Head of Research and Consulting LM FEBUI Bayuadi Wibowo, Indonesia mengalami kenaikan peringkat pada komponen efisiensi bisnis dan pemerintahaan. Namun mengalami penurunan peringkat pada komponen kinerja perekonomian dan infrastruktur. Kondisi tersebut didorong oleh faktor ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan kesiapan infrastruktur.

Untuk mendorong akselerasi investasi dan penciptaan lapangan usaha baru yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong perekonomian nasional kearah yang lebih baik, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020.
Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah
Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka Badrayana mengatakan kemudahan proses investasi akan mendorong minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga menciptakan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing ekonomi domestik.

Melihat dampak positif tersebit, Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Rahmat menilai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian kerangka transformasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan transformasi ekonomi berupa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, untuk mendukung kemudahan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan memperbaiki iklim usaha sehingga dapat meningkatkan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Regulasi tersebut dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga meningkatkan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan. Kondisi tersebut tentunya membuat Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari bonus demografi.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Puji Astuti )*

Vaksinasi door to door adalah salah satu cara untuk mensuseskan program vaksinasi nasional. Apresiasi wajib diberikan pada BIN karena telah menginisiasi vaksinasi door to door yang diharapkan dapat mengakselerasi penanganan Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketika vaksin Corona telah ditemukan maka kita bersorak gembira karena ada harapan untuk keluar dari masa pandemi lebih cepat. Program vaksinasi nasional telah dimulai di Indonesia sejak maret 2021, dan ditargetkan selesai dalam 12 bulan. Untuk mencapai target yang diberikan oleh Presiden Jokowi maka diadakan vaksinasi door to door, sekaligus memenuhi target 2 juta suntikan per harinya, di seluruh Indonesia.

Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena logikanya makin banyak yang divaksin maka makin banyak pula masyarakat yang imunitasnya tinggi, sehingga meminimalisir penularan corona. BIN membuat vaksinasi door to door sebagai salah satu solusi untuk memperluas jangkauan vaksinasi. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk divaksin dan bebas corona.

Juru Bicara Vaksinasi Kementrian Kesehatan dokter Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa langkah vaksinasi door to door dilakukan dalam kondisi tertentu, dan sasarannya lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Dalam artian, mereka memang agak kesulitan saat harus datang langsung ke Puskesmas atau tempat vaksinasi lainnya, sehingga amat dimudahkan oleh vaksinasi door to door.

Jika ada vaksinasi door to door maka mereka tinggal duduk manis dan menunggu giliran untuk disuntik oleh nakes. Ketika sudah diinjeksi maka kekebalan tubuhnya akan naik dan tidak mudah tertular corona. Apalagi kalangan lansia yang rata-rata punya komorbid, masih boleh divaksin asal mendapat izin dari dokter yang bertugas, dan mereka bisa selamat dari virus covid-19 yang berbahaya.

Vaksinasi juga diberikan kepada penyandang disabilitas karena mereka memang kesulitan saat akan datang ke lokasi vaksinasi, kalaupun bisa datang bisa saja batal karena keterbatasan biaya. Sehingga jika ada vaksinasi door to door, penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dari corona. Tentunya tetap dengan menaati protokol kesehatan 10M.

Selain kepada penyandang disabilitas, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ. Hal ini dilakukan di Blitar. Walau status mereka ODGJ tetapi juga rakyat Indonesia, sehingga wajib untuk diberi vaksin. Apalagi jika benar-benar linglung dan kehilangan kewarasan, biasanya agak susah ditertibkan saat wajib pakai masker, maka vaksin corona harus diinjeksi ke lengan mereka.

Vaksinasi door to door memang digalakkan untuk dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia, dan langkah BIN untuk melakukannya diapresiasi oleh Presiden Jokowi. Menurut beliau, vaksinasi model ini bisa mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Sehingga kita bisa bebas corona secepatnya.

Jika makin banyak masyarakat yang divaksin secara door to door maka penanganan corona akan lebih mudah. Pertama, penularan virus covid-19 akan sangat ditekan, dan buktinya selama september hingga oktober 2021 jumlah pasiennya memang terus menurun. Data terakhir dari Tim satgas Penanganan Covid, pada tanggal 10 oktober pasien corona ‘hanya’ 700-an orang saja.
Bandingkan dengan 3 bulan lalu yang melonjak hingga 50.000 pasien sehari.
Kedua, ketika jumlah pasien menurun maka otomatis BOR (tingkat keterisian ranjang di RS) juga menurun. Hal ini menguntungkan bagi para nakes karena mereka bisa beristirahat dengan normal, karena ketika pasien membludak mereka harus bekerja dengan shift super panjang (sampai 12 jam) dan kelelahan karena banyak yang diurus, serta kepanasan karena wajib pakai APD yang gerah.

Vaksinasi door to door sedang digalakkan agar cakupannya makin luas, sehingga seluruh kota/kabupaten di Indonesia mengadakannya. Jika ada vaksinasi model ini maka bisa mempercepat penanganan corona, karena jumlah pasien menurun dan penularan corona juga berkurang. Dengan adanya vaksinasi door to door maka kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute