Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Aksi peringatan Mayday 1 Mei 2021 yang jatuh pada Sabtu pekan ini haruslah tidak disertai aksi turun ke Jalan. Pasalnya, aksi buruh 1 Mei masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga rentan menimbulkan cluster baru Covid-19.

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai MayDay atau sering disebut sebagai hari Buruh. Pada tanggal tersebut para buruh akan menghentikan kinerjanya dan melakukan aksi turun ke jalan.

Aksi ini terkadang diwarnai oleh sweeping dari sesama buruh, dan mengancam buruh yang tengah bekerja untuk ikut ke jalan. Alhasil, alih alih menyuarakan uneg-uneg, para peserta aksi justru asik main hape dan melihat pentolan-pentolannya berorasi diatas bak terbuka.

Hal seperti ini justru membuat banyak industri yang kinerjanya menurun, seperti contohnya industri di sektor padat karya, dimana aksi demo membuat pabrik tidak bisa berproduksi secara maksimal.

Sementara itu, puluhan ribu buruh hendak berenana menggelar aksi demo untuk memperingati May Day pada 1 Mei mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyebut, buruh bakal membawa dua tuntutan.

Pertama, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
Buruh memintah beleid sapu jagat itu dicabut, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan yang isinya diduga banyak merugikan para pekerja. Permintaan ini merupakan tuntutan lanjutan sejak UU Cipta Kerja disahkan pada tahun lalu.

Di samping mengangkat isu undang-undang sapu jagat, buruh juga bakal menyuarakan pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2021. Aksi ini akan digelar di 24 provinsi secara serentak dan melibatkan buruh dari 3000 pabrik.
Tentu saja di negara demokratis, menyampaikan pendapat dengan aksi demonstrasi merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.

Namun, aksi demo sepertinya tidak etis jika dilakukan pada saat pandemi belum berakhir, apalagi di tengah bulan puasa dimana banyak orang menahan lapar dan dahaga.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah secara tegas mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan turut melibatkan partisipasi LKS Tripartit, dimana anggotanya terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, hingga pemerintah.

Ida mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya akan memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dapat dibahas dalam forum tripartit.

Selain itu, terkait masalah pengupahan, RUU Cipta Kerja justru akan mengembalikan tujuan utama dari upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam regulasi tersebut juga akan diatur upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sejauh ini, Ida menilai apa yang tertuang dalam UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi seluruh tuntutan kelompok pekerja. Karenanya dirinya menganggap bahwa aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan oleh buruh menjadi tidak relevan. Dirinya juga berharap, agar semua pihak dapat menelaah kembali poin-poin yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Sebelumnya Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai bahwa UU Ketenagakerjaan yang ada saat ini sudah usang karena terlalu lama belum direvisi. Padahal situasinya berbeda jauh dari 16 tahun silam saat payung hukum tersebut dibuat. Salah satu contoh, terkait jam kerja yang tidak sama lagi pada era digital saat ini dengan kantor formal pada umumnya.

Aksi demo buruh juga sebenarnya memang sesuatu yang usang, seakan demo buruh telah menjadi agenda tahunan bagi para buruh, ironinya ketika mereka beraksi, para elit buruh banyak yang melakukan sweeping dan mengajak buruh yang lain untuk turut serta dalam aksi, hasilnya tidak sedikit justru yang berangka demo sambil bercanda seakan tidak paham akan isu yang sedang diangkat.

Kalaupun ada yang ingin disampaikan, kenapa mesti ada demo dan melibatkan buruh yang mungkin tidak ngerti apa – apa. Apakah dengan semakin ramainya buruh maka semua buruh akan bahagia? Atau jangan – jangan cuma elite buruhnya saja yang merasa bahagia karena merasa superior diantara buruh yang lain.

Aksi demo dengan melakukan sweeping merupakan salah satu pemaksaan yang tentu saja tidak etis untuk dilakukan.

Pengerahan untuk aksi turun ke jalan, semestinya tidak perlu dilakukan secara paksa sehingga membuat pabrik berhenti beroperasi. Alih-alih menyampaikan aspirasi, justru malah mendatangkan mudharat.

Asosiasi Buruh sudah saatnya melakukan aksi yang elegan, agar tidak melulu turun ke jalan yang justru menambah macet jalanan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Hari Buruh Internasional 1 Mei (May Day) sebentar lagi akan diperingati oleh seluruh buruh di dunia. Namun ada kesan bahwa hari buruh identik dengan aksi demo. Setiap tahun May Day diperingati oleh buruh dengan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Peringatan May Day juga dikenal sebagai hari solidaritas dan protes kaum pekerja menuntut haknya dan melakukan mogok kerja.

Dilansir oleh media okezone, peringatan Hari Buruh tahun 2019 lalu, puluhan ribuan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merayakan May Day 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Pada peringatan tersebut KSPI membawa 6 tuntutan kepada pemerintah:
1) Menolak upah murah.
2) Minta pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015.
3) Menuntut kenaikan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item.
4) Penghapusan sistem outsourcing dan pemagangan berkedok outsourcing.
5) Peningkatan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
6) Penurunan tarif dasar listrik dan harga sembako, serta meningkatkan kesejahteraan guru-tenaga honorer juga pengemudi ojek online.

Pada tahun 2020 hingga 2021 ini buruh masih melakukan demo menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Seperti pada Senin (12/4/2021) lalu, ribuan buruh menggelar aksi demo serentak di 150 Kabupaten/Kota dari 20 provinsi.

Dalam aksinya buruh menyuarakan 4 tuntutan, yaitu:
1) Meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
2) Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021.
3) Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil.
4) Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Aski demo buruh di Indonesia pada peringatan May Day tahun 2021 ini, tampaknya masih akan berlanjut. Padahal idealnya hari buruh adalah hari libur pekerja yang menyenangkan bersama keluarga.

Seringkali yang terjadi pada persoalan buruh di Indonesia adalah tidak adanya kata sepakat antara buruh dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Akhirnya para buruh yang kecewa menempuh jalan demo dengan turun ke jalan mengerahkan massa buruh yang jumlahnya banyak.

Aksi-aksi demo buruh yang jumlahnya banyak dikhawatirkan akan memicu situasi yang tidak kondusif dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Seringkali aksi demo buruh berakhir dengan kericuhan dan tindakan anarkis, yang mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat lain.

Dari beberapa catatan kejadian, terjadinya kericuhan dan tindakan anarkis pada aksi demo, karena adanya penyusupan dari anasir-anasir lain yang mendompleng aksi buruh tersebut.

Aksi demo buruh sangat rentan disusupi oleh kelompok kepentingan dalam mencapai tujuan politiknya, karena dapat memperkeruh suasana. Kelompok kepentingan bisa bermain di belakang layar menggerakan aksi demo buruh, sehingga perlu diwaspadai oleh buruh itu sendiri.

Penolakan buruh atas beberapa masalah seperti UU omnibus law, tuntutan THR hari raya dan lain-lain akan menjadi moment yang pas bagi kelompok kepentingan melakukan agendanya.

Oleh karena itu, perlu kewaspadaan terhadap kelompok kepentingan yang dapat memperkeruh suasana, yang pada akhirnya dapat merugikan buruh itu sendiri. (*)

Permasalahan buruh di Indonesia masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pada prinsipnya persoalan buruh adalah masalah bersama yang harus diselesaikan dan dicarikan jal;an keluarnya.

Seringkali berbagai kebijakan pemerintah mengenai buruh tidak menemui kata sepakat. Di satu sisi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, namun disisi lain buruh juga sering tidak dapat menerima kebijakan pemertinah tersebut. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah melakukan demo dengan mengerahkan massa buruh yang jumlahnya banyak.

Seperti pada Senin (12/4/2021) lalu sebanyak sepuluh ribu buruh gelar aksi demo. Aksi demo tersebut berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB serentak di 150 Kabupaten/Kota dari 20 provinsi.

Dalam aksinya buruh menyuarakan 4 tuntutan, yaitu
(1) Meminta hakim mahkamah konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

(2) Berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021.

(3) Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil.

(4) Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi-aksi demo buruh tampaknya masih akan berlangsung selama tuntutan mereka belum dipenuhi. Apalagi sebentar lagi menjelang hari buruh internasional pada 1 Mei. Yang dikhawatirkan aksi demo dengan jumlah massa yang besar akan memicu situasi yang tidak kondusif dan dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Seringkali akibat yang terjadi dari aksi demo para buruh adalah kemacetan di jalan umum yang berefek pada terganggunya kepentingan umum warga masyarakat lain. Tidak itu saja, aksi demo juga berakhir dengan aksi anarkis, karena disusupi oleh kelompok kepentingan lain.

Dari beberapa catatan kejadian, terjadinya kericuhan pada aksi demo, karena adanya penyusupan dari anasir-anasir lain yang ikut nimbrung pada aksi buruh tersebut. Sebut saja kelompok Anarko, kelompok anak-anak muda terdiri dari pelajar sekolah, mahasiswa sampai pengangguran. Namun mereka gampang dicirikan karena sering memakai atibut dan aksesoris kelompoknya. Misalnya seperti bendera dan pakaian serba hitam. Sehingga mereka dapat mudah dikenali untuk ditangani.

Namun yang perlu diwaspadai adalah kelompok kepentingan politik yang akan turut memperkeruh aksi demo dalam rangka mencapai tujuan politiknya. Moment-moment seperti penolakan omnibus law, peringatan hari buruh 1 Mei sampai dengan moment hari raya lebaran akan menjadi moment penting yang pas untuk bergerak bagi kelompok kepentingan politik.

Maka itu perlu waspada (*)