Oleh : Deka Prawira )*

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi skala besar apabila pemerintah melakukan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tentu saja aksi ini tidak perlu dilaksanakan karena akan mengganggu kondusifitas bulan Suci Ramadhan.

Aksi turun ke jalan ini rasanya tak perlu dilakukan. Pasalnya Presiden RI Joko Widodo tidak jarang dan membantah usulan tiga periode atas dirinya kepada publik. Tak jarang Jokowi menolak dan membantah usulan tiga periode atas dirinya kepada publik. Beragam cuitannya tersebut disampaikan melalui beberapa acara yang dihadirinya.

Perlu kita ketahui, jauh sebelum isu penundaan Pemilu 2024, sudah pernah muncul wacana menambah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Wacana tersebut sempat muncul pada akhir tahun 2019.

Saat itu juga, Jokowi langsung menolak masa jabatan Presiden diperpanjang dalam rencana amandemen Undang-undang dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia menilai orang-orang yang melontarkan ide ini hanya ingin cari perhatian atau berniat buruk kepadaya.

Sejatinya Jokowi tidak menolak wacana amandemen UUD 1945 asalkan materinya terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun jika ternyata melebar ke mana-mana, ia menilai lebih baik tidak perlu ada amandemen.

Pada Desember 2019, Jokowi pernah mencuit perihal perpanjangan masa jabatan presiden.

Dirinya mencuitkan, saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas tidak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan tersebut menjerumuskan saya.” Tulis Jokowi.

Merespons wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada konstitusi. Ia menyampaikan bahwa UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, dan dirinya akan taat kepada aturan tersebut.

Selain itu pada kesempatan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa 5 April 2022, Jokowi melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Jokowi juga secara tegas mengatakan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada pihak yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu.

Mantan Walikota Surakarta tersebut juga menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode dan penundaan masa Pemilu 2024.

Pada kesempatan berbeda Hasto Kristiyanto telah meminta semua pihak untuk menghentikan pembahasan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Isu penundaan Pemilu tak perlu dibahas lagi karena sudah dianggap selesai. Apalagi DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pada kesempatan berbeda, Nurlia Nurdin selaku Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI) menilai alasan yang dikemukakan para pengusung ide penundaan Pemilu tidak rasional. Dirinya juga menilai bahwa pembatasan masa presiden amanat reformasi telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 7 dan pasal 22E, Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden hanya dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu 2024 juga tidak bisa digunakan. Sebab, Indonesia mampu melaksanakan 270 pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Padahal saat itu pandemi sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Sementara itu, Dewa Kade Wiarsa Raka selaku Komisioner KPU menyatakan bahwa pihaknya sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu 2024 melalui keputusan KPU. Diketahui, Pemilu 2024 sudah ditetapkan untuk digelar pada 14 Februari tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka merespons terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa elite partai politik akhir-akhir ini. Dewa mengungkapkan bahwa KPU tetap mengacu pada ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan penyelenggara Pemilu. Selain itu KPU juga akan melaksanakan pelbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin polemik ini berlanjut, apalagi sampai mengadakan aksi turun ke jalan. Sedangkan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan Pemilu tahun 2024, sehingga boleh dibilang bahwa aksi yang dilakukan oleh BEM SI adalah aksi yang sia-sia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Razak )*

Pendukung Rizieq Shihab akan berdemo pada senin, 30 Agustus 2021 guna menuntut pembebasan Rizieq. Masyarakat tentu menentang demonstrasi karena akan menyebabkan kluster baru Covid-19 dan menghambat penanganan Covid-19 nasional.

Rizieq Shihab yang tersangkut kasus kerumunan di masa pandemi dan kebohongan tes swab harus dipenjara selama 4 tahun. Namun lagi-lagi pendukungnya berulah dengan merencanakan unjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2021. Mereka sesumbar akan mengumpulkan massa yang terdiri dari ribuan orang dan menuntut agar Rizieq dibebaskan dari dalam bui.

Rencana pendukung Rizieq tentu ditentang keras karena seseorang tidak bisa dikeluarkan dari dalam penjara, hanya dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh fansnya. Bukan seperti ini peraturan di Indonesia. Jika ada artis yang kena kasus dan pendukungnya berunjuk rasa, lalu ia dibebaskan, maka akan terjadi kekacauan dan ketimpangan sosial. Tidak bisa seenaknya seperti ini.

Saat ada rencana demo maka masyarakat juga jadi heran, apakah para pendukung Rizieq tidak memahami hukum sama sekali? Jika saja mereka rajin membaca buku dan mengerti tentang hukum walaupun sedikit, tentu tidak akan nekat berdemo. Unjuk rasa hanya bagian dari nafsu untuk membebaskan Rizieq, padahal ia seharusnya berada di dalam bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demo seperti ini patut diwaspadai karena bisa saja disusupi oleh provokator yang tidak mempedulikan larangan dari aparat yang sedang berjaga. Jangan berpikir bahwa peserta unjuk rasa hanya emak-emak, karena bisa jadi ada bapak-bapak dan juga pemuda. Para pendemo bisa saja menyerbu dengan beringas dan tak hanya membawa poster, tetapi juga senjata tajam.

Mengapa sampai ada provokator? Penyebabnya karena demo selalu berlangsung dengan panas, dan ketika pendukung Rizieq terbawa emosi, di sanalah penghasut mulai bekerja. Mereka mulai meneriakkan kata-kata agar mereka terbakar amarahnya lalu bisa saja melakukan berbagai tindakan nekat. Tidak hanya membakar ban bekas tetapi bisa juga melempari gedung dengan batu atau bahkan nekat menyerang petugas.

Oleh karena itu aparat dengan sigap akan mengamankan area di sekitar demo, agar para pengunjuk rasa tidak merangsek dan nekat untuk masuk dan mengeluarkan Rizieq Shihab dari dalam ruangan hukumannya. Bisa jadi disiapkan juga kendaraan lapis baja untuk mengamankan dan mencegah kekacauan, serta membatasi pagar dengan kawat berduri. Di jalan menuju penjara juga dipantau agar pendemo dihalau dan membubarkan diri.

Para pendemo harus dibubarkan karena unjuk rasa di masa pandemi dilarang keras oleh aparat, karena berpotensi menyebabkan klaster Corona baru. Penyebabnya karena pasti ada kerumunan dan mustahil ada demo yang tidak membuat banyak orang jadi bersatu. Mereka juga berpotensi untuk melepas masker karena kegerahan saat berunjuk rasa dan makin berpotensi untuk tertular virus Covid-19.

Apa pendemo tidak takut kena Corona pasca unjuk rasa? Bisa jadi ada salah satu atau banyak OTG dari peserta demo dan terjadi penularan virus Covid-19 secara massal. Ketika akhirnya kena Corona dan merasakan sakitnya selama 2 minggu, apa Rizieq Shihab dan keluarganya mau bertanggung jawab untuk biaya pengobatan? Rasanya amat mustahil. Jadi batalkan saja rencana demo ini.

Rencana demo untuk membebaskan Rizieq Shihab dari dalam bui ditentang keras oleh banyak orang karena melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, demo berpotensi membuat klaster Corona baru sehingga amat rawan penularan virus Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Adnan )*

Dalam sebuah negara demokrasi, melakukan aksi unjukrasa/demonstrasi tidak dilarang, namun di masa pandemi seperti saat ini seharusnya tidak perlu dilakukan, karena aksi tersebut berpotensi besar menimbulkan klaster Corona baru. Selain menimbulkan klaster baru, unjukrasa di masa pandemi juga dinilai telah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa waktu lalu di media sosial atau medsos beredar Poster seruan aksi bertajuk “Jokowi End Game”. Dalam poster yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diajak turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Massa diajak melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara.

Ajakan untuk ikut unjuk rasa atau demontrasi di masa pandemi dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah sudah mengakui varian delta dari Covid-19 ini tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, setiap ajakan untuk berkumpul dalam jumlah besar adalah perbuatan tidak bertanggung jawab.

Seyogyanya kita harus mengetahui bahwa aksi massa ini sangat berisiko. Ada istilah penumpang gelap, karena ada yang menyelundupkan kepentingan dan mencoba memanfaatkan gerakan massa untuk memperoleh keuntungan. Kelompok kepentingan ini harus di waspadai dalam membangun gerakan massa. Karena provokasi yang di lakukannya bisa merusak marwah gerakan dan menodai kesucian dari tujuan gerakan massa.

Gerakan massa seharusnya dilakukan melalui pengkajian akademis dan rasional, bukan gerakan yang reaksioner. Oleh karena itu masyarakat harus di berikan pemahaman yang mendalam sebelum reaktif turun kejalan karena merasa isu yang di angkat mewakili dirinya atau mewakili kelompoknya. Kita tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoaks dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah.

Kita juga harus bijak dalam menyikapi ajakan untuk berdemo seperti saat ini, apalagi negara kita belum selesai menghadapi situasi sulit di tengah pandemi yang semakin meningkat. Selain rentan ditunggangi kelompok kepentingan, aksi unjuk rasa di masa pendemi bisa berdampak negatif. Kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru dan memasifkan penyebaran virus Covid-19, sehingga menimbulkan dampak yang simultan yang dapat merugikan banyak pihak.

Sejumlah kalangan menilai bahwa ajakan untuk melakukan demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak ada relevansi dan urgensinya. Bukan menyelesaikan masalah tapi, justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi membahayakan kesehatan rakyat di masa pandemi Covid-19 harus ditentang oleh elemen masyarakat yang berpikiran waras.

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi aksi unjuk rasa dimasa pandemi sangat dilarang, karena berpotensi melanggar atau abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, aksi unjuk rasa ini rawan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politik. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tidak terhasut dan terprovokasi dengan ajakan dari pihak yang bertanggung jawab untuk berunjuk rasa di masa pandemi.

)* Penulis adalah Warganet dan Pengamat Media Sosial

Oleh : Abdul Hakim )*

HMI Versi Abdul Muis berencana menggelar demonstrasi pada 13, dan 16 Agustus 2021. Unjuk rasa ini tentu ditentang keras oleh masyarakat karena masih masa pandemi, sehingga khawatir menularkan corona.

Apa saja reaksi masyarakat saat pandemi corona? Ada yang ikhlas karena merasa ini cobaan dari Yang Maha Esa dan memilih untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Namun ada pula yang penuh emosi karena pandemi membuat mereka susah bergerak dan pendapatannya agak menurun. Mereka yang merasakan ini akhirnya jadi ingin berdemo dan ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah.

Salah satu pihak yang nekat berdemo adalah HMI pimpinan Muis. Organisasi ini berunjuk rasa di seputar Istana Merdeka dan akan melakukan long march, mulai dari kantor HMI sampai ke Istana Merdeka. Bahkan mereka juga berkoar-koar bahwa demo akan dihadiri oleh lebih banyak orang, dan diselenggarakan juga di daerah lain di Indonesia.

HMI Muis nekat berdemo karena mereka ingin menyampaikan beberapa aspirasi: pertama, agustus adalah buan kemerdekaan tetapi pemerintah yang sekarang belum mengakomodir kebutuhan rakyat, kedua, penanganan corona belum 100%, dan ketiga, persyaratan sertifikat vaksinasi adalah sebuah diskriminasi.

Demonstrasi di masa pandemi tentu ditentang keras oleh masyarakat dan ahli epidemi, karena bisa menyebabkan kluster corona baru. Meski pihak HMI berjanji akan menerapkan protokol kesehatan, tetapi akan sangat sulit. Penyebabnya karena demo dilakukan oleh ribuan orang sehingga menyebabkan kerumunan dan susah menjaga jarak. Padahal jika berkontak dengan OTG akan fatal karena terjadi penularan corona.

Apalagi corona varian delta bisa menyebar hanya dengan berpapasan dengan OTG, sehingga jika demo benar-benar terjadi, takut ada penularan massal. Ditambah lagi, mereka pasti akan melepas masker karena unjuk rasa diadakan di siang bolong, sehingga akan panas dan pengap. Jika ada keadaan seperti itu, ditakutkan ada banyak calon pasien corona.

Oleh karena itu di tiap demo yang diadakan oleh mahasiswa atau ormas, selalu ada mobil milik tim satgas covid yang siaga untuk melakukan tes rapid secara acak. Sehingga akan banyak yang kena giliran tes dan mengetahui apakah dia positif covid. Namun sebenarnya pendemo harus berkaca dari unjuk rasa yang lalu, karena hasil tes menunjukkan banyak yang kena corona.

Jika demo sebelumnya banyak yang akhirnya sakit keras, mengapa masih nekat untuk melakukannya? Ini sama saja dengan menyakiti diri sendiri karena mendekati sumber penyakit dengan sengaja. Apa mereka tidak sayang nyawa? Mengingat corona varian delta dua kali lebih ganas dan menular dengan cepat, apalagi jika yang terinfeksi virus ini belum mendapatkan vaksinasi.

Alangkah menyedihkan ketika yang berdemo karena memprotes penanganan corona tetapi melanggar protokol kesehatan. Merekalah yang sebenarnya bersalah karena tidak menaati peraturan, dan jangan selalu menyelahkan pemerintah, karena pemerintah sebenarnya sudah mencegah penyebaran virus covid-19 dengan protokol kesehatan. Namun malah dilanggar sendiri oleh sebagian orang.

Selain itu, persyaratan kartu vaksin juga adalah hal yang wajar dan bukanlah diskriminasi. Jika bepergian ke luar negeri saja harus menunjukkan kartu ini, apalagi hanya di dalam negri. Sudah makin banyak yang mendapatkan vaksinasi dan pemerintah memang mentargetkan untuk 1 juta injeksi per hari di seluruh Indonesia.

Sudahlah, tidak usah ada demo-demoan lagi. Masyarakat sangat jenuh karena organisasi yang nekat berdemo padahal masih pandemi. Jangan marah ketika unjuk rasa dibubarkan karena memang tidak ad izin dari pihak kepolisian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Di media sosial beredar ajakan aksi demo long march dari Glodok menuju Istana Negara untuk menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021).

Terkait dengan hal itu, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan tersebut karena akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Kami mengimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7/2021)

Yusri mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.

“Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi,” katanya.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka Positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

“Bagaimana kita bisa relaksasi kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh,” kata Yusri.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono berharap masyarakat tidak terhasut dengan ajakan aksi serentak berhari-hari turun ke jalan mulai 24 Juli 2021 yang tersebar di media sosial.

Menurut Argo, ajakan aksi berpotensi menjadi kerumunan massa yang secara tidak langsung tidak dibolehkan di masa PPKM karena berpotensi menambah penularan COVID-19.
Argo menyebutkan penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara daring tidak hanya turun aksi.

“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion/Diskusi Kelompok Terfokus) online,” ujar Argo.

Polri mendukung warga untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berkerumun.

Lebih lanjut Argo mengatakan aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan aksi massa tersebut mengganggu ketertiban umum.

“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” katanya. (**)

Oleh : Fauzan Rahman )*

Para buruh akan berdemo pada tanggal 18 mei 2021. Mereka memprotes kekejaman Israel yang menyerang Palestina secara brutal. Akan tetapi, demo di masa pandemi tentu dilarang, karena melanggar protokol kesehatan. Batalkan saja unjuk rasa ini, karena rentan menciptakan kluster Baru Covid-19.

Serangan tentara Israel ke wilayah perbatasan Palestina membuat rakyatnya menderita dan memakan korban jiwa hingga hampir 200 orang. Rakyat Indonesia langsung bergejolak dan mengecam Israel habis-habisan, karena tega menghabisi nyawa warga sipil, yang kebanyakan wanita dan anak-anak. Apalagi serangan ini ditujukan ke kompleks Masjidi Aqsa, sehingga melanggar HAM.

Para buruh yang tergabung dalam KSPI merencanakan unjuk rasa untuk memprotes kekejaman Israel pada 18 Mei 2021. Mereka mengklaim akan menerjunkan setidaknya 25.000 buruh dari seluruh wilayah Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa demo akan diadakan di kantor pemerintahan, gedung DPRD, Kantor PBB, dan Kedubes AS, di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Sayang sekali niat mereka untuk berdemo akan langsung dihadang aparat. Penyebabnya bukan karena pemerintah tidak pro Palestina, melainkan unjuk rasa saat masa pandemi dilarang keras. Walau Iqbal sudah mengklaim bahwa seluruh buruh akan mematuhi protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja.

Pertama, demo diadakan tak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota bahkan pulau lain. sehingga akan susah sekali untuk mengontrol apakah benar unjuk rasa sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak ada jaminan apakah semua pendemo memakai masker dengan benar, apalagi suasana demo berlangsung panas dan otomatis akan banyak yang melepaskan masker.

Kedua, seluruh pendemo tidak diseleksi dulu, dalam artian mereka tak menjalani tes rapid atau swab dulu. Bagaimana jika ada yang berstatus orang tanpa gejala? OTG akan dengan mudah menularkannya melalui droplet, saat ia berorasi, karena orang akan cenderung melepas masker agar suaranya terdengar lebih keras.

Selain itu, droplet yang mengandung virus covid-19 juga bisa terbang ketika seorang OTG bersin, atau saat sesi makan siang bersama. Droplet juga bisa berpindah saat minum dari botol yang sama. Karena saat panas otomatis banyak yang haus dan pendemo yang soliter akan saling berbagi air mineral, tetapi malah bahaya karena membuat penularan corona.

Demonstrasi juga jelas membuat kerumunan dan pendemo melanggar 2 poin protokol kesehatan 5M sekaligus, yakni menghindari keramaian dan menjaga jarak. Penyebabnya karena pendemo selalu berjalan berdempetan, saking banyaknya yang turun ke jalan, dan akan susah sekali untuk menjaga jarak minimal 1 meter.

Sedangkan menghindari keramaian juga dilanggar oleh pendemo karena justru merekalah yang membuat kerumunan. Bayangkan betapa egoisnya para pengunjuk rasa, karena pengguna jalan yang terpaksa melintas di tengah demo bisa berpotensi untuk ketularan corona. Selain itu, para penjual makanan dan minuman yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari pendemo juga bisa kena virus covid-19.

Jika seperti ini, kapan pandemi akan berakhir? Karena pendemo rata-rata orang yang suka protes dan ketika sakit malah playing victim dan menyalahkan pemerintah. Padahal saat mereka kena corona itu karena kesalahan dan kecerobohannya sendiri, yang menuruti nafsu untuk berunjuk rasa.

Sudahi saja demo untuk menentang Israel karena saat ini masih pandemi, jadi harus menjaga diri dan tidak membuat kerumunan. Tidak membuat unjuk rasa bukan berarti tak membela Palestina, karena jika ingin bersimpati pada mereka masih ada banyak cara. Misalnya dengan berdonasi ke badan amal yang terpercaya.

Demo untuk mendukung Palestina sebaiknya tidak dilakukan di masa pandemi, karena jika pengunjuk rasa nekat, akan makin menyebarkan corona. Jangan sampai di 1 wilayah yang sudah zona hijau atau oranye berubah jadi zona merah, karena ada klaster demonstrasi. Kita ingin pandemi cepat selesai, oleh karena itu harus menaati protokol kesehatan dan menahan diri.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok