suaratimur.id – Sebuah tindakan yang membuat kita semua mengernyitkan dahi karena tak habis pikir akan terjadi, namun faktanya memang sungguh tragedi. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, fasilitas publik, kesehatan, dsb justru digunakan untuk kepentingan yang bersifat politik praktis. Lebih tidak masuk akalnya, penggunaan tersebut digunakan untuk memobilisasi massa dalam rangka menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap suatu wilayah.

Bagai Dikasih hati namun minta Jantung, Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan suatu wilayah namun justru ditolak menggunakan anggaran yang rutin diberikan. Banyaknya kepentingan yang bermain didalamnya menyebabkan kondisi yang tak terpikir ini justru menjadi strategi bagi pihak tertentu untuk melancarkan misinya.

Polisi Temukan Penggunaan Anggaran Kabupaten untuk Membiayai Penolakan DOB Papua

Seperti yang kita ketahui, bahwa adanya sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua beberapa waktu ini terdukung dan ditunggangi oleh beberapa pihak seperti kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga kelompok mahasiswa yang pro kemerdekaan, seperti  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Pihak kepolisian juga telah mengendus adanya keterlibatan elit politik daerah yang bermain dengan beberapa pihak termasuk kelompok separatis untuk turut mendukung penolakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Usut punya usut, penolakan dilatarbelakangi oleh pengamanan kekuasaan.

Sebuah kabar datang dari hasil pengusutan Polda Papua, bahwa terdapat termuan adanya anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang digunakan untuk membiayai demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai.

Melalui keterangannya, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan bahwa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus menyelidiki dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membiayai unjuk rasa menolak kebijakan pemekaran Papua tersebut. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembakaran puluhan rumah dan kios yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 25 Mei 2022. Menurut Fakhiri, Polda Papua tidak memiliki kepentingan tertentu dalam penyelidikan penggunaan anggaran, melainkan hanya untuk memastikan situasi yang aman dan tenang.

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 Triliun

Sebelumnya, sekitar bulan Februari tahun 2021 pihak Kepolisian juga mensinyalir adanya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinisi Papua dan Papua Barat sebesar lebih dari Rp1,8 Triliun.

Dalam penggunaan anggaran jumbo tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Dugaan penyelewengan itu seperti laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp1,8 triliun. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Selain itu, ada pula markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua. Padahal, kebijakan Otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua.

Oknum Elit Politik Manfaatkan Kelompok Separatis untuk Kacaukan Nduga

Tak cukup hanya dengan mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi yang berujung gagal karena telah diantisipasi aparat secara tepat dan cepat. Oknum bekepentingan juga memanfaatkan kelompok separatis untuk membuat suasana di wilayah Papua tidak kondusif. Salah satunya berkaitan dengan adanya insiden penembakan pesawat caravan Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di bandara Keneyam, Kabupaten Nduga selasa pagi 7 Juni 2022.

Berdasarkan pernyataan Bupati Namia Gwijangge terdapat elit politik tertentu yang sengaja memanfaatkan kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya untuk melakukan kekacauan di Kabupaten Nduga. Mereka dengan sengaja mempengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam. Bupati tersebut mengetahui terdapat oknum-oknum tertentu yang bermain di Nduga.

Secara tegas Bupati Namia Gwijangge juga menyatakan bahwa jika merasa menjadi orang Nduga maka seharusnya membangun Nduga dengan jiwa besar, bukan malah menggunakan kelompok separatis sebagai alat untuk sengaja memancing kelompok separatis dengan berbagai cara mengganggu masyarakat Nduga. Pihak Bupati juga telah meminta Kapolres Nduga dan Dandim Yahukimo untuk segera menangkap oknum-oknum yang sengaja bermain di Keneyam agar masyarakat tetap tenang dan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Semakin Jelas Siapa yang Sesungguhnya Menolak Kebijakan Otsus dan DOB

Berangkat dari sejumlah peristiwa yang terjadi dan memiliki keterkaitan satu sama lain, maka sudah sepatutnya dapat ditarik benang merah berkaitan dengan dinamika dalam merespon kebijakan pemerintah pusat, seperti Otsus dan pemekaran DOB.

Kita sudah paham bahwa adanya penolakan dari kebijakan tersebut bukan murni lahir dari masyarakat Papua. Namun buah pengkondisian dan mobilisasi dari elit politik atau oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok separatis untuk melancarkan aksinya demi kepentingan pribadi. Kekuasaan yang terus digali di atas tanah Papua yang seharusnya menjadi kebanggaan dan milik bersama. Sungguh kejam perilakumu…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) disebutkan tidak terkoordinir dengan baik. Peserta aksi demo menolak pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merasa dibohongi oleh juru bicara PRP, Jefri Wenda. (3/6)

Selain merasa dibohongi, dalam keterangan yang dihimpun, disebutkan bahwa DK (peserta aksi) yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Cenderawasih sempat mendapat teror dan ancaman jika tidak mau terlibat dalam aksi.

“Kemarin malam (2/6) sebagian dari kami didatangi oleh orang PRP, mereka minta kalau hari ini kami ikut demo. Padahal kami sudah menolak untuk terlibat tapi karena mendapat ancaman maka kami terpaksa. Akhirnya yang terjadi sekarang, kami merasa dibohongi,” ujar DK.

DK menjelaskan bahwa Jefri Wenda seolah-olah berusaha lepas dari tanggung jawabnya setelah banyak massa aksi yang terlibat dalam unjuk rasa di Kota Jayapura. DK mengatakan bahwa Jefri Wenda layak disebut sebagai provokator yang merugikan banyak pihak.

“Setelah kami datang dan turun ke jalan, Jefri Wenda yang menghilang. Memang dia layak kita sebut sebagai provokator. Sebelumnya saja sudah merasa diri paling jago, bahkan sempat mengatakan pernyataan keras,” tambahnya.

Sebagai juru bicara, DK menjelaskan seharusnya Jefri Wenda hadir dalam aksi untuk bernegosiasi dengan aparat keamanan. Terlebih massa aksi sempat dibuat kebingungan ketika dihadang oleh aparat keamanan di beberapa titik kumpul.

“Ketika peserta demo dihadapkan dengan aparat keamanan, seharusnya disitu Jefri bisa berperan untuk melakukan negosiasi. Tapi yang terjadi tidak seperti itu, dia hanya melepas peserta aksi dan bersembunyi tidak tau dimana,” katanya.

Oleh : Prita Mulyasari )*

Aksi Demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 akan menghambat penanganan Pandemi Covid-19. Masyarakat mengecam aksi unjuk rasa tersebut karena hanya akan meningkatkan kembali kasus Covid-19 dan mengganggu pemulihan ekonomi rakyat.

Demonstrasi adalah salah satu cara untuk mengekspersikan keinginan dan memprotes kebijakan. Sebuah unjuk rasa sangat wajar dilakukan di negara demokrasi. Penyebabnya karena hak untuk menyatakan pendapat dijunjung, walau dengan batas-batas tertentu.

Akan tetapi kegiatan demo di masa pandemi tentu dilarang dan sudah ada UU yang mengaturnya. Pelarangan ini bukan untuk membungkam para pemrotes, melainkan karena jika ada unjuk rasa, maka mengumpulkan massa. Sedangkan kegiatan itu jelas melanggar protokol kesehatan 10M, karena tidak bisa menjaga jarak dan otomatis membuat kerumunan.

Salah satu demo yang diantisipasi oleh masyarakat adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, tanggal 28 Oktober 2021. Mereka yang bersatu dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan berdemo di depan istana kepresidenan. Ining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyatakan bahwa rencana demo memang bertepatan dengan sumpah pemuda, dan para buruh mengajak seluruh rakyat Indonesia.

Demo tersebut jelas ditentang oleh masyarakat karena melanggar Prokes. Meski pendemo berjanji akan mengenakan masker, tetapi mereka tak bisa menjamin akan memakainya terus selama unjuk rasa digelar. Penyebabnya karena saat demo berlagsung akan sangat gerah, karena diadakan di siang bolong, sehingga pasti banyak yanng melepas masker.

Padahal masker adalah garda pertama dalam melindungi tubuh dari Covid-19, sehingga melepas masker apalagi di kerumunan sangat berbahaya. Demo jelas menghambat penanganan pandemi, karena para pengunjuk rasa tidak tertib dan bisa menaikkan angka pasien Corona. Peyebabnya karena mereka melanggar prokes dan seenaknya sendiri.

Saat ini kurva kasus Covid sedang melandai, dan jumlah pasien menurut data dari tim satgas penanganan Covid, ‘hanya’ berkisar 400-an orang per hari. Namun ketika ada demo maka patut diwaspadai, karena bisa saja jumlah pasien melonjak drastis. Penyebabnya karena mereka tak tertib dalam melakukan protokol kesehatan dan berpotensi kena Corona.

Bayangkan saja ketika hanya ada 1 orang yang jadi OTG, dan ia menularkan Corona ke banyak pendemo lain yang tak tertib pakai masker dan tidak mau menjaga jarak. Jika unjuk rasa benar-benar dilakukan oleh ribuan orang, maka bisa minimal 1.000 orang yang kena Corona. Para pedemo apa tidak takut Corona? Sungguh mengherankan.

Apalagi jika para pendemo pulang dan berpotensi menularkan Corona ke keluarganya. Mereka juga bisa meyebarkan virus Covid-1 ke tetangga dan orang-orang yang ditemui saat perjalanan pulang. Apa tega mejadi penular virus dan melakuka hal yang melanggar aturan? Tetapi tidak mau ketika ditertibkan oleh aparat.

Seharusnya para pendemo menyadari bahwa saat ini masih masa pandemi dan membatalkan niatnya untuk berunjuk rasa. Jangan malah nekat berdemo dengan alasan memperingati hari sumpah pemuda, tetapi malah disumpahin oleh banyak orang karena melanggar ketertiban dan protokol kesehatan 10M.

Batalkan saja rencana untuk berdemo saat pandemi karena bisa menghambat penanganan pademi Covid di Indonesia. Untuk memperingati hari sumpah pemuda, selain mengadakan upacara maka bisa dengan cara lain yang lebih baik, misalnya dengan bakti sosial atau kegiatan postif lain. Bukanya berdemo yang bisa menyebabkan naiknya angka pasien Corona di Indonesia.

Alangkah tragisnya ketika ada demo yang hanya berlagsug selama 2 jam tetapi membawa derita selama 2 minggu.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute