suaratimur.id – Buntut dari adanya sejumlah kejadian kekerasan yang melibatkan kelompok separatis di wilayah Papua dengan korban yang beragam serta kondisi yang hingga merenggut nyawa menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah pihak. Sikap kekejaman yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut tak bisa dibenarkan dari segi apapun. Setiap perbuatan yang mengakibatkan korban sudah seharusnya diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam waktu singkat, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah merespon kondisi tersebut dengan rencana mengubah strategi untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua, yang mana pendekatan defensif pasif menjadi defensif dinamis dalam upaya menghadapi kelompok separatis. Beliau menegaskan bahwa harus terdapat perubahan strategi di dalam mengawal masyarakat Papua agar dapat menebarkan ketenangan dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban.

Progress saat ini, sejumlah rencana tersebut sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dengan melibatkan Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, serta semua unsur. Pemerintah akan membuat kebijakan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan tidak terganggu. Sebab, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan.

Pegiat HAM Papua Diskriminatif

Penyelesaian permasalahan keamanan di Papua yang mayoritas disebabkan oleh gangguan dari kelompok separatis juga mendapat sorotoan dari akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dari sisi yang berbeda. Ia melihat bahwa para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat diskriminatif. Para pegiat HAM di Papua hanya berbicara ketika warga lokal menjadi korban kekerasan atau pembunuhan.

Sebagai contoh ialah ketika adanya tenaga Kesehatan, guru, dan tukang ojek bahkan fasilitas penunjang masyarakat menjadi korban kebrutalan kelompok separatis, tidak terdengar suara lantang para aktivis HAM di Papua.     

Setiap Orang di Papua Memiliki Hak yang Sama

Dalam kejadian tersebut, seharusnya para pegiat HAM di Papua berdiri di depan, berbicara dan mengutuk aksi tersebut, namun nyatanya justru diam dan tidak berkomentar. Padahal setiap warga negara yang hidup di Papua memiliki hak yang sama, bukan hanya perlakuan lebih atau istimewa terhadap warga lokal saja.

Terdapat dugaan dari Marinus bahwa para aktivis HAM yang diskriminatif tersebut memiliki dendam tersendiri terhadap aparat keamanan dan negara sehingga setiap tindakan mereka sangat subjektif. Satu hal yang harus diingat bahwa apa pun profesi kita termasuk pembela HAM sekalipun, kalau sudah terdapat dendam maka tidak akan bisa bersikap objektif dalam melihat setiap persoalan, hal ini justru menjadi permasalahan baru di tanah Papua.

Untuk diketahui bahwa beberapa bulan lalu tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua menjadi korban pembunuhan dan kekerasan oleh Kelompok Separatis. Para aktivis HAM di Papua justru tidak berkomentar, padahal para nakes tersebut bekerja demi memberikan pelayanan kesehatan kepada para warga lokal.

Menjadi miris ketika terdapat pegiat HAM yang harusnya bisa menyuarakan setiap permasalahan namun justru bersikap kontradiktif. Para aktivis HAM di Papua agaknya telah memiliki pandangan serta tindakan yang sangat subjektif, dengan kata lain tidak bisa objektif dalam melihat persoalan-persoalan di Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)