Oleh : Reza Pahlevi )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memberantas tikus-tikus kantor. Pengamat politik Boni Hargens menyebutkan bahwa polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus segera dihentikan.

Sebab, polemik berkepanjangan tentang TWK tersebut justru akan membuat lembaga antirasuah tersebut kesulitan dalam bekerja dan mengusut perkara korupsi yang masih mangkrak. Pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut menyadari, bahwa pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak lulus tes tersebut. Boni menilai bahwa kelompok yang tidak lolos tes tersebut memainkan narasi dan tidak mengakui hasil dari tim asesor TWK yang nyatanya diisi oleh orang yang berkompeten.

Senada dengan Boni, Direktur Eksekutif Ovesight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengungkapkan harapan senada agar polemik TWK bisa cepat selesai. Sebab, tutur dia, polemik yang muncul setelah tes tersebut dapat mengganggu kinerja KPK. Dia menilai, masyarakat publik dan semua pihak semestinya memberikan ruang bagi KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi besar, misalnya pengadaan bansos wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Dirinya mengungkapkan bahwa KPK lumayan terganggu, apalagi sampai saat ini tidak ada tersangka baru yang ditangkap. Menurutnya, pegawai yang dipecat setelah tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat selain KPK. Tentunya dengan membawa semangat memberantas praktik rasuah di tanah air.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Pulau Jawa memberkan dukungan kepada KPK agar tetap bekerja secara independen dalam memberantas korupsi di tanah air. Mahasiswa diajak untuk mengawal kerja lembaga antirasuah. Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa Ahmad Marzuki Tukan mengatakan, pihaknya mendorong agar isu-isu yang terkait dengan KPK agar segera berakhir dan KPK dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Menurut Ahmad, polemik TWK yang menyeruak ke publik sudah semestinya diselesaikan di internal KPK. Pihak yang merasa tidak puas dengan hasil tes tersebut sebaiknya menempuh jalur hukum. Ahmad juga menyerukan kepada mahasiswa agar tidak ikut terprovokasi dengan isu alih status pegawai KPK menjadi ASN. Mahasiswa haruslah jeli dalam melihat problem yang ada di KPK.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan, sudah waktunya polemik dan manuver pilitik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Ia menilai, pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap KPK dan BKN tidaklah tepat dan terkesan mengada-ada. Langkah tersebut dianggap seperti terpancing irama genderang yang ditabuh ileh sekitar 5.4% pegawai KPK yang gagal saat TWK.

Hendardi menuturkan, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang amsuk dalam lingkup tata negara (HTN). TWK merupakan perintah undang-undang dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?
Hendardi berujar, bahwa dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM. Sehingga Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapu dengan kepentingan apapun.

Dalam persoalan alih status menjadi ASN di manapun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Karena, untuk menjadi calon pegawai negeri tentu saja memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Perlu diketahui juga, bahwa ada 9 poin yang membuat karyawan KPK tidak lulus TWK. Antara lain mengakui setuju bahwa Pancasila diubah dan tidak setuju pembubaran FPI dan HTI. Jumlah pegawai KPK yang tidak lolos hanyalah segelintir saja, tidak lebih banyak daripada yang diterima. Apalagi dengan pengalihan status pegawai menjadi ASN, sudah tentu wajib hukumnya jika para pegawai KPK memiliki karakter nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip dasar seluruh ASN.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Made Raditya )*

Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih saja berpolemik panjang. Padahal seharusnya dihentikan secepatnya. Tujuannya agar mereka fokus bekerja dengan lebih keras dan tidak rusak konsentrasinya oleh pemberitaan negatif di luar sana.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu pengangkatan pegawainya menjadi aparatur sipil negara adalah hal yang wajar. Sebelum menjadi ASN, mereka tentu wajib menjalani tes wawasan kebangsaan, karena ini jadi saringan penting saat seseorang ingin jadi pegawai negeri. TWK dianggap fair karena soalnya dibuat oleh lembaga negara lain, bukan KPK.

Namun permasalahannya, masih saja ada pihak yang sinis dan menuding bahwa ada permainan politik di balik pengangkatan para pegawai KPK. Padahal mereka sudah diangkat jadi ASN, pada tanggal 1 juni 2021 lalu. Orang-orang yang nyinyir masih saja tidak percaya dan memfitnah macam-macam, serta memperpanjang polemik tentang TWK.

Padahal permasalahan ini seharusnya dihentikan per tanggal 1 juni kemarin, karena sudah basi. Untuk apa terus diungkit? Karena jika ada perpanjangan polemik, toh tak bisa mengganti status para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Guru Besar dari UGM, Nurhasan, menyatakan bahwa polemik yang kontraproduktif seharusnya disudahi. Dengan distribusi tugas sebanyak 94% pegawai KPK, maka pemberantasan korupsi akan jalan terus. Dalam artian, biarkan mereka bekerja demi menjaga uang negara dari tikus-tikus berdasi, daripada diserang sana-sini dan akibatnya jadi stress berat.

Jika ada yang masih mempermasalahkan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, maka ini adalah hal yang aneh. Karena proporsi antara pegawai yang lolos dengan yang tak lolos, berbeda jauh, alias yang gagal hanya berkisar 6%. Sehingga dipastikan soal tes beanr-benar fair dan tidak bermaksud menjungkalkan pihak tertentu.

Nurhasan melanjutkan, para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan masih diperbolehkan untuk bekerja, dengan syarat harus mengikuti diklat kebangsaan. Memang dari 75 orang yang tak lolos, 24 orang pegawai masih mendapat kesempatan kedua. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga bulan oktober 2021.

Oleh karena itu, polemik tentang status pegawai KPK seharusnya tidak diperpanjang. Karena jika terus dibahas, akan terjadi kemunduran. Penyebabnya karena yang dibicarakan adalah kejadian di masa lalu, bukan masa depan. Padahal lebih penting untuk membahas dan merencanakan masa depan, bukan?

Jika masih ada yang berpolemik tentang TWK maka ia masih gagal move on dan mencaci-maki. Padahal tindakannya percuma, karena seribu hujatan di media sosial tidak akan membuat keputusan petinggi KPK berubah. Karena mereka harus tunduk pada peraturan, dan pengangkatan para pegaai KPK sudah punya payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Sudahlah, hentikan saja perpanjangan ocehan mengenai pegawai KPK dan juga tesnya. Apalagi dengan sengaja mencari-cari kesalahan petinggi KPK seperti Firli Bahuri. Malah jika mereka sengaja menebar fitnah, bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Karena selalu nyinyir atas segala keputusan pemerintah.

Lebih baik kita fokus pada pemberantasan korupsi. Lagipula, para pegawai KPK tidak akan melempem saat sudah resmi jadi ASN. Penyebabnya karena mereka masih boleh melakukan operasi tangkap tangan seperti biasanya. Para pegawai KPK malah makin trengginas, karena sejak jadi abdi negara ingin bekerja keras untuk membela negara dan memberantas korupsi.

Jangan memperpanjang polemik tentang pengangkatan pegawai KPK maupun tesnya. Karena mereka bisa saja stress, bahkan depresi, karena masalah ini terus di blow up oleh koran kuning. Jangan melihat masa lalu terlalu lama dan mengungkit masalah pengangkatan, karena lebih baik fokus pada target pemberantasan korupsi selanjutnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini