Oleh : Abdul Syukur )*

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN berbuntut panjang, karena ada yang melapor ke Komnas HAM. Publik pun bertanya tujuan dan urgensi Komnas HAM dalam urusan alih status pegawai KPK karena masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan seperti tindakan keji teroris di Poso maupun di Papua.

Aparatur sipil negara adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang karena akan mendapat uang pensiun dan gajinya cukup tinggi. Tak heran pegawai KPK senang ketika diangkat jadi ASN. Akan tetapi mereka tentu harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai syarat agar diangkat jadi ASN.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK langsung mengamuk dan mengadu ke Komnas HAM. Ada 8 poin yang dipemasalahkan oleh mereka. Direktur YLBHI yang mendampingi mereka untuk menghadap ke komnas, menyatakan bahwa poin pertama adalah pembatasan terhadap HAM yang terdapat di dalam soal-soal TWK.

Kemudian, ada dugaan perlakuan yang kurang adil dalam hal kerja. Juga pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul serta pelanggaran terhadap pegiat HAM. Poin-poin ini yang dibawa agar diselesaikan oleh Komnas HAM.
Petinggi KPK sendiri terkejut mengapa pegawai yang tidak lolos TWK malah mengadu ke Komnas HAM. Pasalnya, tidak ada hubungan antara KPK dengan Komnas HAM, baik secara kelembagaan maupun bisnis. Ketika Komnas HAM cawe-cawe dalam permasalahan ini maka mereka malah dianggap ikut campur dan bukan ranah mereka untuk mengomentari masalah ini.

Petinggi KPK sudah menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan adalah ujian wajib bagi semua CPNS, baik di lembaga maupun kementrian, bukan khusus untuk pegawai lembaga antirasuah ini. Tes juga objektif karena dibuat oleh lembaga negara selain KPK. Jadi tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi atau permainan politik di balik ujian ini.

Walau masalah TWK diadukan ke Komnas HAM, tetap tidak akan mengubah pendirian para petinggi KPK. Karena para pegawai yang lolos TWK sudah diangkat jadi ASN pada tanggal 1 juni 2021. Sedangkan mereka yang tidak lolos, ada sebagian yang mendapat kesempatan kedua, dan ada yang tidak.

Tidak mungkin ada pelanggaran HAM saat pengalihan status pegawai KPK, karena buktinya mereka yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua, masih boleh bekerja hingga oktober 2021. Jika ada pelanggaran hak asasi maka per 1 juni 2021 mereka harus angkat kaki secepatnya. Namun masih boleh berkarya di KPK sambil mencari pekerjaan lain.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menyatakan bahwa sudah menjadi tugas lembaganya untuk menjaga HAM di tiap lembaga, termasuk KPK. Namun ia perlu diperingatkan agar tidak ikut campur terlalu dalam pada permasalahan ini. Karena Komnas HAM tidak boleh melakukan intervensi, dan jika itu tetap dilakukan akan melanggar etika kesopanan.

Sebaiknya mereka menerima pengaduan pegawai KPK tetapi tidak usah menggeruduk kantor KPK. Penyebabnya karena jika melakukan hal ini akan seperti anak kecil yang dibela oleh ibunya saat dinakali oleh temannya. Biarkan para pegawai KPK yang tidak lolos tes berproses menjadi dewasa dan ikhlas dalam menjalankan keputusan ini, serta tidak sedikit-sedikit mengadu.

Komnas HAM memang sebuah lembaga besar tetapi tidak bisa ikut campur dalam permasalahan lembaga lain, termasuk KPK. Jika ada yang mengadu maka terserah mereka, tetapi tetap tidak akan mengubah status mereka. Ujian TWK sangat fair dan objektif, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Putu Prawira )*

Pengalihan status pegawai KPK sama sekali bukan usaha untuk membuat lembaga ini makin melempem. Penyebabnya karena pemerintah tak pernah melarang pegawai KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan, walau mereka sudah berstatus aparatur sipil negara. Masyarakat tak usah takut karena kinerja KPK akan terus bersinar.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang akhir-akhir ini sering disorot, karena seluruh pegawainya menjalani alih status menjadi pegawai negeri. Masyarakat terkaget-kaget karena untuk apa ada perubahan, setelah lembaga ini berdiri selama lebih dari 10 tahun? Karena perubahan identik dengan sesuatu yang negatif dan mereka jadi berpikir yang tidak-tidak.

Padahal masyarakat tidak usah takut karena dalam UU KPK dijelaskan bahwa pegawai lembaga antirasuah tersebut boleh melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Sehingga rumor tentang penggembosan KPK dari dalam itu salah besar. KPK masih bertaji dan boleh untuk memberantas korupsi sekecil apapun di Indonesia.

Masyarakat jangan memandang perubahan status pegawai KPK sebagai sesuatu yang negatif. Karena sudah ada UU KPK sebagai payung hukum, dan mereka pasti mematuhinya. Tidak akan ada perubahan yang jelek, karena mereka amat taat pada peraturan dan Undang-Undang, karena sejak awal diangkat jadi pegawai KPK dulu berjanji untuk tetap profesional.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie menyatakan bahwa perubahan status pegawai KPK adalah amanah Undang-Undang. Juga, perubahan ini justru jadi langkah besar agar kinerja KPK makin profesional. Dalam artian, perubahan ini diharap jadi sesuatu yang positif dan masyarakat jangan memandangnya dengan penuh kebencian.

Ahmad Tholabie Karlie menambahkan, justru perubahan status pegawai KPK jadi ASN tidak mengubah budaya kerja yang dibangun sejak lama. Kekhawatiran mengenai indepedensi KPK harus dijawab oleh komisioner KPK dan pejabat KPK, agar tetap bekerja sesuai dengan aturan main. Dalam artian, tiap pegawai KPK harus memenuhi aturan baku yang berlaku dan tidak ada yang dilonggarkan, walau mereka berstatus jadi ASN.

Profesionalisme akan makin terasa karena gaji pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara cukup besar (tergantung dari pangkat dan golongannya). Belum ditambah dari tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan beberap tunjangan lain. Sehingga dengan gaji dan fasilitas itu diharap mampu meningkatkan kinerja jadi lebih baik, dan mereka akan lebih semangat bekerja.

Bagaimana dengan status aparatur sipil negara? Pegawai KPK tidak akan memiliki rasa sungkan ketika ada lembaga yang ketahuan korupsi. Walau sesama ASN tetapi pegawai KPK tetap boleh untuk menegur sampai mencokok mereka, tergantung dari keparahan kasusnya.

Hal ini malah didorong oleh negara, karena pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten untuk jujur, berani, dan anti korupsi (juga kolusi dan nepotisme). Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini, oleh karena itu KPK diharap jadi lembaga yang memberantas korupsi dan segala kecurangan di Indonesia.

Pengalihan status pegawai KPK sudah dirancang sejak 2019 lalu, jadi jangan ada anggapan bahwa ini sesuatu untuk menjegal penyidik senior tertentu agar ia terpaksa pensiun dini, karena tak lolos uji tes wawasan kebangsaan. Walau status mereka jadi ASN, namun tetap boleh menerabas korupsi di Indonesia sesuai dengan standar KPK yang berlaku.

Pemberantasan korupsi adalah PR bagi seluruh pegawai KPK dan mereka harus tetap melakukannya, walau berubah status jadi aparatur sipil negara. Tidak ada maksud untuk membiarkan koruptor berkeliaran di Indonesia, karena tidak ada korelasinya antara perubahan status pegawai KPK dengan kelicikan koruptor yang menjilat pemerintah dan berusaha menjegal KPK secara diam-diam.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang, karena sudah jelas payung hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perubahan status mereka adalah instruksi dari pemerintah, bukan balas dendam dengan motif pribadi. Seluruh rangkaian tes dan prosesinya sudah sesuai dengan peraturan dan sangat objektif.

Saat pegawai KPK diubah statusnya jadi aparatur sipil negara, maka agak mengejutkan karena ada dugaan pembungkaman kritisme mereka. Padahal sejak dulu KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pekerjanya dijadikan pegawai negeri. Selain itu, ada jaminan bahwa perubahan ini tidak akan mengubah ‘kegalakan’ KPK dan mereka akan tetap membasmi korupsi hingga tuntas.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa alih status pegawai KPK adalah amanat Undang-Undang. Karena sudah diatur dalam UU tahun 2019 tentang KPK (revisi). Untuk itu harus ada instrumen yang mengatur tentang pengalihan status dari pegawai KPK ke pegawai negeri. Dalam artian, perubahan status ini merupakan perintah negara, jadi harus ditaati.

Firli melanjutkan, istilah yang digunakan adalah pengalihan, bukan pengangkatan. Karena keduanya berbeda arti dan jangan sampai ada kesalahpahaman antar pegawai KPK. Jika seseorang diangkat jadi ASN, maka ia harus berumur maksimal 35 tahun. Sedangkan ada banyak pegawai KPK yang sudah berusia di atasnya, sehingga kata yang digunakan adalah pengalihan.

Pernyataan Firli menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK sebagai ASN sudah sesuai UU. Karena jika KPK saklek akan mengangkat ASN, dipastikan akan banyak sekali pegawai KPK yang tidak lolos dari segi umur. Sehingga akan terjadi ketidak-adilan dan mereka akan menangis karena kehilangan sumber mata pencaharian.

Peraturan ini juga menunjukkan bahwa KPK bertindak dengan bijaksana. Karena jika ngotot ada seleksi umur, maka dikhawatirkan akan banyak penyidik yang terkena filter dan mereka harus pensiun dini, karena terbentur dengan aturan. Penyebabnya karena rata-rata mereka sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan sudah hampir purna tugas.

Akan terjadi win-win solution sehingga para penyidik senior (yang sudah lolos seleksi tes wawasan kebangsaan) tetap bekerja di KPK dan mereka dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara. Dengan begitu, KPK akan tetap bertaji dan memberantas korupsi dengan galak dan tanpa ampun, sehingga tidak ada celah sama sekali bagi koruptor di negeri ini.

Ketika para penyidik senior tetap bekerja di KPK, walau statusnya dialihkan jadi pegawai negeri, maka akan mematahkan dugaan bahwa perubahan ini akan membungkam mereka. Kenyataannya, mereka tetap bekerja dengan jujur dan berani, dan KPK tidak akan melempem. Walau pegawainya jadi ASN, mereka tak pandang bulu jika ada pejabat tinggi yang ketahuan nakal dan melakukan KKN.

Pengalihan status pegawai KPK bukan instruksi pribadi seperti yang disangka oleh beberapa orang. Karena ada tuduhan bahwa tes wawasan kebangsaan hanya modus petinggi KPK untuk menyingkirkan pihak tertentu. Buktinya adalah pegawai KPK lebih dari 1.000 orang, tetapi yang tidak lolos seleksi hanya 75 orang. Sehingga yang tidak bisa mengerjakan tes dengan baik jumlahnya tak sampai 10%.

Jika saja ada kecurangan, maka akan diatur bahwa soal tes wawasan kebangsaan diatur sesulit mungkin, sehingga para pegawai KPK banyak yang tidak lolos, sehingga akan dirombak ulang. Akan tetapi, tes tetap dijalankan dengan jujur dan objektif. Sehingga para pegawai KPK akan dialihkan statusnya jadi ASN yang berintegritas dan mencintai negaranya.

Pengalihan status pegawai KPK jadi pegawai negeri harap tidak diperdebatkan, karena sudah memiliki Undang-Undang sebagai dasar. Selain itu, tes wawasan kebangsaan juga sangat objektif, dan yang membuatnya bukan hanya pihak KPK. Melainkan bekerja sama dengan banyak lembaga negara lain. Sehingga dipastikan tes ini sudah sesuai dan peralihan status mereka sudah sesuai dengan amanat UU.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok