Oleh : Dodik Prasetyo )*

Kerahasiaan data seluruh masyarakat dalam aplikasi PeduliLindungi terjamin keamanannya. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena Satgas Covid-19, Kemenkes hingga Menko Polhukam menjamin tidak ada yang namanya pelanggaran HAM dalam aplikasi tersebut.

Belakangan ramai pemberitaan mengenai laporan dari pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menuding bahwa aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mirisnya, tudingan AS tersebut hanya berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dirahasiakan, bukan dari otoritas resmi Indonesia.

Dengan meluasnya pemberitaan tersebut, sontak pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 langsung angkat bicara. Seperti dikatakan oleh Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, tujuan utama dari pembuatan aplikasi PeduliLindungi tersebut adalah semata hanya untuk membatasi kegiatan masyarakat agar tetap aman dan terhindar dari pandemi Covid-19 sejak penularan yang masif terjadi di Tanah Air 2 tahun terakhir.

Tentu aplikasi tersebut mampu membantu kita untuk melindungi dari ancaman paparan virus dan juga membantu menjaga kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, Wiku menegaskan satu hal bahwa data dari seluruh masyarakat yang telah mengisi dalam aplikasi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya bertujuan untuk semata penanganan Covid-19 saja, bukan untuk hal lain.

Isu mengenai tudingan dari pihak Kemenlu AS tersebut juga sebelumnya sempat dibantah dengan tegas oleh Siti Nadia Tarmidzi selaku Jubir Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebagaimana yang dia katakan, justru dengan adanya inovasi dan terobosan sebuah sistem aplikasi PeduliLindungi yang dimiliki oleh Indonesia telah terbukti ampuh untuk menekan terjadinya penularan Covid-19 di masyarakat.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan negara lain, bahkan negara maju sekalipun, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dikatakan sangat baik, yang mana salah satu aspek paling berkontribusi di dalamnya adalah lantaran adanya aplikasi PeduliLindungi. Kemudian lebih lanjut dikatakan olehnya sebenarnya dari adanya isu ini, seolah terlihat sejumlah oknum yang memang dengan sengaja melakukan pelintiran pada narasi laporan Kemenlu AS tersebut.

Apabila kita membaca dan memahami keseluruhan laporan asli yang dibuat oleh pihak US State Departement, maka jelas di sana sama sekali tidak ada tuduhan yang menyudutkan Indonesia. Justru kebalikannya, menurut Nadia bahwa AS terus menyorot Indonesia lantaran kagum dengan bagaimana penanganan pandemi yang telah kita lakukan serta pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Jadi sama sekali dalam laporan tersebut tidak ada perkataan yang menyatakan adanya pelanggaran apapun.

Bantahan juga dikatakan secara tegas oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyatakan bahwa justru aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia mampu untuk mewujudkan penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik ketimbang Amerika Serikat sendiri. Baginya, pengertian mengenai melindungi HAM bukanlah semata pada tingkat individual saja, melainkan juga pada tingkatan komunal-sosial.

Pemerintah sendiri juga sudah menegaskan berkali-kali bahwa data masyarakat akan aman serta sama sekali tidak akan ada yang namanya pelanggaran HAM dalam bentuk privasi. Justru semua data yang kita tuliskan dalam aplikasi tersebut akan sangat membantu upaya Pemerintah untuk mempercepat berakhirnya pandemi sehingga kita bisa segera hidup normal seperti sedia kala.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 secara maksimal, termasuk dengan cara penggunaan masif aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir atas keamanan data di PeduliLindungi dijamin kerahasiaannya oleh Pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis

Pemerintah telah memberikan jaminan bahwa stok pangan aman selama Ramadhan hingga Lebaran nanti, sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk supaya stabilitas harga juga terjamin.

Sebanyak 12 bahan pangan pokok seperti beras, bawang putih, cabe rawit merah, daging ayam, minyak goreng dan sebagainya ditegaskan oleh Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian bahwa seluruh stok di pasar telah tercukupi ketersediaannya. Ditambahkan olehnya bahwa Pemerintah sendiri bahkan telah menjamin ketersediaan minyak goreng dengan memberikan suplai sebanyak 17 ribu ton dengan konsumsi yang hanya 9 ribu ton, sehingga sudah melebihi.

Bahkan Menteri Pertanian ini akan terus melakukan Inspeksi Mendadak ke berbagai pasar tradisional untuk melakukan pengecekan mengenai ketersediaan bahan pangan pokok dan juga bagaimana pemantauan harganya ke masyarakat. Dirinya akan menyasar mulai dari para distributor, importir dan sebagainya dan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah supaya bisa lebih aktif lagi.

Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Pertanian pun juga terus dikerahkan selama satu minggu pertama di Bulan Ramadhan untuk terus melakukan pengecekan dan turun langsung ke lapangan supaya bisa memberikan warning jika ditemukan pelanggaran hingga membuat kelangkaan stok. Tentunya seluruh upaya tersebut terus dilakukan untuk menjamin adanya ketersediaan stok bahan pagan pokok selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Senada dengan temuan Kementerian Pertanian di lapangan, pihak Pemprov DKI Jakarta juga melaporkan bahwa kebutuhan bahan pangan selama bulan Ramadhan sampai Hari Raya Idul Fitri nanti sudah terjamin aman dan harganya akan terus diusahakan tetap stabil. Tentunya dengan adanya laporan bahwa ketersediaan stok bahan pangan ini aman dan terjaga, maka diharapkan ke depannya supaya tidak ada yang namanya inflasi selama Ramadhan ini.

Pemerintah optimis bahwa inflasi tidak akan terjadi di Indonesia lantaran inflasi hanyalah terjadi apabila permintaan barang sangat tinggi namun ketersediaannya terbatas sehingga otomatis barang langsung harganya melambung jauh. Namun, justru di Indonesia telah dijamin bahwa stok berbagai macam bahan pangan pokok sudah dinyatakan aman, sehingga tidak akan mungkin terjadi inflasi.

Pemantauan juga akan terus menerus dilakukan oleh Pemerintah dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memperoleh perkembangan mengenai ketersediaan stok dan juga bagaimana laporan stabilitas harga di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sehingga nantinya akan langsung bisa dilakukan tindakan tertentu dengan secepatnya.

Khususnya Pemprov DKI Jakarta sendiri bahkan sudah memiliki berbagai macam strategi untuk bisa terus menjamin stabilitas harga pangan, ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi ke masyarakat. Upaya monitoring atau pemantauan jelas akan terus dilakukan termasuk juga pengawasan gudang, selain itu pihaknya akan melakukan pengamanan stok Ramadhan hingga pengawasan mutu pangan.

Mengenai kelangkaan minyak goreng yang beberapa waktu sempat terjadi, dikatakan oleh Kementerian Perindustrian bahwa stoknya akan terjamin selama Ramadhan hingga Lebaran nanti karena Pemerintah saat ini juga tengah menggelontorkan secara bertahap minyak goreng tersebut. Perombakan total kebijakan mengenai mintak goreng sawit (MGS) bahkan langsung dirombak total oleh Pemerintah yang semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri supaya penyaluran ke masyarakat menjadi jauh lebih efektif dan pemantauan menjadi lebih mudah.

Untuk itu dihimbau pula kepada seluruh masyarakat supaya bisa terus optimis dan tidak perlu panik supaya hanya membeli barang yang memang sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena apabila masyarakat mengalami kepanikan dan bahkan melakukan panic buying, maka justru distribusi bahan pangan pokok bisa terancam tidak merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan warga.

)* Penulis adalah Alumni Unair

Oleh : Qurratul Aini )*

Pagelaran MotoGP yang baru pertama kali dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, berjalan dengan lancar. Masyarakat sangat mengapresiasi pemerintah yang telah berjuang untuk membangun arena balapan berkelas internasional di Indonesia.

Tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 masyarakat sangat antusias karena ada balapan MotoGP yang baru pertama kali diadakan di NTB, tepatnya di Sirkuit Mandalika. Mereka antusias menonton, baik via televisi, streaming internet, atau datang langsung ke Lombok. Amatlah wajar jika antusiasme masyarakat sangat tinggi karena balapan internasional terakhir di Indonesia diadakan 25 tahun lalu di Sentul, Jakarta, jadi mereka amat merindukannya.

Selama balapan dalam 3 hari, pertama-tama ada sesi pemanasan, baru pertandingan Moto 3, Moto 2, baru yang utama MotoGP. Saat tanggal 20 maret 2022 adalah sesi yang paling seru karena penonton memadati tribun dan menunggu para pembalap idolanya untuk bertanding. Meski ada yang sedikit kecewa karena Marc Marquez tidak bisa ikut balapan karena alasan kesehatan (gegar otak) tetapi mereka tetap gembira karena bisa menonton langsung di tanah air.

Pada balapan utama MotoGP pemenangnya adalah Miguel Oliveira yang awalnya kurang dijagokan, tetapi ternyata bisa finish tercepat dengan catatan waktu 33 menit 27,223 detik. Sedangkan runner up-nya adalah Fabio Quartararo yang dijagokan oleh banyak orang, setelah mereka gagal mendukung Marquez.

Piala MotoGP diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi dan masyarakat bersorak karena melihat presiden tercinta di NTB. Beliau memang menonton langsung ke sana sekaligus menyerahkan piala. Para pembalap senang karena bersua lagi dengan Presiden Jokowi setelah beberapa hari sebelumnya beraudensi di Istana Merdeka, Jakarta.

Para penonton amat mengapresiasi pagelaran MotoGP karena berjalan lancar. Meski di balapan hari ketiga sempat ada petir menyambar dan turun hujan, tetapi bisa diatasi panitia dengan baik. Balapan tetap berlangsung walau akhirnya sedikit tertunda. Trek yang basah tidak mengurangi kelincahan para pembalap untuk menaklukkan tikungan-tikungan di Sirkuit Mandalika.

Masyarakat amat bangga akan Sirkuit Mandalika karena arena ini jauh lebih bagus kualitasnya daripada Sirkuit Sentul. Setelah dibangun selama beberapa tahun dan terus disempurnakan, baik aspalnya maupun fasilitas lain, sirkuit ini makin bagus. Bahkan sudah sesuai standar internasional dan mendapat homologasi grade A.

Antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke NTB juga sangat tinggi. Lebih dari 60.000 tiket terjual habis. Mereka memuji kehebatan Sirkuit Mandalika dan tribunnya yang bersih. Selain itu, balapan juga berlangsung tanpa ada drama atau halangan yang membuatnya gagal. Semua lancar sekali sampai pada tahap akhir (penyerahan piala oleh Presiden Jokowi).

Banyaknya penonton yang datang ke NTB membuktikan apresiasi masyarakat. Mereka memang sudah haus hiburan, apalagi MotoGP adalah acara internasional yang tidak bisa dilewatkan. Dengan adanya balapan ini maka masyarakat bisa sesaat melepas penat di tengah pandemi yang memusingkan.

Para penonton yang hanya menyaksikan dari layar kaca juga turut mengapresiasi MotoGP Mandalika. Mereka senang karena televisi diisi dengan siaran balapan yang bermutu. Saat menonton, mereka saling menjagokan pembalap masing-masing dan berterima kasih kepada pemerintah dan CEO Dorna yang menyelenggarakan acara seru di akhir minggu.

Balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika amat diapresiasi oleh masyarakat karena mereka bisa melihat keindahan sirkuit berkelas internasional sekaligus menonton acara balapan yang menaikkan adrenalin. Pemerintah telah bekerja keras untuk menyelenggarakan MotoGP sehingga patut diapresiasi. Tahun depan akan ada seri selanjutnya dan sampai bertemu di Mandalika.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan suatu potret yang menunjukkan dokumen data pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dijadikan sebagai bungkus gorengan. Hal ini lantas mendapatkan respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Susi.

Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dokumen tersebut bukan berkas yang disimpan oleh Dukcapil. Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya dipegang oleh masyarakat. “Dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh dinas dukcapil yang berupa surat keterangan yang diberikan dan dipegang oleh masyarakatnya,” tutur Zudan, Senin (27/12).

Lebih lanjut, Zudan menjamin bahwa dokumen kependudukan yang berada dalam penguasaan Dukcapil akan disimpan dengan aman. Ia lantas berharap agar masyarakat juga menyimpan segala dokumen yang bersifat pribadi seperti kependudukan masing-masing dengan aman.

Zudan memahami dokumen itu sekalipun tidak terpakai lagi, harus disimpan dengan baik atau dimusnahkan. Karena data seperti NIK atau alamat bisa disalahgunakan orang lain. “Pada prinsipnya semua dokumen yang ada NIK dan nomor KK harus disimpan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan,” tuturnya.

“Surat keterangan itu kan untuk penduduk, bila sudah tidak dipakai dimusnahkan oleh penduduknya biar aman,” tegas Zudan.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyebut masyarakat belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka di tengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif.

Oleh sebab itu, pihaknya berusaha untuk mengharmonisasikan 32 regulasi soal data pribadi yang diatur oleh sejumlah kementerian. “Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini kan belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka,” jelas Semuel. (*)

Oleh : Daniel Benedict )*

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah menjaga perayaan Natal aman dan damai. Hal itu ditandai dengan lancar dan khidmatnya peribadatan umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia.

Akhir tahun adalah saat yang ditunggu-tunggu karena ada perayaan Natal. Dekorasi di rumah dan pusat perbelanjaan dipenuhi dengan nuansa merah dan hijau, ditambah pula dengan gambar Santa Claus serta pohon cemara berhias bintang. Natal menjadi saat yang berbahagia bagi umat kristiani karena mereka bisa beribadah lalu bertemu dengan keluarga tercinta.

Natal 2021 dirayakan dengan khusyuk walau masih masa pandemi. Corona tidak menghanguskan kemeriahan Natal karena tahun ini misa sudah diperbolehkan di gereja-gereja, dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Maksimal kapasitasnya adalah 50% sehingga misa diselenggarakan secara hybird, karena sebagian umat mengikutinya secara online.

Untuk menjaga agar Natal aman maka pemerintah melakukan berbagai cara. Selain mewajibkan perayaan dengan protokol kesehatan ketat, maka juga ada pengamanan di seputar gereja, yang dilakukan sejak beberapa hari sebelum tanggal 25 desember. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa ada 1.670 gereja yang diamankan sebelum dan saat Natal.

Kombes Endra melanjutkan, 1.670 gereja tersebut tak hanya berlokasi di DKI Jakarta, tetapi juga di Tangerang, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Tak kurang dari 8.000 personel yang diterjunkan untuk mengawal Natal dan tahun baru, agar berlangsung dengan aman dan damai.

Pengamanan juga dilengkapi dengan metal detector untuk mengantisipasi hal-hal buruk. Tiap kendaraan dan orang yang mau masuk ke gereja harus melewati detector tersebut. Ini bukanlah apranoid melainkan cara untuk mencegah, jangan sampai ada teroris yang menyusup dan diam-diam membawa bom yang melekat di bajunya.

Selain pengamanan di sekitar gereja, pengamanan saat Natal juga dilakukan di jalan-jalan besar. Operasi lilin adalah pengamanan yang diadakan tiap akhir tahun oleh Polri. Ketika ada operasi lilin, selain untuk mencegah tindak kejahatan saat Natal, sekaligus mengendalikan mobilitas saat pandemi. Jangan sampai malah macet dan mengakibatkan kendaraan tidak bisa menjaga jarak.

Ketika Natal betul-betul dijaga oleh Pemerintah (yang dibantu oleh Polri) maka hari istimewa itu berlangsung dengan aman, khusyuk, dan damai. Di berbagai daerah di Indonesia, misa Natal dilakukan dengan nyaman, tanpa takut akan ancaman teror. Hal ini juga sama seperti Natal tahun lalu dan diharap selalu terjadi setiap tahun.

Tidak ada laporan serangan atau ancaman pengeboman di tempat ibadah dan umat bisa merayakan Natal tanpa ketakutan. Mereka masuk ke gereja yang di luarnya dijaga ketat oleh aparat keamanan dan pulang dengan nyaman dan gembira. Keamanan umat adalah prioritas karena mereka adalah WNI yang wajib dijaga.

Umat juga dipesan agar merayakan Natal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Boleh bertemu dengan keluarga besar tetapi harus tetap jaga jarak, tidak bersalaman, dan rajin memakai hand sanitizer. Kemeriahan Natal juga diiringi dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, agar semuanya bisa bahagia di hari raya tanpa takut tertular corona.

Kemeriahan Natal dirasakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan umat merasa senang karena bisa merayakannya tanpa ada ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Kemanan saat Natal sangat dijaga oleh pemerintah dan aparat, dan operasi lilin serta penjagaan ketat dilakukan agar hari raya berlangsung dengan damai, sehingga diharapkan dapat membawa berkat kepada Indonesia.

)* Penulis adalah warganet/kontributor Citizen Journalism

Jakarta — Kehadiran TNI di Papua dinilai dibutuhkan. Pasalnya, keberadaan prajurit TNI bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Paling tidak dia (prajurit TNI) berdiri di pinggir desa menghasilkan rasa aman bagi masyarakat,” kata eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B Ponto, Minggu, 28 November 2021 yang lalu.

Menurut dia, keberadaan personel TNI di Papua juga memberikan rasa takut terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). KKB perlu berpikir ulang untuk membuat ulah.

Selain itu, personel TNI bisa membantu kepolisian. Salah satunya dalam menangkap anggota KKB yang membuat onar di suatu wilayah.

“Kalau dia (KKB) bikin keributan, tidak ditembak, ditangkaplah. Kan mampu dia menangkap itu dan diserahkan ke polisi,” sebut Soleman B Ponto.

Soleman B Ponto menilai tugas menangkap KKB bisa diserahkan kepada TNI. Hal ini disebut dapat meringankan tugas kepolisian.

“Kalau polisi kan dia sudah sibuk dengan law enforcement. Bukan tidak siap, tetapi akan kurang untuk menjaga situasi,” ujar dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono memastikan bahwa kehadiran pasukan gabungan TNI-Polri di Papua untuk memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat.

“TNI dan Polri bersama- sama bersinergi di sana. Bagaimana menciptakan tanah Papua yang damai dan tanah Papua yang aman,” kata Brigjen Pol. Rusdi Hartono beberapa waktu yang lalu.

Ia menegaskan bahwa pasukan gabungan hadir di Papua dalam rangka melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kelompok- kelompok yang telah mendapat label sebagai pelaku teror.

“Tentunya, sekali lagi kita semua berharap Papua bisa damai dan aman. Itu yang akan kita ciptakan bersama-sama,” ujar dia.

Menurut Rusdi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) telah memberi label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini diambil menyusul semakin masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian.

Ia pun memastikan bahwa petugas sudah mengidentifikasi kelompok- kelompok yang kerap mengganggu rasa aman dan damai masyarakat di Papua. Penegakan hukum pun akan dilakukan sesuai dengan Undang- Undang pemberantasan tindak pidana terorisme. (*)

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab banjirnya kritik dari berbagai lapisan masyarakat yang keberatan diberlakukannya tes PCR bagi moda transportasi udara. Ia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah pada aktivitas masyarakat khususnya di sektor pariwisata.

Luhut menjelaskan, meskipun kasus COVID-19 di Tanah Air sudah menurun, pemerintah akan terus memperkuat strategi pengendalian pandemi seperti penguatan 3T dan penegakan protokol kesehatan 3M agar kasus tidak kembali naik terutama dalam menghadapi periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tidak hanya untuk pesawat terbang, penggunaan tes PCR tersebut juga akan diberlakukan secara bertahap pada moda-moda transportasi lainnya.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran semakin meningkat, karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir,” ujar Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (25/10).

“Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan prokes kemudian kasusnya meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia,” tambahnya.

Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Inggris, Italia dan Belanda, yang mengalami lonjakan signifikan. Maka dari itu, tegasnya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, semata-mata untuk mencegah terjadinya ledakan kasus seperti yang terjadi pada periode Juni-Juli 2021 lalu akibat menyebarnya varian Delta.

“Jadi saya mohon jangan kita melihat enaknya, karena enak ini kita rileks yang berlebihan nanti kalau sudah ramai jangan juga nanti ribut. Jadi saya mohon, kita sudah cukup pengalaman, menghadapi ini, jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan ini,” tuturnya. (*)

Oleh : Kelvin Levy )*

Warga mendukung kesuksesan Pekan Olah Raga (PON) XX yang aman dan sehat. Hal itu tercermin dari optimalisasi pengamanan oleh TNI/Polri hingga penerapan Prokes ketat selama pertandingan PON XX.
Pemerintah telah menjamin penyelenggaraan PON XX di empat daerah di Papua akan berjalan dengan aman, meski konflik bersenjata di sana masih terus terjadi. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19 dalam pesta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Berbagai cara dipersiapkan oleh pemerintah agar atlet yang datang dari berbagai provinsi dapat bertanding secara sehat dan aman dalam event multicabang yang digelar empat tahun sekali tersebut.

Berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah antara lain melakukan tes Covid-19 secara berkala kepada atlet, membatasi jumlah penonton, menerapkan protokol kesehatan, mengadakan tempat isolasi terpadu, serta menjamin keamanan di lokasi olahraga dan venue PON.

Isu keamanan memang sempat menjadi tanda tanya besar dalam penyelenggaraan PON XX Papua, baik dari sisi kesehatan karena pandemi Covid-19 maupun persoalan keamanan lantaran konflik bersenjata di sana.

Namun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjamin lokasi penyelenggaraan PON di Jayapura dan Sekitarnya aman dari konflik bersenjata. Dirinya memastikan bahwa Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara bertanggungjawab menjaga keamanan selama penyelenggaraan PON.

Sebelumnya, kelompok pro kemerdekaan Papua yang dipimpin oleh Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan personel TNI di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kelompok kriminal bersenjata ini membakar puskesmas, sekolah dan bank Kiwirok. Seorang perawat asal Jayapura juga ditemukan meninggal karena melarikan diri ke hutan saat peristiwa tersebut terjadi.

Konflik bersenjata saat itu juga berlanjut dengan baku tembak antara personel TNI dan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ngalum Kupel di Bandar Udara Kiwi, Pegunungan Bintang. Prajurit Dua Ida Bagus tewas tertembak dalam insiden tersebut.

Meski konflik di Papua masih terurs terjadi, Kepala Bidang Hubungan masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan saat ini tidak ada kekhawatiran atau isu tertentu yang menjadi perhatian kepolisian jelang pembukaan PON. Ia menyebutkan kerja kepolisian dalam mengamankan PON XX sudah seratus persen.

Sementara itu juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah akan menambah alokasi vaksin bagi daerah penyelenggara PON Papua untuk mengejar target vaksinasi sebelum pertandingan akbar tersebut dimulai.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua. Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh perempuan di Wamena, Marta Itlay, mengajak kepada seluruh masyarakat di Papua untuk menyukseskan PON XX di Papua. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus antusias untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua.

Marta menyebutkan dukungan kegiatan PON di Papua juga patut didukung oleh anak muda di Papua sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 DI Papua.

Penyelenggaraan PON XX di Papua tidak hanya sebagai ajang memperebutkan medali semata. Hal yang paling penting dari penyelenggaraan event bergengsi tersebut adalah menjadi arena untuk memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antardaerah.

PON XX Papua juga menjadi bukti bahwa Papua bisa menjadi tuan rumah event skala nasional, hal ini dibuktikan dengan pembukaan PON yang sangat meriah di arena olahraga terbaik di Asia Pasifik, sesuai dengan tagline PON kali ini “Torang Bisa”.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Palangkaraya

Oleh : Rahmat Soleh )*

PON XX akan diselenggarakan bulan Oktober 2021 dan panitia berusaha keras agar penyelenggaraannya aman dan memenuhi protokol kesehatan. Masyarakat pun diminta untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PON XX di Papua dengan aktif mengikuti program vaksinasi maupun menjaga situasi kondusif di masyarakat.

Apakah Anda menunggu pembukaan PON XX Papua pada tanggal 2 Oktober 2021? Di tengah pandemi, menonton acara olahraga menjadi hiburan yang nikmat, agar pikiran tidak stress gara-gara Corona. Sudah lama juga kita tidak menyaksikan tayangan lomba olahraga, terakhir di ASEAN Games 2018 lalu. Sehingga PON XX ditunggu masyarakat dengan sangat antusias.

Panitia PON XX juga berusaha agar acara ini terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan karena saat ini masih pandemi. Semua atlet, offisial, dan panitia sudah divaksin sebelum mendarat di Papua. Vaksin menjadi syarat agar tidak terbentuk klaster Corona baru. Bahkan penduduk di sekitar arena PON XX juga divaksin agar menciptakan kekebalan kelompok.

Selain vaksinasi, untuk menjaga agar semua pihak yang terlibat di PON XX agar tetap sehat adalah dengan pemberlakuan prokes yang ketat. Para atlet hanya boleh melakukan mobilitas dari Wisma Atlet ke arena pertandingan. Di GOR atau lapangan, ia hanya boleh bergerak dari tempat istirahat ke tempat berlaga, dan sebaliknya. Ia dilarang keras untuk keluyuran keluar GOR apalagi mengadakan acara jumpa fans.

Presiden Jokowi akhirnya memberi restu untuk menyelenggarakan PON XX dengan penonton. Syaratnya, masyarakat yang menjadi supporter harus sudah divaksin (2 kali injeksi). Jumlah penonton juga dibatasi agar tidak terjadi kerumunan. Mereka yang boleh menonton juga merupakan tamu undangan dari Pemda Papua, sehingga bukan orang sembarangan.

Selain menjaga agar tidak terjadi klaster Corona baru, maka panitia juga berusaha agar PON XX berlangsung dengan aman, dengan bantuan dari aparat. Setidaknya 9.000 orang polisi diterjunkan untuk mengamankan PON XX, tidak hanya di arena pertandingan, tetapi juga di sekitar Wisma Atlet. Panitia juga menjamin keamanan kontingen dari provinsi lain dan mereka tidak usah khawatir.

Polisi juga rajin melakukan razia terutama untuk menangkap pesepeda motor yang membawa senjata tajam. Razia makin ketat dilakukan, khususnya di Kota Jayapura dan 3 klaster PON lainnya. Masyarakat juga tidak kaget akan adanya razia, karena mereka sadar bahwa ini cara polisi untuk mengamankan Papua, khususnya di dekat arena PON XX.

Razia dilakukan dengan ketat karena jangan sampai ada anggota KST atau oknum yang berhasil mengacaukan PON, karena acara ini harus berhasil. KST memang sempat meneror di daerah Maybrat dengan tujuan mengacaukan pengamanan pra PON. Sehingga aparat makin ketat dalam menjaganya.

Salah satu upaya untuk mencegah masuknya KST adalah dengan mengirimkan intelijen. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata. Deteksi dini diperlukan agar nantinya PON berjalan lancar. Dalam artian, perlu upaya pencegahan sebelum terlanjur ada ancaman, baik dari KST, OPM, maupun oknum lain.

Pengamanan memang makin diperketat, apalagi PON XX diselenggarakan kurang lebih 2 minggu lagi. Jelang pembukaannya maka makin sering dilakukan razia. Tujuannya agar tidak ada oknum yang berusaha mengacaukan PON dengan cara apapun.

PON XX diselenggarakan dengan prokes ketat karena masih masa pandemi, dan vaksinasi menjadi salah satu syarat sebelum atlet diperbolehkan untuk masuk ke Papua. Penonton juga boleh masuk ke arena pertandingan tetapi benar-benar terbatas dan hal ini untuk mencegah kerumunan. Pengamanan pra PON juga makin diperketat oleh aparat.

)* Penulis adalah kontributor Forum Suluh Masyarakat Boyolali

Isu kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi mendominasi pemberitaan pada 24 jam terakhir.
Dalam isu tersebut dibahas beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo yang berisi data pribadi lengkap seperti NIK, tanggal vaksinasi, serta nomor batch vaksin yang diduga bocor dari aplikasi PeduliLindungi.

Menyikapi hal tersebut, Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan, menjamin data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi aman dari kebocoran karena penyimpanan data dilakukan Kominfo dan penanganan keamanan data dibantu BSSN.

Luhut juga mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan PeduliLindungi ini semakin baik.

Sementara itu, CEO Digital Society-IoT Consultant, Nugroho, S.Kom., M.Kom.MM, mengatakan bahwa dirinya mengamini pernyataan dari pemerintah yang menjamin keamanan data vaksinasi covid-19 di aplikasi peduliLindungi.

“Saya mengamini pernyataan dari pemerintah yang berani menjamin keamanan data vaksinasi cov-19 di aplikasi PeduliLindungi. Isu terkait kebocoran data vaksinasi hanya hoax belaka yang bertujuan untuk membuat resah masyarakat”, ujar Nugroho.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati, juga turut menjamin bahwa data publik yang terdapat pada sistem E-Hac PeduliLindungi tetap aman, tidak ada data yang mengalir ke pihak lain.

“data masyarakat di sistem E-Hac PeduliLindungi tetap aman, tidak ada data yang mengalir ke platform mitra maupun pihak ketiga”, ujar Widyawati.