suaratimur.id – Dalam dinamika pembangunan suatu wilayah, pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kemajuan teritorial wilayah tersebut. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi tongkat estafet sekaligus angin segar dalam perumusan pemikiran berlandaskan perkembangan teknologi dan zaman.

Berbicara mengenai seluk beluk dan permasalahan yang terjadi di Papua, tak bisa terlepas dari adanya campur tangan pemuda dan mahasiswa. Data statistik Papua tahun 2020 menyebutkan bahwa bumi cenderawasih saat ini didominasi oleh generasi Y, Z, dan alpa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa generasi X dan Y memegang peranan aktif di sosial media karena memiliki sumber daya, perangkat, dan uang. Sedangkan generasi Z lebih menjadi follower yang aktif dalam membagikan konten bahkan membagikan tanpa berpikir. Lalu generasi alpha menjadi generasi konsumen aktif.

Melihat masa depan Papua tentu dihadapkan dengan beberapa situasi dan tren seperti adanya lonjakan demografi generasi muda, new life style masyarakat, suku dan etik yang semakin beragam, urbanisasi, dan kota-kota menengah kecil baru yang muncul. Dalam konteks pembangunan, bisa terlihat dari dinamika atas kebijakan baru yang dikeluarkan negara dalam penanganan konflik sekaligus percepatan pembangunan Papua. Beberapa diantaranya, yakni kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini ramai dibahas oleh berbagai pihak, termasuk dari pemuda dan tentunya mahasiswa.

Dorongan dari KMP untuk Segera Realisasikan Kebijakan DOB

Sebuah elemen mahasiswa yang menamakan diri Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) meminta pemerintah serius membahas Rancangan UU DOB. Koordinator KMP, Moytuer Boymasa menyatakan bahwa pihaknya berbicara bagaimana tanah Papua 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan dan membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh serta berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang diyakini akan segera dilaksanakan. Adanya gelombang dukungan kebijakan pemekaran DOB Papua yang terus mengalir deras namun belum direspon oleh pemerintah menjadi perhatian tersendiri bagi kelompoknya. Untuk itu pihaknya mendorong kepada pemerintah agar segera memekarkan sebagai salah satu upaya agar masalah ekonomi yang tengah terjadi di tanah papua segera terselesaikan.

Dalam upaya konkrit dorongan tersebut, KMP lantas bertemu dengan pihak Kemendagri yang kemudian diterima oleh Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membicarakan perkembangan DOB di Papua. Dorongan kepada pemerintah terkait DOB merupakan respon para pemuda yang peduli akan pemerataan dan percepatan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Dukungan AMP Yogyakarta Terhadap Kebijakan Pemekaran DOB Papua

Masih berkaitan dengan dukungan terhadap DOB Papua, sebuah kabar menggembirakan datang dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Jika selama ini kita selalu mendengar kelompok mahasiswa tersebut selalu berada di barisan aksi demonstrasi penolakan kebijakan DOB, namun tidak demikian yang terjadi di kota pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

AMP DOB Komite Yogyakarta secara serentak melakukan aksi unjuk rasa dukungan terhadap rencana pemekaran DOB di wilayah Papua, bertempat di Kawasan Tugu Yogyakarta pada Jumat 10 Juni 2022. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Arnold menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud bentuk demokratisasi dan dukungan bagi pemerintah pusat dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat Papua melalui rencana pemekaran DOB serta kelanjutan Otsus.

Dalam aksinya, kelompok mahasiswa tersebut menyatakan sikap mendukung Otsus Jilid II, mendukung rencana pemekaran DOB, mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai demi keamanan masyarakat, mendukung kelanjutan rencana pembangunan bandara Antariksa di Biak, serta menolak Permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan.

Adanya dukungan dari AMP Yogyakarta diharapkan dapat menular dan mempengaruhi AMP di komite Provinsi atau daerah lain termasuk yang ada di Papua untuk turut mendukung kebijakan DOB sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah Papua dari para mahasiswa. Untuk diketahui bahwa AMP merupakan elemen mahasiswa yang menolak kebijakan DOB, diindikasi bahwa telah terjadi perpecahan dimana sebagian komite sudah beralih mendukung. Semoga setelah ini akan terus berdatangan pernyataan sikap dari AMP komite lain untuk turut mendukung kebijakan pemerintah.  

Dukungan DOB dari Pemuda Adat dan Bupati Papua

Tak hanya dari para pemuda dalam latar akademisi yang concern dan peduli terhadap permasalahan di Papua, terutama berkaitan dengan kebijakan DOB dan Otsus. Sebuah pernyataan sikap dukungan juga muncul dari Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura, Papua.

Pernyataan tersebut dilangsungkan di Abepura pada Jumat pagi 10 Juni 2022 dan dipimpin langsung oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura Papua, Ali Kabiay. Terdapat 3 poin utama yang disampaikan dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Papua, terutama dalam urgensinya mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, serta persiapan DOB di Provinsi Papua.

Selain dari unsur pemuda dalam lingkup mahasiswa dan pemuda adat, dukungan juga terus berdatangan dari pihak lainnya. Salah satunya dari Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam pernyataan tersebut dirinya menegaskan mendukung penuh DOB Papua untuk segera diberlakukan.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Papua sangat ideal apabila dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran Papua akan dapat mengatasi jumlah pengangguran, SDM, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya menjadi lebih baik.

Dukungan Kebijakan DOB dari Masyarakat Nusantara di Manokwari Papua Barat

Tak hanya dari masyarakat Papua sendiri, dukungan juga datang dari Provinsi Papua Barat melalui deklarasi yang dilakukan di lapangan Borasi Manokwari pada 10 Juni 2022, mengatasnamakan Aliansi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara di Papua Barat.

Melalui Sekretaris Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Markus Sraun menyatakan bahwa: Masyarakat Orang Asli Papua dan Masyarakat Nusantara mendukung pelaksanaan UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 karena akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, Mendukung pembentukan DOB di wilayah Papua karena merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat, Mendukung DOB di wilayah Papua karena secara yuridis telah diamanatkan dalam pasal 76 ayat 1,2, dan 3 UU Nomor 2 tahun 2021, serta meminta kepada Presiden RI untuk menetapkan RUU pembentukan DOB di wilayah Papua mejadi UU, agar peningkatan kesehatan, peluang kesempatan kerja, peningkatan pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan potensi ekonomi dan pertumbuhan kehidupan demokrasi dapat diwujudkan demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya dorongan serta dukungan yang terus mengalir tersebut diharapkan dapat memicu pemerintah pusat untuk segera merealisasikan kebijakan DOB seperti harapan bersama seluruh masyarakat menuju Papua maju.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah rencana aksi penolakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) akan kembali dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) di Kota Jayapura pada Jumat 3 Juni 2022. Untuk diketahui bahwa PRP merupakan kelompok penggerak aksi serupa yang dilakukan pada 10 Mei lalu di sejumlah titik dan berakhir ricuh serta penangkapan sejumlah tokoh provokator. Dalam aksi tersebut juga terungkap keterlibatan sejumlah elit lokal, kelompok separatis seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta kelompok akademisi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).  

Polisi Melarang Metode Aksi Longmarch

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dimana metode longmarch memiliki resiko yang cukup rawan dan dampak yang besar, maka pihak kepolisian melalui siaran pers secara tegas melarang aksi demonstrasi dilakukan dengan cara tersebut. Kapolres Jayapura AKBP Victor D Mackbon menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini masih membangun komunikasi dengan penanggung jawab aksi agar memenuhi persyaratan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Penyampaian suara atau aspirasi adalah hak semua orang dan diatur dalam Undang-undang. Pihak kepolisian akan mendorong perwakilan massa untuk dibawa ke DPRP dan menyampaikan aspirasinya. Pihaknya tak ingin aksi tersebut ditunggangi oleh KNPB sehingga mengganggu ketertiban umum. Seperti yang kita ketahui, saat pihak KNPB membonceng di aksi sebelumnya, motivasi aksi bergeser tidak hanya membicarakan DOB dan Otsus namun juga memperjuangkan referendum. Hal tersebut yang menjadikan pihak kepolisian tak ingin kecolongan.

Antisipasi Kericuhan, Polisi Ajukan Beberapa Syarat Kepada Demonstran

Merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka pihak kepolisian memfasilitasi penyampaian aspirasi yang hendak dilakukan oleh PRP, tentunya dengan beberapa syarat sebagai antisipasi adanya hal-hal yang tak diinginkan.

Sejumlah syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh penanggung jawab aksi, yakni melengkapi administrasi yang dapat menyimpulkan bahwa PRP adalah organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Salah satu antisipasi dilakukan lantaran pada tahun 2019 lalu kegiatan demonstrasi berujung pada kerugian di berbagai bidang.

Pihak kepolisian juga akan mengerahkan sekitar 2000 personel gabungan yang tersebar di beberapa titik untuk mengamankan aksi tersebut. Nantinya juga disiapkan lima truk untuk mengantarkan massa aksi ke kantor DPR Provinsi Papua.

Seperti yang telah diketahui, bahwa aksi penolakan terhadap kebijakan DOB telah dilakukan sebanyak lebih dari tiga kali dalam beberapa waktu terakhir. Pada aksi yang digelar 10 Mei lalu, sempat terjadi kericuhan. Satu orang demonstran dilaporkan terkena peluru karet oleh aparat.

Imbauan Kepada Masyarakat Papua Agar Tak Terlibat Aksi

Merujuk pada pengalaman sejumlah kegiatan aksi yang dilakukan di Papua, khususnya berkaitan dengan aksi penolakan Otsus dan DOB. Maka perlu diwaspadai adanya situasi yang cenderung tidak kondusif bahkan beberapa kali berakhir dengan kericuhan hingga menimbulkan kerugian, baik materiil maupun korban jiwa. Pada dasarnya, aksi demonstrasi yang terdiri dari beberapa elemen massa dan pergerakan cenderung rentan untuk diprovokasi serta ditunggangi kelompok lain yang bekepentingan.

Sedikit mengulas kembali beberapa hal yang bersinggungan dengan aksi penolakan. Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menjadi salah satu pihak yang lantang melayangkan ancaman kepada para bupati yang akan mengurus kebijakan DOB. Ia bahkan mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran wilayah tersebut. Di sisi lain dalam pihak yang sama, tokoh oposisi pro kemerdekaan, Saul Y Bomay yang mengklaim dirinya sebagai juru bicara TNPB OPM bergerilya menyusup dalam pergerakan berkonsolidasi dengan organisasi atau kelompok lain untuk menyuarakan penolakan serta mendukung adanya aksi demonstrasi di jalan. Dalam setiap aksi, ia selalu menitipkan pesan perjuangan kemerdekaan sebagai salah satu poin tuntutan. Ia sadar, dengan modal kesenioritasnya mampu mempengaruhi sebagian besar masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.  

Berkaitan dengan aksi penolakan DOB, di bulan Maret lalu terindikasi adanya dukungan terselubung dari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua Theo Hasegem, berafiliasi dengan tokoh KNPB serta ULMWP. Menjadi hal miris adalah, terdapat salah satu pendukung dari aksi tersebut yang berasal dari kader partai dan elit lokal, dimana seharusnya patuh pada kebijakan pusat. Terakhir, aksi yang dilaksanakan 10 Mei lalu oleh PRP juga terkuak mendapat bantuan dari KNPB, ULMWP, hingga AMP. Tak tanggung-tanggung, elit politik lokal juga masih bersinggungan menjadi aktor di belakang layar aksi demonstrasi.

Pada akhirnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan segelintir kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat Papua namun seperti gunung es, dimana maksud yang terpendam dan bersifat kepentingan golongan atau tertentu jauh lebih banyak dan kompleks. Pemerintah perlu langkah tepat dan strategis, terutama perihal ketegasan dalam pemberantasan kelompok separatis dan teroris di Papua.

Termasuk terkait adanya aksi ini, imbauan kepada segenap masyarakat Papua agar tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun karena tak memiliki manfaat serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, serta merugikan masyarakat. Hal yang harus menjadi pengetahuan bersama bahwa adanya  aksi-aksi penolakan Otsus dan DOB telah didesain ataupun disetting oleh para elit yang memiliki kepentingan pribadi secara sengaja bertujuan menghambat kemajuan Papua.

Penolakan Rencana Aksi 3 Juni dari Tokoh Papua

Salah satu bentuk penegasan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak mutlak mewakili masyarakat tercermin dari beberapa pihak yang justru menolak berkaitan dengan rencana aksi tersebut. Pihak yang berkomentar tergolong sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat Papua. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sikap kritis masyarakat, karena setiap terdapat pergerakan aksi, isu yang diangkat selalu dihubungkan dengan hal sensitif untuk menarik emosi, bahkan lebih jauh lagi adalah simpati.

Tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay menyatakan penolakan terhadap rencana aksi penolakan DOB dan Otsus di Papua oleh PRP pada Jumat 3 Juni 2022. Menurutnya, sebagai tokoh adat harus bertanggung jawab untuk menjaga Kamtibmas dan kenyamanan di Kabupaten Jayapura. Sehingga dirinya menegaskan bahwa di atas wilayah adat kota Sentani tidak boleh ada yang melakukan aksi demontrasi karena akan mengganggu aktivitas masyarakat.

Sebagai tokoh adat, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Otsus sudah final, kami tokoh adat menolak apabila ada aksi yang dilakukan untuk meminta pencabutan Otsus Jilid II. Dirinya bahkan berpesan kepada PRP dan adik-adik mahasiswa agar melihat DOB sebagai itikad baik pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka lapangan pekerjaan. Dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua umum Ormas Presideum Putra-putri pejuang Pepera dalam mengakomodir anak-cucu dari pejuang Pepera meminta agar permintaan referendum dari PRP dihentikan. 1.025 tokoh Pepera yang ikut dalam dewan musyawarah Pepera pada mediao 1969 sudah memutuskan Papua menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Adanya informasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyatakan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) untuk menindaklanjuti terkait pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi babak baru dari proses pembentukan kebijakan yang hingga kini masih menjadi topik hangat bagi sebagian masyarakat terutama di wilayah Papua sendiri.

Sejumlah hal berkaitan dengan dukungan maupun penolakan adanya rencana kebijakan DOB masih menjadi sorotan dan kajian dari politisi hingga akademisi. Bahkan, isu kebijakan DOB menjadi muatan tertentu bagi pihak berkepentingan untuk menyambung misi dan tujuannya. Hal tersebut terbukti seperti terjadi dalam sejumlah aksi penolakan DOB yang kemudian terkuak didukung oleh kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga AMP. Termasuk peran elit lokal yang turut menolak dan membonceng dalam aksi tersebut karena dirasa bakal tidak menguntungkan bagi kekuasannya kelak.

Pemerintah Membuka Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU DOB

Pembahasan RUU pembentukan DOB Papua akan segera berlangsung setelah Presiden Joko Widodo mengirim surat persetujuan kepada DPR. Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan bahwa proses pembentukan perundangan bersifat transparan dan akuntabel sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pembahasan akan berlangsung tertutup. Sebelum RUU pembentukan DOB dibahas, pimpinan DPR akan mengagendakan rapat paripurna yang mengesahkan pembahasan RUU tersebut.

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR agar tidak terburu-buru melakukan pembahasan tiga RUU pembentukan DOB karena terdapat perubahan pada UU Otsus Papua dimana saat ini sedang terdapat gugatan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pihak DPR mengatakan bahwa pembahasan akan tetap dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK, dengan pelaksanaan secara parsial.

Sejalan dengan DPR, pihak pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengatakan bahwa semua proses tersebut dapat berjalan beriringan. Proses pembahasan RUU DOB Papua yang akan berjalan bukan berarti mengesampingkan aspirasi pihak-pihak yang menolak DOB. Hal tersebut seperti yang terjadi ketika di bulan April lalu, MRP menemui Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.  

Pemerintah Daerah Bakal Buka Ruang Dialog Besar Tentang DOB

Terpilihnya Bupatai Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), SH., M.Si sebagai ketua asosiasi Bupati se-pegunungan tengah Papua menggantikan Befa Yigibalom, SE, M.Si., ditindaklanjuti dengan rencana dari RHP untuk membuka dialog besar melibatkan semua unsur untuk membicarakan DOB. RHP menyatakan, bahwa tujuan asosiasi yaitu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dirinya berpikir untuk kepentingan umum. Kehadiran asosiasi juga dianggap masih sangat penting. Mengingat banyak hal yang akan menjadi perhatian untuk masa depan masyarakat Lapago.

Terkait DOB, RHP menilai bahwa hal tersebut harus diperhitungkan dengan baik melalui berbagai pertimbangan dan melihat kondisi yang ada serta melihat untung ruginya. Oleh sebab itu, Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua akan terus membangun komunikasi dan membangun hubungan orang Lapago. Karena ini merupakan suku terbesar di Papua, dimana terdapat sembilan kabupaten dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa.

Pemekaran DOB yang pertama harus dilihat dari kehadirannya untuk siapa, kemudian manfaat, dan kepentingan ke depan bagaimana. Asosiasi akan berusaha berada di tengah, tidak memihak dan tidak melihat kepentingan. Rencananya, dialog besar akan dibuka tidak hanya melibatkan asosiasi namun juga intelektual. Apabila hal tersebut dilakukan secara terbuka dan disepakati, maka tidak akan menjadi masalah.  

DOB Menjadi Strategi Percepatan Pembangunan di Papua

Dalam sebuah obrolan bertema diskusi santai bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan di Tanah Papua, sejumlah tokoh dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Yakni, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, DPP KNPI asal Papua, Arman Aso, serta tokoh Pemuda Papua, Charles Kossay.

Dalam paparannya, Charles Kossay menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Di sisi lain, dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran DOB untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat, Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks.

Sementara itu, DPP KNPI asal Papua Arma Aso menyatakan bahwa pembentukan DOB menjadi tantangan bagi pemuda. Dirinya berharap, dengan adanya keinginan pemerintah yang serius dalam mendukung pembangunan di Papua, harus diimbangi dengan peran pemuda sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat serta martabat manusia Papua. Sehingga yang kaya tidak hanya orang kota dan yang pelosok tertinggal

Imbauan Kapolda Papua Kepada Penolak DOB untuk Tidak Paksakan Kehendak

Dalam sebuah kesempatan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa pihaknya meminta kelompok yang selama ini mendukung pemuda untuk menggelar demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB) menghentikan kegiatan dukungan tersebut. Polda Papua mendukung dan akan menjaga kebijakan pemerintah pusat melakukan pemekaran di beberapa wilayah walaupun terdapat aksi penolakan, serta melakukan komunikasi guna memberitahukan apa manfaat adanya pemekaran bagi rakyat di Papua. Tidak semua masyarakat di Papua menolak pemekaran sehingga diharapkan tidak ada yang berupaya menghadap-hadapkan kelompok yang tidak setuju dengan pendukung DOB. Diharapkan kelompok yang menolak tidak memaksakan kehendak yang berlebihan agar keamanan, kenyamanan dan ketentraman serta demokrasi tetap terjaga.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Acungan jempol atas kinerja aparat keamanan yang bertindak tegas merespon kegiatan aksi demonstrasi penolakan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus tanpa izin serta pemberitahuan sesuai aturan yang berlaku. Dalam waktu singkat, pihak aparat keamanan mampu membubarkan massa yang sebelumnya telah diperingatkan untuk tidak datang namun masih saja berkumpul. Secara keseluruhan, aksi demonstrasi berjalan lancar dan dapat dikendalikan oleh aparat tanpa dampak negatif yang menyertai.

Apresiasi yang besar juga pantas diberikan kepada pihak kepolisiaan atas respon cepat dalam mengusut aktor dalam kegiatan aksi di sejumlah titik di Jayapura pada 10 Mei 2022 kemarin. Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) sekaligus sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi Jefry Wenda (JW) ditangkap oleh tim gabungan bersama dengan 6 orang lainnya di kawasan Padangbulan Jayapura.

Penangkapan tersebut secara tegas dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa bahwa pihaknya telah mengawal aksi hingga kondisi aman dan kondusif. Berangsur-angsur, massa aksi kembali pulang, namun di tengah aksi pihaknya menangkap penanggung jawab sekaligus juru bicara PRP yang justru tidak turun berada di tengah aksi. Penangkapan dilakukan di sekretariat Kantor KontraS Papua di Perumnas IV Kelurahan Hedam wilayah Kota Jayapura bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota AMP.

Terancam UU ITE atas Dugaan Hasutan Aksi

Penangkapan terhadap Jefry Wenda didasarkan pada dugaan pelanggaran UU ITE terkait adanya selebaran atau seruan yang beredar di masyarakat dimana dirinya mengaku sebagai juru bicara PRP sekakigus penanggug jawab aksi. JW terancam pidana hingga enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Jefri Wenda dalam selebaran dan media sosial berupaya menghasut dan mengajak masyarakat untuk ikut berdemo. Namun, saat demo berlangsung Jefri justru tidak terlihat di beberapa titik yang menjadi tempat berkumpulnya pendemo.

Hingga saat ini penyidik masih mendalami sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2019 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak diizinkannya aksi demonstrasi karena surat permohonan tidak menjelaskan secara rinci sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tidak adanya penanggung jawab. Dasar tersebut yang menjadikan aparat keamanan membubarkan aksi di beberapa titik melalui tembakan gas air mata dan semprotan water canon.

Keberadaan Aktivis KNPB dan AMP Saat Penangkapan Jefry Wenda

Terkonfirmasi berdasarkan pernyataan pihak kepolisian, bahwa mulanya polisi hanya menarget Jefry Wenda untuk ditangkap, namun saat didatangi pihaknya menemukan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah dengan juru bicara PRP tersebut. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay. Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Demi memudahkan proses penyelidikan, pihak kepolisian juga telah memberikan ruang pendampingan hukum bagi ketujuh orang yang ditangkap tersebut.

Mempertanyakan Motif Aksi Penolakan DOB

Sejak adanya rencana aksi pada 10 Mei 2022 kemarin, Jefry Wenda adalah sosok yang paling aktif dan sering muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 lalu. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II.

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di lingkup wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Adanya gembar-gembor penolakan DOB dan Otsus, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Jika beberapa pihak termasuk dari akademisi menilai terdapat keterlibatan elit lokal Papua dalam aksi tersebut. Maka kita semua perlu mendorong aparat agar terus mengusut dalam ranah penegakan hukum. Jangan sampai ada korban kembali berjatuhan hanya untuk menyenangkan syahwat politik kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat.

Tindakan Anarkis Massa Aksi Penolakan DOB Papua

Satu hal yang tak boleh dilupakan dari kegiatan aksi penolakan DOB Papua kemarin, bahwa jargon aksi damai yang diserukan sebelumnya tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Massa justru bertindak anarkis dengan melempari batu kepada aparat keamanan ketika akan dibubarkan. Dari tindakan tersebut mengakibatkan Kasat Polair Polresta Jayapura Kota, AKP Francis JP. Wardjukur mengalami luka patah tulang punggung pada tangan kanannya dan terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Untuk diketahui sekaligus sebagai penegasan bahwa aksi demonstrasi penolakan Otsus dan DOB oleh PRP sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. Aksi jalanan tersebut justru banyak mendapat kecaman dari masyarakat Papua. Berdasarkan situasi di lapangan bahwa suasana transaksi jual beli di pasar lama Sentani, sejak pagi hingga siang hari berjalan normal-normal seperti biasanya. Seruan aksi demo yang disebarkan tidak menyurutkan para pedagang membawa hasil kebunnya ke pasar untuk dijual.

Maka rugi bandar untuk para penyokong aksi yang tak membuahkan esensi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)