suaratimur.id – Setelah berulang kali menggerakkan massa melalui pengkoordinasian sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda kali ini mengeluarkan statement bernada provokasi dan negatif terhadap pemerintah yang kemudian diberitakan oleh sejumlah portal media online berjaringan. Berdasarkan track record sebelumnya, ia diindikasi terafiliasi dengan sejumlah organisasi front politik kelompok separatis, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang condong memiliki misi tuntutan referendum.

Dalam pernyataannya, dirinya secara enteng menilai bahwa pemekaran DOB di tanah Papua dibuat berdasarkan Analisa Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menuding tujuan pembentukan DOB adalah menghancurkan basis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di wilayah pegunungan Papua. Jika hal tersebut benar demikian kemudian ditunggangi elit politik lokal maka lebih baik dihentikan sebelum nantinya disahkan pada akhir Juli 2022.

Jefry Wenda juga meyakini bahwa skema kebijakan DOB tak akan pernah menyelesaikan akar persoalan Papua. Sebaliknya justru akan menambah daftar baru rentetan korban sipil maupun militer. Keberadaan sejumlah organisasi yang terkonsolidasi dalam PRP adalah untuk menghindar dari ketidakpastian hidup masyarakat Papua bersama Indonesia dan konflik panjang yang belum berujung. Di akhir pernyataan, ia juga meminta segera dibuka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Kebijakan DOB Lahir dari Keinginan Masyarakat Papua

Munculnya pernyataan provokatif Jefry Wenda seperti disengaja untuk memperkeruh situasi dan kondisi di tengah upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua. Untuk diketahui bahwa aparat saat ini tengah memastikan kondusifitas wilayah Papua pasca kejadian penyerangan di Kabupaten Nduga. Pemerintah juga tengah mempersiapkan masa transisi pasca pengesahan UU pemekaran di tiga provinsi beberapa waktu lalu.

Tuduhan Jefry Wenda terhadap BIN sebagai pihak yang mendasari analisis kebijakan pemekaran DOB seperti mempertaruhkan intelektualitasnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat Papua. Jika paham mengenai sejarah panjang pemekaran, terutama di Papua. Maka diperoleh fakta bahwa pemekaran wilayah merupakan keinginan lama dari masyarakat Papua atas kondisi demografi yang begitu luas dan cenderung dinamis. Dimana hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan yang kemudian menghambat pelayanan publik hingga pembangunan wilayah. Kebijakan pemekaran menjadi salah satu upaya pemerintah melalui dorongan tokoh masyarakat Papua untuk merespon permasalahan tersebut.

Tokoh Masyarakat dari Kabupaten Mimika, Yohanes Kemong sempat menjelaskan bahwa pemekaran wilayah adalah agenda yang tertunda sejak tahun 2003. Adanya pemekaran tiga DOB akan mempercepat pembangunan hingga ke pelosok. Harapannya, saat ada provinsi baru maka pembangunan infrastruktur dilakukan sampai ke distrik-distrik yang jauh dari ibu kota provinsi. Pembangunan ini kemudian yang menyejahterakan rakyat. Sebelumnya, pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah pertama yakni terbentuknya Provinsi Papua Barat. Setelah itu para tokoh masyarakat masih menginginkan penambahan provinsi. Ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi maka merasa lega karena misinya selesai.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai juga menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tahun 2007 yang saat itu masih menjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada 30 Juni 2022, pemerintah mengesahkan tiga RUU pembentukan tiga Provinsi di Papua.

Meski terdapat sejumlah gerakan penolakan yang terdiri dari pihak oposisi dan didukung kelompok separatis. Namun aliran dukungan kebijakan pemekaran terus berdatangan dari berbagai pihak. Terbaru, sejumlah mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan menilai keputusan pemerintah untuk menambah tiga provinsi baru di Papua merupakan langkah tepat. Menurut mereka, pemekaran memudahkan warga papua dalam demografi. Selain itu, pemekaran provinsi akan berdampak pada ekonomi masyarakat, pemerintah setempat, dan sistem keamanan yang lebih terjangkau wilayah teritorialnya.

BIN Tak Berwenang Dalam Penentuan Kebijakan Pemekaran Wilayah

Penyebutan Jefry Wenda yang mengkaitkan lembaga telik sandi BIN dalam kebijakan pemekaran wilayah juga tak memiliki dasar kuat.

BIN merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) yang ikut membantu tugas negara yang ditangani oleh Kementerian Negara. BIN memiliki fungsi penyelenggaraan Intelijen Dalam dan Luar Negeri. Menurut Perpres RI No.90 Pasal 2 Tahun 2012, BIN memiliki fungsi menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian berdasar Perpres RI No.90 Pasal 3 Tahun 2021, dijelaskan bahwa salah satu tugas BIN adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. Hal tersebut tak kemudian berkorelasi lurus dengan kebijakan pemekaran di Papua. Secara wewenang, kebijakan pemekaran wilayah merupakan wilayah Kementerian Dalam Negeri.

Sosok Jefry Wenda dan Sejumlah Pihak Pendukung Dibelakangnya

Sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya pada aksi 14 Juli 2022 lalu yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Sosok Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di pada aksi 14 Juli lalu dimana Isu referendum juga tercantum dalam salah satu tuntutan.

Siasat Kelompok Separatis Antisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa kebijakan DOB menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam hal ini juga penambahan aparat dan markas militer di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis. Sehingga, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua, termasuk melalui pernyataan Jefry Wonda.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)