Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang berfungsi sebagai pelindung, pelayan, dan pembimbing masyarakat sangat rentan dengan permasalahan sosial budaya di masyarakat dikarenakan ruang lingkup dan tugasnya.

Dalam perjalanan sejarahnya POLRI yang berorientasi pada masyarakat hams di integrasikan dalam ABRI yang berbeda doktrin : Menghancurkan musuh dan Mengayomi masyarakat, sehingga selama 32 tahun tugas pokok dan kewenangan Polri menjadi tidak berjalan.

Ironisnya selalu menjadi Kambing Hitam ketidakmampuan pada penyelesaian kasus-kasus berbau politik serta menj adi alat kekuasaan dan berdampak pada kinerja Polri yang mendapat nilai negatif dari masyarakat karena ketidak mampuan mengungkap kasus-kasus yang menjadi kewenangannya.

Undang-undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 merupakan respon Polri dalam menciptakan individu-individu Polisi yang profesional sebagaimana dituntut oleh masyarakat untuk melayani, mengayomi dan membimbing masyarakat guna terciptanya Kamtibmas yang kondusif tetapi harapan masyarakat tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal oleh Polri, dikarenakan Polri banyak mengalami intervensi dari militer yang mengakibatkan Mandulnya tugas pokok dan kewenangan Polri.

Melihat hal tersebut diatas, pimpinan Polri sejak tahun 1997 berbarengan dengan momentum era refomasi, Polri mereformasi diri pada 3 aspek antara lain aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural disamping itu dukungan masyarakat melalui Badan Legislatif dan Eksekutif berupa Tap MPR No. W1998 dan INPRES NO. 2 /1999 serta TAP MPR No. VI/2000 yang mengkukuhkan susunan dan kedudukan Polri sehingga Polri berada di bawah Presiden serta memberikan Kemandirian Polri lepas dari wadah ABRI yang mempunyai konsekwensi Polri hams merealisir peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan pembimbing masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani (Civil Society).

Dari berbagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisis bersifat evaluatif terhadap kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 agar mengetahui apakah implementasi kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan program dan mencoba merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan sedangkan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif eksploratif.

Namun implementasi kebijakan ini menitikberatkan pada upaya peningkatan profesionalisme (jangka panjang), sedangkan upaya menuju Polisi madiri (jangka pendek). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah : ketersedian sumber daya, kemandirian organisasi dan sikap.

Agar pelaksanaan kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 optimal, ada beberapa masukan berupa rekomendasi kebijakan seperti undang-undang tersebut diatas perlu disempurnakan karena masih ada kelemahan- kelemahan. Adapun efektifitas undang-undang yang telah dibuat hendaknya disosialisasikan kepada anggota diseluruh Indonesia dalam waktu tertentu.

Sedangkan untuk menghasilkan individu Polri yang profesional hams dilaksanakan [a] Recruitment secara transparan, [b] Memberikan kesempatan yang sama kepada anggota untuk berprestasi, [c] penyesuaian gaji, [d] Peningkatan kesejahteraan, [el Peningkatan prasarana dan sarana, [fl Peningkatan mutu teknologi alat komunikasi.

Dengan berbagai langkah tersebut,diharapkan akan muncul individu-individu Polri yang profesional, teguh, bersih, dan berwibawa untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan untuk menciptakan kamtibmas yang handal dengan melibatkan masyarakat disertai dengan meningkatnya kesadaran dan menjunjung tinggi hukum sehingga tercipta masyarakat madani. (*)