suaratimur.id – Entah apa yang ada di benak seorang politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul sampai memparodikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dani pada akun twitter pribadi miliknya. Kita tidak sedang membahas persaingan atau rival politik hingga permasalahan yang ada diantara kedua tokoh pusat tersebut. Namun lebih menyoroti atas dampak yang mungkin ditimbulkan berkaitan dengan gambar suntingan yang menyinggung masyarakat Papua. Seperti yang kita tahu, masyarakat Papua memiliki rekam jejak yang cukup sensitif terhadap segala sesuatu yang menurutnya tidak menyenangkan atau menyinggung. Sejumlah kejadian atas hal tersebut membuktikan pada kondisi yang tidak kita harapkan bersama.

Tahun 2015, pedangdut Cita-citata pernah hingga menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dugaan penghinaan terhadap etnis Papua. Cita dilaporkan oleh Komunitas Papua Mandiri setelah dia melontarkan kalimat yang dianggap menyinggung warga Papua di dalam tayangan infotainment. Ketika itu, dia berkata, “Cantik kan, nggak kayak Papua.” Tahun 2019, kerusuhan terjadi di sejumlah lokasi di Papua dan Papua Barat akibat adanya penangkapan dan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian atas demo mahasiswa Papua di Surabaya, serta adanya pernyataan salah satu oknum yang menyebut orang Papua monyet. Tahun 2020, sejumlah mahasiswi asal Papua yang berkesempatan kuliah di luar negeri speak up menyampaikan keluh kesahnya terkait tindakan rasis oleh sejumlah orang disana. Namun, terpaan tersebut dirasa kalah dengan semangat mereka untuk membanggakan Tanah Papua serta mendorong kemajuan melalui bidang pendidikan dan kreatifitas anak muda. Kembali ke tanah air, di tahun 2021 Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya mengeluarkan pernyataan kontroversial akan memindahkan ASN di kementeriaannya yang tidak memiliki kinerja memuaskan. Dampak dari pernyataan tersebut, Tri Risma mendapat respon dari anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf bahwa hal tersebut kurang bijak karena dapat dinilai menganggap Papua sebagai tempat buangan. Sementara, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono, menilai bahwa pernyataan Menteri Sosial perlu diklarifikasi lantaran bisa mengarah pada cultural appropriation. Pada akhirnya pihak Kementerian Sosial melakukan klarifikasi bahwa ungkapan “pergi ke Papua” adalah untuk memotivasi jajarannya agar berani keluar dari zona nyaman.

Terbaru, unggahan foto yang diedit menyerupai Gubernur Anies Baswedan menggunakan baju adat suku Dani pada akun twitter pribadi politisi Ruhut Sitompul menyulut protes dari sejumlah masyarakat yang membela Papua atau memiliki perhatian pada permasalahan di Papua. Dalam keterangannya politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut mengaku bermaksud menyindir tingkah Anies Baswedan yang kerap menggunakan pakaian adat daerah yang tengah dikunjungi, demi dianggap orang Indonesia asli.

Dampak dari hal tersebut, Ruhut Sitompul kemudian dilaporkan oleh Panglima Komandan Revousi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega ke Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Mei 2022. Ruhut dinilai telah menimbulkan kebencian antar-suku, ras, dan golongan karena postingan tersebut. Kuasa hukum Petrodes Mega MS Keliduan, Sanggam Indra Permana Sianipar, mengatakan postingan Ruhut Sitompul ini dapat menimbulkan kebencian antar-kelompok dan ras tertentu. Postingan Ruhut juga dinilainya hanya akan membuat stigma buruk bagi masyarakat Papua. Atas unggahan tersebut, Ruhut Sitompul dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Respon keberatan juga dinyatakan oleh aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai yang mempertanyakan maksud Ruhut mengunggah gambar Anies mengenakan baju adat suku Dani. Dirinya tak mau buru-buru menyimpulkan, namun jika foto tersebut merupakan hasil pengeditan, maka bisa jadi mengandung unsur penghinaan.

Sementara itu, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mengutuk kerjas atas tindakan Ruhut Sitompul. Menurut mereka tindakan tersebut merupakan salah satu perbuatan rasis. Sekretaris Umum KAHMI Jaya, M. Amin meminta pihak kepolisian segera memproses hukum tindakan rasis Ruhut kepada Papua dan Anies.

Ruhut Sitompul Meminta Maaf atas Unggahan Tersebut

Berselang 2 hari dari kejadian unggahan terkait Anies, Ruhut akhirnya meminta maaf kepada publik. Ia mengatakan bahwa orang yang menghujat sebenarnya tak tahu permasalahan yang terjadi. Meski demikian, ia memilih untuk meminta maaf, karena sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Ruhut juga mengaku mendapatkan foto editan tersebut di media sosial lalu kembali mengunggahnya di akun twitter miliknya.

Namun, laporan Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega MS Keliduan terkait unggahan Ruhut tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku, meskipun Ruhut telah minta maaf.

Masyarakat Papua Agar Tidak Terprovokasi

Di sisi lain, menanggapi adanya pelaporan oleh Pemuda Papua terkait unggahan dari Ruhut Sitompul, pegiat media sosial Helmi Felis menyatakan bahwa bahwa Petrodes Mega tidak perlu khawatir. Ia mengaku dekat dengan orang Papua dan sering berkeliling ke wilayah tersebut. Disana masyarakatnya berhati lembut, rasa Indonesia. Melihat pernyataan Petrodus yang bersifat kaku menganggap unggahan tersebut melecehkan nilai-nilai budaya dan adat tradisional Papua, maka Papua bisa kacau karena rawan dibawa ke politik. Belajar dari kejadian kerusuhan tahun 2019 akibat faktor rasisme, justru berdampak pada provokasi yang melebar dan merugikan masyarakat Papua sendiri. Perusakan dan pembakaran gedung serta mobil, hanya berhenti pada pelampiasan emosi. Selebihnya tak berpengaruh pada hasil positif apapun. Justru secara umum malah menimbulkan trauma dan ketakutan.

Tokoh agama di Jayawijaya Papua Yoram Yogobi pernah menyatakan meminta warga masyarakat Papua memaafkan oknum yang melakukan rasisme terhadap Papua. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman, wajib melaksanakan hukum yang diajarkan oleh Kristus, yaitu hukum kasih. Kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dirinya meminta masyarakat Papua tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

Pada akhirnya, mengutip pernyataan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Aisha R. Kusumasomantri terkait peran warga sipil dalam turut serta merangkul masyarakat Papua. Diperlukan sebuah perubahan fundamental dari masyarakat mengenai anggapan bahwa menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Setiap unsur negara memiliki peranan tersendiri dalam mempertahankan keutuhan bangsa, dan peran paling mendesak bagi masyarakat sipil saat ini adalah mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif bagi masyarakat Papua. Akan tetapi, sebelum kita dapat menciptakan perubahan tersebut, hal yang pertama-tama harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia di luar Papua adalah mengakui bahwa permasalahan diskriminasi rasial merupakan masalah yang terletak pada masyarakat Indonesia di Pulau Jawa, bukan pada masyarakat asli Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Jakarta — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa pidato Ketua Umum PSI Giring Ganesha tidak dimaksudkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, ia mempersilakan publik menafsirkan sendiri pernyataan Giring.

“Memangnya yang dimaksud oleh Bro Giring itu Pak Anies? Kalau ada yang merasa, kita kan tidak bisa larang,” kata Isyana, Kamis (23/12) kemaren.

Isyana mengatakan, pidato Giring pada Hari Ulang Tahun (HUT) PSI ke-7 itu hanya menyampaikan keinginan partai agar Indonesia tidak terkoyak. Ia meyakini perjuangan PSI ini sama dengan mayoritas masyarakat Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa saat ini banyak negara yang mengalami perang akibat perpecahan yang terjadi di dalam negara mereka. “Seperti Pak Anies Baswedan pernah bilang, keberagaman itu kodrati, persatuan itu harus diupayakan,” ujar Isyana.

“Sayangnya demi politik, orang akan halalkan banyak cara, lalu berkuasa, namun merusak hubungan kita satu sama lain,” imbuhnya.

Menurut dia, akibat hal itu membuat masyarakat saling curiga dan tegang. Hal itu yang ia khawatirkan malah membuat perpecahan semakin nyata di Indonesia. Isyana menekankan, PSI tidak mau Indonesia masuk ke dalam konflik seperti Israel dan Palestina.

Oleh karena itu, menurut dia, pidato Giring menegaskan bahwa Indonesia akan terancam jika kelak pengganti Presiden Joko Widodo adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam Pilkada.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo menyatakan, pernyataan Plt Ketua Umum Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat viral merupakan pengungkapan kebenaran bukan penyebaran kebencian. Dia mengatakan, yang disampaikan Giring merupakan fakta-fakta yang harus diketahui oleh masyarakat.

“Ini sangat jelas bukan penyebaran kebencian, melainkan pengungkapan kebenaran. Juga merupakan pendidikan politik kepada rakyat agar benar-benar cermat dalam memilih pemimpin,” kata Nanang, Kamis (23/9/2021) yang lalu.

Menurut Nanang, ada inkonsistensi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti halnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.

“Beliau mengatakan peduli dengan pandemi, tetapi ada anggaran yang dialokasikan untuk Formula E hampir Rp 1 triliun. Kalau benar-benar peduli, uang sebanyak itu ya dipakai untuk penanganan pandemi dan membantu rakyat yang terdampak,” ucapnya.

Selain itu, dia menyebut pernyataan Giring sejalan dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI terkait hak interpelasi Formula E. “Pernyataan Bro Giring justru menggarisbawahi dan mendukung langkah kawan-kawan di DPRD yang mengajukan interpelasi,” jelas dia. (*)

Jakarta — Empat tahu memimpin Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ada pun rapor merah tersebut berisi 10 permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan.

Salah satu catatan rapor merah yang diberikan LBH kepada Anies Baswedan terkait penghentian reklamasi yang dinilai gimik semata. “Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimik belaka,” kata pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.

Jeanny pun menyinggung Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat di massa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin Ibu Kota yang kini masih digunakan Anies untuk melegalkan penggusuran. Berikut empat pernyataan LBH soal empat tahun masa kepemimpinan Anies jadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

  1. 10 Catatan Merah untuk Anies Baswedan. Selama empat tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, LBH melaporkan 10 catatan rapor merah berkenaan dengan kinerja selama ini.

Pertama yakni terkait buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Menurut Jeanny hal tersebut disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Kedua yaitu sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Permasalahan utamanya dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu.

Lalu, catatan ketiga terkait penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Beberapa tipe banjir Jakarta masih disikapi Pemprov DKI sebagai banjir karena luapan sungai. Lalu beberapa Peraturan Kepala Daerah masih ditemukan potensi penggusuran dengan adanya pengadaan tanah disekitar aliran sungai.

Permasalahan keempat yang disoroti LBH yaitu penataan kampung kota yang belum partisipatif. Salah satu contoh penerapan penataan Kampung Kota dengan menggunakan pendekatan CAP adalah Kampung Akuarium. Namun, dalam penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga.

Kelima yakni ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dengan kekosongan aturan mengenai bantuan hukum pada level Peraturan Daerah di DKI Jakarta.

Keenam mengenai sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Pada awal masa kepemimpinannya, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan rumah uang muka atau DP 0 persen ditargetkan membangun sebanyak 232.214 unit.

Ketujuh, belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain.

Kedelapan, penanganan pandemi yang masih setengah hati. Sayangnya capaian 3T Pemprov DKI justru masih rendah di masa krisis.

Kesembilan yaitu penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Ironisnya, perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM.

Kesepuluh, reklamasi yang masih terus berlanjut. Ketidakkonsistenan mengenai penghentian reklamasi dimulai ketika pada 2018.

Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut.

  1. Penghentian Izin Reklamasi Hanya Gimik di Kepemimpinan Anies. Lebih lanjut, pengacara dari LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait menyebut pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanya gimik belaka.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G. “Ketidakcermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimik belaka,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober.

Lanjut dia, Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut.

Yakni dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai perusahaan mitra. Lalu, Jeanny menyebut saat pencabutan izin 13 pulau reklamasi dilakukan secara tidak cermat dan segera.

“Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan,” ucapnya.

  1. Legalkan Penggusuran Lewat Pergub yang Dibuat Ahok. Kemudian, LBH juga fokus pada permasalahan tempat tinggal. Melalui pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia, Gubernur DKI Jakarta dinilai masih melegalkan penggusuran.

Hal tersebut terlihat dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 yang dibuat saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga saat ini masih digunakan.

“Pergub yang ditetapkan pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut justru dipertahankan dan digunakan hingga saat ini oleh Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kasus penggusuran paksa,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.

Menurut dia, beberapa kasus penggusuran masih menggunakan Pergub tersebut. Yakni penggusuran di Menteng Dalam, Pancoran Buntu II, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, dan Gang Lengkong Cilincing. Karena hal itu Jeanny menyebut warga Ibu Kota masih terus dihantui penggusuran paksa. “Ironisnya perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM,” ucapnya.

  1. Abaikan Permasalahan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil. Sementara itu, dia mengatakan Pemprov DKI belum ada bentuk intervensi yang signifikan terkait permasalahan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jeanny menyebut masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain. Lanjut dia, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus berhadapan dengan ancaman terhadap kelestarian ekosistem dan konflik agraria.

“Alih-alih menetapkan kebijakan yang menempatkan warga pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aktor utama, draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta yang disusun Pemprov DKI justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat,” jelas dia. (*)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria dinilai gagal mengantisipasi dan mengatasi banjir Jakarta . Pemprov DKI Jakarta disarankan dapat segera memperbaiki tata kota di Jakarta untuk mengantisipasi bencana banjir terulang di tahun berikutnya.

Hal itu diungkapkan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga.”Tata ruang kota harus diperbaiki. Permukiman yang terdampak banjir tahunan seperti yang berada di bantaran kali (banjir kiriman), tepian situ/danau/embung/waduk di tepi pantai (banjir rob) harus direlokasi dan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota,” ungkap Nirwono beberapa waktu yang lalu.

Nirwono menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria yang tidak maksimal dalam mengatasi bencana banjir. Padahal menurutnya, tiap tahun curah hujan merupakan peristiwa alam.

“Banjir kali ini juga menunjukkan bahwa Gubernur dan Wagub DKI gagal mengantisipasi dan mengatasi banjir, mengingat awal tahun lalu juga terjadi banjir lokal yang lebih parah,” katanya.

“Tidak tepat juga kalau dikaitkan dengan curah hujan yang lebat karena peristiwa alam dan perubahan iklim, karena waktu pemerintahan Gubernur DKI sudah berjalan memasuki tahun ke 4, artinya apa yang sudah dilakukan dalam waktu hampir 4 tahun dalam mengatasi banjir? Banjir hari ini dan minggu lalu sudah cukup menunjukkan Gubernur tidak berhasil mengatasi banjir secara signifikan,” sambungnya.

Dia pun kembali mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengantispasi banjir. Lantaran, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Jabodetabek bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam, dini hari dan pagi hari.

“Curah hujan yang masih tinggi sampai dengan minggu depan diwaspadai Pemprov DKI karena bisa jadi puncak akumulasi banjir kiriman, banjir lokal, dan ditambah banjir rob, maka Jakarta bisa lumpuh seperti tahun 2002 2007 2013 dan 2017,” ucapnya. (*)

Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menilai Anies Baswedan gagal total memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu diperkuat dengan dalih Anies Baswedan yang menginginkan perpanjangan waktu memimpin Jakarta.

“Permintaan tambahan waktu hanya sebuah konfirmasi bahwa Pak Anies gagal di masa jabatan yang diberikan,” beber Dedek, Jumat (14/10) yang lalu. Uki, sapaan akrabnya, menjelaskan program untuk menanggulangi banjir pun tidak berjalan hingga sekarang.

Menurutnya, program naturalisasi sungai hingga sumur resapan tidak dimaksimalkan oleh gubernur. Oleh karena itu, dia merasa Anies Baswedan memang sudah gagal memimpin daerahnya. “Kalau gagalnya sedikit, ya, masih sedikit maklum. Ini seperti tim sepak bola yang kalah 10-0, gagal total,” jelasnya.

Selain itu, dia menduga masih ada program yang kuat sebagai tindak korupsi, yakni DP 0 persen. Dengan demikian, dia meyakini bahwa Anies Baswedan tidak mampu memimpin Jakarta, meski meminta tambahan waktu. “Belum lagi pusara korupsi di program unggulan Pak Anies seperti rumah DP 0,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga, mengatakan banjir yang merendam sejumlah permukiman warga tahun ini terjadi di lokasi yang berdekatan dengan sungai. Sebut saja di kawasan Kemang hingga Sudirman yang disebabkan luapan air dari Sungai Krukut, kemudian daerah Kedoya akibat meluapnya Kali Pesanggrahan, lalu sekitaran Cipinang, Kebon Pala, Rawajati yang terdampak dari luapan Kali Sunter.

Merujuk pada hal itu, menurut Yoga, solusi yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni pembenahan 13 sungai besar. Program pembenahan sungai-sungai itu, katanya, sudah dilakukan sejak era Gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama dengan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk pembebasan lahan di bantaran sungai dan merelokasi ke rumah susun (rusun) kemudian Kementerian PU yang melakukan pengerukan dan pelebaran. Hanya saja program itu terhenti sejak tahun 2017 atau persis saat Gubernur Anies Baswedan menjabat.

“Sayangnya program ini berhenti sejak tahun 2017 karena pilihan politik. Keengganan Gubernur Anies untuk membebaskan lokasi atau lahan dan terjebak pada perdebatan konsep naturalisasi atau normalisasi,” ujar Nirwono Yoga. (*)