Jakarta — Ketua Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud berpendapat melayangkan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh Undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak asal bicara.

Pernyataan itu Marsudi sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal kondisi ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan. “Persoalan kritik di negara kita itu kan bebas, dijamin undang-undang. Mengkritik itu artinya ya kritik yang baik adalah membangun agar jangan sampai kita terjebak pada kesalahan-kesalahan,” kata Marsudi kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/12) yang lalu.

Marsudi juga mewanti-wanti bahwa kritik harus mencari dan memberikan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ia juga menyebut, PBNU kerap memberikan kritik kepada pemerintah apabila memang kebijakan pusat tidak selaras dengan tujuan bangsa.

Sementara itu, Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), M Noor Marzuki, meminta Waketum MUI Anwar Abbas untuk meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta. Selain itu, dirinya juga meminta data atas dugaan ketimpangan kepemilikan tanah tersebut.

“Pendapat beliau harus diluruskan, datanya mana, siapa yang pernah di Republik ini melakukan penelitian tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto,” ujar M Noor Marzuki kepada awak media, Sabtu, 11 Desember 2021 yang lalu.

M Noor Marzuki, yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab kritik Anwar Abbas secara tepat. “Penjelasan Presiden sangat tepat. Akselerasi reformasi agraria di zaman Pak Jokowi meningkat sangat luar biasa. Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5-10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini terus berjibaku mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, pemerintah juga membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.

“Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan.

Itulah yang dikatakan Presiden itu sebagai hutan sosial, banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat sebagai bukti izin penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan,” jelas M Noor Marzuki. (*)