suaratimur.id – Sebuah aksi protes dilakukan oleh sejumlah masyarakat dari Kampung Noglait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua pasca meninggalnya salah satu warga bernama Markus Gwijangge pada 5 April 2022 lalu. Masyarakat menduga bahwa peristiwa tersebut merupakan korban salah tembak yang dilakukan oleh aparat setempat.

Rencananya, korban akan dibawa oleh masyarakat bersamaan dengan aksi protes ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga untuk selanjutnya diteruskan ke jajaran pos aparat keamanan untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan informasi yang behasil dihimpun, bahwa pada hari Selasa 5 April 2022 di salah satu pos aparat keamanan di wilayah Distrik Ilaga terdapat suara tembakan peringatan, kemungkinan karena terdapat hal mencurigakan namun belum diketahui detailnya. Hingga pada keesokan harinya (6/4), beberapa anggota masyarakat dari kampung Noglait mendatangi puskesmas untuk menjemput salah satu warganya Bernama Markus Gwijangge di rumah duka kampung Noglait yang diduga merupakan korban dari adanya tembakan peringatan tersebut. Selanjutnya kedatangan ambulance yang membawa korban tiba di Puskesmas Kenyam untuk dilakukan pemeriksaan.  

Hukum Adat dan Hukum Nasional di Papua

Adanya aksi protes dari masyarakat berkaitan dengan suatu kejadian tertentu di wilayahnya, bukanlah sebuah hal yang baru. Masyarakat di Papua kental dengan hukum adat sebagai rujukan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pemberian sanksi oleh petugas adat kepada pelaku pelanggaran adat sampai dengan saat ini masih sangat kental dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Penggantian ganti rugi biasanya menggunakan uang atau babi.

Namun dalam perjalanannya, Sebagian dari tradisi hukuman adat tersebut kemudian mengalami kompromi dengan hukum nasional, terutama bagi daerah-daerah yang sudah membuka diri dengan masyarakat pendatang serta menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan negara Indonesia. Adanya konsekuensi bagi setiap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum diharapkan akan lebih condong pada penerapan hukum nasional. Tentunya melalui kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi tokoh masyarakat setempat.   

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa hukum di Indonesia berbeda dengan hukum adat di Papua untuk kasus tindak pidana seperti pembunuhan. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012-2014.

Sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan, misalnya, sudah mengatur mulai proses di kepolisian hingga penahanan. Namun, dalam hukum adat di Papua, ada kompensasi yang harus dibayarkan dari pelaku kepada korban. Menurutnya, warga suku di Papua berkewajiban mengikuti arahan kepala suku. Jadi, apabila terjadi kasus tertentu, kepala suku wajib melindungi anggotanya.

Dicontohkan apabila terdapat anggota suku ada yang terbunuh, tidak menutup kemungkinan terjadi perang antar suku. Kepala suku bisa mendeklarasikan untuk perang demi melindungi anggota suku. Bahkan mekanisme perang pun teratur. Kedua pihak menyepakati waktu perang dan jeda di sela-sela waktu perang.

Namun Tito menegaskan, hukum adat tersebut tidak bisa diterapkan di Tanah Air. “Tapi, kalau diterapkan hukum nasional, kacau,” ujarnya. Sebab, ia menilai hukum adat tersebut bisa termasuk dalam kategori pembunuhan. Bagi mereka, hukum tidak bisa selesai hanya sampai jaksa. Tapi ada tuntutan berupa uang yang akan diserahkan kepada keluarga korban dan sisanya untuk pesta suku.

Tito menuturkan, suatu ketika, terjadi perang suku di sebuah wilayah soal sengketa tanah. Perang tersebut mengakibatkan beberapa korban meninggal. Terdapat istilah bayar kepala dan bayar darah. Bayar kepala adalah memberikan kompensasi bagi korban yang meninggal. Sedangkan bayar darah adalah kompensasi untuk korban yang terluka.

Tito mengatakan nilai kompensasi yang diminta korban bisa mencapai ratusan juta. Apabila nilai kompensasi belum disepakati, perang suku bisa berlanjut hingga sebulan. Menurut Tito, negara tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadi. Ia pun akhirnya mengerahkan pasukan gabungan dari TNI dan Polri untuk mencegah perang semakin memanas.

Masyarakat Agar tidak Terprovokasi

Berangkat dari hal tersebut, Sehubungan dengan adanya aksi protes dari masyarakat Kampung Noglait di distrik Kenyam Kabupaten Nduga terkait adanya kejadian warganya yang tertembak, maka diharapkan peran dari tokoh adat, pemerintah daerah, serta dari pihak aparat keamanan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sehingga tidak timbul adanya hal-hal yang tidak diinginkan melibatkan massa serta kerawanan provokasi yang mungkin ditimbulkan.

Hingga kini proses pengusutan terkait adanya korban yang diduga salah sasaran tersebut masih berlangsung, masyarakat Kampung Noglai agar mampu bersikap bijak dengan tidak bersikap gegabah sehingga situasi wilayah tetap aman serta kondusif.

Adanya kejadian tersebut hendaknya juga menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh pihak untuk bahu-membahu saling menjaga keamanan dan ketentraman. Saling percaya, saling menyapa, hingga saling hilangkan rasa curiga. Karena pada akhirnya, kedamaian di seluruh penjuru wilayah Papua menjadi harapan bersama bagi seluruh masyarakat didalamnya. Sa Ja Ko, Ko Jaga Sa. Kitong Semua Selamat.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Razak )*

Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, dan instansi keamanan lainnya berusaha maksimal untuk mencegah aksi teror selama Ramadhan. Masyarakat mendukung berbagai upaya tersebut, agar kenyamanan beribadah tidak terusik oleh aksi brutal kelompok radikal.

Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah terus lakukan pengamanan demi menciptakan Ramadhan damai dengan berbagai macam upaya pencegahan aksi teror. Dengan hadirnya bulan suci tersebut, tentu semua pihak akan berharap tidak ada lagi berbagai macam upaya teror yang mampu menebar ketakutan masyarakat luas sehingga mereka enggan untuk melakukan aktivitasnya.

Karena tidak hanya mencoreng kesucian bulan Ramadhan, namun tentu dengan adanya tindakan terorisme juga akan menggerogoti negara serta menghancurkan perdamaian yang selama ini sudah tercipta. Maka dari itu upaya untuk pemberantasan tindak terorisme terus dilakukan. Dinyatakan oleh Irjen Pol Istiono selaku Kapolda Bangka Belitung bahwa jajarannya akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk bisa melawan aksi terorisme jelang Ramadhan.

Tidak hanya dari pihak Polri saja, namun operasi gabungan bersama dengan pihak TNI dan BIN juga akan sangatlah membantu. Patroli gabungan harus sering dilakukan guna benar-benar mampu mencegah adanya tindakan terorisme dalam bentuk apapun.
Beberapa hal bisa bisa diupayakan adalah dengan mencegah terjadinya kerumunan yang terlalu masif, karena selain masih dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu kerumunan merupakan sasaran paling empuk sasaran aksi teror. Kemudian hal lain yang harus dilakukan adalah dengan terus menyusuri dan meningkatkan kewaspadaan di tempat-tempat tertentu yang salama ini dianggap sangat rawan dengan adanya tindak terorisme.

Upaya tersebut dilakukannya dengan melakukan berbagai bentuk pengamanan mulai dari rumah ibadah, pusat perbelanjaan hingga tempat-tempat wisata yang terus ditingkatkan pengawasan serta pengamanannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa seluruh masyarakat jangan sampai terlena dan menganggap kalai serangan kelompok teroris seolah memanglah tidak ada, seluruh pihak harus terus tetap waspada.

Bisa dikatakan pula sebenarnya Ramadhan tahun 2021 lalu termasuk relatif aman, namun bukan berarti kita bisa langsung akan menganggap kalau tahun ini juga begitu dengan sama sekali tidak bermawas diri dan waspada. Para aparat juga terus melakukan penjagaan supaya ancaman pengeboman atau serangan apapun yang menimbulkan ketakutan massal bisa dihindari, termasuk salah satunya adalah tindakan sweeping sembarangan yang mungkin saja dilakukan oleh ormas tertentu.

Pemerintah akan menjamin bahwa kelancaran peribadatan Umat Muslim selama Ramadhan benar-benar terlaksana. Maka dari itu kondusivitas dan stabilitas keamanan harus terus dijaga dengan ketat. Salah satu langkah nyata sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan terorisme telah dilakukan oleh Densus 88 Antiteror yang berhasil meringkus 6 anggota teroris yang diduga terlibat dalam organisasi ISIS pada tanggal 21 Maret 2022 lalu.

Perlu disampaikan pula bahwa jaringan pergerakan terorisme saat ini tidak hanya sekedar secara terang-terangan saja, melainkan mereka juga banyak masuk dan memberikan berbagai macam propaganda melalui media sosial. Jadi tidak hanya sekedar di dunia nyata, namun pergerakan mereka cukup masif dilakukan di dunia maya yang banyak sekali diakses oleh masyarakat dengan mudah. Maka dari itu masyarakat sendiri harus terus meningkatkan kewaspadaan mereka, terutama ketika mencerna sebuah informasi yang bisa saja adalah hoaks.

Keberlangsungan keamanan negara bahkan bukanlah tanggung jawab pemerintah dan jajaran aparat saja, melainkan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kewaspadaan dan rasa nasionalisme harus terus digaungkan melalui berbagai macam jalan, termasuk adalah melalui media sosial dan teknologi informasi lainnya. Karena strategi lama dalam upaya pencegahan terorisme mungkin bisa saja akan ketinggalan jaman apabila kita tidak mengikuti kemajuan di era digital seperti sekarang ini.

Peran dari kewaspadaan masyarakat sendiri juga bisa sangat membantu upaya pemerintah ini. Karena masyarakat bisa langsung melaporkan apabila menemui unggahan-unggahan tertentu yang berkonotasi ajakan terorisme ataupun ajaran-ajaran yang menyimpang dan mengarah pada radikalisme. Berbagai macam hal yang mencurigakan tersebut ketika langsung dilaporkan oleh masyarakat, maka akan jauh lebih cepat tertangani bahkan mungkin sebelum mereka melancarkan aksinya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat mendukung Aparat Keamanan (Apkam) agar terus optimal menangani radikalisme. Dengan adanya optimalisasi peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI/Polri maka radikalisme diharapkan dapat dicegah penyebarannya agar tidak semakin luas.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, ancaman radikalisme telah masuk dalam kalangan pelajar. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI AD agar mengantisipasi dan memiliki kepekaan terhadap perkembangan gerakan kelompok radikal.

Dudung menegaskan, seluruh prajurit TNI AD harus peka dan peduli terhadap perkembangan kelompok radikal. Dirinya juga mengingatkan bahwa TNI AD memiliki posisi yang sangat strategis. Sehingga dirinya meminta kepada jajarannya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi perkembangan paham radikal.

Pengamat Militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menuturkan, keinginan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk melibatkan aparatnya dalam menangani masalah radikalisme bukanlah hal yang baru. Dirinya menyebut bahwa pada 22 November 2021 lalu, Dudung juga secara gamblang telah mengutarakan rencana pelibatan Babinsa untuk mendeteksi ancaman radikalisme.

Masuknya radikalisme di kalangan pelajar antara lain dipengaruhi oleh guru atau pengajar yang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional. Kelak hal tersebut akan mengarahkan anak-anak untuk mendukung paham khilafah.

Anak memang menjadi obyek yang sangat mudah terpapar paham radikal, karena anak sangat mudah menyerap doktrin. Selain itu, anak cenderung lebih loyal dari orang dewasa sehingga mudah untuk menjadi radikal.

Selain pengaruh dari guru, radikalisme yang menyasar kalangan anak-anak juga terjadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Apalagi saat ini banyak orang mencari ilmu agama melalui gawainya. Alhasil, banyak yang menjadi sesat karena tidak mengetahui asal-muasal, dalil dan sumber informasi tersebut.

Sementara itu, Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa instruksi Presiden Jokowi untuk tidak sembarangan mengundang penceramah akan dipedomani oleh seluruh aparat kepolisian. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rapim TNI-Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, apabila nantinya ditemukan hal tersebut, maka Polri akan memberikan sanksi tegas kepada personel kepolisian. Menurutnya, hal itu juga kebaikan untuk mencegah paham radikalisme. Dedi menuturkan, apabila terbukti ada yang dilanggar, Propam akan menindak tegas anggota tersebut. Karena ini untuk kebaikan bersama dan memitigasi sebaran paham radikalisme.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada keluarga besar TNI dan Polri agar tidak sembarangan mengundang penceramah atas dasar demokrasi. TNI dan Polri beserta keluarga harus menjaga kedisiplinan nasional.

Dulu kita sempat mendengar nama NII (Negara Islam Indonesia), di mana kelompok tersebut kerap melakukan ‘cuci otak’ dalam merekrutnya. Hal ini membuat warga resah, apalagi target yang direkrut saat itu adalah Mahasiswa dari berbagai kampus.

Perlu kita ketahui bahwa upaya cuci otak jelas bertentangan dengan norma dan ajaran Islam. Karenanya, peran pemuka agama dan pemerintah untuk mengoptimalkan counter isu dengan memberikan pelajaran akidah dan pendalaman ajaran Islam yang anti radikal.

Gerakan radikalisme di Indonesia merupakan bahaya laten yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Utamanya gerakan radikalisme berbasis agama.

Berbagai propaganda tentang paham radikal masih terlihat di beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat dan bahkan dalam lingkup kantor pemerintah pun paham radikal sudah bisa memasuki wilayahnya.

Meski organisasi radikal telah dibubarkan, tapi mereka masih bisa mendapatkan penganut paham radikal dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham sesatnya. Di sinilah mereka mulai meracuni siapapun yang penasaran dengan paham yang dapat menyesatkan pikiran, seperti menganggap pancasila sebagai thagut.

Aparat keamanan memiliki peran penting dalam menangani masalah radikalisme, TNI – Polri memiliki peran vital dalam menciptakan kondusifitas dan kedamaian tanpa adanya provokasi yang berujung pada aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Janet Theresia )*

Segenap warga Papua mendukung keberadaan aparat keamanan karena mereka mengerti bahwa TNI datang sebagai sahabat rakyat. Dengan adanya keberadaan TNI/Polri, dan BIN di Papua maka diharapkan stabilitas keamanan di Papua akan terjaga.

Masalah keamanan di Papua masih menjadi fokus pemerintah karena keberadaan KST (kelompok separatis dan teroris) yang menjadi duri dalam daging. Tak hanya membelot, mereka juga mengajak warga sipil untuk ikut memberontak. Hasutan demi hasutan ditiupkan demi keinginan mereka untuk membuat republik federal Papua barat.

Ketika ada provokasi dari KST dan belum efektif maka mereka menggunakan cara kekerasan dan meneror masyarakat. Akan tetapi cara terakhir ini kurang ampuh karena warga Papua, khususnya di daerah Intan Jaya, menjalin komunikasi yang baik dengan aparat keamanan. Hal ini diutarakan oleh Satgas Kodim Yonif Pararaider 328/Dirgahayu dalam acara salib persaudaraan.

Warga mulai berkomunikasi dengan akrab dengan aparat keamanan karena mereka tak lagi takut akan ancaman KST. Pasalnya, mereka sadar bahwa saat itu KST hanya gertak sambal dan tidak benar-benar melaksanakan yang ia ucapkan. Mereka lalu tidak mengindahkan ancaman KST karena lebih setia kepada NKRI.

Membaiknya hubungan antara aparat keamanan dengan rakyat Papua adalah suatu hal yang sangat baik karena sebenarnya mereka setia kepada Indonesia, akan tetapi selalu diancam oleh KST, sehingga awalnya takut saat melihat prajurit TNI. Akan tetapi, ketika pemerintah mengubah strategi dengan pendekatan yang lebih humanis, maka pelan-pelan mereka mulai paham bahwa aparat ada bukan untuk membuat suasana jadi menakutkan.

Rakyat Papua jadi paham bahwa kedatangan prajurit TNI ke Papua dalam jumlah besar adalah untuk mengamankan keselamatan mereka dari ancaman KST dan OPM. Bukan sebaliknya, untuk membuat suasana ngeri atau bahkan menjadi DOM alias daerah operasi militer seperti dulu saat masa orde baru di tanah rencong.

Prajurit TNI di Papua memang selalu ditambah sehingga muncul pasukan loreng di mana-mana, atau mereka berpakaian seperti sipil saat sedang menyamar. Keberadaan pasukan TNI tidak perlu ditakuti karena mereka datang untuk merangkul dan bersahabat dengan rakyat. Tidak mungkin ada prajurit yang bertindak buruk, karena mereka sudah bersumpah untuk selalu melindungi segenap warga negara Indonesia.

Malah jika ada banyak pasukan TNI di seluruh wilayah Papua akan menciptakan rasa aman, karena jika ada aparat maka pasukan KST tidak akan berani menyerang warga sipil. Mereka akan pikir-pikir karena senjata api yang digunakan oleh aparat lebih canggih daripada punya mereka (yang biasanya bekas dan didapatkan dari pasar gelap).

Mindset ini yang perlu ditanamkan, tak hanya bagi warga sipil di Intan Jaya, tetapi juga di seluruh wilayah Papua. Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia dan mereka tidak mungkin memperlakukan WNI lain secara tidak adil. Tidak usah takut bahkan menangis saat melihat aparat keamanan yang berseliweran karena mereka sedang melaksanakan tugasnya. Di balik seragam loreng tersimpan hati lembut yang mau bercengkrama dengan rakyat.

Hubungan baik antara rakyat sipil dan TNI harus dibina terus karena masyarakat bisa membantu pemberantasan KST dengan jadi informan (secara tidak resmi). Ketika ada anggota KST yang menyerang dan kabur ke rumah warga, maka empunya rumah bisa diam-diam menelepon untuk melapor.

Warga Papua, khususnya di Intan Jaya, mendukung keberadaan aparat keamanan di Bumi Cendrawasih. Mereka sadar bahwa kedatangan prajurit TNI adalah untuk mengemban misi suci, untuk mengamankan wilayah Papua dari serangan KST. TNI adalah sahabat rakyat jadi tidak perlu ditakuti.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Aparat Keamanan terus berupaya untuk mencegah teror menjelang akhir tahun. Selain mempersiapkan posko pengamanan maupun melaksanakan Operasi Lilin 2021, TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga terus berupaya mencegah ancaman gangguan Kamtibmas yang mungkin dapat terjadi.

Akhir tahun dan libur natal merupakan momen di mana aparat keamanan harus tetap bersiaga. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil menangkap 370 terduga teroris sepanjang tahun 2021. Meningkat dari tahun 2020 dengan 232 terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena pihaknya ingin mengikis total jaringan teroris yang masih ada di Indonesia.

Meski demikian dirinya tidak ingin berasumsi bahwa meningkatnya penangkapan tersebut disebabkan karena semakin suburnya teroris di Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah penangkapan tersebut menjadi bukti kinerja dan kerja keras Densus yang meningkat dan semakin efektif.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror telah mengamankan 370 terduga pelaku tindak pidana terorisme. Jumlah tersebut merupakan tangkapan sepanjang 2021, hingga 24 Desember. Dari data Densus, penangkapan terbanyak dilakukan pada bulan Maret yakni sebanyak 75 orang, kemudian April sebanyak 70 orang serta Agustus 61 orang.

Selanjutnya, penangkapan paling sedikit dilakukan pada bulan Oktober 1 orang, September 7 orang dan Juli hanya sebanyak 8 orang. Proses identifikasi dan pengembangan kasus-kasus tindak pidana terorisme dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan rencana-rencana teror yang dilakukan oleh jaringan tertentu. Secara terus menerus Densus 88 akan melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan situasi aman di Indonesia.

Perlu diketahui, dalam 1 bulan terakhir Densus 88 telah mengamankan puluhan terduga teroris di sejumlah wilayah. Tercatat, ada 9 orang diamankan di Provinsi Sumatera Utara, satu orang di Sumatera Selatan dan empat lainnya di Kepulauan Riau.

Kemudian, lima tersangka lain teroris JI ditangkap di kawasan Lampung dan Sumatera Selatan. Empat tersangka bertugas untuk mengamankan buron teroris lain yang dikejar oleh aparat keamanan.

Dalam sepekan terakhir, Densus juga telah menangkap tiga tersangka teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah) di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Selatan dan tiga tersangka dari Jaringan Islamiyah (JI) di Jawa Tengah.

Perlu diketahui bahwa jaringan ISIS telah mentargetkan Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk aksi teror di akhir Tahun 2021. Hal tersebut terungkap setelah tiga terduga teroris berhasil diamankan.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh dua tim yang merupakan bentuk dari Densus 88 Antiteror Polri dengan diperbantukan oleh Satbrimob Polda Kalteng guna meringkus terduga teroris itu di dua lokasi.

Terduga satu teroris yang diamankan di Palangkaraya adalah seorang pria berinisial MS. Sedangkan dua terduga teroris yang diamankan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni AR dan juga RT. Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Kismanto Eko Saputro saat dikonfirmasi telah membenarkan akan adanya peristiwa penangkapan terhadap terduga teroris tersebut.

Kismanto mengatakan, bahwa ketiga terduga teroris tersebut terlibat dalam rencana untuk melakukan aksi teror pada akhir 2021 di Wilayah Bumi Tambun Bungai ini. Ia juga menjelaskan bahwa Densus 88 berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil penggeledahan terhadap tiga terduga teroris. Menurutnya, para terduga tersebut telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan penggantinya.

Barang bukti yang ditemukan adalah senjata api rakitan, senjata tajam, baju yang digunakan untuk latihan militer, dan buku buku yang berkaitan dengan pemahaman ideologi serta beberapa barang bukti lain terkait perbuatan pidana terorisme.

Salah seorang saksi yang merupakan pegawai Hotel Hawai di Jalan Bubut Kota Palangkaranya bernama Ardi, juga membenarkan ihwal penangkapan pengunjung hotel oleh Densus 88. Menurutnya, petugas datang dengan mengenakan pakaian biasa namun membawa senjata laras panjang. Tak berapa lama, petugas langsung membawa seseorang yang diduga merupakan teroris.

Penangkapan ini tentu saja menjadi alarm bagi kita semua, bahwa kelompok teroris belum benar-benar lenyap dari Nusantara. Boleh jadi mereka tampak seperti warga biasa, tetapi dalam keyakinannya mereka meyakini bahwa aksi teror yang dilakukan merupakan aksi amaliyah yang mendekatkan dirinya kepada surga.

Aparat keamanan tentu saja harus bekerja keras dalam mengantisipasi ancaman teror yang ada, tentu saja kita tidak ingin seperti timur tengah yang hancur karena saling teror.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Abner Wanggai )*

Masyarakat mendukung Aparat Keamanan untuk memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Kelompok tersebut hanya menimbulkan keresahan dan mengganggu kedamaian menjelang Natal.

Papua adalah wilayah Indonesia yang mndapatkan perhatian besar dari pemerintah, terutama di era Presiden Jokowi. Buktinya adalah dilanjutkannya otonomi khusus sehingga ada dana besar yang bisa digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih. Masyarakat Papua sendiri merasa bahagia karena kehidupannya makin membaik berkat infrastruktur yang dibangun.

Sayang sekali perubahan positif di Papua tidak bisa dirasakan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) karena mereka tetap ngotot untuk memerdekakan diri, karena merasakan ketidak adilan. Padahal sentralisasi seperti zaman orde baru sudah dihapus, sehingga dengan otonomi penuh pemerintah Papua lebih bebas membangun dan memakmurkan masyarakatnya.

Kekecewaan KST diungkapkan dengan menyerang aparat keamanan karena mereka merepresentasikan pemerintah Indonesia. Seperti tanggal 7 Desember 2021 lalu, ketika KST hendak menyerang personel TNI di distrik Suru-Suru. Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria menyatakan bahwa KST datang dengan formasi menyerang.

Kolonel Arm Reza melanjutkan, dalam peristiwa panas tersebut memang tidak ada korban jiwa dari pihak TNI. Aksi nekat anggota kelompok pemberontak tersebut berhasil digagalkan dan dibalas dengan serangan balik oleh prajurit TNI dan ada 1 korban jiwa dari KST. Tindakan tegas terukur terpaksa diambil karena anggota KST membawa senjata api laras panjang dan tidak menghiraukan peringatan prajurit TNI.

Tindakan tegas prajurit TNI memang diperbolehkan karena dalam keadaan bahaya, di mana taruhannya adalah nyawa. Lagipula, KST juga bersalah karena membawa senjata api yang jelas ilegal karena warga sipil tidak boleh menggunakan pistol atau senjata api apapun. Selain itu, mereka juga nekat menyerang anggota TNI terlebih dahulu.

Setelah peristiwa ini maka penyisiran ke markas KST terus dilakukan oleh Satgas Nemangkawi, sebagai satuan tugas yang dikhususkan untuk memberantas kelompok pemberontak di Papua. Penyearngan ke markas memang lebih efektif karena dipastikan di sana ada banyaka anggota KST yang bersembunyi.

Markas KST memang ada banyak dan sebagian tersembunyi, tetapi harus ditemukan agar KST cepat dibubarkan. Untuk menemukan markas tersebut maka ada bantuan dari pihak intelijen. Masyarakat juga diharap melapor ke aparat keamanan jika mereka mencurigai ada 1 tempat yang sekiranya sering didatangi oleh KST.

Masyarakat selama ini setuju-setuju saja ketika ada penindakan tegas bagi anggota KST. Pasalnya, mereka juga sudah lelah menghadapi kelompok pemberontak tersebut. Pertama, gara-gara KST nama baik Papua jadi tercoreng, karena diidentikkan dengan kelompok separatis. Padahal mereka hanya segelintir orang dan tidak merepresentasikan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Kedua, jika ada KST maka berpengaruh terhadap perekonomian warga. Saat anggota KST berkeliaran dn membuat teror tentu masyarakat bersembunyi karena takut kena peluru nyasar, sehingga pasar dan pertokoan terpaksa ditutup. Selain itu, bisa jadi wisatawan asing ogah traveling ke Papua gara-gara takut KST, padahal kedatangan mereka bisa menambah devisa dan pemasukan pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemberantasan KST didiukung penuh oleh masyarakat, termasuk ketika ada tindakan tegas. KST sudah terlalu sering membuat kekacauan dan korbannya tak hanya aparat, tetapi juag warga sipil, sehingga harus menanggung akibatnya.

Penindakan tegas KST diperbolehkan karena jika tidak dilakukan, nyawa prajurit TNI akan terancam. KST harus diberantas agar keamanan rakyat selalu terjaga dan mereka tidak bisa mengacaukan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Andika Gunansyah )*

TNI, Polri, BIN, dan instansi lainnya terus bekerja keras untuk mencegah teror menjelang Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan beribadah.

Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sebanyak 315 terduga teroris selama periode Januari hingga September 2021. 300 laki-laki dan 15 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah.

Pada November 2021 lalu, Densus 88 juga berhasil membekuk lima tersangka teroris di Jawa Timur kelima tersangka tersebut berinisial BA, AS, AN, RH dan MA. Kelima anggota tersebut diketahui berasal dari kelompok Jaringan Islamiyah.

Sementara itu, Densus 88 juga resmi menahan Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamat yang menjadi tersangka dugaan terorisme. Ketiganya diduga terlibat dalam yayasan amal milik teroris Jamaah Islamiyah (JI), yakni Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurahman Bin Auf (LAZ BM ABA).

Kebala Bagian (Kabag) Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, Farid Okbah dkk akan ditahan setidaknya hingga 120 hari ke depan. Ketiganya ditahan di rumah tahanan (rutan) milik Densus 88.

Sebelumnya, Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan tindak pidana terorisme. Polri mengungkapkan, penangkapan mereka didasari oleh pengakuan 28 tersangka teroris JI yang sudah ditangkap. Rusdi menjelaskan, 28 tersangka teroris itu memberi keterangan bahwa Ahmad Zain hingga Farid Okbah terlibat dalam pendanaan kelompok teroris JI. Alhasil, densus 88 yakin bahwa ketiganya terlibat dalam aktivitas teror JI.

Jamaah Islamiyah sendiri sudah sejak lama dituduh sebagai organisasi yang berada di balik serangkaian serangan bom di Indonesia. Serangan paling mematikan adalah ledakan bom yang hampir bersamaan di dua klub malam di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, 202 orang tewas dan 88 diantaranya adalah warga Australia.

JI atau sel-sel yang berafiliasi dengan kelompok ini juga dituduh terlibat dalam sejumlah serangand dengan sasaran Kristen di Indonesia Timur, serangan bom bunuh diri di depan gedung kedutaan besar Australia bulan September 2004 dan serangan serupa ke hotel JW Marriot Jakarta bulan Agustus 2003.

Jaringan ini diberitakan dibentuk di Malaysia pada akhir tahun 1980an oleh sekelompok kaum ekstrimis Indonesia yang mengasingkan diri. Jaringan kelompok ini berkembang menjadi sel-sel yang tersebar di kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sel-sel yang lebih kecil kemungkinan ada di wilayah lain Asia Tenggara.

Tujuan kelompok ini adalah mendirikan satu negara Islam di Indonesia dan wilayah lain Asia Tenggara. Hal ini menjadi sebuah landasan bahwa ketika perayaan Natal, pengamanan gereja harus diperketat karena banyaknya rekam jejak teror bom di gereja.

David Wright Neville dari Monash University Australia mengatakan, bahwa militansi JI terbentuk karena adanya konektivitas antara tokoh-tokoh JI dengan personel Al-Qaeda yang berada di Afghanistan saat itu.

Di bawah pengaruh Al-Qaeda, JI mulai yakin bahwa tujuannya hanya bisa dicapai melalui “perang suci”. Hal inilah yang membuat anggota militan JI belajar membuat bom untuk melancarkan aksi terornya. Bahkan diantara mereka juga meyakini bahwa meledakkan diri dengan bom untuk membunuh orang yang tidak seiman adalah bentuk dari mati syahid.

Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) mengatakan bahwa Farid Okbah pernah pergi ke Afghanistan untuk menjadi mentor bagi para kombatan Jamaah Islamiyah. BNPT menyebutkan bahwa Farid bertugas menyebarkan visi dan misi JI.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid mengatakan, aksi yang dilakukan Farid Okbah ke Afghanistan merupakan operasi intelijen. Pasalnya, dia merupakan aktor intelektual. Ia juga mengatakan bahwa Farid Okbah turut serta menjadi koordinator JI untuk Al Qaeda di Afghanistan. Boleh dikata Farid merupakan afiliator JI untuk Al Qaeda di Afghanistan.

Ancaman teror di Indonesia harus tetap diwaspadai, mereka memiliki kemampuan bersembunyi dalam kesepian maupun keramaian. Pemerintah juga telah bekerja secara maksimal untuk mencegah aksi teror agar tidak terjadi pada kesempatan selanjutnya, termasuk mencegah aksi teror jelang Natal dan Tahun Baru.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebeca Marian )*

TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) berkomitmen untuk terus menjaga kedamaian Papua menjelang Nataru. Kesiapan Aparat keamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Ulah Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua tentu saja harus diatasi, apalagi di bulan Desember umat Kristiani dan Katolik akan merayakan Natal, momen natal dan tahun baru 2022 tentu saja harus diwujudkan secara damai tanpa adanya ancaman teror.

Untuk memberantas KST, aparat keamanan memiliki pasukan khusus yang bernama Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, Satgas tersebut bertugas untuk memberantas KST yang kerap membuat onar.

Pada 27 November 2021 lalu, Satgas Nemangkawi telah berhasil menangkap pentolan KST yang bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yakuhimo.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, menyatakan bahwa Demius Magayang merupakan komandan Operasi KST kodap XVI wilayah Yakuhimo dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Yakuhimo.

Musthofa mengatakan, salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota Satgas Pamrahwan 432/SW. Demius juga terlibat di pembunuhan di jalan Bandara tanggal 18 Mei 2021, penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka dan masih banyak kasus lainnya.

Saat Demius Magayang dibekuk maka ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy talkie (HT), dompet, pisau, kalung dan rokok. Dari barang bukti tersebut maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan. KST juga akhirnya diketahui memiliki sistem operasi karena memiliki handy talkie dan dari situlah bisa ditelusuri mana HT lain yang sedang digenggam oleh anggota KST lainnya.

Kesigapan Satgas Nemangkawi mendapatkan pujian dari masyarakat Papua, pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan melancarkan tembakan tidak hanya kepada aparat tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua khususnya hak untuk beribadah dengan aman.

Perlu kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pogres pemerintah yang tengah mewujudkan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Natal dan tahun baru semestinya dapat dirayakan dengan perasaan damai dan gembira, sehingga sangat penting bagi aparat untuk menjaga keamanan di Papua.

Kedamaian Natal dan Tahun Baru 2022 sudah semestinya dijaga, tentu saja menjaga kedamaian di Papua tidak hanya tugas aparat dan pemerintah saja, tetapi juga tugas masyarakat setempat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Syarifudin )*

Aparat keamanan TNI-Polri diyakini telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Papua. Hal ini menjadi bukti bahwa solidnya aparat keamanan membuat masyarakat Papua lebih percaya kepada TNI-Polri daripada kelompok separatis teroris (KST) Papua.

Kepala Suku Dani Jembatan Murib juga meminta kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jembatan Murib juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua, sehingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua.

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat keamanan TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Sementara itu, Kolonel Czi IGN Suriastawa selaku Kapen Kogabwilhan III mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB.

Ia menuturkan, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KST tidak hanya melakukan kekerasan dan teror dengan senjata, tetapi juga menyebarkan hoax atau berita bohong yang bertujuan untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI-Polri melalui media online dan akun-akun media sosial yang menjadi simpatisan KST.

Oleh karenanya, Kolonel Suriastawa menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurahman secara tegas mengatakan bahwa KST Papua sejatinya bukanlah musuh, namun mereka adalah kelompok yang berbeda pandangan dan tidak paham tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

KSAD yang didampingi Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengatakan, prajurit yang bertugas di Papua bukanlah untuk melakukan operasi perang, namun dalam hal ini membantu Polri dan pemerintah daerah setempat dalam menjaga situasi keamanan dari berbagai gangguan, termasuk gangguan dari kelompok separatis yang memegang teguh ideologi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kehadiran pasukan TNI juga untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. mereka yang berseberangan seperti kelompok separatis teroris harus dirangkul, lalu diberikan pemahaman agar mereka mau kembali bergabung dibawah naungan merah putih dan NKRI untuk bersama-sama membangun Papua.

Ignatius juga berpesan agar mama mama Papua dan kaum milenial harus diberikan perhatian lebih, sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian. Kaum milenial di Papua juga diajarkan untuk bisa mandiri demi kejayaan di tanah Papua. Ia juga meminta kepada setiap prajurit yang bertugas untuk senantiasa menanamkan di hati bahwa bertugas di Papua adalah demi bangsa dan negara dan demi menjaga serta melindungi masyarakat Papua.

Sementara itu Andika Perkasa selaku Panglima TNI berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia. Andika menyatakan bahwa penanganan konflik Papua akan dikembalikan kepada undang-undang, dan berharap agar prajuritnya bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menurutnya permasalahan keamanan di Papua merupakan isu yang kompleks. Bahkan menjadi perhatian internasional. Oleh karena itu penanganannya haruslah terujur, khususnya untuk institusi militer.

Rizki juga mengingatkan, demi menjaga keselamatan prajurit, semua personel yang bertugas di Bumi Cenderawasih untuk tetap waspada. Jangan sampai lengah, sekalipun pendekatan damai menjadi ujung tombak. Pihaknya juga berharap, agar para komandan di lapangan dapat menciptakan jalur komunikasi dan komando yang terintegrasi dengan baik. Sehingga, operasi preventif dapat berjalan secara optimal.

Aparat keamanan yang solid dalam menangani KST di Papua tentu dibutuhkan untuk menjaga kedamaian di bumi cenderawasih, cara-cara non perang harus ditempuh untuk menghindari potensi gesekan dan jatuhnya korban jiwa, meski demikian aparat TNI-Polri harus tetap waspada terhadap kelompok separatis yang kerap menyerang secara hit and run.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pasukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan KST (Kelompok Separatis dan Teroris) dipukul mundur oleh TNI, di daerah Yahukimo, Papua. Keberhasilan ini membuat masyarakat lega, sehingga diharapkan Papua akan kembali damai.
Selama ini keamanan di Papua sediki terusik oleh KST, yang merupakan kaki tangan OPM.
Mereka sengaja menyerang baik warga sipil maupun aparat, dengan tujuan menunjukkan kekuatan dan memperjuangkan referendum. Padahal sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah sebuah kesalahan besar, karena masyarakat Papua sendiri tidak mau diajak membelot dan membuat republik federal papua barat.

Untuk memberantas KST maka ada pasukan khusus bernama Satgas Nemangkawi yang ditugaskan untuk memberantas mereka. Tanggal 27 november 2021 Satgas Nemangkawi berhasil menangkap pentolan KST bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa Demius Magayang merupakan komandan operasi KST kodap XVI wilayah Yahukimo dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Yahukimo.
Kombes Pol Ahmad Musthofa melanjutkan, salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota satgas Pamrahwan 432/SWJ. Demius juga terlibat di pembunuhan di jalan bandara tanggal 18 mei 2021, penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka, dan masih banyak kasus lainnya.

Saat Demius Magayang dibekuk maka ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy talkie (HT), dompet, pisau, kalung, dan rokok. Dari barang bukti ini maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. KST juga akhirnya diketahui punya sistem operasi karena punya handy talkie dan dari situ bisa ditelusuri mana HT lain, yang sedang dipegang oleh anggota KST lainnya.

Keberhasilan Satgas Nemangkawi dalam memukul mundur pasukan KST dan OPM adalah sebuah prestasi besar. Pasalnya, jelang ulang tahun OPM, mereka memang turun gunung dan selalu membuat kerusuhan dan berakhir pada peristiwa berdarah. Namun Satgas Nemangkawi berhasil membekuk pentolan KST dan mencegah pembunuhan berikutnya.

Saat Demius Magayang tertangkap hidup-hidup maka ia bisa diintrogasi dan akhirnya mendapat informasi, misalnya di mana markas KST selanjutnya? Pasalnya, markas KST ada banyak dan letaknya tersembunyi, karena mereka biasa bergerilya di hutan dan pegunungan. Jika ada pentolan KST yang tertangkap maka ia bisa jadi informan, dan dilakukan penyerangan ke markas mereka oleh Satgas Nemangkawi.

Demius juga bisa diinterogasi bagaimana ia bisa mendapatkan senjata api rakitan? Padahal di Indonesia, warga sipil tidak boleh memegang pistol atau senjata api jenis lain, karena melanggar hukum. Jika ia punya senjata api tentu dari pasar gelap dan bisa ditelusuri siapa yang menjualnya, dan black market senjata bisa dibongkar habis-habisan, karena menyuplai senjata ke kelompok teroris juga melanggar hukum.

Kesigapan Satgas Nemangkawi sangat dipuji oleh masyarakat. Pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan menembak tak hanya aparat tetapi juga warga sipil, padahal mereka tidak bersalah. Jika ada penangkapan anggota KST oleh satgas maka masyarakat optimis KST akan cepat bubar.

Ketika pentolan KST tertangkap maka masyarakat bergembira karena mereka tak lagi takut akan teror dari kelompok separatis tersebut. Warga sipil juga mengapresiasi kerja keras Satgas Nemangkawi dalam memberantas KST, agar Papua lebih damai tanpa OPM dan KST. Semoga semua anggota KST tertangkap dan mereka bubar dengan sendirinya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali